Datasets:

just-108

/

C2

like 0

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. likuiditas. rasio kecukupanhuc)huhuhu:: agunan yang lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya,"kriteria penjaminan dapat didefinisikan dengan jelas: dan::,: jasa wali amanat untuk aset dan korporasi (asset and corporate trust serving): pengelolaan aset (treasury): jasa pelayanan rekening crow," adalah layanan berupa produk dan jasa kepada nasabah dalam mengelola arus kas (cashflow::":huhu:hula. perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (double counting). huruf contoh hu:huhudengan::hula atau untuk memperoleh pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral:aset yang dapat diperhitungkan sebagai huhuhula bertujuan agar bank dapat menentukan komposisi persediaan bola secara harian. cukup jelas. hoga level dan hu,hula. cukup jelas. perhitungan batas maksimum gola level dan hula level ditentukan setelah penerapan pengurangan nilai (haircuthula. cukup jelas. cukup jelas. aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori hula namun kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai huhula atau mengganti aset tersebut dengan aset lainnya yang memenuhi kriteria hula. selama periode dimaksud, bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai huhuhuyang dimaksud denganhu: atauhuhuhuursa efek, peraturan mengenai laporanursabursa efekkurs dan volume perdagangan: laporan mengenai emiten yang efek nya tercatat bursa efek: dan kegiatan anggota bursa efek, cc. laporan mengenai pembekuan atau pembatalan pencatatan efek termasuk pendapatannya kembali, efek yang dibekukan perdagangannya, dan pencabutan pembekuan perdagangannya:anggota bursa efek dan wakil perusahaan efek,, dan laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan anggota bursa efek. bab iii penyampaian laporan bursa efek bagian kesatu dokumen elektronik penyampaian laporan kegiatan oleh bursa efek kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara elektronik. penerimaan otoritas jasa keuangan terhadap laporan kegiatan yang disampaikan oleh bursa efektercatat, jumlah emiten yang tercatat, pencatatan efek baru, keterangan lain yang diminta oleh otoritas jasa keuangan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai bursa efekmengenai pembekuan atau pembatalan pencatatan efek termasuk pendapatannya kembali dan laporan mengenai efek yang dibekukan perdagangannybursa efek. laporan mengenai perubahan status anggota bursa efek dan wakil perusahaan efek bursa efeklaporanperkreditan. pembiayaan. kebijakan. penyusunan danpenyelesaian sengketa. peranan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank untuk mendukung upaya tersebut maka peranan kebijakan perkreditan bank kpb) atau kebijakan pembiayaan bank kpb) sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. dengan adanya kpb yang dibakukan maka bank diharapkan dapat menerapkan asas asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. sasaran kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank kpb juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan asas asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan kpb secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit atau pembiayaan. kewajiban memiliki dan menggunakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank kpb dapat berbeda antara satu bank dengan bank lain tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. sehubungan dengan itu, guna memastikan bank telah memiliki dan menerapkan kpb yang memenuhi prinsip prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat, setiap bank wajib memiliki kpb secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank ppp) yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank ppp ini merupakan panduan bagi bank dalam menyusun kpb dengan maksud: kpb harus mampu mengawasi portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan secara individu. kpb harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada seluruh tahapan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan. penggunaan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank penggunaan ppp oleh bank ditetapkan sebagai berikut: penyesuaian kpb terhadap ppp bank harus meneliti kembali bahwa seluruh aspek dalam ppp telah tercakup dalam kpb dan bank wajib melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam hal masih terdapat aspek aspek yang belum tercantum. hubungan ppp dengan kpb ppp memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang harus dimuat dalam kpb. dalam hal ini, bank dapat memperluas kpb sesuai dengan kebutuhan masing masing bank. penerapan dan kajian berkala kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank kpb paling sedikit memuat aspek aspek yang tercantum dalam ppp dan harus disetujui oleh dewan komisaris bank. kpb tersebut juga harus menjadi acuan dan tercermin dalam pedoman pelaksanaan kredit atau pembiayaan yang digunakan oleh setiap bank. penerapan kpb kpb harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan olehanggota dewan pengawas syariah secara konsekuen dan konsisten. kajian berkala kpb untuk tetap menjaga efektivitas kpb, paling lama setiap (tiga) tahun sekali bank harus melakukan kajian berkala (periodical review) terhadap kpb. perubahan atau perbaikan terhadap kpb yang dilakukan atas dasar hasil kajian berkala harus tetap mengacu pada ppp. cakupan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank cakupan ppp ini meliputi hal hal sebagai berikut: cakupan umum ppp menetapkan panduan agar kpb paling sedikit mengatur mengenai: prinsip kehatipenyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, dan pemenuhan prinsip syariah dalam pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. cakupan khusus dalam cakupan khusus ini, ppp menetapkan bahwa pengertian kredit atau pembiayaan yang dimaksudkan dalam kpb tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan yang lazim dibukukan dalam pos kredit atau pembiayaan pada neraca bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement, perjanjian kredit atau pembiayaan, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi aksentuasi, endorsement, dan awal surat surat berharga. keterkaitan dengan otoritas jasa keuangan mengingat otoritas jasa keuangan sangat menaruh perhatian atas penyaluran kredit atau pembiayaan yang sehat oleh bank untuk mewujudkan perbankan yang sehat maka: otoritas jasa keuangan memantau dan mengawasi konsistensi penerapan dan pelaksanaan kpb oleh bank. otoritas jasa keuangan menilai pelaksanaan kpb sebagai salah satu penilaian atas ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan intern bank (self regulation). pelaksanaan ppp oleh bank merupakan salah satu aspek pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. bab prinsip kehati hatian dalam perkreditan atau pembiayaan pencantuman prinsip kematian hatian. dalam setiap kpb harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai prinsip kehati hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, yang paling sedikit harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan, tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan, dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan. kebijakan pokok dalam perkreditan atau pembiayaan. dalam kpb harus ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat, pokok pengaturan pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu, kredit atau pembiayaan yang mengandung risiko yang tinggi, serta kredit atau pembiayaan yang perlu dihindari, paling sedikit meliputi: pokok pengaturan mengenai: prosedur perkreditan atau pembiayaan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit atau pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan serta prosedur pengawasan kredit atau pembiayaan, kredit atau pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus, cc. perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit atau pembiayaan macet serta tata cara pelaporan kredit atau pembiayaan macet, dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit atau pembiayaan yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit atau pembiayaan. pokok pengaturan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur besar tertentu paling sedikit meliputi: batasan paling banyak jumlah penyediaan keseluruhan fasilitas kredit atau pembiayaan yang akan diberikan oleh bank kepada pihak pihak tersebut dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit atau pembiayaan dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum komm) bank, tata cara penyediaan kredit atau pembiayaan kepada pihak pihak tersebut yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan, dan dibagi risikonya (risk sharing) dengan bank lain, cc. persyaratan kredit atau pembiayaan kepada pihak pihak tersebut khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan dengan yang ditetapkan terhadap debitur lain serta bentuk dan jenis agunan, dan kebijakan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak pihak tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan atau pembiayaan, khususnya ketentuan peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum. sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank. kredit atau pembiayaan yang perlu dihindari antara lain: kredit atau pembiayaan untuk tujuan spekulasi, kredit atau pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit atau pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank, kredit atau pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank, dan atau kredit atau pembiayaan kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain. tata cara penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dalam kpb harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit atau pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank telahprofesionalisme dan integritas pejabat perkreditan atau pembiayaan dalam kpb setiap bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwadewan pengawas syariah paling sedikit harus: bertindak secara profesional bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama, dan menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbanserta menghindari perbuatan tersebut. ita bab iii organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan perangkat perkreditan atau pembiayaan untuk lebih mendukung pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat dan mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan atau pembiayaan, samping keterkaitan pejabat pejabat bank dalam perkreditan atau pembiayaan seperti direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pejabat perkreditan atau pembiayaan lain dan atau satuan satuan kerja dalam organisasi bank, setiap bank harus memiliki komite kebijakan perkreditan atau komite kebijakan pembiayaan kkp) dan komite kredit atau komite pembiayaan kk). pencantuman fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab bidang perkreditan atau pembiayaan dalam kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank dalam kpb harus dicantumkan secara jelas dan tegas rincian fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, satuan kerja perkreditan atau pembiayaan, kkp, dan dalam kaitannya dengan perkreditan atau pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam ppp, dengan ketentuan: bankmasing masing bank dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan yang ditetapkan dalam ppp, dan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri indonesia, pengertian direksi dan dewan komisaris disesuaikan dengan perangkat organisasi atau pejabat yang selama ini lazim berfungsi sebagai direksi dan dewan komisaris pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri. komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan (kkp) bank wajib memiliki kkp yang merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan atau pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan. keanggotan, fungsi, dan tanggung jawab kkp adalah sebagai berikut: keanggotaan kkp kkp diketuai oleh direktur utama atau presiden direktur dengan anggota paling sedikit terdiri dari direktur kredit atau pembiayaan, pimpinan satuan kerja bidang operasional yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan, dan pimpinan satuan kerja audit intern ski). dalam hal direktur utama atau presiden direktur tidak dapat mengetuai kkp, dapat ditunjuk salah seorang anggota direksi lain dengan persetujuan dewan komisaris. keanggotan kkp disertai dengan penjelasan tugas dan wewenang yang ditetapkan secara tertulis oleh direksi. fungsi kkp fungsi kkp paling sedikit mencakup hal hal sebagai berikut: memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan kpb, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati hatian dalam perkreditan atau pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam bab ppp, mengawasi agar kpb dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan kpb. selanjutnya kkp juga melakukan kajian berkala terhadap kpb dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan kpb, dan cc. memantau dan mengevaluasi: perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan, kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan, kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu, kebenaran pelaksanaan ketentuan bpk, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan, penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kpb, dan upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan. tanggung jawab kkp tanggung jawab kkp paling sedikit meliputi: menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai: hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kpb, dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal hal yang dimaksud dalam butir .c, memberikan saran langkah langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hal hal yang terkait dengan butir .a, dankomite kredit atau pembiayaan (kk) bank paling sedikit harus memiliki pada kantor pusat bank yang merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit atau pembiayaan untuk jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi. keanggotan jumlah dan keanggotaan ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kebutuhan masing masing bank. tugas tugas paling sedikit meliputi hal hal sebagai berikut: memberikan persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi, dan melakukan koordinasi dengan assets and abilities committee also) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan. dalam hal also belum ada, harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit atau pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi. tanggung jawab tanggung jawab paling sedikit meliputi: melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama: dan menolak permintaan dan atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan untuk memberikan persetujuan kredit atau pembiayaan yang hanya bersifat formalitas. rb. direksi tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi: menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan atau pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis bank yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaanya telah sesuai dengan rencana, menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan kpb yang memuat seluruh aspek yang tercantum dalam ppp dan paling sedikit mencantumkan masukan yang disampaikan kkp sebagaimana dimaksud dalam butir .a., memastikan bahwa kpb telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran yang disampaikan kkp sebagaimana dimaksud dalam butir .b., memastikan pelaksanaan langkah langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan atau pembiayaan yang ditemukan oleh ski, memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan peraturan perundangan undangan dan peraturan lain bidang perkreditan atau pembiayaan, menetapkan anggota anggota kkp dan kk, melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris disertai langkah langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan paling sedikit mengenai: perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhanperkembangan dan kualitascc. kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus dan kredit atau pembiayaan bermasalah, penyimpangan dalam pelaksanaan kpb, temuan temuan penting dalam perkreditan atau pembiayaan yang dilaporkan oleh ski: pelaksanaan dari rencana perkreditan atau pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana bisnis bank yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, dan 8g. penyimpangan atau pelanggaran ketentuan bidang perkreditan atau pembiayaan. dewan komisaris tugas dan wewenang dewan komisaris yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal hal sebagai berikut: menyetujui rencana kredit atau pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank dan kredit atau pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana bisnis bank yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit atau pembiayaan tersebut, meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat, menyetujui kpb yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam pppdanatau pembiayaan secara keseluruhan termasukdan hal lain sebagaimana dimaksud dalam butirsatuan kerja perkreditan atau pembiayaan direksi dapat menetapkan bentuk, cakupan tugas, dan kewenangan satuan kerja perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masing masing bank. dalam hal ini, setiap pejabat dan pegawai satuan kerja perkreditan atau pembiayaan paling sedikit wajib: menaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam kpb, melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama, dan menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan yang dapat merugikan bank. bab kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan cakupan kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan kpb juga harus memuat kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan yang paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon kredit atau pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan, tanggung jawab pejabat pemutus kredit atau pembiayaan, proses persetujuan kredit atau pembiayaan, perjanjian kredit atau pembiayaan, dan persetujuan pencairan kredit atau pembiayaan. konsep hubungan total pemohon kredit atau pembiayaan persetujuan pemberian kredit atauatau pembiayaan dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit atau pembiayaan dari pemohon kredit atau pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon kredit atau pembiayaan (total relationship concept). pengertian pemohon kredit atau pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon kredit atau pembiayaan yang telah mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan atau akan diberikan kredit atau pembiayaan secara bersamaan oleh bank. persetujuan pemberian kredit atau pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon kredit atau pembiayaan harus tercermin dalam analisis kredit atau pembiayaan. penetapan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan pengaturan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi: dalam kpb harus dimuat mengenai dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan kredit atau pembiayaan. penetapan batas wewenang untuk menyetujui pemberian kredit atau pembiayaan bagi setiap pejabat harus dituangkan secara tertulis dalam keputusan direksi, yang paling sedikit memuat jumlah kredit atau pembiayaan dan pejabat yang ditunjuk, dan a setiap pemberian kredit atau pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus kredit atau pembiayaan dan setiap persetujuan kredit atau pembiayaan harus dilakukan secara tertulis. tanggung jawab pejabat pemutus kredit atau pembiayaan tanggung jawab pejabat pemutus kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi: memastikan bahwa setiap kredit atau pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat, memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan kpb dan pedoman pelaksanaan kredit atau pembiayaan, memastikan bahwa pemberian kredit atauembiayaan, dan meyakini bahwa kredit atau pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. rb. proses persetujuan kredit atau pembiayaan proses persetujuan kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi: permohonan kredit atau pembiayaan dalam menilai permohonan kredit atau pembiayaan, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut: bank hanya memberikan kredit atau pembiayaan dalam hal permohonan kredit atau pembiayaan diajukan secara tertulis. hal ini berlaku baik untuk kredit atau pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit atau pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan kredit atau pembiayaan. permohonan kredit atau pembiayaanoleh bank termasuk riw perkreditan atau pembiayaan pada bank lain. bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan. analisis kredit atau pembiayaan setiap permohonan kredit atau pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit atau pembiayaan secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut: bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan. analisis kredit atau pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan lain kepada bank. analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi: menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet, penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatannk, dan menyajik atau pembiayaan. analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan. analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus, dan prospek usaha debitur (condition economy) atau yang lebih dikenal dengan c's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul. dalam pemberian kredit atau pembiayaan sindikasi, analisis kredit atau pembiayaan bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk. rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit atau pembiayaan yang telah dilakukan. isi rekomendasi kredit atau pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit atau pembiayaan. pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan setiap pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan. setiap keputusan pemberian persetujuan kredit atau pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis. pf. perjanjian kredit atau pembiayaan setiap kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit atau pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan (akad kredit atau pembiayaan) secara tertulis. bentuk dan format perjanjian kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh masing masing bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, dan memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit atau pembiayaan, dan persyaratan kredit atau pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit atau pembiayaan. persetujuan pencairan kredit atau pembiayaan pencairan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut: bank hanya menyetujui pencairan kredit atau pembiayaan dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan. sebelum pencairan kredit atau pembiayaan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. 2g. bab dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan dokumentasi kredit atau pembiayaan mengingat dokumentasi kredit atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan, bank harus melaksanakan dokumentasi kredit atau pembiayaan yang baik dan tertib. jenis dokumen kredit atau pembiayaan bank harus menetapkan jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit atau pembiayaan yang diberikan termasuk fotokopi kartu npp pemohon kredit atau pembiayaan dan fotokopi spt tahunan atau fotokopi laporan keuangan yang merupakan lampiran spt tahunan pemohon kredit atau pembiayaan bagi pemohon kredit atau pembiayaan yang disyaratkan bank melampirkan laporan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengecekan keabsahan dokumen kredit atau pembiayaan bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit atau pembiayaan yang akan diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon kredit atau pembiayaan. penyimpanan dan penggunaan dokumen kredit atau pembiayaan setiap dokumen kredit atau pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib. tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit atau pembiayaan dari tempat penyimpanan harus mengandung unsur pengawasan ganda. administrasi kredit atau pembiayaan mengingat administrasi kredit atau pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka penilaian perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan, pengawasan kredit atau pembiayaan, perlindungan kepentingan bank, bahan masukan untuk penyusunan kpb, dan laporan kepada otoritas jasa keuangan, bank perlu mengatur administrasi perkreditan atau pembiayaan dengan baik dan tertib. ketatausahaan kredit atau pembiayaan seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank, tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat. tata cara pengadministrasian kredit atau pembiayaan tata cara pengadministrasian kredit atau pembiayaan harus mengandung unsur pengendalian intern dan paling sedikit meliputi: penetapan pejabat dan atau satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian kredit atau pembiayaan, jenis jenis dokumen, berkas, atau warkat yang harus ditatausahakan, cc. tata cara ketatausahaan kredit atau pembiayaan, dan tata cara penyusunan statistik perkreditan atau pembiayaan. bab pengawasan kredit atau pembiayaan prinsip pengawasan kredit atau pembiayaan mengingat perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung risiko yang dapat merugikan bank serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, setiap bank harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip prinsip sebagai berikut: fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin dari terjadinya hal hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau pembiayaan atau terjadinya praktik pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak sehat. hal tersebut harus tercermin dalam struktur pengendalian intern bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan. pengawasan kredit atau pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari hari oleh manajemen bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat. pengawasan kredit atau pembiayaan juga harus meliputi audit intern terhadap seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan yang dilakukan oleh ski. objek pengawasan kredit atau pembiayaan pengawasan kredit atau pembiayaan harus meliputi seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan dan seluruh objek pengawasan tanpa melakukan pengecualian, yaitu: pengawasan terhadap seluruh pejabat bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan, dan pengawasan terhadap seluruh jenis kredit atau pembiayaan, termasuk kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu. pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu harus dilakukan secara lebih intensif.cakupan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan cakupan fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal hal sebagai berikut: mengawasi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan kpb, prosedur pemberian kredit atau pembiayaan, dan ketentuan intern bank. mengawasi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan. memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank. mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada bank. memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu telah sesuai dengan kpb. memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan. struktur pengendalian intern perkreditan atau pembiayaan setiap bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan atau pembiayaan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan atau pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak sehat. penerapan struktur pengendalian intern struktur pengendalian intern bidang perkreditan atau pembiayaan harus diterapkan pada seluruh tahapan proses perkreditan atau pembiayaan mulai sejak permohonan kredit atau pembiayaan hingga pelunasan atau penyelesaian kredit atau pembiayaan. cakupan struktur pengendalian intern perkreditan atau pembiayaan struktur pengendalian intern bidang perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi: prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian kredit atau pembiayaan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dan atau menimbulkan kerugian keuangan bank, perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memadai, dan cc. adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap kpb dan prosedur pelaksanaan kredit atau pembiayaan dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang. kajian berkala efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan atau pembiayaan guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, bank harus melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan atau pembiayaan. tenggang waktu kajian berkala ditetapkan oleh masing masing bank yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan faktor intern dan eastern. be. pengawasan melekat bank harus menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai, yaitu: direksi bank menetapkan pejabat pejabat dan atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, dengan memperhatikan prinsip pemisahan fungsi operasional dan pengawasan: fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan dapat berupa pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan penetapan direksi bank, dan cc. pejabat dan atau unit kerja pengawasan melekat mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya paling sedikit berupa penyampaian laporan tertulis secara berkala kepada pejabat atasnya dengan tembusan kepada direksi mengenai: penilaian atas kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara menyeluruh disertai penjelasan atas kredit atau pembiayaan yang kualitasnya menurun untuk kredit atau pembiayaan yang berada pada tanggung jawab pengawasannya, kredit atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan dan ketentuan intern bank, besarnya tunggakan bunga yang ditambahkan pada saldo debit kredit dari kredit yang diplafondering yang tidak termasuk kredit dalam rangka penyelamatan untuk kredit yang berada pada pengawasannya, dan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat perkreditan atau pembiayaan yang berada dalam cakupan pengawasannya disertai dengan tindakan atau saran perbaikan. audit intern perkreditan atau pembiayaan audit intern terhadap perkreditan atau pembiayaan merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit atau pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kpb dan telah memenuhi prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan dalam perkreditan atau pembiayaan, sehingga: bank harus melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan, dan pelaksanaan audit intern terhadap perkreditan atau pembiayaan paling sedikit harus sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank spain) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai standar pelaksanaan audit intern bank. bab vii penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah pendekatan kredit atau pembiayaan bermasalah pada prinsipnya bank tidak mengharapkan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah, sehingga penetapan kpb secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat mencegah timbulnya kredit atau pembiayaan bermasalah. untuk itu seluruh pejabat bank khususnya yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit atau pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: bank tidak membiarkan atau menutup nutupi adanya kredit atau pembiayaan bermasalah, bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit atau pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi akan menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah, penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah atau yang berpotensi menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin, bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafon kredit atau tunggakan tunggakan bunga dan mengkatalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik plafondering kredit, dan bank dilarang melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, khususnya untuk kredit atau pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu. kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit atau pembiayaan yang akan atau yang berpotensi akan merugikan bank, bank harus melakukan pengawasan secara khusus, yang paling sedikit meliputi langkah langkah: setiap bulan bank harus menyusun daftar atas kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet serta kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar namun cenderung memburuk pada bulan bulan selanjutnya dan kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus. bentuk dan format daftar tersebut ditetapkan oleh masing masing bank. penentuan kolektibilitas harusdalam penetapan kolektibilitas tersebut bank tidak boleh melakukan pengecualian terutama kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu. bank selanjutnya mengawasi secara khusus kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf dan segera melakukan penyelesaian. evaluasi kredit atau pembiayaan bermasalah bank secara berkala harus melakukan evaluasi terhadap daftar kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya, dengan tujuan untuk mengetahui secara dini pemberian kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus telah menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. bank melakukan evaluasi terhadap daftar kredit atau pembiayaan dalam pengawasan khusus dan menghitung besarnya persentase kredit atau pembiayaan dalam perhatian khusus terhadap total kredit atau pembiayaan, terutama dengan memperhatikan kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya telah tergolong diragukan dan macet. bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan pencantuman dalam daftar kredit atau pembiayaan bermasalah yaitu harus termasuk pula kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu. penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dalam hal jumlah seluruh kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai (tujuh koma lima persen) dari jumlah kredit atau pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yang menggolongkan bank sebagai bank yang menghadapi kredit atau pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah langkah, paling sedikit sebagai berikut: laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada otoritas jasa keuangan bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada otoritas jasa keuangan dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai kriteria tersebut. pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam ppp digunakan istilah satuan tugas khusus stk) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah. pejabat pejabat yang ditunjuk dalam stk ditetapkan oleh direksi dan dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. bank dapat menetapkan sendiri nama untuk stk tersebut. penyusunan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah bank harus menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada otoritas jasa keuangan dengan memperhatikan hal hal bawah ini: stk menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan. program tersebut paling sedikit meliputi: tata cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang berlaku bagi bank, perkiraan jangka waktu penyelesaian, perkiraan hasil penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, dan sedapat mungkin memprioritaskan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar. program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan kpb. dalam hal terdapat cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam kpb, direksi dapat melaksanakan cara tersebut setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh sungguh, paling sedikit meliputi: pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh stk berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi. dalam hal stk memerlukan bantuan atau dukungan dari pejabat atau satuan kerja lain, direksi harus memastikan bahwa bantuan atau dukungan tersebut dapat segera diperoleh, stk melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan, dan hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada otoritas jasa keuangan. guna memastikan bahwa langkah langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, otoritas jasa keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan stk. evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah paling sedikit setiap (enam) bulan sekali setelah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, bank harus melakukan evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, yaitu: dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan bermasalah jauh bawah perkiraan (target) penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, stk mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. rb. penyelesaian terhadap kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih bagi kredit atau pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya upaya penyelesaian, maka: stk mengusulkan cara penyelesaian kredit atau pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi. stk melaksanakan penyelesaian kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi. daftar kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya harus segera dilaporkan secara tertulis kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris bank. bab viii pemenuhan prinsip syariah dalam pembiayaan dalam kpb harus dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, paling sedikit meliputi: prosedur pembiayaan, termasukrosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan tata cara penyelesaian barang agunan pembiayaan yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian pembiayaan. pengertian istilah dokumen kredit atau pembiayaan dokumen kredit atau pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan atau pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan atau dapat mempunyai akibat hukum. kredit atau pembiayaan kepada debitur besar tertentu kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada (dua puluh lima) debitur yang jumlah kredit atau pembiayaannya terbesar dalam suatu bank luar kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank dan kredit atau pembiayaan kepada anak anak perusahaan bank. kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank adalahpedoman pelaksanaan kredit atau pembiayaan ppk) ppk merupakan pedoman pelaksanaan operasional yang rinci dari kpb yang dapat berupa panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan bankaftar isi babi kebijakan umum bab prinsip kehati hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. eee nenek bab iii organisasi dan manajemen perkreditan atau bab kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan . bab dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan woo oooooooeennnenntnnnnnnnnnnannnnannnnnanaaanaaan bab pengawasan kredit atau pembiayaan woo. bab vii penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. bab viii pemenuhan prinsip syariah dalam pembiayaan . pengertian istilah oenananannnnnnnnnnnnnnnnaannlnll pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank babi kebijakan umum latar belakang dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban atau pembiayaansehubungan dengan itu, bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, dengan pokok pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain: pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis: bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yangdebitur, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan, e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak terafiliasi, dan

sma tambahan lembaran negara r.i kebijakan. penyusunan dan. pengelola informasi perkrediterganggunya operasional spip secara signifikan:republik indonesia untuk memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lain, spip dapat melakukan kerjasama dengan: lembaga keuangan untuk data kredit, dan atau lembaga keuangan dan atau non lembaga keuangan untuk data lain. spip dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada secara langsung berdasarkan perjanjian dan atau peraturan perundang undangan. perolehan data kredit oleh spip dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan biaya perolehan data. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. untuk pelaksanaan tugas, otoritas jasa keuangan dapat meminta data yang diperoleh spip secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permintapemanfaatan data kredit dan data lain sebagaimana dimaksud dalam telah diinformasikan oleh sumber data kepada debitur atau nasabah yang bersangkutan. pengelolaan data kredit dan data lain oleh spip mencakup kegiatan namun tidak terbatas pada penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data. untuk pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada spip wajib berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. untuk pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada spip wajib melakukan langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterisian, keamanan, dan kerahasiaan data. dalam melakukan pengelolaan data kredit dan data lain, spip dilarang: dengan sengaja mengubah data kredit dan atau data lain yang diperoleh spip dari otoritas jasa keuangan, lembaga keuangan, dan atau non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau memindahkan, menyalin, dan atau membuat dapat aksesnya data kredit dan data lain kepada pihak lain atau oleh pihak lain, dalam atau luar wilayah republik indonesiadan atau data lain secara langsung kepada spip,ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi spip yang memindahkan data kredit dan atau data lain kepada spip lain dalam wilayah republik indonesia, berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dan telah memperoleh persetujuan dari lembaga keuangan dan non lembaga keuangannya, atau secara teknisnya, atau lembaga keuangan, non lembaga keuangan, debitur atau nasabah yang bersangkutan, dalam hal lembaga keuangan dan atau non lembaga keuangan secara teknis tidak mampu melakukan pengisian data karena sebab lain. untuk menjaga akurasi dan ketentuan pelaksanaannyatidak akurat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.kerugian bagi masyarakat luas dan atau kepentingan negarapunyai nilai tambah. informasi perkreditan yang mempunyai nilai tambah sebagaimana dimaksud pada merupakan informasi yang dihasilkan dari pengolahan data kredit dan atau data lain oleh spip selain informasi standar. informasi perkreditan sebagaimana dimaksud dalam dilarang memuat data yang: sedang dalam proses pengaduan atau klarifikasi keakuratan, tidak diketahui sumbernya, tidak diketahui secara jelas identitasnya, mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, dan dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang undangan lain. periode data kredit yang diolah oleh spip untuk menghasilkan informasi perkreditan sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut: data kredit sebagaimana dimaksud dalam paling singkat untuk posisi (dua) tahun belakang terhitung sejak tanggal kondisi terkini, dan khusus data kredit mengenai tunggakan fasilitas penyediaan dana, tetap diolah oleh spip sampai dengan penyediaan dana tersebut dilunasitertentu, selama paling singkat (satu) tahun belakangtertentu yang menjadi obyek pengaduan,yang diaturberpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur, non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi sumber data spip yang bersangkutan, spip lain, debitur atau nasabah, dan atau pihak lain. pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dbagaimana dimaksud dalamperaturan perundang undangan. lembaga keuangan adalah lembaga yang melakukan kegiatan bidang keuangan. bab kegiatan usaha lembaga pengelola informasi perkreditan kegiatan usaha yang dilakukan oleh spip terdiri atas: menghimpun data kredit dan atau data lain, dan mengolah data kredit dan atau data lain, untuk menghasilkan informasi perkreditan. dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam spip dapat menghasilkan informasi perkreditan berdasarkan kategori debitur atau nasabah: ritel, komersial, cc. usaha mikro, kecil, dan menengah, dan atau lainnya yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat meminta spip untuk menghasilkan informasi perkreditan berdasarkan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat menggunakan informasi perkreditan yang berupa informasi standar dan atau yang mempunyai nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam dalam mendukung keperluan lembaga keuangan yang bersangkutan untuk: kelancaran proses penyediaan dana untuk menilai kondisi keuangan debitur atau calon debitur lembaga keuangan, penerapan manajemen risiko dalam menunjang kegiatan operasionaloleh spip kepada non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat diberikan untuk: memperlancar dan mengamankan kegiatan operasional nonkepada spip lain sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha spip sebagaimana dimaksud dalam1. (satuketidakakuratdata lain kepada spiphasil olahan data kredit dan atau data lain oleh spip, spip wajib menindaklanjuti dengan melakukan koreksidata kredit atau data lain dari: lembaga keuangan yang merupakan anggota spip, dan atau non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruftersebut,yang disebabkan ketidakakuratan hasil olahan data kredit dan atau data lain oleh spip paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan.batas waktu penyelesaian pengaduan paling lama (dua puluh) hari kerja. spip wajib menginformasikan batasseluruh proses pengaduan selesai. spip wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterimauntuk pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan secara berkala dan setiap waktu apabila diperlukan. pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit (satu) tahun sekali. cakupanperaturan perundang undangan, pengamanan data, dan penanganan pengaduan, serta hal lain yang dipandang perlu. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. spip wajib memberikan kepada otoritas jasa keuangan, dan hal lain yang diperlukan. untuk pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam spip wajib menyampaikan laporan tertulis berupa: laporan bulanan, laporan semester, cc. laporan tahunan, rencana bisnis tahunan, dan laporan lainnya yang bersifat insidentiberakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. spip dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan apabila penyampaian laporan bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada sampai dengan akhir bulan setelah bulan laporan yang bersangkutan. spip dinyatakan tidak menyampaikan laporan bulasemester sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat laporan keuangan spip. laporan semester sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan. spip dinyatakan terlambat menyampaikan laporan semester apabila penyampaian laporan semesterpip dinyatakan tidak menyampaikan laporan semesterporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, cc.tahunan sebagaimana dimaksud padaspip dinyatakan terlambat menyampaikan laporan tahunan apabila penyampaian laporan tahunan. spip dinyatakan tidak menyampaikan laporan tahu:tahunan dimulai. spip dinyatakan terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan apabila penyampaian rencana bisnisrencana bisnis tahunan. spip dinyatakan tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan apabila rencana bisnis tahunmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp5. (lima juta rupiah) per laporan,, dan atau dan atau dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) per laporan. spip yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf tetap harus menyampaikan laporan tersebut kepada otoritas jasa keuangan. bab penghenti spip, alasan penghentian, rencana penyelesaian seluruh kewajiban, laporan keuangan terakhir, dan kategori tertentu, untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. informasi perkreditan yang dihasilkan oleh spip sebagaimana dimaksud dalam baik yang bersifat individu maupun agregat, memuat: kelayakan debitur atau nasabah untuk memperoleh fasilitas penyediaan dana, rekam jejak reputasi debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana, kemampuan debitur atau nasabah untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana, karakter debitur atau nasabah: dan informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan debitur atau nasabah. bab kelembagaan lembaga pengelola informasi perkreditan bagian kesatu badan hukum dan modal disetorentuk50. (lima puluh miliar rupiah). sumber dana untuk kepemilikan spip:dan spip harus: menghentikan seluruh kegiatan usaha spip, mengumumkan rencana pembubaran perseroan terbatas spip dan rencana penyelesaian kewajiban spipapabila seluruh kewajiban spip sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diselesaikan, spip wajibspip dan meminta spip untuk melakukan pembubaran perseroan terbatas sesuai peraturan perundang undangan. sejak tanggal suratsurat keputusketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dxii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan spip, pedoman penggunaan informasi perkreditan, kebijakan dan prosedur operasional, perolehan informasi perkreditan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan atau penyusunan dan penyampaian laporan tertulipelaksanaan darispip wajib memenuhi ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada dan sumber dana kepemilikan sebagaimana dimaksud pada selama spip beroperasi. bagian kedua pemegang saham pemegang saham spip harus berbentuk badan hukum indonesia. badan hukum indonesiabadan hukum asing sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki pengalaman industri pengelolaan informasi perkreditan. spip wajib memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada dan kepemilikan badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada dan selama spip beroperasial pihak yang dapat menjadi pemegang saham spip sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratanspip yang sehat, dan cc. tidak termasuk dalam daftar kredit macet. bagian ketiga direksi dan dewan komisaris direksi dan dewan komisaris spip harus memenuhi persyaratan: integritas, paling sedikit memiliki: akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan, komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perseroan, komitmen terhadap pengembangan operasional spip yang sehat, dan komitmen untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi, kompetensi, paling sedikit mencakup: pengetahuan bidang yang relevan dengan jabatan, dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam mengembangkan spip, reputasi keuangan, paling sedikit mencakup: tidak termasuk dalam daftar kredit macet: danmengajukan permohonan. paling sedikit salah satu direksi harus memiliki pengetahuan dan atau pengalaman industri pengelolaan informasi perkreditan. spip wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan direksi dan atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada dan selama spip beroperasi. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. jumlah anggota direksi paling sedikit berjumlah (tiga) orang. paling rendah (lima puluh persen) anggota direksi sebagaimana dimaksud pada merupakan warga negara indonesia. anggota direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai direkturjumlahpaling rendah (lima puluh persen) anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada merupakan warga negara indonesia. bagian keempat tenaga kerja asing spip dapat memanfaatkan tenaga kerja asing dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. spip hanya dapat memanfaatkan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada untuk jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, tenaga ahli, atau konsultan. dalam menggunakan tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud padaahli atau konsultan lokal untuk mendampingi masing masing tenaga kerja asing, dan cc. memperhatikan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan. penggunaan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalamatau luar indonesia, dan cc. memiliki pengetahuan mengenai ekonomi, bahasa, dan budaya indonesiapada berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan masa jabatan tenaga kerja asing wajib berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan. spip wajib menyampaikan rencana penggunaan tenaga kerja asing beserta perubahannya kepada otoritas jasa keuangan setiap tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kelim

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lembaga. pengelola informasi perkredisesuai dengan undang undang tentang otoritas jasa keuangan,otoritas jasa keuanganlayanan informasi keuangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuanganpenetapan harga berbasis risiko dan jaminan reputasi (reputation collateral)hal tersebut, meningkatnya makaotoritas jasa keuangan dan spip dengan persetujuan otoritas jasa keuanganpipstem informasi perkreditan indonesia, pengelolaan informasi perkreditan oleh spip perlu didukung dengan upaya: pengelolaan informasi perkreditan dilakukan oleh pihak yang memiliki integritas, keahlian,peraturan perundang undangan dan sesuai dengan tujuan keberadaan spippip perlu diatur kembali dalam peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. permintaan data oleh otoritas jasa keuangan dapat dilakukan sewaktu waktu dan atau secara berkala sesuai kebutuhanotoritas jasa keuangan yaitu (dalam perhatian khusus), diubah oleh spip menjadi (lancar). huruf memindahkan data kredit dan atau data lain antara lain kegiatan mentransfer data kredit dan atau data lain dengan menggunakan teknologi informasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasotoritas jasa keuanganngalihkan data kreditinformasi standar merupakan informasi perkreditan yang memuat paling sedikit: identitas debitur, identitas pengurus bagi debitur badan usaha, cc. fasilitas penyediaan dana, agunan dan atau penjamin, laporan keuangan,huruf disertai dengan dokumen pendukung. pihak lain antara lain penegak hukum dan instansi publik untuk pelaksanaan tugas. untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturpemenuhan peraturan perundang undangan antara lain untuk yang disampaikan oleh spip, dokumen, data, dan atau informasi lainontoh penyampaian laporan bulanan: laporan bulanan periode januaribulanbulan januari disampaikan setelah tanggal februaricukup jelasbaru disampaikan pada hari senin tanggal februari atas keterlambatan tersebut, spip dikenai sanksi denda sebesar rp100. hari kerja atau sebesar rp100i sanksi denda sebesar rp5. huruf contoh: laporan semester periode semester yang seharusnya diterima oleh otoritas jasa keuangan paling lambat hari jumat tanggal juli namun baru disampaikan pada hari kamis tanggal agustus atas keterlambatan tersebut, spip dikenai sanksi denda sebesar rp1. hari kerja atau sebesar rp4. huruf contoh: laporan tahunan periode tahun yang seharusnya diterima oleh otoritas jasa keuangan paling lambat hari senini sanksi denda sebesar rp50. cukup jelas. huruf risalah rapat umum pemegang saham paling sedikit memuat keputusan yang menyetujuicukup jelas. huruf spip dengan kegiatan usaha kategori ritelmengelola serta memberikan informasi perkreditan mengenai debitur atau nasabah badan usaha. huruf spip dengan kegiatan usaha kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, mengelola serta memberikan informasi perkreditan mengenai debitur atau nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah. huruf cukup jelas. khususnya kepada usaha mikro, kecil, dan menengahcukup jelas. huruftenaga ahli atau konsultan yaitu persekualifikasi keahlian yaitulembaga keuangan meliputidan atau data lain yang dikelola spipyaitu salah satu anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari badan hukumantara lain yaituperaturan otoritas jasa keuangan mengenai pelaporan data kredit antara laipenetapan oleh otoritas jasa keuangan dalam bentuk surat edaran otoritas jasa keuangan. huruf tujuan kerjasamadata kredit dimintakan spip dari lembaga keuangan secara langsung, bukan merupakan data yang berasal dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam antara lain mengenai data jumlah tanggungan keluarga. hal. data lain antara lain data tagihan listrik, data pembayaran telepon, dan data pembayaran tagihan air.

lembaran negara republik indonesia afilipemegang saham independen dan kualitas keterbukaan oleh perusahaan terbuka dalam transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, perlu menyesuaikan peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, bahwa peraturan terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar dan praktik terbaik pasar moddalam menjalankan transaksi sebagaimana dimaksud pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam hanya dilakukan pada awal transaksi. dalam hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada serta perubahan tersebut berpotensi merugikan perusahaan terbuka, perusahaan terbuka wajib kembali melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalamjenis transaksi afiliasi, pihak yang bertransaksi, sifat hubungan afiliasi, nilai transaksi: dan pernyataan direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalambagian ketigafiliasi, memuat paling sedikit: tanggal transaksi,hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dedalam hal transaksi berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka: penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi afiliasiafiliaireksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam dan pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa transaksi afiliasi: tidak mengandungbab iii transaksi benturan kepentingan bagian kesatu prosedur perusahaan terbuka yang melakukan transaksi benturan kepentingan wajib: menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi benturan kepentingan dan atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi benturan kepentingan. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal pelaksanaan rupssebagaimana dimaksud pada huruf wajibdilakukan bersamaan dengan pengumuman rups untuk transaksi benturan kepentingan. dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud padapaling sedikit: informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf laporan penilai, data perusahaan yang akan diakuisisi atau divestasi, jika objek transaksi berupa saham, mencakup paling sedikit: laporan posisi keuangan pembukaan yang telah diaudit, untuk perusahaan yang sudah berdiri tetapi belum melakukan kegiatan usaha, laporan keuangan yang telah diaudit untuk (dua) tahun terakhir berturut turulaporan keuangan yang diaudit yang disesuaikan dengan jangka waktu berdirinya,struktur permodalan, dan struktur kepengurusan, jika data tersebut belum tersedia bagi publik dan belum terdapat otoritas jasa keuangewan komisaris dan direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan, dan dokumen pendukung lainnyacc.dalam hal perusahaan terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu, transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka tidak wajib melakukan prosedurireksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai pegawai,ewan komisaris, anggota direksi, dan pemegang saham utama yangpersyaratbagian kedu, memuat paling sedikit:benturan kepentingan dari pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebutmengandung benturan kepentingandan pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. bab pengungkapan dan pelaksanaan kembali prosedur transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan perusahaan terbuka wajib mengungkapkan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen pada laporan tahunan. dalam hal transaksi afiliasi dan atau transaksi benturan kepentinganafiliasi dan atau transaksi benturan kepentingan tersebut dalam rups terdekat. dalam hal transaksi afiliasi dan atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada akan dilaksanakan, perusahaan terbuka wajib mengikuti prosedur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan rups kembali atas transaksi tersebut. dalam halidak disetujui pemegang saham independen dalam rups, rencana transaksi dimaksudersebut. bab media pengumumanercatat pada bursa efek wajib dilakukantransaksi afiliasi adalahde, termasukuntuk kepenti. benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung benturan kepentiafiliasi dan atau transaksi benturan kepentinganatau perusahaan terkendali melakukan transaksi selain transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka, perusahaan terbuka wajib melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: transaksi afiliasi dan atau transaksi benturan kepentingan, atau transaksi sebagaimana dimaksud dalamtransaksi afiliasi dilakukan melalui penawaran umum, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penawaran umum. dalam hal transaksi afiliasihanya wajib memenuhi ketentubenturan kepentinganafiliasi dan atau transaksi benturan kepentingpengambilalihan perusahaan terbuka. dalam hal perusahaan terbuka melakukan transaksi dengan manajer investasi yang dalam portofolio efek yang dikelolanya terdapat saham perusahaan terbuka dengan jumlah paling sedikit (dua puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh beserta peraturan nomor ix.e. yang merupakan laporannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal oktober ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan ,mulai berlaku pada tanggal oktogawai adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan atau gaji dari perusahaan terbuafiliasi bagian kesatu lingkup transaksi perusahaan terbuka yang melakukan transaksi afiliasiperaturan otoritas jasa keuangan ini. bagian kedua prosedur perusahaan terbuka yang melakukan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalamyang melakukan transaksi afiliasi wajib: menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi, dalam hal: nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rups, transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka, dan atau melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan memerlukan persetujuan pemegang saham independen. jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf dan: tanggal transaksi afiliasi, atau tanggal pelaksanaan rups dalam hal transaksi afiliasikepada otoritas jasa keuangaafiliasi: atau bersamaan dengan pengumuman rups, dalam hal transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka diwajibkanewan komisaris, anggota direksi, dan atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai pegawaiireksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabattelah dilakukan sebelum perusahaan terbuka melaksanakan penawaran umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik, dengan ketentuan: transaksi telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran perusahaan publik, dan atauketentucc.dalam hal perusahaan terbuka merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu, transaksi afiliasi yang dilakukan olehafiliasi yang merupakan

tambahan lembaran negara r.i afiliasiindependen. untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, peningkatan kepatuhan pelaku pasar modalindependen tersebut, makaafiliasi dan transaksi benturan kepentingan oleh perusahaan terbuka yang saat ini berlaku. ketentuan yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebelumnydalam kurun waktu (sepuluhafiliasi,susunan pemegang saham, dan transakyang dimaksud dengan prosedur yang memadai'kondisi yang menunjukkan suatu transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain apabila transaksi afiliasi dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms length principle)atasan nilai adalah batasan nilai. angka contoh transaksi afilia secara performa. angka cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tanggal transaksi afiliasiafiliasi: tbk menjual tanah kepada dimana tbk dan merupakan entitas yang dikendalikan oleh pihak yang sama.afiliasi adalah tanggal pelaksanaan rups yang menyetujui transaksi dimaksud. tbk membeli saham yang memiliki kesamaan direksi dengan tbk.afiliasicukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi afiliasibertujuan supayaperludilakukan bersamaan. yang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf

mid lembaran negara republik indonesia:investasi, anggota tim pengelola investasi, dan pegawai manajer investasi, dan:::::::::ketentu: profesionalisme, mengutamakan kepentingan nasabah, pengawasan dan pengendalian: kecukupan sumber daya, perlindungan aset nasabah: 8g. keterbukaan informasi, benturan kepentingan:: dan atau cc.cc. pemberian hadiah atau manfaat sebagaimana dimaksud padahadiah atau manfaat yang diterima dan ataumengenai: penerimadan pemberi: diterima oleh manajer investasi, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota komite

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. investasi. perilaku manajer. pedomketentuan peraturan perundang undangan melalui antara lain melaksanakan ketentuan peraturan perundang undanganfhuruf yang dimaksud dengan kondisi arm's length::,:::

nang lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penjaminan. kliring.kliring dan penjaminan, peraturan mengenai laporankliring dan penjaminan. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud denganjenis laporan lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminankliring dan penjaminan, laporan mengenai anggota bursa efek yang menjadi anggota lembaga kliring dan penjaminan, dan kegiatan pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan,, dan laporan mengenai peristiwa khusus, seperti kesulitan keuangan pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminan. bab iii penyampaian laporan lembaga kliring dan penjaminan bagian kesatu dokumen elektronik penyampaian laporan kegiatan oleh lembaga kliring dan penjaminankliring dan penjaminkliring dan dijamin, jumlah penyelesaian transaksi bursa yang dijamin,kliring dan penjaminpadadalam waktutanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham lembaga kliring dan penjaminan. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa lembagaeuangan. ojk. manajemen resiko. lembaga jasa keuangan. non banlembaga jasa keuangan non banksjkzb tersebut. semakin kompleksnya risiko usaha perlu imbangjelas. cukupjelas. huruf cukup jelas. huruf prosedur dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akanjelas. cukup jelas. cukupsetingkat yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko. cukupjelas. cukupjelasjelas. cukup, perlu,. dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: lembaga jasa keuangan non bank adalah: perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umumperasuransian, lembaga penjaminnjaminan, dana pensiun pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut bpjs ketenagakerja, dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disebut bpjs kesehatketenagakerjaan dannon bank wajib menempatkan investasi pada sbtiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi perusahaan, bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransiperusahaan, bagilembaga penjaminan, bagi dana pensiun pemberi kerja paling rendah (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi dana pensiun pemberi kerja: bagi bpjs ketenagakerjaan: paling rendah (lima puluh persen) dari seluruh jumlah investasi dana jaminan sosial ketenagakerjaan, dan paling rendah (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi bpjs ketenagakerjaan: bagi bpjs kesehatan paling rendah (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi bpjs kesehatan. penempatan investasi pada sbn bagi perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada huruf tidak memperhitungkan investasi yang bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang pilihan komposisi investasinya ditentukan oleh pemegang polis atau peserta. penempatan investasi pada sbn sebagaimana dimaksud dalam bagi lembaga jasa keuangan non bank yang telah beroperasi sebelum peraturan ojk ini diundangkan, wajib memenuhi tahapadan paling rendah (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat desember bagidalah: paling rendah (sepuluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat desember dan paling rendah (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat desember cc. bagi bpjs ketenagakerjaan dan bpjs kesehatan paling lambat desember perhitungan penempatan investasi pada sbn sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk kepemilikan sbn oleh lembaga jasa keuangan non bank melalui reksadana. lembaga jasa keuangan non bank yang tidak memenuhi ketentuan dan dalam peraturan ojk ini, dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis: penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada lembaga jasa keuangan non bank, dan atau cc. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan atau jabatan eksekutif bawah direksi, bagi lembaga jasa keuangan non bank,jangka waktu paling lama masing masing (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan. pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuan mengenai batas minimum investasi sbn bagi lembaga jasa keuangan non bansecara nasional dan harus mampu menjaga kepentingan nasional. dalam rangka mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara nasional dan menjaga kepentingan nasional, diperlukan adanya keselarasan dalam menyusun kebijakan khususnya dengan pemerintah. kondisi perekonomian yang sedang melambat saat ini, pemerintah memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai program pembangunan jangka panjang dengan menerbitkan sbn. ketersediaan sbn dan likuiditas pasar sbn merupakan faktor penting dalam stabilitas perekonomian dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh peran dari investor. kebutuhan pendanaan pemerintah dalam sbn tersebut sesuai dengan karakteristik lembaga jasa keuangan non bank yang merupakan long term investor. dalam rangka menyelaraskan karakteristik lembaga jasa keuangan non bank dan mendorong peranan investor domestik agar berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka ojk perlu mendorong lembaga jasa keuangan non bank untuk berinvestasi dalam sbn. peraturan ojk ini mengatur kewajiban lembaga jasa keuangan non bank untuk melakukan penempatan investasi dalam bentuk sbn. ii. demi cukup jelas. bagi perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usaha berdasarkan prinsip syariah, kewajiban penempatan investasi pada sbn diterapkan secara terpisah untuk unit syariah dan usaha konvensional. yang dimaksud dengan telah beroperasi adalah telah mendapatkan izin usaha bagi perusahaan asuransi jiwa,tau telah memperoleh pengesahan bagi dana pensiun pemberi kerja. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

bab iiisetiap orang hanya dapat menjadi pspsp adalah pemerintah dan atau pemerintah daerah. ban izin usaha setiap orang yang melakukan usaha penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminanan peraturan otoritas jasa keuangan ini dapat dikenai tertentutertulis dan atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada lembaga penjaminjaminan yang mempunyai uus dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamperusahaan penjaminan yang mempunyai uusserta perusahaan penjaminan yang mempunyaus. sanksiselam: dilarang melakukan penjaminan syariah, dan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban penjaminan syariah yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam sertifikat kafilah dan atau perjanjian kerja sama. dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan atau sanksi pembekuan kegiatan usaha uus berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan atau sanksi pembekuan kegiatan usaha uusuus dimaksud. dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha uus masih berlaku dan perusahaan penjaminan yang mempunyai uus tetap melakukan kegiatan usaha penjaminan syariah, otoritas jasa keuangan dapat langsung mengenakanuus sebagaimana dimaksud pada perusahaanus dimaksud. otoritas jasa keuangan dapat mengumumkandan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha atau izin uus. bab xviii ketentuan lain lainharustoritas jasa keuangan. lembaga sertifikasi profesi harus tercatat otoritas jasa keuangan. untuk dapat tercatat dengan: bukti sertifikasdan fotokopi akta. bab xix ketentuan peralihan lembaga penjamin yang telah mendapatkan izin usaha sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang penjaminan wajib menyesuaikan dengan ketentuan kepemilikan asing pada lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam paling lama (dua) tahun sejak undang undang nomor tahun tentang penjaminan diundangkan. badan hukum asing yang telah menjadi pemegang saham lembaga penjamin pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin usaha lembaga penjamiterhadap permohonan dimaksud berlaku ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal lembaga sertifikasi profesi belum terbentuk, persyaratan mengenai bukti mempekerjakan tenaga ahli penjaminan atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dipenuhi dengan keterangan mengenai pegawai yang memiliki pengalaman bidang penjaminan atau analisis kredit paling singkat (dua) tahusertifikasi bagi direksi dan dewan komisarisuntuk memiliki tenaga ahli penjaminansetiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap lembaga penjami, dinyatakan tetap sah dan berlaku. lembaga penjamiulang syariah wajib terlebih dahulu mendapat. permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam harus diaju,contoh format permohonan izinnaaag perusahaan penjamin syariah perusahaan penjamin ulang syariah yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang:dan data direksi badan hukum tersebut meliputi, (satu) lembar pas notes5 penjaminan syariah penjaminan ulang penjaminan ulang syariah")c.: dan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahli..an dan langkah langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud, dan cc..cc. fotokopi nomor pokok wajib pajak npp).,penjaminan ulang syariah, laporan posisi keuangan awal pembukaan perusahaaperusahaan yang baik bagi lembaga penjamin, fotokopi perjanjian kerja laporan pelaksanarang melaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha penjaminan penjaminan syariah penjaminan ulang penjaminan ulang syariah") pada tanggal . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikngajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan penjaminan syariah perusahaan penjaminan ulang syariah" a. tidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet, dan )b.:laporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha unit usaha syariah pada tanggal . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: fotokopi perjanjian kerja sama penjaminan syariah yang telah dilakukan jika ada), dan fotokopi sertifikat kafilcontoh format permohonan izin pembukaama kota. provinsi . ip fax :. email pranala menyampaikan permohonan pembukaan kantor cabang uus perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?).pada tanggal . sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikutdan daftar riw hidup, ..,(ktp) atau paspor yang masih berlaku:contoh format pelaporan penutuputupan kantor cabang uus uus: dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban terjamin dan atau penerima jaminpencabutanngajukan permohonan untuk pencabutan izin uuslaporan pengangkatan tenaga ahlmail prana melaporkan bahwa kami telah melakukan pengangkatan tenaga ahli sebagai berikut: nama bidang keahlian lastnote berwarna yang terbaru berukuran 4x6rubahan lingkup wilayah operasionalpranala bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan lingkup wilayah operasionalngan wilayah operasional yang barunamberdasarkan hasil rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal. telah melakukan perubahan nama perusahaan menjadi perusahaan umum perseroan terbatas koperasi? .maksud dan tujuan sertaberdasarkan hasil rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal. telah melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usahaperubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansitempat kedudukan kantor pusatdasarkan hasil rapat umum pemegang saham rapat anggota ) tanggal. telah melakukan perubahan tempat kedudukan kantor pusat, dan nomer pokok wajib pajak npp) atas alamat baru dari perusaha. ip fax :. email penatgurangan modal, sebagai berikut: sebelum setelah modal dasar modal disetor dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut: nama pemeran total nilai saham total nilai saham sang sebelum perubahan setelah perubahan saham rp) rp) adapun alasan pengurangan modal tersebut adalah sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar disertai dengan dokumenambahan modal disetorambahan modal disetor dan ditempatkan, sebagai berikut: sebelum setelah modal dasar modal yang ditempatkan dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut"): nama pemesan total nilai saham total nilai saham sang sebelum perubahan setelah perubahan saham rp) rp) last| adapun alasan penambahan modal tersebut adalah sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut,ec. rencana bisnis (business plant dan langkah langkah lembaga penjamin dengancontoh formatsesuai dengan rapat umum pemegang saham tanggal keeeeaaeaan, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai status perusahaan perseroan terbatas tertutup terbuka") dokumennggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dewan pengawasanggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dewan pengawas syariah ) yaitu: sebelum perubahan setelah perubahan komisaris direktur anggota dewan pengawas syariahbagi lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.ewan pengawas syariahpemegang saham lembaga penjaminpemegang saham yaitu: sebelum perubahan setelah perubahan pemegang saham sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut,pelaporan perubahan bentuk badan hukumtanggal keekeemeee, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai bentuk badan hukumlamat kantor pusat dntor pusat kantor cabang kami . telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut: alamat lama pada telepon panama alamat baru pane telepon pakan tanggal pemindahan :. sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut: data alamat lengkap kantor pusat dan atau kantor cabang, dan bukti penguasaan gedung kansama ini kami mengajukan permohonan penggabungan peleburan") antara perusahaan umum perseroan terbatas koperasi") dengan perusahaan umum perseroan terbatas koperasi") lodari lembaga penjamin hasil penggabungan atau peleburan,dari lembaga penjamin hasil penggabungan atau peleburan, susunan organisasi dari lembaga penjamin dari perusahaan hasil penggabungan atau peleburan,") |. dengan perusahaan umum perseroan terbatas koperasi") . j)#) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah contoh format permohonan izin unit usaha syariahuus dan atau izin pembukaan kantor cabang4deret yang tidak perlu #) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah dan data direksi badan hukum tersebut(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman, (b)(c) tidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet, (d)econtoh format pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujuileburan,rmohonan izin uus dan atau izin pembukaan kantor cabang (jika ada) yang sebelumnya dimiliki oleh lembaga penjamin yang meleburpranala kota . provinsi . ip fax :. email pranala mengajukan permohonan izin uus dan atau izin pembukaan kantor cabang s) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah contoh format pelaporan pelaksanaanbersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana pengambilalihan perusahaan umum perseroan terbatas koperasi'). oleh perusahaan umum perseroan terbatas koperasi") . pada tanggaln data pemegang saham atau anggota selain psp setelah pengambilalihan, dan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dariambilalihan perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?). oleh perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?)s)murni perusahaan umum perseroan terbatas koperasi menjadi. sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut,, data pemegang saham atau anggota selain pspbaru hasil pemisahan murnida kota . provinsi . ip fax :. email aaaaaa melaporkan bahwa kami telah melakukan pemisahan murni perusahaan umum perseroan terbatas koperasi'?). menjadi perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?)murni, dan fotokopi akta pemisahan murni... laporan posisi keuangan awal pembukaan dari badan hukum baru hasil pemisahan murni:hukum tetap dalam (lima) tahun terakhir, dan ()?, penjaminan syariah, penjaminan ulang, atau penjaminan ulang syariah, dan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan tenaga ahlicontoh format pelaporantidak murni perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?). menjadi. sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut: bagi pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan lembaga penjamin baru,dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf poj nomor. poj.os . tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin, meliputi"), meliputi') lembaga penjamin yang melakukan pemisahan tidak murni:, proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan selama ,cc.kami telah melakukan rups yang menyetujui pemisahan tidak murni perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?). menjadidan atau kantor cabang unit usaha syariah (jika ada) yang sebelumnya dimiliki oleh lembaga penjamin yang melakukjika ada)tidakwilayah negara republik indonesi, yang beralamat sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikututuppenutupan kantor cabang, yang beralamat di., bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban, dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban debitu,::contoh format permohonan persetujuan rencana pelaksanaanpersetujuan konversi perusahaan penjaminan perusahaan penjaminan ulang ) perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?).menjadi perusahaan penjaminan syariah perusahaan penjaminan ulang syariah perusahaan umum perseroan terbatas koperasi?). pada tanggal: dan wewenang dan tanggung jawab dps,: dan bukti mempekerjakan tenaga ahli bidang penjaminan syariahderet yang tidak perlu contoh format pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui,a.laksanaanmbubarandengan ini kami melaporkan pembubaran lembaga penjamin perusahaan umum perseroan terbatas koperasi'). karena keputusan rapat umum pemegang saham jangka waktu berdirinya lembaga penjamin yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir putusan pengadilan atau keputusan pemerintah ). sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikadengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaisebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikcc.io. coret yang tidak perlu bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah contoh format pelaporrana dengan ini kami melaporkan penghentian kegiatan usahapelaksanaan penghentian kegiatan usaha lembaga penjamin, pelaksanaan pengumuman,) bagi yang melakukan kegiatan usaha syariah ditetapkan jakarta pada tanggal ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd. musiman hadad penjaminan ulang syariah, laporan posisi keuangan awal pembukaan lembaga penjamiyang baik bagi lembaga penjamin, fotokopi perjanjian kerjaatau warga negaradengan. ketentuan mengenai dan format permohon lembaga penjamin, dan analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan bidang penjaminan. otoritas jasa keuangan dapat melakukan peninjauan kantor lembaga penjamin untuk memastikan kesiapan operasional lembaga penjami oleh otoritas jasa keuangan. lembaga penjaminlima belas) hari terhitung:nama lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf angka harus dicantumkansecara jelas dalam anggaran dasar yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuatkata syariah, bagi perusahaan penjaminan syariah, atau penjaminan ulang atau jaminan ulang serta kata syariah, bagi perusahaan penjaminan ulang syariah. penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada bagi lembaga penjamin yangbab unit usaha syariah bagian kesatu pembentukan uuswajib memenuhi ketentuan: memuat maksud dan tujuan perusahaan penjaminan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah dalam anggaran dasarnya, dan mempunyai pembukuan terpisah dari perusahaan penjaminan. bagian kedua modal kerja uus uus wajib mempunyai modal kerja sebesar: rp25. (dua puluh lima miliar rupiah) untuk uus dari perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah nasional, rp10. (sepuluh miliar rupiah) untuk uus dari perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah provinsi, atau rp5. (lima miliar rupiah) untuk uus dari perusahaan penjaminan dengan lingkup wilayah kabupaten kota. modal kerja sebagaimana dimaksud pada harus telah disetor penuh pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum indonesia dalam bentuk deposito berjangkaus. bagian ketiga perizinan uus pembentukan uus sebagaimana dimaksud dalamperusahaan penjaminan harus mengajukan permohonan izin uusus sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan: perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: ,permohonan izinjaminan. ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota dps perusahaan penjaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yanguus. dalam hal permohonan izin uus disetujui, otoritas jasa keuangan menetapkan keputusan pemberian izin uus kepada perusahaan penjaminan bersangkutan penolakan. uus wajib melakukan kegiatan usaha penjaminan syariah paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin uus ditetapkan. uus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha penjaminan syariah kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha uus. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha uus sebagaimana dimaksud pada harus dilak: fotokopi perjanjian kerja sama penjaminan syariah yang telah dilakukan (jika ada), dan fotokopi sertifikat kafilmemiliki kredit dan atau pembiayaan macet,dan cc. mempunyai keahlian, pelatihan, dan atau pengalaman bidang keuangan syariah. perusahaan penjaminperusahaan penjaminan dihampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian kelima kantor cabang unit usaha syariah uus dapat membuka kantor cabang uus wilayah negara republik indonesia sesuai lingkup wilayah operasionalnya. kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan: memutuskan dan menandatangani sertifikat kafilah, dan menetapkan untuk membayar atau menolak klaim. kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. uus yang membuka kantor cabang uus harus memenuhi persyaratan: tidak melanggar ketentuan tingkat kesehatan keuangan syariah, tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas jasa keuangan, dan cc. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan atau telah mengikutiperusahaan penjaminan harus mengajukan permohopembukaan kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan dokumendan daftar riw hidup, :proses permohonan izin pembukaan kantor cabang uus,pembukaan kantor cabang uus. dalam hal permohonan izin pembukaan pembentukan kantor cabang uus disetujui, otoritas jasa keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan pembentukan kantor cabang uus kepada perusahaan penjaminan bersangkutan. penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan penolakan. uus yang akan menutup kantor cabang uus wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada terjamin dan atau penerima jaminan mengenai: rencana penutupan kantor cabang uusterjamin dan atau penerima jaminan. uus wajib melaporkan penutupan kantor cabang uu uus. pelaporan penutupan kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada harus diajuus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban terjamin dan atau penerima jamindapat mencabut izin pembukaan kantor cabang uus apabila dalam jangka waktu (enam) bulan secara terus menerus, kantor cabang uus dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional. bagian keenam penutupan uususmengalihkan portofolio penjaminan syariah perusahaan penjaminan syariah atau uus lainnya,atau uus. dan menyelesaikan kewajiban yang dimiliki. prosedur dan pelaksanaan ketentupara pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya. permohonan pencabutan izin uus sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan oleh direksi perusahaan penjamicabutan izin uus sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan sebagaimana dimaksud dalam dalam memproses permohonan pencabutan izin uussebagaimana dimaksud dalam dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya. pencabutan izin uus sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam batas waktu paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. bagian ketujuh pemisahan uus perusahaan penjaminan wajib memisahkan uus menjadi perusahaan penjaminan syariah dengan ketentuan: apabila nilai aset uus telah mencapai paling sedikit (lima puluh per seratus) dari total nilai aset perusahaan penjaminan induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, atau paling lama (lima belas) tahun sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang penjaminan. pemisahan uus menjadi perusahaan penjaminan syariah dikarenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib selesai dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak terpenuhinya kondisi dimaksud. seratus) dari total nilai aset perusahaan penjaminan induknya, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban perusahaan penjaminan untuk melakukan pemisahan uus sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminanperusahaan penjaminan syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan dari ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pada saat pendiriannya. modal disetor perusahaan penjaminan syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan paling sedikit: rp50. (lima puluh miliar rupiah), untuk perusahaan penjaminan syariah lingkup wilayah nasional, rp15. (lima belas miliar rupiah), untuk perusahaan penjaminan syariah lingkup wilayah provinsi, atau rp5. (lima miliar rupiah), untuk perusahaan penjaminan syariah lingkup wilayah kabupaten koterusahaan penjaminan syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum indonesia, atau dalampenjaminan syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit sebesar ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (lima) tahun sejak tanggal izin usaha perusahaan penjaminan syariah hasil pemisahan ditetapkanbab susunan organisasi lembaga penjamin wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan. lembaga penjamin wajib memiliki satuan kerja yang menangani fungsi: pemasaran, teknik penjaminan atau penjaminan syariah, cc. penyelesaian administrasi klaim, keuangan termasuk pengelolaan investasi, manajemen risiko, audit internal, administrasi dan akuntansi, kepatuhan, pelayanan dan penyelesaian pengaduan, dan pengembangan informasi database terjamilembaga penjamibab vii sumber daya manusia bagian kesatu sertifikasi anggota direksi dan anggota dewan komisaris. ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian kedua tenaga ahli lembaga penjamin wajib mempekerjakan tenaga ahli penjaminan atau penjaminan syariah. tenaga ahli penjaminan atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat keahlian bidang penjaminan atau penjaminan syariah dengan kualifikasi ahli dari lembaga sertifikasi profesi bidang penjaminan atau penjaminan syariah, memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat (satu) tahun, dan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi lembaga penjamin. ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. lembaga penjamin wajib melaporkan pengangkatan dan atau pemberhentian tenaga ahli penjaminan atau penjaminan syariah paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan atau pemberhentian tenaga ahli. pelaporan pengangkatan tenaga ahli penjaminan atau penjaminan syariahdengan dilengkapibagian ketiga pengembangan sumber daya manusia lembaga penjamin wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja untuk setiap tahunviii perubahan lingkup wilayah operasional lembaga penjamin dapat melakukan perubahan lingkup wilayah operasional. perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada meliputi: peningkatan lingkup wilayah operasional, atau penurunan lingkup wilayah operasional. perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: memenuhi ketentuan modal disetor lingkup wilayah yang dituju, dan telah mendapatkan persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari psp. lembaga penjamin yang melakukan penurunan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang melakukan pengurangan modal disetor. untuk melakukan perubahan lingkup wilayah operasionalcc.p wilayah operasional yang baru. dalam hal terjadi pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten kota, lembaga penjamin dapat menetapkan pilihan untuk: melakukan peningkatan lingkup wilayah operasional, ataunya. lembaga penjamin wajib menetapkan pilihan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun sejak ditetapkannya pemekaran wilayah. ketentuan mengenai perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada dan mutasi mutans berlaku terhadap peningkatan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada huruf lembaga penjamin yang menetapkan untuk sebagaimana dimaksud pada huruf wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan: bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional dari psp, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mendasari pemekaran wilayah. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan lingkup wilayah operasionalrubahan lingkup wilayah operasional dinyatakandalam hal permohonan perubahan lingkup wilayah operasional yang disampaikan tidak lengkap, otoritas jasa keuanganlembaga penjamin paling lama (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima. dalam hal permohonan perubahan lingkup wilayah operasional disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional kepada lembaga penjamin. penolakan atas permohonan perubahan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. bab pelaporan bagian kesatu pelaporan perubahan anggaran dasar lembaga penjaminlembaga penjamin berbentuk badan hukum koperasi dan atau perusahaan umumberlakunya perubahan anggaran dasar. perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada atau meliputi perubahan: nama lembaga penjamin, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha lembaga penjamin, perubahan tempat kedudukan kantor pusat lembaga penjamin, pengurangan modal disetor bagi lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, penambahan modal disetor bagi lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dan atau. pelaporan perubahan nampemegang saham pengendali yang selanjutnya disingkat psp adalah setiap orang yang: memiliki secara langsung saham atau modal lembaga penjamin sebesar (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki secara langsung saham atau modal lembaga penjamin kurang dari (dua puluh lima per lembaga penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung. modal disetor: bagi lembaga penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor, bagi lembaga penjamin berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib, atau bagi lembaga penjamin berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah penyertaan modal negarpelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usahngesahan atau persetujuan dari instansi berwenang. pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat. pengurangan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan oleh lembaga penjamin dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan modal disetor minimum dan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum.rsetujuan dari instansi berwenang. penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilakukan oleh pemegang saham badan hukum asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk uang yang ditempatkan rekening bank dalam negeri atas nama lembaga penjamin. penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan dalam bentuk: setoran tunai, konversi saldo laba: cc. konversi pinjaman yang diterbitkan dalam bentuk obligasi wajib konversi, dividen saham, dan atau tanah dan bangunan. penambahan modal disetor dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham yang merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. pelaporan penambahan modal disetor:,rencana bisnis (business plan) dan langkah langkah lembaga penjamin dalam penggunaan penambahan modal disetor.anggota dewan pengawas syariah, dan pemegang saham lembaga penjamin yang melakukan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dps, dan atau pemegang saham wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima belas) hari kerja sejak: tanggal pencatatan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham dalam daftar perseroan, disetujui rapat anggota, atau cc. tanggal pengangkatan anggota dps. pelaporan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps, lembaga penjaminrisalah rupsps bagi lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum. pelaporan perubahan pemegang saham lembaga penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal terdapat pemegang saham baru, dan cc.lembaga penjamin, dan atau terdapat perubahan psp. bagian ketiga pelaporan perubahan bentuk badan hukum lembaga penjamin yang melakukan perubahan bentuk badan hukum wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari kerja sejak diperolehnya surat persetujuan perubahan bentuk badan hukum dari instansi berwenang. pelaporan perubahan bentuk badan hukumihampiri dokumenbagian keempat pelaporan perubahan alamat lembaga penjamin yang melakukan perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan. perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan lingkup wilayah operasionalnya. pelaporan perubahan alamat kantordata alamat lengkap kantor pusat dan atau kantor cabang, dan bukti penguasaan gedung kantor. bab penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bagian kesatu penggabungan dan peleburan lembaga penjaminlembaga penjamin berbentuk badan hukum yang samaakan melakukan penggabungan atau peleburan, sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan rencana pelaksanaan penggabungan atau peleburan,hasil penggabungan atau peleburan::sebagaimana dimaksud dalam huruf dari lembaga penjamin hasil penggabungan atau peleburan, susunan organisasi dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf dari lembaga penjamin hasil penggabungan atau peleburan:lembaga penjamin.lakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariahpeleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh (dua) lembaga penjamin atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan (satu) lembaga penjamin baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari lembaga penjamin yang meleburkan diri dan status badan hukum lembaga penjaminlembaga penjamin atau lebih untuk menggabungkan diri dengan lembaga penjamin lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari lembaga penjamin yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada lembaga penjamin yang menerima lembaga penjamin yang telah mendapatkannggabungannggabungan sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin yang menerima penggabungnggabunguus, dan atau izin pembukaan kantor cabang (jika ada) lembaga penjamin yang menggabungkepada lembaga penjamin yang merupakan hasil penggabungnggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan paling lama (dua puluh) hari kerja setelah dokumeusleburan:leburan sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin hasil peleburlebur(jika ada)(ika ada)leburpembentukan uus, dan atau izin pembukaan kantor cabang (jika ada) lembaga penjamin yang meleburcc. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepadasaha, izin uus dan atau izin pembukaan kantor cabang (jika ada)dan izin uus dan atau izin pembukaan kantor cabang lembaga penjamin yang merupakan hasil peleburanleburan wajib melaporkan pelaksanaan peleburanmberitahu disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. bagian kedua pengambilalihan pengambilalihan lembaga penjamilembaga penjamin wajib menyampaikan rencana pengambilalihanta pemegang saham atau anggota selain psp sebagaimana dimaksud dalam huruf setelah pengambilalihan, dan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari lembaga penjamin. permohonan persetujuan rencana pengambilalihlembaga penjamin. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calongambilalihngambilalihan, cc. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pspngambilalihanngambilalihan kepada direksi lembaga penjamin. penolakan atas permohonan persetujuan rencana pengambilalihanngambilalihan dari otoritas jasa keuangan harus melaksanakan rups yang menyetujuingambilalihwajib melaporkan pelaksanaan rups yang menyetujui pengambilalihan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada instansi yang berwenang. pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui pengambilalihbagian ketiga pemisahan lembaga penjamin ketentuan: seluruh ' yang menerima peralihan, dan lembaga penjamin ketentuan: sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas lembaga penjamin beralih karena hukum kepada (satu) atau lebih badan hukum lain yang menerima peralihan, dan lembaga penjamin yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. lembaga penjamin dapat melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara mendirikan badan hukum baru. salah satu badan hukum baru hasil pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada harus merupakan lembaga penjamin. portofolio penjaminan yang dimiliki oleh lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dialihkan kepada badan hukum baru hasil pemisahan murni yang merupakan lembaga penjamin. lembaga penjamin yang akan melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pemisahan::penggabungan dan selanjutnya status badan hukum lembaga penjamilembaga penjamin yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas lembaga penjamin tersebut. pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga penjamin untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh , atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas lembaga penjamin beralih karena hukum kepada (satu) badan hukum atau lebihnjaminan. bab bentuk badan hukum dan permodalan bagian kesatu bentuksebagaimana dimaksud dalam huruf dari lembaga penjamin baru hasil pemisahan murni. permohonan persetujuan rencana pemisahanmisahanmisahanmisahan murni. dalam hal permohonan disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pemisahan murni kepada lembaga penjamin. penolakan atas permohonan persetujuan rencana pemisahanmurni dari otoritas jasa keuangan harus melaksanakan rups yang menyetujui pemisahanmurnhasil pemisahan murni wajib melaporkan pelaksanaan rups yang menyetujui pemisahanmurni, fotokopi akta pemisahan murni,,, laporan posisi keuangan awal pembukaan dari badan hukum baru hasil pemisahan murni,murni sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin hasil pemisahan murni dapat:misahan murni sebagaimana dimaksud pada dan dan atau izin pembukaan kantor cabang lembaga penjamin yang melakukan pemisahansaha dan izin pembukaan kantor cabang (jika ada) kepada badan hukum baru yang merupakan lembaga penjamin hasil pemisahanizin pembukaan kantor cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud padamisahan murni wajib melaporkan pelaksanaan pemisahandapat melakukan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: mendirikan lembaga penjamin baru, mendirikan badan hukum baru yang bukan merupakan lembaga penjamin, mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas lembaga penjamin kepada lembaga penjamin lain, atau. lembaga penjamin yang akan melakukan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pemisahan tidaktidakbagi pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan lembaga penjamin baru sebagaimana dimaksud dalam hurufcc): dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf,:permohonan persetujuan rencana pelaksanaan pemisahan tidakbarumisahan tidakpemisahan tidakbarubadan hukum asing sebagaimana dimaksud pada huruf harus merupakan lembaga jasa keuangan negara asalnyapemisahan tidak murnmisahan tidak murni kepada direksi lembaga penjamin. penolakan atas permohonan persetujuan rencana pemisahan tidaktidak murni dari otoritas jasa keuangan harus melaksanakan rups yang menyetujui pemisahan tidaktidak murni melebihilakukan pemisahan tidak murni wajib melaporkan pelaksanaan rups yang menyetujui pemisahan tidaktidakatau anggotatidak murni sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin yang menerima pemisahan tidak murni dapat mengajukan permohonan penetap menjadi kantor cabang atas nama lembaga penjamin hasil pemisahan tidak murni kepada otoritas jasa keuangan.(jika ada). berdasarkan pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada danpembukaan kantor cabang dan atau kantor cabang uus lembaga penjamin yang melakukan pemisahan tidakmencabut izin uus, untuk pemisahan tidak murni yang dilakukan terhadap uus, memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada lembaga penjamin baru hasilpenetapan izin pembukaan kantor cabang dan atau kantor cabang uus 'jika ada) kepada lembaga penjamin yang menerimapenetapan izin pembukaan kantor cabang dan atau kantor cabang uusyang melakukan pemisahan tidak murni wajib melaporkan pelaksanaan pemisahan tidakpenggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undkantor cabang sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewenangan: menandatangani sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah: dan menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam paling lama (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima. dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang,atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan verifikasi langsung kantor cabang yang akan dibuka, apabila diperlukizin pembukaan kantor cabang. dalam hal permohonanukaan kantor cabang kepada lembaga penjamin. penolakan atas permohonan izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. otoritas jasa keuangan dapat mencabut izin pembukaan kantor cabang apabila dalam jangka waktu (enam) bulan secara terus menerus kantor cabang dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional. lembaga penjamin yang akan menutup kantor cabang wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang terikat dalam penjaminan atau penjaminan syariah mengenai: rencana penutupan kantor cabangpihak yang terikat dalam penjaminan atau penjaminan syariah. lembaga penjamin wajib melaporkan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada huruf bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban debiturterhitung sejak tanggal penutupan. bab xiiperusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dapat melakukan konversi menjadi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang akan melakukan konversi sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan rencana pelaksanaan konversyang akan melakukan konversicc., dan bukti mempekerjakan tenaga ahli bidang penjaminan syariah. permohonan persetujuan rencana pelaksana. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calonatau perusahaan penjaminan ulangatau perusahaan penjaminan ulang telah menyampaikan kedua permodalan modal disetor pada lembaga penjamin ditetapkan sesuai dengan lingkup wilayah operasional. jumlah modal disetorwilayah nasional, rp25. (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup wilayah provinsi, atau rp10. (sepuluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah kabupaten atau kota. jumlah modal disetor perusahaan penjaminan ulang dan perusahaan penjaminan ulang syariah untuk seluruh lingkup wilayah operasional ditetapkan paling sedikit rp200. (dua ratus miliar rupiah)dan perusahaan penjaminan ulang pada salah satu bank umum atau bank umum syariah indonesiasyariah dan perusahaan penjaminan ulang syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum indonesia.perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konverslaksanaan konversi kepada direksi perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang. penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang telah mendapatkankonversrusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang wajib melaporkan pelaksanaanrups. pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui konversilam rangka pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang melakukan konversidikonverssebagaimana dimaksud pada (jika ada),mberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariahizin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada (jika ada). pemberian persetujuan izin usaha dan atau izin pembukaan kantor cabang perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah dalam konversiperusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulangtidak mengurangi hak penerima jaminan dan kewajiban terjamin. bab xiiilembaga penjamin atau izin uus sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal:sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada terjamin dan atau penerima jaminan. prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan dan memperhatikan kepentingan terjamin dan atau penerima jaminan. lembaga penjamin bubar karena: keputusan rupsups sebagaimana dimaksud dalam huruf likuidator atau kuasa rapat anggota harus melaporkan hasil rups kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari setelah rups dilaksanakanpengakhiran lembaga penjamiataukerja asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha lembaga penjamin serta: putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau keputusan pemerintahdipailitilembaga penjamin yang akan menghentikan kegiatan usahanya sehingga tidak lagi menjadi lembaga penjamin wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usahapermohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada harus diajulakukan penelitian terhadap permohonan persetujuannghentian kegiatan usaha penghentian kegiatan usaha.lembaga penjamin. penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin wajib untuk: menghentikan seluruh kegiatan usaha lembaga penjamin, mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban lembaga penjamin dalam surat kabar selama (tiga) hari berturut turut paling lama (sepuluhlembaga penjamilembaga penjamin. setelah seluruh kewajiban lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf diselesaikan, direksi wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa bagian ketiga lingkup wilayah operasional lingkup wilayah operasional lembaga penjamin terdiri atas wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. lingkup wilayah operasional lembaga penjamin harus dituangkan secara jelas dalam anggaran dasar lembaga penjamin. lembaga penjamin dilarang membuka kantor cabang luar lingkup wilayah operasionallangsung terhadap terjamin luar wilayah operasionalnyatidak langsung terhadap terjamin luar wilayah operasionalnya, kecuali memenuhi ketentuan: lembaga penjamin bekerja sama dengan lembaga penjamin lain luar lingkup wilayah operasionalnya melalui mekanisme penjaminan atau penjaminan syariah bersama, atau terjamin merupakan debitur penerima jaminan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan lembaga penjamin.paling sedikit memuat: pelaksanaan penghentian kegiatan usaha lembaga penjamin, pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf cc.otoritas jasa keuanganlaporan secara lengkap, otoritas jasa keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha lembaga penjamin. lembaga penjamilembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam apabila kemudian hari muncul kewajiban lembaga penjamin yang belum diselesaikan, pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud. bab xiv asosiasi lembaga penjamin lembaga penjamin wajib menjadi anggota asosiasi lembaga penjamin. lembaga penjamin yang baru mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan menjadi anggota asosiasi lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada paling lama (satu) tahun sejak tanggal penetapan izin usahauntuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada asosiasi lembaga penjamin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada otoritas jasa keuangan yang dihampiri dengan: akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, dan struktur kepengurusan. bab penjamin, dan brokerdalam huruf harus memenuhi kriteria sebagai berikut: berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dan bersifat independen. untuk dapat terdaftar otoritas jasa keuangan, pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam hurufdaftar susunan anggota direksi dan anggota dewan komisarisagen penjamin sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama lembaga penjamin dan memenuhi persyaratan untuk mewakili lembaga penjamin untuk memasarkan usaha penjaminan. agen penjamin yang berbentuk orang perseorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki sertifikat keagenan dari lembaga sertifikasi profesi bidang penjaminan, terdaftar sebagai anggota asosiasi lembaga penjamin, dan cc.orang perseorangan harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokumen: sertifikat keagenan dari lembaga sertifikasi profesi bidang penjaminanagen penjamin yang berbentuk badan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: berbentuk badan hukum perseroan terbatas, terdaftar sebagai anggota asosiasi lembaga penjamin, danbadan hukum harus menyampaikan permohonan pendaftaran dengan melampirkan dokumen: anggaran dasar atau anggaran rumah tanggabroker sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: broker penjaminan, dan broker penjaminan ulang. broker sebagaimana dimaksud pada harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. broker harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kepialangan dari lembaga sertifikasi profesi bidang penjaminan. broker harus terdaftar sebagai anggota asosiasi lembaga penjamin. untuk dapat terdaftar otoritas jasa keuangan, broker sebagaimana dimaksud padaotoritas jasa keuangan menyampaikan bukti tanda terdaftar, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas penyampaian permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan dan dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkapdisetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar. dalam hal otoritas jasa keuangandiberikan surat pemberitahuan. bagi lembaga penjamin yang mempunyai uus danlembaga penjamilaksanaanlembaga penjamin wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud padapembekuan kegiatan usaha uus. sanksi pembekuan kegiatan usaha dan ataupembekuan kegiatan usaha uus. dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan atau

nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lembaga penjamin. periziumum peraturan otoritas jasa keuangan tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin merupakan peraturan petunjuk pelaksanaan yang merupakan amanat dari undang undang nomor tahun tentang penjaminan. perandalam perkembangan industri penjaminan sangatlah besar. perusahaan dan pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri penjaminan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama sebagai upaya mewujudkan cita cita bangsa. peraturan otoritas jasa keuangan ini juga merupakan penyempurnaan terhadapsebagai upaya penyempurnaan, peraturan otoritas jasa keuangan ini mengadopsi amanat dari undang undang nomor tahun tentang penjaminan yang harus diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan yaitu: kepemilikan asing, modal disetor atau modal koperasi serta lingkup wilayah operasional, pemegang saham pengendali, persyaratan dan tata cara perizinan usaha penjaminan dan penjaminan ulang, tata cara penghentian kegiatan usaha uus, persyaratan dan tata cara perizinan usaha penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah, kantor cabang lembaga penjamin, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan pemisahan uus dan sanksi bagi perusahaan penjaminan yang tidak melakukan pemisahan uus. selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, seperti perizinan, pelaporan, pembukaan kantor, penggabungan, peleburan, pemisahan hingga penerapan sanksi. hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri penjaminan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyelenggaraan program dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal perusahaan. penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dilakukan oleh internal lembaga penjamin dan atau mengikutsertakan tenaga kerja lembaga penjamin pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain luar lembaga penjamin, antara lain sosialisasi, seminar, workshop, kursus, pelatihan, program pendidikan, atau kegiatan lain yang sejenis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf rencana perubahan anggaran dasar yang disampaikan harus memuat rencana peningkatan lingkup wilayah operasional dan bukti pemenumelakukan pemisahan murni menjadi (tiga) badan hukum yaitu: penjaminan kredit nasional, penjaminan pembiayaan syariah, dan pemeringkat umkm nasional. cukup jelas. cukup jelas. dalam jangka waktu sebelum diterbitkannya persetujuan pemisahan murni lembaga penjamin tetap dapatini berlaku untuk setiap perusahaan baru hasil pemisahan murni yang berbentuk lembaga penjamin. apabila perusahaan baru hasil pemisahan murni yang berbentuk lembaga penjamin terdapat lebih dari satu maka setiap perusahaan baru tersebut berkewajiban memenuhi ketentuyaitu rencana penyelesaian portofolio penjaminan atau penjaminan ulang konvensional yang telahtertulisuus dan pencabutan izin uuslingkup wilayah operasional lembaga penjamin dicantumkan pada anggaran dasar bagian tempat kedudukan. cukup jelas. ketentuan mengenai penjaminan atau penjaminan syariah langsung diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. ketentuan mengenai penjaminan atau penjaminan syariah tidak langsung dan penjaminan bersama diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. huruf sebagai contoh, jamkrida sumsel dapat melakukan penjaminan tidak langsung terhadap terjamin yang berdomisili provinsi bangka dan belitung sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan bersama. huruf sebagai contoh, jamkrida jakarta, yang merupakan perusahaan penjaminan lingkup provinsi, dapat melakukan penjaminan tidak langsung terhadap terjamin yang merupakan nasabah bank dki mengingat jamkrida jakarta dan bank dki dimiliki oleh pemegang saham yang sama. yang dimaksud dengan jumlah penyertaan modal adalah jumlah penyertaan modal pada saat awal penyertaan. cukup jelas. cukup jelaslembaga penjamin. yang dimaksud dengan bukti penempatan modal disetor adalah bukti penempatan modal atas nama lembaga penjamokumen meliputi kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. huruf pemeriksaan setoran modal dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan penerimaan setoran modal oleh lembaga penjamin dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (intra group transactiomengenai surat izin menetap dan atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing bagi direksi dan atau dewan komisaris diatur oleh kementerian yang membidangi tenaga kerjpenjaminan atau perusahaan penjaminan ulang dapat mempersiapkan dokumesecara bersamaan dengan dokumen permohonan izin pembukaan uus. permohonan izin pembukaan uus akan diproses otoritas jasa keuangan apabila diikuti atau secara bersamaan diajukan pula. sebaliknya,akan diproses otoritas jasa keuangan apabila diikuti atau secara bersamaan diajukan permohonan izin pembukaan uus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dengan dicatatnya perubahan anggaran dasar dalam rangka pembentukan uus maka perusahaan penjaminan tidak diwajibkan untuk melaporkan kembali kepada otoritas jasa keuangan atas perubahan anggaran dasar yang telah dilakukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf fotokopi perjanjian yang harus dilampirkan yaitu beberapa fotokopi (tidak keseluruhan) yang dapat mewakili atau mencerminkan kegiatan usaha yang telah dilakukan sesuai dengan daftar perjanjian yangyang dimiliki uus sebelumnya sebagai modal disetor perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulangnjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. fungsi pada ini dapat dirangkap oleh satuan kerja tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan memperhatikan pengendalian internal yang bahukum usaha bersama. kesehatantelah ditadan hukum usaha bersama merupakan salah satu bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian sesuai dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang perasuransian, yang memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai kesehatan keuanganberbentuk badan hukum usaha bersamaa1., pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan pertama, cc.injamanobligasi korporasi dan atau mtn yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaanyang menerbitkan obligasi korporasi dan atau mt, dan informasi mengenai emiten dan transaksi saham::obligasi korporasi sebagaimana dimaksud pada sampai dengsenyo0 (lima persen) dari jumlah investasi,,:, investasi berupadan ataupaling tinggi (dua puluh limapaling tinggi (dua puluh lima persen) dari jumlah investasisebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangtoritas jasa keuangantoritas jasa keuangantoritas jasa keuangankepada setiap pihak termasuk anggotamberikan pinjaman kepada anggota. ketentuan mengenai pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam termasuk untuk penempatan pada jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.set yang diperkenankan adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. dana minimum berbasis risiko yang selanjutnya disingkat dmtingkat likuiditas adalah perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. medium term notes yang selanjutnya disingkat mtn. dana jaminan adalah aset perusahaansyariah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahuncc. aset reasuransi, tagihan klaim asuransi, tagihan klaim reasuransiepuluh persen) dari jumlah kas dan bank periode berjalan, tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premcc. aset reasuransi, terdiri dari: aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang, dan aset:toritas jasa keuangantertanggungjumlah aset dikurangi liabil:toritas jasa keuangan. ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud pada dan tata cara permohonan untuk mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf dan huruf angka diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuanganperusahaan wajib membentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenis produk asuransi. pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh aktuaris perusahaan. liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi: cadangan premidan memberikan manfaat lain setelah periode tertentucadangan atas padi, cadangan klaim, dan cadangan atas risiko bencana (catastrophic reserve). cadangan atas padi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: cadangan akumulasi dana untuk padi yang tidak digawangi, cadangan atas unsur investasi untuk padi yang digawangi, dan cadangan atas unsur proteksi dari padi dan manfaat lain yang dijanjikan dari padi. cadangan akumulasi dana atas padi yang tidak digawangi tidak diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas. cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: cadangan klaim dalam proses penyelesaian, cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (injured but not reported atau ibn), dan cc. cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus. cadangotoritas jascadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian ketujuh pinjaman subordinasi dalam:internal, jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi,perusahaan dilarang mengembalikan pinjamaninternal sebagaimana dimaksud dalamcadangan teknisperusahaan hanya dapat memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian paling sedikit rp150. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak ,05b0 (nol koma nol lima permit) dari jumlah investasi periode berjalan. bab iii produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi perusahaan yang memasarkan padi wajib memisahkan pencatatan aset dan liabilitas yang bersumber dari padi dengan aset dan liabilitas yang bersumber dari produk asuransi lainnya. aset yang bersumber dari padi wajibrepo, dan atau emas murni. aset yang bersumber dari padi dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis: kas dan bank, tagihan premitoritas jasa keuangan dan yang dijanjikan kepada calon pemegang polisdan bukan investasi atas aset yang bersumber dari padi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. penempatan atas aset yang bersumber dari padipadi paling tinggi (dua puluh persen) dari total investasi padi. perusahaan wajib menatausahakan seluruh asetkontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki yang tercatat bursa efek indonesia, instrumen derivatif yang diperoleh perusahaan sebagai instrumen yang melekat pada saham, obligasi korporasi, atau surat berharga negara yang tercatat bursa efek indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf atau cc. instrument derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai atas risiko mata uang dan atau tingkat bungabab kesehatan keuangan bagian kesatu ruang lingkup kesehatan keuangan perusahaan wajib setiap saat, cadangan teknis, cc. kecukupan investasi, tingkat likuiditas, dana jaminan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. transaksi instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilaidari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional. perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada surat berharga negara, saham,, atau obligasi korporasi yang bersangkutan. transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana dimaksud pada wajib mendapat persetujuan direksi. perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jassedikit dihampiri dengan: hasil kajian analisisdan bukti persetujuan direksi. bab likuiditas perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat likuiditas paling rendah (seratus persen). aset lancar dan liabilitas lancar untuk perhitungan tingkat likuiditas bersumber dari semua kegiatan perusahaan, termasuk yang bersumber dari padi. aset lancar sebagaimana dimaksud pada meliputi jenisyang dapat dicairkan paling lama (satu) tahun. apabila aset lancar dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada merupakan tagihan maka yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat likuiditas adalah tagihan yang umurnya tidak lebih dari (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. liabilitas lancar sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: cadangan teknis, meliputi: cadangan premi untuk polis yang mungkin akan terjadi klaim dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun, dan cadangan klaim, dan liabilitas lainnya yang akan dibayarkan dan mungkin akan dibayarkan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahunsebesar (dua persen) dari cadangan premi atas padi, ditambah 3y6 (tiga persen) dari cadangan premi untuk produk selain padi dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.diperoleh dari laporan keuangan per desember terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan. dalam hal dana jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud padapadatoritas jasa keuangan. dana jaminan sebagaimana dimaksud padaotoritas jasotoritas jasa keuangantoritas jasa keuangantoritas jasa keuangantoritas jasa keuanganberdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku indonesia, laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian, laporan keuangan triwulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian, laporan keuangan bulanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian, dan laporan aktuaris tahunan. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf wajib dihampiri dengan perhitungan tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalamtoritas jasa keuanganketentutoritas jasa keuangan. laporan aktuaris tahunanaktuaris tahuntoritas jasa keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan tingkat likuiditas, laporan tingkat solvabilitas, perhitungan aset dan liabilitas, laporan keuangan padi, laporan keuangan gabungan, dan laporan tambahan. ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransitoritas jasa keuangantoritas jasa keuanganagian kedua tingkat solvabilitas perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah (seratus persen) dari dmr. perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas internal. target tingkat solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah (seratus dua puluh persen) dari dmtoritas jasa keuangan dapat memerintahkan kepada perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target tingkat solvabilitasinternal sebagaimana dimaksud pada dan perusahaan dilarang membagikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada anggota apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target tingkat solvabilitas internal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada dan perhitungan dmr sebagaimana dimaksud dalam harus memperhitungkan risiko paling sedikit terdiri atas: risiko kredit: risiko likuiditas: cc. risiko pasar,toritas jasviii rencana penyehatan keuangan perusahaan yang tidak memenuhi target tingkat solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau tingkat likuiditaskeuntungan dalam bentuk apapun kepada anggota. rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (satu) bulan sejak diketahui tidak dipenuhinyarestrukturisasi aset dan atau liabilitas, pemberian pinjaman subordinasi, cc. peningkatan tarif premi, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan, demutualisasibadan perwakilan anggota atau yang setara, dalam hal rencana penyehatan dimaksud memuat rencana tindak demutualisasi. dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada dinilaitoritas jasa keuangantoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuanganatau perusahaan wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangandengan bentuk dan susunan laporan keuangan triwulanan, realisasi rencana tindak yang terdiri atas atau tingkat likuidtoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangantoritas jasa keuangan perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam: penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris pada perusahaan, larangan bagi perusahaan untuk menjadi pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan atau pengendali pada badan hukum berbentuk koperasi, pada perusahaan perasuransian, dan atau larangan bagi direksi, dan atau dewan komisaris, untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan atau dewan komisaris, pada perusahaan perasuransian. otoritas jasa keuangantif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam dalam hal perusahaan memiliki tingkat solvabilitas kurang dari (empat puluh persen) dan berdasarkan hasil pengawasan otoritas jasa keuangan dinilai membahayakan bagi pemegang polis atau tertanggungketentuan peralihansemua peraturan pelaksanaan daribagi perusahaanrisiko asuransi: dan risiko operasional. dalam hal perusahaan memasarkan padi, dmmr sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan: emas murni, pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, dan atau ss. pinjaman polistoritas jasa keuangan. penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilakukan pada obligasi korporasi yangmtn sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: mtn terdaftar kustodian sentral efek indonesia, mtn memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari otoritas jasa keuanganbagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan, dan bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat otoritas jasa keuangan. penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi beruprepo sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tingkat risiko perusahaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan adalah sedang rendah atau rendah, menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh otoritas jasa keuangan, cc. transaksi dalam bentuk beli surat berhargayang diterbitkan oleh negara republik indonesia dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia: jangka waktu tidak melebihi (sembilan puluh) hari, nilai repo paling tinggitelah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan, perusahaan pembiayaan pada saat dimulainya kerja sama, tingkat risiko perusahaan pembiayaan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan adalah sedang rendah

tambahan lembaran negara r.i usaha bersama. kesehatanan tujuan otoritas jasa keuangan dibentuk, yang secara umum dilakukansuai dengan dan undang undang nomor tahun tentang perasuransian juga telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi. sehubungan dengan amanat ini, otoritas jasa keuangan telah menpengukuran tingkat kesehatsaat ini tidak sepenuhnya dapat digunakan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama, mengingat perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama tidak memiliki modal disetor dan pemegang saham pengendali yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menambah modal, dalam hal perusahaan tidak memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan. pengaturan mengenai ekuitas dan beberapa substansi pengaturan lain sebagaimana ditetapkimaksud kurang sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama, sehingga perlu disusun pengaturan kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. oleh karena itu, peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya menjaga kesehatan keuangan perusahaan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan mengenai aset lancar yang dapat dicairkan paling lama (satu) tahun mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlakuil risiko perusahaan mempertimbangkan antara lain letak geografis, produk perusahaan, rencana bisnis, dan klaim experience dalam mengukur profil risiko serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (stress test). selain itu perusahaan dapat mempertimbangkan risiko lain yang mungkin timbul antara lain berasal dari rencana perubahan strategi dan atau pengembangan bisnis perusahaan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan keuntungan adalah laba perusahaan dan tidak termasuk manfaat yang diperjanjikan dalam polis. risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar merupakan risiko aset dan liabilitas dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non bank. cukup jelas. cukup jelas. dan profil liabilitas perusahaan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksudvestment grade adalah kelayakan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh otoritas jasa keuangan atau setara bb adalah investasi pada beberapa pihak yang saling terafiliasi namun tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahkuisisi adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi overridingmanfaat lain misalnya pengembalian premi (return premium) dan no claim bonus. huruf cukup jelas. huruf cadangan atas padi misalnya cadangan untuk produk unit link dan universal life. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagakan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan antara lain metode pembentukan untuk tiap jenis cadangan teknis dan asumsi yang digunakan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung antara lain titipan prudit intern. independen audittata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif: bahwa pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank, cc. bahwa praktik audit intern bankfungsi audit internfungsi audit intern padaualitas kinerja organisasi. kegiatan ski sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak eastern. bab viii rencana audit bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (robust risk assessment) mencakup paling sedikit: kebijakan, proses, dan langkah langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait, manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, pelaporan intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan termasuk kepatuhaneuangan. rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada harus disetujui oleh direktur utama dan dewan komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. bab tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab: mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank, memastikan ski memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi, cc. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi ski, dan memastikan kepala ski memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. dalam pelaksanaan fungsi audit intern, dewan komisaris bertanggung jawab: memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien, mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari ski paling sedikit sekali dalam (satu) tahun, dan cc. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eastern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja ski, dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. dalam pelaksanaan fungsi audit intern, komite audit bertanggung jawab: memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank, mengevaluasi kinerja ski, cc. memastikan ski melakukan komunikasi dengan direksi, dewan komisaris,auditor eastern, dan otoritas jasa keuangan, memastikan ski bekerja secara independen, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran ski, meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh ski, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan ski secara keseluruhan serta penghargaan kinerja, dan memastikan ski menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. bab hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kerja pengendalian dan auditor eastern ski bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. ski bekerja sama dengan auditor eastern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor eastern kepada bank. bab komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam (satu) tahun. komunikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala ski dan paling sedikit membahas: area berisiko yang diidentifikasi oleh otoritas jasa keuangan dan ski, pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank, pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi, temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan. otoritas jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. bab xii fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha bagi bank yang merupakan perusahaan anak: ski melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk, dan dewan komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bagi bank yang merupakan perusahaan induk, direktur utama dan dewan komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. pelaksanaan audit intern perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. bab xiii penggunaan jasa pihak eastern dalam pelaksanaan audit intern bank dapat menggunakan jasa pihak eastern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. penggunaan jasa pihak eastern sebagaimana dimaksud pada yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk: penggunaan jasa pihak eastern terkait teknologi informasi, dan atau penggunaan jasa pihak eastern untuk hal lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak eastern sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan. peran pihak eastern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala ski. bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak eastern dalam pelaksanaan audit intern. bab xiv kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan bank wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu: laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala ski,, laporan hasil kaji ulang pihak eastern yang independen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern. bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala ski sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai dengan surat keputusan direktur utama, surat persetujuan dewan komisaris, dan rekomendasi komite audit, ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama, cc. paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala ski, dan secara luring. bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua komite audit, paling lambat (tiga) hari kerja setelah ditemukan, dan cc. secara luring. bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan hasil kaji ulang pihak eastern yang independen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sekali dalam (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan juli sampai dengan bulan juni tahun ketiga berikutnya, mencakup paling sedikit: pendapat tentang hasil kerja ski, kepatuhan ski terhadap standar profesional audit intern, penilaian terhadap aktivitas ski dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, kesesuaian metodologi atau sistem ski dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank, dan usulan perbaikan, ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama: paling lambat (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir, dan secara luring. bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak eastern kurang dari (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan juni. bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup paling sedikit: tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit, temuan audit, kesimpulan ski atas hasil audit, pernyataan ski bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional audit intern, rekomendasi ski terhadap hasil temuan audit, tanggapan audit terhadap hasil audit, tindak lanjut audit yang ditentukan oleh ski terhadap temuan audit, komitmen audit yang telah disepakati oleh ski, hasil pemantauan komitmen audit yang dilakukan oleh ski terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh audit, dan penggunaan jasa pihak eastern sebagaimana dimaksud dalam selama periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak eastern, apabila ada, ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua komite audit, secara semester paling lambat: tanggal juli tahun berjalan untuk semester kesatu:, tanggal januari tahun berikutnya untuk semester kedua,sebagaimana dimaksud dalam huruf belum dapat dilakukan, bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan atau jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikut. penyampaian laporan secara luringadministratifteguran tertulis,, cc. pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan atau pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama sama. selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksudbank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organaudit intern adalahstandar profesional audit intern adalah standar dalam huruf huruf huruf dan atau huruf dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar (lima belas juta rupiah). bab xvi ketentuan peralihan terhadap pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan diketahui setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, dikenakan sanksi administratif mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan juni tahun ketiga berikut. bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini sampai dengan tanggal juni bab xvii ketentuan penutup pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, peraturan bank indonesia nomor pbipelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. kode etik audit intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. satuan kerja audit intern yang selanjutnya disingkat ski adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. bab audit intern bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern. pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. bab struktur, wewenang, dan tugas pokok satuan kerja audit intern ski bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. dalam melaksanakan tugas, ski menyampaikan laporan kepada: direktur utama, atau dewan komisaris. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan salinannya kepada dewan komisaris, komite audit, dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. kepala ski diangkat dan diberhentiski mempunyai wewenang paling sedikit: mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi ski, melakukan komunikasi secara langsungcc. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentilmelakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eastern, dan mengikuti rapat yang bersifat strategis. tugas pokok ski paling sedikit:,melalui auditbab fungsi kepala satuan kerja audit intern kepala ski harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. kepala ski bertanggung jawab untuk: memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern: memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas ski: cc. memastikan anggota ski mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik, menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern, memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern, melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat, memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan, melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan dewan komisaris, dengan tembusan kepada komite audit dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eastern untuk aktivitas audit intern: terselenggara transfer pengetahuan antara pihak eastern kepada anggota ski mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eastern bersifat sementara, penggunaan jasa pihak eastern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi ski, dan pihak eastern mematuhi piagam audit intern bank, dan bagi bank yang merupakan perusahaan induk: menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak, dan merumuskan prinsip prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah langkah pelaksanaan pengendalian mutu. bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada kepala ski bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada dewan pengawas syariah. bab etika profesional bank wajib memastikan ski bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada mengacu pada standar yang berlaku. bank wajib: menetapkan ski yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh, memastikan ski menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis, dan cc. memastikan ski meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit (satu) orang anggota ski yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. bank wajib memastikan ski memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan: dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, cc. menghindari benturan kepentingan, dan mengimplementasikan kode etik audit intern. bab piagam audit intern bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit: struktur dan kedudukan ski, tugas dan tanggung jawab ski serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, wewenang ski, kode etik audit intern: persyaratan auditor intern dalam ski, pertanggungjawaban ski, larangan penangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam ski dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak, kriteria penggunaan tenaga ahli eastern dalam mendukung fungsi audit intern, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh ski untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, tanggungjawab dan akuntabilitas kepala ski, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern, il. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor eastern, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling off period) penugasan yang memadai kepada anggota ski, dan kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling off period) yang memadai bagi pihak eastern. piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas: pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan audit pada bank, cc. pemeriksaan aktivitas bank, dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. piagam audit intern ditetappiagam audit intern harus dapat diakses oleh: seluruh pemangku kepentingan intern bank, dan pem angka kepentingan eastern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam (tiga) tahun. bab vii cakupan aktivitas audit intern kegiatan ski mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai: efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan, keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data: kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk kepatuhan

sta, tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. audit intern. independen audiumum penerapan tata kelola pada industri perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko dan dinamika yang semakin meningkat. salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. fungsi dimaksud dilaksanakan oleh ski yang bertindak secara independen dan objektif. fungsi audit intern yang efektif dapat diwujudkan melalui penyediaan kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai. fungsi pengendalian tercermin dalam konsep pertahanan tiga lini (three lines defense). lini pertahanan pertama (first line) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis. lini pertahanan kedua (second line) mencakup fungsi pendukung seperti manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat. ski berperan sebagai lini pertahanan ketiga (third line) dengan menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif. ski harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. dalam hal ini, ski melindungi organisasi serta membantu mengurangi risiko kerugian dan risiko reputasi yang mungkin terjadi terhadap bank. kegiatan ski. sehubungan dengan hal tersebut atas, diperlukan pengaturan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum. ii. demi cukup jelas. kewajiban memiliki fungsi audit intern termasuk bagi bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha. bentuk organisasi ski disesuaikan dengan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. sebagai contoh, ski dapat berbentuk divisi atau departemen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ski dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada dewan komisaris jika komunikasi dengan direktur utama dianggap tidak tepat. misalnya, temuan ski terkait dengan integritas direktur utama. cukup jelas. cukup jelas. sanksi dihitung sejak hari kerja berikut setelah batas waktu pelaporan. cukup jelas. contoh: kaji ulang oleh pihak eastern dilakukan bank terakhir sampai dengan posisi bulan september kaji ulang oleh pihak eastern berikutnya dilakukan untuk periode bulan oktober sampai dengan bulan juni kaji ulang oleh pihak eastern dilakukan bank terakhir sampai dengan posisi bulan maret kaji ulang oleh pihak eastern berikutnya dilakukan untuk periode bulan april sampai dengan bulan juniki mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara. contoh rapat yang bersifat strategis antara lain: rapat komite aset dan liabilitas (asset and liability committee), rapat komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko: dan rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan. huruf cukup jelas. huruf analisis dan penilaian dikembangkan secara independen dan informatif untuk menggambarkan risiko yang dihadapi bank. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. kompetensi kepala ski dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. standar yang berlaku antara lain standar profesional audit intern terkait independensi dan objektivitas. contoh kondisi yang menyebabkan ski tidak independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain: ski menyusun standar prosedur operasional dan membantu implementasi aktivitas pembelian surat berharga namun ski juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut: dan pemberian remunerasi ski dihubungkan secara signifikan dengan kinerja keuangan bank. huruf pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit intern secara menyeluruh dapat dimiliki oleh kepala dan anggota ski baik secara individu maupun secara kolegial, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas bank. huruf kompetensi profesional mencakup kemampuan ski untuk mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit, serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan. huruf pengembangan profesional berkelanjutan dapat dipenuhi melalui upaya: mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain, mengikuti perkembangan produk dan atau aktivitas perbankan, atau mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh benturan kepentingan antara lain: anggota ski melakukan audit terhadap area penugasan sebelumnya tanpa pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling off period) penugasan, anggota ski baru yang direkrut dari unit tertentu, ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asal tanpa melewati masa tunggu (cooling off period), dan adanya insentif bagi ski yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab slayanan konsultasi oleh ski kepada pihak intern bank memperhatikan aspek independensi antara lain: terdapat pemisahan antara anggota ski yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota ski yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud, dan terdapat pengungkapan (disclosure) bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi objektivitas ski. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bagi anggota ski baru yang direkrut dari unit tertentu harus melewati masa tunggu (cooling off period) sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. rencana audit tahunan dapat menjadi bagian rencana audit jangka panjang (multi year plan). cukup jelas. bank mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan rencana audit tahunan. anggaran dimaksud dapat disesuaikan dengan perubahan rencana audit berdasarkan perubahan profil risiko bank. cukup jelas. kerja sama antara ski dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank, seperti unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing masing unit kerja dalam fungsi pengendalian. kerjasama antara ski dengan auditor eastern dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. contoh kerjasama antara ski dengan auditor eastern antara lain: ski menginformasikan ringkasan audit pada tahun berjalan kepada auditor eastern, dan ski menginformasikan hasil uji petik pelaksanaan audit intern kepada auditor eastern. cukup jelas. ketentuan peraturan perundang undangan antara lain ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. peran pihak eastern dalam pelaksanaan fungsi audit intern antara lain pihak eastern tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit intern. independensi pihak eastern dalam audit intern antara lain: tidak memiliki hubungan keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyediaan dana, tidak terlibat dalam pemberian jasa konsultansi yang mengandung benturan kepentingan, dan memenuhi kebijakan terkait pembatasan penugasan dan masa tunggu (cooling off period). huruf cukup jelas. huruf contoh temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank antara lain: kekurangan kewajiban penyediaan modal minimum, dan(lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak eastern yang independen dilakukan untuk periode bulan juli sampai dengan bulan juni huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. contoh: bank telah melakukan kaji ulang posisi terakhir untuk periode bulan juli sampai dengan bulan juni sesuai dengan ketentuan maka periode kaji ulang selanjutnya yaitu bulan juli sampai dengan bulan juni namun bank berencana melakukan kaji ulang lebih awal dari (tiga) tahun, periode kaji ulang yang dapat dipilih bank adalah:ataucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pendanaan. perusahaan efek.pendanalola risiko kredit, perusahaan efek perlu menjaga kualitas pendanaan perusahaan efek, bahwa untuk menjaga kualitas pendanaan perusahaan efek, diperlukan ketentuan yang mengatur penilaian kualitas pendanaan yang diberikan oleh perusahaan efualitas pendanapendanadanaan perusahaan efek adalah fasilitas penyediaan dana oleh perusahaan efek kepada nasabahnya atau pihak lain dalam bentuk pembiayaan untuk transaksi efek atau penyediaan dana lainnya, termasuk dalam hal terjadinya saldo dana negatif sebagai akibat kegagalan nasabah perusahaan efek menyelesaikan kewajibannya yang berasal dari transaksi non pembiayaan. transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah perusahaan efek yang dibiayai oleh perusahaan efek.transaksi non pembiayaan adalah transaksi pembelian efek semua pasar dalam transaksi bursa oleh nasabah perusahaan efek yang tidak dibiayai oleh perusahaan efek. pendanaan perusahaan efek atas transaksi margin adalah penyediaan dana oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya yang melakukan transaksi margin. pendanaan perusahaan efek melalui transaksi repo adalah penyediaan dana oleh perusahaan efek dimana perusahaan efek bertindak sebagai pembeli pada transaksi repo. tagihan perusahaan efek atas transaksi non pembiayaan adalah tagihan perusahaan efek kepada nasabahnya atas talangan yang diberikan sebagai akibat kegagalan nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya pada transaksi non pembiayaanpengaturan peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku bagi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. bab penilaian, penetapan, dan pelaporan kualitas pendanaan perusahaan efek pendanaan perusahaan efek wajib dilaksanakan oleh perusahaan efek berdasarkan prinsip kehati hatian. prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga pendanaan perusahaan efek tetap dalam kualitas baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal terkait dengan pendanaan perusahaan efek. perusahaan efek wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas pendanaan perusahaan efek. perusahaan efek wajib melaporkan hasil penilaian dan penetapan kualitas pendanaan perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan melalui sik. otoritas jasa keuangan dapat melakukan asesmen lebih lanjut atas penilaian kualitas pendanaan yang dilaporkan perusahaan efek melalui pemeriksaan sumber informasi atau dokumen lainnya. dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas pendanaan perusahaan efek antara perusahaan efek dan otoritas jasa keuangan maka kualitas pendanaan perusahaan efek yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan efek wajib menyesuaikan kualitas pendanaan perusahaan efek sesuai dengan penetapan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada setelah memperoleh pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. perusahaan efek wajib melaporkan hasil penyesuaian kualitas sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan melalui sik. kualitas pendanaan perusahaan efek meliputi kualitas: pendanaan perusahaan efek atas transaksi margin, pendanaan perusahaan efek melalui transaksi repo, dan tagihan perusahaan efek atas transaksi non pembiayaan. penilaian kualitas pendanaan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan menjadi: lancar, kurang lancar, atau macet. penetapan atas penilaian kualitas pendanaan perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan faktor kecukupan jaminan dan ketepatan waktu pemenuhan kewajiban nasabah perusahaan efek atau pihak lain yang timbul dari pendanaan perusahaan efek. penilaian kualitas pendanaan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam atas transaksi margin sebagaimana dimaksud dalam huruf dikategorikan: lancar: jika total eksposur nasabah perusahaan efek lebih kecil dari total jaminan nasabah perusahaan efek, ataukurang dari (lima) hari bursa secara berturut turut, kurang lancarselama (lima) sampai dengan (dua puluh lima) hari bursa secara berturut turut: dan macetselama lebih dari (dua puluh lima) hari bursa secara berturut turut. penilaian kualitas pendanaan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam melalui transaksi repo sebagaimana dimaksud dalam huruf dikategorikan sebagai berikut: lancar apabila: transaksi repo belum jatuh tempo, dan nilai eksposur nasabah perusahaan efek atau pihak lain lebih kecil dari nilai efek repo, kurang lancar apabila: nilai eksposur nasabah perusahaan efek atau pihak lain lebih besar dari nilai efek repo sampai dengansampai dengan (lima) hari setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi, dan cc. macet apabila: nilai eksposur nasabah perusahaan efek atau pihak lain lebih besar dari nilai efek repo lebih darilebih dari (lima) hari setelah tanggal kegagalan tersebut terjadi. tagihan perusahaan efek atas transaksi non pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikategorikan macet sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila sampai dengan hari bursa kelima setelah tanggal penyelesaian transaksi bursa, perusahaan efek masih memiliki piutang kepada nasabah. perusahaan efek wajib mendapatkan persetujuan pihak yang menerima pendanaan perusahaan efek bahwa informasi kualitas pendanaan perusahaan efek yang dilaporkan melalui sik dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkberlakunya kewajiban pelaporan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek melalui sik yang diaturlembaran negara r.i keuangan ojk. pendanaan. perusahaan efek.ualitas pendanaan perusahaan efek umum dalam operasional perusahaan efek terdapat beberapa kegiatan pendanaan yang dijalankan oleh perusahaan efek baik yang ditujukan untuk pendanaan suatu transaksi efek maupun peruntukan lainnya. satu sisi kegiatan ini memiliki manfaat untuk mendorong peningkatan likuiditas transaksi efek namun sisi lain tentunya kegiatan ini memiliki risiko yang harus mitigasi. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya suatu regulasi yang menetapkan kualitas pendanaan yang diberikan oleh perusahaan efek sehingga diharapkan pelaksanaan dari setiap pendanaan yang diberikan oleh perusahaan efek dapat dilakukan dengan kualitas yang baik. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. langkah yang dapat dilakukan perusahaan efek untuk menjaga kualitas pendanaan perusahaan efek tetap baik antara lain menerapkan standar prosedur dan operasional yang memadai dan melakukan pemantauan secara berkala atas kualitas pendanaan perusahaan efek yang diberikan. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan bidang pasar modal terkait dengan pendanaan perusahaan efek , antara lain peraturpedoman transaksi repo bagi lembaga jasa keuangan, danlaporan hasil penilaian dan penetapan kualitas pendanaan perusahaan efek melalui sik dilakuksesmen yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan didasarkan antara lain pada penilaian dan informasi mengenai kondisi nasabah perusahaan efek dan pihak lain yang menerima pendanaan perusahaan efek. sumber informasi atau dokumen lainnya antara lain sumber informasi atau dokumen yang diperoleh dari pemeriksaan atau analisa atas laporan perusahaan efek lainnya. cukup jelas. penetapan kualitas pendanaan perusahaan efek oleh otoritas jasa keuangan dilakukan melalui surat kepada perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelashuruf yang dimaksud dengan eksposur nasabah adalah total outstanding pendanaan yang telah diberikan perusahaan efek kepada nasabah dalam rangka transaksi margin. yang dimaksud dengan jaminan nasabah adalah sejumlah dana dan atau efek milik nasabah yang diserahkan nasabah perusahaan efek sebagai jaminan untuk penyelesaian transaksi margin. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan nilai eksposur adalah total outstanding pendanaan yang telah diberikan perusahaan efek kepada nasabah perusahaan efek atau pihak lain dalam transaksi repoyang dimaksud dengan efek repo adalah efek yang diserahkan oleh nasabah perusahaan efek atau pihak lain dalam transaksi repo antara lain efek yang ditransaksikan, efek pengganti, dan efek tambahan yang diminta oleh perusahaan efek karena terjadinya perubahan harga pasar dari efek yang ditransaksikan dalam transaksi repousahaan efek untuk memperbaiki penilaian kualitas pendanaan perusahaan efek yang diberikannya. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. layanan keuangan tanpa kantor. keuangantumbuhan perekonomian nasional, diperlukan perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan atau mendapatkan layanan keuangan berupa layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya, bahwa untuk memperluas akses layanan keuangan, otoritas jasa keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah dicanangkan pemerintah, melalui penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor agar masyarakat dapat memperoleh produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan laku pandai. bagian kedua kegiatan layanan oleh agen laku pandai agen laku pandai melayani nasabah atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan berdasarkan klasifikasi agen laku pandai. cakupan layanan berdasarkan klasifikasi agen laku pandai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan: agen laku pandai dengan klasifikasi memberikan layanan transaksi terkait bsa dan dapat memberikan layanan: transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau transaksi terkait produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,: transaksi terkait kredit atau pembiayaan mikro, dan atau transaksi terkait tabungan selain bsa, kecuali pembukaan dan penutupan rekening, dan transaksi terkait produk keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. klasifikasi agen laku pandai yang baru pertama kali bekerja sama dengan bank harus dimulai dari klasifikasi cakupan layanan agen laku pandai dicantumkan dalam perjanjian kerja sama. agen laku pandai sebagaimana dimaksud dalam yang telah terlebih dahulu memberikan layanan terkait produk keuangan lain luar cakupan layanan klasifikasi tetap dapat memberikan layanan. bank dalam jangka waktu tertentu harus menyesuaikan klasifikasi agen laku pandai sebagaimana dimaksud pada menjadi klasifikasi dengan terlebih dahulu melakukan peningkatan kapabilitas agen laku pandai. dalam penyelenggaraan laku pandai, bank wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai mekanisme perubahan klasifikasi agen laku pandai sebagaimana dimaksud dalam dandalam hal agen laku pandai melayani transaksi terkait produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain, berupa: produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf angka produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan atau cc. produk keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf layanan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara: agen laku pandai dan lembaga lain, atau bank dan lembaga lain. dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan antara bank dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf bank harus melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan agen laku pandai. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan setelah bank: memastikan agen laku pandai: telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan terkait produk keuangan yang dilayani oleh agen laku pandai, tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari bank yang telah bekerja sama dengan agen laku pandai, dan telah memperoleh izin dari bank untuk melayani transaksi produk keuangan lembaga lain, dan memastikan lembaga lain: tetap bertanggung jawab atas produk keuangan yang disediakan melalui agen laku pandai: dan diperbolehkan menyediakan produk keuangan melalui agen atau pihak lain. bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko atas produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada bank wajib menetapkan batas nominal transaksi terkait tabungan selain bsa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi ageagen laku pandai hanya dapat memberikan pelayanan sekitar wilayah tempat kedudukan agen laku pandai yang mencakup desa atau setara dan atau wilayah lain sekitarnya. bank dapat menetapkan wilayah lain sekitar desa atau setara sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kewajaran jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen laku pandai, dan atau kondisi topologi wilayah. bagian ketiga tata cara hubungan kerja sama antara bank penyelenggara laku pandai dan agen laku pandai dalam melakukan kerja sama dengan agen laku pandai, bank wajib: meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas terhadap agen laku pandai, memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan agen laku pandai, cc. memerintahkan agen laku pandai untuk menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimnya ditetapkan bank berdasarkan pertimbangan tertentu, memastikan dan meyakini bahwa sumber dana agen laku pandai dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak berasal dari hasil pencucian uang dan atau pendanaan terorisme, memastikan agen laku pandai memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan laku pandai, dalam hal agen laku pandai berupa badan hukum: bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan agen laku pandai yang termasuk dalam cakupan layanan agen laku pandai terkait produk bank yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama, memantau dan mengawasi kegiatan agen laku pandai, baik secara berkala maupun insidentil, memberikan pembinaan dan atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh agen laku pandai, melakukan edukasi dan pelatihan kepada agen laku pandai secara berkala dan optimal, melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat sekitar lokasi agen laku pandai terkait laku pandai dan produk bank yang ditawarkan, dan memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan laku pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan agen laku pandai tidak dapat beroperasi. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf memuat paling sedikit: hak dan kewajiban bank dan agen laku pandai, ruang lingkup layanan yang dapat disediakan agen laku pandai, penetapan wilayah kerja operasional agen laku pandai: penetapan klasifikasi agen laku pandai, jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme kepanjangannya, mekanisme dan hubungan kerja sama antara bank dan agen laku pandai, syarat dan tata cara pemindahan lokasi agen laku pandaimekanisme pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian konsumen, dan il. tata cara penyelesaian perselisihketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme kerja sama bank dengan agen laku pandai serta teknis penyelenggaraan laku pandai oleh agen laku pandai ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bank wajib memastikan bahwa perorangan yang akan bekerja sama dengan bank yang menyelenggarakan laku pandai tidak menjadi agen laku pandai dari bank lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis luar kelompok usaha bank yang samadapat bekerja sama dengan agen laku pandai berbadan hukum yang telah menjadi agen laku pandai dari bank lain sepanjang hasil analisis bank menunjukkan agen laku pandai tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik. agen laku pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari (satu) bank, hanya dapat menyediakan produk dari (satu) bank konvensional dan atau (satu) bank syariah pada setiap kantor atau gerai ritel yang dimiliki. pembatasan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan bagi agen laku pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari (satu) bank dalam kelompok usaha bank yang sama. bagian keempat kedudukan agen laku pandai kerja sama antara bank dan agen laku pandai yang berkedudukan ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan atau kota, harus diikuti kerja sama dengan agen laku pandaiketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi bank yang bekerja sama dengan agen laku pandai berbadan hukum yang melayani produk laku pandai pada kantor atau gerai ritelbank hanya dapat melakukan kerja sama dengan agen laku pandai yang berkedudukan kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor bank. dalam hal tidak terdapat jaringan kantor bank kota atau kabupaten tempat kedudukan calon agen laku pandai, bank tetap dapat bekerja sama dengan calon agen laku pandai sepanjang: lokasi tempat kedudukan calon agen laku pandai tidak tersedia layanan keuangan yang memadai: dan terdapat jaringan kantor bank kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon agen laku pandai serta bank dapat melakukan pemantauan dan pengawasan. bagian kelima perangkat elektronik dalam menunjang layanan agen laku pandai bank menetapkan pemakaian perangkat elektronik dalam menunjang layanan agen laku pandai, terdiri atas: perangkat keras, dan perangkat lunak. penyelenggaraan perangnk yang menyelenggarakan laku pandai harus melakukan pembukuan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada saat yang bersamaan. pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah bank. dalam kondisi tertentu, pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pada saat yang tidak bersamaan sesuai dengan kebijakan bank. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam kebijakan bank. kebijakan sebagaimana dimaksud pada harus diikuti dengan penyesuaian standar operasional prosedur bank yang memastikan mitigasi risiko dilakukan secara memadai. bab penerapan uji tuntas nasabah terhadap calon nasabah bsa, bank dengan bantuan agen laku pandai menerapkan prosedur uji tuntas nasabahdalam hal nasabah bsa akan menjadi debitur bank, bank melengkapi dokumen nasabah bsa untuk kepentingan penyusunan laporannasabah bsa yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui agen laku pandai hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh bank. dalam hal bank menolak permohonan pembukaan rekening berdasarkan hasil proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada bank segera dan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariahkegiatan menyediakan layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif. mengembalikan setoran tunai nasabah bsa. bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran sebagaimana dimaksud padaumum dapat melakukan proses verifikasi calon nasabah bsa menggunakan perangkat elektronik guna melakukan verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam mendukung penyelenggaraan laku pandai, bank umum dikecualikan dari persyaratan untukbab penggunaan pihak ketiga dalam penyelenggaraan laku pandai, bank dapat menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu. dalam menggunakan pihak ketiga, bank memastikan pihak ketiga memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada mekanisme dan tata cara penggunaerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada sistem elektronik yang digunakan oleh bank untuk penyelenggaraan laku pandai. prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada: dan keaslian. bank wajib menerapkan paling sedikit (dua) faktor keaslian untuk verifikasi transaksiapat berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank. bab viii perlindungan konsumen bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan laku pandaipelaporan bank wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan laku pandai paling lama (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan laku pandai. bank yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif. penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan: peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, ataubank wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandaiatau hari libur lain, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. bagi bank umumbank umum yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandaigi bpr dan barsdalam hal penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai secara daring sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilakukan, bpr dan bars menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik secara luring kepada otoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud padapr dan barsesar:rjab ketentuan lain lain dalam hal diperlukan, otoritas jasa keuangan dapat meminta informasi, keterangan, dan atau data kepada bank, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap agen laku pandaipenghentian kerja sama dengan agen laku pandai. bab ketentuan peralihan bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan laku pandai harus menyesuaikan dengan ketentuanbank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan mikro melalui laku pandai harus melengkapi dokumen nasabah bsa untuk kepentingan penyusunan laporan debitur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. terhadap klasifikasi agen laku pandai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank melakukan penyesuaian klasifikasi agen laku pandai sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. penyesuaian klasifikasi agen laku pandai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan:dan klasifikasi disesuaikan menjadi klasifikasi dan agen laku pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi klasifikasi dan klasifikasi disesuaikan menjadi klasifikasi pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi pelaporan laku pandai beralih sistem pelaporan otoritas jasa keuangan mulai periode laporan posisi bulan desemberagen laku pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan bank penyelenggara laku pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif. tabungan dasar atau basic saving account yang selanjutnya disingkat bsa adalah tabungan dengan karakteristik tertentu untuk mendukung keuangan inklusif.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. setiap lembaga jasa keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif. untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif sebagaimana dimaksud pada lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara laku pandai. lembaga jasa keuangan hanya dapat menjadi penyelenggara laku pandai sebagaimana dimaksud pada setelah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai dokumen pendukung untuk pengajuan izin penyelenggaraan laku pandai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. ketentuan penyelenggaraan laku pandai sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku bagi penyelenggara laku pandai berupa bank. bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektifbab produk laku pandai produk bank yang dapat disediakan oleh bank melalui penyelenggaraan laku pandai terdiri atas: bsa, kredit atau pembiayaan mikro, dan atau cc. produk bank lainnya berdasarkan izin otoritas jasa keuangan. bsa sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki karakteristik: hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara indonesia, dalam mata uang rupiah, cc. tanpa batas minimum setoran, tanpa batas minimum saldo rekening, batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak rp20. (dua puluh juta rupiah),paling banyak rp5. (lima juta rupiah), dalam hal nasabah juga merupakan debitur bank, batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditetapkan bank lebih besar dari rp5. (lima juta rupiah) dalam (satu) bulan, namun paling banyak rp60. (enam puluh juta rupiah) dalam (satu) tahun secara kumulatif, dibebaskan dari pembebanan biaya untuk: administrasi bulanan, pembukaan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening, biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau rp0, (nol rupiah), mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening rp1, (satu rupiah), dan tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status dan atau . bank hanya dapat membukakan rekening bsa kepada calon nasabah yang tidak memiliki tabungan lain. pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. bank dapat menetapkan kebijakan mengenai penampakan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu. bank dapat menetapkan: nama produk bsa, dan bentuk bukti kepemilikan bsa. dalam hal saldo bsa nihil dan atau tidak ada transaksi selama (enam) bulan berturut turut, status bsa dapat diubah menjadi rekening tidur. bank hanya dapat menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah bsa berdasarkan permohonan dari nasabah. bank yang menyelenggarakan laku pandai melayani bsa pada setiap jaringan kantor bank. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bsa ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal: jumlah transaksi nominal dalam (satu) bulan melampaui batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf dan atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan atau meningkatkan saldo rekening, bank dapat mengubah status tabungan dari bsa menjadi tabungan reguler. perubahan status tabungan bsa menjadi tabungan reguler sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bank setelah: bank meminta konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari nasabah bsa, atau bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah bsa untuk mengubah status tabungan dari bsa menjadi tabungan reguler. konfirmasi persetujuan dari bank dan atau nasabah sebagaimana dimaksud pada diadministrasikan oleh bank. kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan bank kepada nasabah bsa, dengan ketentuan: bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan atau kemampuan keuangan calon debitur, dan kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan bank. kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada memiliki karakteristik paling sedikit: jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama (satu) tahun, dan batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak rp20. (dua puluh juta rupiah). bank dapat menetapkan jangka waktu kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf lebih dari (satu) tahun, sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur. pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui jaringan kantor bank atau agen laku pandai. analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bank. pencairan kredit atau pembiayaan mikro dilakukan melalui: rekening bsa milik debitur, dan atau rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur, berdasarkan persetujuan debitur. bab iii persyaratan bank penyelenggara laku pandai bank yang akan menyelenggarakan laku pandai harus memenuhi persyaratan: memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat peringkat atau peringkat berdasarkan periode penilaian terakhir, dan memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik. bab kerja sama bank penyelenggara laku pandai dengan agen laku pandai bagian kesatu persyaratan agen laku pandai bank menyelenggarakan laku pandai melalui kerja sama dengan agen laku pandai. agen laku pandai sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: perorangan, atau badan hukum. perorangankedudukan lokasi yang jelas, memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik, cc. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan atau penghasilan tetap dari kegiatan lain selama paling singkat (dua) tahun terakhir, dan tidak menjadi agen laku pandai dari bank lain yang kegiatan usahanya sejenis luar kelompok usaha bank yang sama. bank dapat menetapkan persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf kurang dari (dua) tahun berdasarkan kebijakan bank dalam hal perorangan yang akan menjadi agen laku pandai merupakan pihak yang secara khusus direkrut untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah. badan hukumbadan hukum indonesia yang: diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan bidang keuangan, atau merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan gerai ritel, memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik, cc. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh bank, memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan laku pandai, dan

sek tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. layanan keuangan tanpa kantor. keuanganumum peranan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian indonesia. oleh karena itu, masing masing industri dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat indonesia, khususnya masyarakatpenyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan indonesia, antara lain: banyaknya wilayah indonesia yang belum dilayani oleh jaringan kantor industri perbankan dan industri jasa keuangan karena lokasi yang terpencil, biaya yang cukup tinggi dan atau waktu yang cukup lama bagi masyarakat daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan perbankan dan layanan keuangan, cc. kompleksitas proses untuk memperoleh layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan atau layanan industri perbankan dan industri jasa keuangan, dan masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung. perluasan akses layanan keuangan tentu sangat diperlukan bagi masyarakat baik yang tinggal daerah terpencil maupun yang berpenghasilan rendah. dengan semakin inklusifnya layanan keuangan tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata seluruh indonesia, dan pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan indonesia. peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermedia dengan menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit atau pembiayaan yang bersifat produktif dan atau kredit atau pembiayaan lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh. untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan indonesia, pada tahun pemerintah indonesia telah menerbitkan peraturan presiden nomor tahun tentang strategi nasional keuangan inklusif. strategi nasional keuangan inklusif memiliki (lima) pilar, yaitu: edukasi keuangan, hak properti masyarakat, produk, intermedia, dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen. kelima pilar tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan akhir strategi nasional keuangan inklusif, yaitudalam mencapai tujuan akhir strategi nasional keuangan inklusif, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. sehubungan dengan hal tersebut, otoritas jasa keuangan bersama dengan lembaga jasa keuangan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, produk, intermedia, dan saluran distribusi, layanpenilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh otoritas jasa keuangan. selama penilaian peringkat profil risiko belum berlaku bagi bars maka penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan menggunakan penilaian terhadap faktor manajemen peringkat atau peringkat dalam penilaian tingkat kesehatan bars. huruf yang dimaksud dengan layanan perbankan elektronik adalah layanancontoh layanan perbankan elektronik antara lain short message services banking, mobile banking, dan internet banking. cukup jelas. huruf agen laku pandai perorangan antara lain pimpinan orang dalam: perusahaan tidak berbadan hukum seperti perseroan komanditer atau firma, organisasi informal seperti gabungan kelompok tani, dan sekolah termasuk pondok pesantren. perseroan komanditer merupakan badan usaha yang dikenal sebagai cv. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lokasi yang jelas adalah lokasi agen laku pandai sesuai dengan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mempermudah bank dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. huruf cukup jelas. huruf contoh kegiatan lain antara lain guru dan pensiunan dengan penghasilan tetap. huruf jenis kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha secara konvensional atau kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. yang dimaksud dengan kelompok usaha bank adalahontoh: bank dan bank merupakan bank konvensional yang berada dalam satu kelompok usaha bank yang sama, bank merupakan bank konvensional, dan bank merupakan bank syariah. agen laku pandai dari bank dapat menjadi agen laku pandai dari bank dan atau bank namun tidak dapat menjadi agen laku pandai dari bank contoh program pemerintah yaitu program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (e warung kue pkh). huruf angka contoh agen laku pandai berbadan hukum antara lain penyelenggara pos, koperasi, dan perusahaan pegadaian. angka cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kinerja adalah kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf transaksi terkait bsa termasuk pembukaan dan penutupan rekening. angka cukup jelas. angka produk asuransi mikro merupakan produk asuransi mikro sesuai dengahuruf angka yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan mikro adalah kredit atau pembiayaan mikro yang diberikan oleh bank. transaksi berupa penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan, dan atau penerimaan pembayaran kredit atau pembiayaan. angka yang dimaksud dengan pembukaan dan penutupan rekening adalah pembukaan dan penutupan rekening secara manual. huruf yang dimaksud dengan produk keuangan lain antara lain: produk bank selain tabungan dan kredit atau pembiayaan mikro, dan produk dan atau layanan keuangan dari lembaga selain bank. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bapak budi merupakan agen dari produk keuangan lain, yaitu produk bank xyz kemudian merekrut bapak budi sebagai agen laku pandai, sehingga bapak budi ditetapkan sebagai agen laku pandai klasifikasi meskipun transaksi terkait produk luar cakupan layanan klasifikasi bapak budi tetap dapat melayani transaksi terkait produk mengingat layanan tersebut sudah dilakukan bapak budi sebelum menjadi agen laku pandai. penentuan jangka waktu dan mekanisme penyesuaian klasifikasi agen laku pandai, termasuk mengenai peningkatan kapabilitas agen laku pandai, dimuat dalam kebijakan bank. berdasarkan evaluasi bank, perubahan klasifikasi agen laku pandai dapat berupa perubahan dari klasifikasi yang lebih rendah klasifikasi yang lebih tinggi maupun sebaliknya. perubahan klasifikasi agen laku pandai dapat dilakukan tanpa berurutan. contoh agen laku pandai dengan klasifikasi dapat ditingkatkan klasifikasinya menjadi klasifikasi tanpa melalui klasifikasi terlebih dahulu. contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh bank dalam mengubah klasifikasi agen laku pandai berdasarkan kebijakan bank, antara lain: tingkat kemampuan agen laku pandai dalam memahami produk keuangan, tingkat kemampuan keuangan agen laku pandai dalam menyediakan sejumlah deposit yang ditempatkan pada bank untuk kegiatan pelayanan oleh agen laku pandai, kinerja agen laku pandai dalam melayani nasabah dan calon nasabah bank, tingkat kebutuhan layanan wilayah kedudukan agen laku pandai: kebutuhan penyaluran program pemerintah, dan portofolio layanan terkait produk keuangan lain yang telah diberikan oleh agen laku pandai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perjanjian kerja sama tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan luar sektor perbankan, antara laipenyesuaian perjanjian kerja sama antara bank dan agen laku pandai diperlukan sebagai dasar hukum bagi agen laku pandai dalam memasarkan produk keuangan lembaga lain. contoh: bank xyz memiliki (dua) agen laku pandai, yaitu bapak budi dan ibu wati, dengan kondisi: bapak budi menyediakan layanan transaksi produk keuangan dari berdasarkan perjanjian kerja sama antara bapak budi dan ibu wati menyediakan layanan transaksi produk keuangan dari berdasarkan perjanjian kerja sama antara bank xyz dan penyesuaian perjanjian kerja sama hanya dilakukan oleh bank xyz dengan ibu wati. huruf angka yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai produk keuangan yang dapat disediakan melalui agen atau pihak lain. pemenuhan ketentuan antara lain terkait dengan: kriteria agen, dan karakteristik produk. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan produk keuangan adalah produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain. tanggung jawab meliputi: risiko atas produk keuangan, pelayanan pengaduan nasabah, edukasi dan pelatihan terkait produk keuangan kepada agen laku pandai, perbuatan dan tindakan agen laku pandai dalam memasarkan produk keuangan, dan hal lain yang diperlukan terkait dengan produk keuangan. angka diperbolehkannya penyediaan produk keuangan melalui agen atau pihak lain dengan mempertimbangkan antara lain: ketersediaan regulasi bagi lembaga lain dimaksud, yang mengatur mengenai pemasaran produk melalui agen atau pihak lain, izin dari otoritas yang mengawasi lembaga lain dimaksud, dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. kondisi agen laku pandai antara lain jumlah deposit yang ditempatkan agen laku pandai pada bank, kemampuan keuangan dan kinerja agen laku pandai, serta kondisi ekonomi masyarakat sekitar lokasi agen laku pandai. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kedudukan agen laku pandai adalah tempat tinggal dan atau lokasi usaha agen laku pandai. cukup jelas. huruf uji tuntas dikenal sebagai due diligence. huruf cukup jelas. huruf pertimbangan tertentu antara lain: kemampuan keuangan agen laku pandai, perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat sekitar lokasi agen laku pandai, dan klasifikasi agen laku pandai. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf mekanisme dan frekuensi pemantauan dan pengawasan ditetapkan oleh bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas agen laku pandai, hasil analisis pemantauan transaksi agen laku pandai, serta perkembangan kegiatan usaha dan jumlah deposit agen laku pandai. termasuk dalam kegiatan pengawasan yaitu melakukan pengecekan lokasi agen laku pandai, untuk memastikan kesesuaian penyediaan layanan oleh agen laku pandai dengan klasifikasinya dan cakupan layanan dalam perjanjian kerja sama, serta kecukupan informasi yang harus tersedia untuk nasabah lokasi agen laku pandai. huruf contoh pelanggaran antara lain: tidak mematuhi perjanjian kerja sama, misalnya melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerja sama, dan melakukan penyimpangan, misalnya tidak transparan dalam mengungkapkan biaya transaksi. huruf edukasi dan pelatihan antara lain mengenai: manfaat, biaya, dan risiko terkait produk laku pandai, prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan perangkat elektronik, dan prosedur uji tuntas nasabah (customer due diligence). pelaksanaan edukasi dan pelatihan kepada agen laku pandai disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan agen laku pandai. huruf cukup jelas. huruf contoh kondisi tertentu antara lain terjadi bencana alam tempat kedudukan agen laku pandai, kegagalan sistem aplikasi bank pada perangkat elektronik agen laku pandai, dan agen laku pandai meninggal dunia. huruf contoh hak dan kewajiban bank antara lain menerima laporan dari agen laku pandai serta melakukan edukasi dan pelatihan kepada agen laku pandai. contoh hak dan kewajiban agen laku pandai antara lain menerima pembayaran imbalan jasa (fee) dari bank, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan menyampaikan laporan kepadahal ini yaitu tata cara penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir (early termination). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. analisis bank mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional agen laku pandai berbadan hukum yang telah bekerja sama dengan bank lain. cukup jelas. contoh: agen laku pandai berbadan hukum bekerja sama dengan beberapa bank konvensional, yaitu bank bank dan bank serta bank syariah yaitu bank bank dan bank keuangan sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen. salah satu program yang mendukung pilar strategi nasional keuangan inklusif terkait produk, intermedia, dan saluran distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (branches financial services) yang antara lain dapat dilakukan melalui laku pandai. melalui laku pandai, lembaga jasa keuangan berperan penting untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif dalam mewujudkan keuangan inklusif. laku pandai memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, electronic data capture, dan atau internet banking yang mendukung layanan keuangan oleh bank melalui agen laku pandai. dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan dapat menjangkau masyarakat daerah terpencil dan mengurangi biaya transaksi keuangan sehingga dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. selanjutnya, laku pandai menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah terpencil dan atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam proses transaksi dan penyederhanaan pemenuhan dokumen permohonan dari calon nasabah. dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan, diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. dalam hal kesadaran ini sudah semakin meluas dan menguat pada masyarakat maka akan mendukung terwujudnya keuangan inklusif indonesia. penyelenggaraan laku pandai yang secara efektif diimplementasikan sejak awal tahun telah meningkatkan, mempermudah, dan memperluas akses penggunaan layanan keuangan bagi masyarakat khususnyadalam perkembangannya, laku pandai juga dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran program pemerintah, antara lain penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai. tergabung dalam kelompok usaha bank yang sama. dengan demikian, suatu gerai ritel yang dimiliki oleh hanya dapat menyediakan: produk bank produk bank cc. produk bank produk bank produk bank dan bank produk bank dan bank produk bank dan bank dj, produk bank dan bank atau produk bank bank dan bank sejalan dengan tujuan program laku pandai, yaitu untuk perluasan akses keuangan bagi masyarakat maka proporsi kedudukan agen laku pandai perlu diarahkan pada wilayah yang akses layanan keuangannya masih terbatas. cukup jelas. cukup jelas. huruf tidak tersedianya layanan keuangan yang memadai lokasi tempat kedudukan calon agen laku pandai dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah bank dan jumlah penduduk serta tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor bank. huruf cukup jelas. perangkat elektronik digunakan untuk kepentingan pelayanan nasabah dan atau pemantauan agen laku pandai oleh bank. pelayanan nasabah antara lain proses pembukaan dan penutupan rekening bsa. pemantauan agen laku pandai antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari. huruf contoh perangkat keras antara lain komputer, laptop, telepon seluler, dan electronic data capture. hurufantara lain: bagi bank umum:, dbagi bpr dan bars:an ketentuan pelaksanaannya, dontoh bukti transaksi antara lain buku tabungan, notifikasi pesan singkat (short message service), notifikasi aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan hasil cetak bukti transaksi. cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain: kendala jaringan telekomunikasi, dan bencana alam. cukup jelas. prosedur uji tuntas nasabah yang dikenal dengan customer due diligence cdd), perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.iatur bahwa bank dapat menerapkan cdd sederhana terhadap calon nasabah dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang tergolong rendah, termasuk dalam penyelenggaraan laku pandai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. prosedur pengembalian setoran, antara lain memuat: mekanisme pengembalian setoran, dan jangka waktu pengembalian setoran, yang sesuai dengan kondisi dan atau lokasi agen laku pandai. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bank umum menyediakan perangkat elektronik pada agen laku pandai untuk verifikasi calon nasabah, berupa mesin electronic data capture yang telah memiliki fungsi pemindai sidik jari dan pemindai kartu identitas. dengan demikian proses verifikasi calon nasabah bank umum dilaksanakan, tata cara dan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan layanan perbankan digital dilaksanakan sesuai dengan:penyelenggaraan produk bank umum. pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga antara lain pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan agen laku pandai dan penyediaan jasa teknologi informasi. contoh pekerjaan tertentu yang terkait dengan pengelolaan agen laku pandai antara lain: perekrutan agen laku pandai, pelatihan dan edukasi agen laku pandai, manajemen likuiditas agen laku pandai, dan pemantauan dan pengawasan agen laku pandai. contoh: dalam melakukan pelatihan dan edukasi kepada agen laku pandai, pihak ketiga memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup atas materi yang akan disampaikan. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain: peraturan otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. contoh dan password, apa yang anda punya (what you have), antara lain kartu magnetis, kartu ber chip, token, dan tanda tangan elektronik: serta ciri khas anda (what you are) antara lain biometrik seperti sidik jari, suara, dan iris mata. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. laporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai antara lain memuat: perkembangan agen laku pandai, perkembangan produk laku pandai, dan cc. transaksi terkait dengan produk laku pandai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pertimbangan tertentu antara lain dari hasil pengawasan otoritas jasa keuangan diketahui: terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank, dan atau agen laku pandai telah terlebih dahulu bekerja sama dengan bank lain yang kegiatan usahanya sejenis luar kelompok usaha bank yang sama dan kerja sama masih berlangsung. kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan laku pandai antara lain: kebijakan mengenai mekanisme perubahan klasifikasi agen laku pandai: dan prosedur pengembalian setoran nasabah yang ditolak sebagai nasabah bsa. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem pelaporan otoritas jasa keuangan adalah aplikasi pelaporan online otoritas jasa keuangan polo). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. selanjutnya, untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan laku pandai dengan memperhatikan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi. adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan laku pandai antara lain melalui: perluasan model bisnis dan kerja sama yang terkait dengan keagenan, penyesuaian cakupan dari layanan keuangan termasuk dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, cc. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembukaan rekening, penggunaan pihak ketiga dalam mendukung penyelenggaraan laku pandai, dan penyempurnaan pelaporan perkembangan penyelenggaraan laku pandai secara daring. sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu penyempurnaan pengaturan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau laku pandai, dalam peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelasdengan undang undang mengenai otoritas jasa keuangan. cukup jelas. bagi bank umumumum. bagi bpr dan barsukup jelas. penerapan manajemen risiko secara efektif dan ketentuan pelaksanaannyacukup jelas. huruf produk bank berupa bsa termasuk bsa berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dan atau hadiah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf setoran termasuk setoran pada saat pembukaan rekening dan atau setoran tunai selanjutnya. huruf peniadaan batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat. huruf bank dapat menetapkan batas maksimum saldo rekening setiap saat kurang dari rp20. (dua puluhyang dimaksud dengan pemindahbukuan adalah transaksi pemindahan dana dari satu rekening rekening lain pada bank yang sama. yang dimaksud dengan transfer keluar adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah bank rekening nasabah bank lain. bank dapat menetapkankurang dari rp5. (limakelonggaran batas maksimum transaksi debit rekening dilakukan untuk memungkinkan bsa digunakan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan mikro pemilik tabungan tersebut. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan transfer masuk adalah transaksi pemindahan dana rekening nasabah bank dari rekening nasabah bank lain. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf contoh transaksi pembayaran melalui rekening tabungan antara lain pembayaran listrik, air, telepon, penerimaan negara, dan penerimaan daerah. contoh biaya lainnya antara lain penggantian kartu rusak atau hilang. huruf bunga bsa dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening rp1, (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah pada tabungan reguler bank konvensional. bagi hasil bsa bank syariah berdasarkan akad mudharabah diberikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. bonus bsa bank syariah berdasarkan akad hadiah merupakan kebijakan internal bank syariah yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan awal). huruf rekening bersama dengan status dan diperkenankan dalam hal calon nasabah berupa perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki dokumen identitas yaitu kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi, misalnya pelajar. calon nasabah yang bersangkutan dapat membuka bsa dengan menyampaikan pengganti dokumen identitas seperti kartu tanda pelajar yang disertai dengan dokumen identitas dari orang tua atau wali calon nasabah yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua atau wali calon nasabah yang bersangkutan. dalam hal calon nasabah yang bersangkutan didampingi oleh wali, wali harus telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. rekening bersama dengan status dan sebagaimana disebut atas dianggap sebagai rekening tersendiri dan tidak diperhitungkan dalam batas maksimum kepemilikan bsa bagi orang tua calon nasabah yang bersangkutan. tabungan lain merupakan tabungan pada bank yang sama. contoh program pemerintah antara lain penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai. misalnya seorang nasabah sudah memiliki rekening tabungan pada suatu bank, namun sehubungan dengan penyaluran bantuan sosial secara nontunai dari pemerintah diperlukan adanya pembukaan rekening bsa terhadap nasabah yang menyebabkan nasabah menjadi memiliki (dua) rekening pada bank yang sama. hal tersebut diperkenankan sepanjang bertujuan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial secara nontunai dimaksud. contoh kondisi tertentu antara lain bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, dan kedukaan. cukup jelas. transaksi tidak termasuk pengeditan bsa karena bunga atau bagi hasil dari bsa itu sendiri. prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur ditetapkan oleh bank. rekening tidur merupakan rekening yang dikenal sebagai dormant account. penyediaan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah bsa dimaksudkan untuk meningkatkan layanan bank sesuai dengan kebutuhan nasabah. kartu anjungan tunai mandiri merupakan kartu yang dikenal sebagai kartu automated teller machine atm). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf informasi tentang kelayakan dan atau kemampuan keuangan calon debitur dapat diperoleh dari sumber informasi luar aktivitas rekening bsa. huruf kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif antara lain kredit modal kerja dan kredit investasi barang modal. kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan. cukup jelas. jangka waktu kredit atau pembiayaan lebih dari (satu) tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi karakteristik usaha calon debitur, dan informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas, atau instansi terkait. contoh usaha yang memiliki siklus lebih dari (satu) tahun antara lain ternak sapi dan tanam kopi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh penyedia kebutuhan usaha debitur antara lain penyedia pupuk dan atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi. huruf penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dilaksanakan antara lain sesuai dengan: peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan pelaksanaannya,dan ketentuan pelaksanaannya,

keuangan. ojk. sertifikat deposito. bankeuangan. ojk. sertifikat deposito. banks5)a.b.cc.transformasi. statukredit desa diberikan status sebagai bank perkreditan rakyat dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah: bahwa fungsi dan peran badan kredit desa masih diperlukan keberadaannya oleh masyarakat desa dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang inklusif: bahwa perkembangan perekonomian yang ada saat ini dipenuhi oleh tantangan tantangan yang semakin besar sehingga perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan dan pengawasan badan kredit desa, bahwa dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat telah mengamanatkan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengatur badan kredit desa yang diberikan status sebagai bank perkreditan rakyari bkd atauuntuk memperoleh persetujuan penyatuan bkd melalui proses peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua pelaksana operasional daripermohonan sebagaimana dimaksud pada dan harus dihampiri dengan: rancangan penyatuan bkd yang memuat paling sedikit: nama dan tempat kedudukan bkd yang melakukan penyatuan bkd: nama dan tempat kedudukan bpr hasil penyatuan bkd: dan nama pemegang saham atau pemilik, calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris hasil penyatuan bkd: persetujuan para pemilik bkd yang melakukan penyatuan bkd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan rancangan neraca dan laporan laba rugi setelah penyatuan bkd sesuai denganbpr hasil penyatuan bkd wajib melaporkan pelaksanaan penyatuan bkd kepada ojk dengan dihampiri dokumen paling sedikit: fotokopi anggaran dasar bpr hasil penyatuan bkd yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang: susunan organisasi dan kepengurusan bpr hasil penyatuan bkd, data direksi dan dewan komisaris serta data pemegang saham atau pemilik bpr hasil penyatuan bkd: cc. laporan neraca dan laba rugi bpr hasil penyatuan bkd: dan alamat lengkap bpr hasil penyatuan bkd. laporan pelaksanaan penyatuan bkd sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesbkd yang melakukan penyatuan bkd melalui proses penggabungan bkd: atau ojk mencabut izin usaha bkd dan menerbitkan izin usaha bpr yang baru hasil penyatuan bkd melalui proses peleburan bkd. laporan pelaksanaan penyatupemerintah daerah dapat mengajukan rencana pengalihan bkd sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan ketentuan peraturan perundang undangan. pengajuan rencana pengalihan bkd sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: rancangan pengalihan bkd yang memuat paling sedikit: nama dan tempat kedudukan pemerintah daerah yang akan mengambil alih bkd: jumlah dan nilai nominal aset dan kewajiban yang akan diambil alih beserta komposisi pemegang saham atau pemilik setelah dilakukan pengalihan bkd: dan rencana status kantor kantor bkd hasil pengalihan bkd: persetujuan para pemilik bkd yang melakukan pengalihan bkd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:, rancangan neraca dan laporan laba rugi setelah pengalihan bkd: dan rancangan pengumuman pengalihan bkd. ojk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas rencana pengalihan bkd sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan rencana pengalihan bkd diterima secara lengkap. dalam hal rencana pengalihan bkd disetujui oleh ojk, pemerintah daerah melaksanakan proses pengalihan bkd dilanjutkan dengan pengajuan permohonan izin usaha bpr yang dihampiri dengan bukti pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam dan: akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, peraturan daerah mengenai pendirian bpr, bukti kesiapan operasional, calon anggota direksi dan dewan komisaris: susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia, dan surat keputusan kepala daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam apbd dan telah disahkan oleh dprd setempat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kelembagaan bpr. pengajuan rencana pengalihizin usaha bprdalam persetujuan permohonan izin usaha bpr sebagaimana dimaksud pada diikuti pencabutan izin usaha bkd yang diambil alih. dalam hal bkd tidak dapat memenuhi ketentuan bpr setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ojk mencabut izin usaha bkd. bkd yang berdasarkan pertimbangannya tidak dapat memenuhi ketentuan bpr dapat memilih untuk mengubah: kegiatan usaha menjadi lkm, atau badan usaha menjadi bum desa atau unit usaha bum desa. bkd yang memilih untuk mengubah kegiatan usaha atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan rencana tindak kepada ojk paling lambat tanggal desember dalam hal bkd memilih mengubah kegiatan usahanya menjadi lkm, rencana tindak sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: pilihan kegiatan usaha atau badan usaha, pembentukan badan hukum yang sesuai dengan kegiatan usaha, pengangkatan pengurus, pengajuan permohonan izin usaha sebagai lkm, dalam hal bkd memilih untuk menjadi lkm, dan pengajuan permohonan pencabutan izin usaha sebagai bpr. dalam hal bkd memilih mengubah badan usahanya menjadi bum desa atau unit usaha bum desa, rencana tindak sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit rencana pendirian bum desa atau unit usaha bum desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perubahan kegiatan usaha atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bkd paling lambat pada tanggal desemberdan paling lambat tanggal desember bkd wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam kepada ojk setiap (enam) bulan sekali untuk periode yang berakhir pada tanggal juni dan desember.bkd wajib menyampaikan kepada ojk: informasi mengenai keaktifan bkd disertai bukti buktinya: dan laporan keuangan bkd secara triwulanan selama (satu) tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal maret juni september dan desember paling lambat (satu) tahun setelah berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. bkd yang tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan sebagai bkd yang tidak aktif beroperasi. ojk mencabut izin usaha bkd yang dinyatakan sebagai bkd yang tidak aktif beroperasi sebagaimana dimaksud pada pencabutan izin bagi bkd sebagaimana dimaksud pada dilakukan tanpa proses pemberian. dalam hal terdapat hak dan kewajiban bkd yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada hak dan kewajiban bkd menjadi tanggung jawab pemilik bkd. bkd yang memilih untuk menjadi bum desa atau unit usaha bum desa wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai bpr kepada ojk. dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagai bpr sebagaimana dimaksud pada disetujui, ojk mencabut izin usaha bkd dan segala hak dan kewajiban bkd beralih kepada bum desa atau unit usaha bum desa. dalam hal ojk telah mencabut izin usaha bkd sebagaimana dimaksud pada namun bum desa atau unit usaha bum desa belum terbentuk, segala hak dan kewajiban bkd menjadi tanggung jawab pemilik bkd. bkd yang memilih menjadi lkm, wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai bpr kepada ojk bersamaan dengan pengajuan permohonan izin kegiatan usaha sebagai lkm. dalam hal ojk menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ojk mencabut izin usaha bkd: ojk memberikan izin kegiatan usaha sebagai lkm, dan segala hak dan kewajiban bkd beralih kepada lkm. bkd yang tidak dapat memenuhi ketentuan bpr atau tidak dapat melaksanakan rencana tindak paling lambat tanggal desember sebagaimana dimaksud dalam dan dicabut izin usahanya oleh ojk dan diikuti dengan pemberian bkd. bkd dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada ojk atas inisiatif bkd. dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada disetujui, ojk mencabut izin usaha bkd dan diikuti dengan pemberian bkd. bkd yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam dan disebut sebagai bkd dalam pemberian dan mencantumkan frasa dalam pemberian) setelah penulisan nama bkd. sejak tanggal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dan bkd tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset bkd, kecuali untuk: pembayaran gaji karyawan, pelaksana operasional, dan dewan pengawas yang belum dibayarkan: pembayaran biaya kantor: cc. pembayaran kewajiban bkd kepada nasabah penyimpan dan atau pihak ketiga: dan atau hal hal lain atas persetujuan ojk. bkd yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam dan juga tidak diperbolehkan melakukan pembayaran gaji kepada dewan pengawas ex officio kepala desa. bkd yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam dan membentuk tim pemberian paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal pencabutan izin usaha. apabila tim pemberian sebagaimana dimaksud pada tidak dapat terbentuk, pemberian bkd menjadi tanggung jawab pemilik bkd. pelaksanaan pemberian bkd dilakukan oleh tim pemberian. dengan terbentuknya tim pemberian, wewenang dan tanggung jawab pengurusan bkd dalam pemberian menjadi wewenang dan tanggung jawab tim pemberian. dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, tim pemberian mewakili bkd dalam pemberian. sejak terbentuknya tim pemberian, pelaksana operasional dan dewan pengawas bkd menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh tim pemberian. pelaksanaan pemberian bkd. dalam hal pemberian bkd tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemberian bkd ditetapkan menjadi tanggung jawab pemilik bkd. dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya tim pemberian tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. tim pemberianpemberian bkd dilakukan dengan cara: pencairan harta bkd, penagihan piutang kepada para nasabah debitur bkd: dan atau cc. pembayaran kewajiban bkd kepada penyimpan dana dan atau kreditur lainnya dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut. segala biaya yang berkaitan dengan pemberian bkd dan tercantum dalam daftar biaya pemberian menjadi beban harta kekayaan bkd dalam pemberian dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan. tim pemberian menyusun neraca akhir pemberian bkd untuk dilaporkan kepada pemilik bkd paling lambat (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam dalam hal neraca akhir pemberian bkd sebagaimana dimaksud pada telah disetujui pemilik bkd dan pemilik telah menerima pertanggungjawaban tim pemberian, pemilik bkd membubarkan tim pemberian. neraca akhir pemberian bkd sebagaimana dimaksud pada juga dilaporkan kepada ojk. dalam hal neraca akhir pemberian bkd tidak dapat, seluruh hak dan kewajiban bkd ditetapkan menjadi tanggung jawab pemilik bkd. bab iii pengaturan bkd dalam masa transisi bagian kesatu permodalan selama masa transisi, bkd dapat memperoleh tambahan modal dari: penyertaan oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, sumbangan penduduk desa, dan atau sumber sumber lain yang sesuai dengandan kredit desa yang selanjutnya disingkat bkd adalah bank desa, lumbung desa, atau badan kredit desa yang telah mendapat izin usaha dari menteri keuangan dan telah diberikan status sebagai bank perkreditan rakyattambahan modal bkd sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat. bagian kedua kepengurusan selama masa transisi, pengurus bkd terdiri dari pelaksana operasional dan dewan pengawas. bkd wajib membentuk struktur organisasi bkd sebagaimana dimaksud pada yang terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. bkd wajib melaporkan susunan pengurus dan struktur organisasi bkd sebagaimana dimaksud pada dan kepada ojk paling lambat tanggal desember disertai dengan fotokopi kartu identitas pengurus. bkd wajib melaporkan setiap perubahan susunan pengurus bkd paling lambat (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya perubahan kepengurusan disertai dengan fotokopi dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan atau perubahan kepengurusan dan fotokopi kartu identitas pengurus yang baru. pelaksana operasional dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh pemilik bkd. kegiatan operasional, pengelolaan keuangan, dan segala perbuatan hukum bkd dijalankan oleh pelaksana operasional. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada wajib berjumlah paling sedikit (dua) orang, dimana salah satunya menjabat sebagai ketua pelaksana operasional. ketua pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh pemilik bkd dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada bertindak untuk dan atas nama bkd baik dalam maupun luar pengadilan. pelaksana operasional memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk: menjalankan kegiatan usaha bkd termasuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dan menjaga dan memelihara segala aset bkd: cc. membuat rencana kerja tahunan bkd: melakukan pembukuan terhadap segala aktivitas transaksi bkd: membuat laporan keuangan bkd: bersama dengan dewan pengawas menyelesaikan setiap permasalahan dan kecurangan yang terjadi bkd: memberikan perlindungan bagi nasabah penyimpan bkd: menanggung segala kerugian bkd yang sepatutnya dapat dicegah oleh pelaksana operasional atau kerugian yang diakibatkan karena pelaksana operasional, mencegah terjadinya kecurangan dalam bkd: dan menyampaikan laporan keuangan bkd kepada pemilik bkd paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. pelaksana operasional memiliki kewenangan paling sedikit untuk: memberikan persetujuan atau penolakan pemberian kredit bagi penduduk desa setempat, memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo bagi nasabah debitur yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu jatuh tempo, cc. menetapkan besarnya tingkat suku bunga kredit dan simpanan, memberikan persetujuan untuk menarik simpanan, dan mengangkat dan memberhentikan karyawan bkd. bkd wajib memiliki dewan pengawas yang berjumlah paling sedikit (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah pelaksana operasional. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ex officio kepala desa, dan atau pihak lain yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik bkd. dewan pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk: memberikan arahan kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengurusan bkd: memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengurusan bkd, mengadakan rapat dewan pengawas untuk mengevaluasi kinerja pelaksana operasional paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan: melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana operasional untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan operasional bkd: menyelesaikan setiap permasalahan dan kecurangan yang terjadi bkd: dan menanggung segala kerugian bkd yang sepatutnya dapat dicegah oleh dewan pengawas atau kerugian yang diakibatkan karena dewan pengawas. dewan pengawas memiliki kewenangan paling sedikit untuk: menyelenggarakan rapat dewan pengawas untuk mengevaluasi kinerja bkd: memeriksa pembukuan bkd: melakukan pemeriksaan langsung terhadap operasional bkd: meminta pelaksana operasional untuk menyampaikan laporan keuangan bkd: dan meminta pelaksana operasional untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan transformasi bkd. upah bagi pelaksana operasional dan dewan pengawas ditetapkan melalui rapat pemilik bkd yang disesuaikan dengan kemampuan masing masing bkd. persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pelaksana operasional dan dewan pengawas meliputi: memiliki integritas yang baik: memiliki pengetahuan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, dan cc. cakap melakukan perbuatan hukum. bkd harus memiliki paling sedikit (satu) orang pelaksana operasional yang berpengalaman dalam menangani operasional bkd. pelaksana operasional dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas terkait dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan pembagian kerja lainnya. pelaksana operasional dan atau dewan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan: meninggal dunia, telah selesai masa tugas sebagaimana diatur dalam dokumen pengangkatan sebagai pelaksana operasional atau dewan pengawas, cc. mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas dengan baik yang dapat menghambat kinerja bkd: dan atau melakukan tindakan tindakan penyimpangan yang merugikan keuangan bkd. pelaksana operasional diperkenankan merangkap jabatan sebagai pelaksana operasional bkd lain sepanjang tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana operasional masing masing bkd dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik bkd yang bersangkutan. dalam hal pelaksana operasional bkd merupakan perangkat desa dimana bkd berkedudukan, pelaksana operasional dimaksud tidak dapat merangkap sebagai pelaksana operasional bkd lain. pelaksana operasional bkd dilarang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas. dewan pengawas diperkenankan merangkap jabatan sebagai dewan pengawas bkd lain sepanjang tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai dewan pengawas masing masing bkd dan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik bkd yang bersangkutan. dewan pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai pelaksana operasional. dewan pengawas ex officio kepala desa tidak dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas bkd lain. bagian ketiga laporan bkd wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada ojk setiap (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal maret, juni, september, dan desember. penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (satu) bulan setelah berakhirnya bulan laporanberikutnya. dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, bkd wajib mengumumkan laporan keuangan untuk setiap periode akhir tahun pada papan pengumuman yang mudah diketahui oleh masyarakat kantor bkd dan atau kantor desa tempat bkd berkedudukan. pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat tanggal februari tahun berikutnya. ketentuan pelaksanaan mengenai laporan keuangan bkd sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian keempat pengawasan pengawasan bkd dilakukan oleh ojk. dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ojk berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bkd. dalam melakukan pengawasan, ojk dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan kementerian dalam negeri. dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bkd: dan cc. hal hal lain yang diperlukan. ojk dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama ojk. pihak lain yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan paling sedikit: bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan bkd sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang operasional bkd. pemeriksaan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sendiri atau bersama sama dengan pemeriksa dari ojk. pengaturan mengenai penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan bkd sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan hasil pemeriksaan bkd kepada ojk paling lambat (lima belas) hari kerja setelah seluruh pemeriksaan selesai dilaksanakan. ojk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan bkd yang telah dilakukan oleh pihak lain yang ditugaskan. bab sanksi bkd yang tidak memenuhi ketentuan dalam dan atau dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha setelah diberikan (tiga) kali peringatan tertulis. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan rentang waktu (satu) bulan untuk setiap peringatan tertulis. bkd yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangandalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada berakhir dan bkd tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemilik bkd wajib melakukan penggantian pelaksana operasional dan atau dewan pengawas dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan sejak pemberitahuan dari ojk. bkd yang tidak memenuhi ketentuan pada dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. sanksi tegurbkd yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. bkdkewajiban membayar berupa denda. pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak rp500. (lima ratus ribu rupiah). dalam rangka pengenaan sanksi kewajiban membayarrekening ojk. dalam hal bkd belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada denda tersebut dinyatakan sebagai utang bkd kepada ojk dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan bkd yang bersangkutan. bkd yang tidak memenuhi ketentuan dalam dan atau dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. pihak lainsesuai dengan perjanjian kerjasama. bab ketentuan peralihan bkd yang sudah berbadan hukum sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, namun tidak sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan atau ketentuan peraturan perundang undangan lainnya, harus menyesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan atau ketentuan peraturan perundang undangan paling lambat tanggal desembersebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikrodimaksud dalam undang undang nomor tahun tentangebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang desaperaturan bank indonesia nomor pbi tanggal desember tentang pelaksanaan pengawasan badan kredit, ketentuan dalam peraturan bank indonesia dan surat keputusan direksi bank indonesia mengenai bpr beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur pengecualian bkd dari peraturan perundang undangan dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejakkdnasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bkd dengan nasabah yang bersangkutan. simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bkd berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan. nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dana bkd dalam bentuk tabungan berdasarkan perjanjian antara bkd dengan nasabah yang bersangkutan. penyatuan bkd adalah: proses penggabungan (satu) bkd atau lebih dalam bpr milik pemerintah daerah, yang mengakibatkan beralihnya aset dan kewajiban bkd dengan membubarkan bkd yang melakukan penggabungan, atau proses peleburan (dua) bkd atau lebih menjadi (satu) bpr, tanpa proses pemberian. pengalihan bkd adalah pengambilalihan aset dan kewajiban (satu) bkd atau lebih oleh pemerintah daerah yang belum memiliki bpr, diikuti dengan pembubaran bkd yang diambil alih tanpa proses pemberian dan dilanjutkan dengan pendirian bpr baru. pemberian bkd adalah penyelesaian hak dan kewajiban bkd yang dicabut izin usahanya, oleh tim pemberian. tim pemberian adalah tim yang dibentuk pemilik bkd untuk melakukan pemberian bkdpr berlaksana operasional adalah karyawan bkd yang diangkat oleh pemilik bkd dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional bkd. dewan pengawas adalah karyawan bkd yang diangkat oleh pemilik bkd dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional bkd. masa transisi adalah jangka waktu bagi bkd untuk memenuhi seluruh ketentuan bpr atau transformasi bkd yang berakhir pada tanggal desember bab pemenuhan ketentuan bpr bkd wajib memenuhi ketentuan bpr mencakup antara lain kelembagaan, prinsip kehati hatian, pelaporan dan transparansi keuangan, serta penerapan standar akuntansi bagi bpr paling lambat tanggal desember ketentuan kelembagaan bpr sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain: bentuk badan hukum bpr berupa perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, dan kewajiban bpr untuk memiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan prinsip kehati hatian bpr sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain: penerapan tata kelola: penerapan manajemen risiko, pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti, kualitas aset produktif: dan penerapan batas maksimum pemberian kredit. ketentuan pelaporan dan transparansi keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain penyusunan dan penyampaian: laporan bulanan, laporan rencana kerja dan realisasi rencana kerja: cc. laporan pelaksanaan pengawasan oleh dewan komisaris: laporan keuangan publikasi, dan laporan keuangan tahunan. dalam rangka memenuhi seluruh ketentuan bpr sebagaimana dimaksud dalam bkd wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada ojk paling lambat tanggal desember rencana tindak sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit rencana: pembentukan badan hukum perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris: cc. pemenuhan modal inti bpr, pemenuhan infrastruktur termasuk teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan pelaporan: dan hari kerja operasional.wajib menyampaikan revisi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga puluh) hari setelah ojk menyampaikan permintaan revisi rencana tindak. batas waktu realisasi seluruh rencana tindak sebagaimana dimaksud pada dan atau padapada dan melaporkan perkembangan realisasi rencana tindak kepada ojk setiap (enam) bulan sekali untuk periode yang berakhir pada tanggal juni dan desember. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.dalam rangka melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf bkd harus membentuk badan hukumngangkat anggota direksi dan anggota dewan komisarismenuhi modal inti minimum bpr sebesar rp6. (enam milyar rupiah) dengan ketentuan: bkd dengan modal inti kurang dari rp3. (tiga milyar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar rp3. (tiga milyar rupiah) paling lambat pada tanggal desember bkd sebagaimana dimaksud dalam hurufbkd dengan modal inti paling sedikit sebesar rp3. (tiga milyar rupiah) namun kurang dari rp6. (enam milyar rupiah),dalam rangka memenuhi ketentuan bpr sebagaimana dimaksud dalam (satu) bkd atau lebih dapat melakukan penyatuan bkd melalui proses penggabungan bkd. (dua) bkd atau lebih dapat melakukan penyatuan bkd melalui proses peleburan bkd. penyatuan bkd sebagaimana dimaksud pada huruf harus melibatkan pemerintah daerah. penyatuan bkd sebagaimana dimaksud pada harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ojk. hak dan kewajiban yang timbul setelah penyatuan bkd menjadi tanggung jawab bpr hasil penyatuan bkd. untuk memperoleh persetujuan penyatuan bkd melalui proses penggabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua pelaksana operasional

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bpr. badan kredit desa. transformasi. statuumum dalam rangka menciptakan sistem keuangan inklusif yang kuat dan tangguh, diperlukan lembaga keuangan yang mampu melayani masyarakat hingga lapisan masyarakat pedesaan. badan kredit desa sebagai salah satu jenis lembaga keuangan desa yang masih ada hingga saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat desa. peran penting dari badan kredit desa tersebut perlu diperkuat melalui penataan kelembagaan dan pengawasan dalam suatu peraturan perundang undanganmenyatakan bahwadan atau lembaga lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai bpr dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. selanjutnya dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang bank perkreditan rakyat menyatakan bahwa bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lpn, lpd, bkd, bkk, kura, lpk, bkd, bpr). dengan demikian, saat ini terdapat bkd dengan izin usaha dari menteri keuangan yang diberikan status sebagai bpr. namun dengan karakteristik operasional bkd yang unik dan tidak sama dengan bpr pada umumnya, bkd yang diberikan status sebagai bpr dikecualikan dari setiap peraturan perundang undangan yang berlaku bagi bpr. dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, bkd yang diberikan status sebagai bpr tidak akan dikecualikan dari setiap ketentuan yang berlaku bagi bpr pada umumnya. namun, demi menjaga keberlangsungan operasional bkd yang memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat desa, peraturan otoritas jasa keuangan ini memberikan pilihan sebagai jalan keluar bagi bkd yang tidak mampu memenuhi seluruh ketentuan bagi bpr dengan mengubah kegiatan usaha atau badan usahanya menjadi kegiatan usaha atau badan usaha selain bpr, yaitu dengan bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro lkm), menjadi badan usaha milik desa bum desa) atau unit usaha dari bum desa yang sudah ada desa dimana bkd berkedudukan dan menjalankan kegiatan operasionalnya. ruang lingkup peraturan otoritas jasa keuangan ini terbatas pada bkd yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan sehingga diberikan status sebagai bprkerja operasional adalah bkd beroperasi atau melaksanakan kegiatannya setiapketentuan yang mengatur kelembagaan bpr antara lain: anggota direksi berjumlah paling sedikit (dua) orang dan salah satunya menjabat sebagai direktur utamaanggota dewan komisaris berjumlah, anggota dewan komisariscalon anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari ojk sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya, dan calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) bpr. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi. yang dimaksud dengan melibatkan pemerintah daerah antara lain pemerintah daerah melakukan penyertaan modal pada bpr hasil penyatukd yang telah memilih untuk menjadi lkm atau bum desa, tidak perlu membuat rencana tindak untuk memenuhi ketentuan bpbukti paling sedikit: bukti pembukuan, daftar nasabah debitur dan nasabah penyimpan, dan foto atau dokumentasi kegiatan operasional selama (tiga) bulan terakhir. huruf laporan keuangan bkd terdiri atas neraca dan laporan laba rugi. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bum desa atau unit usaha bum desa adalah bum desa atau unit usaha bum desa yang telah ada atau didirikan untuk mengakomodasi transformasi bkderbuatan hukum adalah menerima simpanan, memberikan pinjaman serta mengalihkan hak atas harta kekayaan bkd. cukup jelas. bkd dalam hal ini diwakili oleh pemilik bkd. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. salah satu bentuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli harta kekayaan bkd dalam pemberianpemberian melakukan transaksi yang dalamnya terdapat benturan kepentingan antara bkd dalam pemberian dan anggota tim pemberdan pemberhentian pelaksana operasional dan dewan pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksana operasional atau dewan pengawas yang diangkat oleh pemilik bkd dapat berasal dari desa atau dari luar desa tempat bkd berkedudukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan ex officio" adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. huruf yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak selain kepala desa atau orang perorangan yang tidak menjabat sebagai pelaksana operasional bkd. cukup jelas. cukup jelas. penetapan ex officio kepala desa sebagai dewan pengawas didasarkan pada jabatannya. dengan demikian persyaratan tidak diberlakukan bagi anggota dewan pengawas ex officio: akuntan pada kantor akuntan publik: atau perseorangan yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan bkd, bpr dan atau bank umum.

sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perusahaan terbuka. rups. rencanausahaan terbuka. rups. rencanaangkaangkapemangku kepentingan, perlu dilakukan peningkatan kualitas manajer investasi, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, dan peningkatan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang disesuaikan dengan standar pengelolaan investasi internasional,tata kelola manajer investasi yang baik yang selanjutnya disebut tata kelola adalah tata kelola manajer investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas a1.bertanggung jawab atas penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalammanajer investasi syariah dan atau direksi manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah,ewan pengawas syariah. direksi wajib:ireksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan manajer investasi yang dilakukan oleh wakil manajer investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi. setiap anggota direksidandmanajer investasimendukung efektivitas pelaksanaan tugassebagaimana dimaksud pada menjalankan tugasnya secara efektif. direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam rupsireksi, dan didokumentasikan dengan baik. setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat direksi. anggota direksidua pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris manajer investasi wajib memiliki paling sedikitwajib merupakansedikit 30x (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. selain memenuhi ketentuan dalam keanggotaan dewan komisarismbilan keputusan. jumlah anggota dewan komisaris tidak melebihi jumlah anggota direksi. setiap anggota dewan komisarisewan komisarissebagai anggota dewan komisaristidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada manajer investasi tersebut,manajer investasi pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis manajer investabertanggung jawab atas pengawasancara independen. setiap anggota dewan komisarismanajer investasi dan sesuai dengan maksud dan tujuan manajer investasidalam melakukan tugas dan tanggung jawabnyamanajer investasi: cc. rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik: dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal manajer investasijuga dapat membentuk komite lainnya. dewan komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada dan dalam menjalankan tugasnya secara efektif. dewan komisaris wajib memastikan bahwa unit pengelolaan investasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan fungsi dan atau komite yang terdapat pada manajer investasi yang struktur organisasinya berada bawah dewan komisaris. dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi,ewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariahmanajer investasi yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan atau pegawai manajer investasi paling lambat (duewan komisaris, dan didokumentasikan dengan baik. anggota dewan komisaris menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain. anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dilarang mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan manajer investasibersifat variabel. remunerasi bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris harus memperhatikan: regenerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha manajer investasimanajer investasiataumanajer investasimanajer investasi. direksi adalah organ manajer investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan manajer investasi untuk kepentingan manajer investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan manajer investasi serta mewakili manajer investasimanajer investasmanajer investasimanajer investasimanajer investasi dan mempunyai hak suara namun dapat keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. bab dewan pengawas syariah manajer investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan prinsip syariah pasar modal. dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (satu) orang atau lebih yang memiliki izin ahli syariah pasar modalwajib memenuhi kriteriawajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai ahli syariah pasar modal. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas syariah dapat menggunakan bantuan dari: anggota komite dan atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada bawah dewan komisaris, dan atau anggota komite dan atau unit pendukung dan pegawai yang struktur organisasinya berada bawah direksi. anggota dewan pengawas syariah dilarang: menyalahgunakan wewenangmanajer investamanajer investasi yang diawasi, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan. bab etika bisnis bagian kesatu perilaku manajer investasi dalam menjalankan kegiatan usaha manajer investasi wajib: menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai perilaku manajer investasi, dandireksi dewan komisaris pegawai manajer investasi dan pedoman direksi atau dewan komisaris manajer investasi wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruhpegawai, dan atau unit pendukung organ yang dimiliki manajer investasi yang wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatipegawai manajer investasi. wajib melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik. manajer investasi9a bab vii kebijakan penanganan benturan kepentingan manajer investasi wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: definisi benturan kepentingan,pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan, pelaporan dan atau pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan, profesionalisme direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau komite fungsi yang dimiliki manajer investasi apabila terdapat benturan kepentingan dengan manajer investasi, dan atau administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan terkait benturan kepentingan dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pedoman perilaku manajer investasi. bab viii pengendalian internal manajer investasi wajib melaksanakan pengendalian internal manajer investasi. dalam melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam manajer investasi wajib membentuk fungsi: manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. fungsi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam (satu) fungsi atau secara terpisah serta disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan manajer investasi. pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam wajibselain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam manajer investasi wajib membentuk dan melaksanakan pelaksanaan fungsi: investasi dan riset: perdagangan, penyelesaian transaksi efek, pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah, teknologi informasi, akuntansi dan keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana diwajibkan dalambab rencana bisnis manajer investasi wajib menyusun rencana bisnis setiap tahun secara, yang paling sedikit memua sesuai dengan produk yang akan ditawarkan, cc. target dana kelolaan, metode distribusi produk yang akan ditawarkan, metode penjualan produk kepada calon nasabah dan atau investor, rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan, dan proyeksi keuangan, paling sedikit memuat: jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan, biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, dan persentase kontribusi pendapatan dari masing masing produk terhadap total pendapatan perusahaan. rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan: rencana strategis manajer investasi, faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha manajer investasi, prinsip kehati hatian, dan penerapan manajemen risiko. rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada wajib disetujui oleh dewan komisaris atau rups sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.pegawai manajer investasi. dewan komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis. manajer investasimanajer investasimanajer investasimanajer investasi. manajer investasimanajer investasi2g. dimaksud. dalam halnyampaikan rencana bisnis kepada otoritas jasa keuangan,menuhi kewajiban pelaporan kegiatan tahunanstewardship manajer investasi harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana dana kelolaan manajer investasi diinvestasikan (invested company). manajer investasi harus merevisi secara berkala atas hasil pemantauan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada manajer investasi dapat melakukan aktivitas engagement sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam aktivitas engagement sebagaimana dimaksud pada diatur dalam kebijakan manajer investasi. manajer investasi harus memiliki kebijakan terkait penggunaan hak suara atas kepemilikan saham pada perusahaan dimana dana kelolaan manajer investasi diinvestasikan (invested company). kebijakan penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati hatian, independensi, dan kepentingan pengelolaan dana nasabah. manajer investasi dapat mengungkapkan kebijakan penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud dalam beserta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan dimana dana kelolaan manajer investasi diinvestasikan (invested company), dalam situs web manajer investasi. bab kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah manajer investasimanajer investasiwajib memperhatikan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. bab xii pelaporan manajer investasi. rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha manajer investasinasabah adalah pihak yang menggunakan jasa manajer investcc. jasa yang diberikan, dilakukan berdasarkan prinsip syariah pasar modallaporan berkala oleh manajer investasi. manajer investasiaspek transparansi, paling sedikit mencakup: pengungkapan bentuk penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan huruf sampai deng, anggota dewan pengawas syariah, dan atau pemegang saham manajer investasimanajer investasi, jika ada, dan penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola, dan atau cc. rencana tindak bagi manajer investasi yang hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola memperoleh peringkat komposit (empat) atau (lima).manajer investasimanajer investasimanajer investasifebruaridalam dandalam dan telah disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik, manajer investasi tidak wajib menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen cetak. ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. manajer investasi wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf hasil penilaian sendiri atasmanajer investasixiii situs web manajer investasi wajib memiliki situs web. situs web sebagaimana dimaksud pada harus mencerminkan identitas manajer investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. situs web sebagaimana dimaksud memuat informasi yang aktual dan terkini. informasi yang wajib dimuat dalam situs weblokasi lain selain kantor pusat, agen penjual efek reksa dana, dan atau pihak lain yang menjalin kerjasama distribusi produk jasa dengan manajer investasi yang dapat dihubungi, riw singkat manajer investasi, struktur organisasi manajer investasi, profil direksi dan dewan komisaris, informasi mengenai anggota direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai wakil manajer investasi, nomor izin usaha manajer investasi, dan komite dan atau unit pendukung, dalam hal manajer investasi memiliki komite dan atau unit pendukung. informasi bagi nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: produk manajer investasi, danokok pokok pedoman kerja direksi dan dewan komisaris, pokok pokok kode etik, dan cc. uraian singkat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal. bab xivatasmanajer investasi untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh manajer investasi dengan target waktu tertentu. dalam hal diperlukan, otoritas jasa keuangan dapat meminta manajer investasimanajer investa ketentuan peralihan manajer investasikomisaris independen sebagaimana dimaksud dalam dapat diangkat dari anggota dewan komisaris selama masa peralihan, sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf manajer investasimanajer investasi yang telah menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalamyang telah menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan tengah tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan dan laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana diatur dalam huruf danvii ketentuan penutup ketentuan peraturan perundang undangan lain terkait kewajiban manajer investasitata kelola bagi manajer investasi yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan atau manajer investasibagi perusahaan efek yang memilki izin sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi, dimana manajer investasi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penerapanlaporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada sudah mencakup unsur penilaian tata kelola perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. ketentuan mengenai unsur penilaian tata kelola manajer investastewardship adalah bentuk pertanggungjawaban manajer investasi (fiduciary duties) atas dana kelolaan yang dipercayakan nasabah. pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari otoritas jasa keuangan. manajer investasi sebagaimana dimaksud pada wajib menerapkan tata kelola dalam menjalankanmencakupdewan pengawas syariah, etika bisnis, kebijakan penanganan benturan kepentigendalian internal, rencana bisnis, stewardship, il. kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah,manajer investasioperasional manajer investasi. pemegang saham yang menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota komite investasi, dan atau tim pengelola investasi wajib mendahulukan kepentingan nasabah dan manajer investasi. bagian kedua rups manajer investasimanajer investasimanajer investasimanajer investasimanajer investasimanajer investasiiiiizin orang perseorangan, domisili:ireksisebagai anggota direksimanajer investasi untuk kepentingan manajer investasi sesuai dengan maksud dan tujuan manajer investasi

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pembiayaan syariah. unit usaha syariah. penyelenggaraan usahsyariah dan unit usaha syariah yang disalurkan oleh perusahaan syariah. dalam untukotoritas jasa keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek meliputi: tidak memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam tidak terdapat evaluasi pemenuhan prinsip syariah oleh dewan pengawas syariah perusahaan syariah sebagaimana dimaksud dalam bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan perusahaan syariah, terindikasi merugikan kepentingan konsumen, manajemen risiko yang belum memadai, dan atau bertentangan dengan praktik yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan pembiayaan syariah. penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara mutlak atau sebagian. perusahaan syariah dapat menyampaikan permohonan pemberlakuan kembali atas akad yang diberhentikan secara mutlak dan atau sebagian apabila penyebab diberhentikannya penggunaan akad telah hilang atau tidak lagi menjadi material. perusahaan syariah wajib melaksanakan perintah penghentian penggunaan akad tertentuwajib secara jelas format laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum rencana penggunaan realisasi penggunaan nilai realisasi hasil penerbitan sukuk sisa dana dana dana tanggal hasil no| jenis sukuk jumlah hasil biaya efektif hasil penerbitan penerbitan penerbitan total total bersih sukuk sukuk sukuk pee lo lo anti tan dna iii illcatatan: kolom jenis penerbitan sukuk adalah penerbitan efek syariah berpendapatan tetap tidak melalui penawaran umum. kolomsukuksukuk lelaplimboto santoso mencantumkan kegiatan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam dalam anggaran dasarnya. bagian kedua komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah perusahaan syariah wajib membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah. komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan tugas dan fungsi paling sedikit: melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha baru yang akan dilakukan atau dipasarkan, melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha, cc. memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko, dan merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh: direktur utama atau yang setara bagi perusahaan pembiayaan syariah, atau pimpinan uus bagi uus. komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan. pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan dalam pelaporan tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai tata kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan. bab iii sistem informasi dan teknologi perusahsyariah yang mempunyai kantor cabang lebih dari (lima). perusahaan syariahsyariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki prosedur operasional standarsyariah kendaraan bermotornollimasepuluhtiga persen) danlima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. perusahaan syariahperusahaan syariah yanguruf huruf huruf (b),syariah kendaraan bermotor yang diberikan perusahaan syariah kepada konsumenmana dimaksud pada sampai dengan program kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya aset produktif pembiayaan syariah yang telah diberikan. kepastian tertagihnya aset produktif pembiayaan syariahaset produktif pembiayaan syariah syariah, penjaminan syariah, didunia, notaris, dan atau biaya lainnya. biaya insentif yang diberikan oleh perusahaan syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan syariah tidak dapat diperhitungkan dalamsyariah dilarang memberikan biaya insentif akuisisi pembiayaan syariahsyariah untuk setiap perjanjian pembiayaan syariah. pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pendapatan bagi hasil margin imbal jasa sebelum memperhitungkan cost fund, pendapatan diskon asuransi syariah dan atau penjaminan syariah, pendapatan administrasi, dan pendapatan provisi: badan usaha mana perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang memiliki uus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau daridan atau direksi merupakan:, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada, dan atau pemberian pelayanan dengan dan atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margintertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh. perusahaan pembiayaan yang memiliki uusdalam huruf sampai dengan huruf perusahaan syariahdan. konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok konsumen sebagaimana dimaksud pada dalam hal,, dan atau dewan komisaris dan atau direksi konsumen menjadi dewan komisaris dan atau direksi pada konsumen lain. ketentuan apps sebagaimana dimaksud dalam dan dan dikecualikan bagi pembiayaan syariah untuk pengadaan barang dan atau jasa dalam program pemerintah. bab viilembaga penjamin syariahekuan kegiatan usaha dari otoritas jasa keuangansyariah atau unit syariah padajaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperhitungkan hasil klaim penjaminan syariah dan atau klaim asuransi syariah atas agunan dalam pelunasan pembiayaan syariah. dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi syariah terhadap kewajiban konsumen, perusahaan syariah wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil klaim asuransi syariah kepada konsumen dalam jangka waktu sesuai denganyariah seluruhdibuat secara tertulis.jek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentudan atau, cc. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan syariah dengan perusahaan syariah (jika ada), objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang, dan atau jasa), tujuan pembiayaan syariah, nilai objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang, dan atau jasa), mekanisme dan cara pembayaran serta besarannya, jangka waktu pembiayaan syariah, nisbah, margin, dan atau imbal jasa pembiayaan syariahsyariah yang terdiri atas: biaya survei (jika ada), biaya asuransi syariah (jika ada), biaya penjaminan syariah (jika ada): biaya pembebanan agunan (jika ada): biaya provisi (jika ada), biaya notaris (jika ada).: syariahkonsumen wanprestasi, ketentuan eksekusi agunan dalam hal konsumen wanprestasi, ketentuan penjualan agunan dalam hal konsumen wanprestasi (jika ada), ketentuan mengenai mekanisme pelunasan aset produktif dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi syariah disertai dengan jangka waktunya dalam hal perusahaan syariahaset produktif, nisbah, margin, dan atau imbal jasa pembiayaan syariah, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, dan ketentuan mengenai denda (ta'z. perusahaan syariah wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan syariah kepada konsumen paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan syariah. perusahaan syariahkonsumen dan konsumen agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan syariah. bagian kedua transparansi nisbah, margin, imbal jasa, denda ta'zir), dan atau ganti rugi width) perusahaan syariah wajib mencantumkan keterangan informasi mengenai tingkat nisbah, margin, dan atau imbal jasa pembiayaan syariahsyariah. perusahaan syariah wajib menjelaskan ilustrasibid) kepada konsumen, dalam hal konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan syariah. penjelasan ilustrasi kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh konsumen. width) sebagaimana dimaksud pada dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. perusahaan syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (ta zir). perusahaan syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (ta'zir) sesuai dengan prinsip syariah. bab kerja sama pembiayaan syariah dalam menjalankan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam perusahaan syariahsyariah serta dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. perusahaan syariah dilarang untuk melakukan kerja sama pembiayaan syariahsyariahsyariah wajib melakukan kerja sama dengan bankdan perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha, izin uus, atau terdaftar otoritas jasa keuangan. pembiayaan penerusan (channing) sebagaimana dimaksud dalamdalam, dan atau selaku penyedia dana modal barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lainmenyediakan seluruh modal (shahih mal), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (mudharib) sama , tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendirisyariah modal barangdengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan akad yang diperkenankan dalam kegiatan pembiayaan syariahsyariahmiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk memastikan kesesuaian data konsumen yang dimiliki oleh perusahaan syariahsyariah menyalurkan pembiayaan syariahsyariah sampai dengan perjanjian pembiayaan syariah berakhir. perusahaan syariahsyariahsyariahsyariah yang melakukan penyaluran pembiayaan syariahsyariahsyariah yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan dilakukan oleh perusahaan syariah berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan syariahsyariah dilarang menjadikan nilai aset produktif atas (satu) konsumen kepada lebih dari (satu) pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan syariah. perusahaan syariah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada konsumenembiayaan syariah. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan syariahkonsumen. bab penagihan dalam hal konsumen wanprestasi perusahaan syariah syariahsaldo aset produktif outstanding principal) terutang, cc. nisbah, margin, dan atau imbal jasa pembiayaan syariah yang terutang, denda (ta'zir) yang terutang, dan ganti rugi (ta width) yang terutang. perusahaan syariah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada konsumen. perusahaan syariah syariah. perusahaan syariahsyariahsyariahsyariah untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan. perusahaan syariahsyariah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: konsumen terbukti wanprestasi, konsumen sudah diberikan surat peringatan, dan perusahaan syariahsyariah wajib menjelaskan kepada konsumen informasi mengenai: saldo aset produktif outstanding principal) terutang, nisbah, margin, dan atau imbal jasa pembiayaan syariah yang terutang, cc. denda (ta'zir) yang terutang, ganti rugi (ta width) yang terutang, dan mekanisme penjualan agunan dalam hal konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya. dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan konsumen tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, perusahaan syariahsyariah dan konsumensyariah kepada konsumensyariahkonsumen dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah. bab xii pengendalian fraud dan strategi anti fraud bagian kesatu pengendalian fraud perusahaan syariahn direksi pada perusahaan pembiayaan yang memiliki uus dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab direksi dan direksi pada perusahaan pembiayaan yang memiliki uus(syariah agar seluruh jenjang organisasi perusahaan syariahpada perusahaan pembiayaan syariah dan dewan komisaris perusahaan pembiayaan yang memiliki uusyariahsyariahsyariaherusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang memiliki uus serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada dewan komisaris perusahaan pembiayaan syariah dan dewan komisaris pada perusahaan pembiayaan yang memiliki uus, dan pelaksanaan tugas pada unit atau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia (syariahsyariahsyariahsyariah dan kompleksitas organisasi bisnis perusahaan syariah, dan tahapan dan waktu penyelenggaraan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bagian kedua strategi anti fraud perusahaansyariah paling sedikit meliputi: konsumen, internal perusahaan syariah, dan bawalah bil umrah adalah bawalah dengan pengenaan imbal jasa. makalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, ). kafilah bil umrah adalah kafilah dengan pengenaan imbal jasa. ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward 'indah juluang muka pembiayaan syariahkonsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan mekanisme pembiayaan jual beli. saldo aset produktif outstanding principal) adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan atau aset persediaan untuk pembiayaan syariah dikurangi dengan: a1. cc. pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan syariahsyariahsyariahsyariah yang berpotensi merugikan perusahaan syariahsyariah. langkah investigasi, pelaporan, dan sanksi oleh perusahaan syariahsyariahsyariahsyariahsyariahsyariah. bagian ketiga pelaporan perusahaan syariahsyariahsyariahdan dewan komisaris pada perusahaan pembiayaan yang memiliki uuberkelanjutan bagi pihak utama dan pimpinan uus,syariah, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dewan pengawas syariah perusahaan syariah, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah perusahaan syariah dimaksud disetujui oleh otoritas jasa keuangan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah perusahaan pembiayaan syariaha7.kan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bahwa pihak utama syariah. jumlah seluruh penyertaan langsung perusahaan pembiayaan syariahbab pendanaan perusahaan syariah atau penambahan modal kerja bagi uus,endanaan subordinasi, penerbitan efek syariah melalui penawaran umum, penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum, sekuritisasi aset produktif sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau pendanaan kepada uus dari perusahaan pembiayaan induknya. bagi uus pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilakukan melalui perusahaan pembiayaan induknya. perusahaan syariahsebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dan huruf wajib dilakukan dengan menggunakan akad: mudharabah, mudharabah musytarakah, masyarakat, ijazah, ordo, dan atau akad pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. dalam hal perusahaan syariah menerima pendanaan dari lembaga dan atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan syariah wajib menerima pendanaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: jumlah pendanaan paling sedikit rp500. (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan, jangka waktu pengembalian pendanaan paling singkat (satu) tahun, dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over). pendanaan subordinasi yang diterima perusahaan syariahndanaan atau kewajiban finansial yang adasyariahlaporkan rencana penerbitan efek syariah yang paling sedikit memuat informasi mengenai: besaran emisi efek syariah, rating bagi efek syariah bersifat utang, pendapatan yang ditangguhkan (learned revenue), dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi. aset produktif bermasalah neto adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet atas pembiayaan syariah, setelah dikurangi. rasio aset produktif bermasalah neto adalah perbandingan antara aset produktif bermasalah neto dengan total aset produktif. tingkat kesehatan keuangan adalah hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, dan kinerja perusahaan syariah. modal disetor adalah modal disetor bagi perusahaan pembiayaan syariahpembiayaan syariahjangka waktu bagi efek syariahsyariahsyariahsukuk tidaklaporkan rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umumsukuk, nama sukuk, jumlah pokok pendanaan, jangka waktu pendanaan, nisbah, margin, dan atau imbal jasa (jika ada), agunan (jika ada), dan perpajakan, riw penerbitan sukuk sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai: besaran emisi sukuk, rating sukuk, jangka waktu penerbitan sukuksukusyariah menerbitkan sukuk tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan syariah wajib menerbitkan sukuka perusahaan syariah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan sukuksyariahsyariah harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahanyang diterbitkan melalui penawaran umum, sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pendanaan kepada uus dari perusahaan pembiayaan induknya, dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan penyertaan. pendanayo0 (lima puluh persen) dari modal disetor atau modal kerja bagi uus. perusahaan syariah yang menerima pendanaan berupamelalui penawaran umum, dan sukuk, dan atau jangka waktu pembayaran. perusahaan syariah yang akan menerima pendanaendanaan atau pembiayaan syariah dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadai, menerbitkan surat sanggup bayar (promissotoritas jasa keuangan. bab xvii rasio aset produktif perusahaan syariah wajib memiliki rasio saldo aset produktif dari total aset. saldo aset produktif outstanding principal) neto sebagaimana dimaksud pada harus diperoleh dari pengurangan saldo aset produktif outstanding principal) dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk oleh perusahaan syariah. perusahaan syariah atau izin uus. dalam hal perusahaan syariah melakukan peningkatan modal disetor atau modal kerja atau modal kerja, perusahatau modal kerja disetujui oleh otoritas jasa keuangan. ketentuan rasio aset produktif terhadap total aset sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi uus dalam penyelesaian. perusahaan syariah wajib menetapkdalam rencana bisnis. xg.syariah wajib memiliki rasio saldo aset produktif outstanding principal) untuk tujuan usaha produktif dibandingkan dengan total saldo aset produktif outstanding principal) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk paling sedikit (sepuluh persen). bagi perusahaan syariah yang telah memperoleh izin usaha atau izin uussyariah yang memperoleh izin usaha atau izin uus setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan, perusahaan syariah atau izin uus. bab xbagi perusahaan pembiayaan syariah yang berasal dari konversi dan pemisahan uussyariah wajib memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor atau modal kerja bagi uusrasio permodalan, kualitas aset produktif, cc. reliabilitas: dan likuiditas. ketentuan mengenai tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi uus dalam penyelesaian kecuali komponen kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada huruf, dan melakukan langkah yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas aset produktif senantiasa baiksyariah yang selanjutnya disingkatbab kegiatan pembiayaan syariah bagian kesatu jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan syariah penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (adlatau terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi bagi hasil, dan atau imbal jas, margin, hasil investasi bagi hasil, dan atau imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam penilaian kualitas aset produktif untuk usaha produktifkonsumen,, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan syariah, kesesuaian penggunaan dana pembiayaan syariahkonsumen dalamtoritas jasa keuangan, kualitas aset produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalamsaldo aset produktif outstanding principal) pembiayaan syariah sampai dengan jumlah rp5. (lima miliar rupiah). paragraf aset produktif bermasalah perusahaan syariah wajib menjaga kualitas aset produktif. aset produktif yang dikategorikan sebagai aset produktif bermasalah terdiri dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan atau macet. perusahaan syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio aset produktif dengan kategori kualitas aset produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk oleh perusahaan syariah untuk aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total saldo aset produktif outstanding principal) paling tinggi sebesar (lima persen). perusahaan syariah dapat melakukan restrukturisasi aset produktifaset produktif outstanding principal) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan, cc. (lima belas persen) dari saldo aset produktifoutstanding principal) yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan, dan (seratus persen) dari saldo aset produktif outstanding principal)outstanding principal) ditetapkan paling tinggi senilai saldo aset produksinyasyariah bidang ketenagalistrikan dan pelayaran perusahaan syariah yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan syariahsyariahsyariahc0onal standarsyariah antara lain terkait akad syariah, penggunaan akad, pelaporan penggunaan akad, persetujuan penggunaan akad, penghentian penggunaan akad,syariah dan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki uus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan syariah wajib memenuhi prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam penggunaan akad. pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada dalam penggunaan akaddari dewan pengawas syariah perusahaan syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. perusahaan syariah wajib memastikan dewan pengawas syariah melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah paling sedikit meliputi: kegiatan pendanaan dan pembiayaan syariah, evaluasi prosedur operasional standar, praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh perusahaan syariah, dan penerapan akuntansi.: dan atau istishna'.syariah dan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki uuatau perusahaan pembiayaan yang memiliki uus tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danatau perusahaan pembiayaan yang memiliki uusendanaan baru, penerimaan pendana atau modal kerjaselain sebagaimana dimaksud pada huruf dibatasi paling lama (satu) tahun.modal kerja, atau rencana penggabungan usaha dan atauatau perusahaan pembiayaan yang memiliki uus, namun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan. perusahaan pembiayaan syariah dan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki uussyariah dan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki uus, perusahaan pembiayaan syariah dan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki uus dapat melaksanakan rencana pemenuhan. perusahaan pembiayaan syariah dan atau perusahaan pembiayaan yang memiliki uus sejak: tanggal surat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi perusahaan pembiayaan syariah, atau tanggal surat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha uus diterbitkan bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki uus2gusahaperusahaan pembiayaan yang memiliki uusndan dan dan dan atausaha uus bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki uus, tanpa didahului sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha uus. sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan secara tertulis dan berlaku.sg. ordo. akad kafilah atau kafilah bil umrah sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan oleh perusahaan syariah melalui gabungan dari beberapa akad. kegiatan usaha pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan: akad sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan atau akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan perusahaan syariah wajib terlebih dahulu melaporkan kepada otoritas jasa keuangan atas:pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau pembekuan kegiatan usaha usaha uus sebagaimana dimaksud pada hurufdan atau pembekuan kegiatan usaha uusdalam dan dan dan dan dan otoritas jasa keuangan mencabut: izin usaha bagi perusahaan pembiayaan syariah, atau, pembekuan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha uus, tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan dalam hal perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang memiliki uus melakukan pelanggaran atas huruf datau pembekuan kegiatan usaha uushuruf dan atau pencabutan izin uus sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf kepada masyarakat. bab xxv ketentuan peralihanyariah sebagaimana dimaksud dalamjaminan pembiayaan pada kantor pusat dan atau kantor cabang perusahaan syariah syariah syariah, yang telah diberikan kepadaperusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang memiliki uuscatat oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan atas:setujui otoritas jasa keuangan. perusahaan syariah dapat menghentikan penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam dalamsecara mutlak. penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari kerja sejak tanggal dinyatakannya penghentian akad tertentu tersebut oleh perusahaan syariah. otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan perusahaan syariah untuk menghentikan penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud perusahaan syariah urban) pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembiayaan syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, romawi angka huruf angka sampai dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor seok. tentang tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariahformat contoh pelaporan rencana penerbitan efek syariahsyariah melalui penawaran umum. (jenis efek)efek syariah ., cc.syariahdaan nana ana anna aan nana telepon dan faksimili nnnannananananannan mana anna aan anna anna dalam rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum kerena (sebutkan efek syariah yang ditawarkan) sejumlah kenalkan, lengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: surat pelaporan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum .(jenis efek syariah) yang telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal .eecsesefek syariahsyariahsyariahsyariah melalui penawaran mum. (sebutkan jenis efek syariah yang ditawarkan), dan atau membatalkan rencana penerbitan efek syariah melalui penawaran umum m. (sebutkan jenis efek syariahsyariah melalui penawaran umum. (sebutkan jenis efek syariahsukuk tidak melalui penawaran umum nomor . (tempat), .(tanggal bulan tahun lampiran hal pelaporan rencana sukuksukukriw penerbitan sukuk sebelumnya : pernyataan dari direksi dan direksi pada perusahaan pembiayaan yang memiliki uus: format contoh surat pernyataan direksi pelaporan rencana penerbitan sukuknnanananananananananan ana nana aan aan aan nana telepon dan faksimili akkantananka kanan akan kana akan dalam rencana penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum sejumlah ke, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: surat pada tanggal .c usukuksukuk tidakrangkasukuk tidak melalui penawaran umum, dan atau membatalkan rencana penerbitan sukuksukuk

mid lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. moneter. opencapai tujuan bank indonesia yakni: bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, bank indonesia melakukan pengendalian moneter antara lain melalui pelaksanaan operasi moneter: bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi moneter perlu didukung dengan ketersediaan informasi terkait pasarloladan pasar valuta asipeserta operasi moneter dan lembaga perantara harus memenuhi tata cara pengajuan penawaran transaksitata cara sebagaimana dimaksud pada penawaran transaksi yang telah diajukan ditolak dan atau tidak diproses oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai peserta operasi moneter dan lembaga perantara diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab penyelesaian transaksiopt pasar valuta asing wajib menyediakan dana yang cukup rekening giro rupiah bank indonesialebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi operasi moneter diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab vii pemantauan pasar keuangan dalam rangkaantara lain mencakup pemantauan pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar sbn. pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui monitoring transaksi secara langsung atau secara tidak langsung. bab vii sanksiperhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud padaar amerika serikatar amerika serikatpada peserta operasi moneter yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas likuiditas intrahari. bank indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada huruf peserta operasi moneter yang melakukan transaksi opt pasar valuta asing selain penempatan berjangka (term deposit dalam valuta asing dolar amerika serikat, perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing no: cc. bank indonesia mendebatbank indonesia dapat mengubah besaran margin sebagaimana dimaksud pada huruf pemilik sbi yang merupakan peserta operasi moneteryang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan atau ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.dalam dan diatur dalam surat edaran bank indonesimengatur mengenai surat berharga syariah negara. suku bunga pasar uang antar bank overnight yang selanjutnya disebutdalam rangka mencapai stabilitas moneter, operasi moneter diarahkan untuk mengendalikan suku bunga pub o n dan menjaga stabilitas nilai tukarnilai tukar sebagaimana dimaksud pada dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental. suku bunga kebijakan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada adalah bank indonesia day reverse repo rate day repo rate). operasi moneter dilaksanakan pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi. untuk mengendalikan suku bunga pub o n sebagaimana dimaksud dalam diuntuk menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam dibagian kesatu bentuk operasi moneter operasi moneter dilakukan dengan: opt, dan standing facilities. bagian kedua operasi pasar terbuka kegiatan opt meliputi: bank indonesia dalam rupiah: penempatan berjangka (term deposit bank indonesia dalam valuta asing:lelang. penempatan berjangka (term deposit. nilai penempatan berjangka (term deposit) penempatan berjangka (term deposit) dalam valuta asing: atau (lima persenstanding facilities meliputi: penyediaan dana rupiah (lending facility):dilakukan melalui mekanisme nonlelang. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi moneter diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab(ada tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank indonesia dan atau menghentikan kegiatan usahanya, bank indonesia mencabut penunjukan yang telahketentuan lebih lanjut mengenai sbi dan sdb diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab peserta operasi moneterbank indonesia dapat menunjuk peserta opt yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank indonesia untuk mendukung pelaksanaan transaksi operasi moneterpeserta operasi moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan. peserta operasi moneter dan lembaga perantara yang telah mengajukan penawaran transaksi dilarang membatalkan penawaran transaksinya.

mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. moneter. opemandat bank indonesia yaitu bahwa tujuan bank indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. dalam rangkpengendalian moneter dimaksud dilakukan antara lain dengan pengelolaan moneter melalui operasi moneter yang bersifat absorpsi likuiditas dan atau injeksi likuiditas. pengelolaan moneter tersebut dilakukan melalui opt baik pasar uang maupun pasar valuta asing secara terintegrasi. untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter, bank indonesia melakukan pemantauan pasar keuangan antara lain melalui monitoring transaksi pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar sbn. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan stabilitas moneter adalah suatu kondisi dimanacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi lainnya adalah meliputi transaksi dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar pasar valuta asing. cukup jelas. cukup jelas monitoring transaksi secara langsung dilakukan melalui interaksi dengan pelaku pasar. monitoring transaksi secara tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi dan data pasar yang tersedia dalam sistem yang khusus dibangun untuk pemantauan atau dalam media lainnya. cukup jelas. transaksi yang memiliki second leg antara lain transaksi purchase agreement (repo) dan reverse resbi dan sdb adalah penjualan sbi dan sdb"ank dengan bank indonesiahurufengan peserta operasi moneter.yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.: dalam juta rupiah modal" ipdn sebelum td| ' td valas sebagai maksimum pdn sesudah valas valas pengurang pdn valas valas absolut rasio valas valas pengurang absolut| rasio pdn pdn span modal pdn pdn pdn era o asp fasewsa| negeri nya 15y6|#) nilai maksimum valas pengurang pdn (kolom adalah yang memenuhi syarat valas pdn (kolom dan dari modal (laporan harian bank umum labu) yaitu sbi, sdb, sbn, dan ataulelang dalam standing facilities dilakukan secara bilateral antara bank indonesia dengan bankantar bankpinjam meminjam, hibah, dan pengagungan. cukup jelas. cukup jelas. transaksi sdb antara lain mencakup transaksi jual beli secara outright, pinjam meminjam, memberi menerima hibah, purchase agreement (repo), atau memberikan agunan menerima agunan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelunasan sbi dan sdb sebelum jatuh waktu dilakukan atas inisiatif bank indonesia berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak lain antara lain badan hukum nonblobank indonesia dapat menunjuk peserta opt antara lain sebagai agent bank dan atau dealer utama (primary dealer). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan membatalkan penawaran transaksi adalah bankmelakuknilai. lindung. swapuntuk menjaga integritas dalam transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia perlu dilakukan harmonisasi atas pengaturan acuan pengenaan sanksi yang sejalan dengan perkembangan kebijakan moneter: pada tanggal penyelesaian transaksi.nilai. lindung. swap. transakatas transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dilakukan sejalan dengan kebijakan bank indonesia dalam mereformasi suku bunga kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. suku bunga kebijakan bank indonesia digunakan sebagai acuan dalam pengenaan sanksi atas transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dalam upaya untuk menjaga integritas dalam transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia. ii. demibank umum. valuta asing. rupiah. wajib minimum. girodorong pertumbuhan kondisi perekonomian nasional saat ini dibutuhkan bauran kebijakan, bahwa bauran kebijakan yang dibutuhkan tersebut diarahkan dalam rangka memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan giro wajib minimum primer dan penurunan suku bunga, cc. bahwa dalam rangka memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik melalui pertumbuhan kredit diperlukan penyesuaian kebijakan giro wajib minimum terkait batas bawah loan funding ratidelapan puluh persen): batas atas lfr target sebesar (sembilan puluh dua persen): komm insentif sebesar (empat belas persen): parameter disinsentif bawah sebesar (nol koma satu): danhuruf:bank umum. valuta asing. rupiah. wajib minimum. giroberbagai pelonggaran kebijakan moneter baik melalui penurunan suku bunga kebijakan dan penurunan giro wajib minimum primer untuk menambah likuiditas perbankan. pelonggaran kebijakan tersebut perlu secara optimal disalurkan oleh perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. dalam rangka mengoptimalkan pelonggaran kebijakan moneter tersebut, bank indonesia menetapkan kebijakan bidang makroprudensial melalui penyesuaian kebijakan giro wajib minimum yang terkait batas bawah loan funding ratio untuk meningkatkan pertumbuhan kredit. bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, tengah masih lemahnya perekonomian global. ii. demi angkanovember sampai deng: gwm primer dan gwm lf, dan pada tanggal november, maka jasa giro yang diperoleh bank adalah sebesar: (5y0 3y0) ,8y0satu koma delapan persen) per tahun untuk tanggal november adalah sebagai berikut: rp750. rp37. cukup jelas.tujuh puluh tujbawah (batas bawah lfr target lfr bank) dpk dalam rupiah yo,ratus persen) dan komm bank posisi akhir bulan junicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: pada tanggal november bank telah memenuhi seluruh kewajiban gwm dalam rupiah yang meliputi gwm primer, gwm sekunder,laporan realisasi pemberian kredit umkm melalui kerja sama pola executing posisi september dan laporan bulanan bank umum posisi september pencapaian rasio kredit umkm bank adalah sebesar 6y6 (enam persen), rasio npl total kredit bank sebesar (empat persen), dan rasio npl kredit umkm sebesar (lima koma lima persen). jasa giro yang diperoleh bank adalah sebesar jasa giro yang berlaku yaitu:: komm bank posisi akhir bulan juni sebesar (dua belas persen): dannovember sampai dengan tanggal november adalah sebesar (satu persen) dari dpk dalam rupiah yangnovember sampai dengan tanggal november bank wajib memenuhi gwm dalam rupiah harian sebagai berikut: gwm primer: gwm sekunder sebesar (empat persen) dari dpk dalam rupiah, yaitu sebesar rp2. (dua triliun rupiah):

mid lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. rupiah. pengolahjasa pengolahbank indonesia berwenang melaku, seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia dengan memperhatikan aspek kepentingan nasional dan perlindungan konsumen: bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah, bank indonesia senantiasa memperhatikan perkembangan kegiatan usaha dan volume transaksi antara bank dan pihak lain dalam kegiatan pengolahan uang rupiah, serta kebutuhan jasa dalam kegiatan pengolahan uang rupiah, khususnya yang dilakukan oleh bank, bahwa untuk memastikan proses pelaksanaan dan kerja sama dalam pengolahan uang rupiah tetap dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan bank indonesia, serta untuk mendorong atau memastikan berkembangnya industri jasa pengolahan uang rupiah secara sehat dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan terhadap kegiatan dan penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupijasa pengolahan uang rupiah jasa pengolahan uang rupiah. pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan dan prosedur: cc. kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko, dan pengendalian intern. bab sanksi pape. paperkalender, paper belum menghentikan kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada paper dikenakan sanksi berupa pencabutan izin paper. dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam paper yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam sampai berakhirnya batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh bank indonesia, dikenakandalam hal bank indonesia menemukan adanya uang rupiah palsu dalam kegiatan pemrosesan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada paper sebanyak (lima) kali dari total nilai nominal uang rupiah yang dipalsukan. bank indonesia dapat menyampaikan informasi dan atau rekomendasi kepada otoritas terkait untuk pengenaan sanksi terhadap paper dalam hal pengenaan sanksi merupakan kewenangan otoritas lain. bab ketentuan lain lain selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan bank indonesia berwenang: meminta paperaper, dan atau cc. kondisi:aper dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku, terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan paper, otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin dan atau menghentikan kegiatan bjp milik paper, terdapat putusan pengadilan yang mencabut izin bjp dan atau paper, dan atau terdapat permohonan pembatalan dan atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif paper. setiap pihak yang tidak memiliki izin sebagai paper dari bank indonesia dilarang melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah untuk dan atas nama bank atau pihak lain. bank indonesia memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengenakan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah tanpa memiliki izin sebagai paper sebagaimana dimaksud pada bank yang menyerahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan pengolahan uang rupiah kepada pihak lain, hanya dapat menyerahkan pelaksanaan pengolahan uang rupiah tersebut kepada paper. bank yang menerima uang rupiah yang diragukan keasliannya dari paper sebagaimana dimaksud dalam harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan uang rupiah. paper yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan jasa distribusi uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melakukan kegiatan pembawaan uang kertas asing dalam atau luar daerah pabean indonesia. paper sebagaimana dimaksud pada harus mendaftarkan kegiatan pembawaan uang kertas asing dalam atau luar daerah pabean indonesia kepada bank indonesia. kegiatan pembawaan uang kertas asing dalam atau luar daerah pabean indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing dalam atau luar daerah pabean indonesia. bab vii ketentuan peralihan, harus segera mengajukan permohonan izin sebagai paper kepada bank indonesia paling lama (sembilan) bulan setelah berlakunya peraturan bank indonesia ini. baik yang belum maupun yang telah mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada harus: menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan memenuhi persyaratan terkait standar kualitas uang rupiah dalam pengolahan uang rupiah, persyaratan keamanan, efisiensi, dan mitigasi risiko serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen. selama proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada bjp diperbolehkan mewakili bank untuk melakukan kegiatan penyetoran dan atau penarikan uang rupiah bank indonesia. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan bank indonesia dalam pemberian izin kepada bjp sebagai paperuangpengolahan uang rupiah adalah setiap kegiatan usaha yang menyangkut fisik uang rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. badan usaha jasa pengamanan yang selanjutnya disingkat bjp adalah badan usaha berbadan hukum indonesia bukan bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa kawal angkut uang dan barang berharga dari kepolisian negara republik indonesia. penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah yang selanjutnya disingkat paper adalah bjptempat kegiatan yang jelas. bab penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah bagian kesatu jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah terdiri atas: distribusi uang rupiah, pemrosesan uang rupiah: cc.ntara lain pada automated teller machine atm), cash deposit machine cdm), dan atau cash recycling machine crm). bank indonesia menetapkan standar pelaksanaan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah antara lain sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang harus dipenuhi oleh paper. bagian kedua perizinan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah setiap bjp yang akan menjadi paper untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam harus memperoleh izin dari bank indonesia. paper yang akan membuka kantor cabang wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia. izin sebagai paper sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada bank indonesia berdasarkan jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah. pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara sekaligus atau sebagian. dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia melakukan analisis administratif dan pemeriksaan lokasi. dalam memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia melakukan analisis administratif, penilaian hasil pengawasan terhadap paper, dan pemeriksaan lokasi. bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian: izin sebagai paper, dan persetujuan pembukaan kantor cabang. kebijakan pembatasan pemberian izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pertimbangan antara lain: menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik: cc. menjaga pertumbuhan industri: menjaga persaingan usaha yang sehat, dan mendukung kebijakan nasional. dalam rangka mengajukan izin sebagai paper sebagaimana dimaksud dalam bjp harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbadan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas: memiliki kondisi dan atau kinerja keuangan yang sehat, memiliki pengurus perusahaan dengan integritas dan reputasi yang baik: dan memiliki izin operasional sebagai bjp dari kepolisian negara republik indonesia yang masih berlaku. dalam rangka pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam paper harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki izin sebagai paper, cc. memiliki sumber daya manusia dengan integritas dan reputasi yang baik: dan memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari kepolisian negara republik indonesia. bagian ketiga pelaksanaan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah paper wajib melaksanakan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah paling lambat (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pemberian izin. paperpaper tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya. paper dilarangkepada pihak lain. bagian keempat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah antara paper dengan bank atau pihak lain wajib dilakukan secara tertulis. perjanjian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian: nilai pekerjaan dan cara pembayaran, kesepakatan mengenai ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan (service level agreement): hak dan kewajiban para pihak, asuransi, kepatuhan para pihak terhadap ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kegiatan pengolahan uang rupiah, kerahasi, dan penyelesaian perselisihan. bab iii pengawasan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah bank indonesia melakukan pengawasan terhadap paper. pengawasan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada, laporan insidental,dari paper. pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemeriksaan terhadap paper. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia memperhatikan aspek paling sedikit: standar pelayanan minimal dan perlindungan konsumen, sarana, prasarana, dan infrastruktur, cc. sumber daya manusia: manajemen risiko dan tata kelola, kegiatan pengolahan uang rupiah, dan kapasitas usaha, volume usaha, dan pangsa pasardalam paper wajib menyampaikan kepada bank indonesia laporan berkala dan laporan insidental, termasuk segalaapabila diminta, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh bank indonesia. paper atas permintaan bank indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa dan memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari laporan dan segala keterangan, penjelasan, rekaman, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan oleh paper. dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan laporan dan atau dokumen yang disampaikan oleh paper sebagaimana dimaksud pada bank indonesia berwenang meminta laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan atau dokumen kepada pihak yang bekerja sama dengan paper. bank dan pihak lain yang menggunakan jasa paper melakukan pengawasan terhadap paper dalam rangka memastikan kepatuhan paper terhadap standar yang telah ditetapkan oleh bank indonesia dan perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia menyampaikan surat pembinaan kepada paper. paper wajib menindaklanjuti surat pembinaan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dalam rangka penerapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia berwenang: meminta paper untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu, dan menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan paper. bab kewajiban penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah dan manajemen risiko bagian kesatu kewajiban penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah paper wajib menggunakan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh bank indonesia. dalam rangka memenuhi kebutuhan uang rupiah masyarakat dalam kondisi yang layak edar, paper wajib memenuhi standar kualitas uang rupiah yang ditetapkan oleh bank indonesia. standar kualitas uang rupiah sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bank indonesia kepada bank dan paper melalui pemberitahuan tertulis dan atau media informasi lainnya. paper wajib memastikan tidak terdapat uang rupiah yang diragukan keasliannya dalam melakukan kegiatan pemrosesan uang rupiah yang menjadi tanggung jawab paper. dalam hal paper menemukan uang rupiah yang diragukan keasliannya dalam melakukan kegiatan pemrosesan uang rupiah, paper harus meminta klarifikasi kepada bank indonesia atau menyerahkannya kepada bank. bagian kedua manajemen risiko paper harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif. manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi:

mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. rupiah. pengolahjasa pengolahan uang rupiah umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mata uang diatur bahwa bank indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melaksana. bank indonesia dalam melaksanakan pengedaran uang rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta bank dan bjp yang melakukan pengolahan uang rupiah. bjp yang melakukan pengolahan uang rupiah pada awalnya hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang. seiring dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan efisiensi perbankan, bjp tersebut menjadi rekanan bank dalam memberikan jasa pengolahan uang rupiah. kegiatan pengolahan uang rupiah yang dilakukan oleh bjp tersebut menjadi industri yang berkembang pesat dan semakin memiliki andil dalam rangka pengedaran uang rupiah. ruang lingkup jasa pengolahan uang rupiah yang disediakan oleh bjp sebagai paper meliputi distribusi uang rupiah, pemrosesan uang rupiah,utomated teller machine atm), cash deposit machine cdm), dan atau cash recycling machine crm). selama ini bjp yang melakukan usaha kawal angkut uang telah diwajibkan untuk memiliki izin operasional dari kepolisian negara republik indonesia. namun demikian, kegiatan usaha bjp yang berkembang menjadi industri jasa pengolahan uang rupiah, belum diikuti dengan pengaturan dari otoritas mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip governance yang baku. kondisi penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah yang demikian mengandung kelemahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko baik bagi bank indonesia maupun masyarakat. risiko yang dapat terjadi dalam industri paper adalah risiko reputasi, risiko kebijakan, risiko hukum, dan risiko operasional. sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu disusun peraturan mengenai paper yang bersifat komprehensif, yang meliputi perizinan dan persyaratan perizinan, perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah, pengawasan, kewajiban, manajemen risiko, sanksi, dan ketentuan lain lain. ii. demihuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemeriksaan lokasi dilakukan antara lain untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dan kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengamanan. cukup jelas.bjp yang berdiri kurang dari (satu) tahun, kondisi dan atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (united) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi bjp. huruf integritas dan reputasi yang baik dari pengurus perusahaan dibuktikan dengan penyampaian surat pernyataan oleh pengurus perusahaan dan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. yang dimaksud dengan pengurus perusahaan adalah direksi dan komisaris. hurufcukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan melaksanakan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah adalah: pelaksanaan seluruh atau sebagian jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah: penyiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang terkait pengolahan uang rupiah lokasi paper, keikutsertaan paper dalam proses pengadaan jasa pengolahan uang rupiah, dan atau kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatdalam rangkadalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain, bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung secara bersama sama. huruf yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. pengawasan bank indonesia terhadap paper pada aspek pelayanan dan perlindungan konsumen tidak mengesampingkan pertanggungjawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran terhadapwasan aktif oleh komisaris dilakukan melalui proses menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pertanggungjawaban direksi. pengawasan aktif oleh direksi dilakukan melalui proses menyusun dan mengevaluasi kebijakan, memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, menyetujui rencana kegiatan jasa pengolahan uang rupiah dan prosedur penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. huruf kebijakan dan prosedur penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah paling sedikit memuat jenis jasa yang diberikan, mitigasi risiko, action plan, cakupan minimum perjanjian, prosedur dan standar pengolahan uang rupiah, serta penetapan unit yang melaksanakan pekerjaan. huruf pelaksanaan proses identifikasi dan mitigasi risiko harus didukung denganyang terdapat dalam penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. huruf pengendalian intern dilakukan secara independen melalui antara lain pengawasan terhadap proses pengolahan uang rupiah dan pelaksanaan perjanjian penyelenggarawaan uang kertas asing meliputi kegiatan pengiriman dan atau pengambilan uang kertas asingiayaan. kredit. uang muka. properti. kendaraan bermotor. ltv. ftvrmintaan domestik guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan makroprudensial: bahwa penyesuaian ketentuan makroprudensial dilakukan untuk mendorong berjalannya fungsi intermedia perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan perlindungan konsumen, bahwa penyesuaian ketentuan makroprudensial dilakukan antara lain melalui pengaturan rasio loan value untuk kredit properti dan rasio financing value untuk pembiayaan proper6o (delapan puluh persen). ketentuan lebih lanjut mengenai rasio ltv dan rasio ftv diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam menentukan urutan fasilitas kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamkredit atau pembiayaan diatur dalam surat edaran bank indonesia. ketentuan mengenai rasio ltv untuk dan rasio ftv untukersih (net) kurang dari (lima persen), dan rasio bermasalah dari total atau rasio bermasalah dari totalbermasalah dari total atau rasio bermasalah dari total sebagaimana dimaksud padasurat edaran bank indonesia.tujuh puluh persen), dan ruko atau bukan dan ruko atau bukan paling tinggi sebesar y60 (tujuh(delapan puluhy60 (tujuh puluh persen): dan ruko atau bukan paling tinggi sebesar (tujuh puluh persen). ketentuan lebih lanjut mengenai rasio ltv dan rasio ftv bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran bank indonesia. penetapan rasio ltv untuk dan rasio ftv untukdan suami atau istrinya menjadi (satu) debitur, atau nasabah dan suami atau istrinya menjadi (satu) nasabah, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta:yang masih berjalan (outstanding) termasuk informasi mengendengan mengambil alih (take over) yang: dansurat edaran bank indonesiarasio ltv untuk dan rasio ftv untuk sebagai berikut: kredit tambahan (top up) oleh bank umum menggunakan rasio ltv yang sama sepanjang tersebut memiliki kualitas lancar, pemberian pembiayaan baru oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan rasio ftv sebelumnya sepanjang kedua pembiayaan tersebut memiliki agunan sama dan pembiayaan sebelumnya memiliki kualitas lancar, dalam hal tidak memenuhi kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam huruf atau tidak memenuhsebagaimana kredit baru, atau pembiayaan baru yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan rasio ftvkredit selanjutnya, bank memperhitungkan kredit awal dan kredit tambahan (top up) dimaksud sebagai (dua) fasilitas: rasio ltv untuk dalam rangka kredit tambahan (top up) atau rasio ftv untuk dalam rangka pembiayaan baru sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf mengacu pada rasio ltv atau rasio ftvsurat edaran bank indonesia: atau dalam hal bank memberikan atau dengan mengambil alih (take over) atau dari bank lain, dengansurat edaran bank indonesia.pp, kkb, dansurat edaran bank indonesia. bagian keenam atau untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh dalam rangka penerapan ketentuan mengenai rasio ltv untuk dan rasio ftv untuk pp, bank hanya dapat memberikan atau jika properti yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh. dalam hal bank memberikan atau untuk pemilikan properti yang akan dibiayai belum tersedia secara utuh, bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: kredit atau pembiayaan merupakan atau sampai dengan urutan fasilitas kedua dengan penentuan urutan fasilitas kredit atau pembiayaanketentuan sebagaimana dimaksud pada dan juga berlaku bagi bank yang memberikan atau dengan mengambil alih (take over) atau dari bank lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai atau untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh diatur dalam surat edaran bank indonesia. dalam hal bank memberikan atau sebagaimana dimaksud dalam maka bank wajib melakukan pencairan atau secara bertahap. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pencairan atau diatur dalam surat edaran bank indonesia.tokoan, perkantorilikilikan rumah susun, termasuk kredit konsumsi beracun rumah susun, yang selanjutnya disebut rusun, dan cc. kredit yang diberikan ban, yang selanjutnya disebut ruko atau bukan. bagian ketujuh program perumahan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerahketentuan peraturan perundang undanganini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait. bab iii pengaturan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotorruto (gross) kurang dari (lima persen): dan rasio kkb bermasalah dari total kkb atau rasio pkb bermasalah dari total pkbkkb bermasalah dari total kkb atau rasio pkb bermasalah dari total pkb sebagaimana dimaksud padalimatiga puluh persen). ketentuan lebih lanjut mengenai uang muka dalam rangka kkb dan pkb, penghitungan rasio kredit bermasalah, rasio pembiayaan bermasalah, rasio kkb bermasalah, dan rasio pkb bermasalah serta laporan lain sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab pemeriksaan oleh bank indonesia bank indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada bank dalam rangka pelaksanaanppselain sanksi teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam danbank. dalam hal bank indonesia meminta bank menyampaikan action plan sebagaimana dimaksud pada bank wajib menyampaikan dan melaksanakan action plan tersebut. bank yang tidak menyampaiaction plan sebagaimana dimaksud pada sanksi sebagaimana dimaksud pada dandan ataumbiayaan properti yang selanjutnya disingkat adalah pembiayaan konsumsi yang terdiri atas: pembiayaan yang diberikan bank untuk pemilik, pembiayaan yang diberikan bank untuk pemilikan rumah susun, termasuk pembiayaan konsumsi beracun rumah susun, yang selanjutnya disebut rusun, dan pembiayaan yang diberikan bank, yang selanjutnya disebutg@g adalah pembiayaan masyarakat yang kepemilikan aset (barang)atau pembiayaan kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut kkb atau pkbank umumumum atau penilai independen terhadap properti yang menjadi agunan. bank umum syariah dan unit usaha syariah: pembiayaan berdasarkan akad mmgnilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern bank umum syariah atau unit usaha syariahsurat edaran bank indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian agunan diatur dalam surat edaran bank indonesia sebagai berikut:dan rasio ftv bank yang memberikan ataudan ruko atau bukan paling tinggi sebesar (delapan puluh limapaling tinggi sebesar (delapan puluh lima

kios ban tambahan lembaran negara r.i properti. kendaraan bermotor. ltv. ftvdalam rangka memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik tengah masih lemahnya perekonomian global, bank indonesia melakukan pelonggaran terhadap ketentuan makroprudensial untuk mendorong berjalannya fungsi intermedia perbankan, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai rasio ltv atau rasio ftv. adapun bentuk pelonggaran yang diberikan yaitu penyesuaian besaran rasio ltv dan rasio ftv, penyesuaian pemberian kredit atau pembiayaan pembelian properti yang belum tersedia secara utuh hingga fasilitas kredit atau pembiayaan kedua, dan perubahan persyaratan penggunaan rasio ltv atau rasio ftv. dalam melakukan penyusunan pelonggaran ketentuan tersebut, bank indonesia tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan prinsip perlindungan konsumen antara lain pemenuhan rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah yang terjaga. ii. demiangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud denganmutcukup jelas.bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan perbankfasilitas kredit atau pembiayaan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kredit dan pembiayaan yang telah diperoleh debitur atau nasabah yang masih berjalan, baik berupa dan ataufasilitas diawali dari kredit atau pembiayaan dengan nilai agunan paling rendah. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rasio kredit bermasalah dari total kredit secara bersih (net terhadap total kredi. yang dimaksud dengan rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan secara bersih (net) terhadap total pembiayaanpada ketentuan perbankan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank. huruf yang dimaksud dengan "kp. yang dimaksud dengan pp. cukup jelas. contoh laporan lain berupa laporan dan kkb untuk bank umum, laporan untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh penetapan rasio ltv yang diserahkan kepada kebijakan bank berupahuruf perjanjian pemisahan harta dibuktikan dengan fotokopi perjanjian yang disahkan atau dilegalisir oleh notarimberian fasilitas kredit tambahan (top up) atau pembiayaan baru tetap mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang antara lain mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank, penilaian kualitas aset bank, serta produk dan aktivitas bankebitur atau nasabah antara lain debitur atau nasabah yang merupakan karyawan bank yang bersangkutan. cukup jelas. yang dimaksud telah tersedia secara utuh adalahnilai jaminan yang diberikan oleh pengembang paling sedikit, atau bank guarantee. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "rasio kredit bermasalah dari total kredit secara bruto (grossterhadap total kredit kepada pihak ketiga bukan bank. yang dimaksud dengan rasio pembiayaan bermasalah dari total pembiayaanterhadap total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. huruf yang dimaksud dengan rasio kkb bermasalah dari total kkb adalah rasio antara jumlah kkb dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kkb. yang dimaksud dengan "rasio pkb bermasalah dari total pkb adalah rasio antara jumlah pkb dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total pkbtistik moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah laporan statistiktistik moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah. contoh laporan lain berupa laporan dan kkb untuk bank umum. cukup jelasdari setiap debitur atau nasabah. cukup jelas. cukup jelaselektronik. uanggunaan uang elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif, penggunaan uang elektronik melalui penyelenggaraan layanan keuangan digital perlu ditingkatkan dan diperlancar, bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan layanan keuangan digital perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pihak yang dapat menyelenggarakan layanan keuangan diglkd melalui agen lkdmerupakan bank umum yang memenuhi kriteria: bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) dan atau, serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial: dan cc. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh bank indonesia. penerbit berupa bank yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padarsetujuketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan lkd melalui agen lkd individu, dan persetujuan bank indonesipenerbit dalam menyelenggarakan lkd wajib paling sedikit menerapkan prosedur customer due diligence cdd) yang lebih sederhana. penerapan prosedur cdd yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pencatatan data identitas pemegang uang elektronik registered yang disederhanakan. pencatatan data identitas pemegang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup informasi: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas: dan nama ibu kandung. informasi sebagaimana dimaksud pada wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada penerbit tentang profil calon pemegang. apabila dalam menyelenggarakan lkd, penerbit menemukan kondisi: terdapat ketidaksesuaian profil calon pemegang, terdapat calon pemegang yang merupakan politically exposed person pep): dan atau cc. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan atau pendanaan terorisme, penerbit wajib melaksanakan prosedur cdd sesuai dengan ketentuan. penyampaian rencana penyelenggaraan lkd yang telah dilaksetujuan diberikan oleh bank indonesia ttd. agus d.w.umum dalam rangka meningkatkan penggunaan uang elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif indonesia, bank indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan uang elektronik khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan layanan keuangan digital lkd). penyelenggaraan lkd yang dimulai sejak tahun dinilai masih dapat ditingkatkan. peningkatan penyelenggaraan lkd dilakukan melalui relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait lkd antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan lkd melalui agen lkd individu, kemudahan merasionalisasi penyelenggaraan lkd, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif. masih cukup tingginya jumlah masyarakat indonesia yang belum tersentuh jasa layanan keuangan menunjukkan bahwa penetrasi penyelenggaraan lkd perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memperluas penyelenggara lkd melalui agen lkd individu. penyelenggaraan lkd melalui agen lkd individu kini tidak hanynamun jugdan. melalui perluasan tersebut, diharapkan terdapat penambahan jumlah penyelenggara lkd melalui agen lkd individu sehingga dapat memperluas jangkauan lkd untuk melayani masyarakat yang belum tersentuh jasa sistem pembayaran dan keuangan formal (unbankable). dalam rangka mempermudah akses masyarakat untuk menggunakan uang elektronik, dilakukan penyederhanaan terhadap minimum informasi yang diperlukan dalam melakukan pencatatan data identitas pemegang untuk uang elektronik registered yang digunakan dalam penyelenggaraan lkd customer due dilligence cdd)) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. ii. demi angka cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufka kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) dan adalah sebagaimana diaturangka cukup jelas. huruf cukup jelas. rencana penyelenggaraan kegiatan lkd melalui agen lkd individu oleh penerbit disampaikan pada awal penyelenggaraan kegiatan lkd. cukup jelas. cukup jelas. angka kewajiban penerapan prosedur customer due diligenee cdd secara umum telah diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. customer due diligenee cdd yang lebih sederhana dalam hal ini dilakukan melalui pencatatan data identitas yang menggunakan antara lain perangkat teknologi dalam penyampaian dokumen dan proses validasi dan persetujuan secara elektronik, dalam rangka mempercepat proses identifikasi calon pemegang uang elektronik registered untuk tujuan program keuangan inklusif. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan dokumen identitas antara lain berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, kartu pelajar yang disertai dengan surat persetujuan dari orang tua, atau kartu program pemerintah seperti kartu program keluarga harapan atau kartu keanggotaan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs). huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan antara lain ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia domestikcc.valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing kurketentuan lebih lanjut mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kurva sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. penyelesaivaluta asing terhadap rupiah awaldan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan:pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) bagian kedua penyampaian dokumen bank harusnasabah dengan baikatau dokumen pendukung transaksi derivatif yang standar (plain vanilla)jatuh waktu kurang dari (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dbabpengaturan kreditketentuan lebih lanjut mengenai larangan memberikan kredit sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesianasabah adalah: perorangan yang memiliki kewarganegaraan indonesia:penyelesaian transaksi secara getting. perhitunganominal: dan pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan sebagaimana dimaksud dalamominalsebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran bank indonesia.kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dananasabah kepada bankdan diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian ketigyang standar (plain vanilla) adalah usd100,dan diatur dalam surat edaran bank indonesia.: atau cc. pengakhiran transaksi (wind). bagian kelimagian keenam,transaksi structured product valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada dan,: jangka waktu: paling kurangstructured product valuta asing terhadap rupiah berupa call spread option dapat menggunakan underlying transaksi yang sama dengan transaksi structured product valuta asing terhadap rupiah berupa

mid tambahan lembaran negara r.i domestik.pihak domestik meliputi nasabah dan bankyang plain vanilla (structured product valuta asing terhadap rupiah berupa call spread option paling sedikitcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas." adalah investasi langsung nasabah luarhuruf cukup jelas. yang dimaksud dengan ".pihak asing dalam bertransaksi pasar valuta asing:structured product valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada:, jangka waktu: paling sedikitcall spread option dapat menggunakan underlying transaksi yang sama dengan transaksiderivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilakukan antara bank dengan pihak asing secara getting sebagaimana dimaksud dalam dengan nominalderivatif valuta asing terhadap rupiah awallarangan transaksi bagi bank dan pengecualiannya bagian kesatu larangan: penempatan dalam rupiah: pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh pihak asing, tagihan antarkantor dalam rupiah, tagihan antar. bagian kedua pengecualian laranganluar negeri, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri baik yang berada, yang:, diberikan untuk pembiayaan proyek sektor riil untuk usaha produktif yang berada wilayah indonesia:b transfer rupiah kepada pihak asingvaluta asing terhadap rupiahvaluta asing terhadap rupiahketentuan lebih lanjut mengenai transfer rupiah kepada pihak asing sebagaimana dimaksud pada sampai deng(l).:dari bank yang berkedudukan luar negeri, perusahaan penanaman modal asing pma): ataubagian ketiga dokumen transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing dalam hal bank melakukan transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam dan transaksi structured product valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam dengan pihak asing,transaksi derivatifmbelian valuta asing terhadap rupiah, danvaluta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (thresholdketentuan lebih lanjut mengenai dokumen underlying transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran bank indonesia.valuta asing terhadap rupiahharus, dan ataulebih lanjut mengenai penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesisedikitsedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada sampai dengbab viivipihak asingpada dan diatur dalam surat edaran bank indonesia. transaksi valuta asing terhadap rupiah berupa, untuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah, penempatan dana pada bank (nostro)pihak asing kepada bank dan untuk transfer rupiah rekening yang dimiliki pihak asingsampai dengan diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian ketigpihak asingdan pembeliadalah masing masing usd1, (satu juta dolar amerika serikat) atau ekuivalennya per transaksi per pihak asing maupun per posisi (outstanding) per bankpihak asing. penjualan valuta asing terhadap rupiah dengan transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) dan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan transaksi derivatif yang standar (plain vanilla) sebagaimana dimaksud pada dan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi forward sebagaimana dimaksud pada dilarang melebihi nilabank kepada pihak asingsampai dengan diatur dalam surat edaran bank indonesia.lebih lanjut mengenai realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dapat pula dilakukan oleh bank dengan pihak asing dalam rangka cover heading bank. kewajiban memiliki underlying transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh pihak asinglima

mid tambahan lembaran negara r.i,plain vanilla valuta asing terhadap rupiah dalam bentuk structured product valuta asing terhadap rupiahupun non letter credit (non l c)yang dimaksud dengan "bahwacc.cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan foreign direct investment" adalah investasi langsung pihak asing dalamcukup jelas. yang dimaksud dengan cover heading adalah heading yang dilakukan oleh banktersebutyang dimaksud dengandari bank yang berkedudukan luar negeri, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri terhadap kantor pusat dan atau kantor cabang lain luar negeri, dan bagi bank yang berkantor pusat indonesia, tagihan adalah tagihan yang berasalmengakibatkanhuruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan lead bank adalah bank yang berperan sebagai koordinator dan merupakan anggota sindikasi. angka yang dimaksud dengan sektor riil adalah sektor produksi sertaangkaantara lain untuk membeli dan menyewa, termasuk dalamnya kredit atau pembiayaan pemilikan rumah, apartemen, ruko, dan bukan,telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan atau konsisten. huruf cukup jelas. huruf ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati hatian dalam rangka pembelian kredit atau pembiayaan oleh bank

nang likuid dan dalam, khususnya pasar valuta asing domestik, untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional, bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan ekonomi nasional perlu dilakukan penguatan struktur pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, yang diperlukan oleh pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi yang berbasis syariah, bahwa peran bank indonesia diperlukan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik melalui harmonisasi pengaturan yang terkait dengan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah secara komprehenslindung nilai kepada bank termasuk badan usaha milik negara bumn), yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. lindung nilai berdasarkan prinsip syariah tahawwuth al islami) yang selanjutnya disebut lindung nilai syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut transaksi lindung nilai syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu masa yang akan datang. underlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan transaksi lindung nilai syariah, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambatforward agreement al muda'adat agd al sharf al fahri al mustagbal) yang selanjutnya disebut forward agreement adalah saling berjanji (muda'adah) untuk melakukan transaksi spot. pemohon transaksi lindung nilai syariah yang selanjutnya disebut pemohon adalah bus, uus, atau nasabah yang memohon transaksi lindung nilai syariah. pemberi transaksi lindung nilai syariah yang selanjutnya disebut pemberi adalah bus, uus, atau buk yang memberikan transaksi lindung nilai syariahlaku transaksi lindung nilai syariah pelaku transaksi lindung nilai syariah adalah bus, uus, buk, dan nasabah. transaksi lindung nilai syariah hanya dapat dimohonkan oleh: nasabah kepada bus atau uus, bus atau uus kepada bus lainnya atau uus lainnya, atau bus atau uus kepada buk. bab iii pelaksanaan transaksi lindung nilai syariah transaksi lindung nilai syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif. transaksi lindung nilai syariah harus didahului dengan forward agreement atau rangkaian forward agreementdokumen dari forward agreement sebagaimana dimaksud pada dilarang diperjualbelikan. nilai nominal transaksi lindung nilai syariahsyariahnilai tukar dan perhitungan nilai tukar: harus ditentukan pada saat forward agreement, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. transaksi lindung nilai syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana agd tahawwuth al masih) atau transaksi lindung nilai kompleks agd tahawwuth al makkah). penyelesaian transaksi lindung nilai syariah wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. pembatalan terhadap transaksi lindung nilai syariah yang telah diikuti dengan pemindahan dana wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh. bab underlying transaksi setiap transaksi lindung nilai syariah wajib memiliki underlying transaksi. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalamembiayaan, modal, dan investasi lainnya dalam dan luar negeri. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam: dan fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain berupa standby financing dan undisbursed financing. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam wajib didukung dengan dokumen underlying transaksijenis dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. pemberi wajib memastikan pemohonyang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan dokumen pendukung berupa: fotokopi dokumen identitas pemohonpemohon atau pernyataan tertulis yang authenticated dari pemohondan penggunaan dokumen underlying transaksi untuk transaksi lindung nilai syariah paling banyak sebesar nominal underlying transaksi, dan jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan mata uang, dalam hal dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perkiraan. pemberi harus memastikan pemohon untuk menyampaikan dokumen underlying transaksi dan atau dokumen pendukung transaksi lindung nilai syariah untuk setiap transaksi lindung nilai syariah pada saat forward agreement. dalam hal pemberi telah mengetahui track record, pemohon dengan baik dan pemohon menyampaikan dokumen underlying transaksi yang bersifat final, pemberi dapat menerima dokumen pendukung transaksi lindung nilai syariah yang disampaikan pemohon secara berkala. bab pencatatan transaksi dan pelaporan perlakuan akuntansi terhadap transaksi lindung nilai syariah tunduk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. transaksi lindung nilai syariah yang dilakukan oleh bus, uus atau buk wajib dilaporkan kepada bank indonesia sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. bab pengenaan sanksi bus, uus, dan buk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan atau dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. bus atau uus sebagai pemohon transaksi lindung nilai syaribus atau uus sebagai pemberi transaksi lindung nilai syariah kepada nasabbus, uus, atau bub vii ketentuan lain lain dalam melakukan transaksi lindung nilai syariah, bus, uus, atau buk wajib: memperhatikan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pihak domestik, menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, dan cc. memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai batas minimum pemberian pembiayaan atau kredit yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenangdinyatakan tidak berlaku bagi bus dan uus

nang tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. prinsip syariah. lindung nilailindung nilai berdasarkan prinsip syariahalah satu langkah yang diperlukan dalam rangka pencapaian stabilitas rupiah dan kelangsungan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pendalaman pasar valuta asing domestik melalui penguatan struktur pasar keuangan domestik. pergerakan nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh dinamika pasar valuta asing domestik antara lain faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, serta faktor perekonomian domestik atau global, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi yang berbasis syariah. dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi berbasis syariah perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya. dalam upaya meminimalkan risiko kerugian akibat dari pergerakan nilai tukar dan mengembangkan transaksi lindung nilai pasar valuta asing, bank indonesia merasa perlu melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai tersebut khususnya transaksi lindung nilai syariah. dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dan tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik. transaksi lindung nilai syariah dilakukan berdasarkan fatwa dewan syariah nasional dsn) nomor dsn mui iv tentang transaksi lindung nilai syariah al tahawwuth islami islamic heading) atas nilai tukar. il. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rangkaian forward agreement adalah forward agreement yang didahului dengan transaksi spot. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi lindung nilai sederhana agd tahawwuth al masih) adalah transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot. yang dimaksud dengan transaksi lindung nilai kompleks agd tahawwuth al munakab) adalah transaksi lindung nilai dengan skema rangkaian forward agreement yang kemudian diikuti dengan transaksi spotlindung nilai syarhuruf yang dimaksud dengan perdagangan jasa dalam dan luar negeri antara lain berupa layanan haji dan umrah. huruf yang dimaksud dengan direct investment adalah investasi langsung nasabah luar negeribank.termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat, bahwa untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat, perlu dilakukan penyelarasan pengaturan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan pihak lain: cc. bahwa untuk mencegah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya dan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan peningkatan tata kelola penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, bahwa untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank menjadi lebih sehat dan efisien, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukharus , izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bank indonesia melalui tahapan sebagai berikut: penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam dan pemeriksaan lokasi tempat usaha calon penyelenggara kurva bukan bank, dan penyuluhan ketentuan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham calon penyelenggara kurva bukan bank. dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf bank indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon penyelenggara kurva bukan bank. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam surat edaran bank indonesia. calon penyelenggara kurva bukan bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal calon penyelenggara kurva bukan bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia maka calon penyelenggara kurva bukan bank dinyatakan telah membatalkan permohonannya. izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank yang diterbitkan oleh bank indonesia berlaku selama (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan penyelenggara kurva bukan bank kepada bank indonesimasa berlaku izin berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin penyelenggara kurva bukan bank diatur dalam surat edaran bank indonesia. bank indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada penyelenggara kurva bukan bank. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas dasar: hasil pengawasan bank indonesia selama masa berlakunya izin: dan atau permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa: memperpanjang masa berlaku izin: mempersingkat masa berlaku izin: membatasi penyelenggaraan kurva, dan atau mencabut izin. bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional,kurva bukan bank, penolakan permohonan izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank pada wilayah tertentu: penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor: dan atau pembatasan kegiatan usahapenyelenggara kurva bukan bankanggota direksi dan anggotamemiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga: memiliki pengetahuan bidang penyelenggaraan kurva yang memadai dan relevan dengan jabatannyyang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang undanganggota direksi dan anggota dewan komisaris penyelenggara kurva bukan bankanggota direksi penyelenggara kurva bukan bank harus mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan kurva. pelatihan dan atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah anggota direksi mendapat persetujuan dari bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan atau sertifikasi diatur dalam surat edaran bank indonesiahal pemegang saham merupakan badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dari badan hukumpemegang saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan serta mengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pengangkatan direksi, dewan komisaris, dan atau perubahan pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank yang telah memperoleh persetujuan bank indonesia tata cara pelaporan diatur dalam surat edaran bank indonesia. pemegang saham wajib melakukan penggantian anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yangmegang saham wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal pemegang sahamnggantian anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dan pengalihan saham wajib dilakukan paling lambat (tiga) bulan setelah putusan pengadilan atas perkara tindak pidana tertentu yang telah berkekuatan hukum tetap. bagian kedua pencantuman logo, sertifikat, dan nama dagang: dan cc.:rekening bank penyelenggara kurva bukan bank penyelenggara kurva bukan bank wajib memiliki rekening pada bank atas nama penyelenggara kurva bukan bank. rekening bank sebagaimana dimaksud pada hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha maupun kegiatan operasional sebagai penyelenggara kurva bukan bank. penyelenggara kurva bukan bank dilarang menggunakan rekening bank selain atas nama penyelenggara kurva bukan bank. bagian keempat. dalam rangka pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada bank indonesia juga mempertimbangkan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan. yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan untuk memperoleh persetujuan serta prosedur pemberian persetujuan diatur dalam surat edaran bank indonesia.tau dapat disebut banknotesatau dapat disebut traveller's cheeseserta pembelian cek pelawat. penyelenggara kurva bukan bank atau dapat disebut money changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum perseroan terbatas yang melakukan kurv dan jangka waktu serta tujuan pembukaan gerai oleh penyelenggara kurva bukan bank diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian kelima dan persyaratan kelayakan lokasi serta kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keenamtujuh dapat dilakukan atas: perintah bank indonesia, atau permintaan penyelenggara kurva bukan bank, berdasarkan sedikit,setiap tuntutan yang mungkin timbuldilakukan bank indonesia dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku nk indonesia berwenang meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada penyelenggara kurva bukan bank: dan mengenakan sanksi. penyelenggara kurva bukan bank wajib menindaklanjuti surat pembinaan dan mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan layanan jual beli uka oleh pihak selain penyelenggara kurva bukan bank pada wilayah tertentu, penyelenggara kurva bukan bank dapat bekerja sama dengan pihak selain penyelenggara kurva bukan bank untuk melakukan kegiatan layanan pembelian uka dengan persetujuan bank indonesia. pihak selain penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud pada harus menjalankan kegiatan usaha sebagai hotel atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan hotel. untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada penyelenggara kurva bukan bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank indonesia yang memuat tujuan dan alasan rencana kerja sama, serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai: profil pihak yang akan menjadi mitra kerja sama, kondisi geografis wilayah kerja sama, cc. keberadaan penyelenggara kurva bukan bank sekitar wilayah kerja sama, dan haluan yang dianggap perlu. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antara penyelenggara kurva bukan bank dengan pihak selain penyelenggara kurva bukan bank diatur dalam surat edaran bank indonesia.wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank indonesia. pihak selain penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud pada harus berbentuk badan usaha. untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada pihak selain penyelenggara kurva bukan bank harus mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada bank indonesia yang memuat tujuan dan alasan permohonan serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai: profil pemohon, kondisi geografis kawasan perbatasan yang akan menjadi lokasi usaha pemohon: keberadaan bank dan atau penyelenggara kurva bukan bank sekitar lokasi usaha pemohon: kesiapan operasional, termasuk sumber daya manusia untuk melakukan jual beli uka, dan hal lain yang dianggap perlu. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli uka kawasan perbatasan indonesia oleh pihak selain penyelenggara kurva bukan bank diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab ketentuan lain lain pihak yang telah melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin bank indonesia, wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pihak yang telah melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin bank indonesia wajib mengajukan permohonan paling lama (enam) bulan sejak peraturan bank indonesia ini diundangkan. dalam hal setelah berlalunya jangka waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia mengetahui adanya pihak yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat dimaksud. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis: kewajiban membayar, cc. penghentian kegiatan usaha: dan atau pencabutan izin. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada huruf atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan ditetapkannilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan selisih antara total pembelian uka dengan jumlah tertentu (threshold) kewajiban pemenuhan underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf nilai rupiah sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada dihitunganizin sebagai penyelenggara kurva bukan bank yang telah diberikan sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan bank indonesia ini. bab xemua ketentubank indonesia ini. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam peraturan bank indonesia ini mulai berlaku (enam) bulan terhitung sejak tanggalpemegang saham adalah badan hukum dan atau orang perseorangan yang memiliki saham penyelenggara kurva bukan bank. underlying transaksi atau dapat disebut underlying transaction adalah kegiatan yang mendasari pembelian uka oleh nasabah jual dan beli uka, dan pembelian cek pelawat. selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada penyelenggara kurva bukan bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan kurva sepanjang telah diatur dalam ketentuan bank indonesia. mekanisme jupenyerahan rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarkan, pembelian uka oleh nasabah dari penyelenggara kurva bukan bank atas jumlah tertentu (threshold) per bulan per nasabah wajib memiliki underlying transaksi, dan dalam hal pembelian uka dilakukan oleh penyelenggara kurva bukan bank, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak berlaku. jumlah tertentu (threshold) per bulan per nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf terkait pembelian valuta asing terhadap rupiah. dalam hal penyerahan rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli uka, dilakukan melalui transfer intrabank atau antarkan sebagaimana dimaksud pada huruf maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal daridan penyelenggara kurva bukan bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan rupiah wilayah negara kesatuan republik indonesiayang dilakukan oleh penyelenggara kurva bukan bank diatur dalam surat edaran bank indonesia. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi seluruh kegiatan: perdagangan barang dan jasa dalam dan luar negeri: dan atau investasikebutuhan uka. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak termasuk pembelian uka dalam rangka: penempatan dana pada bank, pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana: dan pembayaran tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan rupiah. pembelian uka oleh nasabah dari penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf dilarang melebihi nilai nominal underlying transaksi. nominal underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan pembulatan atas dalam nominal kelipatan tertentu. nominal kelipatan tertentu. dalam hal nasabah melakukan pembelian uka atas jumlah tertentu (threshold) atau ekuivalennya per bulan per nasabahyaitu: dokumen yang bersifat final antara lain berupa fotokopi dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran dan fotokopi kontrak atau perjanjian: dan atau dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa dokumen perkiraan kebutuhan biaya. dokumen pendukung pembelian uka berupa: fotokopi dokumen identitas nasabah, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) nasabah: pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh nasabah atau pihak yang berwenang mewakili nasabah yang memuat informasi mengenai: keaslian dan kebenaran dokumen underlying transaksi, dan penggunaan dokumen underlying transaksi untuk pembelian uka paling banyak sebesar nominal underlying transaksi industri kurva nasional, dan jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan uka, dan surat kuasa dalam hal nasabah diwakili oleh pihak lain. dalam hal nasabah melakukan pembelian uka sampai denganmenyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis dari nasabah yang menyatakan bahwa pembelian uka belum melebihiunderlying transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada pada tanggal pembelian uka. penyelenggara kurva bukan bank wajib menatausahakan dokumen underlying transaksi dan dokumen pendukung pembelian uka sebagaimana dimaksud pada dalam hal nasabah melakukan transaksi secara reguler dari waktu waktu dan dokumen underlying transaksi nasabah telah bersifat final, penyelenggara kurva bukan bank dapat menggunakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf yang telah ditatausahakan oleh penyelenggara kurva bukan bank, dan melakukan kegiatan usaha lainnya luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dan selain larangan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara kurva bukan bank : dandan untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan penyelenggara kurva bukan bank sebagai sarana: dan atau melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dan untuk kepentingan penyelenggara kurva bukan bank dengan atas nama pribadi. penyelenggara kurva bukan bank wajib menetapkan: kurs jual dan beli uka, dan kurs beli cek pelawat, sesuai dengan mekanisme pasar. dalam rangka menetapkan kurs sebagaimana dimaksud pada penyelenggara kurva bukan bank wajib paling sedikit: memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penetapan kurs, menggunakan dasar penetapan kurs yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten: dan cc. membuat catatan dan atau kertas kerja dalam penetapan kurs yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan. bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penetapan kurs oleh penyelenggara kurva bukan bank. dalam melakukan kegiatan, penyelenggara kurva bukan bank wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen. penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: penyampaian informasi kurs kepada nasabah secara transparan, perlindungan data dan atau informasi nasabah, dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif. penyelenggara kurva bukan bank dilarang mengenakan biaya kepada nasabah. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab iii perizinan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing memperoleh izin dari bank indonesia.

mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. valuta asing. penukaran. bukan bank. usahgiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank umumyang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik. untuk mewujudkan tujuan tersebut, bank indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan kebijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing khususnyadengan nilai atas usd25, (dua puluh lima ribu dolar amerika serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah. peraturan bank indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah dimaksud mengatur transaksi antara bank dengan penyelenggara kurva sebagai nasabah bank. namun demikian, dalam peraturan bank indonesia tersebut belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi antara nasabah dengan penyelenggara kurva bukan bank dan kewajiban nasabah menyampaikan underlying transaksi kepada penyelenggara kurva bukan bank. oleh karena itu, ketentuan kurva bukan bank yang berlaku perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah bagi bank, khususnya terkait kewajiban nasabah yang melakukan transaksi untuk memiliki underlying transaksi. samping itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik sehingga industri kurva dapat berkembang secara sehat dan mendukung kelangsungan ekonomi nasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai: cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara kurva bukan bank: persyaratan perizinan penyelenggara kurva bukan bank, kewenangan bank indonesia dalam melakukan pembatasan pemberian izin dan evaluasi perizinan penyelenggara kurva bukan bank, kewenangan bank indonesia dalam mengawasi penetapan kurs jual dan beli uka oleh penyelenggara kurva bukan bank, persyaratan calon pengurus dan pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank: penerapan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan kurva bukan bank, pihak lain yang dapat melakukan pembelian uka atau jual dan beli uka kawasan perbatasan, dan kewajiban penyelenggara kurva bukan bank untuk memiliki rekening bank atas nama penyelenggara kurva bukan bank. berdasarkan hal hal tersebut atas, perlu menetapkan peraturan bank indonesia tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan banidana tertentuailitailit,cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelatihan dan atau sertifikasi dapat diselenggarakan oleh bank indonesia, asosiasi, dan atau pihak penyelenggara pelatihan dan atau sertifikasi. pelatihan dan atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan kurva bukan bank antara lain mengenai manajemen umum, manajemen risiko, dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. cukup jelas.pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentudalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh bank indonesia hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. huruf dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak dinyatakan pailit hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. jika pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailitailitcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemindahan alamat kantor penyelenggara kurva bukan bank meliputi pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penutupan kantor cabang tidak mempengaruhi kegiatan kantor pusat penyelenggara kurva bukan bank. penutupan kantor pusat secara otomatis akan menghentikan juga seluruh kegiatan kantor cabang penyelenggara kurva bukan bank yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf laporan berkala antara lain berupa laporan bulanan penyelenggaraan kurva bukan bank. huruf laporan insidental antara lain berupa laporan perubahan direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham, laporan pemindahan alamat kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu waktu diminta bank indonesia misalnya laporan kurs valuta asing dan laporan transaksi keuangan tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik adalah laporan yang diaudit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dilakukan olecukup jelas. huruf pengawasan langsung antara lain dilakukan melalui pemeriksaan secara umum dan atau khusus terhadap penyelenggara kurva bukan bank. huruf pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara kurva bukan bank dan atau sumber atau pihak lain. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain antara lain berupa kantor akuntan publik. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan wilayah tertentu antara lain adalah: wilayah yang secara geografis dinilai sulit untuk dilakukan pembukaan kantor penyelenggara kurva bukan bank, wilayah yang tidak terdapat atau terbatas bank dan atau penyelenggara kurva bukan bank, atau wilayah yang memiliki akses transportasi dan telekomunikasi terbatas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganadalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha kawasan perbatasan indonesia. persetujuan yang diberikan oleh bank indonesia kepadadilakukan dalam rangka mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi perdagangan wilayah negara kesatuan republik indonesia, terutama ditujukan bagi kawasan perbatasan indonesia yang belum tersedia bank dan atau penyelenggara kurva bukan bank dan terdapat kegiatan ekonomi yang membutuhkan layanan jual beli uka. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara sebagai berikut: pendekatan rekening penyelenggara kurva bukan bank yang ada bank indonesia, dalam hal penyelenggara kurva bukan bank memiliki rekening bank indonesia: atau pembayaran rekening bank indonesia yang ditunjuk, dalam hal penyelenggara kurva bukan bank tidak memiliki rekening bank indonesia. contoh: pada tanggal september nasabah melakukan pembelian uka sebesar usd60, (enam puluh ribu dolar amerika serikat). atas pembelian uka tersebut, penyelenggara kurva bukan bank tidak meminta nasabah untuk memberikan dokumen underlying transaksi, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi jumlah tertentu (threshold) sebesar usd35, (tiga puluh lima ribu dolar amerika serikat). atas pelanggaran tersebut, penyelenggara kurva bukan bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal usd35, yaitu sebesar usd350. (tiga ratus lima puluh dolar amerika serikat). apabila kurs jakarta interbank spot dollar rate jstor) pada tanggal september adalah rp10. (sepuluh ribu rupiah) maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah rp3. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). cukup jelas. yang dimaksud dengan kurs jakarta interbank spot dollar rate jstor) pada tanggal terjadinya pelanggaran adalah kurs jstor terkini yang tersedia pada saat transatertentu (threshold) dalam pembelian uka oleh nasabah dari penyelenggara kurva bukan bank yang wajib memiliki underlying transaksi pada saat ini adalah atas usd25, (dua puluh lima ribu dolar amerika serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan pembelian valuta asing oleh nasabah kepada bank melalui transaksi spot. dalam hal terdapat perubahan jumlah tertentu (threshold) dalam ketentuan bank indonesia dimaksud maka jumlah tertentu (threshold) dalam peraturan bank indonesia ini mengacu pada jumlah tertentu (threshold) sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan bank indonesia dimaksud. perhitungan per bulan didasarkan pada bulan kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi dan akumulasi seluruh transaksi dalam (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing masing nasabah secara individual. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain peraturan bank indonesia mengenain ketentuan peraturan perundang undangan lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. standar akuntansi yang digunakan bagi kurva bukan bank adalah standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum perseroan terbatas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perdagangan barang dalam dan luar negeri antara lain perdagangan barang fisik berupa barang konsumsi, barang modal, dan barang setengah jadi. yang dimaksud dengan perdagangan jasa dalam dan luar negeri antara lain pelayanan jasa rumah sakit, pendidikan, dan perjalanan. huruf yang dimaksud dengan investasi dalam dan luar negeri antara lain investasi untuk pembelian surat berharga dan investasi properti luar negeri. cukup jelas. yang dimaksud dengan penempatan dana pada bank antara lain tabungan, giro, deposito, dan negotiate certificate deposit ncd). dalam hal perusahaan penyelenggara transfer danadijadikan sebagai underlying transaksi. cukup jelas. nominal kelipatan tertentu pembelian uka pada saat ini adalah dalam kelipatan usd5, (lima ribu dolar amerika serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan mengenai kelipatan nominal underlying transaksi dalam ketentuan bank indonesiamengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing. dalam hal terdapat perubahan nominal kelipatan tertentu pembelian uka dalam ketentuan bank indonesia dimaksud maka kelipatan tertentu pembelian uka dalam peraturan bank indonesia ini mengacu pada nominal kelipatan tertentu sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan bank indonesia dimaksud. cukup jelas. huruf angka dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran antara lain berupa inavoice atau commercial inavoice, debit note, sales contract, list voices, billing notice atau billing payment schedule, atau faktur pajak. kontrak atau perjanjian antara lain berupa kontrak jasa konsultan, surat perjanjian kerja, surat perjanjian kredit, perjanjian royalti, cash management agreement, perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa menyewa. angka dokumen perkiraan kebutuhan biaya antara lain berupa perkiraan biaya sekolah dan biaya hidup luar negeri, perkiraan biaya berobat dan akomodasi, perkiraan biaya perjalanan dan akomodasi, proyeksi cash slow, pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor barang, purchase order confirmation, dokumen pembelian, performa inavoice, atau sales import projection. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang mewakili nasabah adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar atau pejabat yang ditunjuk(dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. yang dimaksud dengan forward adalah transaksi jual beli berjangka antara (dua) mata uang (valuta)(dua)as, ekuitas,huruf cukup jelas. huruf kegiatan usaha lainnya antara lain berupa kegiatan transaksi jual dan beli emas. cukup jelas. larangan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. yang dimaksud dengan menetapkan kurs jual dan beli uka, dan kurs beli cek pelawat sesuai dengan mekanisme pasar adalah penetapan harga secara wajar yang ditunjukkan antara lain dengan: penetapan berdasarkan transaksi dengan kondisi yang umum terjadi dan dilakukan oleh para pihak yang bebas bukan karena paksaan, penetapan sesuai dengan kondisi pasar pada tanggal atau waktu transaksi dilakukan, dan atau penetapan menggunakan informasi harga yang terjadi pasar dari sumber yang handal dan dapat dipercaya misalnya dari bank indonesia, bloomberg, atau reuters, serta dapat diakses dengan mudah misalnya melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia. cukup jelas. cukup jelas. prinsip perlindungan konsumen meliputi keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. cukup jelas. yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah luar kurs yang ditetapkan oleh penyelenggara kurva bukan banklokasi tempat usaha calon penyelenggara kurva bukan bank antara lain melihat kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha. huruf penyuluhan ketentuan bertujuan untuk: menginformasikan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya: dan meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha. konfirmasi atau wawancara dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan badan usaha, pemenuhan persyaratan bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham, dan pemeriksaan lokasi tempat usaha. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku: dan atau penerapan prinsip perlindungan konsumen. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pembatasan penyelenggaraan kurva antara lain berupa pembatasan terhadap jenis kegiatan usaha, pembatasan terhadap wilayah penyelenggaraan, dan pembatasan terhadap jaringan kantor. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan menjaga efisiensi nasional adalah penyelenggaraan kurva tersedia secara efisien dari segi biaya transaksi dan nilai kurs yang wajar, serta tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional. yang dimaksud dengan menjaga kepentingan publik" adalah memastikan keberadaan industri kurva memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan kemudahan akses dan atau layanan yang berkualitas. yang dimaksud dengan menjaga pertumbuhan industri" adalah keberadaan industri kurva tumbuh secara wajar. yang dimaksud dengan menjaga persaingan usaha yang sehat adalah penyelenggaraan kurva dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, dan atau tercipta persaingan usaha yang sehat. cukup jelas. cukup jelas.

perbankan. bi. transaksi. lindung nilai. bank umum. perubahan. pencabutankhususnya pasar valuta asing domestik yang dalam untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional, cc. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional perlu dilakukan penguatan struktur pasar valuta asing domestik melalui peningkatan transaksi lindung nilai kepada bank, bahwa peran bank indonesia diperlukan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing domestic melalui harmonisasi pengaturan dengan cakupan yang komprehensif, khususnya terkait dengan transaksi lindung nilai kepadabank indonesia nomor15 pbi tentang transaksi lindung nilai kepadahu ranbankindonesia. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud dalamantara bank dengan pihak domestik. dalam melakuketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: transaksi lindung nilai wajib didukung dokumen underlying transaksi dan atau dokumen pendukungketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:transaksi derivatifdiantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: padasaat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, surat edaran bank indonesia dpm tanggal oktober perihal transaksi lindung nilai kepadaiddiperlukan adanya sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini,, cc. bahwa berdasarkan keputusan bersama bank indonesia dan otoritas jasa keuangan, bahwaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan ketentuan sebagai berikut: bagi bank umumketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor yang menyampaikan laporan debitur atau koreksi laporan debitur secara offlaporan debitur: pelapor menyampaikan koreksi laporan debitur secara offline atas dasar temuan bank indonesia, dan atau pelapor menyampaikan koreksi laporan debitur secara offline yang disampaikan melampaui akhir bulan setelah bulan laporan debitur yang bersangkutan. pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikanantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pelapor yang menolak permintaan debitur yang ingin memperoleh informasi debitur atas nama debitur yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi teguran tertulis. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pelapor yang tidak sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi teguran tertulis. pelapor yang tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan debitur sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi teguran tertulissampai dengan mulai berlaku (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pengenaan sanksi bagi pelapor baru hasil merger atau konsolidasi mulai berlaku (tiga) bulan sejak diberikannya userid dan password web sistem informasi debitur. bagi pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak diberikannya akses web sistem informasi debitu. beberapa ketentuan dalambank asingyang mengatur mengenai perbankan.ketentuan yang mengatur mengenaiyang mengatur mengenaiyang melakukan kegiatan operasional, antara lain: kantor pusat: kantor cabang, unit syariah, kantor cabang bank asing:, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. informasi debitur adalah informasi dalam sistem informasi debitur yang antara lain berupa datalembaga pengelola informasi perkreditan adalah lembaga pengelola informasi perkreditan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pengelola informasi perkreditanoverdraftjdan ataurekening administratif adalah kewajiban komitmen dan kontingensi yang antara lain berupaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor wajib menyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara online. penyampaian laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui: kantor pelapor yang bersangkutan, atau kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari pelapor dimaksud, dengan tetap menggunakan sandi kantor pelapor yang bersangkutanmenyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara offline. penyampaian laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara offline apabila menyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara offline dan offketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara onepartemen pengelolaan dan kepatuhan laporan c.g. divisi pengawasan informasi perkreditan nasionaldalam negeriihak yang dapat meminta informasi debitur terdiri atas: pelapor: debitur: lembaga pengelola informasi perkreditan: atau pihak lain. antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: pelapor wajib. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui sarana antara lain formulir, surat elektronik (e mail), dan pesan singkat (short messages service). dalam hal pelapor menerima pengaduan debitur terkait informasi debitur dalam sistem informasi debitur, pelapor wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada kepada debitur. dalam hal pelapor telah menyelesaikan pengaduan debitur, pelapor wajib menginformasikan hasil penyelesaian pengaduan dimaksud kepada debitur secara tertulis dan atau menggunakan sarana teknologi informasi sesuai permintaan debitur. pelapor wajib mengadministrasikan seluruh pengaduan yang diterima. pelapor wajib melaporkan pengaduan debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan debitur kepada bank indonesia secara triwulanan paling lambat tanggal (sepuluh) setelah akhir triwulan yang disampaikan kepada departemen pengelolaan dandalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: melakukan verifikasi laporan debitur: dan cc. mengajukan permintaan dan menerima informasi debitur, dan menerima informasi debitur. pelapor wajib menyampaikan daftar:epartemen pengelolaan dan

kios banaberdasarkan keputusan bersama bank indonesia dan otoritas jasa keuangan nomor seni. selanjutnya,dan bank indonesia melakukan penerbitan ketentuan. dalam rangka meningkatkan efektiv maka diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelaporii. demi angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan penyampaian laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara oncukup jelas,pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan oleh setiap kantor pelapor melalui kantor pusat pelapor yang bersangkutan. laporan berkala pengaduan debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan debitur disampaikan oleh pelapor kepada bank indonesia antara lain berupa nama debitur, tanggal pengaduan, ringkasan permasalahan dan penyelesaiannya, dan jangka waktu penyelesaian. laporan berkala pengaduan debitur dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan debitur untuk periode triwulan disampaikan paling lambat pada tanggal april, periode triwulan disampaikan paling lambat pada tanggal juli, periode triwulan iii disampaikan paling lambat pada tanggal oktober, dan periode triwulan disampaikan paling lambat pada tanggal januari. cukup jelas. angka cukup jelas. angka huruf contoh: apabila (satu) kantor cabang bank umum menyampaikan koreksi laporan debitur bulan mei pada hari senin tanggal juni kantor cabang bank umumcabang bank umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar (enam) hari kerja rp100. (seratus ribu rupiah) rp600. (enam ratus ribu rupiah). apabila (satu) pelapor kantor cabang bank umum menyampaikan koreksi laporan debitur bulan mei pada hari senin tanggal agustus kantor cabang bank umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan debitur selama (empat puluh delapan) hari kerja, sehingga kantor cabang bank umum dikenakan sanksi sebesar rp3. (tiga juta enam ratus ribu rupiah). huruf contoh: apabila kantor pusat bpr menyampaikan koreksi laporan debitur bulan mei pada hari senin tanggal juni kantor pusat bprpusat bpr dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar (enam) hari kerja rp25. (dua puluh lima ribu rupiah) rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah). apabila kantor pusat bpr menyampaikan koreksi laporan debitur bulan mei pada hari senin tanggal agustus kantor pusat bpr dinyatakan terlambat (empat puluh delapan) hari kerja, sehingga kantor pusat bpr tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp900. (sembilan ratus ribu rupiah). angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: satu kantor cabang bank umumank umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar (satu) hari kerja rp100. (seratus ribu rupiah) rp100. (seratus ribu rupiah). huruf contoh: satu kantor cabang bprpr dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar (satu) hari kerja rp25. (dua puluh lima ribu rupiah) rp25. (dua puluh lima ribu rupiah). angka cukup jelas. angka cukup jelas. angkacukup jelas.:pecahan (lima puluh ribu) tahun emisi bank indonesia mengelupecahan (lima puluh ribu)pi tambahan lembaran negara r.iumum. kondisi eksternal perusahaan efek antara lain adalah perkembangan industri pasar modal sedangkan kondisi internal termasuk namun tidak terbatas pada kompleksitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan efek tersebut. dengan meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadap. berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan pengaturan terkaitii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ukuran dan kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi, jasa, dan jaringan usaha. kemampuan perusahaan eferisiko operasional antara lain risiko akibat kurang awalnya sistem, beban kerja pegawai, dan kompleksitas layanan jasa perdagangan. huruf risiko kredit antara lain risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan transaksi dan risiko kegagalan penyelesaian. risiko kegagalan pihak lawan transaksi merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. risiko kegagalan penyelesaian merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau efekefek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf risiko pasar antara lain risiko akibat perubahan harga efek (adverse movement) dalam portofolio yang dimiliki perusahaan efek. huruf risiko likuiditas antara lain risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan efek untuk memenuhi kewajiban nilai minimum modal kerja bersih disesuaikan yang dipersyaratkan dan penyelesaian transaksi reguler. huruf risiko kepatuhan antara lain risiko yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan efek dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. huruf risiko hukum antara lain risiko yang berkaitan dengan gugatan hukum terhadap perusahaan efek oleh pihak ketiga atau nasabah perusahaan efek atas suatu perjanjian dengan klausul yang lemah dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan efek. huruf risiko reputasi antara lain risiko yang berkaitan dengan pengaduan nasabah terhadap perusahaan efek atas suatu kelalaian perusahaan efek dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan efek karena dapat menimbulkan ganti rugi kepada nasabah atau bahkan sanksi dari otoritas jasa keuangan. huruf risiko strategis antara lain risiko yang berkaitan dengan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakupcukup jelas. penetapan wewenang dan tanggung jawab dapat diatur dalam dokumen antara lain peraturan perusahaan, standar prosedur operasional, atau piagam charter yang ditetapkan direksi dan dewan komisaris. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi antara lain menetapkan kriteria dan proses berjenjang pada transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan perantara pedagang efek sendiri atau pihak terafiliasi perantara pedagang efek yang memerlukan persetujuan direksi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan independen antara lain: adanya pemisahan fungsi manajemen risiko dengan fungsi terkait operasional (risk taking unit) perusahaan efek, dan penerapan manajemen risiko bebas dari benturan kepentingan antara perusahaan efek dengan individu masing masing perusahaan efek. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan yang diperlukan antara lain dengan cara memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan manajemen risiko kepada seluruh fungsi perusahaan efek. pembahasan mengenai wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan melalui rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuevaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban direksi. huruf cukup jelas. perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan antara lain perubahan kebijakan dari regulatorpada praktiknya, penyusunan rencana darurat dimaksud biasa disebut dengan contingent plan dan dalam kondisi terburuk biasa disebut dengan worst case scenario. huruf cukup jelas. dalam praktiknya tingkat risiko yang akan diambil dimaksud biasa disebut (risk appetite). tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) merupakan tingkat dan cakupan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran. tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis. toleransi risiko merupakan tingkat dan cakupan risiko yang ditetapkan secara maksimum dan merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil. tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdari perusahaan efeklengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktucukup jelas. identifikasi risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi baik internal perusahaan efek atau industri perusahaan efek keseluruhan atau industri keuangan lainnya yang relevan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf frekuensi evaluasi secara berkala dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi perusahaan efek. huruf faktor yang secara signifikan memengaruhi risiko yang bersifat material antara lain penambahan lini bisnis baru yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan eferusahaan efek. huruf penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan dilakukan antara lain jika terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko perusahaan efek yang bersifat materialeksposur untuk setiap jenis risiko. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksudyang dimaksud dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola perusahaan. cukup jelas. unit kerja dimaksud dapat digabung ataupun dipisah dengan unit manajemen risiko sesuai dengandiluar kegiatan lain yang diperkenankan dalambeserta ketentuan pelaksanaannyalakukan revisi laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan manajemen risiko atau memerintahkan perusahaan efek untuk menghentikan transaksi tertentu dikarenakan tingginya risiko perusahaan efek. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. konsumen. masyarakat. sektor jasa keuangan. perlindu, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, perlu mendorong perlindungan konsumen sektor jasa keuangan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan, bahwa saat ini sektor jasa keuangan yang dalam perkembangannya semakin kompleks dan dinamis, memerlukan penguatan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan, bahwa untuk menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang kompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruflembaga jasa keuanganpunk wajib mendokumentasikan pelaksanaan perancangan produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada punk wajib melakukan pengujian produk dan atau layanan baru. pengujian produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan konsumen. dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada berpotensi merugikan konsumen, punk wajib melakukan peninjauan ulang produk dan atau layanan dimaksud. punk wajib mendokumentasikan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk: produk dan atau layanan untuk pelaksanaan program pemerintah atau otoritas, dan atau produk dan atau layanan pada lembaga keuangan mikro. punk wajib memiliki pedoman penetapan harga dan atau biaya produk dan atau layanan. bagian keempat penyediaan informasi produk dan layanan punk wajib menyediakan informasi mengenai produk dan atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan konsumen. punk wajib menggunakan istilah, frasa, dan atau kalimat yang sederhana dalam bahasa indonesia dan mudah dimengerti oleh konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan atau layanan. punk wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada punk dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada dalam hal produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada akan digunakan oleh calon konsumen dan atau konsumen negara asing, dokumen mengenai produk dan atau layanan menggunakan bahasa indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. punk wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan atau layanan yang dibuat dengan memuat: informasi terkait: nama dan jenis produk dan atau layanan, nama penerbit, fitur utama, manfaat: risiko, persyaratan dan tata cara, biaya, dan informasi tambahan, dan simulasi dan atau data historis dalam hal produk dan atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan atau pengelolaan dana. ringkasan informasi produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (dua) versi: versi umum, dan versi personal. kewajiban penyediaan ringkasan informasi produk dan atau layananan atau digunakan secara berulang oleh konsumen. (4y dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai ringkasan informasi produk dan atau layanan atau yang setara dengan ringkasan informasi produk atas suatu produk dan atau layanan, punk wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing masing produk dan atau layanan. bagian kelima penyampaian informasi produk dan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan pada saat: melakukan kegiatan pemasaran, dan sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon konsumen. punk wajib mendokumentasikan informasi sebagaimana dimaksud pada punk wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan atau layanan versi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada calon konsumen sebelum calon konsumen memutuskan menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia punk. punk wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada calon konsumen sebelum penandatanganan perjanjian. dalam hal produk dan atau layanan yang bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas pegawai atau pekerja, punk menyampaikan ringkasan informasi produk dan atau layanan kepada calon konsumen atau pemberi kerja. penyampaian ringkasan informasi produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan metode: tatap muka, dan atau tanpa tatap muka. teknis penyampaian ringkasan informasi produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: media cetak, media elektronik, dan atau cc. sarana komunikasi pribadipunk, masing masing punk pemilik produk dan atau layanan hasil aktivitas kerja sama wajib bertanggung jawab atas penyampaian dan penjelasan masing masing ringkasan informasi produk dan atau layanan kepada calon konsumen. punk wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas ringkasan informasi produk dan atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud pada konfirmasi pemahamketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi untuk pemasaran dan ringkasan informasi produk dan atau layanan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. punk wajib menyampaikan informasi kepada calon konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan atau layanan. dalam hal punkunk wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam pemasaran produk dan layanan punk wajib mencantumkan dan atau menyebutk: nama dan atau logo punk, dan pernyataan bahwa punk berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal pemasarorang perorangan dimaksud wajib menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan pada penawaran dan promosi produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada logo otoritas jasa keuangan tidak dicantumkan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf dan punk dilarang menawarkan produk dan atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon konsumen dan atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. punk wajibkesesuaian sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan klasifikasi calon konsumen yang ditetapkan oleh punk dengan mempertimbangkan: latar belakang calon konsumen, pekerjaan calon konsumen, keuangan calon konsumen, maksud dan tujuan menggunakan produk dan atau layanan dari punk, dan atau informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon konsumen. punk wajib mendokumentasikan penilaidan atau layanan punk, punk wajib menyediakan pilihan produk dan atau layanan hasil aktivitas kerja sama model bisnis referensi dari paling sedikit (dua) punk, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. punk dilarang memaksa calon konsumen untuk membeli produk dan atau layanan hasil aktivitas kerja sama hanya dengan salah satu punk sebagaimana dimaksud pada punk pemilik produk dan atau layanan hasil aktivitas kerja sama sebagaimana dimaksud pada wajib bertanggung jawab atas produk dan atau layanan yang telah dipilih oleh konsumen. punk dilarang melakukan penawaran produk dan atau layanan kepada calon konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan calon konsumen. punk dilarang mewajibkan persetujuan penawaran produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan atau layanan. dalam hal calon konsumen dan atau konsumen menarik persetujuan atas penawaran produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, punk wajib menghentikan penawaran produk dan atau layanan. punk yang melakukan penawaran produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon konsumen atau konsumen wajib memenuhi: komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari senin sampai dengan sabtu luar hari libur nasional dari pukul waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen, menginformasikan nama punk dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan atau layanan dari punk, dan cc. menginformasikan sumber data dan atau informasi pribadi calon konsumen yang diperoleh punk, dalam hal punk mendapatkan data dan atau informasi pribadi calon konsumen dari pihak lain. punk wajib melakukan perekaman suara dan atau video dalam melakukan penawaran produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon konsumen yang menggunakan suara dan atau video. perekaman untuk penawaran produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal calon konsumen menyetujui penawaran produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi sebagaimana dimaksud pada punk wajib mendokumentasikan rekaman penawaran produk dan atau layanan. dalam hal konsumen menggunakan produk dan atau layanan, punk wajib memberikan akses kepada konsumen terhadap hasil rekaman suara dan atau video yang dilakukan untuk penawaran melalui sarana komunikasi pribadi calon konsumen yang menggunakan suara dan atau video. punk wajib menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon konsumen dan atau konsumen. ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran produk dan atau layanan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian ketujuh penyusunan perjanjian terkait produk dan layanan dalam menyusun perjanjian produk dan atau layanan, punk dilarang menyalahgunakan keadaan calon konsumen dan atau konsumen. punk wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas klausul perjanjian sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian. punk memberikan waktu yang cukup kepada calon konsumen untuk memahami klausul perjanjian yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada konfirmasi pemahaman klausul perjanjidalam hal punk menggunakan perjanjian baku, punk wajib menyusun perjanjian baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk elektronik. punk wajib memberikan akses kepada konsumen untuk memperoleh dan atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada punk dilarang mencantumkan klausul dalam perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi eksepsi. klausul eksonerasi eksepsi sebagaimana dimaksud pada berisi: menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban punk kepada konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada punkketentuan peraturan perundang undangan, cc. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika punk menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab punk, memberi hak kepada punkatau layanan, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada punk, menyatakan bahwa punk dapat, menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh punk terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf setelah perjanjian ditandatangani oleh konsumen, memberikan kewenangan bagi punk untuk menghindari atau membatasi pemberlakuan suatu klausul: menyatakan bahwa punk memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak,dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan atau layanan punk yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen sektor jasa keuangan.direksi bagi punk atau organ yang setara dengan direksi pada badan hukum,,menyatakan bahwa punk membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaian pegawai dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan punk, membatasi hak konsumen untuk menggugat punk jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian, dan atau il. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian. dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan atau layanan dari punk, punk wajib menginformasikan kepada konsumedan atau layanan dari punk. dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait perubahan atas produk dan atau layanan, jangka waktu pemberitahuan perubahan mengikuti ketentuan atas produk dan atau layanan yang berlaku. kewajiban jangka waktu menginformasikanhargaenium perjanjian. dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuandalam hal punk melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan atau hak kepada konsumen, punk wajib: memberitahukan perubahan kepada konsumen, mengonfirmasi persetujuan atau penolakan konsumen, dan cc. menuangkan konfirmasi konsumen dalam bentuk dokumen, dan atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. perubahan sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan dan dikonfirmasikredit atau pembiayaan dari punk. kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasikewajiban, pengurangan manfaat, dan hakdendum perjanjian. dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasipunk wajib memberikan masa jeda bagi konsumen sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan atau layanan yang: memiliki jangka waktu yang panjang, dan atau bersifat kompleks. jangka waktu pemberian masa jeda atas suatu produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada paling kurang (dua) hari kerja sejak konsumen menyetujui perjanjian. dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai pemberian masa jeda atas suatu produk dan atau layanan, punk mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing masing produk dan atau layanan. kewajiban pemberian masa jedaigunakan secara berulang oleh konsumen, bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas yang diperoleh konsumen, atau yang telah diberikan waktu yang cukup kepada calon konsumen sebagaimana dimaksud dalam paling kurang (dua) hari kerjainvestasi, punk mengembalikan paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk dan atau layanandari konsumenpinjaman, punk menerima paling sedikit sejumlah nilai yang telah diberikan kepada konsumen ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya administrasi. dalam hal konsumen melakukan pembatalan perjanjian pada masa jeda sebagaimana dimaksud pada dan punk dilarang membebankan biaya penalti dan atau sanksi kepada konsumen. dalam hal punk melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, punk wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada wajib: dimuat dalam perjanjian kredit atau pembiayaan, dan diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen. punk wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. bagian kedelapan pemberian layanan atas penggunaan produk dan layanan punk wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen sebagaimana diatur dalam punk mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penyediaan layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia. punk wajib menjaga keamanan dana dan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab punk. punk wajib memberikan tanda bukti kepemilikan dan atau akses untuk memperoleh dan atau mencetakantara punk dan konsumen. punk wajib memberikan laporan kepada konsumen tentang posisi saldo dan mutasi dana, aset, atau kewajiban konsumen secara akurat, benar, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian antara punk dan konsumen. punk wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian antara punk dan konsumen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi dan atau pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan layanan atas penggunaan produk dan atau layanan. bagian kesembilan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan punk dilarang mengenakan biaya kepada konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur layanan pengaduan. ketentuan mengenai layanan pengaduan dilaksanakandalam hal layanan pengaduan konsumen oleh punk tidak tercapai kesepakatsektor jasa keuangan luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui (satu) laps sektor jasa keuangan. ketentuan mengenai laps sektor jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laps sektor jasa keuangan. bagian kesepuluh penilaian sendiri punk wajib melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. punsetiap (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal september tahun berjalan. dalam hal tanggal september sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari sabtu, hari minggu atau hari libur, laporan penilaian disampaikan pada (satu) hari kerja berikutnya. penyampaian laporan penilaian sendiriotoritas jasa keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, penyampaian laporan penilaian sendiripenilaian sendiri ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kesebelas sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan pelaporan punklembaga pembiayaan ekspor indonesia,perusahaan modal ventura, dan perusahaan penjaminan. pegadaian swasta, lembaga keuangan mikro,peringatan tertulis. bagian keduabelas sanksi administratif selain denda keterlambatan pelaporan punk dan atau pihakiii infrastruktur perlindungan konsumen dan masyarakat bagian kesatu fungsi atau unit perlindungan konsumen punk wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain. penangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penangkapan fungsi atau unit pada masing masing punk. dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai penangkapan fungsi atau unit, punk dapat melakukan penangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan. penangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada pegawai. dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada punk mempertimbangkan: jumlah aset, jumlah kantor, cc. jumlah dan kompleksitas produk dan atau layanan, jumlah klasifikasi konsumen, dan atau jumlah sumber daya manusia punk. fungsi atau unit perlindungan konsumen memiliki tugas paling sedikit: bagi punk yang berstatus sebagai kantor cabang dari punk yang berkedudukan luar negeri. pegawai adalah semua tenaga kerja yang memperoleh upah dan atau gaji dari punk. perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan menerapkan prinsip: edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, cc.dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. bab ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan bagian kesatu umum punk sebagaimana dimaksud dalam angka terdiri atas:: perusahaan reasuransi: perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pegadaian pemerintah, memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai punk mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, mengoordinasikan proses perencanaan danberkoordinasi dengan unit terkait untuk pemantauan dan evaluasi atasmelaporkan kepada direksi mengenai implementasi perlindungan konsumen dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan perlindungan konsumen dan masyarakat, dan mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan sektor jasa keuangan. bagian kedua organisasi dan pelaporan direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. punk wajib memiliki mekanisme pelaporan kepada direksi untuk pemenuhan kepatuhan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. bagian ketiga sanksi administratif punk dan atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan konsumen dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang disediakan oleh otoritas jasa keuanganetentuan mengenai layanan konsumen dan masyarakat oleh otoritas jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengpembelaan hukum oleh otoritas jasa keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada punk untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, dan atau mengajukan gugatan. dalam hal punk tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf punk dikenai sanksi sesuai dengan undang undang mengenai otoritas jasa keuangan. pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. gugatan perdata untuk perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan bukan atas permintaan konsumen. lembaga jasa keuangan dan atau pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan atau informasi yang disampaikan otoritas jasa keuangan untuk penilaian sebagaimana dimaksud dalam kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. lembaga jasa keuangan dan atau pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangangawasan dan pembinaan oleh otoritas jasa keuangan otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan market conduct sebagai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat, dengan cara: pengawasan tidak langsung, dan atau pengawasan langsung. untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan berwenang: melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan, meminta punk untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. punk wajib melaksanakan permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan melaksanakan tindak lanjut atas tindakan lain yang dihasilkan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf punkotoritas jasa keuangan dapat melakukan pembinaan kepada punk berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada punk ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab vii koordinasi otoritas jasa keuangan dan masyarakat. bab viii ketentuan lain lain kewajiban memiliki fungsi atau unit sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku (enam) bulan setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. kewajiban pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan literasi keuangan dikecualikan untuk perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dana pensiun pemberi kerja, dan lembaga keuangan mikro. bab ketentuan peralihan pencantuman dan atau penyebutan pernyataan bahwa punk terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuang yang telah digunakan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini tetap dapat digunakan sampai dengan: semua peraturan pelaksana dariketentuan pelaksana yang mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuanganmengenai kerahasiaan data dan keamanan data dan atau informasi pribadi konsumenuntuk lembaga keuangan mikro, peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku (limagadaian swasta, perusahaan penjaminan, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, dan atau, berdasarkan peraturan perundang undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. bagian kedua perilaku dasar punk punk wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. punk dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada konsumen. punk memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan atau konsumen. untuk memastikan adanya itikad baik calon konsumen dan atau konsumen sebagaimana dimaksud pada punk melakukan tindakan meliputimeminta calon konsumen dan atau konsumen menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan atau dokumen yang diberikan kepada punk, dan atau & melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. terhadap konsumen, selain dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada punk melakukan tindakan yang meliputi: meminta konsumen memenuhi kesepakatan antara konsumen dan punk, dan atau meminta konsumen menaati ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. punk wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas: desain produk dan atau layanan, penyediaan informasi produk dan atau layanan, cc. penyampaian informasi produk dan atau layanan, pemasaran produk dan atau layanan, penyusunan perjanjian terkait produk dan atau layanan, pemberian layanan atas penggunaan produk dan atau layanan, dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan atau layanan. kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada memuat: kesetaraan akses kepada setiap konsumen, layanan khusus terkait konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia, cc. perlindungan aset konsumen, perlindungan data dan atau informasi konsumen, informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh konsumen, dan mekanisme penggunaan data dan atau informasi pribadi konsumen. punk wajib mencega dari perilaku: memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan atauberakibat merugikan konsumen. punk wajib memiliki dan menerapkan kode etik perlindungan konsumen dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing masing punk. punk wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian,, yang dilakukan ole. dalam hal punk dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh konsumen, punk tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul. bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada dapat disepakati oleh konsumen dan punk. tindak lanjut otoritas jasa keuangan dalam proses pembuktian layanan konsumen. punk wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai program tahunan. ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan literasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai peningkatan literasi keuangan sektor jasa keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat. punk berhak mendapatkan informasi dan atau dokumen yang benar dan akurat dari calon konsumen dan atau konsumen. punk dilarang: memberikan data dan atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain, mengharuskan konsumen setuju untuk membagikan data dan atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan atau layanan, cc. menggunakan data dan atau informasi pribadi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan atau layanan, menggunakan data dan atau informasi pribadi calon konsumen yang permohonan penggunaan produk dan atau layanan ditolak oleh punk, dan atau menggunakan data dan atau informasi pribadi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan atau layanan. data dan atau informasi pribadi sebagaimana dimaksud pada mencakup: perseorangan nama, nomor induk kependudukan, alamat: tanggal lahir dan atau umur, nomor telepon, nama ibu kandung, dan atau data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada punk. korporasi nama, alamat: nomor telepon, susunan direksi dan dewan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk paspor izin tinggal, susunan pemegang saham, dan atau data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada punk. larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam kondisi: konsumen memberikan persetujuan, dan atau diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. punk wajib menjelaskan secara tertulis dan atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan konsumen terkait dengan pemberian data dan atau informasi pribadi konsumen. dalam hal punk menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan atau informasi pribadi konsumen, punk wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan atau informasi pribadi konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan atau keamanan secara berkala. dalam hal punkunk akan menggunakan data dan atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, punk wajib: memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuantertentu, termasuk punk, dan memberitahukan konsumen mengenai sumber data dan atau informasi pribadi yang diperoleh punk. penarikan persetujuan dan atau perubahan sebagian persetujuan pemberian data dan atau informasi pribadi konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara tertulis atau elektronik oleh konsumen. bagian ketiga desain produk dan layanan punk wajib melakukan perancangan produk dan atau layanan yang sesuai dengan target konsumen. perancangan produk dan atau layanan sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan: kebutuhan dan kemampuan target konsumen, dan kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target konsumen.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. konsumen. masyarakat. sektor jasa keuangan. perlindungumum undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk)untuk melindungi konsumen dan masyarakat tersebut, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan konsumen, serta melakukan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam dan ojk. untuk menindaklanjuti kewenangan dalam ojk dimaksud, otoritas jasa keuangan telah mengatur ketentuan perlindungan konsumendimaksudunk mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. namun demikian, menyikapi perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat, kompleks dan dinamis sektor jasa keuangan, upaya penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat dan penyelarasan regulasi dan kebijakan baru sektor jasa keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat yang efektif, menjaga kepercayaan konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, maka dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini diatur bahwa punk harus memenuhi prinsip prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan atau layanan,serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. pemenuhan prinsip prinsip tersebut dilakukan dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan atas penggunaan produk dan atau layanan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen. sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan pembentukan atas peraturan otoritas jasa keuangan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan ini. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan edukasi yang memadai adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif antara lain mengenai peran punk dalam memberikan: pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, karakteristik sektor jasa keuangan, produk, dan atau layanannya, ringkasan informasi produk dan atau layanan dibuat secara tertulis dalam bentuk cetak dan atau elektronik. huruf angka yang dimaksud dengan nama produk dan atau layanan merupakan sebutan yang digunakan oleh punk untuk menggambarkan produk dan atau layanan. yang dimaksud dengan jenis produk dan atau layanan merupakan pengklasifikasian untuk mengelompokkan produk dan atau layanan yang digunakan oleh punk sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. angka yang dimaksud dengan nama penerbit merupakan nama dari punk yang telah menerbitkan produk dan atau layanan tersebut. angka yang dimaksud dengan fitur utama merupakan data yang menjelaskan mengenai karakteristik produk dan atau layanan. angka yang dimaksud dengan manfaat merupakan sesuatu yang menguntungkan yang diperoleh dari pembelian suatu produk dan atau pemanfaatan suatu layanan termasuk metode, pemberian manfaat, dan metode perhitungan manfaat berupa bunga atau bagi hasil. angka yang dimaksud dengan risiko merupakan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang terjadi dalam pemilikan, penggunaan dan atau pemanfaatan produk dan atau layanan. angka yang dimaksud dengan persyaratan dan tata cara merupakan mekanisme dan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam menggunakan, membeli atau memanfaatkan produk dan atau layanan. informasi yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut: dokumen yang harus dipersiapkan konsumen, termasuk menyampaikan kewajiban konsumen menyediakan informasi dan atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika konsumen tidak menyampaikan informasi dan atau data yang sebenarnya, dan tata cara yang dapat ditempuh dalam hal terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan atau pemanfaatan layanan. angka yang dimaksud dengan biaya merupakan segala sesuatu pembebanan secara finansial kepada konsumen antara lain biaya pembukaan, biaya bunga, biaya asuransi, biaya provisi atau komisi, denda, dan penalti. jenis biaya yang tidak dapat ditetapkan besarannya awal diberikan keterangan estimasi atau dasar estimasi yang digunakan berikut penjelasan. angka yang dimaksud dengan informasi tambahan merupakan informasi yang dapat diberikan selain informasi atas, namun masih relevan dengan tujuan dari ringkasan informasi produk dan atau layanan. huruf yang dimaksud dengan simulasi merupakan ilustrasi percontohan yang berdasarkan karakteristik produk dan atau layanan beserta kondisi yang memengaruhinya dengan menggunakan perhitungan tertentu. simulasi yang diberikan dapat menggunakan beberapa skenario perhitungan yaitu perhitungan terbaik, perhitungan standar, dan perhitungan terburuk. samping itu, dapat diungkapkan kinerja sebelumnya. yang dimaksud dengan data historis merupakan deskripsi kinerja historis tahunan dalam jangka waktu minimal (lima) tahun terakhir. contoh: simulasi dan atau data historis dalam produk dan atau layanan: deposito punk menyediakan simulasi penghitungan produk deposito antara lain terdiri dari jumlah uang yang akan didepositokan, jangka waktu, tingkat suku bunga, pajak, dan hasil penghitungan. produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi padi) punk menyediakan simulasi penghitungan produk asuransi unit link antara lain memuat manfaat yang diterima, nominal premi yang dibayarkan sampai dengan jangka waktu penanggulangan, dan simulasi investasi. produk reksa dana punk menyediakan data historis antara lain pergerakan nilai aktiva bersih atau unit selama kurun waktu (lima) tahun belakang, kinerja historis reksa dana untuk periode (satu) bulan, (tiga) bulan, sejak awal tahun (year to date), (satu) tahun, serta kinerja per tahun (annual performance) untuk periode (tiga) tahun, (lima) tahun dan sejak tanggal emisi (since inception) yang disajikan dalam kurun waktu minimal (lima) tahun terakhir dalam bentuk grafik. yang dimaksud dengan ringkasan informasi produk dan atau layanan adalah dokumen atau sarana lain yang memuat karakteristik dan informasi penting atau utama mengenai produk dan atau layanan. yang dimaksud dengan ringkasan informasi produk dan atau layanan versi umum adalah ringkasan informasi produk dan atau layanan yang tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon konsumen dalam bentuk cetak maupun elektronik. yang dimaksud dengan ringkasan informasi produk dan atau layanan versi personal adalah ringkasan informasi produk dan atau layanan yang spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon konsumen tertentu dalam bentuk cetak maupun elektronik. huruf contoh:: produk dan atau layanan yang digunakan secara berulang antara lain: konsumen yang telah memiliki produk kredit pemilikan rumah kpr) bank umum mengajukan penambahan plafon atau kpr bank umum konsumen yang telah membeli produk reksa dana pendapatan tetap dari perusahaan dan ingin membeli kembali produk reksa dana pendapatan tetap dari perusahaan konsumen melakukan top premi, pembelian renewal produk asuransi yang sama. ringkasan informasi produk dan atau layanan atau yang setara dengan ringkasan informasi produk dan atau layanan dimaksud telah memenuhi unsur unsur informasi pada ringkasan informasi produk dan atau layanan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon konsumen mencakup pula konfirmasi persetujuan atau otorisasi dari konsumen. penandatanganan yang dimaksud dapat dilakukan melalui media elektronik maupun dalam bentuk tanda tangan basah. perjanjian yang dimaksud termasuk akad. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh produk dan atau layanan yang bersifat kumpulan: antara lain asuransi kumpulan dan dana pensiun pemberi kerja. yang dimaksud dengan calon konsumen adalah calon tertanggung, calon peserta, atau calon pemegang polis. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penyampaian ringkasan informasi produk dan atau layanan yang disampaikan melalui media elektronik antara lain dalam bentuk aplikasi, perangkat, media alat bantu penyampaian secara digital, ataupun situs berbasis web. huruf yang dimaksud dengan sarana komunikasi pribadi calon konsumen adalah sarana komunikasi yang bersifat personal antara lain telepon, telepon seluler, surat elektronik, short message service, voicemail, video call, dan aplikasi pesan instan. yang dimaksud referensi untuk produk punk adalah punk berperan mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk dan atau layanan punk lain yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk dari punk yang bersangkutan kepada calon konsumen. penyampaian dan penjelasan ringkasan informasi produk dan atau layanan untuk model bisnis referensi untuk produk punk dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan sektor jasa keuangan. contoh: kpr yang disertai penawaran asuransi kebakaran terhadap rumah dan asuransi jiwa terhadap konsumen. konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon konsumen. contoh: media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah rekaman. cukup jelas. cukup jelas. contoh kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: calon konsumen tabungan yang setelah dilakukan due diligence ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uangterlibat tindak pidana pendanaan terorismeunk tidak diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan berizin adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pernyataan efektif, atau tercatat dari otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. contoh: menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon konsumen dan atau masyarakat dalam konteks penawaran produk dan atau layanan antara lain calon konsumen membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan rumah sakit dan pada saat yang bersamaan punk memberikan penawaran kredit atau pembiayaan dengan tidak mempertimbangkan kemampuan calon konsumen untuk membayar. contoh: pemberian kpr diperlukan kesesuaian dengan kemampuan konsumen dalam membayar cicilan dan terdapat kebutuhan konsumen untuk pemilikan rumah. pemberian tabungan berjangka dengan memperhatikan kemampuan konsumen dalam menyetorkan sejumlah dana dan terdapat kebutuhan konsumen, seperti untuk pendidikan anak. pemberian produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pemegang polis atau tertanggung. huruf contoh: latar belakang calon konsumen antara lain pendidikan, usia, status keluarga, dan kebutuhan khusus yang dimiliki (jika ada). huruf contoh: pekerjaan calon konsumen antara lain jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. huruf contoh: keuangan calon konsumen antara lain penghasilan dan atau pengeluaran. huruf contoh: maksud dan tujuan menggunakan produk dan atau layanan dari punk antara lain modal kerja, investasi, dan untuk dana pendidikan. huruf contoh: informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon konsumen antara lain riw kesehatan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bertanggung jawab atas produk dan atau layanan yang telah dipilih oleh konsumen antara lain kerja sama dalam melakukan pemasaran produk asuransi melalui bancassurance. perusahaan asuransi bertanggung jawab atas risiko produk asuransi yang ditawarkan bank umum dan bank umum bertanggung jawab atas risiko produk perbankan yang diterbitkan. persetujuan calon konsumen diperoleh sebelum punk menghubungi calon konsumen atau pada saat sebelum menawarkan produk dan atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perekaman suara dan atau video adalah kegiatan perekaman yang dilakukan semua proses penawaran produk dan atau layanan dengan menggunakan paling kurang alat elektronik yang dapat merekam suara dan atau video. sarana komunikasi pribadi calon konsumen yang menggunakan suara dan atau video antara lain telepon, telepon seluler, dan video call. cukup jelas. yang dimaksud dengan menyetujui penawaran adalah calon konsumen memutuskan menggunakan produk dan atau layanan yang ditawarkan oleh punk. cukup jelas. yang dimaksud dengan benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon konsumen dan atau konsumen adalah keadaan konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan, atau pribadi direksi, dewan komisaris, pegawai, dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili punk dengan kepentingan konsumen dalam memperoleh pada proses penawaran. contoh: penyampaian informasi terkait benturan kepentingan antara lain pengungkapan adanya komisi bagi pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili punk yang melekat pada produk dan atau layanan dan atau dilangsungkan kepada konsumen. cukup jelas. contoh: penyalahgunaan keadaan calon konsumen dan atau konsumen dalam konteks penyusunan perjanjian antara lain calon konsumen memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sehingga membutuhkan kredit dari bank umum. keadaan tersebut dimanfaatkan oleh bank umum dengan menambahkan persyaratan perjanjian yang tidak sesuai dengan kemampuan calon konsumen dan meminta calon konsumen untuk segera menandatangani perjanjian. konfirmasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai pemahaman calon konsumen atas klausul perjanjian meliputi rincian biaya, manfaat, risiko serta hak dan kewajiban. yang dimaksud dengan hak dan kewajiban antara lain: mekanisme layanan pengaduan, pemahaman kepada konsumen mengenai produk dan atau layanan manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan konsumen punk pada saat pemasaran sampai dengan penyelesaian pengaduan, dan penguatan infrastruktur untuk kegiatan edukasi yang dapat menjangkau berbagai segmentasi konsumen dan masyarakat maupun wilayah. huruf yang dimaksud dengan keterbukaan dan transparansi informasi adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai produk dan atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan atau layanan digunakan oleh konsumen termasuk penyampaian data dan atau informasi yang akurat, serta penjelasan mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul akibat sebab sebab tertentu. huruf yang dimaksud dengan perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dari punk dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen antara lain: memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan konsumen sebelum menawarkan produk dan atau layanan kepada konsumen, dan meletakkan pencegahan lahirnya konflik kepentingan antara punk dan konsumen sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan punk contohnya pemasaran produk dan atau layanan kepada konsumen dengan tidak menjadikan capaian target penjualan sebagai tujuan utama, akan tetapi memastikan terlaksananya aktivitas penyampaian detail informasi produk dan atau layanan kepada konsumen, dan penanganan pengaduan tidak dilakukan oleh pegawai atau hak konsumen untuk dapat mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan penalti atau biaya yang berupa sanksi jika dalam masa jeda (cooling off period): penalti pelunasan dipercepat, dan mendapatkan laporan posisi simpanan atau pinjaman atau dana konsumen. pemberian waktu yang cukup disesuaikan dengan kebijakan masing masing punk dan karakteristik produk dan atau layanan. contoh: dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti antara lain: tulisan konfirmasi atas pemahaman calon konsumen yang dapat dituangkan dalam satu dokumen perjanjian atau media lain: atau rekaman, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah kontrak antara punk dan konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh punk untuk disepakati bersama konsumen. yang dimaksud berbentuk elektronik termasuk berbentuk digital. cukup jelas. yang dimaksud dengan klausul eksonerasi eksepsi yaitu klausul yang isinya menambah hak dan atau mengurangi kewajiban punk, atau mengurangi hak dan atau menambah kewajiban konsumen. huruf contoh klausul pengalihan tanggung jawab atau kewajiban punk kepada konsumen: konsumen membebaskan punk dari tanggung jawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apa pun yang mungkin timbul dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh konsumencukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh punk untuk mengurangi kegunaan produk dan atau layanan: punk melakukan perubahan nilai proteksi (coverage) pertanggungan asuransi. huruf pemberian kuasa yang dimaksud harus dibuat terpisah dari perjanjian baku dan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan termasuk yang mengakibatkan munculnya aturanontoh pemberitahuan kepada konsumen antara lain pengumuman melalui laman (website) punk, surat elektronik, dan surat secara langsung kepada konsumen. cukup jelas. huruf contoh ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas antara lain biaya premi asuransi untuk sektor pertanian yang ditetapkan pemerintah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelashuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud mengonfirmasi persetujuan atau penolakan konsumen adalah perubahan tersebut 9a dikonfirmasikan secara pribadi kepada konsumen untuk mendapatkan persetujuan dari konsumen. huruf contoh sarana lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti: telepon, telepon seluler, atau video call yang direkam, dan atau surat elektronik yang disampaikan kepada konsumen. cukup jelas. huruf contoh ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas antara lain suku bunga kredit usaha rakyat yang ditetapkan pemerintah. huruf contoh acuan penetapan kewajiban antara lain suku bunga dasar yang ditetapkan otoritas. huruf contoh: terkait dengan kredit korporasi yang penetapan kewajiban, manfaat, dan hak dilakukan melalui proses negosiasimasa jeda diberikan punk kepada konsumen untuk mempelajari kembali dokumen perjanjian untuk tetap melaksanakan atau membatalkan perjanjian. huruf yang dimaksud dengan produk dan atau layanan yang memiliki jangka waktu panjang adalah produk dan atau layanan yang diperjanjikan jangka waktunya lebih dari (satu) tahun antara lain seperti asuransi jiwa jangka panjang dan dana pensiun. huruf yang dimaksud dengan produk dan atau layanan yang bersifat kompleks dapat berupa produk derivatif atau produk yang mengombinasikan (dua) produk keuangan seperti unit link ataupun produk dan atau layanan hasil aktivitas kerja sama. contoh menyetujui perjanjian antara lain persetujuan perjanjian melalui metode telemarketing, persetujuan melalui media elektronik (laman, telepon, aplikasi), atau menandatangani perjanjian. ketentuan yang berlaku pada masing masing produk dan atau layanan termasuk mekanisme dan jangka waktu pemberian masa jeda. huruf contoh produk dan atau layanan yang digunakan secara berulang oleh konsumen antara lain: konsumen mengajukan permohonan produk dana pensiun punk kemudian berhenti menggunakan layanan dan setelah jangka waktu tertentu, konsumen mengajukan permohonan produk dana pensiun kembali punk yang memiliki fitur dan manfaat yang sama, atau konsumen melakukan pembelian renewal produk asuransi. huruf contoh bersifat kumpulan antara lain asuransi kumpulan dan dana pensiun pemberi kerja. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengalihan hak tagih kepada pihak lain adalah perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum perdata dan untuk pengalihan produk syariah, memerhatikan pemenuhan prinsip prinsip syariah. huruf cukup jelas. huruf pemberitahuan kepada konsumen dilakukan melalui sarana korespondensi yang disepakati antara konsumen dan punk. pemberitahuan kepada konsumen termasuk menginformasikan nilai dari hak tagih yang dialihkan. yang dimaksud dengan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen adalah pengalihan hak tagih kepada pihak lain tidak mengakibatkan penambahan biaya, perubahan manfaat, risiko, hak dan kewajiban yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit atau pembiayaan dengan punk. yang dimaksud dengan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen adalah pemberian akses penggunaan produk dan atau layanan yang sama terhadap konsumen yang memiliki klasifikasi yang sama. layanan khusus kepada konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia antara lain: memberikan formulir yang menggunakan huruf braille, penyedia layanan menyediakan fitur aplikasi dengan memperhatikan penyandang disabilitas, menyediakan jalur landai, adanya antrian prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, menyediakan pegawai terlatih untuk melayani penyandang disabilitas dan lanjut usia, adanya atm khusus penyandang disabilitas, atau menyediakan media informasi yang memperhatikan konsumen penyandang disabilitas, yang memudahkan para penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh produk dan atau layanan. yang dimaksu, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyandang disabilitas. yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang dengan usia (enam puluh) tahun atau lebih. cukup jelas. 2g. yang dimaksud dengan tanda bukti dapat berbentuk elektronik. tanda bukti kepemilikan produk dan atau pemanfaatan layanan antara lain polis asuransi, billet deposito, confirmation letter reksa dana, salinan perjanjian kredit, atau salinan perjanjian pembiayaan. cukup jelas. contoh instruksi konsumen antara lain kuasa pemotongan dana untuk investasi reksa dana sesuai persetujuan konsumen, permintaan pemindahbukuan, jual atau beli saham sesuai instruksi konsumen. yang dimaksud dengan kapasitas yang memadai adalah pemahaman atas kompleksitas produk dan atau layanan serta klasifikasi konsumen. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengadilan termasuk pengadilan agamaadalahluarcukup jelas. yang dimaksud dengan fungsi atau unit adalah fungsi atau unit perlindungan konsumen dan masyarakat luar fungsi atau unit literasi keuangan, fungsi atau unit inklusi keuangan dan fungsi atau unit layanan pengaduan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh punk menghindari benturan kepentingan antara lain pegawai pemasaran yang merangkap menangani pengaduan dan terlibat dalam pengaduan oleh konsumen, tidak diperbolehkan menangani pengaduan tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mekanisme pelaporan antara lain prosedur dan atau sistem. cukup jelas. cukup jelas. informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya meliputi: sektor perbankan antara lain tabungan, safe deposit box, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kelembagaan, dan perizinan bank, sektor industri keuangan non bank antara lain asuransi jiwa, asuransi umum, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan sektor pasar modal antara lain obligasi, saham, sukuk, reksa dana, kelembagaan, dan perizinan pasar modal. yang dimaksud dengan informasi lainnya antara lain informasi yang terkait dengan sistem dan informasi yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan serta informasi yang terkait dengan investasi ilegal. cukup jelas. pemimpin kantor punk yang memiliki kaitan dengan pengaduan dari konsumen. huruf yang dimaksud dengan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas aset keuangan yang dikelola oleh punk, privasi, data dan atau informasi konsumen, serta menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui konsumen dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak hak konsumen dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh punk dan penyelesaian sengketa dengan biaya yang terjangkau berdasarkan peraturan perundang undangan antara lain penyelenggara layanan pendanaan bersamayang dimaksud dengan itikad baik punk: memberikan informasi secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan, menawarkan produk dan atau layanan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan konsumen, dan cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah itikad tidak baik berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangancukup jelas. yang dimaksud dengan pengawasan market conduct adalah pengawasan terhadap perilaku punk dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat. huruf pengawasan tidak langsung antara lain berupa pengawasan dini melalui penelitian penelaahan, analisis, dan evaluasi laporan punk. huruf pengawasan langsung antara lain berupa pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik, dan pemeriksaan khusus. huruf cukup jelas. huruf contoh: meminta punk untuk menghentikan kegiatannya antara lain otoritas jasa keuangan meminta punk untuk menghentikan iklan atau melakukan perubahan terhadap perjanjian baku. huruf contoh: melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain memanggil punk untuk membuat rencana tindak (action plan). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bentuk pembinaan kepada punk antara lain permintaan tindak lanjut atas pengawasanmelaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan antara lain kegiatan perekaman untuk pemasaran produk dan atau layanan. yang dimaksud dengan diskriminatif adalah membedakan perlakuan kepada konsumen antara lain berdasarkan warna kulit, suku, agama, dan golongan. cukup jelas. huruf contohantara lain dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian tempat tinggal konsumen dengan data pada identitas konsumen, apabila diperlukan dapat dilakukan survei yang memadai dan wawancara terhadap konsumen untuk meneliti dan meyakini kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen yang disampaikan oleh konsumen. huruf yang dimaksud dengan informasi dan atau dokumen yang benar adalah informasi dan atau dokumen yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. yang dimaksud dengan informasi dan atau dokumen yang akurat adalah informasi dan atau dokumen yang disampaikan secara tepat dan lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan. huruf yang dimaksud dengan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan antara lain melakukan verifikasi data calon konsumen dan atau konsumen yang diperlukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen dapat berupa (satu) kesatuan dokumen maupun beberapa dokumen yang terpisah. huruf cukup jelas. huruf contoh seperti antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan atau informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen. kode etik perlindungan konsumen dan masyarakat dapat menjadi bagian dari kode etik punk secara umum. cukup jelas. cukup jelas. contoh: bentuk tanggung jawab atas kerugian konsumen antara lain ganti rugi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada punk antara lain foto. huruf yang dimaksud dengan persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan secara tertulis atau persetujuan melalui media elektronik. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan teknologi informasi yang andal adalah teknologi informasi yang dapat memberikan layanan yang akurat dengan memastikan informasi input, proses, dan output yang terotorisasi, yang dilakukan secara aman, benar dan lengkap. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan target konsumen adalah calon konsumen dan atau konsumen yang merupakan sasaran punk dalam melakukan perancangan dan pengujian produk dan atau layanan. huruf kebutuhan dan kemampuan target konsumen diketahui dengan mempertimbangkan antara lain latar belakang dan pekerjaan target konsumen. huruf contoh: kesesuaian fitur, risiko, dan biaya dengan target konsumen antara lain kesesuaian penetapan harga produk dan atau layanan dengan kebutuhan dan kemampuan target konsumen. cukup jelas. pengujian produk dan atau layanan baru dilakukan terhadap produk dan atau layanan yang: ditawarkan oleh punk untuk pertama kali, dan merupakan pengembangan produk dan atau layanan yang sudah ada yang mengakibatkan adanya perubahan material atas produk dan atau layanan, antara lain penjualan produk dan atau layanan target konsumen baru. pengujian dapat dilakukan antara lain melalui survei, riset pemasaran dan atau uji coba secara terbatas atas produk dan atau layanan yang dimaksud. uji coba secara terbatas untuk perizinan atas produk dan atau layanan dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. potensi kerugian konsumen tidak termasuk risiko yang melekat pada produk dan atau layanan. contoh: risiko yang melekat pada produk dan atau layanan adalah risiko penurunan nilai yang timbul akibat kondisi pasar. aspek yang dinilai dalam pengujian antara lain: tujuan dari produk dan atau layanan, transparansi informasi produk dan atau layanan, kesesuaian pemasaran produk dan atau layanan dengan kebutuhan dan kemampuan target konsumen, dan kesesuaian penyusunan perjanjian bakuotoritas adalah bank indonesia dan otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. pedoman penetapan harga dan atau biaya produk dan atau layanan memuat antara lain biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dan atau layanan, keuntungan yang diharapkan, harga penawaran produk dan atau layanan kepada konsumen, dan biaya penalti atau biaya yang berupa sanksi. informasi mengenai produk dan atau layanan antara lain: manfaat yang dapat diperoleh, biaya yang harus dibayarkan, risiko yang mungkin harus ditanggung, hak yang dapat diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi, dan jenis akad yang dapat disepakati. contoh: risiko yang mungkin harus ditanggung antara lain risiko kerugian terhadap: transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank seperti transaksi valuta asing dapat berisiko nilai valuta asing menurun, penurunan harga saham yang dibeli (capital loss), dan cc. turunnya nilai investasi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi padi). bentuk informasi yang disediakan oleh punk dituangkan dalam dokumen atau sarana lain berbentuk elektronik antara lain ringkasan informasi produk dan atau layanan, leaflet, brosur, dan iklan. cukup jelas. yang dimaksud dapat dibaca secara jelas termasuk pula letak dari huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda tidak sulit terlihat atau dapat dibaca. cukup jelas..

mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. pemegang saham. informasiketerbukaan informasi pemegang saham tertentuketerbukaan informasi pemegang saham tertentu, peraturan mengenai keterbukaan informasi pemegang saham tertentupemegang saham terteninformasi pemegang saham tertentu. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud denganpenyampaian laporan direktur atau dewan komisaris perusahaan terbukapaling lambat (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagi setiap pihak yang memiliki (lima persen) atau lebih saham yang disetor dalam perusahaan terbuka. laporan sebagaimana dimaksud dalam dan paling sedikit meliputi: nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan, jumlah saham yang dibeli atau dijual: cc.danketerbukaan informasi pemegang saham tertentupemegang saham. informasi. keterbukpemegang saham tertentulakukan konversi peraturan nomor x.m. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor: kep pm tentang keterbukaan informasi pemegang saham tertentu tanggal januar ojk. lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dewan komisaris. direkpenyimpanan dan penyelesaian, perlu menyempurnakan peraturan mengenai direksi dan dewanafiliasi dari calon anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian, anggota direksi lain dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian, afiliasi dari anggota direksi laindan atau afiliasi dari anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaiembaga penyimpanan dan penyelesai:penyimpanan dan penyelesaian daripenyimpanan dan penyelesaian diangkat menjadi anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan rencana strategis calon anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang sejalan dengan visi dan misi lembaga penyimpanan dan penyelesaian. pengajuan namasebagaimana dimaksud pada untuk jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang lain.penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaiuntuk setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon anggota direksipenyimpanan dan penyelesailembaga penyimpanan dan penyelesaianpat mengajukan kembalipenyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaianireksi,penyimpanan dan penyelesaian dari otoritas jasa keuangan.manggilan rups lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk mengangkatngangkatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesairups untuk mengangkat anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian, calon anggota direksipenyimpanan dan penyelesaian. rups menyetujui dan menetapkan gaji dan manfaat lain bagi anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaiagian keenam larangan anggota direksi anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota direksi lain dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan atau anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian.adalah (tiga) tahun terhitung sejak rups pengangkatan anggota direksi lembaga penyimpanan dpenyimpanan dan penyelesaian diangkat, masa jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut berlaku selama sisa masa jabatatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam hal anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaisampai dengan dalam hal terdapat jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang lowong, berlaku ketentuan sebagai berikut: jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian dimaksud lowong, danpenyimpanan dan penyelesaian. rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disingkat rups, adalah organ lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian bagian kesatu keanggotaan direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib mempunyai paling sedikit (dua) orang anggota direksi. satu antara anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib ditetapkan sebagai direktur utama lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian selain direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang paling sedikit bertanggung jawab terhadap (satu) atau lebih kegiatan sebagai berikut: penyelesaian, jasa kustodian,wajib segera mengajukan calon anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang akan mengisi jabatan lowong kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal terjadi: jabatan direktur utama lembaga penyimpanan dan penyelesaian lowong, salah satu anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib ditunjuk berdasarkan keputusanlihkan kepada anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang lain sampai dengan diangkatnya pengganti setelah mendapat persetujuan dewan komisaris, dan penunjukan sementara direktur utama lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau pengalihan tugas dan wewenang anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib dilaporkan oleh direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian yang lowong sebagaimana ditentukandan atau pengisian anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian yang lowong atau dalam hal adanya pengunduran diri anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaianpenyimpanan dan penyelesaian. dalam pengisian jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang lowong dan atau diperlukannya tambahan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut: pengisian dan atau penambahan anggota direksiireksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ada, dan penambahan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaimasa jabatan anggota direksipenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian untuk melaksanakan fungsi direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian yang dapat melaksanakan fungsi direksi lembaga penyimpanan dan penyelesailembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian dan uraian jabatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. penetapan dan atau perubahan struktur organisasi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian menganggapyang tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian karena sebab apapun, tidak berhak menerima gaji dan manfaat lainnya dari lembaga penyimpanan dan penyelesai dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian bagian kesatu keanggotaan dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian wajib ditetapkan sebagai komisaris utamapenyimpanan dan penyelesaianggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling lambat (limapenyimpanan dan penyelesaian, berlaku jumlah kebutuhan anggota dewan komisarisewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesai)penyimpanan dan penyelesaiefek paling singkat (dua) tahun, berpengalaman pada posisi anggota direksi pada bank kustodian atau biro administrasi efek paling sedikit (dua) tahun, berpengalaman pada posisi manajerial pada institusi pasar modal paling sedikiediki paling sedikit (lima) tahun. komposisi dewan komisaris diatur sebagai berikut: dalam hal jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari (lima) orang atau kurang, maka komposisi anggota dewan komisaris wajib mempunyai asal usul dan atau pengalaman yang berbeda, dan dalam hal jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari (enam) orang atau lebih, maka(dua) atau lebih anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan rups pengangkatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian wajibpenyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam meneliti tingkat keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan merekomendasikan honorarium bagi setiap calon anggota dewan komisarisdalam pengajuan calon anggota dewan komisaris, dokumen sebagai berikut: riw hidup calon anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian, fotokopi kartu tanda penduduk calon anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaiperusahaan efek dan bank kustodian yang merupakan partisipan pengguna jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaicc. riset dan pengembangan, teknologi informasi, hukum: dan keuangan dan sumber daya manusia serta administrasi umumireksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian. dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian. dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaidan struktur organisasi lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam menentukan jabatan anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam dan komisaris dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham lembaga penyimpanan dan penyelesaitenganwajib memperhatikan komposisi calon anggota dewan komisarispenyimpanan dan penyelesaidalam jangka waktupersyaratan, otoritas jasa keuangan menyampaikan daftar calon anggota dewan komisarispenyimpanan dan penyelesaingangkatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesairups untuk mengangkat anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan penyelesaian adalah (tiga) tahun terhitung sejak rups pengangkatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanpenyimpanan penyelesaian yang lowong dan atau ada tambahan anggota dewan komisaris baru, masa jabatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan penyelesaian tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian, dan cc.penyimpanan dan penyelesaialon anggota dewan komisarisdan dalam hal terdapat jabatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang lowongpenyimpanan dan penyelesaian. dalam pengisian jabatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menggantikan anotoritas jasa keuangan dapat menetapkan jabatan anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaiterhadap laporan atau hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian dan. honorarium bagi anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian yang tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesaian karena sebab apapun, tidak berhak menerima honorarium dari lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian paling lambat (seratus enam) hari sebelum rups pengangkatan anggota direksipenyimpanan dan penyelesaian, berlaku jumlah kebutuhan dan jabatan anggota direksiireksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaitersebutbeserta peraturan nomor iiipenyimpanan dan penyelesaian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: paling sedikit seorang anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaianggota direksipenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian. anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diajukan sebagai direktur utama lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaianireksipenyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam meneliti bahwa setiap calon anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaianmerekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi setiap calon anggota direksiireksipenyimpanan dan penyelesaiandalam pengajuan calon anggota direksipenyimpanan dan penyelesaian, fotokopi kartu tanda pendudukdengan calon anggota direksi lain dariperusahaan efek, dan bank kustodian yang merupakan partisipan atau pengguna jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaianpenyimpanan dan penyelesaiersedia untuk diangkat menjadi anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesain darpenyimpanan dan penyelesaian, menyatakan bahwa calon anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian setelah menjadi anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak akan menggunakan aset lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau melakukan transaksi dan memberi manfaat dalam bentuk apapun kepada

tambahan lembaran negara r.i penyelesaian. dewan komisaris. direkii.penyimpanan dan penyelesaian yang didirikan untukdiperlukan direksi dan komisaris lembaga penyimpanan dan penyelesai. pengaturan mengenai direktur lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini telah diatur dalamdirektur lembaga penyimpanan dan penyelesaian), sedangkan pengaturan mengenai komisaris lembaga penyimpanan penyelesaian diatur dalam peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor iii.c. tentang komisariskomisaris lembaga penyimpanan dan penyelesai dan peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor iii. tentangpenyimpanan dan penyelesaian dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaian sehingga rapat direksi lembaga lembaga penyimpanan dan penyelesaian tidak dapat mengambilpenyimpanan dan penyelesaiadalah:dan. cukup jelas. cukup jelas.penyimpanan dan penyelesaiyang berlaku adalah peraturan nomor iii.c. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tentang perizinanpenyimpanan dan penyelesaian terdiri dari (empatpenyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian terdiri dari (limalembaga penyimpanan dan penyelesai

lembaran negara republik indonesia ' keuangan ojk. efek. utang. berwawasan lingkungan. penerbitan danmenerbitkan peraturan yang dapat mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan, cc. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan terkait penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bongreen bond)(green bond)sifat utang berwawasan lingkungan green bond) adalah efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. a1. pembelian kembali efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) oleh emiten sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) yang telah dibeli kembali oleh emiten sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dijual kembali oleh emiten, mekanisme penetapan harga pembelian kembali dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan, dan cc. pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama (tiga) bulan setelah wali amanat mengajukan permintaan pembelian kembali. dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dalam perjanjian perwaliamanatan dapat diatur pihak yang bertindak sebagai penanggung. emiten dikecualikan dari kewajiban untukdalam dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam disebabkan karena suatu keadaan luar kemampuan dan kekuasaan emitenemiten, dan atau peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha emiten yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat memberikan insentif bagi emiten yang menerbitkan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond). pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan penetapan otoritas jasa keuangan. pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku dalam hal kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kuilpernyataan emiten saya yang bertanda tangan bawah ini (direktur utama anggota direksi yang berwenang mewakili emiten sesuai anggaran dasar)" mewakili: emiten ana kegiatan usaha ana alamat ana telepon dan faksimili anna dalam rangka penawaran umum keke sebutkan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) yang ditawarkan) sejumlah. dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk menggunakan dana hasil penawaran umum bella (sebutkan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) yang ditawarkan) untuk membiayai atau membiayai ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan. kepe (tempat) . (tanggal bulan tahun) direktur utama anggota direksi yang berwenang mewakili emiten sesuai anggaran dasar)" (nama jelas dan tanda tanganegiatan usaha berwawasan lingkungan yang selanjutnya disingkat kuil adalah kegiatan usaha dan atau kegiatan laiahli lingkungan adalah: orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan, atau lembagapersyaratan penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond) emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond)efek bersifat utang, dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) hanya dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan atau pembiayaan ulang atas kuil. kuil sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang baru, kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang sedang berjalan, atau cc. kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang telah selesai. kuil yang dapat dibiayai dari penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) dapat berupa kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan: energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim,, j . bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional, dan kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.dapatkan pendapat atau. ahli lingkungan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan usaha dan atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi lingkungan sebagaimana dimaksud pada berupa kegiatabab iii dokumen pernyataan pendaftaran dokumen pernyataan pendaftaranwajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut: surat pernyataan komitmen emiten untuk menggunakan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) pada kundapat atau hasil, dan bukti kompetensi ahli lingkungan dalam memberikan pendapat atau penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf bab prospektus prospektuswajib mengungkapkan dalam bab tersendiri mengenai informasi tambahan sebagai berikut: uraian mengenai kuil yang dibiayai dengan dana hasil penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond), paling sedikit memuat: jenis kuil, dan sasaran kelestarian lingkungan dari kuil yang ingin dicapai emiten, proses dan metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan kegiatan usaha dan atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam dan cc. ringkasan pendapat atau hasil penilaian dari ahli lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf bab penggunaan dana hasil penawaran umum dana hasil penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) wajib paling sedikit (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai kuil. emiten dapat mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) sesuai dengan ketentuanrubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan pada kuil. perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari ahli lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf bab pelaporanyampaikan laporan hasil revi yang dilakukan ahli lingkungan secara berkala (satu) kali dalam (satu) tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada kuil. laporan hasil revi sebagaimana dimaksud pada dilekatkan pada laporan tahunan emiten yang disampaikan pada otoritas jasa keuangan. penyampaian laporan hasil revi sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban emiten kepada pemegang efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) selesai. emiten wajib mengelola dana hasil penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana diaturngelolaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan membuat akun khusus atau dengan membuat catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan. bab vii perubahan status efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond) dalam hal laporan hasil revi sebagaimana dimaksud dalam menyatakan kegiatan usaha dan atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kuil, emiten wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai kuil. rencana dan upaya sebagaimana dimaksud pada beserta laporan hasil revi yang menyatakan kegiatan usaha dan atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kuil wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (empat belas) hari kerja setelah tanggal laporan hasil revi tersebut. upaya sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lama (satu) tahun sejak diterimanya rencana dan upaya oleh otoritas jasa keuangan. jika upaya yang dilakukan emiten sebagaimana dimaksud dalam gagal menjadikan kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) kembali memenuhi persyaratan sebagai kuil. dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada emitendalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam pemegang efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) dapat meminta emiten: untuk membeli kembali efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond): ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali dan pemberian kompensasi termasuk besaran tingkat kenaikan kupon sebagaimana dimaksud pada harus dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan. permintaan pembelian kembali dan atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan melalui wali amanat. dalam hal pemegang efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) meminta emiten untuk membeli kembali dan atau memberikanpada emiten wajib

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. efek. utang. berwawasan lingkungan. penerbitan danumum pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional mempunyai peranan yang sangat penting untuknamun demikian, pembangunan nasional dengan menggunakan sumber daya secara berlebihan dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. pemerintah indonesia melalui strategi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang ipjp) tahun menyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun adalah mencapai indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui (delapan) misi pembangunan. salah satu misi tersebut adalah mewujudkan indonesia asri dan lestari dengan cara: pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman sebagai modal dasar pembangunan. penerapan prinsip keuangan berkelanjutan sebagai perwujudan misi indonesia asri dan lestaripasar modal sebagai salah satu sistem lembaga keuangan indonesia diharapkan untuk dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang. dalam rangka mendukung komitmen indonesia dunia internasional tersebut atas, otoritas jasa keuangan telah menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan pada sektor keuangan khususnya menyangkut pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. dalam roadmap keuangan berkelanjutan tersebut salah satu hal yang harus direalisasikan adalah pengembangan efek bersifat utang yang tujuan penerbitannya untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengembangan efek bersifat utang sebagaimana tersebut atas, otoritas jasa keuangan perlu untuk menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond). dengan mempertimbangkan bahwa efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) merupakan produk baru pasar modal indonesia, maka dalam penyusunan peraturan otoritas jasa keuangan ini mengacu kepada standar penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) yang diterbitkan oleh the international capital market association imp ). adapun pokok pokok pengaturan yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain: penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) hanya dapat dilakukan untuk membiayai atau membiayai ulang kuil, kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang dapat dibiayai dari penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond): kewajiban emiten untuk mendapatkan pendapat atau penilaian dari ahli lingkungan sesuai kompetensinya atas kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang dibiayai oleh penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond): penggunaan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond): dan kewajiban yang harus dilakukan emiten dalam hal. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud denganadapun contoh dari kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang memanfaatkan energi terbarukan antara lain pembangunan mini hydro dan penggunaan tenaga surya untuk pembangkit tenaga listrik. huruf yang dimaksud dengan efisiensi energi adalah langkah, metode, atau prinsip yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien. adapun contoh dari kegiatan usaha dan atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi antara lain: pembangunan gedung baru dan gedung renovasi yang ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang memungkinkan mengurangi penggunaan air conditioned ac) penyimpanan energi, district heating, atau smart grid. huruf yang dimaksud dengan pencegahan dan pengendalian polusi termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan kondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan. huruf yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan termasuk pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan atau irigasi. huruf yang dimaksud dengan konservasi keanekaragaman darat dan air termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai. huruf yang dimaksud dengan transportasi ramah lingkungan antara lain transportasi listrik, hybrid, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya. huruf yang dimaksud dengan pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan termasuk infrastruktur ramah lingkungan dan atau air minum, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir. huruf yang dimaksud dengan adaptasi perubahan iklim termasuk dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini. huruf yang dimaksud dengan antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan pendapat atauyang dimaksud dengan kompetensi adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian atas kuil yang dipilih untuk dilakukan oleh emiten. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pendapat atau hasilhuruf yang dimaksud dengan bukti kompetensi ahli lingkungan antara lain: memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional bidang lingkungan, atau memiliki pengalaman dan keahlian bidang audit lingkungan yang dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif yang bersangkutan dalam suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. contoh: memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang tata laksana registrasi kompetensi bidang lingkungan atau peraturan pelaksanaannya. huruf angka yang dimaksud dengan jenis kuil adalah salah satu atau beberapa kegiatan usaha atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam angkambangunan green building maka sasaran kelestarian lingkungan dari kuil adalah untuk mendukung program pemerintah antara lain pengurangan emisi co2, penghematan energi listrik, dan penghematan konsumsi air.ngelolaan ekosistem gambut berkelanjutan maka sasaran kelestarian lingkungan dari kuil antara lain terwujudnya pengembangan budidaya perairan (akuakultur) lahan gambut secara berkelanjutan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud secara berkala (satu) kali dalam (satu) tahun adalah revi yang dilakukan setiap tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan dan paling lambat dilakukan pada ulang tahun penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond). contoh: efek bersifat utang berwawasan lingkungan green bond) mendapatkan pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan pada tanggal november emiten mempunyai kewajiban untuk melakukan revi berkala paling lambat tanggal november contoh perubahan material dalam kuil berupa pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik mini hydro: model kontrak terkait dengan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik mini hydro semula adalah menggunakan model turkey , namun mengalami perubahan menjadi menggunakan model kontrak berupa long term service agreementstiwa lain yang berpengaruh secara signifikan antara lain perubahan kebijakan pemerintah. contoh insentif yang dapat diberikan oleh otoritas jasa keuangan antara lain: mengikutsertakan emiten

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. iuran. manfaat pensiun. manfaat lain. dana pensiuna pensiun diharapkan dapat memberikan jaminan terpeliharanya kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan purwakarta guna, bahwa untuk menampung ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus dan penambahan ketentuan manfaat lain, perlu dilakukan penyesuaian terhadapdari pencatatan manfaat pensiun sesuai dengan rumus pdterdapat pengakhiran mitra pendiri pada dprk yang menyelenggarakan ppm, pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan, janda duda, dan atau anak dari mitra pendiriterdapat perubahan program pensiun pada dprk dari ppm menjadi pdip, pembayaran manfaat pensiun bagipembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam tanggung jawab pembayaran dimaksud harus dialihkan melalui pembelian entitas seumur hidup pada perusahaan asuransi. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm dilikuidasi, nilai sekarang dari manfaat pensiun yang belum dibayarkan kepadark yang menyelenggarakan pdip berdasarkan iuran yang ditetapkaniura,(la) dprk yang menyelenggarakan pdip harus mengelola aset sesuai usia kelompok peserta. pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada (ladiptigaan penjelasan diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sehingga berbunyi sebagai berikut:rk yang menyelenggarakan pdipl terdiri atas: iuran pemberi kerja dan iuran peserta, iuran pemberi kerja, atau cc. iuran peserta. iuran pada dpl sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: nominal,pada dprk yang menyelenggarakan pdip dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pendanaan dana pensiun. ketentuan diubah dan dihapusdihapus. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dpl mengelola aset sesuai usia kelompok peserta atau berdasarkan pilihan peserta. pengelolaan aset sebagaimana dimaksud padaapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada pilihan peserta sebagaimana dimaksud pada dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis. dpl harus memastikan peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan. beberapa ketentuanetentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pdp dapat memberikan pilihan bagi peserta dplsatu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta atau janda duda atau anketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksana tugas pengurus dari dpl atas permintaan peserta pada saat pensiunllaksana tugas pengurus harus membeli entitas seumur hidup dengan syarat sebagaimana dimaksud padaljudul bagian kesatu bab diubah dan diletakkan sebelum sehingga judul bagian kesatu berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu umum ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dan atau pihak yang berhak. jenis manfaat lain yang dapat diberikan kepada peserta dan atau pihak yang berhak yaitu: dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dana santunan cacat, dana santunan kematian, dana santunan kesehatan, dana kompensasi pascakerja, dan atau dana manfaat tambahan. jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud pada dapat dikategorikan sebagai: manfaat pensiun lainnya, atau manfaat selain manfaat pensiun. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis manfaat lain yang dapat dikategorikan sebagai manfaat pensiun lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dana kompensasi pascakerjamenggunakan sistem pemupukan dana, dan cc. sumber dana berasal dari iuran pemberi kerja dan atau iuran peserta. dana manfaat tambahandan menggunakan sistem pemupukan dana. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dana pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta dan atau pihak yang berhak dan atau pihak yang berhak. ketentuan dihapus. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf dilarang diberikan selain kepada peserta yang telah mengikuti program pensiun pada dprk atau dpl yang bersangkutan dan pihak yang berhak dari peserta tersebut. jenis manfaat lain berupa dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilarang diberikan selaiketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal peserta membayar iuran jenis manfaat lain berupa dana santunan cacat hingga saat peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat, peserta berhak atas pengembalian perannya sendiri beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional. ketentuan dihapusan diubah, antara dan disisipkan (satu) yakni (la), dan ditambahkan (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: sumber dana bagi dprk dan dpl yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta, berupa: iuran pemberi kerja, dan atau iuran peserta. (la) selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada sumber dana bagi dprk yang menyelenggarakan ppm dan menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun. persentase sebagaimana dimaksud pada (la) hanya dapat diperhitungkan paling banyak (dua puluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun. dalam hal laporan aktuaris dari dprk yang menyelenggarakan ppm menunjukkan adanya surplus, surplus dimaksud dapat digunakan sebagai iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan: himpunan iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf bagi peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran pemberi kerja untuk peserta yang lain, dan himpunan iuran peserta sebagaimana dimaksud pada huruf beserta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat peserta berhenti bekerja. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi manfaat lain berupa: dana santunan cacat dalam hal peserta berhenti bekerja karena cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja, dana santunan kematian dalam hal peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia, atau dana santunan kesehatan. ketentuan mengenai sumber dana manfaat lain sebagaimana dimaksud pada dan (la) serta penggunaan surplupendanaan dana pensiun. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pensiun lainnya atausejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran manfaat pensiun, dprk dan dpl dapatketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal peserta merupakan peserta dari dprk dan atau program jaminan pensiunnilai sekarang dari akumulasi manfaat pensiun yangnilai sekarang dari akumulasi manfaat pensiun yang akan diterimatanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak pada dana pensiun dialihkan melalui pembelian entitas seumur hidup pada perusahaan asuransi, pembelian entitas harus memenuhi syarat entitas sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual entitas seumur hidup dengan syarat entitas sebagaimana dimaksud dalam dan dana pensiun dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. bagi dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, produk entitas sebagaimana dimaksud pada dan dalam dan huruf huruf dan huruf dan huruf dan huruf dan huruf merupakan produk entitas yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. judul bab vii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii penegakan kepatuhan ditambahkan judul bagian kesatu bab vii dan diletakkan sebelum sehingga judul bagian kesatu berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu sanksi administratif ketentuan dan diubah dan dihapusdalam hal dana pensiunihapus. ditambahkan judul bagian kedua bab vii dan diletakkan sebelum sehingga judul bagian kedua berbunyi sebagai berikut: bagian kedua penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan, penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama, dan perintah tertulis antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:dana pensiumelakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama, dan atau memberikdana pensiun yang pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan telah mencantumkan ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus apabila: manfaat pensiun yang dibayarkan per bulan dengan menggunakan rumus bulanan atas rp10. (sepuluh juta rupiah), atau manfaat pensiun yang dihitung dengan rumus sekaligus atas rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), dalam pdp, dapat melanjutkan pembayaran manfaat pensiun tersebut. pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka berupa selisih lebih dari manfaat pensiun yang diterima setelah dikurangi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka huruf atau huruf dalam hal sampai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan, peserta dan pihak yang berhak belum menerima pembayaran manfaat pensiun karena terdapat kendala pengalihan pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian entitas seumur hidup pada perusahaan asuransi, pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakupabila pesertaketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:etentuan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya berlaku dalam hal pembayaran manfaat pensiun bulanan dilakukan oleh dprk. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pmempat kurang dari atau sama dengan rp1. (satu juta enam ratus ribu rupiah), atau manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus kurang dari atau sama dengan rp500. (lima ratus juta rupiah)dihapus. dalam hal manfaat pensiun dari dprk yang menyelenggarakan ppm yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda duda, dan atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan rp1. (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf nilai sekarang dari manfaat pensiun yang belum dibayarkanitambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:pe

tambahan lembaran negara r.i manfaat lain. dana pensiumerupakan salah satu dasar hukum bagi dana pensiun untuk memberikan manfaat pensiun, termasuk mengelola manfaat lain. namun demikian, untuk pasca hadirnya program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun yang bersifat wajib, dilakukan perubahan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan dimaksud. perubahan peraturan otoritas jasa keuangan dimaksud antara lain mengubah ketentuan adanya kemungkinan bagi peserta untuk menerima manfaat pensiun pertama secara sekaligus apabila dimuat dalam pdp dan menambah ketentuan mengenai manfaat laidilaksanakan secara bulanan adalah pembayaran secara bulanan yang dilakukan oleh dprk yang menyelenggarakan ppm atau pembayaran secara bulanan dialihkan melalui pembelian entitas seumur hidup pada perusahaan asuransidan atau peserta yang dibayarkan secara sekaligusbiaya kesehatan untuk peserta dan atau pihak yang berhak. huruf yang dimaksud dengan dana kompensasi pascakerja adalah dana yang dihimpun dari pemberi kerja dan atau peserta yang digunakan sebagai kompensasi pascakerjaangka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sistem pemupukan dana adalah penghimpunan dana dari pemberi kerja dan atau peserta, sehingga cukup untuk memenuhi hak peserta. huruf cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. angka dihapus. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan program jaminan pensiun adalah program jaminan pensiun yang termasuk dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai sistem jaminan sosial nasional. angka cukup jelas. angka dihapus. angkaangka cukup jelas. angka cukup jelas. (la) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan berhenti bekerja adalah: mengundurkan diri, pemutusan hubungan kerja atas keinginan pemberi kerja, cc. meninggal dunia, atau cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja. cukup jelas. cukup jelas. angkaangka huruf cukup jelas. hurufdana pensiuncukup jelas. angka cukup jelas. dihapus. cukup jelas. dihapus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angkaangka huruf dokumen yang membuktikan peserta atau janda duda atau anjanda duda atau anjanda duda atau anangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. (la)terkini terkait pembayaran berbasis saham. dihapus. dihapusdengan hari adalah hari kalender. cukup jelas. angkadihapus. angka dalam penerapan ketentuan ini, dpl merekomendasikan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) sebagai pilihan utama (default) pengelolaan aset sebelum memberikan kesempatan kepada peserta untuk menentukan pilihan paket pengelolaan aset.cukup jelas. contoh isi pernyataan tertulis antara lain peserta setuju dengan pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih dan peserta menyadari risiko atas pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih

mid lembaran negara republik indonesia perizinrizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikrolkm dapat melakukan kegiatan usaha secara lkm yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional,ketentuan dalam tetap dengan perubahan penjelasan menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan demi dalam peraturan ojk ini. ketentusn mui atau sertifikasi pelatihan dps dari dsn mui: dan cc.huruf mutasi mutans berlaku bagi dps. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::cc.nama bab viii diubah, sehingga bab viii berbunyi sebagai berikut: bab viii perubahan cakupan wilayah usaha diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: lkm dapat melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha. lkm yang melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam lkm yang akan melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan rencana peningkatan cakupan wilayah usaha kepada ojk dalam jangka waktu paling lamadalam lampiran xvi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ojk ini, dan dihampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai peningkatan cakupan wilayah usaha lkm. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lkm yang tidak memenuhi ketentuan dalam dan dan dan dan danketentuan dihapus. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (dua) yaitu dan yang berbunyi sebagai berikut: lkm yang telah memperoleh izin usaha melalui pengukuhan berdasarkan peraturan ojk nomor poj. tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan lkm yang memperoleh izin usaha dengan setoran modal nontunai sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan ojk nomor poj. tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan lkm paling lama (lima) tahun terhitung sejak tanggal peraturan ojk ini berlaku. dalam hal permohonan izin usaha lkm yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disampaikan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak poj ini diundangkan, rekomendasi pengangkatan anggota dps dari dsn mui atau sertifikasi pelatihan dps dari dsn mui sebagaimana dimaksud dalam huruf dan disampaikan paling lambat (dua) tahun sejak izin usaha lkm ditetapkan. permohonan izin usaha melalui pengukuhan yang telah diterima oleh ojk sebelum peraturan ojk ini diundangkan, tetap diakui dan diselesaikan berdasarkmelalui setoran modal mj): nama pt koperasi ) lkm lms . alamat pada kabupaten kota . provinsi . cakupan wilayah usaha desa kelurahan ), kecamatan, kabupaten kota'). telepon fax pan email penatce., rencana kerja untuk (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat.. bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebesar . (.). bukti kesiapan operasional, antara lain berupa: daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris: dan bukti kepemilikan atau penguasaan kantor. surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib4, kami mengucapkan terima kasih. direksi pt koperasi?:: tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana bidang contoh format permohonan izin usaha lembaga keuangan mikro melalui setoran modal nonsaha sebagai lembaga keuangan mikro lkm): nama pt koperasi ) lkm lms . alamat paru kabupaten kota . provinsi . cakupan wilayah usaha desa kelurahan ), kecamatan, kabupaten kota). telepon fax pan email pada selama ini tidak ada ada, daftar riw hidup, cc. surat pernyataan bermeterai dari direksi, dewan komisaris, dan dpproyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan tahunan untuk (dua) tahun pertama sejak lkm melakukan kegiatan operasional. laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama (dua) tahun terakhir. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari lkm. daftar pinjaman pembiayaan lkm selama (dua) tahun terakhir. daftar nasabah peminjam luar cakupan wilayah usahanya (jika ada), sebagai berikut:)is| lele eeg stis beri 248i: sai lai f5: sis bnn # 3zt esp (ju sts: kei tes alas kar penjelasan daftar rincian pinjaman yang diberikan kepada masyarakat nomor diisi dengan nomor urut. ii. nama peminjam diisi dengan nama peminjamnjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak. jatuh tempo yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak. suku bunga persentase yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan lkm terhadap peminjam, yang dinyatakan dalam ya. keterangan yaitu periode pengenaan suku bunga, misal per hari, per minggu, per bulan, per pelayanan, atau per musim. vi. saldo pinjaman diisi dengan jumlah saldo pinjaman yang diberikan oleh lkm kepada setiap peminjamnjaman yang diberikan kepada masyarakat adalah jumlah total saldo pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. lal | 259p ela nn: sial ida bee re! ta) sia a8. sala: gas aat hm) (s3 dogs (ga der penjelasan daftar rincian piutang murabahah piutang istishna piutang pembiayaan lainnya nomor diisi dengan nomor urut. nama nasabah penerima diisi dengan nama nasabah penerima fasilitas murabahah istishna piutang pembiayaan lainnyatingkat imbalan persentase yaitu tingkat imbalan berupa persentase realisasi margin fasilitas piutang murabahah piutang istishna piutang pembiayaan lainnya yang dikenakan oleh lms kepada nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen keterangan yaitu periode pembayaran imbalan berupa margin, misal per hari, per minggu, per bulan, per pelayanan, atau per musim. vi. saldo piutang diisi dengan jumlah saldo piutang murabahah piutang istishna piutang pembiayaan lainnya kepada setiap nasabahutang murabahah piutang istishna piutang pembiayaan lainnya yaitu jumlah total saldo piutang murabahah piutang istishna piutang pembiayaan lainnya, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan. ii: i j p2: see #|ad tam t . ira au. a. sesi. eat: ea? e#: pan ekses parapenjelasan daftar rincian piutang salam nomor diisi dengan nomor urut. nama pemasok diisi dengan nama pemasok. iii. jenis angsuran penyerahan barang yaitu jenis angsuran penyerahan barang yang dapat dibedakan menjadi: harian jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah hari. mingguan jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah minggu. bulanan jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan. pelayanan jenis angsuran penyerahan barang ditetapkan berdasarkan jumlah pelayanan. musiman jenis angsuran penyerahan barangsalamsalam sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak. saldo piutang diisi dengan jumlah saldo piutang salam kepada setiap pemasok pada tanggal laporan. vi. jumlah lama tunggakan penyerahan barang untuk jenis penyerahan barang harian, mingguan, bulanan pelayanan: diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal (empat) hari, (empat) minggu, (empat) bulan, dst. untuk jenis penyerahan barang musiman: diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal 1x, 2x, dst. vviii. total piutang salam yaitu total jumlah piutang salam, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan. (zte en: dag bana nn: a.a iri per ter |2s| 8se| gc: pai pa: les dab pasar isis see lagi nai jaksa .3a penjelasan daftar rincian pembiayaan mudharabah pembiayaan masyarakat nomor diisi dengan nomor urut. nama nasabah penerima diisi dengan nama nasabah penerima pembiayaan mudharabah pembiayaan masyarakatembiayaan mudharabahembiayaan mudharabah sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak. tingkat bagi hasil s6) yaitu tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah pembiayaan masyarakat yang diperoleh oleh lms, yang dinyatakan bentuk persen (2g. vi. realisasi pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yangpada tanggal laporan. vii. proyeksi pendapatan diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan yang akansepakati antara lkm dan nasabah, pada tanggal laporan. viii. saldo pembiayaan diisi dengan jumlah saldo pembiayaan kepada setiap nasabah pada tanggal laporan. ixxi. total pembiayaan mudharabah pembiayaan masyarakat yaitu jumlah dari total saldo pembiayaan mudharabah pembiayaan masyarakat, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangandilaporkan bahwa sesuai dengan rups film lms(po saham (pelaporkan kepada instansi berwenang, data pemegang saham baru:4, kami mengucapkan terima kasih. .4pt koperasi) lkm lms9 . tanggal . bulan . tahun . telah dilakukan perubahan direksi dan atau dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah"), yaitu: seminars utama komisaris direkam ama dewan pengawas syarah dewan pengawas syarahdanf baru dan dewan komisari. dalam hal lkm berbentuk koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka hanya berlaku bagi anggota pendiri: dalam hal pemegang saham:dan atau koperabaru: fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku: daftar riw hidup, cc., kami mengucapkan terima kasih. . , tanggal, bulan, tahun direksi pt koperasi) lkm lms . coret yang tidak perlu pilih salah sat.a2lkm lms4 tanggal . bulan . tahun . telah dilakukan perubahan modal, yaitu: mana man nama nilai saham nama nilai saham saham saham ian inn aan & baru (jika ada)" s,tanggal . bulan . tahun . nama pt koperasi) lkm lms4 . berubah menjadi pt koperasi) lkm lms$) .,"ini kami sampaikan dan atas perhatian bapak 1lbu4), kami mengucapkan terima kasih. es, tanggal, bulan, tahun direksi pt koperasi) lkm lms . coret yang tidak perlu #xv.a8 contoh format laporan rencana peningkatan cakupan wilayah usahadirektorat lembaga keuangan mikro dengan ini kami menyampaikan laporan rencana peningkatan cakupan wilayah usaha lkm sebagai berikut: desa kelurahan . kecamatan . atau kecamatan . atau kabupaten kota .lkm mengenai peningkatan cakupan wilayah usaha lkm. bukti pemenuhan persyaratan modal sesuai dengan cakupan wilayah usaha baru (jika ada). sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar izin usaha lkm disesuaik), dokumen yang dilampirkan adalah::: dan bukti kesiapan operasional berupa: daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris, dan bukti kepemilikan atau penguasaan kantor. rencana kerjaantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut:cc. laporan keuangan tahunan yang paling sedikit: daftar pinjaman pembiayaan lkm selama (dua) tahun terakhi, dankecuali surat pernyataan mengenai setoran modal. pemenuhan setoran modal secara nontunaiproyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan tahunanterhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ojksebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap dan benar. dalam hal permohonan izin usaha sebagai lkm sebagaimana dimaksud pada disampaikan tidak lengkap namun perhitungan ekuitas sebagaimana dimaksud pada telah memenuhi ketentuan jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah lkm sebagaimana diatur dalam peraturan ojk ini, paling lama (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima, ojk memberikan persetujuan izin usaha bersyarat. pihak yang telah mendapatkan persetujuan izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan izin usaha bersyarat ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang. dalam hal pihak yang telah mendapatkan persetujuan izin usaha bersyarat telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada secara lengkap dan benar,hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah berakhir dan pihak yang telah mendapatkan persetujuan izin usaha bersyarat belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada secara lengkap dan benar, persetujuan izin usaha bersyarat dinyatakan batal dan tidak berlaku. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::sebagaimana dimaksud dalamketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dan nama lkm bagi

mid tambahan lembaran negara r.i perizidalam lkm diamanatkan bahwa lembaga lembaga yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya lkm wajib memperoleh izin usaha dari ojk paling lambat januari dalam perkembangannya, masih banyak lembaga lembaga dimaksud yang belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ojk nomor poj. tentang perizinan usaha dan kelembagaan lkmpenataan kelembagaan bpr bkdrizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. ii. demi angkhuruf angka cukup jelas., formulir penarikan simpanan. huruf angka cukup jelas. angkaunsur unsur pendapatan dan beban perusahaan (dahulu laporan laba rugi). angkacukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan tahunan terakhir. huruf cukup jelas. hurufdaftar pinjaman pembiayaan yang disampaikan adalah daftar pinjaman pembiayaan terakhir. huruf cukup jelasnama lkm pada anggaran dasar dapat dicantumkan seperti contoh berikut lembaga keuangan mikro bakti makmur, koperasi lembaga keuangan mikro syariah sugih waras. untuk lkm hasil pengukuhan dapat pula mencantumkan jenis lkm sebelumnya contoh:angka cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang dipergunakan untuk kegiatan penyaluran pinjaman pembiayaan yang antara lain berasal dari kas dan setara kas serta piutang pinjaman pembiayaanmodal

lembaran negara republik indonesia prinsip syariahlandasan hukum bagi pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah pasar modal, perluketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini,bagian keenam pelaporan manajer investasi syariah wajib menyampaikan laporan. selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada manajer investasi syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada setiap tanggal januari. laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada disusun dengan menggunakan format laporan kegiatan tahunan manajersebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, laporan kegiatan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. dalam hal manajerunit pengelolaan investasi syariah manajer investasi yang melakukan pengelolaan produk investasi syariah wajib membentuk unit pengelolaan investasi syariah. dalam melaksanakan kegiatannya, unit pengelolaan investasi syariah dapat menggunakan fungsi yang terdapat pada manajer investasi. unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki paling sedikit (satu) orang yang bertindak sebagai kepala unit dan (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana. kepala unit pengelolaan investasi syariah dan pelaksana unit pengelolaan investasi syariah dapat dirangkap. rangkap jabatan kepala unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat (satu) tingkat bawah direksi. kepala unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman bidang keuangan syariah. kepala unit pengelolaan investasi syariah ditetapkan dan diangkat oleh direksi. unit pengelolaan investasi syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menyusun prosedur operasi standar terkait pengelolaan produk investasi syariah, memantau dan memastikan produk investasi syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah pasar modal, cc. mengembangkan produk pengelolaan investasi syariah, dan memasarkan produk pengelolaan investasi syariah. manajer investasi yang telah membentuk unit pengelolaan investasi syariah dapat melakukan kegiatan sebagai pihak penerbit daftar efek syariah. dalam hal manajer investasi yang telah membentuk unit pengelolaan investasi syariah akan melakukan kegiatan sebagai pihak penerbit daftar efek syariah sebagaimana dimaksud dalam manajer investasiebagaimana dimaksud pada yang akan menjalankan kegiatan sebagai pihak penerbit daftar efek syariahmanajer investasi wajib melaporkan pembentukan unit pengelolaan investasi syariah paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah terbentuknya unit pengelolaan investasi syariah. laporan pembentukan unit pengelolaan investasi syariah disusun dengan menggunakan format laporan pembentukanajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan unit pengelolaan investasi syariah paling lambat pada tanggal januari. laporan kegiatan tahunan unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud pada disusun dengan menggunakan format laporan kegiatan tahununit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, laporan kegiatan tahunan unit pengelolaan investasi syariah wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. dalam hal unit pengelolaansistem elektronik perizinan dan pelaporan dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyediakan sistem perizinan dan pelaporan secara elektronik,dapat dilakukan secara elektronik. ketentuan mengenaisecara elektronik diatur lebih lanjut dalam surat edarmanajer investasi yang telah melakukan pengelolaan produk investasi syariah sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, wajib membentuk unit pengelolaan investasi syariah paling lambat (satu) tahun sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini untuk tetap dapat melakukan pengelolaan produk investasi syariahlaporan kegiatan tahunan manajer investasi syariah nomor lampiran perihal penyampaian laporan kegiatan tahunan manajermanajer syariahmanajer investasi syariah nama manajer investasi syariah tahun rencana kegiatan manajersegi penambahan target kegiatan penambahan keterangan jumlah investor kelolaan aum) realisasi kegiatan manajer investasi syariahpenambahan bah kegiatan jumlah dana aan aan keterangan kelolaan aum jumlah investor kegiatan lain terkait manajer investasi syariah (jika ada)pengelola investasi syariah adalah tim pengelolaelola portofolio efek syariah atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. komite investasi syariah adalah komitearahkan dan mengawasi tim pengelola investasi syariah dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasilaporan pembentukan unit pengelolaan investasi syariah nomor lampiran perihal penyampaian laporan pembentukdengan ini dilaporkan bahwa kami telah membentuk unit pengelolaan investasi syariah pada tanggal . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan: salinan surat penetapan direksi terkait pengangkatan kepala unit pengelolaan investasi syariah dan penunjukan pelaksana unit pengelolaan investasi syariah, struktur organisasi manajer investasi yang menggambarkan posisi unit pengelolaan investasi syariah dalam struktur tersebut: data terkait kepala unit pengelolaan investasi syariah, data terkait pelaksana unit pengelolaan investasi syariah, prosedur operasi standar pengelolaan investasi syariah, uraian tugas dan tanggung jawab unit pengelolaan investasi syariah: dan strategi pengembangan dan pemasaran produk investasi syariahomor lampiran perihal penyampaian laporan kegiatan tahununit pengelolaanama manajer investasi tahun rencana kegiatan tahunan unit pengelolaanpenambahan target kegiatan jumlah dana penambahan keterangan kelolaan aum jumlah investor realisasi kegiatan tahunan unit pengelolaan investasi syariah kegiatan pengembangan produk pengelolaan investasi syariah bentuk kegiatan keterangan kegiatan pemasaran produk pengelolaan investasi syariah penambahan penambahan kegiatan waktu jumlah dana jumlah keterangan kelolaan aum) investor kegiatan lain terkait unit pengelolaan investasi syariah (jika adanerapan prinsip syariah pasar modal pada manajer investasi penerapan prinsip syariah pasar modal pada manajer investasi wajib dilakukan dengan cara: pembentukan manajer investasi syariah, atau pembentukan unit pengelolaan investasi syariah pada manajer investasi. manajer investasi syariah atau manajer investasi yang membentuk unit pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki izin asam sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai ahli syariah pasar modal. pihak yang melakukan penerapan prinsip syariah pasar modal pada manajer investasi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai manajer investasi, kecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab iii manajer investasi syariah bagian kesatu persyaratan dan perizinan manajer investasi syariah dalam melakukan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangini. manajer investasi syariah wajib menyatakan dalam anggaran dasar bahwa: kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan atau jasa yang diberikannya, dilakukan berdasarkan prinsip syariah pasar modal. direksi manajer investasi syariah wajib: memenuhi ketentuan persyaratan anggota direksi dan dewan komisaris manajer investaecuali:institusi yang bergerak bidang pasar modal dan atau keuangan, bagi anggota direksi yang membawahi selain fungsi investasi, danyang tugasnya melakukanggota direksi yang membawahi fungsi investasi pada manajer investasi, memiliki paling sedikit (satu) orang anggota direksiselain memenuhi ketentuan yang diatur dalam, komite investasi syariah dan atau tim pengelola investasi syariah wajib memiliki paling sedikit (satu) orangbagian kedua kegiatan usaha manajer investasi syariah dapat melakukan kegiatan usaha berupa: pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusudan tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk sebagaimana diatur dalamdan tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, cc. penerbitandan atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. dalam hal manajer investasi syariahmanajer investasi syariahyariah yangdalam hal manajer investasi syariah menggunakan jasa layanan keuangan, manajer investasi syariah wajib menggunakan jasa layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. bagian ketiga permodalan manajer investasi syariah wajib mempunyai modal disetor paling sedikit sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah). bagian keempat fungsi manajer investasi syariah dalam melakukan kegiatannya, manajer investasi syariah wajib memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut: fungsi investasi dan riset, fungsi perdagangan, fungsi penyelesaian transaksi efek, fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah, fungsi teknologi informasi, fungsi akuntansi dan keuangan, dan fungsi pengembangan sumber daya manusia. pelaksanaan fungsi manajer investasi syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi fungsi manajer investasi, kecuali: pelaksanaan fungsi investasi dan riset wajib dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan pegawai yang memiliki izin wakil manajer investasi dan pengalaman kerja bidang pengelolaan investasi paling singkat (dua) tahun, pelaksanaan fungsi perdagangan! (satu) tahun, cc. pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi efek, pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal wajib dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat bawah direksi yang memiliki izin wakil manajer investasi dari otoritas jasa keuangan dan mempunyai pengalaman kerja menduduki jabatan manajerial pada institusi yang bergerak bidang pasar modal dan atau keuangan paling singkat (satu) tahun, dan pelaksanaan fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah. bagian kelima tata cara pengajuan permohonan izin usaha tata cara pengajuan permohonan izin usaha manajer investasi. selain wajib disertai dokumepermohonan izin usaha manajer investasi syariah wajib disertai kelengkapan dokumen: bukti terkait pengetahuan dan atau pengalaman bidang keuangan syariah dari paling sedikit1 (satu) orang anggota direksikomite investasi syariahtim pengelola investasi syariah, fotokopi izin asam anggota dewan pengawas syariah, dan bukti pembayaran biaya perizinan manajer investasi syariah.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. manajer investasiumum penguatan pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan. penguatan pengaturan yang didukung dengan penyediaan regulasi khusus bidang pasar modal syariah sangatlah penting sebagai landasan hukum, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bidang pasar modal syariah. saat ini, terdapat beberapa regulasi dan fatwa bidang pasar modal syariah. namun demikian, dari beberapa regulasi yang telah ada, belum terdapat pengaturan terkait penerapan prinsip syariah pasar modal pada manajer investasi. manajer investasi merupakan salah satu fungsi dan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan efek disamping sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketiga kegiatan perusahaan efek tersebut telah diatur baik dalam undang undang mengenai pasar modal, peraturan pemerintah, maupun dalam peraturan otoritas jasa keuangan. saat ini, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi berperan dalam pengelolaan portofolio efek, baik efek konvensional maupun efek syariah. namun demikian, belum terdapat perbedaan dalam kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran atas kedua jenis efek tersebut. samping itu, sebagian besar manajer investasi yang mengelola produk investasi syariah juga belum memiliki unit khusus yang mengelola dan mengembangkan produk investasi syariah. selama ini, pemenuhan kepatuhan atas prinsip syariah pada pengelolaan produk investasi syariah dilakukan dengan menunjuk dewan pengawas syariah. mengingat pentingnya penerapan prinsip syariah pasar modal pada manajer investasi, dipandang perlu untuk membuat peraturan terkait penerapan prinsip syariah pasar modal pada manajer investasi. peraturan dimaksud dapat dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman bagi pelaku pasar dan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan pasar modal syariah. ii. demimanajer investasi yang berlaku antara lain:,: kep bl tentang laporan kegiatan bulanan manajer investasi,ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenaihuruf cukup jelas. huruf angkaangka yang berlaku adalah:(satu) orang yang mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman bidang keuangan syariah tersebut dapat merupakan ketua dan atau anggota komite investasi syariah dan atau tim pengelola investasi syariah. hurufhurufhuruf. hurufyang berlaku antara lain: peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah,, dan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan daftar efek syariah adalahdaftar efek syariah. yang dimaksud denganihak penerbit daftar efek syariah. yang berlaku adalahontoh jasa layanan keuangan dari lembaga keuangan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah jasa kustodian yang disediakan oleh bank umum konvensional. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf wakil perusahaan efek terdiri atas wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang berlaku antara lain:kegiatan bulanan manajer investasi, dan peraturan nomor v.d. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengetahuan dan atau pengalam, atau keterangan pernah bekerja dalam bidang yang terkait dengan keuanganizin usaha manajer investasi syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia penawaran umum. pernyataandokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang berlakudokumen pernyataan pendaftaranrencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana, penjamin emisi efek, jika adaobligasi daerah dan sukuk daerah tahap ke . dari penawaran umum bertahap obligasi daerah dan sukuk daerah yang telah menjadi efektif : penawaran umum ini merupakan penawaran obligasi daerah tahap ke. dari penawaran umum bertahap obligasi daerah yang telah menjadi efektif , atau penawaran umum ini merupakan penawaran sukuk daerah tahap ke. dari penawaran umum bertahap sukuk daerah yang telah menjadi efektif , dan perubahan dan atau tambahan informasi atas prospektus dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jika ada. dalam hal dana yang dihimpun selama periode penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah kurang dari yang direncanakan, paling lambat (lima) hari kerja setelah periodesebelum berakhirnya periode yang diatur dalam peraturan daerah, paling lambat (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah diambil, emiten wajib: menyampaikan informasi mengenai penghentiandisertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalamnerbitkan obligasi daerah dan atau sukuk daerah sampai denganpenyajian laporan keuangansurat pengantar pernyataan pendaftaran nomor (domisili), . (tgl bintan) lampiran perihal surat pengantar untuk kepada pernyataan pendaftaran dalam yth. dewan komisioner rangka penawaran umum otoritas jasa keuangan obligasi daerah dan atau sukuk daerah" u.p: kepala eksekutif nama emiten?obligasi daerah dan atau sukuk daerah" dalam rangkap . sebagai berikut: emiten maan ken ena nama lengkap aan aka aan alamat lengkap aan aka aan co. persetujuan dari menteri cook keuangan rencana jadwal penawaran cak kan aan umum daftar dokumen yang ana dilampirkkepala daerah (nama emiten) (nama jelas dan tanda tangan diisi sesuai dengan penawaran umum yang dilakukan diisi sesuai dengan nama emiten pernyataan emiten kami yang bertanda tangan bawah ini, kepala daerah gubernur walikota bupati) dari: emiten dnanananananannananan anna anna ana nana ana ana naa ana alamat nanananananannananan anna anna aan ana aan nana nan ana nana nana anan telepon dan faksimili: .ooooooowonanananannlnenanlana ala dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah ctidak memuat keterangan yang tidak benar tentang informasi atau fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang informasi atauobligasi daerah dan atau sukuk daerah", dan atau membatalkan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah". kam ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.akan mengelola dana hasil penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dengan sebaik baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang obligasi daerah dan atau sukuk daerah. . (domisili), . (tgl bln thn) kepala daerah (nama emiten) (nama jelas dan tanda tangan) diisi sesuai dengan penawaran umum yang dilakukanpnakananananenan nenek anna ana nana aan alamat penananananannannananananan anna anna anna aan dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah sejumlah . dengan total nilai rp.(.rupiah)i j.cinvestor..informasi atau fakta material dalam pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penawaran umum ini.untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon investor indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan. . (domisili), . (tgl bin th pernyataan profesi penunjang pasar modal notaris konsultan hukum) kami yang bertanda tangan bawah ini: nama profesi penunjang pasar modal: .oooooooooom man nama direksi rekan denaananaannanaana nana anna alamat dsakakaaak ena ana aan nomor std donananananananananana nana ana aaaaaa aan bertindak sebagai profesi penunjang pasar modal notaris konsultan hukum" dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah sejumlah keke yang dilakukan oleh nama emiten) notaris konsultan hukumramas empat), . (tanggal, bulan, tahun) profesi penunjang pasar modal notaris konsultan hukum") nama jelas dan tanda tangan| dan kode etik notaris. untuk notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya. diisi sesuai dengan penawaran umum yang dilakukan coobligasi daerah dan atau sukuk daerah. emiten yang melakukan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerobligasi daerah dan atau sukuk daerah tidak wajib memperoleh hasil pemeringkatan obligasi daerah dan atau sukuk daer. penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dapat dilakukan secara bertahap. dalam hal penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dilakukan secara bertahap, dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang diatur dalam peraturan daerah. bab dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penyampai& prospektus, cc. prospektus ringkas, prospektus awal, jika ada, dan dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. prospektus dan prospektus ringkas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus disusun sesuai dengandokumen lain sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, peraturan daerah terkaitjadwal penawaran umum, contoh surat efek,: laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait dengan aspek hukum dari penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah termasuk kegiatan yang akan dibiayainya, riw hidup dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, kontrak perwaliamanatan, perjanjian penjaminan emisi efek, jika ada, peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jika ada, il. perjanjian penanggulangan, jika adalaporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: aspek hukum dari penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah meliputi: persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah berupa: persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, persyaratan lain terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan peraturan daerah terkait, dan keabsahan perjanjian dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan cakupan terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah meliputi: perizinan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa atas aset daerah terkait kegiatan, dan perjanjian penting lainnya terkait kegiatan. jangka waktu antara tanggal efektif pernyataan pendaftaran dan tanggal laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak lebih dari (dua belas) bulan. laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus tersedia situs web emiten. laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada harus tersedia situs web emiten paling lambat sebelum otoritas jasa keuangan memberikan pernyataan bahwa emiten dapat mengumumkan prospektus ringkas. otoritas jasa keuangan dapat meminta informasi dan atau dokumen lain kepada emite, meliputi: surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan prospektus, jika adaperlukan, jika adapenawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah secara bertahap emiten yang melakukan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah secara bertahap tidak. dalam hal penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (dua puluh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran umum tahap kedua dan seterusnya, emiten wajib: menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah tahap kedua dan seterusnyaenawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah beserta informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam hurufhuruf dan huruf paling sedikit memuat: jumlah dana yang telah dihimpun dalam penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jumlah obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang ditawarkan, cc. tingkat bunga obligasi daerah imbal hasil sukuk daerah, hasil pemeringkatan atas obligasi daerah dan atau sukuk daerah atau perubahan hasil pemeringkatan atas obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jika ada, jadwal penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah,

tambahan lembaran negara r.i penawaran umum. pernyataanumum untuk mendukung pembangunan nasional yang merata seluruh indonesia, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan pasar modal yaitu dengan melakukan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah. penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dapat dilakukan melaluisebelum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan.kewajiban tersebut juga mencakup pemerintah daerah dalam hal akan menerbitkan obligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daer. namun, dalam perkembangannya perlu menyelaraskanserta memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. adapun pokok pengaturan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yaitu antara lain: menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi dokumen pernyataan pendaftaran diaudit badan pemeriksa keuangan republik indonesia, menghilangkan dokumen mengenai surat dari akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan pemerintah daerah (comfort letter) yang disusun berdasarkan peraturan nomor villedan cc. menghilangkan dokumen mengenai surat pernyataan dari kepala daerah bidang akuntansi yang disusun berdasarkanturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah adalah peraturan daerah yang mengatur mengenai penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah baik peraturan daerah khusus mengenai penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah atau merupakan bagian dari peraturan daerah lainnyaangka cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. informasi dan atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan emilembaga alternatif penyelesaian sengketa. sektor jasa keuaenyelesaian pengaduan konsumen sektor jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumen sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa luar pengadilan, perlu dibentuk peraturan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, bahwaemerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta untukotoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan:dalam hal keputusan rapat umum anggota: dinilai berpotensi membahayakan kepentingan. dalam hal putusan rapat umum anggota dibatalkan oleh otoritas jasa keuangan, laps sektor jasa keuangan wajib melaksanakan rapat umum anggota kembali. bagian keenam pengurus pengurusan laps sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh pengurus. pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota. pengurus sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dan paling sedikit (tiga) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua. pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pegawai perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun. penguruurus sebelum melakukan penguruuruuruurus. ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan pengurus laps sektor jasa keuangan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian ketujuh pengawas pengawasan terhadap pengurusan laps sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh pengawas. pengawas diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum anggota. pengawas sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling sedikit (tiga) orang. pengawaawas sebelum melakukan pengawaawaawaawas. ketentuan lebih lanjut mengenai wawancara atas kemampuan dan kepatutan pengawas laps sektor jasa keuangan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedelapan rencana kerja dan anggaran tahunan anggaran laps sektor jasa keuangan bersumber dari: iuran anggota, hibah, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, dan. laps sektor jasa keuanganmemuat: ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi jumlah sengketa yang akan ditangani, rencana pendanaan, rencana pengembangan laps sektor jasa keuangan, dan informasi lainnya. rencana kerja dan anggaran tahunan harus terlebih dahulu dibahas dalam rapat pengawas untuk mendapatkan persetujuan. rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat pengawas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapat persetujuan. dalam hal terdapat penyesuaian rencana kerja dan anggaran tahunan yang diminta oleh otoritas jasa keuangan, laps sektor jasa keuangan wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat dari otoritas jasa keuangan. rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan disahkan dalam rapat umum anggota. laps sektor jasa keuangan wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan oleh rapat umum anggota kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal september sebelum tahun rencana kerja dan anggaran tahunan dilaksanakan. dalam hal: dinilai berpotensi membahayakan tugas dan fungsi rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal otoritas jasa keuangan membatalkan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada laps sektor jasa keuangan harus melakukan rapat umum anggota untuk mengesahkan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan. dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional laps sektor jasa keuangan, laps sektor jasa keuangan dapat melakukan perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan atas inisiatif sendiri. perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunandilakukan rapat umum anggota. perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling banyak (satu) kali, dan dilakukan paling lambat tanggal juni tahun berjalan. dalam hal laps sektor jasa keuangan melakukan perubahan atau berdasarkan penelaahan kembali dari otoritas jasa keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan, laps sektor jasa keuangan harus melakukan rapat umum anggota kembali untuk mengesahkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan. perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkankerja dan anggaran tahunan. dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas operasional laps sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan penelaahan kembali atas rencana kerja dan anggaran tahunan laps sektor jasa keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan laps sektor jasa keuangan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan menyusun laporan realisasi rencana kerja dan anggaran tahunan(sepuluh) bulan berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada memuat informasi: pencapaian rencana kerja dan anggaran tahunan berupakerja dan anggaran tahunan,kerja dan anggaran tahunan. dalam hal penerimaan tahun berjalan lebih besar dari pengeluaran tahun berjalan, kelebihan dana dimaksud dilarang untuk dibagikan kepada pengawas, pengurus, pegawai dari laps sektor jasa keuangan, dan atau pihak lain. kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk optimalisasi laps sektor jasa keuangan. bagian kesembilan laporan tahunan laps sektor jasa keuangan wajib mempublikasikan laporan tahunan paling lambat pada tanggal juli melalui laman yang dikelola secara resmi oleh laps sektor jasa keuangan atau media lain. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: profil laps sektor jasa keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan, keanggotaan dan kepatuhan pembayaran iuran, kepatuhan anggota dalam melaksanakan kesepakatan dan atau putusan, dan penanganan sengketa yang dilakukan laps sektor jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah dipublikasikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak laporan tahunan dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada bagian kesepuluh mediator dan arbiter laps sektor jasa keuangan wajib memiliki daftar mediator dan arbiter yang dapat melakukan penyelesaian sengketa laps sektor jasa keuangan. pengurus melakukan penilaian terhadap mediator dan arbiter untuk dapat dicantumkan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada daftar mediator dan arbiter sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun. pengurus wajib melakukan penilaian kembali terhadap mediator dan arbiter sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui. bab prinsip laps sektor jasa keuangan bagian kesatu prinsip aksesibilitas laps sektor jasa keuangan wajib memiliki layanan dan prosedur penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen. laps sektor jasa keuangan wajib menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah indonesia. laps sektor jasa keuangan wajib mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahamembaga jasa keuanganngurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan laps sektor jasa keuangan untuk kepentingan laps sektor jasa keuangan sesuai maksud dan tujuan laps sektor jasa keuangan serta mewakili laps sektor jasa keuangan baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. pengawas adalah organ pada laps sektor jasa keuanganpengurus dalam menjalankan pengurusan laps sektor jasa keuangankonsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh laps sektor jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan wajib memiliki laman yang mencantumkan informasi laps sektor jasa keuangan. bagian kedua prinsip independensi laps sektor jasa keuangan wajib mempunyai pengawas yang memastikan bahwa laps sektor jasa keuangan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya. laps sektor jasa keuangan dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya. laps sektor jasa keuangan wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya. laps sektor jasa keuangan wajib mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya. bagian ketiga prinsip keadilan laps sektor jasa keuangan wajib memiliki peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan atau putusan. laps sektor jasa keuangan wajib memberikan alasan tertulis atas: penolakan permohonan penyelesaian sengketa, dan atau putusan penyelesaian sengketa oleh arbiter. bagian keempat prinsip efisiensi dan efektifitas laps sektor jasa keuangan wajib memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan tentang jangka waktu penyelesaian sengketa. laps sektor jasa keuangan wajib mengenakan biaya terjangkau kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. laps sektor jasa keuangan wajib memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggota laps sektor jasa keuangan mematuhi dan melaksanakan setiap kesepakatan dan putusan laps sektor jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan wajib mengawasi pelaksanaan kesepakatan atau putusan. bab penyelesaian sengketa oleh laps sektor jasa keuangan laps sektor jasa keuangan dapat menangani sengketa dengan kriteria: pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh punk namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggap, sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketalainnya, dan sengketa bersifat kepercayaan. selain sengketa sebagaimana dimaksud pada laps sektor jasa keuangan dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. penanganan sengketa melalui laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dan bersifat rahasia. penyelesaian sengketa melalui laps sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui: tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter, media elektronik, dan atau cc. pemeriksaan dokumen. penyelesaian sengketa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling: mendengar, atau melihat dan mendengar, secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. laps sektor jasa keuangan wajib menatausahakan seluruh informasi dan data terkait dengan penyelesaian sengketa. bab pengamanan dan pemberian informasi serta dokumen laps sektor jasa keuangan wajib menerapkan. otoritas jasa keuangan dapat meminta informasi dan atau dokumen kepada laps sektor jasa keuangan melalui surat dan atau surat elektronik. permintaan informasi dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka: pemberian persetujuan oleh otoritas jasa keuangan, atau kebutuhan otoritas jasa keuangan atas informasi dan atau dokumen lainnya. laps sektor jasa keuangan wajib memberikan informasi dan atau dokumenditerimanya permintaan informasi dan atau dokumen melalui surat dan atau surat elektronik. bab vii pelaporan laps sektor jasa keuangan laps sektor jasa keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap (tiga) bulan pada posisi akhir bulan maret, juni, september, dan desember kepada otoritas jasa keuangan, paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada memuat informasi: masing masing layanan paling sedikitjumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan penolakan, jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian, rata rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing masing sengketa,kesepakatan dan putusan dimaksud, daftar (lima) besar sengketa yang diterima oleh laps sektor jasa keuangan, daftar punk yang belum menjadi anggota laps sektor jasa keuangan, dan daftar anggota yang belum membayar iuran keanggotaan dari laps sektor jasa keuangan. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padalaporan laps sektor jasa keuangan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan wajib menyampaikan secara tertulis nama punk dan konsumen yang tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan laps sektor jasa keuangan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kesepakatan atau putusan. dalam hal batas akhir penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan jatuh pada hari sabtu, hari minggu atau hari libur, kewajiban pelaporan disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. bab viii sanksi administratif otoritas jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap laps sektor jasa keuangan dan atau punk, penggantian pengurus dan atau pengawas, cc.laps sektor jasa keuanganrja keterlambatan dan paling banyak rp5. (lima juta rupiah). laps sektor jasa keuangandan atau penggantian pengurus dan atau pengawas. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf didahului dengan wawancara atas kemampuan dan kepatutan kembali terhadap pengawas dan atau pengurus oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan memberikan perintah tertulis kepada laps sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam punotoritas jasa keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan dan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam kepada masyarakat. bab ketentuan lain lain untuk pertama kali pengurus dan pengawas laps sektor jasa keuangan dipilih oleh asosiasi sektor jasa keuangan dan self regulatory organization sro) melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan pengurus dan pengawas laps sektor jasa keuangan berdasarkan usulan asosiasi sektor jasa keuangan dan self regulatory organization sro). untuk pertama kali pengurus menyampaikan: peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam dan cc. rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam bersamaan dengan permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan tanpa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan tanpa didahului rapat umum anggota. bab ketentuan peralihan seluruh punk yang telah menjadi anggota padajanuari otomatis menjadi anggota laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian antara punk dan konsumen yang memuat pemilihan forum penyelesaian sengketa melaluisebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini beralih kepada laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamerima permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen sampai dengan tanggal desember permohonan penyelesaian sengketa yang diterima sebagaimana dimaksud pada harus diselesaikan olehperaturan perundang undangan. bab ketentuan penutup kewajiban penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku (satu) tahun setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam beroperasi sejak januari pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dariaps sektor jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan: diselenggarakan secara independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses: dan dipercaya oleh konsumen dan punk. bab fungsi, tugas dan wewenang laps sektor jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam laps sektor jasa keuangan mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, memberikan konsultasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, melakukan kerja sama dengan lembaga instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional, dan melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada laps sektor jasa keuangan.iii kelembagaan dan penyelenggaraan laps sektor jasa keuangan bagian kesatu persyaratan paragraf bentuk badan hukum badan hukum laps sektor jasa keuangan berupa badan hukum perkumpulan yangtata cara permohonan persetujuan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan luar pengadilan untuk seluruh punk dilakukan oleh (satu) laps sektor jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. permohonan persetujuan laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh laps sektor jasa keuangan kepada anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan bidang edukasi dan perlindungan konsumen dengan dihampiri dokumen. dokumen sebagaimana dimaksud pada meliputi: akta pendirian badan hukum, peraturan yang materi muatannya meliputi: jenis layanan penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, skala biaya penyelesaian sengketa berdasarkan kategori sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan terkait benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator dan arbiter, kode etik, persyaratan, sanksi, prosedur dan tata cara penilaian, serta evaluasi bagi mediator dan arbiter, dan sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh laps sektor jasa keuangan, dan cc. rencana kerja dan anggaran tahunan. selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada untuk memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan, laps sektor jasa keuangan harus memenuhi persyaratan: mempunyai paling sedikit (dua) layanan penyelesaian sengketa berupa: mediasi, dan arbitrase. mempunyai sumber daya yang memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa, didirikan oleh punk yang dikoordinasikan oleh asosiasi sektor jasa keuangan dan atau self regulatory organization sro), dan mempunyai organ paling sedikit: rapat umum anggota, pengawas, dan pengurus. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan atau penolakan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedua anggaran dasar anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar laps sektor jasa keuangan ditetapkan oleh rapat umum anggota. anggaran dasar laps sektor jasa keuangan memuat paling sedikit: nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta kegiatan perkumpulan, jangka waktu berdirinya, perolehan dan penggunaan kekayaan, hak dan kewajiban bagi anggota, wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan rapat umum anggota, tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian pengurus dan pengawas, tugas dan wewenang pengurus dan pengawas, tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat pengurus dan pengawas, dan pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa hasil likuidasi. laps sektor jasa keuangan wajib menyampaikan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilakukannya rapat umum anggota. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perubahan anggaran dasar diterima secara lengkap oleh otoritas jasa keuangan. laps sektor jasa keuangan menetapkan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan dalam rapat umum anggota dan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga peraturan laps sektor jasa keuangan wajib melakukan evaluasi atas peraturan laps sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada perlu dilakukan penyempurnaan, laps sektor jasa keuangan menyampaikan rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan persetujuan. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen rancangan perubahan peraturan diterima secara lengkap. rancangan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan. bagian keempat keanggotaan punk wajib: menjadi anggota laps sektor jasa keuangan, membayar iuran keanggotaan laps sektor jasa keuangan, melaksanakan kesepakatan dan putusan laps sektor jasa keuangan, dan mempublikasikan laps sektor jasa keuangan melalui laman atau media lain yang dikelola secara resmi oleh punk. bagian kelima rapat umum anggota rapat umum anggota mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas dalam batas yang ditentukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dan atau anggaran dasar. wewenang yang ditentukan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini sebagaimana dimaksud pada berupa: menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, mengangkat, mengganti, dan memberhentikan pengurus dan atau pengawas, cc. meminta keterangan dari pengurus dan atau pengawas dalam pelaksanaan tugas masing masing, menetapkan gaji, tunjangan, dan atau honorarium pengurus dan pengawas, mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk iuran anggota, menetapkan akuntan publik, dan menilai dan menyetujui laporan tahunan yang paling sedikit memuat: laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan, laporan pengurusan yang dilakukan oleh pengurus, dan laporan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas. rapat umum anggota diselenggarakan wilayah negara kesatuan republik indonesia. rapat umum anggota terdiri atas rapat umum anggota tahunan dan rapat umum anggota luar biasa. rapat umum anggota tahunan dilaksanakan (satu) kali dalam setahun. rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan laps sektor jasa keuangan. rapat umum anggota tahunan dan atau rapat umum anggota luar biasa dapat dilakukan melalui media elektronik. laps sektor jasa keuangan menyampaikan keputusan rapat umum anggota kepada otoritas jasa keuangan. keputusan rapat umum anggotasetelah pelaksanaan rapat umum anggota.

tambahan lembaran negara r.i sengketa. sektor jasa keuangumum penyelesaian pengaduan oleh punk tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan punk. dalam rangka pemberian perlindungan konsumen, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa luar punk, yaitu melalui pengadilan atau luar pengadilan. penyelesaian sengketa luar pengadilan dapat dilakukan oleh laps sektor jasa keuangan. proses penyelesaian pada laps sektor jasa keuangan bersifat rahasia dan mengutamakan win win solution, sehingga lebih nyaman bagi para pihak dan mampu menjaga kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan. selain itu, penyelesaian sengketa melalui laps sektor jasa keuangan lebih cepat, lebih murah serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang obyektif, relevan dan adil. ketentuan mengenai laps sektor jasa keuangan sebelumnya telahmbentukan peraturan otoritas jasa keuangan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa. namun demikianasih memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan laps sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta. saat ini terdapat (enam) laps sektor jasa keuangan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dimana masing masing laps sektor jasa keuangan tersebut dikhususkan untuk menangani sengketa industri tertentu. dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi laps sektor jasa keuangan, perlu dibentuk laps sektor jasa keuangan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. pembentukan lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh konsumen dan memudahkan konsumen dalam menyelesaikan sengketa, termasuk atas sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari (satu) sektor jasa keuangan. selain itu, pembentukan laps sektor jasa keuangan diharapkan dapat meminimalisasi beban biaya operasional laps sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan. dalam rangka mewujudkan laps sektor jasa keuangan yang mampu melindungi dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, laps sektor jasa keuangan perlu memiliki kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendukung dan mengembangkan fungsi laps sektor jasa keuangan. berkenaan dengan hal tersebut, laps sektor jasa keuangan harus memiliki pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan dan rapat umum anggota, menerapkan prinsip prinsip tata kelola yang baik, serta dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan. selain itu, dalam memberikan pelayanan laps sektor jasa keuangan juga harus memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan pembentukan atas peraturan otoritas jasa keuangan ini. huruf yang dimaksud pengembangan laps sektor jasa keuangan antara lain sebagaimana diaturhuruf yang dimaksud informasi lainnya antara lain informasi mengenai sosialisasi, kegiatan komunikasi, pendidikan mediator arbiter, dan kerja sama dengan lembaga internasional. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud membahayakcontoh faktor eksternal antara lain krisis ekonomi yang mengakibatkan target tidak dapat tercapai. contoh faktor internal antara lain realisasi target penerimaan yang tidak mencapai target. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan laps dapat dilakukan lebih dari (satu) kali berdasarkan penelaahan kembali oleh ojk. yang dimaksud berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas operasional laps sektor jasa keuangcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam optimalisasi antara lain biaya operasional tahun berikutnya,. yang dimaksud dengan media lain antara lain portal otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mudah diakses antara lain laps sektor jasa keuangan menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk mengetahui keberadaan, cara menghubungi serta jenis layanan penyelesaian sengketa yang dimiliki laps sektor jasa keuangan, termasuk penyediaan sistem informasi. laps sektor jasa keuangan dapat memanfaatkan teknologi informasi antara lain melalui alat telekonferensi dan atau konferensi video dalam menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah indonesia. contoh mengembangklaman laps sektor jasa keuangan atau dalam brosur yang disediakan laps sektor jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. contoh hak veto antara lain hak untuk mengganti pengurus atau mengubah peraturan laps sektor jasa keuangan. contoh pemangku kepentingan yang relevpunk sesuai dengan masing masing sektor.termasuk sumber daya antara lain sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan atau putusan materi muatannya antara lainrbiter memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya. huruf alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa antara lain: alasan penolakan yang terkait substansi sengketa yang diajukan, seperti sengketa belum pernah diajukan kepada punk atau sengketa tidak terkait dengan sektor jasa keuangan. alasan penolakan yang terkait administrasi, seperti dokumen sengketa tidak lengkap. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan jangka waktu adalah periode yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa. jangka waktu dapat diukur dengan membandingkan jangka waktu penanganan dan penyelesaian sengketa pada laps sektor jasa keuangan dengan jangka waktubiaya terjangkau dapat diukur dengan membandingkan biaya penyelesaian sengketa pada laps sektor jasa keuangan dengan biayacukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengaduan adalah pengaduan yang terindikasi sengketa sebagaimana dimaksudyang dimaksud dengan ditolak adalah konsumen menolak tanggapan pengaduan ataupun tanggapan keberatan yang disampaikan punkhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. contoh sengketa lain yang mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan yaitu perselisihan yang diajukan oleh punk. yang dimaksud dengan penanganan sengketa bersifat rahasia adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan bersifat tertutup dan putusannya tidak diumumkan. cukup jelas. cukup jelas. lingkup menatausahakan antara lain administrasi pencatatan dan pengendalian informasi. antara lainyang dimaksuontoh sistem elektronik yang digunakan oleh laps sektor jasa keuangan antara lain sistem elektronik untuk penyelesaian sengketa dan rapat umum anggota. yang dimaksudrmintaan informasi dan atau dokumen melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (email. contoh informasi dan atau dokumen terkait pemberian persetujuan oleh otoritas jasa keuangan antara lain tambahan informasi dan atau dokumen yang dibutuhkan dalam hal laps sektor jasa keuangan mengajukan persetujuan rancangan peraturan atau anggaran dasar kepada otoritas jasa keuangan. contoh kebutuhan otoritas jasa keuangan atas informasi dan atau dokumen lainnya antara lain dapat berupa dokumen atau informasi terkait sengketa sektor jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf daftar (lima) besar sengketa yang diterima oleh laps sektor jasa keuangan berdasarkan frekuensi sengketa, contohnya kasus nilai investasi pada unit link yang tidak sesuai. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kesepakatan ataucukup jelas. huruf yang dimaksud dengan konsumenperaturan perundang undangan sektordapat berbentuk antara lain: peraturan tentang mediator dan arbiter. peraturan tentang kode etik mediator dan arbiter. peraturan tentang mediasi (termasuk prosedur dan jangka waktu). peraturan tentang arbitrase (termasuk prosedur dan jangka waktu). peraturan tentang biaya penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase). peraturan terkait keanggotaan laps sektordengan materi berupa sanksi bagi anggota yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh laps sektor jasa keuangan antara lain memuat sanksi akibat pelanggaran kesepakatan pembayaran iuran keanggotaan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota karena tidak mematuhi dan melaksanakan kesepakatan dan atau putusan laps sektor jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakathuruf yang dimaksud dengan asosiasi sektor jasa keuangan adalah lembaga yang mewakili seluruh punk masing masing sektor jasa keuangan. yang dimaksud denganproses pembentukan laps sektor jasa keuangan dilakukan oleh asosiasi dan atau self regulatory organization sro) agar terlaksana secara efektif dan efisiedaklanjuti antara lain pendaftaran kepada perangkat pemerintah yang membidangi hukum untuk diberikan persetujuan. cukup jelas. penyempurnaan peraturan laps sektor jasa keuangan antara lain disebabkan untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan untuk penyesuaian pelaksanaan fungsi dan tugas laps sektor jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf iuran keanggotaan yang dibayar oleh punk kepada laps sektor jasa keuangan merupakan iuran yang telah ditetapkan dalam rapat umum anggota dan merupakan kewajiban punk sebagai anggota perkumpulan dari laps sektor jasa keuangan. besaran iuran keanggotaan mempertimbangkan antara lain besar kecilnya skala usaha punk maupun variabel lain seperti aset punk. huruf yang dimaksud kesepakatan dancontoh putusan laps sektor jasa keuangan yaitu putusan arbitrase yang telah diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri dan telah melampaui jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase. huruf yang dimaksud dengan media lain yang dikelola secara resmi oleh punk adalah media yang digunakan oleh punk untuk komunikasi dengan konsumen, antara lain melalui email dan papan pengumuman yang disediakan kantor cabang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelaksanaan rapat umum anggota dengan menggunakan media elektronik dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kegiatan dimaksud. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh berpotensi membahayakan kepentingan laps sektor jasa keuangan yaituyang dimaksud dengan pengurusan adalah tugas melakukan kepengurusanpenentuan rangkap jabatan dilakukan olehtugas melakukan pengawasan terhadap antara lain bantuan dana operasional yang diberikan olehmid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. keuangan mikro. lembaga. penyelenggaraan usahaojkbek tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. keuangan mikro. lembaga. penyelenggaraan usahaangkaangkalkm yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah piutang murabahah, piu tang istishna, dan piu tang pembiayaan lainnya kualpiu tang salam kualitas jenis angsuran parameterterdapat keterlambatan penyerahan barang sebanyak (dua) kali.pembiayaan angsuran tunggakan rp# terhadap pp lancar harian terdapat tunggakan 75xterdapat tunggakan (dua) kali pembayaran dan atauterdapat tunggakan pembayaran lebih dari (dua) kali dan atau catatan realisasi pendapatan ( "ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, musiman hadad angkaangka cukup jelas. (la) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.#") tahun . yaitu: tingkat margin imbal hasil jenis akad jenis pembiayaan periode pembayar') tahun ., semula: suku bunga pinjaman jenis pinjaman tenor jangka maksimumsuku bunga pinjaman dini tenor jangka maksimum jenis pinjamanmenjadi

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penawaran umum. obligasi daerah. sukuk daerah. prospektusbentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum yang berlaku secara umumkan diambil, sebaiknya berkonsultasi dengan pihak yang kompetenika ada) ,obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang ditawarkan, jika ada. emiten yang melakukan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah secara bertahap selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam harus mencantumkan pada bagian luar kulit muka prospektus: prospektus penawaran umum bertahap obligasi daerah dan atau sukuk daerah , dengan menyebutkan pula nama obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan total jumlah dana yang akan dihimpun dari penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah selama periode penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah secara bertahap. informasi pada bagian dalam kulit muka prospektus paling sedikit harusyang terlibat dalam penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerah akan dicatatkan bursa efek, emiten harus memberikan informasi atas rencana pencatatan tersebut:: dan keterangan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersedia situs web emitenpaling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut: keterangan tentang emiten, keterangan tentang obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang ditawarkan, keterangan tentang obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang belum dilunasi, jika ada, rencana penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah, data keuangan penting, risiko utama yang dihadapi emiten, dan jenis akad syariah, dalam hal menerbitkan sukuk daerah. bagian keempat penawaran umum dalam bagian penawaran umumobligasi daerah dan atau sukuk daerah yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan: jumlah nominal dan jenis obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang ditawarkan, aset yang menjadi dasar sukuk daerah tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal dan emiten menjamin selama periode sukuk daerah, aset yang menjadi dasar sukuk daerah tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, dalam hal menerbitkan sukuk daerah daerah, dalam hal menerbitkan sukuk daerah, ringkasan akad syariah yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal menerbitkan sukuk daerah termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan, ikhtisarmbayardanketerangan mengenai penanggulangan utang (jika ada) paling sedikit meliputi: nama dan alamat penanggung, keterangan tentang skema penanggulangan, penggantian penanggung, jika adahasil pemeringkatan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jika ada, kegiatan yang akandanharus meliputi informasi tentang: hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritashak keutamaan (senioritas) obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan total jumlah utang yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas):, kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya, cc. pembelian kembali obligasi daerah dan atau sukuk daerah: dan alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang obligasi daerah dan atau sukuk daerah, kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk dapat hadir dalam rapatinformasi: penggantian aset yang menjadi dasar sukuk daerah jika terjadi hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk daerah yang diterbitkan, jika diperlukan sesuai karakteristik akad syariahdaerahdaerah, mekanisme pemenuhan hak pemegang sukuk daerahtim ahli syariah,dalam huruf dengan memperhatikan prinsip syariah pasar modal, dan, dalam hal menerbitkan sukuk daerah. bagian kelima penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dalam bagiantujuan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah baik langsung maupun tidak langsung, setelah dikurangi dengan biaya dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan atau persentaseobligasi daerah dan atau sukuk daerah tidak mencukupi. dalam hal emiten menerbitkan sukuk daerah, emiten wajib menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerah berdasarkan keyakinan pemerintah daerah, prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah: dan risiko dan rencana emiten dalam hal obligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerah baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolutpaling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan pemerintah daerah tahun terakhir yang telah diaudit, laporan keuangan pemerintah daerah tahun terakhir yang telah diaudit yang menjadi sumber data disertai opini yang diberikan, cc. penjelasan rincian masing masing kewajiban sesuai dengan kewajiban laporan posisi keuangan, komitmen dan kontingensi sesuai laporan keuangan pemerintah daerah tahun terakhir yang telah diaudit, dan kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab atau alasannyapemerintah daerah yang telah diaudit yang menjadi sumber data, opini yang diperoleh, dan penjelasan tentang periode laporan keuangan pemerintah daerah yang dicakup, data keuangan (dua) tahun buku terakhirdan bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerahmerintah daerah termasuk nama pos yang digunakan, yang diterbitkan oleh pemerintah daeragian kedelapan analisis dan pembahasan oleh pemerintah daerah dalam bagian analisis dan pembahasan oleh pemerintah daerahpemerintah daerahpaling sedikit harusbahasan mengenai komponen penting dari penerimaan atau belanja lainnya yang dianggap perlu oleh emiten untuk mengetahui kemampuan keuangan emiten, bahasan dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penerimaan daerah, yang disertai bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, jika ada, bahasan mengenai jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan pemerintah daerah tahun terakhir, analisis jatuh tempo pinjaman, fasilitas pinjaman dari perbankan, dan pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan, jika ada, dan perubahan peraturan perundang undangan yang berpengaruh signifikan terhadap emiten dan dampaknya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, jika ada. bagian kesembilan: risiko utama: risiko lainnya terkait emiten, cc. risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, risiko bagi investor, dan pernyataan bahwa faktor risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi emiten. bagian kesepuluh kejadian penting setelah tanggal laporan audit badan pemeriksa keuangan republik indonesia dalam bagianatau pernyataan pemerintah daerah mengenai tidak terdapatnya kejadian pentingperaturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dalam bagian peraturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat atau mengungkapkan: nama, nomor, tanggal, dan tahun peraturan daerah, jumlah nominal obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang akan diterbitkan, cc. penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah, tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah, tanggung jawab atas pembayaran modal atau sisa imbalan ijazah, dan atau imbal hasil yang timbul sebagai akibat penerbitan sukuk daerah, dalam hal menerbitkan sukuk daerah, jadwal penerbitan tahunan, dalam hal obligasi daerah dan atau sukuk daerah diterbitkan secara bertahap, dan barang milik emiten yang menjadi jaminan penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dalam hal barang milik emiten yang melekat dalam kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah. bagian kedua belas keterangan tentang emiten dalam bagian keterangan tentang emiten sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: keterangan singkat tentang emiten, keadaan geografis dan demografis, sumber daya alam yang dimiliki atau dikuasai oleh emiten: keterangan tentang nama, jumlah badan usaha milik daerah, dan persentase kepemilikannya, pemerintah daerah, paling sedikit meliputi: nama dan foto kepala daerah, dan wakil kepala daerah, uraian riw hidup dari kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang paling sedikit meliputi: umur, periode jabatan sekarang dan jabatan sebelumnya, pengalaman kerja dan usaha yang pernah dan sedang dilakukan, dan pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar, dan pimpinan unit pengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah, yang paling sedikit meliputi: nama, umur, dan foto pimpinan unit pengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jabatan sekarang dan sebelumnya, pengalaman kerja, dan pendidikan terakhir meliputi sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar. bagian ketiga belas keterangan tentang kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dalam bagian keterangan tentang kegiatan yang akan dibiayai denginformasi mengenai pihak yang melaksanakan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, keterangan umum, yang paling sedikit meliputi: nama, lokasi, latar belakang, tujuan dan manfaat, nilai, perizinan untuk pelaksanaan kegiatan, dan jangka waktu, dan keterangan tentang rencana operasional kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, paling sedikit meliputi: mulai beroperasinya kegiatan, unit pelaksana operasional kegiatan, perkiraan kapasitas dan hasil atau pendapatan dari kegiatan, dan keterangan tentang prospek usaha dari kegiata, jika ada. bagian kelimdan uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga. bagian keenampaling sedikit harus obligasi daerah dan atau sukuk daerah, kualifikasi profesional, untuk pihak selain yang terdaftar pasar modal, jika adaada atau tidak adanya hubungan utang piutang antara emiten dengan wali amanat: dan dalam hal emiten memiliki hubungan utang piutangtujuh belas wali amanat dalam bagian keterangan tentang wali amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi tentang wali amanat yang mencakup: nama dan alamat lengkap, struktur modal: cc. dewan komisaris dan direksi, kegiatan usaha dan perizinan, tugas utama wali amanat, penggantian wali amanat, ikhtisar data keuangan penting wali amanat: dan hubungan afiliasi antara emiten dengan wali amanat yang terjadi karena kepemilikan penyertaan modal daerahuraian tentang kewajiban wali amanatpenerbitan sukuk daerahkontrak perwaliamanatan, dan untuk tetap mewakili kepentingan pemegang sukuk daerah sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban emiten kepada yang bersangkutan. bagian kedelapan belas penanggung dalam bagian keterangan tentang penanggung (jika ada)penanggung yang mencakup: nama dan alamat lengkap, struktur modal, dewan komisaris dan direksi, kegiatan usaha dan perizinan, tugas utama penanggung, penggantian penanggung, ikhtisar data keuangan pentingsembilan belas tata cara pemesanan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dalam bagian tata cara pemesanan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: pengajuan pemesanan pembelian obligasi daerah dan atau sukuk daerah obligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerah, kriteria pembatalan pemesanan, pengembalian uang pemesanan yang mencakup: tingkat bunga dan atau nilai dendobligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerah. bagian kedua puluh penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian obligasi daerah dan atau sukuk daerah dalam bagianobligasi daerah dan atau sukuk daerah atau pihak yang menjalankan fungsi sebagai agen penjualan obligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerah atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerahwali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yangbagian kedua puluh satupaling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: keabsahan perjanjian dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dan perjanjian penting lainnya terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, persetujuan yang dipersyaratkan dalam penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, status kepemilikan atau penguasaan dan sengketa (ika ada) atas aset emiten yang terkait kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan aspek hukum lainnya sehubungan dengan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah. bagian kedua puluh dua pernyataan kesesuaian syariah dalam bagian pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf pernyataan kesesuaian syariah paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan: opini kesyariahan, tim ahli syariah yang menandatangani pernyataan kesesuaian syariah, dan cc. tanggal opini. bab bentuk prospektus ringkas prospektus ringkas paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut: informasi tentang penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah,, cc. informasi tentang ikhtisar data keuangan penting, informasi tentang analisis dan pembahasan oleh pemerintah daerah, informasi tentang faktor risiko,: informasi singkat tentang emiten, informasi tentang tata cara pemesanan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan. bab isi prospektus ringkas informasi tentanginformasi sebagai berikut: tanggal izin pengumuman prospektus ringkasobligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah dan atau sukuk daerahkisaran jumlah obligasi daerah dan atau sukuk daerah serta kisaran suku bunga dan atau imbal hasil atau imbalan atau pendekatan dan metode dalam penentuan suku bunga dan atau imbal hasil atau imbalansuku bunga dan atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk obligasi daerah dan atau sukuk daerah:, termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan, ringkasanlunas,ss.rincian pokok perjanjian penanggulangan, nama dan alamat, jika ada, nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai wali amanat, xx. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam kontrak perwaliamanatan, kegiatan yangaa.bb. persyaratan lain terkait dengan penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, cc. peraturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dd. hasil pemeringkatan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jika ada, ee. ringkasanff. prakiraan nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, jika ada, gg. prakiraan nama lengkap dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain, hh. prakiraan nama dan alamat lengkap dari agen penjualan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, ii. prakiraan tempat dan tanggal prospektus diterbitkan, ji:ddan sukuk daerah ini. obligasi daerah dandanini. obligasiatau informasi dalam dokumen ini masih dapat dilengkapi dan atau diubah. pernyataan pendaftarsukuk daerah ini.kkdan ildan laporan perubahan ekuitas. informasi tentang analisis dan pembahasan oleh pemerintah daerahdudit badan pemeriksa keuangan republik indonesia. informasi singkat tentang emiten sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat dan mengungkapkan: pengurusan daerah berupa nama kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan unit pengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah, sarana dan atau prasarana yang dimiliki, sumber daya alam, dan nama badan usaha milik daerah yang dimiliki emiten dan jumlah atau persentase kepemilikannya. informasi tentang tata cara pemesanlain dengan tujuan memperdagangkan efek antara merekawajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. prospektus dan prospektus ringkakondisi emitenkepala daerah serta penjamin pelaksana emisi efek, jika menggunakan penjamin pelaksana emisi efek,sendiri sendiri ataupaling sedikit harus obligasi daerah dan atau sukuk daerah, pernyataan utang, ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh pemerintah daerah, faktor risiko, kejadian penting setelah tanggal laporan audit badan pemeriksa keuangan republik indonesia, peraturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, il. keterangan tentang emiten, keterangan tentang kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, perpajakan, penjaminan emisi efek, jika ada, lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain: keterangan tentang wali amanat, keterangan tentang penanggung, jika ada, tata cara pemesanan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian obligasi daerah dan atau sukuk daerah, pendapat dari segi hukum, dan pernyataan kesesuaian syariah, dalam hal menerbitkan sukuk daerahharusobligasi daerah dan atau sukuk daerah, tanggal pencatatan, jika obligasi daerah dan atau sukuk daerah tersebutobligasi daerah dan atau sukuk daerah, uraian singkat tentang obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang ditawarkan, kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jumlah nominal, harga penawaran, dan total nilai penawaran, tanggaljatuh tempo, suku bunga dan atau imbal hasil, tanggal pembayaran bunga dan atau imbal hasil: ketentuan mengenai pembayaran kembali lebih dini, wali amanat: jaminan, jika ada, penanggung, jika ada, cadangan dana pelunasan, dan hasil peringkat obligasi daerah dan atau sukuk daerah dari perusahaan pemeringkat efek, jika ada, j . nama dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, jika ada

tambahan lembaran negara r.i sukuk daerah. prospektus.umum salah satu sumber informasi yang diperlukan oleh pemodal dalam melakukan pertimbangan atas keputusan investasinya adalah prospektus. prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum yang memberikan informasi secara menyeluruh terkait penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerahdaerah dan penawaran obligasi daerah dan atau sukuk daerahobligasi daerah,yaitu antara lain: keterbukaan informasi dalam prospektus dan prospektus ringkas obligasi daerah dan atau sukuk daerah disusun kembali dengan tetap mengacu pada relevansi dan kecukupan informasi. hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan daerah dalam menyusun prospektus dan prospektus ringkas dan memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada calon pemodal. adapun penambahan dimaksud antara lain: informasi terkait kerangka acuan kerja, peraturan daerah mengenai cadangan dana pelunasan serta pembayaran kupon dan pokok, serta penjelasan terkait kondisi gagal bayar dalam obligasi daerah dan atau sukuk daerah, informasi terkait penawaran umum sukuk daerah yang meliputi skema dan akad sukuk daerah, dan informasi terkait penawaran umum secara bertahap atau sekaligus. menambahkan keterbukaan informasi lainnya yang khusus terkait dengan penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah. keterangan tentang kegiatan yang dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah mengacu kepada kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah. dalam hal terdapat lebih dari satu kegiatan, diungkapkan masing masingnilai adalah dana yang dianggarkan untuk menyelesaikan kegiatan. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan mulai beroperasinya kegiatan adalah pada saat kegiatan selesai dan siap digunakankonsultan hukum, penilai, notaris: dan profesi lain yang ditetapkan dengancukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kisaran suku bunga dan atau imbal hasil atau imbalan bukan merupakan tingkat suku bunga dan atau imbal hasil atau imbalan final. tingkat suku bunga dan atau imbal hasiluntukii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah bertanggung jawabcadangan dana pelunasan disebut dengan sinking fundrisiko utama yang dihadapi emiten adalah risiko utama yang paling dominan yang dihadapi oleh emitenukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan aset adalah kegiatan yang menjadi dasar penerbitan sukuktanggal pembayaran utang pokok dapat berbeda dengan jatuh tempo dalam hal obligasi daerahdalam praktiknya keadaan lalai disebut dengan event defaultpraktiknya biaya jasa penjaminan disebut dengan underterdiri dari pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan. huruf cukup jelas. cukup jelas. uraian singkat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangasebut dengan outstanding. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan risiko utama adalah risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. huruf contoh risiko lainnya terkait emiten antara lain pemekaran wilayah, target pendapatan emiten yang tidak tercapai, kebijakan atau peraturan pemerintah pusat, keadaan geografis, dan keadaan demografis. huruf cukup jelas. huruf contoh risiko bagi investor antara lain risiko tidak likuidnya obligasi yang ditawarkan oleh daerah dan penurunan harga obligasiit pengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah dapat merupakan unit yang lama dengan penambahan fungsi baru yaitu mengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerahekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing dan kontribusi industri bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian daerah, bahwa untuk meningkatkan peran industri bank perkreditan rakyat, diperlukan upaya memperkuat kelembagaan melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian agar selaras dengan kebijakan untuk mendorong konsolidasi, penataan kelembagaan dan peningkatan komitmen pemilik, peningkatan kualitas dan fungsi pengurus, penguatan fungsi jaringan kantor, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, serta penyempurnaan prosedur dan mekanisme perizinan kelembagaan agar lebih efektif dan efisien, bahwa peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika perbankan sehingga diperlukan pembaruan pada sejumlah aspek ketentuan untuk dapat mengakomodasi peningkatan daya saing dan kontribu, penilaian kemampuan dan kepatutan, penelitian sumber dana setoran modselain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengajukan permohonan pendirian bprcalon pspcalon psp dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip. memperbarui dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan persetujuan persiapan pencabutmeliputi: analisis terhadap rencana penyelesaian seluruh kewajiban bpr, dan analisis terhadap proyeksi arus kas serta jumlah kewajiban dan asetsiapan pencabutan izin usaha. dalam hal dokumen permohonan persetujuan persiapan pencabuterizinan persiapan pencabutan izin usaharsiapan pencabutan izin usaha ditolak. bpr yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bpr, wajib: menghentikan seluruh kegiatan usaha bpr, kecuali untuk penyelesaian kewajiban dan aset bpr: mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bpr dan rencana penyelesaian kewajibanjak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bpr: menyelesaikan seluruh kewajiban bpr dalam batas waktu paling lambat (enam) bulan sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bpr, dan menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas laporan posisi keuangan akhir, termasuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban bpr. dalam hal: bpr tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau bpr mengalami penurunan kondisi keuangan dan memenuhi kriteria ditetapkan dalam pengawasan khusus, persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku. bpr mengajukan permohonan keputusan pencabutan izin usaha bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf setelah seluruh kewajiban bpr diselesaiklaporan dan bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha bpr, bukti pengumuman mengenai rencana pembubaran badan hukum dan rencana penyelesaian kewajiban bpr: cc. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban bpr, laporan hasil audit kantor akuntan publik atas laporan posisi keuangan akhir, laporan posisi keuangan akhir bpr, dan surat pernyataan dari pemegang sahamkeputusan pencabutan izin usaha. dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam dinilai telah lengkap, otoritas jasa keuangan: memberitahukan kepada bpr bahwa dokumen telah lengkap, menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha bpr: cc. memerintahkan bpr untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memerintahkan bpr untukpemegang saham bpr tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban bpr yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan. status badan hukum bpr berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhir atau bubarnya badan hukum bpr dalam berita negara republik indonesia. bprab ketentuan lain lain pelaksanaan presentasi atau pemaparan oleh calon psp dan atau klarifikasi oleh calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisaris pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan mekanisme, persyaratan, dan atau jangka waktu terkait pengaturan kelembagaan bpr selain yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab ketentuan peralihan persetujuan prinsip pendirian bpr yang telah dibericalon psppr disertai dokumen persyaratan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat. bpr yang telah memperoleh persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang, pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang, atau perubahan bentuk badan hukum dapat menindaklanjuti permohonan izin sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat. rencana pembukaan atau pemindahan alamat kantor kas, permohonan perubahan nama, dan penutupan jaringnegasan dan atau persetujuan dari otoritas jasa keuangan, harus memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bpr yang telah memperoleh persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menindaklanjuti permohonan dengan mengacu pada ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat. ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan secara luring sampai dengan (sembilan) bulan sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan mengenai batas waktu pelaporan dan sanksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyatbank perkreditan rakyat, ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor bpr sebagaimana dimaksud dalam bab iii sampai denganizin usaha bank umum menjadi izin usaha bank perkreditan rakyat dalam rangka konsolidentang perubahan izin usaha bank umum menjadi izin usaha bank perkreditan rakyat secara mandatory dalam rangka konsolidasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan dan mengenai pelaporan secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan berlaku setelah (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkanlam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip yang disampaikan dinilai telah lengkap, otoritas jasa keuangan memberitahukan kepada calon psp bahwa dokumen telah lengkap dan proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsipcalon psprinsip pendirian bpr ditolakcalon psp yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai bpr sebelum mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada calon psp yang telah mendapat persetujuan prinsipbatal dan tidak berlaku. paragraf izin usaha permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukansalinan akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum dan pengesahan dari instansi yang berwenang, data kepemilikandaftar calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisarissusunbukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit: sistem elektronik dan teknologi informasi, daftar aset tetap dan inventaris, bukti penguasaan gedung kantor, foto dan atau videpr, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, dankemampuan dan kepatutan, jika terjadi perubahan, kesiapan operasiondalam hal dokumen permohonizin usahabpr yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsi intermedia perbankan berupa penghimpunan dan penyaluran dana. bpr wajib melaporkan kegiatan usaha usaha dengan menggunakan contoh surahal bpr tidak melakukan kegiatan usaha dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada izin usaha bpr yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku. dalam hal bpr memenuhi kriteria: tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana, dan tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional bpr, dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada bpr yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuanganagian kedua perubahan izin usaha buk menjadi izin usaha bpr pendirian bpr yang berasal dari perubahan izin usaha buk menjadi izin usaha bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan berdasarkan: inisiatif dari buk, atau keputusan otoritas jasa keuangan. pemberian izin usaha bpr yang berasal dari perubahan izin usaha buk sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersamaan dengan pencabutan izin usaha buk oleh otoritas jasa keuangan. buk yang telah memperoleh izin usaha sebagai bpr sebagaimana dimaksud pada wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi bpr dalam batas waktu paling lambat (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha bpr diterbitkan. dalam hal berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan dalam batas waktu (satu) tahun, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu. paragraf perubahan izin usaha berdasarkan inisiatif dari buk permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh bukpersiapan perubahan izin usaha: risalah rapat umum pemegang saham yang menyepakati rencana perubahan izin usaha buk menjadi bpr, alasan perubahan izin usaha buk menjadi bpr, daftar pemegang saham: untuk orang perseorangan harus dihampiri dengan dokumen paling sedikit memuat surat penyataan dari psp yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bpr dalam menjalankan usahanya, untuk badan hukum harus dihampiri dengan dokumen paling sedikit:jika badan hukum merupakan psp bpr, surat pernyataan dari psp terakhirsp terakhir, jika badan hukum merupakan psp bpr. daftar anggota direksi dan anggota dewan komisaris: jika tidak terdapat perubahan, disertai dengan dokumen paling sedikit: bukti keikutsertaan program pemeliharaan sertifikasi kompetensi kerja bidang bpr, surat pernyataan dari anggota direksi dan anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai mayoritas anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semena sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan nonblok, dan atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan iniatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, jika terdapat perubahanrencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan, rencana bisnis sebagai bpr, rencana kesiapan infrastruktur, rencana kesiapan operasional, laporan keuangan terakhir dalam format laporan keuangan buk dan laporan keuangan bpr, dan bukti pengumuman serta sosialisasi rencana perubahan izin usaha dari buk menjadi bpr kepada seluruh nasabah dan masyarakat. dokumen rencana tindak mengenai: rancangan aktadan penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor buk yang tidak diperkenankan bagiukubahan izin usaha buk menjadi izin usaha bprdokumen persiapan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dan. kantor cabang adalah kantor bpr yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bpr, dengan alamat usaha yang jelas tempat kantor cabanguntuk membantu kantor induknya, dengan alamat usaha yang jelas tempat kantor kas melakukan usahanya. kegiatan pelayanan kas adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronis. kas keliling adalah kegiatan pelayanan kas untuk. titik pembayaran adalah kegiatan pelayanan kas untuk melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian antara bpr dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisarisbuk wajib melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksudubahan izin usaha buk menjadi izin usaha bpr yang disampaikan dinilai telah lengkap, otoritas jasa keuangan memberitahukan kepada buk bahwa dokumen telah lengkap dan prosesuk. tambahan dan atau perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada termasuk perbaikan rencana tindak berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan terhadap penyusunan langkah, tahapan, dan atau batas waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. bubuk wajib menyampaikanuk memenuhi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan pemenuhan persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha buk dan memberikan izin usaha sebagai bpr. bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam batas waktu paling lambat (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha bpr diterbitkan, berupa:kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban, dan penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor buk yang tidak diperkenankan bagi bpr. bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan setiap bulan paling lambat pada tanggal (sepuluh) pada bulan berikutnya. dalam hal berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan terhadap laporan realisasi pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat menetapkan batas waktu yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar terkait penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha buk menjadi bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat (dua) bulan sejak tanggal izin usaha dari otoritas jasa keuangan diterbitkan. bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan: perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dari instansi yang berwenang, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. pencabutan izin usaha sebagai buk dan pemberian izin usaha sebagai bpr sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak sebagaimana dimaksud pada huruf bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib mengumumkan kepada masyarakat dan seluruh nasabah mengenai perubahan izin usaha paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha sebagai bpr berlaku sebagaimana dimaksud dalam bpr hasil perubahan izin usaha dari bukpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai buk sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: simpanan giro dan kegiatan terkait finalisasi, kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing, cc. penerbitan surat utang atau obligasi, kepemilikan surat berharga, transaksi pasar uang antar bank, dan kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi bpr. penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk bpr hasil perubahan izin usaha dari buk yang melakukan penyelesaian portofolio buk yang tersisa. dalam melakukan penyelesaian portofolio buk yang tersisa sebagaimana dimaksud pada bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib menyelesaikan dan atau mengalihkan hak dan kewajiban buk. bpr hasil perubahan izin usaha dari buk wajib menyesuaikan jenis dan wilayah jaringan kantor buk yang tidak diperkenankan bagi bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan melakukan: penutupan, pemindahan, dan atau perubahan status jaringan kantor sesuai dengan jenis dan wilayah yang diperkenankan bagi bpr, dan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pada jaringan kantor bpr hasil perubahan izin usaha dari buk. pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam dan diuraikan lebih lanjusebagaimana dimaksud dalam paling lambat (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi bpr sebagaimana dimaksud dalam dalam hal jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha menjadi bpr ditetapkan berbeda,paling lambat (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf perubahan izin usaha berdasarkan keputusan otoritas jasa keuangan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dalam keputusan otoritas jasa keuangan yang diberitahukan kepada buk. keputusan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah otoritas jasa keuangan mengenakan sanksi administratif dan penetapan kewajiban untuk menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai konsolidasi bank umum dan atau peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. buk yang ditetapkan menjadi bpr sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi bpr kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan otoritas jasa keuangan mengenai pencabutan izin usaha buk dan pemberian izin usaha sebagai bpr. ketentuan mengenai pelaksanaan rencana tindak dan tindak lanjut perubahan izin usaha dari buk menjadi izin usaha bpr sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap buk yang ditetapkan menjadi bpr berdasarkan keputusan otoritas jasa keuangan. bpr hasil perubahan izin usaha dari buk berdasarkan inisiatif dari buk dan berdasarkan keputusan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamuuk telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada buksatu predikat,ab kepemilikan dan perubahan modal bpr bagian kesatu umum setiap bprsuai dengan kriteria mengenai pspilik bpr yang berbentuk badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan: dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai badan hukum. kepemilikan bpr oleh badan hukum wajib memenuhi: bagi badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau koperasi paling tinggi sebesar modal sendiri bersih dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan bagi badan hukum indonesia lainnya paling tinggi sebesar jumlah yang diperkenankanpr dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan perhitungan kepemilikan bpr sebagaimana dimaksud pada bpr harus menyampaikan laporan keuangan yang disusun oleh badan hukum pemilik bpr pada saat melakukan penambahan modal disetor dengan posisi laporan pada akhir bulan sebelumnya. dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada memiliki saham bpr paling sedikit (dua puluh lima persen), bpr wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan bpr paling lambat akhir bulan juni setelah tahun posisi lapor, dan atau berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal. pemilik bpr dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. dalam hal pemilik bermaksud mengundurkan diri sebagai pemilik bpr, pemilik wajib: mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, atau memenuhihak yang menjadi pemilik bpr harus memenuhi persyaratan: berakhlak dan moral yang baik, berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, perangkat perbankan elektronis yang selanjutnya disingkat ppe adalah kegiatan pelayanan perbankan untukbagi bpr berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapatgi bpr berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi bpr berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi bpr berbentuk badan hukum perusahaan daerahpdireksi adalah direksi bagi bprberbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi bpr berbentuk badan hukum berkomitmen terhadap pengembangan operasional bpr yang sehat, berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis bpr, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus,berkomitmen untuk tidak melakukan dan atau mengulang perbuatan dan atau tindtidak memiliki kredit macet dan atau pembiayaan macetataudalam hal otoritas jasa keuangan mendapatkan informasi bahwa pemegang saham bpr tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan atau dalam pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat (satu) tahun sejak tanggal keputusan otoritas jasa keuangan yang menetapkan pemegang saham tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham bpr. pemegang saham bpr yang ditetapkan berdasarkan keputusan otoritas jasa keuangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada maka: tidak diakui kepemilikan sahamnya, dan tidak diperhitungkan hak suaranya dalam kuorum rups, sejak tanggal keputusan otoritas jasa keuangan. dalam hal pemegang saham bpr tidak mengalihkan kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pembayaran dividen ditangguhkan sampai dengan pemegang saham bpr mengalihkan kepemilikan saham. pihak yang dapat menjadi psp bprmilik bprpengurus dari badan hukum. dalam hal terdapat perubahan pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pengurus dari badan hukum pemilik bpr, bpr wajib melaporkan perubahan kepada otoritas jasa keuangan. laporan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bpr paling lambat (satu) bulan setelah terjadinya perubahan. bagian kedua penambahan modal disetornambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan psp. bpr yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito pada bank umum indonesia, bpr lain, atau bpr yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen bpr yang bersangkutan. penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bpr yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku bagi bpr yang tidak dalam status pengawasan khusus. tata cara penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: deposito pada bank umum indonesia atau bpr lain dengan cara mencantumkan atas nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan g.g. nama bprnama calon psp dan atau psp menyetorpr menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan psp sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan bukti setoran modal dan dokumen persyaratanambahan modal disetorsetoran modaldalam hal dokumen permohonan penambahan modal disetopenambahan modal disetor telah lengkap dan proses pemberian persetujuan atau penolakan atas penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahanpenambahan modal disetor oleh bpr diakui dalam perhitungan modal intisetelah persetujuan otoritas jasa keuangan atas permohonan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan psp. bpr harus menyelenggarakan rups untuk menyetujui penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan psp, paling lambat (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan psp.nambahan modal disetor disetujui dalam rups sebagaimana dimaksud pada dalam hal rups telah dilaksanakan sebelum penambahan modal disetornambahan modal disetor yang disampaikan oleh bpr. laporan pelaksanaan penambahan modal disetormodal disetorihampiri dengan: salinan akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dari instansi yang berwenang. pelaporan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan permohonan persetujuan pencairan deposito kepada otoritas jasa keuangan untuk dicatat sebagai modal disetor. bagian ketiga perubahan kepemilikan sahamrubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan psp. dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada atau penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam mengakibatkan terjadinya pengambilalihan, tata cara perubahan kepemilikan saham dilaksanakansertrubahan kepemilikan saham atau penambahan modal disetor mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada dan pihak yang melakukan pengambilalihan merupakan orang perseorangan, bpr yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan pengambilalihan bpr menyusun rancangan pengambilalihan paling sedikit berupanalisis kemampuan keuangan calon psp sebagaimana dimaksud pada dapat berupa rencana pertumbuhan aset atau kesiapan pendanaan calon psp orang perseorangan dalam jangka waktu (tiga) tahun depan yang disusun oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk menyusun analisis keuangan. analisis kemampuan keuangan calon psp sebagaimana dimaksud pada harus menunjukkan kemampuan keuangan calon psp untuk memberikan dukungan permodalan terhadap bpr dalam menjaga kelangsungan usaha bpr. bpr menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan psp sebagaimana dimaksud dalamkepemilikan sahamerubahan kepemilikan sahamdana pengalihan sahamdalam hal dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sahampersetujuan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahanpejabat eksekutif adalah pejabat bprpr. hari kerja adalah hari kerja otoritas jasa keuangan. bab pendirian bpr bpr didirikan berdasarkan: permohonan oleh calon psp, perubahan izin usaha buk menjadi izin usaha bpr, atau perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi izin usaha bpr dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai transformasi lembaga keuangan mikro menjadi bpr. bpr sebagaimana dimaksud pada melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. bprdan atau cc. pemerintah daerah. dalam hal badan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan sebagai calon psp, badan hukum harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan otoritas jasabpr harus menyelenggarakan rups untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan psp sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan otoritas jasa keuangan.rubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan psp.rubahan kepemilikan saham disetujui dalam rups sebagaimana dimaksud pada dalam hal rups telah dilaksanakan sebelum perubahan kepemilikan sahamrubahan kepemilikan saham yang disampaikan oleh bpr. laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sahamkepemilikan saham dihampiri dengan: salinan akta perubahan kepemilikan saham dan ataugian keempat penambahan modal disetor dan perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan psp bpr wajib menyampaikan laporan penambahan modal disetor dan atau perubahan kepemilikan saham yang tidak. laporan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumesetoran modal disertai dokumen pendukung, jika disertai dengan penambahan modal disetor, bukti pengalihan saham disertai dokumen pendukung, jika tidak disertai dengan penambahan modal disetor, data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, salinan akta, dihampiri dengan salinan akta perubahan kepemilikan saham dan atau perubahan anggaran dasar. bagian kelima perubahan modal dasar bpr wajib menyampaikan laporan perubahan modal dasar kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerjaups yang dibuat dalam akta notaris, dan persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. bpr wajib mengadministrasikan: daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi bpr yang berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah, atau buku daftar anggota dan perubahannya, bagi bpr yang berbadan hukum koperasi. psp, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif bprnggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif bagian kesatu umum anggota direksi dan anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan: integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. pemenuhan persyaratan bagi anggota direksi dan anggota dewan komisarisanggota direksi bpr wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota direksi dan salah satu antaranya menjabat sebagai direktur utama. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jumlah anggota direksiireksi wajib bertempat tinggal kabupaten kota yang sama, atau kabupaten kota yang berbeda pada provinsi yang sama atau kabupaten kota provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota pada provinsi lokasi kantor pusat bpr. anggota direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tigalain. anggota direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri bpr dan atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuktiga anggota dewan komisaris bpr, serta salah satu antaranya menjabat sebagai komisaris utama. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jumlah anggota dewan komisarisabupaten kotakomisaris sebagaimana dimaksud pada harus memiliki: pengetahuan bidang perbankan, dan atau pengalaman bidang perbankan dan atau bidang keuangan. anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud padacalon anggota dewan komisaris harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada pada saat diajukan sebagai calon anggota dewan komisaris. sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada yang dapat digunakan sebagai dokumen sertifikasi bagi calon anggota dewan komisaris termasuk sertifikat kompetensi kerja anggota direksi yang masih berlaku. anggota dewan komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari (dua) bpr atau bars lain. anggota dewan komisaris dilarang merangkap jabatan: sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan, atau pada organisasi atau perusahaan atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. dewan komisaris wajib melakukan rapat paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. dalam hal otoritas jasa keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil pengawasan terhadap bpr, dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap bprdanempat tindak lanjut terhadap jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dalam jabatannya. dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutpr harus menyelenggarakan rups untuk mengangkat anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris paling lambat (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan otoritas jasa keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. dalam hal rups pengangkatanmengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan batal dan tidak berlaku. anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris menjabat sejak tanggal yang ditetapkan dalam rups. pengangkatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris wajib dipengangkatan anggota direksi dan atau anggota keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. berdasarkan pertimbangan tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada bentuk badan hukum bpr dapat berupa: perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas. bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf termasuk bagi bpr berbentuk badan hukum perusahaan daerah yang belum menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. bpr harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan memuat pernyataan untuk: penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan psp, perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan psp, dan pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bpr yang belum memenuhi ketentuan mengenai muatan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat rups yang dilaksanakan pertama kali dewan komisaris yang ditetapkan dalam rupsgangkatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. otoritas jasa keuangan menerbitkan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku sebagai tanggal pertama kali anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris menjabat. bpr wajib melaporkan pengangkatanbpr wajib menyampaikan laporan pengunduran diriunduran diri yang ditetapkan dalam rups atau berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam anggaran dasar bpr dalam hal rups tidak dapat diselenggarakan, disertai dengan alasan pengunduran diri dan atau risalah rups. bpr wajib menyampaikan laporan pemberhentianterhitung sejak tanggal pemberhentian yang ditetapkan dalam rups disertai dengan alasan pemberhentian dan risalah rups. dalam hal anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris meninggal dunia, bpr wajib memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, larangan berlaku sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan otoritas jasa keuanganpengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalamlarang menjadi anggota direksi dan atau anggota dewan komisarisdewan komisaris paling lambat (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan atau keputusan otoritas jasa keuangan. jangka waktu selama (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada dan termasuk dalam cakupan proses pengajuan calon anggota direksi dan atau calon anggota dewan komisaris oleh bpr, penilaian kemampuan dan kepatutan hingga pengangkatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris oleh rups. bpryang mengakibatkan batas minimal jumlah anggota direksi tidak terpenuhidalam hal terdapat perubahan jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, bpr wajib menyampaikan laporan perubahan jabatanrubahan jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, disertai dengan alasan perubahan jabatan dan dokumen yang menjelaskan mengenai keputusan perubahan jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar bprrubahan jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisarispryang ditetapkan dalam rups, disertai dengan risalah rups. selain menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bpr memberitahukan pengangkatan kembali anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. masa jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris berakhir jika: bpr tidak menyelenggarakan rups pengangkatan kembalidanmelaluilima pejabat eksekutif bpr wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutifangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada berupa: fotokopi surat pengangkatan, surat perjanjian kerja, atau surat pemberhentian, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku: cc. riw hidup, dan pas foto terkini ukuran 4x6gangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutif. otoritas jasa keuangan melakukan penelitian terhadap laporan mengenai pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pejabat eksekutif tercantum dalam daftar tidak lulus, bpr wajib memberhentikan pejabat eksekutif sejak tanggal pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud padadalam hal anggota atau calon anggota direksi, anggota atau calon anggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif bprjaringan kantor bank perkreditan rakyat bagian kesatu umum, sepanjang memenuhi modal inti minimum bpr dan atau pada kabupaten atau kota provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat bpr sepanjang memiliki: modal inti minimum paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah), atau pertimbangan tertentu yang didukung dengan analisis yang kuat. bpr sebagaimana dimaksud pada dan dapat membuka kantor cabang dalam jumlah yang sesuai dengan kemampuan permodalan dan kebutuhan bisnis bpr. wilayah provinsi dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan jaringan kantor bpr. ketentuan sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi pembukaan jaringan kantor bpr sebagai akibat penggabungan atau peleburan. dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan jaringan kantor bpr berada wilayah provinsi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat bpr, jaringan kantor bpr tetap dapat beroperasi wilayah semula. bagian kedua pembukaan jaringan kantor bpr wajib memperoleh izin otoritas jasa keuangan untuk melakukan pembukaan kantor cabang. bpr yang mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: rencana pembukaan kantor cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis bpr,memiliki teknologi informasi yang memadai, memenuhi kelengkapdan memiliki infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional. permohonan untuk memperoleh izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam setelah berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. modal disetor pendirian bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling sedikit: rp100. (seratus miliar rupiah), bagi bpr yang didirikan zona rp50. (lima puluh miliar rupiah), bagi bpr yang didirikan zona dan rp25. (dua puluh lima miliar rupiah), bagi bprpr yang lebih tinggi dari pada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada modal disetor pendirian bpr sebagaimana dimaksud pada wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50y6 (lima puluh persen). pembagian zona pendirian bpr sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan wilayah provinsi yang bersangkutmodal disetor sebagaimana dimaksud dalam atau harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum indonesia atau bpr lain atas nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan g.g. nama calon pemegang saham dan atau psp bpr dengan keterangan untuk pendirian bpr dan pencariannya hanya dapat dilakukan setelahdokumen analisis potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang, dan bukti kesiapan operasional pembukaanmbukaanmbuka, meliputi: analisis potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang, dan analisis bukti kesiapan operasional pembukaan kantor cabangmbukaan kantor cabang. dalam hal dokumen permohonan izin pembukambukambukaan kantor cabang ditolak. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhanmbukaan kantor cabang ditolak. bpr yang memperoleh izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalamyampaikan laporan pelaksanaan pembuka. dalam hal bpr tidak melaksanakan pembukaan kantor cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada izin pembukaan kantor cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku. bpr dapat melakukan pembukaan kantor kas wilayah kabupaten atau kota yang: sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari kantor kas, dan atau berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari kantor kas terdekat. bpr dapat melakukan pembukaan kantor kas pada lokasi selain yang dimaksud pada berdasarkan pertimbangan tertentu, sepanjang berlokasi dalam batas wilayah pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam dan kantor kas bpr dapat melakukan kegiatan meliputi: melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan, pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru, membantu pelayanan kegiatan perkreditan, seperti menerima permohonan kredit, melakukan pencairan kredit yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran kredit: cc. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan, menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai, dan atau kegiatan lain untuk mendukung fungsi kantor kas, melalui mekanisme pelaporan kepada otoritas jasa keuangan. kantor kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain sebagaimana dimaksud pada te$masuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah. bpr harus mencantumkan rencana pembukaan kantor kas dalam rencana bisnis bpr. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan. kas keliling dan titik pembayaran dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang: sama dengan kantor induk dari kas keliling dan titik pembayaran, dan atau berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari kas keliling dan titik pembayaran. kas keliling dilarang melakukan kegiatan usaha selain dari: menerima angsuran kredit, menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru termasuk, dan menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan. titik pembayaran dilarang melakukan kegiatan usaha selain pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui perjanjian dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu. kegiatan pameran yang dilakukan untuk promosi dan tidak bersifat permanen merupakan kegiatan yang tidak termasuk dalam kas keliling dan titik pembayaran. bpr yang melakukan kegiatan pameran harus memenuhi persyaratan: dilakukan dalam jangka waktu kurang dari (tiga puluh) hari, kegiatan pameran dimaksud dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, cc. terdapat pegawai kantor pusat atau kantor cabang bpr yang menjadi penanggung jawab dari pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran, dan tersedianya kebijakan dan prosedur internal termasuk mekanisme pelayanan pembukaan rekening simpanan yang dilakukan selama kegiatan pameran. bpr dalam kegiatan pameran dilarang melakukan layanan selain: mempromosikan produk bpr yang bersangkutan, melayani pembukaan rekening simpanan baru, dan melayani permohonan kredit. bpr yang membuka kas keliling dan titik pembayaran harus mencantumkan rencana pembukaan kas keliling dan titik pembayaran dalam rencana bisnis bpr. bpr wajib menyampaikan laporan kas keliling dan titik pembayarankas keliling dan titik pembayaran. bpr wajib menggabungkan laporan keuangan kantor kas, kas keliling, dan titik pembayaran dengan laporan keuangan kantor pusat atau kantor cabang yang menjadi kantor induknya pada hari kerja yang sama. bpr wajib menyampaikan laporan penggunaan ppe dan setiap penambahan ppe yang dikelola sendiri oleh bprggunaan ppe. bagian ketiga pemindahan alamat jaringan kantor bpr wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang. bpr yang mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: rencana pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang telah dicantumkan dalam rencana bisnis bpr, modal disetor pendirian bpr zona kantor pusat bpr yang baru, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan zona dengan persyaratan modal disetor pendirian bpr yang lebih tinggi dari zona kantor pusat bpr semula, dan menyelesaikan atau mengalihkan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan atau kantor cabang. permohonan untukmindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang, analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabangcc. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan atau kantor cabang, bukti kesiapan operasional termasuk sarananya, dan bukti pengumuman rencana pemindahan alamat kantor pusat dan ataumindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabangmindahan alamat kantor pusat dan atau pemindahan alamat kantorpenilaian terhadap penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan atau kantor cabang, dan analisis dan penelitian terhadap bukti kesiapan operasional termasuk sarananyamindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang. dalam hal dokumen permohonan pemindahan alamat kantor pusat dan ataumindahan alamat kantor pusat dan ataumindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang ditolak. bpr yangwajib melakukan pemindahan alamat paling lambat: (tiga puluh) hari kerja untuk pemindahan alamat kantor pusat, atau (dua puluh) hari kerja untuk pemindahan alamat kantor cabang, sejak tanggal persetujuan otoritas jasa keuangan. bpr wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor pusat dan ataupusat dan atau kantor cabang. selain menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bpr mengajukan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai pemindahan alamat kantor pusat kepadailakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian bp penurunan tingkat kesehatan bpr satu predikat. bab iii perizinan pendirian bpr bagian kesatu permohonan pendirian bpr pendirian bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip, dan izin usaha. paragrafinstansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal bpr tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang yang telah diberikan dinyatakan batal dan tidak berlaku. bpr harus mencantumkan rencana pemindahan alamat kantor kas dalam rencana bisnis bpr. bpr wajib mengumumkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor kaslaksanaan pemindahan alamat kantor kas. bpr wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantorkas, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr yang melakukan pemindahan titik pembayaran dan lokasi ppe harusbpr wajib menyampaikan laporan pemindahan titik pembayaran dan lokasi ppetitik pembayaran dan lokasi ppe. bagian keempat kegiatan operasional dan penutupan sementara jaringan kantor bpr harus menetapkan hari dan jam kerja operasional kantor bpr. kantor bpr dapat melakukan kegiatan operasional pada hari dan waktu tertentu luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional. dalam hal bpr melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyampaikan laporan rencana bpr dan atau sebagian kantor bpr untukdalam hal bprberdasarkan keputusan pemerintah yang menyebabkan tidak terpenuhinya batas waktu laporan rencana sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyampaikan laportelah pelaksanaan kegiatan operasional. bpr dapat melakukan penutupan sementara kantor bpr luar hari libur resmi dengan alasan tertentu. penutupan sementara kantor bprpr wajib mengumumkan tanggal penutupan sementara kantor bpr luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat pada papan pengumuman kantor bpr yang ditutup sementara paling lambat (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan sementara. bpr wajib menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor bpr luar hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada, disertai bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lambat (tiga) hari kerja sejak tanggal pembukaan. bagian kelima perubahan status jaringan kantor bpr harus mencantumkan rencana perubahan status jaringan kantor dalam rencana bisnis bpr. perubahan status jaringan kantor bpr sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang, atau penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas. peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperoleh izin otoritas jasa keuangan. bpr yang mengajukan permohonan izin peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang harus memenuhi persyaratan:cc. memenuhi kelengkapan struktur organisasi dan standar operasional prosedur, dan melengkapi infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan operasional. bpr mengajukan permohonan izin peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabanganalisis pertimbangan peningkatan status kantor meliputi: proyeksi keuangan kantor cabang dalam (dua belas) bulan depan, termasuk rencana penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan produk dan layanan yang disediakan, termasuk strategi promosi dan pendekatan terhadap target pasar, dan bukti kesiapan operasionalningkatan status kantor kas menjadiningkatan status kantor kas menjadi meliputi: analisis pertimbangan peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang, dan analisis bukti kesiapan operasionalningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang. dalam hal dokumen permohonan izin peningkatan status kantor kas menjadiningkatan status kantor kas menjadiningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang ditolak. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadapningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang ditolak. bpr yang memperoleh izin peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabanggumumkan pelaksanaan peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat pada papan pengumuman kantor bpr yang statusnya meningkat paling lambat (lima) hari kerja sejak bpr memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan status kantor kasingkatan status kantor kas menjadi kantor cabang dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada izin peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabangcabang disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr mengajukan permohonan rencana penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas sebagaimana dimaksud dalam hurufrunan status kantor, bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan kantor cabang kepada nasabah dan pihak lainnya, dan bukti kesiapan operasional kantor kas. otoritas jasa keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan atas permohonanrunan status kantor cabang menjadi kantor kapenurunan status kantor cabang menjadi kantor kas ditolak. bpr yang memperoleh penegasan penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan pembukaan kantor kas paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari otoritas jasa keuangan. bpr wajib mengumumkan pelaksanaan penurunan status kantor cabang menjadi kantor kas sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat pada papan pengumuman kantor bpr yang melakukan penurunan status paling lambat (lima) hari kerja sejak tanggal penegasan dari otoritas jasa keuangan. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan status kantor cabangurunan status kantor cabang menjadi kantor kas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada penegasankas disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bagian keenam penutupan jaringan kantor bpr wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan penutupan kantor cabang. bpr harus mencantumkan rencana penutupan kantor cabang dalam rencana bisnis bpr. permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud padatupan kantor cabang, bukti pengumuman rencana penutupanbukti penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain terkait dengan penutupan kantor cabang paling sedikit berupa dokumen pelunasan kewajiban kepada nasabah atau pengalihan administrasi nasabah kantor diajukan paling sedikit oleh (satu) orang calon psp kepada otoritas jasa keuangan. permohonan sebagaimana dimaksud padarancangan akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar, data kepemilikan: bagi calon pspbagi calon pemegang saham, disertai dengan daftar riw hidupaftar calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisarisrencana struktur organisasi, susunan sumber daya manusia, serta uraian tugas dan jabatan, analisis potensi dan kelayakrencana standar operasional prosedur serta rencana sistem elektronik dan teknologi informasi, cabang kepada kantor cabang lain atau bank lain dengan persetujuan nasabah, bukti penyelesaian seluruh aset, termasuk aset valuta asing dalam hal kantor cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, proyeksi laporan posisi keuangan, dan surat pernyataan dari seluruh anggota direksi bpr bahwa: bpr telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lain yang terkait dengan penutupan kantor cabang bpr dan apabila terdapat tuntutan kemudian hari menjadi tanggung jawab bpr, dan bpr telah menyelesaikan seluruh aset termasuk aset valuta asing dalam hal kantor cabang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asiutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam paling lama (sepuluh) hari kerja setelah: permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap, dan seluruh kewajiban telah diselesaikantupsebagaimana dimaksud dalam dannutupan kantor cabang. dalam hal dokumen permohonan persetujuan penutupnutupnutupan kantor cabang ditolak. izin operasional kantor cabang yang sebelumnya diberikan menjadi tidak berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam bpr wajib mengumumkan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat pada papan pengumuman seluruh kantor bpr, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bpr wajib melaksanakan penutupan kantor cabang paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupcabang, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr harus mencantumkan rencana penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas dalam rencana bisnis bpr. bpr wajib mengumumkan rencana penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat pada papan pengumuman kantor kas yang bersangkutan dan kantor bpr yang menjadi induk dari kantor kas paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanankas dan kegiatan pelayanan kas, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bagian ketujuh jaringan kantor pada saat keadaan kahar paragraf pemindahan sementara alamat jaringan kantor bpr dapat melakukan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dengan alasan keadaan kahar. bpr wajib mengumumkan pemindahan sementaratelah terjadi keadaan kahar. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahan sementara alamatdilakukan pemindahan alamat jaringan kantor disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr wajib mengumumkan pemindahan kembali jaringan kantor lokasi semulmindahan. bpr wajib menyampaikan laporan pemindahan kembali jaringan kantor lokasi semula kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemindahan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada paragraf pemindahan alamat jaringan kantor bpr dapat melakukan pemindahan alamat jaringan kantor dengan alasan keadaan kahar. bpr wajib mengumumkan pemindahanbelum pemindahan alamat jaringan kantor. bpr harus menyampaikan laporan pemindahan alamat jaringan kantor karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud padapenyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat dan atau kantor cabang, salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat, bukti kesiapan kantor pusat dan atau kantor cabang termasuk sarananya, dan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemindahan alamat jaringan kantor. paragraf penutupan sementara jaringan kantor bpr dapat melakukan penutupan sementara jaringan kantor dengan alasan keadaan kahar. bpr wajib mengumumkan tanggal penutupan jaringan kantor sementaratelah terjadi keadaan kahar. bpr wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sementarapelaksanaan penutupan sementara jaringan kantor, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada bpr wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali jaringan kantor kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan jaringan kantovii perubahan nama dan bentuk badan hukum bagian kesatu perubahan nama bpr perubahan nama bpr harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. bpr yang melakukan perubahan nama wajib mempersiapkan: penyesuaian penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai dengan nama baru bpr, dan persediaan billet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat sesuai dengan nama baru bpr. bpryang berwenang wajib: mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada papan pengumuman seluruh kantor bpr danan mengajukan permohonan penegasan penggunaan izin usaha bpr dengan nama baru kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja sejak pengumuman perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf bpr mengajukan permohonan penegasan sebagaimana dimaksud pada hurufmeliputi: alasan perubahan nama, salinan akta perubahan anggaran dasar, bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dokumen, formulir, dan warkat yang digunakan bpr dengan nama baru, bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf dan berita acara pemusnahan persediaan billet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat bpr dengan nama lama yang belum digunakan. otoritas jasa keuangan memproses permohonan dan memberikan penegasan penetapan penggunaan izin usaha bpr dengan nama baruegasan penetapan penggunaan izin usaha bpr dengan nama baru. dalam memberikan penegasan atas permohonan penetapan izin usaha bpr dengan nama baru kekurangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat mengeluarkan surat keberatan atas penggunaan nama baru bpr. dalam hal dokumen permohonan penetapan izin usaha bpr dengan namanegasan penetapan izin usaha bpr dengan nama baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan. bukti setoran modal secara penuh sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk fotokopi billet deposito, surat pernyataan dari calon pemegang saham, bahwa sumber dana setorpencucian uang dan atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnah massal,: dan bukti lunas pembayaran biaya perizinan pendirian bpr kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal pemerintah daerah merupakan calon pemegang saham bpr, surat pernyataan dari calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digantikan dengan surat keputusan kepala daerah yang memuat pernyataan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan telah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerahdari calon pspcalon pspsetujuan prinsip. bagian kedua perubahan bentuk badan hukum bpr dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. bpr wajib mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum bpr sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip, dan persetujuan pengalihan izin usaha. bpr mengajukan: nobulan rups, alasan perubahan bentuk badan hukum bpr, rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuatta kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, dan daftar calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris, jika terjadi perubahanrinsip perubahan bentuk badan hukumpsp, anggota direksi, dan ataudalam hal dokumen permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum bprinsip perubahan bentuk badan hukum bprpersetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum bpr sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku selama (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan.batal dan tidak berlaku. bpr mengajukansalinan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar dan pengesahan dari instansi berwenang, data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, jika terjadi perubahan, daftar calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris, jika terjadi penggantian, salinan akta berita acara yang dibuat dalam akta notaris mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, risalah atau nobulan rups badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama sebagaimana dimaksud dalam huruf atau perubahannya jika terdapat perubahan keputusan rups, dan contoh formulir atau warkat yang akan digunakan oleh badan hukum barupaling lama (dua puluh) hari kerja sejak permohonan besertagalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baruatas calon psp, calon anggota direksi, dan atau calonsetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukumengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru mulai berjalan terhitung sejak tanggal pemberitahuan. pembubaran badan hukum lama dilarang dilakukan sebelum: pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam: mengumumkan perubahan bentuk badan hukumgganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru bpr yang telah disetujui oleh otoritas jasa keuangcc. menggunakan persediaan billet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional bpryampaikan berita acara pemusnahan persediaan billet deposito, buku tabungan, formulir atau warkat bpr dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakdan menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan dari instansi yang berwenang. menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. tata cara pembubaran badan hukum lama dan pencabutan dari daftar perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undbukti pengumumbukti pengumuman. bab viii perubahan kegiatan usaha bpr dapat mengubah kegiatan usaha menjadi bars dengan izin otoritas jasa keuangperkreditan rakyat menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. bab pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham otoritas jasa keuangan berwenang mencabut izin usaha bpr atas permintaan pemegang saham. bpr dapat mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam sepanjang bpr tidak sedang ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangdalam hal bpr yang ditetapkan dalam pengawasan intensif mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, pengajuan disampaikan paling lambat (enam) bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif berakhir. pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bprbprdihampirerita acara rups memuat paling sedikit: rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bpr, termasuk keputusan yang menyetujui pembubaran badan hukum bpr: perintah kepada direksi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban bpr, dan komitmen penempatan dana crow untuk menyelesaikan kewajiban bpr, alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bpr, cc. rencana penyelesaian seluruh kewajiban bpr kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lain, yang disertai dengan: proyeksi arus kas bpr dalam jangka waktu paling singkat (enam) bulan depan, dan bukti penempatan dana crow dalam bentuk deposito pada bank umum indonesia, dengan cara mencantumkan atas nama dewan komisioner otoritas jasa keuangan g.g. nama pemegang saham dan atau psp bprlaporan keuangan terakhir, disertai dengan proyeksi laporan keuangan bpr terhitung sejak periode terakhir laporan pada saat pengajuan permohonan sampai dengan proyeksi laporan posisi keuangan tanggal penutupan, dan bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lain kepada negara. dengan pertimbangan tertentu, otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan jumlah dana crow yang lebih tinggi dari pada jumlah dana crow yang diajukan bpr sebagaimana dimaksud pada

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank perkreditan rakyperkreditan rakyat umum untukingkatkan terciptanya industri perbankan nasional, termasuk bpr, yang kuat, sehattujuan meningkatkan peran dan fungsi perbankan nasional secara menyeluruh agar tercipta kestabilan sistem keuangan, kelembagaan industri bpr perlu diperkuat, antara lain melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian yang sejalan dengan upaya menciptakan konsolidasi industri. peningkatan peran pemilik bpr melalui penataan kelembagaan dan komitmen juga dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan bisnis bpr. peningkatan peran pengurus dan penguatan jaringan kantor tengah tingginya pemanfaatan teknologi diharapkan dapat memberikan layanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. selain itu, penyempurnaan mekanisme pencabutan izin usaha bpr atas permintaan pemegang saham diperlukan untuk memberikan kepastian bagi penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan masyarakat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. keseluruhan upaya tersebut akan dapat terwujud dengan baik melalui penyempurnaan persyaratan dan prosedur, serta perbaikan pada mekanisme dan tahapan perizinan kelembagaan bpr kontribusi bpr, bagi perekonomian daerah dan industri perbankan nasionalbank perkreditan rakyat. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan badan hukum indonesia adalah badan hukum indonesia yang dicatat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia dan atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai badan hukum. huruf yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan atau pemerintah daerah kota sesuai dengan undang undang mengenai pemerintahan daerah. sebagai salah satu dokumen persyaratan, calon psp berbadan hukum menyampaikan laporan keuangan terkini dalam jangka waktu mencakucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penghimpunan dan penyaluran dana adalah melakukan: penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan atau pemilik bpr atau pihak terkait, dan penyaluran dana kepada masyarakat selain pemilik bpr dan atau pihak terkait. cukup jelas. cukup jelas. huruf pemenuhan kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha antara lain ditunjukkan pada laporan keuangcukup jelas. kata bank depan nama bpr. cukup jelas. yang dimaksud dengan bersamaan adalah pencabutan izin usaha buk dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemberian izin usaha bpr. contoh: buk yang memperoleh izin usaha sebagai bpr pada tanggal januari wajib menyesuaikan seluruh bentuk dan kegiatan usaha menjadi bpr paling lambat tanggal januari selama masa transisi, bpr hasil perubahan izin usaha mencantumkan nama buk sebelum perubahan izin usaha setelah penulisan nama bpr. contoh: bank perkreditan rakyat cahaya sejahtera sentosa (d.h. bank cahaya sejahtera sentosa) dalam menetapkan batas waktu yang berbeda tersebut otoritas jasa keuangan mempertimbangkan antara lain tingkat kompleksitas dari proses penghentian bentuk dan kegiatan usaha buk yang tidak diperkenankan bagi bpr dan atau penyesuaian jenis dan wilayah jaringan kantor, serta realisasi dari pelaksanaan rencana tindak yang dilakukan dan disampaikan oleh buk kepada otoritas jasa keuangdepartemen pengawasan bank, kepala otoritas jasa keuangan regional, atau kepala otoritas jasa keuangan sesuai dengan lokasi tempat kedudukan buk. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka daftar pemegang saham yang disampaikan merupakan daftar pemegang saham yang tercantum dalam anggaran dasar terkini sebelum pengajuan permohonan. huruf cukup jelas. huruf angka untuk pemegang saham buk pemerintah daerah, surat pernyataan dibuat oleh kepala daerah. angka psp terakhir (ultimate shareholders)surat pernyataan dibuat oleh pihak yang menurut penilaian otoritas jasa keuangan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angkarencana bisnis sebagai bpr adalah rencana yang menggambarkan arah kebijakan dan langkah strategi pengembangan bisnis sebagai bpr, yang disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan. cakupan rencana bisnis yang disusunangka rencana kesiapan infrastruktur antara lain persiapan perubahan sistem dan prosedur kerja, sistem elektronik, dan teknologi informasi. angka rencana kesiapan operasional paling sedikit mencakup daftar aset tetap dan inventaris, bukti kesiapan kantor dan perangkat penunjang, termasuk formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bpr. angka yang dimaksud dengan laporan keuangan terakhir adalah laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari buk menjadi bpr. laporan keuangan dan laporan lain disusun dengan mengacu pada standar atau pedoman akuntansi serta ketentuan antara lain yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan pelaporan bank perkreditan rakyat melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. angka pengumuman rencana perubahan izin usaha dilakukan melalui: surat pemberitahuan kepada seluruh nasabah, paling sedikit memuat: informasi dan konsekuensi perubahan izin usaha dari buk menjadi bpr, dan mekanisme penyelesaian dana nasabah buk dalam hal nasabah tidak bersedia menjadi nasabah bpr. pengumuman tertulis seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis, cc. media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor buk berada, dan pengumuman melalui media daring antara lain situs web dan atau media sosial buk. huruf angka rancangan akta perubahan anggaran dasar antara lain memuat hal yang mengalami perubahan, seperti: nama yang menegaskan adanya perubahan dari buk menjadi bpr dan tempat kedudukan, contoh bank menjadi bpr a , dan penegasan mengenai perubahan kegiatan dan izin usaha dari buk menjadi bpr. perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup antara lain terkait dengan konsekuensi untuk melakukan: perubahan status, dan pembelian kembali saham atau menunjuk pengendali atau pihak lain melakukan penawaran tender kepada pemegang saham publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf rencana tindak mengenai perubahan status perusahaan terbuka menjadi perseroan yang tertutup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengumuman perubahan izin usaha dilakukan melalui: pengumuman tertulis seluruh jaringan kantor pada tempat yang strategis, media surat kabar yang memiliki peredaran nasional dan daerah provinsi lokasi jaringan kantor bpr hasil perubahan izin usaha dari buk berada: dan cc. media daring antara lain situs web dan atau media sosial bpr hasil perubahan izin usaha dari buk. cukup jelas. huruf termasuk simpanan giro dan kegiatan terkait finalisasi, antara lain: transaksi giro, rekening giro buk bank indonesia, dan atau kepesertaan melalui bank indonesia real time gross settlement, bank indonesia scripless securities settlement system, dan sistem kliring nasional bank indonesia. huruf termasuk kegiatan usaha dalam valuta asing mencakup: penghimpunan dana, penyaluran dana baik berupa penyaluran dana dan penempatan pada bank lain, trade finance seperti letter credit dan bank garansi dalam valuta asing, dan atau treasury. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud kepemilikan surat berharga tidak termasuk sertifikat bank indonesia. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain yang tidak diperkenankan bagi bpr antara lain penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri, bank garansi, dan kegiatan usaha yang diatur oleh otoritas lain. yang dimaksud dengan melakukan penyelesaian portofolio buk yang tersisa adalah tidak melakukan transaksi baru atau memberikan produk dan atau melakukan kegiatan usaha sebagai buk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. salinan keputusan otoritas jasa keuangan dihembuskan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain: bank indonesia: dan lembaga penjamin simpanan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kata bank depan nama bpr hasil perubahan izin usaha dari buk cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan modal sendiri bersih bagi: utama lembaga jasa keuangan, sebelum tanggal surat permohonan. yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain didasarkan pada faktor ekonomi dan sosiologis wilayah tertentu serta kelangsungan bisnis bpr. cukup jelas. bpr dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah, memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai batas waktu penyesuaian badan hukum perusahaan daerah. huruf perubahan psp termasuk: penggantian psp, dan atau penambahan psp. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. modal disetor bagi bpr berbentuk badan hukum koperasi yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan undang undang mengenai pengoperasian. penetapan jumlah modal disetor yang lebih tinggi didasarkan pada pertimbangan, antara lain: badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian, badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dikurangi penyertaan dan kerugian. penyertaan yang dilakukan oleh badan hukum pemilik bpr yaitu penanaman dana dalam bentuk saham atau bentuk lain yang membuktikan kepemilikan baik dalam rupiah maupun valuta asing pada suatu badan usaha untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. penyertaan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melaluiadalah pemegang saham, psp, dan psp terakhir badan hukum pemilik bpr. huruf yang dimaksud dengan memiliki akhlak dan moral yang baik antara lain ditunjukkan dengan:tidak dikenai sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud daftar tidak lulus adalah daftar yang ditatausahakan oleh otoritas jasa keuangan yang memuat pihak yang dilarang menjadi pihak utama berdasarkinformasi terkait pemegang saham didapatkan oleh otoritas jasa keuangan dari berbagai sumber, antara lain: penelitian atau pemeriksaan, putusan pengadilan, dan atau sumber lain yang dapat diverifikasi kebenarannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dividen bagi bpr yang berbentuk badan hukum koperasi berupa sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. jangka waktu (enam) puluh hari kerja sudah termasuk dalam hal rups harus diselenggarakan dengan rups kedua ataurubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan psp adalah perubahan kepemilikan saham baik yang mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahwilayah satu provinsi adalah. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengetahuan bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan pelaksanaan operasional perbankan baik bpr termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko. huruf yang dimaksud dengan pengalaman dan keahlian bidang perbankan dan atau bidang keuangan antara lain pengalaman dan keahlian bidang operasional, pemasaran termasuk pendanaan dan perkreditan, akuntansi, audit, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengalaman dan keahlian bidang pengawasan lembaga jasdan menganalisis perkembangan perekonomian dan inovasi teknologi informasi, kemampuan menggali potensi perbankan dan keuangan daerah, menginterpretasikan visi dan misi bpr, serta analisis situasi industri perbankan dan keuangan. cukup jelas. yang dimaksud denganil.laman bidang perbankan dan atau bidang keuangan antara lain pengalaman bidang pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, teknologi informasi dan digital, hukum ekonomi atau perbankan, atau pengawasan lembaga jasa keuangananggota dewan komisaris dapat menjabat sebagai dewan komisaris paling banyak pada (tiga) bpr atau barsewan komisaris. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian laporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dilakukan dalam laporan bulanyang dimaksud dengan menjabat adalah melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, antara lain mewakili bpr dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat bpr dan atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan bpr. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. larangan menjadi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris antara lain disebabkan oleh: pelanggaran ketentuan tentang anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris antara lain atas rangkap jabatan, hubungan keluarga atau semena, persyaratan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, atau penetapan predikatbatas minimal yaitu batas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perseroan terbatas dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. perubahan jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yaitu perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. termasuk penyampaian secara luring adalah penyampaian dalam bentuk salinan cetak (hardcore) dan salinan elektronik (softcopy) melalui surat elektronik resmi. cukup jelas. cukup jelas. perkembangan perekonomian daerah yang berbeda dalam kelompok zona yang sama, perubahan jumlah dan kinerja lembaga jasa keuangan, kelangsungan pengembangan kegiatan usaha bpr depan yang berdampak pada perubahan kebutuhan biaya operasional, dan atau penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. yang dimaksud dengan modal kerja adalah seluruh aset lancar antara lain kas, kredit yang diberikan, penempatan dana antarkan, dan surat berharga, namun tidak termasuk biaya pendirian dan praoperasional bpr. pemenuhan persentase penggunaan modal kerja sebesar (lima puluh persen) ditujukan pada awal pendirian bpr. zona menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling tinggi dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling ketat, sedangkan zona menunjukkan zona dengan potensi ekonomi yang paling rendah dan tingkat persaingan lembaga jasa keuangan yang paling longgar. billet deposito yang tidak dapat memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan persetujuan pencairan deposito, dilengkapi dengan surat terpisah yang memuat keterangan mengenai tujuan pembukaan deposito dan tujuan pencairan deposito yang ditandatangani oleh pejabat bank umum atau bpr lain yang berwenang bank tempat deposito tersebut disetorkan. contoh: calon psp yang akan mendirikan bpr pada zona dengan persyaratan modal disetor rp25. (dua puluh lima miliar rupiah) harus menempatkan modal disetor dalam bentuk deposito sebesar rp25. (dua puluh lima miliar pejabat eksekutif antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan atau pejabat lain yang setara. yang wajib dilaporkan adalah pejabat yang masuk dalam struktur organisasi bpr baik yang telah diangkat atau belum diangkat sebagai pejabat eksekutif oleh bpr namun telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat eksekutif. yang dimaksud dengan perubahan antara lain berupa mutasi jabatan. yang dimaksud dengan pemberhentian meliputi pengunduran diri pejabat eksekutif, pemberhentian oleh bpr, maupun pemberhentian sebagai akibat penetapan predikat tidak lulus oleh otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penelitian meliputi pencarian informasi terhadap pejabat eksekutif antara lain: termasuk dalam daftarmemiliki kredit macet dan atau pembiayaan macet, dan atau tercatat dalam data dan informasi negatif yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan yang berasal dari hasil pengawasan otoritas jasa keuangan atau sumber lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasyang dimaksud dengan memenuhi modal inti minimum bpr termasuk bagi bpr yang memenuhi tahapan pemenuhan modal intihuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud pertimbangan tertentu antara lain: kantor pusat bpr berlokasi perbatasan provinsi lain sehingga memiliki kedekatan jarak dengan provinsi lain tersebut yang antara lain didasarkan pada kemampuan rentang kendali dan tipologi wilayah, atau memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial. kemampuan permodalan bpr diukur berdasarkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang dinilai dapat menyerap kemungkinan timbulnya kerugian atau tidak membahayakan kinerja keuangan bpr. kebutuhan bisnis diukur berdasarkan kelayakan dan potensi pasar dan nasabah yang dapat dilayani. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam rencana bisnis disebutkan jumlah dan wilayah atau lokasi kantor cabang yang akan dibuka. huruf yang dimaksud dengan kondisi keuangan antara lain rasio atau indikator keuangan utama yang terkait dengan: permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas: dan reliabilitas. huruf yang dimaksud pelanggaran ketentuan terkait dengan bpr adalah bpr tidak sedang dikenai sanksi berupa larangan pembukaan jaringan kantor dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha bpr. huruf teknologi informasi yang memadai paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan (core banking system) khususnya pada aspek keandalan jaringan dan keamanan serta keragaman menu atau fitur yang dapat mendukung proses transaksi atau layanan perbankan sehari hari, termasuk pengisian transaksi catatan keuangan secara elektronis dan terintegrasi atau terkonsolidasi untuk seluruh jaringan kantor bpr. teknologi informasi yang memadambukaanyang dimaksud dengan kantor induk adalah kantor pusat atau kantor cabang yang menjadi induk kantor kas. yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain: kemampuan rentang kendali, perluasan akses keuangan bagi masyarakat, upaya pemerataan pembangunan daerah, dan pengembangan kegiatan usaha kantor induk sehingga bpr dapat berkembang dankegiatan lain untuk mendukung fungsi kantor kas antara lain berupa aktivitas dengan muatan dukungan teknologi untuk kegiatan pelayanan nasabah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelaksanaan kas keliling antara lain dilakukan dengan menggunakan kas mobil, kas terapung atau konter bpr nonpermanen, tidak termasuk kegiatan promosi. perjanjian dengan pihak lain dapat berupa perjanjian mengenai pembayaran tagihan listrik, telepon, dan atau air. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan terkait transaksi yang dilakukan oleh kantor kas, kas keliling, dan titik pembayaran (payment point) sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan iapan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakatcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hari dan jam kerja operasional adalah hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh bpr untuk melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama. cukup jelas. cukup jelas. penutupan sementara yaitu penghentian sementara kegiatan pelayanan kantor bpr. alasan tertentu antara lain libur kedaerahan yang bersifat fakultatif atau kegiatan kantor bpr yang mengharuskan penutupan sementara. yang dimaksud tahun taklim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari januari dan berakhir pada desember)tanggal penutupan kantor sementara luar hari libur resmi antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan atau situs web bpr. bukti pengumuman antara lain berupa fotokopi pengumuman yang ditempel kantor bpr atau guntingan surat kabar yang memuat pengumumningkatan status kantor kas menjadihuruf cukup jelas. huruf penyelesaian tagihan antara lain pengelolaan rekening kredit dan dokumen atau administrasi kredit. penyelesaian tagihan kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan tagihan kepada jaringan kantor bpr lainrunan status kantor cabang menjadi kantor kasyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak lain dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan rupiah) pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian bpr. huruf yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bpr setelah persiapan pendirian selesai dilakukdata kepemilikan bagi bpr yang berbadan hukum: perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah yaitu daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan saham, atau koperasi yaitu daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib. huruf cukup jelas. seluruh kewajiban kepada kantor lain dari bpr tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain. dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasab. huruf bukti penyelesaian dapat berupa bukti penjualan, pencairan, atau pengalihan aset dari kantor cabang yang ditutup. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam rangka melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan kantor cabang, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaantupan kantor cabangrencana penutupan kantor kas dan kegiatan pelayanan kas antara lain dalam surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan atau situs web bprtermasuk dalam perubahan bentuk badan hukum yaitu perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerahrubahan bentuk badan hukum bpr. huruf yang dimaksud dengan persetujuan pengalihan izin usaha adalah pemberian keputusan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dokumen pendukung adalahadan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi bpr yang berbadan hukum kopngalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan dengan akta notarantara lain pihak yang bekerja sama atau memiliki perjanjian dengan bpr dan memiliki tagihan kepada bpr. jumlah dana yang ditempatkan dalam crow paling sedikit sebesar selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban, dengan memperhitungkan proyeksi arus kas dalam jangka waktu paling singkat selama periode (enam) bulan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kewajiban lain kepada negara antara lain pungutan otoritas jasa keuangan, premi lembaga penjamin simpanan, ataupun kewajiban lainnya seperti sanksi administratif berupa denda baik kepada otoritas jasa keuangan maupun lembaga penjamin simpanan. penetapan jumlah dana crow yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan hasil analisis otoritas jasa keuangan atas proyeksi arus kas masuk aset bpr dengan total kewajiban, untuk memastikan penyelesaian kewajiban oleh bpryelesaian seluruh kewajiban bprlain yang relevan. huruf yang dimaksud dengan kantor akuntan publik adalah kantor akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan sesuai denganlaporan posisi keuangan akhir bpr yaitu laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban bpr. huruf surat pernyataan dari pemegang saham bpr berisi pernyataan bahwa seluruh kewajiban bpr telah diselesaikan dan apabila terdapat kewajiban dan atau tuntutan kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melalui saranapenetapan kebijakan yang berbeda antara lain: jumlah modal disetor pendirian bpr, dan jangka waktu penyesuaian bentuk dan kegiatan usaha dari buk menjadi bpr. dalam menetapkan kebijakan yang berbeda tersebut, otoritas jasa keuangan melakukan analisis dan penilaian terhadap faktor eksternal dan internal berupa data dan atau informasi yang diperoleh. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufbukti setoran modal disertai dengan keterangan untuk pendirian bprhurufyang menunjukkan bahwa bpr dan atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon psrencana dan strategi pengembangan bpr yang dijelaskan dalam presentasi atau pemaparan, antara lain: tujuan dan alasan pendirian bpr, analisis potensi dan kelayakan, dan cc. sumber dana dan kemampuan keuangan untuk memelihara solvabilitas dan pertumbuhan bpr. yang dimaksud penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan adalah melakukan penelitian sesuai daftar periksa, termasuk informasi terkini dari daftar tidak lulus, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan daftar kredit macet dari pemegang saham, psp, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: jika persetujuan prinsip diberikan pada tanggal desember maka jangka waktu persetujuan prinsip berakhir pada tanggal november cukup jelas. cukup jelascukup jelas. huruf cukup jelas. hurufangka kesiapan mengenai sistem elektronik dan teknologi informasaset tetap dan inventaris adalah asetaset tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan. angka yang dimaksud dengan bukti penguasaan gedung kantor antara lain atau perjanjian pinjam atau pemakaian gedung kantorbpr yang menunjukkan bahwa bpr dan atau lembaga jasa keuangan lain yang dimiliki oleh calon psp bpr:

nang lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. non bansejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non bank perlu diperluas sesuai dengan kebutuhan industri sehingga pengaturan sebagaimana telah ditetapkan dengmbiayaan, dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang, dan lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan dan antara dan disisipkan (satu) yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut: frekuensi pemeriksaan langsung ditetapkan oleh ojk sesuai rencana pengawasan berbasis risiko. frekuensi pemeriksaan langsunglima) tahun. (2a) frekuensi pemeriksaan langsung bagi lembaga penjaminsatuketentuan diubah dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: lembaga jasa keuangan nonsampai denganketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. kegiatan pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non bank yang masih berlangsung pada saat peraturan ojk ini diundangkan, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, peraturan ojk nomor poj. tentang pemeriksaankeuangan ojk. non banraturan ojk nomor poj. tentang pemeriksaan langsung bagi lembaga jasa keuangan non bank merupakan dasar hukum bagi ojk dalam melakukan pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non bank. untuk dapat lebih mendorong ruang lingkup pemeriksaan langsung dan mempertimbangkan penambahan lembaga jasa keuangan non bank yang diawasi dengan menggunakan pengawasan pemeriksaan langsung, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan ojk dimaksud. perubahan peraturan ojk dimaksud antara lain menambahkan lembaga penjamin sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan non bank yang pengawasannya oleh ojk dilakukan dengan pemeriksaan langsung. sehubungan dengan hal tersebut maka ojk menetapkan peraturan ojk ini yang merupakan perubahan atas peraturan ojk nomor poj. tentang pemeriksaan langsung bagi lembaga jasa keuangan non bank. ii. demi angka cukup jelas. angka(2a) pemeriksaan langsung pada lembaga penjaminan dapat dilakukan lebih dari (satu) kali dalam (satu) tahun dengan keterangan alasan khusus antara lain penggabungan dan peleburanangka

lembaran negara republik indonesia sukuk daerah. prospektus. laporan dperlindungan kepada investor obligasi daerah dan atau sukuk daerah, perlu adanya keterbukaan informasi oleh emiten penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah secara berkala, bahwa memperhatikan kekhususan daerah, keterbukaan informasi secara berkala oleh daerah sebagai emiten penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah perlu diatur berbeda, cc. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan terkait keterbukaan oleh pemerintah daerah sebagai penerbita1laporan realisasi penggunaan dana obligasi daerah dan atau sukuk daerah pemerintah daerah . per sesssannsn san) nilai realisasi hasil penawaran rencana penggunaan dana realisasi penggunaan dana umum jenis san fam jaa efektif hasil hasil penawaran umum umum penawaran . total total penawaran bersih umum umum lotre to. jumlah kota), . (tanggal, bulan, tahun) nama daerah kepala daerah catatan: kolom jenis penawaran umum adalah penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah. kolom rencana penggunaan dana diungkapkan berdasarkan prospektuswww. perahu ran.go.idlaporan realisasi penggunaan dana yang selanjutnya disingkat lrp adalah laporan realisasi pengtidak berlaku bagi emiten yang menerbitkan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, kecuali diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini atau dinyatakan secara tegas berlaku bagi emiten yang menerbitkan obligasi daerah dan atau sukuk daerah dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bab kewajiban pelaporan dan pengumuman emiten wajib menyampaikan, lrp obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan. laporan keuangan pemerintah daerah dan informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud pada wajib diumumkan kepada masyarakat. pengumuman sebagaimana dimaksud padaab iii penyampaian dan pengumuman laporan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan dan diumumkan paling lambat (sembilan) bulan setelah tanggal laporan keuangan. laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan: pernyataan tanggung jawab kepala daerah berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah: dan besaran rasio kemampuan keuangan emiten untuk mengembalikan pinjaman. penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan dalam bentuk: dokumen cetak paling sedikit (satu) eksemplar, dan salinan dokumen elektronik. pengumuman laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, laporan operasional, laporan arus kas, opini dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia: dan besaran rasio kemampuan keuangan emiten untuk mengembalikan pinjaman. bab lrp obligasi daerah dan atau sukuk daerah lrp obligasi daerah dan atau sukuk daerah wajib dibuat secara berkala setiap (enam) bulan dengan tanggal laporan juni dan desember. bentuk dan isi lrp obligasi daerah dan atau sukuk daerah harus disusun sesuai dengan format laporan realisasi penggunaan dana obligasi daerah dan atau sukrp obligasi daerah dan atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan paling lambat pada tanggalpenyampaian lrp sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik. emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah wajib: menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi daerah dan atau sukuk daerah, dan memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang obligasi daerah dan atau sukuk daerah. dalam hal perubahan penggunaan dana memerlukan persetujuan dari instansi lain yang berwenang, rapat umum pemegang obligasi daerah dan atau sukuk daerah wajib dilaksanakan sebelum pengajuan persetujuan instansi lain tersebut. perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud padakegiatan yang akan dibiayai dari dana hasil penawaran umum yang memiliki dampak ekonomis. bab penyampaian dan pengumuman informasi atau fakta material informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan dan diumumpenyampaian informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik. informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perubahan kepala daerah, pimpinan unit pengelolaan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, perubahan peraturan daerah terkait penerbitan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, cc. pembelian kembali dan penjualan kembali obligasi daerah dan atau sukuk daerah, perubahan batas wilayah emiten atau perubahan nama emiten, penggantian wali amanat, keterlambatan realisasi pembayaran bunga imbal hasil, dan atau pokok, perubahan hasil pemeringkatan obligasi daerah dan atau sukuk daerah, jika ada, dan informasi atau fakta material lainnya berkaitan dengan kegiatan yang akan dibiayai dengan obligasi daerah dan atau sukuk daerah. pengumuman informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam. bab tugas dan tanggung jawab unit pengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah emiten wajib memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi daerah dan atau sukuk daerah. unit pengelola obligasi daerah dan atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas paling sedikit: mengikuti perkembangan pasar modal khususnya ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sektor pasar modal, memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal, cc. membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban obligasi daerah dan atau sukuk daerah yang paling sedikit, dan penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan tepat waktu, dan sebagai penghubung antara emiten dengan pemegang obligasi daerah dan atau sukuk daerah, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pimpinan unit pengelola dapat menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan dan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain lain penyampaian salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik otoritas jasa keuangan. dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam lrp obligasi daerah dan atau sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam dan informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan jatuh pada hari libur, penyampaian tersebut wajib disampaikan pada (satu) hari kerja berikutnya. dalam hal emite

tambahan lembaran negara r.i sukuk daerah. prospektus. laporan dumum obligasi daerah dan atau sukuk daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pasar modal. pemerintah daerah dengandapat menerbitkan obligasi daerah dan atau sukuk daerah untuk membiayai kegiatan. sebagaimana definisi emiten dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal, maka setiap pemerintah daerah yang pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif disebut sebagai emiten. sebagai emiten penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi secara berkala mengenai data obligasi daerah dan atau sukuk daerah, beserta keterbukaan informasi mengenai peristiwa yang bersifat material, seperti yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. meski demikian, praktik keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pihak penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah tidak dapat disamakan dengan praktik keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan atau korporasi sebagai pihak penerbit obligasi korporasi. hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi pemerintah daerah yang berbeda dengan emiten korporasi. oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan peraturan keterbukaan informasi dalam bentuk laporan dan pengumuman yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. peraturan otoritas jasa keuangan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait penyampaian laporan dan pengumuman pemerintah daerah sebagai penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah. dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan praktik kualitas keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah sebagai penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah. ii. demi cukup jelasantara lain:keuangan berkala emiten atau perusahaan publik:,, peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang situs web emiten atau perusahaan publik,,: peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pembentukan dan pelaksanaan komite audit, peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pembentukan dan penyusunan unit audit internal, peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik,dan surat edaran badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor se. bl tentang penyampaian hutang atau kewajiban dalam valuta asing. cukup jelas. cukup jelas. huruf pengumuman dalam surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional dilakukan dalam hal obligasi daerah dan atau sukuk daerah tidak tercatat bursa efek. pengumuman dalam situs web bursa efek dilakukan dalam hal obligasi daerah dan atau sukuk daerah tercatat bursa efek. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pernyataan tanggung jawab kepala daerah adalah pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalamcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufobligasi daerah dan atau sukuk daerah, meskipun nilainya dibawah (dua puluh persen) dari total penawaran umum. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan obligasi daerah dan atau sukuk daerah adalah unit sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah. yang dimaksud dengan sistem pelaporan elektronik adalah sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik spe)

lembaran negara republik indonesia pelaporan ojuntuk itubahwa untuk meningkatkan pengawasan berbasis teknologi, perlu dilakukan digitalisasi untuk laporan yang masih disampaikan secara luring kepada otoritas jasa keuangan, cc. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan, perlu diatur kelompok informasi, posisi data, periode, dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, bahwa dalam perkembangannya: melakukan koreksi laporan terstrukturterstruktur sebelum batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan atau cc.n bab iii laporan tidak terstruktur bank wajib menyampaikan laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan batas waktu penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sektor perbankan. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan tidak terstruktur secara lengkap dan akurat. penyampaian laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk rekaman data yang dapat diolah lebih lanjut. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.sektor perbankan. dalam hal ketentuan peraturan perundang undangan sektor perbankan tidak menetapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan temuan bank atau otoritas jasa keuangan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud padalam hal bank: melakukan koreksi laporan tidak terstruktur atas hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dan atau menyampaikan koreksi laporan tidak terstruktur sebelum batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam bank dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam bank wajib menatausahakan laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud pada wajib memuat informasi yang sama dengan laporan yang disimpan oleh bank. dalam hal terdapat perbedaan antara informasi laporan yang tersimpan dalam pangkalan data otoritas jasa keuangan dengan informasi laporan yang disimpan oleh bank, informasi laporan yang tersimpan dalam pangkalan data otoritas jasa keuangan yang digunakb tata cara penyampaian laporan bank hanya dapat menggunakan sistem pelaporan otoritas jasa keuangan untuk penyampaian laporan terstruktur dan atau koreksi laporan terstruktur sampai dengan akhir bulan keenam setelah posisi data laporan.ngikuti tata cara penyampaian laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam bank bertanggung jawab atas kebenaran laporan terstruktur dan atau koreksi laporan terstruktur sebagaimana dimaksud pada yang diunggahdan atau melalui alamat surat elektronik otoritas jasa keuangan. bank menyampaikan laporanpenyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan: dengan mengikuti penyampaian laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam dan atau secara luring. pemberitahuan tertulis mengenai keadaan kahar secara luring sebagaimana dimaksud pada hurufluar wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta atau provinsi banten. apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari sabtu, hari minggu, dan atau hari libur lain, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnyterstruktur melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan pertama kali dilakukan untuk posisiuk menjadi bus, atau merupakan bank perantara yang baru didirikan,oleh bank sebelum posisi data penyampaian laporan pertama kali dan ditemukan oleh bank atau otoritas jasa keuangan setelah posisiiuk yang sebelumnya telah disampaikan secara daring kepada otoritas jasa keuangan berupa: laporan liquidity coverage ratio bank secara individu, dan atau laporan liquidity coverage ratio bank secara konsolidasi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab vii ketentuan penutup kewajiban penyampaian laporan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam dan untuk pertama kali setelah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. kewajiban penyampaian laporan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilakukan mulai tanggal maret dalam hal sistem pelaporan otoritas jasa keuangan untuk laporan tidak terstruktur belum tersedia, laporan tidak terstruktur disampaikan secara daring melalui layanan mailing room otoritas jasa keuangan. dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian laporan terstrukturdilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian laporan tidak terstruktur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan, tata cara penyampaian laporanwajiban penyampaian laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur dalam bentuk dokumen cetak kepadaan kewajiban penyampaian laporan terstruktur melalui sistem pelaporan selain sistem pelaporaninyatakan tidak berlakaporan adalah laporan yang disampaikan oleh banerbankdaring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. bank wajib menyusun dan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan sebagaimana dimaksud pada secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuanglaporan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: laporan terstruktur, dan laporan tidak terstruktur. bab laporan terstruktur laporan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas (empat) kelompok informasi. kelompok informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: kelompok informasi keuangan, kelompok informasi risiko dan permodalan, kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan, dan kelompok informasi data pokok. posisi data penyampaian laporan terstruktur sebagaimana dimaksud pada terdiri atas laporan: harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan. bank wajib menyampaikan laporan terstruktur haripada akhir hari, dan periode ii, laporan disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur harimingguhari jumat pada minggu yang sama, dan periode ii, laporan disampaikan paling lambat hari senin pada minggu berikutnya. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur minggub pada bulan berikutnya, periode ii, laporan disampaikan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya, cc. periode iii, laporan disampaikan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya, dan periode iv, laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur briwcc. periode ivlaporan disampaikan paling lambat tanggal: mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu:, agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua, november tahun berjalan untuk triwulan ketiga, dan februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat, dan periode vi, laporan disampaikan paling lambat tanggal maret tahun berikutnya. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur triwsemesterjuli tahun berjalan untuk semester kesatu: dan januari tahun berikutnya untuk semester kedua, periode ii, laporan disampaikan paling lambat tanggal: agustus tahun berjalan untuk semester kesatu: dan februari tahun berikutnya untuk semester kedua, dan cc.akhir bulan februari tahun berikutnya untuk semester kedua. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur semesterahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa rencana kerja dengan ketentuan untuk: periode laporan disampaikan paling lambat tanggal oktober sebelum tahun rencana kerja, danerstruktur tahunan selain laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan untuk: periode iii, laporan disampaikan paling lambat tanggal januari tahun berikutnya, dan periode iv, laporan disampaikan paling lambat tanggal april tahun berikutnya. bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur tahuan ditetapkan oleh otoritaserstruktur sebagaimana dimaksud dalam dan atau berdasarkan temuan bank atau otoritas jasa keuangan dikenaidalam hal terdapat kesalahan isian pada (satu) laporan terstruktur sebagaimana dimaksud dalam dan ataui sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada dan

sen tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank umum. sistem pelaporan ojondisi keuangan dan kegiatan usahaondisi keuangan dan kegiatan usaha bank dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sektor perbankan. sejalan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi untuk laporan yang masih disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. perubahan penyampaian laporan dalam bentuk dokumen cetak menjadi berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawaskelompok informasi, posisi data, periode(file) secara langsung melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. koreksi dapat berasal dari temuan bank, hasil audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas oleh akuntan publik, dan atau temuan otoritas jasa keuanganuk atau bagi bus dan uus. atau alamat lain yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaspertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan pemerintah terkait cuti bersama dan atau masa pandemi wabah penyakit. contoh: bank yang baru berdiri bulan desember kewajiban pelaporan berlaku untuk posisi data bulan januari misalnya: laporan harian untuk periode posisi data tanggal januari disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal januari pukul wib, laporan bulanan untuk periode posisi data bulanperantara yaitu bank sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank perantara.suai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. surat memuat paling sedikit informasihuruf laporan terstruktur mencakup laporan berbasis formulir yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. huruf laporan tidak terstruktur mencakup seluruh laporan yangerbankan, selain laporan terstruktur dimaksud. cukup jelas. huruf kelompok informasi keuangan antara lain memuat laporan publikasi dan laporan suku bunga dasar kredit. huruf kelompok informasi risiko dan permodalan antara lain memuat laporan liquidity coverage ratio, laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko, laporan batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar, dan laporan restrukturisasi kredit. huruf kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan antara lain memuat laporan berkala terkait pelaksanaan aktivitas sebagai agen penjual efek reksa dana, laporan berkala bancassurance, dan laporan kegiatan kustodian. huruf kelompok informasi data pokok antara lain memuat laporan data jaringan kantor dan laporan data sumber daya manusia perbankan indonesia. cukup jelasrabu tanggal februari pukul wibkamis tanggal februari pukul wibjumat tanggal februarisenin tanggal februari cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: laporan suku bunga dasar kredit posisi datamenyampaikan laporan pada hari selasa tanggal februari bank dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah rp6. (enam juta rupiah) yaitu rp1. (satu juta rupiah) (enam) hari kerja. yang dimaksud dengan kesalahan isian adalah kesalahan satu baris input laporan. contoh dalam laporan publikasi bulanan, bank salah melaporkan akun aset keuangan lainnya dan akun aset lainnya pada laporan posisi keuangan. atas kesalahan ini, bank dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan input angka pada tabel laporan posisi keuangan sejumlah rp200. (dua ratus ribu rupiah) yaitu rp100. (seratus ribu rupiah) (dua) isian. contoh dalam satu baris input laporan restrukturisasi kredit terdapat isian beberapa dimensi (kolom). untuk satu baris input dimaksud, bank salah melaporkan dimensi cara restrukturisasi kredit , dimensi nilai agunan setelah restrukturisasi kredit , dan dimensi kerugian restrukturisasi kredit setelah restrukturisasi kredit . atas kesalahan ini, bank hanya dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan satu baris input sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) (satu) isianposisi keuangan. kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada: akun kredit pada tabel laporan posisi keuangan, akun penyertaan pada tabel laporan posisi keuangani sanksi atas kesalahan input angka kredit pada tabel laporan posisi keuangan yaitu sebesar rp100. (seratus ribu rupiah)ieratus ribu rupiah) (satu) isian. batas waktu penyampaian laporan dan atau koreksi laporan ditetapkan olehbatas waktu penyampaian laporan kepatuhan diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum yaitu disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir. cukup jelas. penyampaian laporan tidak terstruktur: laporan kepatuhan untuk periode posisi data semester pertama tahun disampaikan paling lambat tanggal juli sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, namun mengingat tanggal tersebut hari sabtu, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari senin tanggal agustus bank menyampaikan laporan pada hari kamis tanggal agustus bank dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah rp3. (tiga juta rupiah) yaitu rp1. (satu juta rupiah) (tigaangkalan data dikenal juga dengan sebutan databasekeuangan dan informasi kinerja keuangan sistem pelaporan otoritas jasa keuangan mengalami gangguan teknis pada hari kamis tanggal desember yang merupakan batas waktu periode laporan terstruktur posisi data bulanan novembersenin tanggal januari bank menyampaikan laporan bulanan november paling lambat (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari selasa tanggal januari contoh sistem pelaporan otoritas jasa keuangan mengalami gangguan teknis pada hari senin tanggal agustus yang merupakan batas waktu penyampaian laporan kepatuhan untuk posisi data semester pertama tahun sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai fungsi kepatuhan bank umum.agustus bank menyampaikan laporan kepatuhan posisi data semester pertama tahun paling lambat (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari jumat tanggal agustus cukup jelas. huruf penyampaian surat pemberitahuan dilakukan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dengan alamat

lembaran negara republik indonesia kegiatan usaha. perubacc.:. pemegang saham pengendali yang selanjutnya disebut25y. hari adalah hari kalender.atauperubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah hanya dapat dilakukan dengan izin otoritas jasa keuangancc. menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris, membentuk dps: dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah. penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada undang undang yang mengatur mengenai perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan lainenuhi ketentuan mengenai permodalan bank umum syariah. direksi dan dewan komisaris bank umum syariah harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai bank umum syariah.nk umum syariahmengenai permodalan bars. direksi dan dewan komisaris bars harus memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai bars.rs. bab iii tata cara perizinan perubahan kegiatan usahacc. nama dan data identitas dari calon psp, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris,, dan jaringan kantor bank syariah.bab sanksi: sebesar rp130. (tiga puluh juta rupiah) untuk bank umum syariah, atau sebesar rp1001. (satu juta rupiah) untuk bars:, teguran tertulis dan denda: paling banyak sebesar rp30. (tiga puluh juta rupiah) dalam hal bank umum syariah tidak menyampaikan laporan atau melaksanakan pengumuman, atau paling banyak sebesar rp1. (satu juta rupiah) dalam hal bars tidak menyampaikan laporan atau melaksanakan pengumumandenda karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan atau tidaknyampaikan laporan dan atau melaksanakan pengumuman. bab ketentuan penutup ketentuan pelaksanaangiatan usaha. perubah0, (nol rupiah) atau nihil. yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan lain antara lain undang undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kelembagaan bank umum syariah, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kelembagaan bars. yang dimaksud dengan ketentuan mengenai permodalan bank umum syariah antara lain ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum komm) bank umum syariah dan ketentuan mengenai jumlah modal inti minimum bank umum syariah. yang dimaksud dengan ketentuan yang mengatur mengenai bank umum syariahnk umum syariah, penerapan tata kelola (good corporate governance) yang berlaku bagi bank umum syariah, dan kelembagaan bank umum syariah. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan mengenai permodalan bars antara lain ketentuan mengenai komm dan pemenuhan modal inti minimum bars. yang dimaksud dengan ketentuan yang mengatur mengenai barsrs, penerapan tata kelola (good corporate governance) yang berlaku bagi bars, dan kelembagaanbagi bank syariah, hasil uji penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon psp, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris, dan hasil wawancara terhadap calon anggota dps. hal hal yang harus dijelaskan melalui presentasi otoritas jasa keuangan antara lain: misi dan visi perubahan kegiatan usaha, hasil studi kelayakan mengenai peluang pasar penghimpunan dan penyaluran dana, cc. rencana bisnis jangka pendek dan menengah bagi bank syariah, sistem teknologi informasitelah kata bank atau setelah nama bank, atau untuk bars, pencantuman kata syariah dilakukan dengan penyebutan frasa,j nama dr. egg sarjana, s.h., sasi alamat jalan tanah abang iii c d lantai jakarta pusat ea: "th: nama ir. toni tachta singarimbun, s.h. tali alamat prudential centre lantai kota casablanca jalan casablanca raya kav jakarta selatan nama cand) suhardi somomoeljono, s.h., m.h. alamat citylofts sudirman lt. jl. kh. mansyur jakarta pusat nama abdurrahman taro, s.h., m.h. alamat jalan buatan kelurahan klender, kecamatan duren sawit, jakarta timur nama edward alfonso theorupun, s.h. alamat jalan swasembada timur viii nomor tanjung priok nama agustin, s.h. alamat jalan enggano raya nomor tanjung priok, jakarta utara nama mahfud, s.h. alamat jalan arjuna nomor utan kayu selatan, jakarta utara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god nama henry hadiri siahaan, s.h. alamat jalan duren sawit raya nomor jakarta timur nama jamaah yaman, s.h. alamat perum serpong park blok cluster brilliance serpong utara, tangerang selatan nama: inge irawatie, s.h., m.h alamat apartemen permata hijau tower iii 7a, jalan raya permata hijau blok permata hijau, jakarta selatan nama: rahman arif nasution, s.h., ag., phd alamat apartment mediterania pave residence, tower nomor cie, kemayoran jakarta pusat, adalah para advokat, wni yang menyebutkan dirinya tergabung dalam aliansi advokat merah putih (a?mp) yang secara sendiri dan bersama untuk memilih alamat selama permohonan ini prudential centre lantai kota casablanca jalan casablanca raya kav jakarta selatan andika's law firm), untuknomor tahun dan terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara yang pada pokoknya mempertahankan pendapatnya kewenangan ada pada bawaslu sesuai dengan sikap ptun tidak sesuai dengan keputusan kpu yang dikeluarkan dalam pemilu anggota dewan, pemilihan kepada daerah dan partai politik yang telah dapat disengketakan ptun berdasarkan: surat edaran mahkamah agung nomor tahun (berkaitan dengan pilkada) perma nomor tahun tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu tanggal november (berkaitan dengan pileg fatwa nomor kma hk. tanggal februari (berkaitan dengan parpol bahwa, pemohonoleh bawaslu pada tanggal juni menolak laporan tersebut dengan menyatakan bukan pelanggaran pemilu: bahwa, pemohon melaporkan ketua komisioner kpu dan bawaslu dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) dengan laporan nomor dan i p l dkpp tanggal juli yang telah meloloskan ir. joko widodo yang tidak memenuhi persyaratan calon presiden juncto dan oleh putusan dkpp nomor dan dkpp pke iii direhabilitasi nama ketua komisioner kpu dan bawaslu, dan menghukum husni kamil manik karena meninggalkan tugas tanggal mei bahwa, pemohon mengajukan surat mahkamah dan oleh ketua mahkamah menolak dengan nomor php hal permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara php presiden dan wakil presiden tahun nomor php pres xii tanggal agustus atas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god surat para pemohon tanggal agustus atas kop surat partai bulan bintang: bahwa, pada tanggal agustus diputuskan perkara nomor php pres xii yang tidak pernah memberikan ruang kepada para pemohon untuk menjadi pihak dan fakta yang telah menjadi laporan, pengaduan dan gugatan para pemohon tidak ada dalam keberatan permohonan tersebut: iv. batu uji kerugian para pemohon bahwa, bedasarkan uraian fakta dan dalil atas (polita maka muatan norma guo bila dibandingkan dengan konstitusi akan dapat diuraikan kerugian para pemohon sebagaimana berikut ini: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. bahwa, para pemohon adalah rakyat yang memiliki kedaulatan dan ternyata norma guo telah menghilangkannya karena telah dikuasai oleh penguasa sebagaimana uraian berikut ini: calon presiden terpilih yang ditetapkan oleh nomor pts kpu tahun adalah tidak memenuhi persyaratan juncto dan hal ini jelas bertentangan juga dengan konstitusi meny kpu yang dengan sewenang wenang melanggar ketentuan dalam menerima dan menetapkan ir. joko widodo sehingga kedaulatan rakyat untuk mendapatkan presiden dari pemilihan umum dan putusan mahkamah tidak pernah terjadi karena rakyat oleh muatan norma guo tidak disediakan ruang kecuali hanya kepada pasangan calon dan keberatan yang telah dibatasi sehingga tahapan pemilihan umum tahun sebagai tahapan pemilihan umum yang mengakibatkan kedaulatan para pemohon hilang akibat muatan norma guo telah membatasi berikut ini: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkpu menerbitkan nomor pts kpu tahun tanggal julidengan demikian proses pemilu telah selesai dan hanya menunggu pelantikan tanggal oktober bahwa, muatan norma guo terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan sehingga permohonan keberatan berdasarkadengan demikian mahkamah akan memutuskan keberatan berdasarkan suatu yang telah usang akibat status pasangan calon telah berubah menjadi pasangan terpilih dengan demikian penguasa berbuat sewenang wenang dengan mengabaikan kedaulatan rakyat karena penetapan calon terpilih setelah mahkamah memutuskan sengketa pemilihan umum, negara indonesia adalah negara hukum. bahwa, segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan hal. ini berlaku kepada siapa saja, sehingga para pemohon merasa dirugikan oleh norma guo akibat hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana berikut ini: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god presiden terpilih yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat secara langsung oleh para pemohon diajukan keberatan mahkamah dan atau menjadi materi permohonan keberatan pasangan calon karena ketentuan norma tidak menyediakan ruang karena yang dapat diajukan hanya berkaitmentara ketentuan persyaratan calon presiden yang tidak terpenuhi dan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu oleh kpu tidak akan berkaitan dengan syarat muatan norma guo tersebut. terhadap fakta ini membuktikan makna negara indonesia adalah negara hukum tidak terpenuhi sehingga timbul kerugian konstitusi: kewenangan kpu menggunakan tahun yang telah dicabut oleh tahun dan tidak menggunakan tahun dalam menerima pendaftaran ir. joko widodo dan menetapkan ir. joko widodo menjadi pasangan calon membuktikan negara indonesia bukan negara hukum karena kpu dapat melanggarnya tanpa memperhatikan akan timbul kerugian konstitusi para pemohon untuk mendapatkan presiden berdasarkan hukum, seandainya norma a guo memberikan ruang kepada para pemohon dengan dasar negara hukum maka dapat memasukkan pelanggaran perselisihan pada setiap tahap penyelenggaraan pemilu sebagai permohonan keberatahwa, para pemohon dan rakyat telah memberikan suara kepada partai sebagai salah satu bukti kedaulatan tetapi kedaulatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga konstitusi ini tidak dijalankan oleh partai dan ppu berakibat para pemohon dirugikan kpu telah mengeluarkan nomor pts kpu tahun tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsehingga dengan demikian sudah dapat diketahui partai yang dapat mengusung pasangan calon presiden wakil presiden ternyata setelah pendaftaran ditutup tanggal april diketahui ada partai yang tidak mengusung pasangan calon yaitu partai demokrat, sehingga dengan demikian ada kedaulatan rakyat yang terabaikan tidak ada hukum yang mengatur boleh atau tidak boleh mengajukan pasangan calon, yang pasti ada rakyat merasa dirugikan karena konstitusi dengan jelas menyebutkan partai politik peserta pemilihan umum mengusung calon. akibat muatan norma guo telah membatasi fakta tersebut tidak masuk permohonan keberatan yang dapat diajukan mahkamah maka menjadi kerugian konstitusi atas hasil dan penyelenggaraan pemilu presiden lalu, seandainya para pemohon dapat menjadi pihak pada persidangan perselisihan hasil pemilihan presiden maka fakta partai demokrat akan digunakan sebagai pokok gugatan untuk membatalkan hasil pemilihan umum akibat kpu membiarkan ini dengan cara tidak menyediakan ketentuan hukum dan tidak ada inisiatif untuk melarang partai demokrat tersebut untuk tidak mengusung pasangan calon: ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. bahwa, para pemohon telah dilindungi dalam pemilu presiden oleh konstitusi akan adanya undang undang sehingga peraturan kpu vide nomor tahun tidak boleh mengalahkan atau peraturan kpu atau bertentangan dengan undang undang. oleh karena itu peraturan kpu tersebut yang meniadakan ketentuan oleh peraturan yang lebih tinggi menjadi tidak bermakna dan. harus batal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god demi hukum jika tidak batal demi hukum maka timbul kerugian konstitusional para pemohon, bahwa, norma yang menjadi ketentuan mahkamah dan oleh karena itu yang berkaitan dengan pemilihan umum presiden menjadi tidak bermakna karena menganut aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum (lex specialis derogat legi generalis): bahwa, keberatan yang dipergunakan pada tahun akan menjadi kerugian kepada para pemohon akibat makna keberatan adalah antara dua pihak sebagaimana yang biasa dipergunakan pada keberatan pajak dan bea cukai sehingga dengan dikaitkan mahkamah oleh norma tersebut maka kedudukan mahkamah sedang tidak dalam mengadili suatu sengketa hasil pemilihan umum tetapi menilai keberatan terhadap hasil penetapan kpu yang berbasis hasil rekapitulasi suara. oleh karena itu ketentuan yang dimaksudkan oleh konstitusi mengakibatkan para pemohon mengalami kerugian oleh norma guo, bahwa, ketentuan pemilu yang dimaksud oleh konstitusi tidak secara utuh ada pada tahun sehingga akibat ketentuan tidak dibuat timbul kerugian sebagaimana terjadi pada konstitusi sebelumnya, seandainya disediakan ruang pada norma dan maka kerugian kerugian konstitusi tersebut dapat diselesaikan secara hukjelas perlindungan hak konstitusi milik para pemohon sebagaima' sehingga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terhadap norma guo dan menjadi tidak bermakna karena muatan keberatan yang pada hanya dapat terjadi antara pihak (yang keberatan dan yang mengeluarkan penetapan), dan konstitusi dengan tegas menyebutkan mahkamah konstitusi tidak mengadili keberatan tetapi mengadili perselisihan hasil pemilihan umum . bahwa, akibat muatan keberatan yang lahir terhadap nomor pts kpu tahun menyebabkan para pemohon tidak ada ruang mahkamah, sehingga konstitusi ini menjadi sia sia dan tidak bermakna kepada para pemohon berdasarkan sengketa yang ada antara para pemohon dengan ppu yaitu bawaslu, kpu dan dkpp akibat ir. joko widodo yang tidak memenuhi persyaratan calon presiden dan diterima pendaftaran dan ditetapkan dengan nomor pts kpu tahun konstitusi dengan jelas memberikan kepada para pemohon untuk mengajukan perselisihan dalam tingkat pertama dan terakhir yang harus dimaknai persidangan yang berbeda, dan oleh karena para pemohon tidak mengajukan keberatan tetapi mengajukan perselisihan sehingga harus dapat sebagai pihak atau setidak tidaknya pelanggaran pada tahap pendaftaran dan penetapan menjadi pertimbangan majelis hakim konstitusi, bahwa frasa keberatan tidak ditemui pada tahun sebagai mana ada disebutkan pada sebagaimana berikut ini: undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang tentang pemilihan umum presiden dan undang nomor tahun tentang nan wakil presiden mahkamah konstitusi bagian kedua permohonan adalah permintaan yang penyelesaian perselisihan hasil pemilu diajukan secara tertulis kepada presiden dan wakil presiden mahkamah konstitusi mengenai: d.perselisihan tentang hasil pemilihan terhadap penetapan hasil pemilu umum:berwenang mahkamah konstitusi dalam waktu mengadili pada tingkat pertama dan paling lama (tiga) hari setelah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terakhir yang putusannya bersifat penetapan hasil pemilu presiden final untuk: dan wakil presiden oleh kpu. memutus perselisihan tentang keberatan sebagaimana dimaksud hasil pemilihan umum. pada hanya terhadap hasil penghitungan suara yang permohonan wajib dibuat dengan uraian mempengaruhi penentuan yang jelas mengenai: terpilihnya pasangan calon atau perselisihan tentang hasil pemilihan penentuan untuk pipih kembali umum: pada pemilu presiden dan wakil presiden. perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat pemohon adalah: keberatan sebagaimana dimaksud pasangan calon presiden dan pada dan paling wakil presiden peserta pemilihan lama (empat belas) hari sejak umum. presiden dan wakil diterimanya permohonan keberatan presiden: dan oleh mahkamah konstitusi. permohonan hanya dapat diajukan kpu wajib menindaklanjuti putusan terhadap penetapan hasil pemilihan mahkamah konstitusi. umum. yang dilakukan secara nasional. oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid:: mahkamah konstitusi putusan mahkamah konstitusi menyampaikan putusan. hasil tentang perselisihan hasil pemilihan penghitungan suara kepada: umum presiden dan wakil presiden majelis permusyawaratan disampaikan kepada: rakyat majelis permusyawaratan rakyat, kpu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dpr, pasangan calon, dan dewan perwakilan daerah, partai politik atau gabungan presiden pemerintah: partai politik yang mengajukan komisi pemilihan umum: calon.berdasarkan perbedaan antara ke norma tersebut maka pertimbangan amar putusan majelis hakim konstitusi yang terjadi menjadi berbeda sebagaimana berikut ini: putusan putusan nomor php.b vii nomor php.pres xii konklusi konklusi berdasarkan seluruh fakta dan hukum berdasarkan penilaian atas fakta dan sebagaimana diuraikan atas, hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berkesimpulan: mahkamah berkesimpulan: mahkamah berwenang untuk mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan mengadili permohonan guo, memutus permohonan pemohon pemohon memiliki kedudukan dan pemohon ii, hukum (legal standing) untuk pemohon dan pemohon mengajukan permohonan guo: memiliki kedudukan hukum (legal permohonan diajukan masih dalam standing) untuk bertindak sebagai tenggang waktu yang ditentukan: pemohon dalam.perkara.d guo: eksepsi memohon dan eksepsi permohonan pemohon dan pihak terkait tidak beralasan pemohon diajukan masih dalam menurut hukum tenggang waktu yang ditentukan pokok permohonan tidak oleh undang undang, beralasan menurut hukum: eksepsi memohon dan pihak terkait tidak tepat. presiden dan wakil merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid i. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa, cukup jelas disebutkan pada, menjadi kewenangan mahkamah konstitusi' sebagaimana diatur dalam bahwa,materil muatan tahun bahwa, mengacu dan berkenaan dengan ketentuan yang telah diuraikan atas, maka mahkamah konstitusi (akan disebut atau mahkamah) yang berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap uud oleh karena itu maka para pemohon mengajukan permohonan uji materiil tahun berikut imerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godamar putusan dengan mengingat undang undang dasar negara republik indonesia mengadili, tahun dan undang undang menyatakan, nomor tahun tentang mahkamah konstitusi lembaran dalan eke si, negara republik indonesia tahun menolak eksepsi memohon dan eksepsi nomor tambahan lembaran pihak terkait. negara republik indonesia nomor halam pokok permohonan dili menolak permohonan pemohon untuk sngaali, seluruhnya.(s1para pemohon yang tidak diberikan ruang sebagai pemohon dan atau memasukkan perselisihan pemilihan umum mahkamah telah dapat dibuktikan hak konstitusinya dibatalkan oleh norma bahwa, para pemohon tahu betul joko widodo tidak menjunjung hukum sebagai kepala daerah perintah daerah) karena bersedia dicalonkan oleh gabungan partai pdip, nasdem, pkb, hanura dan pkpi dengan status sebagai kepala daerah yang harus memenuhi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god persyaratan calon presiden tahun juncto tahun bahwa, terhadap kewenangan kpu menggunakan yang telah kadaluarsa membuktikan tidak ada persamaan dihadapan hukum karena para pemohon tahu ada yang harus dipergunakan, bahwa, kpu, bawaslu dan dkpp dengan kewenangannya menggunakan yang sudah kadaluarsa dan hal ini menunjukkan lebih tinggi hadapan hukum dibandingkan para pemohon yang sudah membuat laporan, pengaduan dan gugatan. bahwa, untuk menyiapkan materi keberatan s d setelah penetapan hasil pemilu yang ditetapkan (tiga) hari adalah pelanggaran ham karena harus dimaknai lahirnya keberatan setelah penetapan dan sebelum itu tidak ada keberatan yang lahir karena kpu sebagai penyelenggara yang diawasi oleh bawaslu diberikan waktu yang cukup untuk menghilangkan pelanggaran dan atau menangkap pelanggaran. dengan demikian adalah suatu yang keliru dan kerugian konstitusi bila pelanggaran pada tahapan penyelenggaran pemilu menjadi tanggung jawab para pemohon untuk menemukan dan mengawal agar tidak terjadi, eksaminasi putusan nomor php pres xii para pemohon bermaksud untuk memastikan putusan nomor php pres xi1 oleh majelis hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menggunakan norma dasar selengkapnyra pemohon menyatakan majelis hakim konstitusi dalam pertimbangan tidak beralasan menurut hukum adalah suatu kalimat yang tidak menurut hukum karena tidak disebutkan hukum yang mana sebagaimana disebutkan beberapa kali pada surat putusan nomor urut mengingat atas permohonan keberatan tidak sama pokok keberatannya maka sudah semestinya hukumnya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam surat putusan nomor php pres xii oleh mahkamah tidak secara khusus menyebutkan keberatan pemohon termasuk tidak termasuk:dahal ketentuan tersebut adalah norma (hukum acara) oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi menjadi kabur, tidak tepat dan dapat disimpulkan menjadi keliru jika dibandingkan kepada akibat mahkamah tidak menyebutkannya, maka sudah dapat dipastikan isi permohonan keberatan tidak memenuhi sehingga putusan akhir seharusnya tidak dapat diterima no) sebagaimana ketentuan norma uuk menyebutkanmajelis hakim yang menggunakan frasa kata tidak beralasan maka dapat dipastikan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan menggunakan sehingga dengan demikian diabaikan dalam perkara nomor php pres xii oleh karena itu telah masih ada ruang kepada pemohon untuk mendapatkan putusan terakhir karena yang baru diterima adalah putusan pertama sebagaimana frasa tersebut ada pada konstitusi dan norma berkenaan dengan mahkamah agung. jika norma menyebutkan mahkamah memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan pada dan sehingga dengan demikian terhadap pendapat mahkamah yang disebutkan pada surat putusan menjadi tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh muatan tersebut kecuali mahkamah menggunakan dalam memutuskannya mahkamah dan hakim selalu perpajakan kepada konstitusi uud dan sehingga setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai pilihan pertamanya adalah pancasila dan uud sehingga terhadap putusan nomor php pers xii yang tidak konstitusi maka para pemohon melakukan eksaminasi dengan batu ukur berikut interhadap ini akan disampaikan pada saat penyampaian keterangan oleh ahli) bahwa, para pemohon mengutip pendapat eksaminasi dari kuasa hukum prabowo hatta sebagaimana kutip menjadi bagian dari pengujian ini yaitu: bahwa, putusan yang telah menolak semua pokok permohonan termasuk menolak seluruh bukti bukti dan kesaksian yang disampaikan oleh para saksi dari prabowo hatta sehingga secara substantif majelis hakim mengabaikannya dan tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan tersebut. para pemohon menilai mahkamah tidak mengadili sesuai prinsip peradilan tetapi hanya menilai atau atas permohonan keberatan php tersebut, sehingga karena tidak sesuai menyatakan tolak. bahwa, pertimbangan majelis hakim dalam putusan php tersebut membuktikan dan memperlihatkan sesungguhnya hanya berperan menilai keberatan dan tidak sedang dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. karena prinsip keberatan tergantung kepada siapa yang paling lengkap dan bukan kepada dalil, bukti, kesaksian dan hati nurani kekuasaan kehakiman. keadaan ini dapat dipahami karena mahkamah untuk pertama kali menjalankan tahun karena mahkamah menjalankan undang undang bukan uud sehingga prinsip dan hukum acara keberatan yang dijalankan maka lebih mementingkan lembaga penyelenggara pemilu sehingga terkesan sebagai juru bicara pihak kpu joko widodo bawaslu. selaku lembaga penegak dan pelindung konstitusi sesuai dengan uud sementara sebagai pemutus merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god perselisihan keberatan seharusnya berani dan berusaha untuk menemukan dan mencari terobosan hukum untuk keadilan bagi para pihak yang bersengketa. membenarkan semua argumentasi serta bukti bukti dan kesaksian dari para saksi pihak kpu. mahkamah tidak menjalankan perannya secara benar sesuai konstitusi untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, hal tersebut dapat dicermati dalam pertimbangan pertimbangan mahkamah terkait pokok permohonan yang prabowo hatta ajukan, bahwa, beberapa hal yang perlu disampaikan dan menjadi suatu kejanggalan dalam putusan mahkamah konstitusi sehingga mencerminkan putusan tersebut tidak rasional dan bahkan mencederai rasa keadilan yang seharusnya dijaga oleh lembaga mahkamah konstitusi, antara lain pertimbangan mahkamah konstitusi terkait pembukaan kotak suara oleh kpu tanpa izin perintah bahwa, dalam putusan mahkamah yang dibacakan hakim anwar usman saat itu, mahkamah tidak akan mempertimbangkan caranya karena yang diperlukan mahkamah adalah alat bukti yang disajikan kpu dalam php presiden dan wakil presiden. menurut mahkamaherintah pengadilan. namun, karena bukti yang ada dalam kotak suara diperlukan memohon untuk menanggapi permohonan pemohon dilakukan melalui proses transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi pasangan calon, pengawas pemilu dan kepolisian, dan membuat berita acara sehingga menurut mahkamah perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pendapat para hakim ini jelas jelas telah mengabaikan fakta bahwa pelaksanaan pembukaan kotak suara yang telah diperintahkan oleh ketua kpu pusat pada tanggal juli tidaklah disaksikan oleh para saksi dari pihak prabowo hatta karena sejak tanggal juli prabowo hatta telah menyatakan penolakannya terhadap proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh komisioner kpu yang bahkan sehari sebelumnya capres prabowo telah menyurati kpu dan bawaslu untuk menunda proses rekapitulasi tersebut. namun, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sangatlah aneh para hakim memutuskan bahwa pembukaan kotak suara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. hukum yang mana yang menjadi dasar untuk dapat dipertanggungjawabkan, sementara fakta hukumnya itu sendiri diabaikan oleh mk? pertimbangan mahkamah terkait hal ini jelas memperlihatkan keberpihakan mahkamah kepada kpu karena prinsip keberatan, meskipun jelas dan telah diakui sendiri oleh bahwa secara formal tindakan kpu tersebut merupakan suatu hal yang melanggar hukum tetapi justru memberikan pengecualian atas tindakan kpu membuka atau membongkar kotak suara tanpa perintah pengadilan. seharusnya dalam hal ini, dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan adil dengan menemukan hukum untuk kepentingan dan keadilan bagi para pihak, bukan sekedar membenarkan tindakan kpu. karena dalam hukum acara lazimnya, alat bukti itu harus diperoleh secara sah atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. hal mana dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah exclusionary rules, yaitu sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan untuk tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. tegasnya,rangka mencari kebenaran materiil, seharusnya bukti bukti seperti itunamun sekali lagi, mahkamah justru melakukan pengecualian dalam hal ini atas tindakan kpu, dan bahkan mengesampingkan dalil atau fakta fakta hukum yang pemohon ajukan. apalagi didalam putusan sela tanggal agustus yang mengizinkan atau membolehkan pembukaan kotak suara oleh kpu tersebut disertai catatan bahwa permasalahan pembukaan kotak suara ini benar tidaknya atau sah tidaknya ditentukan nanti diakhir putusannya. kondisional objektif tersebut setidaknya telah mengiring iming atau meninabobokan prabowo hatta yang terkesan kuatnya akan menolak atau tidak membenarkan tindakan kpu dalam membuka kotak suara. akan tetapi, putusan akhirnya para hakim memutuskan membenarkan seluruh tindakan komisioner kpu ri. adapun terkait hal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ini ada pertanyaan serius, pertama, mengapa ketua majelis hakim konstitusi hamdan zelda menunda memutuskan benar tidaknya atau sah tidaknya pembukaan kotak suara oleh kpu pada akhir putusan yang nyatanya diakhir putusan sama dengan putusan sela tanggal agustus bagaimana mempertanggungjawabkan sikap para hakim tersebut dengan memainkan rasa keadilan dari pihak prabowo hatta?. kedua, terkait dengan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) yang memberikan peringatan kepada ketua kpu husni kamil manik yang dalam tindakannya memerintahkan membuka kotak suara. hal ini jelas jelas telah adanya pelanggaran etika oleh ketua kpu tersebut, bahkan dalam putusan dkpp tanggal agustus ada komisioner kpud yang dipecat dan orang komisioner kpud dan kpu termasuk ketua kpu mendapat peringatan dari putusan dkpp. namun, mengapa dalam putusan tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak komisioner kpu ri, mengapa putusan sama sekali tidak mengindahkan atau bahkan mengabaikan secara total yang menjadi keberatan atau permohonan prabowo hatta terhadap perbuatan kpu dalam membuka kotak suara tidak menjadi pertimbangan oleh para hakim mk?. konsekuensi logis dan hukumnya secara akal sehat sejak tanggal juli pihak komisioner kpu telah memerintahkan lewat surat edaran nomor kpu vii merupakan bukti nyata pelanggaran hukum serius oleh pihak kpu karena telah melampaui kewenangannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak mk. oleh karenanya, hal ini merupakan tindakan illegal dari komisioner kpu dikarenakan izin atau dibolehkannya untuk membuka kotak suara baru keluar sejak tanggal agustus disisi lain, pengajuan alat bukti, saksi fakta, dan keterangan ahli dari pihak prabowo hatta yang jelas benar karena telah disahkan oleh para hakim sendiri tetapi pada putusan akhir semuanya ditolak, hal ini menunjukkan inkonsistensi para hakim dalam membuat keputusan yang mana dari alat bukti dari surat gubernur jawa tengah dan surat gubernur kalimantan tengah yang jelas jelas memerintahkan untuk memilih atau mencoblos pasangan jokowi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan mudahnya dipatahkan oleh mk, bahwa ini bukan merupakan kewenangan yang walaupun sendiri mengakui agak sulit memisahkan antara pribadi gubernur dengan jabatannya sebagai gubernur yang dapat mempengaruhi pemilihan. mengenai saksi fakta yang berkualitas karena melihat, mendengar dan merasakan secara langsung dan juga telah disumpah atas nama allah swt, tuhan yang maha esa dan juga ada yang disumpah atas nama yesus atau kepercayaan agama lainnya semua ditolak oleh hakim tanpa ada sedikitpun atau satupun yang dianggap benar dari saksi fakta tadi. sementara para hakim tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakannya, namun dengan mudahnya menolak kesaksian fakta tersebut yang selanjutnya terhadap keterangan ahli seperti prof. yusril iha mahendra, prof. irman putra sidin, dan dr. margarita kamis yang bersaksi melalui kemampuan intelektualitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun seluruhnya keterangan ahli tersebut ditolak atau dengan kata lain tidak dibenarkan oleh para hakim mk. dengan demikian menilai bahwa keterangan para ahli tersebut adalah salah dan bodoh sehingga tidak ada satupun yang diterimanya untuk menjadi putusan atau pertimbangan para hakim mk. kondisional objektif ini, apapun yang diajukan oleh prabowo hatta, jelas jelas tidak ada satupun yang dianggap benar dan dapat diterima oleh para hakim mk, sehingga terhadap hal penting, yaitu satu membuktikan adanya pelanggaran, dua pelanggaran yang dimaksud sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (tsm), tiga pelanggaran yang dimaksud tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara bagi pemohon, tidak lagi menjadi perhatian serius dari para hakim yang telah dengan apriorinya melakukan penolakan segala yang pemohon ajukan. sementara disisi lain, apa yang memohon ajukan hampir semuanya diterima sehingga dapat dikategorikan pendapat dan putusan hanya meng copy paste dari apa yang diajukan oleh memohon. pertimbangan mahkamah konstitusi terkait pelaksanaan pemilu. provinsi papua dengan menggunakan sistem noken. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa, sejak awal dalam permohonan yang diajukan prabowo hatta sebenarnya tidak pernah mempersoalkan sistem noken yang telah menjadi kebiasaan masyarakat papua dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pada pemilihan presiden dan wakil presiden namun, dalam pertimbangan putusannya, mahkamah secara panjang lebar telah menjelaskan mengenai keabsahan sistem noken dan sistem ikat, meskipun bukan itu substantif pokok permasalahan. bahwasanya yang menjadi pertanyaan, telah secara jelas dan tegas disampaikan dalam gugatan yaitu terkait ketidakadilan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sejumlah kabupaten pegunungan, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara adat (sistem noken). namun, alat bukti dan kesaksian para saksi serta dalil dalil atau fakta fakta yang kami ungkapkan pengadilan justru dibantah oleh mahkamah hanya dengan mempergunakan landasan terkait macam macam alat bukti yang dapat dipergunakan untuk berbicara mk, dimana yang menjadi pertimbangan mahkamah adalah alat bukti tertulis yang diajukan oleh kpu yang memang tidak dapat prabowo hatta bantah, oleh karena alat bukti tertulis tersebut merupakan bagian dari kewenangan kpu. sehingga terkait hal ini, sangatlah tidak adil apabila mahkamah menyatakan bahwasanya dalil dalil prabowo hatta tidak mendasar hanya dengan mempertimbangkan alat bukti kpu saja tanpa menguji lebih jauh alat bukti dan saksi saksi dari pihak prabowo hatta. selain itu, perlu untuk disampaikan agar dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut terkait landasan hukum yang dijelaskan oleh mengenai keabsahan sistem noken, bahwasanya yang menjadi pertanyaan mendasarinya apakah justru pelaksanaan pemilihan umum melalui sistem noken tersebut tidak melanggar asas pemilu yang seharusnya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil uber judul)??. sebagaimana yang telah diketahui, penggunaan sistem noken justru menghilangkan sifat sifat asas pemilu tersebut yang seharusnya dilindungi oleh mahkamah. dasar hukum yang dijadikan landasan berpikir mahkamah terkait hal ini pun patut untuk dipertanyakan, dimana mahkamah menggunakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god uud sebagai dasar pembesarnya, namun sejatinya ketentuan tersebut merujuk kepada sejumlah pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa) yang memang sudah diatur berdasarkan undang undang. dalam hal ini, satuan pemerintahan bersifat khusus adalah seperti daerah khusus ibukota dki) jakarta, adapun contoh satuan pemerintahan yang bersifat istimewa adalah seperti daerah istimewa di) yogyakarta dan daerah istimewa di) nanggroe aceh darussalam nad), sementara provinsi papua hingga saat ini tidak atau belum pernah dikategorikan sebagai daerah istimewa berdasarkan ketentuan undang undang yang ada saat ini. oleh karena itu, menjadi rancu apabila mahkamah mempergunakan uud sebagai landasan pembesar atas sejumlah putusan terkait pembedaan pelaksanaan pemilihan umum dengan pemberlakuan sistem noken (adat) provinsi papua tersebut. pertanyaannya, bagaimana para hakim berfungsi sebagai penjaga konstitusi akan tetapi disisi lain, justru menyimpang dari konstitusi itu sendiri dan mengabaikan asas pemilu yang bersifat uber judul sebagaimana yang disyaratkan oleh uud hal lain, yang seharusnya menjadi pertimbangan atau dicermati mahkamah adalah bahwasanya putusan mahkamah tersebut dapat dikatakan telah melegitimasi kebiasaan yang ada masyarakat atau hukum adat sebagai hukum yang paling tinggi mengalahkan konstitusi, dimana meskipun hukum adat itu bertentangan dengan konstitusi tetap dapat dibenarkan melalui putusan mk. tentunya hal ini dapat menjadi suatu yurisprudensi bagi masyarakat adat suatu wilayah atau provinsi lainnya setidaknya untuk memperoleh kemudahan tersebut dalam pelaksanaan pemilu. apabila hal ini yang terjadi, tentunya keberadaan sebagai pilar konstitusi patula dipertanyakan, mengingat justru melalui putusan putusannya telah melemahkan dan mengaburkan, bahkan mengkhianati konstitusi uud terkait putusannya. sehubungan dengan hal ini, yang patut dipertanyakan adalah hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prabowo hatta dikarenakan para hakim yang seharusnya memiliki kualifikasi negarawan namun semua seperti di remote control, dimana semuanya setuju oleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godangat dirugikan konstitusinya oleh muatan norma guo tersebut yang telah dijamin hak konstitusinya sebagaimana dimaksud oleh uud berikut inikepentingan tertentu dan tidak adanya dissenting opinion dalam persoalan hukum adat yang tidak sejalan dengan konstitusi negara ri. lebih jauh lagi, bagaimana para hakim menempatkan nilai nilai intelektual seperti objektivitas, sistematis, dan toleran terhadap nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan?norma guo pilpremerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id bertentangan dengan undang undang dasar dan mempunyai kekuatan mengikathasil pengujian, demikian permohonan uji materiil puu) ini, semoga yang mulia majelis hakim konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan mengabulkan permohonan ini demi bangsa, negara dan tanah air indonesia, atau jika berpendapat lain dimohonknyelenggaraan pemilihan umum: bukti fotokopi, bukti fotokopi peraturan menteri dalam negeri nomor tahunjin bagi kepala daerah yang dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden: buktieserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun tanggal juli bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpuanggal juli bukti fotokopi tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran ir. joko widodo dan drs. muhammad jusuf kalladan uud dengan demikian, terhadap hal tersebut, mahkamah berwenang mengadili permohonan guo: i3.5ara pemohon mendalilkanhak konstitusional pemohon dijamin oleh konstitusi, yaitu dan yang kemudian diatur lebih lanjut dengan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. undang undang guo telah melahirkan lembaga baru yang memiliki kedudukan dan kewenangan masing masing yang disebut dengan penyelenggara pemilihan umum yang terdiri dari komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum bawaslu) dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp): bahwa dengan dibentuknya undang undang terkait pemilihan umum, khususnya presiden dan wakil presiden, warga negara indonesia diberikan ruang untuk aktif membuat suatu laporan yang diatur dalam dan pada kenyataannya pemohon telah secara aktif membuat laporan bawaslu dan pengaduan dkpp: bahwa kerugian konstitusional pemohon timbul sebagaimana dimaksud dalam dimana warga negara mempunyai kedudukan yang lemah dalam kekuasaan, bahwa terdapat dua norma yang dianggap bertentangan yang mengakibatkan kerugian pemohon sebagai warga negara indonesia yang posisinya lemah dalam hubungannya dengan kekuasaan, walaupun konstitusi telah menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum, yaitu mengenai penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon: bahwa pemohon merasa dihilangkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh uud karena subjek dan atau formal permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon, yang artinya keberadaan pemohon, masyarakat, bawaslu, dan dkpp hanya merupakan pemborosan keuangan negara dan pelanggaran hak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god asasi manusia, karena apapun yang dihasilkan tidak pernah menjadi dasar untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum: bahwa makna norma penghitungan suara yang mempengaruhi membuat suatu kerugian konstitusional yang hakiki karena kejahatan dan perbuatan melawan hukum untuk menambah satu suara saja atau membatalkan satu saja suara lawan bagi pasangan calon pilpres yang tidak dipertimbangkan dan tidak menjadi kepentingan oleh hakim mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan pada norma frasa kata dimaksud pada undang undang nomor tahun sudah harus dinyatakan adalah kerugian konstitusional sehingga harus dibatalkan karena kewenangan kekuasaan kehakiman pada hakim mahkamah konstitusi tidak dapat dibatasi oleh frasa kata undang undang guo, bahwa berdasarkan dalil tersebut, petit para pemohon, memohon mahkamah agar: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,bertentangan dengan undang undang dasar dan mempunyai. kekuatan mengikat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.iddan hasil pengujian: menimbang bahwa terhadap uraianpun maksud para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas guo, paraagar permohonan para pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan para pemohon tetap sebagaimana diuraikan atas, (obscura libel): i4. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon untuk mengajukan permohonan guonwar usman, santo, materialis akbar, maria farida indrawi, muhammad alim, ahmad fadli semadimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godil. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa, para pemohon mengajukan pengujian norma guo terhadap uud sebagaimana diatur dalam tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tentang mahkamah konstitusi (disebut mk) yang menyebutperseorangan warga negara indonesia berdasarkan nik ktp (bukti dan memiliki hak pilih pada pilpres vide huruf para advokat sebagai penegak hukum tahun tentang advokat menyebutncto penjelasan, umum paragraf menyebutkmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcc. tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap vide kpurmasuk bagian dari tim sukses prabowo hatta yaitu bidang tim pembela, pemohon dan adalah bagian dari kuasa hukum perkara nomor php pres xii yang diajukan oleh prabowo subianto dan hatta rajasa, pemohon adalah yang mengajukan laporan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (selanjutnya disebut dkpp) terhadap pelanggaran kode etik ketua dan para komisioner kpu dan bawaslu dalam laporan nomor dan i p l dkpp tanggal juli dengan register persidangan nomor dan dkpp pke pemohon adalah yangpemohon adalah sebagai saksi pada laporan tersebut, pemohon dan adalah yang mengajukan gugatan ptun jakarta nomor ptun.jkt tanggal juni juncto nomor iw ptun.jkt tanggal juli pemohon adalah yang mengajukan gugatan perdata class action nomor pdt. pn,jkt.pst tanggal maret.para pemohon berpendirian sangat dirugikmuatan dan akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon, yaitu tidak dapat mendapatkan presiden tahun melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut kpu) dan badan pengawas pemilihan umum (selanjutnya disebut bawaslu) yang memenuhi syarat syarat sebagai calon presiden, bahwa, terhadap pelanggaran yang disengaja oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum (selanjutnya disebut ppu) yaitu kpu dan bawaslu dengan menggunakan peraturan pemerintah (selanjutnya disebut pp) nomor tahun yang telah dicabut oleh tahun dan tidak dilekatkan materai pada surat pernyataan model bb ppwp (melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang bea meterai) dalam menerima pendaftaran ir. joko widodo tanggal mei dan menetapkan ir. joko widodo menjadi pasangan calon dengan pts kpu tahun yang ditandatangani oleh plt hadir nafis umay diterbitkan dengan melanggar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god huruf tahun maka fakta fakta tersebut tidak dapat diajukan karena telah ditentukan oleh muatan norma yang dapat diajukan pasangan calon mahkamah hanya terhadap keberatmenyebutkan, dengan demikian hanya keberatan yang dimaksud norma guo yang akan diputus oleh mahkamah sehingga kerugian para pemohon terbukti diakibatkan muatan norma guo, ill. polita bahwa, presiden sebagai pemegang konstitusiseandainya diperlukan peraturan pemerintah pp) maka sudah menjadi kewenangannya untuk menerbitkan dan atau mencabutnya (seandainya diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu maka kpu dapat memberi masukan kepada presiden good non), bahwa, ketentuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden tercantum pada dan tahun dan oleh presiden telah diterbitkan nomor tahun tangal februari dan selanjutnya presiden menerbitkan tahun pada tanggal maret yang berisikan pengaturan dan tahun dan mencabut nomor tahun bahwa, telah terjadi kekosongan yang mengatur pelaksanaan tahun karena tahun tidak memuatnya lagi sebagaimana pada tahun bahwa, ir. joko widodo dengan status kepala daerah mendapat mandat dari hj. megawati soekarno putri sebagai ketua umum pdi p pada hari jumat maret sebagai petugas partai menjadi calon presiden yang diumumkan melalui media televisi dan cetak dan selanjutnya ir. joko merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god widodo dengan sadar telah mengucapkan mengumumkan tentang pencalonan dirinya untuk menjadi presiden yang dilakukan dengan mencium bendera merah putih pada saat melakukan kunjungan kerumah pitung, bahwa, kpu menerbitkan peraturan kpu (pkpu)tanggal mei dengan demikian kpu telah melakukan tugas kelembagaannya: bahwa, presiden mengeluarkan keputusan presiden keppres) nomor tentang penetapan hari pemungutan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun tanggal juni berdasarkan nomor tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden juncto peraturan kpu nomor bahwa, penggugat mengajukan gugatan class action nomor pdt. pn.jkt.pst melawan joko widodo sebagai tergugat dan turut tergugat masing masing hj. megawati soekarno putri, dprd dki jakarta, dpp gerindra, presiden dan kpk. perkara class action ini masih berlangsung sampai hari ini, dan sidang lanjutan tanggal september dengan agenda tergugat dan turut tergugat menyerahkan tanggapan atas class action yang tuntutannya meminta ir. joko widodo tetap menjadi gubernur dki sehingga dprd dki harus menolak permohonan berhentinya: bahwa, presiden menerbitkan nomor tahun pada tanggal mei yang mengatur pelaksanaan tahun sebagaimana dan menyebutkanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa, surat gubernur provinsi dki jakarta ir. joko widodo kepada presiden dengan nomor hal permohonandan surat presiden kepada joko widodo gubernur provinsi dki jakarta dengan nomor pres perihalbahwa, gabungan partai politik mendaftarkan ir. joko widodo kpu pada tanggal mei dan selanjutnya oleh kpu diterima dan ditetapkan sebagai pasangan calon dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan calon presiden juncto penetapan nomor pts kpu tahun tanggal mei yang ditanda tangani oleh plt ketua hadir nafis umay karena ketua kpu sedang sumatera barat dari tanggal mei bahwa, pemohon mengajukan gugatan ptun dengan objek sengketa pts kpu tahun tanggal mei dengan perkara nomor ptun.jkt tanggal juni dengan putusan dismissal tanggal juni dan diajukan perlawanan nomor iw pn.jkt tanggal juli yang putus tanggal agustus yang pada pokoknya ketua ptun dan majelis hakim perlawanan menyatakan ptun tidak berwenang berdasarkan pertimbangan hukum huruf pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsituawar sadat, st., alias sadat bin yatim pekerjaan karyawan swasta direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia walhi sumatera selatan) alamat jalan batang hari ii, nomor rt. kelurahan lebong gajah, kecamatan semarang borang, kota palembang villa purnama kelurahan lebong gajah, kecamatan semarang borang, kota palembang sebagai n 5n 2n2n0n050505050205522 . pemohon nama perkumpulan masyarakat untuk pembaharuan peradilan pidana, yang diwakili oleh anggara, sh., dan syahrial hartanto wirawan, sh., alamat jalan cempaka nomor pasar minggu, jakarta selatan sebagai n25 n2n2n0505050505050n0 . pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada wahyu bagian, sh., andi muttagien, sh., wahyudi djafar, sh., erasmus napitupulu, sh., supriyadi eddyono, sh., alex argo benowo, sh., matilda hasibuan, sh., widianto simanjuntak, sh., iki dulang, sh., mh., tanding bawah, sh., dan mundur, sh., para advokat pengacara publik asisten advokat asisten pengacara publik, pada public interest lawyer network pil net) indonesia, yang beralamat jalan siaga ii, nomor paten barat, pasar minggu,hal hal sebagai berikut: pendahuluan praperadilan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, kehadirannya dalam hukum indonesia merupakan momentum kemajuan hukum acara pidana indonesia selepas peninggalan kolonial yang tercatat dalam hir. masuknya praperadilan dalam kitab hukum acara pidana indonesia kurap) dianggap sebagai bentuk kontrol horizontal lembaga yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal ini fungsi penyidik untuk melakukan upaya paksa. dalam kurap, praperadilan diatur pada bab dari sampai dengan melihat pada tersebut, ketentuan tentang praperadilan sangat minim, tidak ada mekanisme rinci perihal proses berbicara dalam sidang praperadilan yang kemudian berimplikasi pada ketidakjelasan hukum acara mana yang digunakan. ketidakjelasan ini lalu menjadi salah satu penyebab yang memiliki implikasi pada ketidakefektifan praperadilan sebagai lembaga komplainmbangun jaringan hak asasi manusia tingkat nasional dan internasional, yang dilakukan olehumat manusia karena sifat universally, yang bukan hanya menjadi kepentingan pemohon namun juga menjadi kepentingan bagi setiap warga negara indonesia khususnya dan setiap manusia dunia ini pada umumnya: lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian huruf huruf dan huruf kurap ini dan perlindungan kebebasan sipil dan politik indonesia: bahwa dengan demikian, adanya huruf huruf dan huruf kurap memiliki potensi untuk melanggar hak konstitusional pemohobahwa berdasarkan uraian atas, jelas bahwemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan masyarakat untuk mengajukan permohonan pengujian huruf huruf dan huruf kurap, iv. pokok perkara ruang lingkup permohonan dalam permohonan ini para pemohon memohonkan pengujian huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana terhadap dan uud alasan alasan permohonan huruf huruf dan huruf bertentangan dengan dan uud huruf dan huruf bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil bahwa uud menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum": bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah terletak pada jaminan bagi tegaknya prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana dikemukakan oleh gustav radbruch dalam teori cita hukum ide des rechts), yang menyebutkan bahwa suatu negara hukumsebumenurut jimmy asshiddigie, tujuan dari kepastian hukum yang dikandung dalam konstitusi terkait dengan ketertiban dan ketentraman: (bukti bahwa merujuk pada pendapat, salah satunya adalah 'kepastian hukum', selain tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan tuntutan akal budi (buktisecara formal pembentukan peraturan perundang undangan indonesia, kepastian hukum juga, yang merupakan mandat langsung dari ketentuan: bahwa frasa ".hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang." dalam huruf kurap menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa dalam kaitannya dengan proses hukum, sistem peradilan pidana sebagai lembaga formil untuk menegakkan hukum materil harus memiliki kepastian hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman warga negara, dalam hal penjaminan hak asasi manusia, mendapatkan proses hukum yang adil dan berkepastian hukum: bahwa salah satu mekanisme untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, dalam sistem peradilan pidana indonesia, mengatur adanya mekanisme praperadilan, sebagai mekanisme komplain dan perlindungan martabat serta hak asasi warga negara terhadap tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan upaya paksa, bahwa salah satu pengaturan praperadilan dalam kurap, yaitu huruf berbunyi, " didikan atau penuntutan:n pejabat yang berwenang" terdapat rumusan frasa yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwamenimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat ditafsirkan secara berbeda beda oleh pengadilan terkait dengan apakah pengadilan wajib mendengar keterangan kedua belah pihak dalam sidang praperadilan" bahwa apabila dicermati dengan seksama maka rumusan ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk melaksanakannya berdasarkan tafsir dan keyakinannya sendiri bahwa pada dasarnya kurap tidak merinci hukum acara dari praperadilan, maka penerapan huruf kurap sangat bergantung dengan tafsir dan keyakinan hakim sendiri apakah harus menghadirkan kedua belah pihak yang berakibat pada kapan dimulainya pemeriksaan dan perhitungan selambat lambatnya hari untuk menjatuhkan putusan: bahwa akibat dari ketidakpastian mengenaisehubungan mengenai dimulainya pemeriksaan dan perhitungan selambat lambatnya hari untuk menjatuhkan putusan dapat mengakibatkan tertundanya pemeriksaan permohonan praperadilan bahwa akibat dengan ibundanya pemeriksaan praperadilan maka kepentingan pemohon praperadilan sebagai pihak yang dikenakan upaya paksa terancam tidak dapat dilindungi berdasarkan kurap, bahwa sesuai prinsip peradilan cepat dalam pemeriksaan sidang praperadilan, maka apabila panggilan telah dilakukan secara patut dan layak kepada kedua belah pihak, pengadilan dapat memeriksa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan: bahwa dengan dimulai, diperiksa, dan diutusnya permohonan praperadilan secara cepat setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan layak, akan menjamin prinsip kepastian hukum dan hak atas rasa aman sesuai dengan prinsip peradilan cepat dalam waktu yang ditentukan oleh huruf kurap dan berdampak langsung memperkecil peluang gugurnya perkara praperadilan sebagaimana diatur dalam huruf kurap: bahwa praperadilan sebagai lembaga yang dibentuk semata mata untuk menjamin dan menegakkan martabat dari pemohon yang merasa haknya telah dirampas oleh pejabat yang berwenang sebagai memohon dengan upaya paksa, harus menjadi lembaga yang menjamin pemenuhan uud bahwa dengan tidak dirintisnya hukum acara praperadilan, maka demi kepastian hukum dan perlindungan dan penghargaan bagi hak asasi manusia, hakim tunggal praperadilan dapat memulai, memeriksa dan memutus permohonan perkara praperadilan apabila para pihak telah dipanggil secara patut dan layak untuk menghadap pengadilan: huruf tidak mengatur secara tegas awal dimulainya perhitungan hari untuk pemeriksaan praperadilan bahwa rumusan dalam huruf kurap yang berbunyi "" telah menimbulkan berbagai penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum mengenai "kapan dimulainya waktu hari" sebagaimana dimaksud dalam guo: bahwa huruf kurap tidak memiliki kejelasan rumusan serta bertentangan dengan uud sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia muka hukum, bahwa akibat ketidakjelasan rumusan dalam huruf kurap mengakibatkan dalam praktik pengadilan berkembang empat penafsiran yang berbeda beda mengenai sejak kapan hari tersebut dimulai, yakni pertama, perhitungan dimulai setelah perkara didaftarkan dan mendapat nomor registrasi pn, kedua, perhitungan dimulai setelah ketua melakukan penunjukan hakim tunggal praperadilan, ketiga, perhitungan dimulai setelah hakim tunggal praperadilan membuka sidang perdana, dan keempat, perhitungan dimulai setelah para pihak lengkap (bukti dan bukti bahwa beberapa penafsiran tersebut memiliki kaitan yang erat dengan norma yang diatur dalam huruf kurap yang berbunyi "dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang sehingga apabila dikaitkan dengan penafsiran pertama dan kedua maka perhitungan hari telah dikurangi setidaknya dari tiga hari waktu untuk menunjuk hakim dan hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang: bahwa beberapa penafsiran tersebut juga berkaitan dengan terminologi hari dalam huruf kurap juga berhubungan dengan apakah perhitungan hari sabtu minggu dalam satu minggu. apakah kemudian hari yang dimaksudkan juga termasuk didalamnya hari sabtu dan minggu: bahwa beberapa penafsiran tersebut juga berkaitan dengan tenggat waktu yang patut dan sah untuk melakukan pemanggilan sidang adalah hari, maka apabila perhitungan sudah termasuk dalam waktu pemanggilan, maka ada diperhitungkan pula tenggang waktu yang telah dipakai untuk melakukan pemanggilan yang patut, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari supriyadi eddyono, sh, dkk, dari perkara yang diobservasi paling banyak membutuhkan waktu berbicara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu hari hanya perkara, sementara jangka waktu pemeriksaan praperadilan umumnya diselesaikan dalam waktu melebihi hari, dengan catatan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu hari ada perkara, lalu hari ada perkara, hari ada perkara, hari ada perkara, dan hari ada hari dengan diagram sebagai berikut, (bukti (gambar termuat lengkap dalam berkas permohonan para pemohon) bahwa dengan berdasarkan hasil data tersebut, dimulainya waktu hari sejak registrasi permohonan atau sejak penunjukkan hakim praperadilan secara praktik sulit untuk dapat dilaksanakan.: bahwa apabila penafsiran waktu dimulainya hari berdasarkan pada saat kedua belah pihak hadir telah menghadirkan ketidakpastian hukum dan tidak tercapainya keadilan terhadap pemohon praperadilan yang merupakan subjek yang dikenakan upaya paksa: bahwa apabila digunakan penafsiran waktu dimulainya hari sejak para pihak lengkap membuka kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk menunda kehadiran pada waktu panggilan sidang yang pertama, meski panggilan tersebut telah dilakukan secara patut dan layak:bahwa roh dan semangat dari praperadilan adalah peradilan dilakukan secara cepat agar pemohon praperadilan mendapatkan kepastian apakah proses penangkapan dan penahanan terhadap dirinya adalah sah menurut hukum: bahwa dengan memberikan penafsiran bahwa dimulainya waktu hari pada saat para pihak lengkap dalam sidang praperadilan membuka kemungkinan luas terjadinya pelanggaran terhadap prinsip pemeriksaan praperadilan secara cepat karena membuka kemungkinan pejabat yang terkait mengulur ulur kehadiran sidang praperadilan. pada intinya pelanggaran prinsip tersebut juga dapat berakibat serius terhadap pelanggaran hak hak pemohon praperadilan: bahwa penafsiran dimulainya waktu hari sejak para pihak dinyatakan lengkap telah secara umum menjadi praktik dalam pemeriksaan permohonan praperadilan pengadilan negeri. pengadilan tidak berani untuk memulai sidang dan meletusnya dalam waktu hari sejak sidang pertama dibuka meski surat panggilan telah disampaikan secara patut dan layak. hal inilah yang menjadi penyebab waktu pemeriksaan sidang permohonan praperadilan secara rata rata melebihi waktu hari, (vide bukti bahwa salah satu pertimbangan dari penafsiran waktu dimulainya hari sejak para pihak dinyatakan lengkap dalam praktik karena adanya ketidakjelasan apakah hakim praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu hari sejak persidangan pertama dibuka tanpa kehadiran pejabat yang berwenang meski pejabat yang berwenang tersebut telah dipanggil secara patut dan layak: bahwa dikarenakan ketiadaan penjelasan apakah hakim praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu hari sejak persidangan dibuka dan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang seringkali secara praktik hakim praperadilan memilih menunda persidangan sampai hadirnya pejabat yang berwenang. penundaan sidang praperadilan akibat tidak hadir pejabat yang berwenang saat pertama kali sidang dibuka dan dengan telah dilakukan pemanggilan secara patut dan layak maka yang dirugikan adalah pemohon praperadilan yang merupakan subjek yang telah dikenakan upaya paksa, bahwa akibat dari tidak adanya putusan yang dapat dikeluarkan hakim apabila pihak yang digugat dimohonkan tidak hadir setelah secara patut telah dipanggil persidangan maka berdasarkan prinsip pemeriksaan yang cepat, dikarenakan berhubungan dengan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi kesewenang wenangan penyidik atau penuntut umum, maka sidang pemeriksaan permohonan praperadilan dimulai pada saat hakim membuka sidang perdana agar pemeriksaan dapat dilakukan selama hari dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang sepanjang pengadilan telah memanggil pejabat yang berwenang secara patut dan layak, il. huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia bahwa seperti halnya telah disebutkan atas, indonesia menyatakan diri menganut prinsip negara hukum seperti sebagaimana termaktub dalam uugi pihak pihak yang merasa dirugikan atas tindakan aparatur negara yang melakukan upaya paksa indonesia. tengah upaya mencari keadilan para pihak yang merasa dirugikan terhadap upaya paksa, timbul permasalahan terkait praktik praperadilan yang berasal dari pengaturan pada huruf huruf dan huruf kurap. terkait huruf dan huruf kurap, dalam praktik telah terjadi multi tafsir dan multi interpretasi yang menimbulkan ketidakseragaman hukum acara praperadilan indonesia. tepatnya, ketidakseragaman tafsir itu terkait dengan frasa "selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya". dalam praktik pula, ketidakseragaman ini telah mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dan bahkan mengancam hak konstitusional warga negara terkait pemenuhan akan kepastian hukum dan keadilan indonesia. sementara itu huruf kurap menyatakan bahwa permohonan perkara praperadilan (yang belum diputus) gugur, pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan. gugurnya permohonan praperadilan sebelum adanya keputusan berkekuatan tetap oleh hakim praperadilan, mengakibatkan secara terbuka hak konstitusional dari warga negara terancam untuk mendapatkan kepastian hukum, penjaminan dan perlindungan muka hukum sebagaimana termaktub dalam jo. juncto uud keberadaan praperadilan dalam sistem hukum pidana indonesia memiliki relasi sangat kuat dengan upaya penjaminan hak asasi manusia. dalam hal penjaminan hak asasi manusia sendiri, indonesia telah mencapai kemajuan seiring dengan amandemen terhadap konstitusi indonesia. terkait dengan ini pula, dirasa penting untuk melihat apakah pengaturan praperadilan telah menjamin ham sebagai negara hukum atau justru menjadikan jaminan itu menjadi kabur. dalam rangka penegakan hukum yang baik dalam arti telah mampu memenuhi syarat keadilan dan kepastian hukum, maka diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang undangan hukum acara pidana yang sesuai dengan tatanan hukum dan hak asasi manusia. (vide bukti(: (bukti bahwa ketentuan udh tersebut kemudian diuraikan secara detail dan rinci dalam ketentuan international covenant civil and political rights occur), sebagaimana telah diratifikasi oleh indonesia melalui undang undang nomor tahun yang menyebutkan sebagai berikut.. setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan, bahwa maksud dari ketentuan occur dapat ditemukan penjelasannya secara detail dan operasional dalam komentar umum nomor occur komite ham menjelaskan bahwa hak atas kontrol oleh pengadilan atas legalitas (sah atau tidaknya) suatu penahanan, berlaku bagi semua orang yang dirampas kemerdekaannya melalui penangkapan atau penahanan. selain itu ditegaskan komite, setiap orang yang ditangkap atau ditahan haruslah segera dibawa hadapan hakim atau petugas lain yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan yudisial. menurut komite, penundaan tidak boleh lebih dari beberapa hari: bahwa kebebasan pribadi (liberty person), dalam klausul atas adalah terkait dengan aspek yang sangat khusus, yakni pengekangan kebebasan badan untuk bergerak (freedom bodily movement). oleh karena itu mengaitkan dengan keterhubungan hal ihwal kebebasan pribadi hanya dari aspek penahanan paksa terhadap seseorang lokasi tertentu, seperti penjara atau fasilitas penahanan lainnya, fasilitas rumah sakit jiwa, dan tempat tempat lainnya dengan tujuan yang khusus dan sah menurut hukum: bahwa ketentuan uud sesungguhnya mengandung maksud bahwa hak hak sipil warga negara tidak dapat dirampas secara sewenang wenang, tanpa melalui suatu prosedur yang diatur oleh undang undang dan terlebih dahulu dihadapkan pada suatu sidang pengadilan (due process law). maksud tersebut kemudian diturunkan salah satunya dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan:"::,: bahwa berdasarkan kurap yang berbunyi,p, bahwa pada praktiknya frasa ".dalam ha! adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa." oleh pengadilan negeri dianggap sebagai diskresi dan merupakan alasan subjektif dari aparatur negara yang hanya dapat dinilai oleh aparat negara tersebut sendiri tanpa dapat diuji oleh pengadilan: bahwa berdasarkan laporan situasi penyiksaan indonesia juni juli yang dikeluarkan kontra komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan), jumlah tindak penyiksaan yang diduga dilakukan oleh penyidik (kepolisian) adalah kasus, dengan korban luka dan korban tewas, (bukti bahwa berdasarkan laporan situasi penyiksaan indonesia juni juli yang dikeluarkan kontra juga terdapat data pengaduan yang diterima kontra dalam tahun tersebut sebanyak kasus aduan terkait penyiksaan aduan terjadi pada saat penahanan dan proses penyidikan sedangkan kasus lainnya oleh oknum tni, (vide bukti bahwa potensi kesewenang wenangan tersebut secara langsung mengancamserta mengancam martabat seseorang yang dalam hal ini terhadap tindakan aparatur negara dalam penangkapan dan penahanan pra persidangan yang berhubungan langsung dengan jaminan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam uud bahwa merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tentang pengujian dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana terhadap uud dimana dalam pertimbangan putusan guo dijelaskan "'"': bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut juga dijelaskan, bahwa". bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, dapat dipahami bahwa praperadilan merupakanupaya paksa, sehingga praperadilan haruslah mampu menjadi jembatan antara kewenangan dari penyidik atau penuntut umum dengan perlindungan hak asasi dari warga negara: bahwa frasa ".." dalan pertimbangan putusan tersebut, menunjukkan secara sadar dan cermat mahkamah konstitusi menunjuk adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dari upaya paksa, dan untuk itulah dibutuhkan proses yang adil dan berkepastian hukum dalam proses praperadilan sebagai mekanisme kontrol, bahwa materi yang diujikan sidang praperadilan merupakan suatu manifestasi dari kekuasaan yudisial yangidik atau penuntut telah sesuai dengan kurap yang kemudian berpengaruh pada pokok perkara dan proses penegakan hukum sampai dengan tingkat pemeriksaan pengadilan, bahwa ketidaksetaraan ketentuan ketentuan guo dengan prinsip prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya jaminan perlindungan terhadap martabat seseorang serta hak untuk tidak dirampas kebebasan sipilnya secara sewenang wenang dapat dilihat dalam elaborasi berikut ini: pemeriksaan pokok perkara harus menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan meskipun secara visi pembentukan penerapan kurap merupakan suatu kemajuan bagi hukum indonesia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara namun tetap saja terdapat yang berpotensi dan secara faktual mengancam hak konstitusional warga negara tersebut seperti yang termuat dalam hurufbahwa dengan gugurnya suatu permintaan praperadilan, maka semua prinsip dan konsep yang berhubungan dengan kepastian hukum dan keadilan serta praperadilan sebagai lembaga komplain dan kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yang mana oleh yurisprudensi mahkamah konstitusi dianggap berpotensi digunakan secara sewenang wenang, tidak akan tercapai dikarenakan gugurnya permohonan yang berakibat langsung pada tidak adanya putusan dari hakim terkait permohonan tersebut sebagai penjelmaan tertinggi dari suatu proses hukum, bahwa pengajuan permohonan praperadilan haruslah dimaknai dengan telah adanya keyakinan kuat dari pemohon praperadilan bahwa telah terjadi penyimpangan dari ketentuan kurap dalam pelaksanaan upaya paksa dan pelanggaran terhadap hak aslinya, sehingga demi kepastian ada atau tidaknya penyimpangan dari ketentuan kurap dan atau pelanggaran hak asasi tersebut, harus pula dituntaskan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan pemohon: bahwa merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana terhadap uud yang dalam pertimbangannya menyebutkan": bahwa pertimbangan dalam putusan guo tersebut harus dipahami sebagai suatu acuan bahwa praperadilan merupakan suatu proses untuk menjamin tegaknya hukum secara materiil untuk mencapai keadilan materil dan bukan hanya persoalan aspek formal atau prosedural semata: bahwa terhadap pertimbangan putusan guo tersebut membawa lebih jauh dalam pertanyaan mendasar kepada pihak manakah beban pembuktian diletakkan (burden proof). selama ini beban pembuktian diletakkan dalam pundak pemohon sementara yang melakukan penilaian atas rasionalitas terhadap perlu tidaknya dilakukannya penahanan berada dalam kekuasaan pejabat yang berwenang menahan, bahwa masalah beban pembuktian seharusnya diletakkan pada pejabat yang berwenang menahan merupakan hal logis dimana hal tersebut adalah konsekuensi dari penilaian terhadap ".adanya keadaaan yang menimbulkan kekhawatiran." sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam kurap juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bahwa menurut akil mochtar, tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu adalah untuk menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi tiap individu, dengan cara melakukan penanganan tindak pidana tidak semata mata untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan pelaku serta menjatuhkan hukuman, melainkan ada tujuan yang lebih besar, termasuk mencegah terjadinya tindak pidana lain, merehabilitasi hak korban, serta memasyarakatkan pelaku,(bukti bahwa, menurut pandangan akil mochtar, dalam sistem peradilan pidana terpadu, terdapat subsistem subsistem yang saling terkait, dari mulai fungsi penyidikan, peradilan dan pemasyarakatan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana, (vide bukti bahwa penerapan huruf kurap sangat berpotensi dan secara faktual mengancam hak konstitusional warga negara, sebab sebagai suatu proses tersendiri praperadilan haruslah dipandang sebagai satu kesatuan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang saling berkaitan dan saling melengkapi, sehingga prosesnya tidak dapat dikebiri dan harus diselesaikan sampai dengan tahapan putusan, gugurnya praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara, menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan bahwa uud menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum", dimana salah satu prinsip negara hukum menurut jimmy asshiddigie adalah adanya pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang wenangan. bahwa dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan merupakan pemisahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip negara hukum: (vide bukti bahwa secara filosofis praperadilan dibentuk untuk menjaga martabat manusia dalam pemenuhan ham oleh negara yang dimohonkan oleh warga negara, tidak terkait pada pokok perkara, dimana hal ini berbeda dengan pemeriksaan sidang pengadilan negeri yang bertujuan melakukan pembuktian terkait terbukti atau tidak terbukanya suatu dakwaan oleh negara terhadap terdakwa, bahwa praperadilan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, maka praperadilan memiliki wewenang spesifik yang telah diberikan oleh undang undang, sebagaimana tertuang dalam juncto: (b": bahwa wewenang dari pengadilan negeri tersebutlah yang dilaksanakan oleh praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya upaya paksa dan ganti kerugian atau rehabilitasi dari suatu tindakan aparatur negara. kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan tersebut berbeda dengan kewenangan pengadilan biasa karena telah terjadi pembagian kekuasaan yang diberikan oleh kurap: bahwa proses permohonan praperadilan, sebagai upaya menjaga martabat manusia dalam pemenuhan ham oleh negara yang dimohonkan warga negara luar pada pokok perkara, kemudian terbatasi dengan adanya rumusan huruf kurapsetelah gugur karena dimulainya pokok perkara oleh pengadilan negeri, perkara yang menjadi kewenangan praperadilan tidak dapat dipersoalkan kembali dalam pemeriksaan pokok perkara pengadilan negeri, karena perbedaan mendasar prinsip pemeriksaan praperadilan dan pengadilan negeri: bahwa dengan berbelanja kewenangan memeriksa dan memutus dari praperadilan dan pengadilan negeri maka pengaturan dalam huruf kurap yang mengakibatkan gugurnya suatu pemeriksaan praperadilan apabila pokok perkara telah mulai diperiksa pengadilan negeri, telah mengakibatkan hilangnya hak tersangka untuk menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sehingga guo bertentangan dengan dan uud petit berdasarkan uraian uraian diatas maka para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar berkenan memutus permohonan pengujian huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana terhadap uud dengan menyatakan: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan huruf undang undang nomor tahun bertentangan uudtidak memiliki kekuatan hukum mengikatkarena itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum yang adil, maka penting bagi para pemohon untuk menyampaikan permohonan ini dihadapan majelis hakim mahkamah konstitusenganubertentangan dengan uudyang mengikatbertentangan dengan juncto juncto uudlembaran negara dalam jangka waktu hari apabila permohonan ini dikabulkan. atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi memiliki pendapat berbeda para pemohon mohon keadilan yang seadil adilnyasurat keterangan kependudukan atas nama anwar sadat, bukti fotokopi petikan putusan pengadilan negeri palembang nomor pid. pn.plg dengan terdakwa anwar sadat, alias sadat bin yatim dan derek chaniago bin edi, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri palembang terhadap perkara pra peradilan nomor pra per pn.plg atas nama pemohon anwar sadat, bukti fotokopi akta notaris irma devisa purnamasari, s.h., kn., mengenai keterangan pendirian perkumpulan masyarakat pembaharuan peradilan pidana cjr) nomor . , bukti fotokopi tulisan dengan judul meta ethics and legal theory: the case gustav radbruch oleh korban speak, department law uppsala university, bukti fotokopi buku pengantar ilmu hukum tata negara, oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., hal bukti fotokopi buku etika politik prinsip prinsip moral dasar kenegaraan modern, oleh franz manis suseno, hal. bukti fotokopi buku the morality law, revised edition, lon fuller, hal bukti p11 fotokopi buku the rule law history, theory and criticism, edited pietro costa dan danilo solo, university florence, italy, hal. bukti fotokopi buku pembahasan permasalahan dan penerapan kurap: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. pengarang yahya harahap, s.h., hal. bukti fotokopi risalah diskusi terfokus, manajemen perkara praperadilan: tantangan dan perbaikannya depan oleh institute for criminal justice reform cjr) tanggal mei bukti fotokopi kajian praperadilan dalam teori dan praktik, oleh supriyadi eddyono, wahyudi djafar, dan supriyadi minim, institute for criminal justice reform cjr) tahun bukti fotokopi bukuukti fotokopi buku pedoman pelajaran tata hukum indonesia, pengarang prof. kusuma pudjosewojo, s.h., hal. bukti p17 fotokopi buku the rule law: history, politics, theory. oleh brian amanah, cambridge university press, hal. bukti fotokopi tulisan dengan judul korban masih tersiksa, laporan situasi penyiksaan indonesia juni juli bukti fotokopi integrated criminal justice system, oleh dr. akil mochtar, s.h., m.h.: bukti fotokopi tulisan negara hukum indonesia, oleh prof. dr. jimmy asshiddigiekurapmenjabat sebagai direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia walhi) sumatera selatan yang selalu mendampingi masyarakat ogan ilir, sumatera selatan, dalam melakukan perjuangan untuk mengembalikan hak atas tanahnya yang diambil alih oleh ptpn vii cinta manis, ogan ilir, sumatera selatan. adapun pemohon adalahindonesia yang bertugas dan berperan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, serta kebebasan sipil dan politik, dengan cara mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi secara terus menerus. i3. menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya huruf huruf dan huruf kurap: yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud yang menyatakan: negara indonesia adalahalasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon ditangkap oleh aparat kepolisian daerah sumatera selatan dan dituduh telah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dalam kuhp karena telah melakukan aksi depan markas kepolisian daerah sumatera selatan dalam memperjuangkan hak atas tanah bersama dengan petani korban perampasan lahan oleh ptpn vii. akibat penangkapan dan penahanan tersebut, pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri palembang karena pemohon menganggap proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera selatan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap). bahwa pada saat proses pemeriksaan praperadilan sedangnegeri palembang, sehingga dengan berdasarkanpermohonan praperadilan pemohon gugur". putusan tersebut didasari oleh alasan karena pokok perkara pemohon sebagai terdakwa telah mulai disidangkan: pemohon berhak atas jaminan: sebagai aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia, pemohonbahwa dengan adanya huruf huruf dan huruf kurap memiliki potensi untuk melanggar hak konstitusional pemohon dengan cara langsung ataupun tidak langsungsertaterdapat kerugian konstitusional yang diderita para pemohon akibat adanya huruf huruf dan huruf kurapngajukan pengujian materiil huruf huruf dan huruf kuraphuruf huruf dan huruf kurap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum, huruf tidak mengatur secara tegas awal dimulainya penghitungan hari untuk pemeriksaan praperadilan: huruf tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, serta gugurnya praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan,i3i3.bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu ix tanggal mei pada paragraf dan paragraf antara lain, telah mempertimbangkan: ju'lakukan pengujian terhadap huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidanaiiimemutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian pengujian huruf huruf dan huruf kurapvide huruf dan huruf kuhapij, ., dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan (vide huruf kutaii3. bahwa pengujian konstitusionalitas huruf huruf dan huruf kurap yang dimohon oleh para pemohon menurut mahkamah merupakan norma yang mengatur lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan praperadilan oleh para pencari keadilan, cast para pemohon, yang justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau para pencari keadilan, khususnya kepada pemohon yang merasa bahwa penangkapan terhadap dirinya oleh aparat kepolisian daerah sumatera selatan karena telah dituduh melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan pengrusakan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam kurap. dengan demikian dengan adanya ketentuan huruf dan huruf kurap, pemohon atau masyarakat pencari keadilan memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan, i3 bahwa mengenai batas waktu pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam huruf kurap, dan mengenai gugurnya permohonan praperadilan pemohon karena pokok perkara yang dibawakan kepada pemohon mulai disidangkan pengadilan negeri palembang, menurut mahkamah, hal tersebut merupakan pengaturan pemeriksaan permohonan praperadilan yang dilakukan secara cepat sebagaimana telah mahkamah pertimbangkan dalam putusan nomor puu ix tanggal mei karena dalam hal hal tertentu, penuntut umum juga harus segera mengajukan pokok perkara pengadilan apabila terkait dengan masa penahanan tersangka sudah akan berakhir. lagipula, bagi tersangka masih mempunyai hak untuk membela diri dan menyampaikan keberatannya terhadap hal yang dipermasalahkan dalam praperadilan pada waktu pemeriksaan pokok perkaranyapenyidik maupun penuntut umum untuk: i3hartonopenjelasan(bukti yang pernah mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana dimaksud ketentuan ketentuan yang dimohonkan dalam permohonan guo: bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia, merupakan direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia walhi sumatera selatan, yang selalu mendampingi masyarakat ogan ilir sumatera selatan melakukan perjuangan untuk mengembalikan hak atas tanahnya, dalam hal ini yang diambilalih ptpn vii cinta manis, ogan ilir, sumatera selatan, bahwa salah satu aksi dalam memperjuangkan hak atas tanah yang didampingi pemohon adalah aksi depan markas kepolisian daerah sumatera selatan yang dilakukan pada tanggal januari aksi ini merupakan bagian dari perjuangan wahana lingkungan hidup indonesia walhi) sumatera selatan dan petani korban perampasan lahan ptpn vii untuk mendapatkan kembali tanahnya. namun, aksi ini berakhir dengan kekerasan, penyerangan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian daerah sumatera selatan terhadap petani dan pendamping, termasuk pemohon pemohon dituduh telah melakukan perbuatan pidana "turut serta melakukan pengrusakan" sebagaimana diatur dalam kuhp (bukti p bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang sewenang wenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian daerah sumatera selatan tersebut, pemohon mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri palembang. permohonan praperadilan ini diajukan pemohon pada februari pemohon menganggap bahwa proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepolisian daerah sumatera selatan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme penangkapan dan penahanan sebagaimana ditentukan dalam kurap. (bukti p bahwa pada saat proses pemeriksaan praperadilan tengahpalembang. sehingga, dengan berdasarkan padabahwa permohonan praperadilan a.n pemohon gugur". putusan ini didasari oleh alasan bahwa pokok perkara dimana pemohon sebagai terdakwa telah mulai disidangkan. (vide bukti bahwa akibat putusan praperadilan tersebut, pemohon tidak dapat mengetahui mengenai sah atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian daerah sumatera selatan. akibatnya, hak hak pemohon sebagai warga negara melanggar. bahwa penangkapan dan penahanan terhadap pemohon seharusnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon diputus gugur, maka status pemohon sebagai tersangka dan juga proses penangkapan dan penahanan terhadap pemohon tidak dapat diuji dalam praperadilan. bahwa pemohon berhak atas jaminan atas. bahwa pemohon berhak atas perlindungan martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam uud salah satu manifestasi adalah pemohon menentang upaya penangkapan dan penahanan terhadap dirinya melalui lembaga praperadilan namun dikarenakan ketentuan huruf kurap permohonan pemohon digugurkan. sehingga upaya memulihkan martabat dan kehormatan pemohon menjadi tidak tercapai. bahwa dikarenakan pemohon sebagai aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusiaoleh karena itu hak hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan uud telah melanggar dengan adanya ketentuan huruf kurap bahwa pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dan dibentuk berdasarkan hukum negara republik indonesia (bukti dan telah disahkan akta pendiriannya melalui kementerian hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan perkumpulan masyarakat pembaharuan peradilan pidana (bukti adalah pemohonpengujian huruf huruf dan huruf kurap sehingga menyebabkan hak konstitusional1dan kebebasan sipil dan politik telah secara terus menerus mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak hak asasi manusia dan demokrasi:huruf huruf dan huruf kurap dapat dibuktikan dengan anggaran dasar yangimana dalam anggaran dasar pemohondalam2j nama muhamad zainal arifin s.h. tempat tanggal lahir surabaya, februari pekerjaan advokat warga negara indonesia alamat jalan tambak wedi baru xv a surabaya dalam hal ini memilih domisili hukum gedung manggala wanabatti blok ruang jalan gatot subroto, jakarta pusyek permohonan pengujian adalah kurap, kurap, dan kurap. kurap. kurap tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum . terbaik untuk dirinya. adanya jeda waktu menimbulkan keadilan yang tertunda , khususnya bagi terdakwa atau terpidana yang diputus bebas atau lepas. oleh karena itu supaya frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum yang diatur dalam kurap dan sesuai dengan dan uud maka harusputusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto kurap mengandung ketidakpastian hukum baik bagi terdakwa terpidana, korban maupun pihak pihak yang merasa dirugikan bahwa kurap menyatakanbahwa ketentuan kurap mempunyai keterkaitan dengan kurapfrhwa jika kurap dikaitkan dengan kurap, maka putusan bukan pemidanaan menjadi putusan batal demi hukum jika tidak terdapat ketentua. bahwa setelah dibandingkan dengan persyaratan putusan bukan pemidanaan sebagaimana dijelaskan atas, putusan mahkamah agung nomor pid. sus a.n. prof. dr. romli atmasasmita dan putusan mahkamah agung nomor pk pinus a.n. yohanes waworuntu merupakan putusan bukan pemindahan yang batal demi hukum karena tidak mencantumkan syarat yang diatur dalam dan kurap: bahwa adanya ketentuan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto kurap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa terpidana, karena status hukumnya menjadi tidak jelas apakah dibebaskan atau dilepaskan sebagaimana yang ada dalam putusan, atau mengikuti putusan sebelumnya karena putusan bukan pemidanaan tersebut dianggap batal demi hukum: begitu juga bagi korban atau pihak pihak yang merasa dirugikan atas putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum tersebut juga mengalami ketidakpastian hukum sebagaimana dialami pemohon. yang menjadi pertanyaan bagi korban atau pihak pihak lain yang merasa dirugikan adalah bagaimana akibat hukum putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum terhadap perkara lain yang mempunyai kaitan dengan perkara tersebut? apakah putusan tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar rujukan bagi perkara lain untuk dikeluarkan sp3, mengingat putusan tersebut batal demi hukum?kepastian hukum: bahwa selama ini pengertian putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto kurap tidak ditemukan dalam peraturan perundang undangan maupun memorie van toelichting. menurut ahli hukum tata negara, prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc, menyatakan putusan pengadilan dikatakan batal demi hukum (venrechtswege niet atau initio legally null and void) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed). karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum prof. dr. yusril iha mahendra, sh., sc, pendapat hukum terhadap putusan batal demi hukum , mei diakses bahwa supaya terdapat kepastian hukum bagi para pihak perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto kurap, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebut, supaya putusan tersebut menjadi pasti.rat penegak hukum, korban maupun pihak pihak yang merasa dirugikankah harus menjalani hukuman atau harus bebas, mengingat dalam putusan tersebut tidak ada perintah ditahan ataupun poin poin lain yang ada dalam kurap yang mengakibatkan putusan batal demi hukum,jaksa yang akan melakukan eksekusi, karena bisa dilaporkan dengan tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur dalam kuhp, karena menahan seseorang atas dasar putusan batal demi hukum: bahwa putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam kurap menimbulkan ketidakadilan bagi korban atau pihak pihak yang merasa dirugikan, karena seharusnya terpidana menjalani hukuman. namun nyatanya, terpidana tak kunjung dieksekusi dan melakukan perlawanan karena menganggap putusannya batal demi hukum: bahwa supaya terdapat kepastian hukum bagi para pihak perihal putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam kurap, maka harus ada penafsiran tentang makna dan ukuran putusan batal demi hukum tersebu: menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya: menyatakan nomor tahun tentang kurap dan konstitusional bersyarat, sepanjang frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum dimaknai bahwanyatakan nomor tahun tentang kurap dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa diucapkan sidang terbuka untuk umumsesuai dengan uudterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli serta bukti dan bukti yang telah diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal septemberktp dan kartu izin sementara praktik advokat a.n. muhamad zainal arifin: bukti fotokopi berita online republika.co.id, inilah alasan kejagung hentikan kasus sisminbakum , maret bukti fotokopi pendapat hukum terhadap putusan batal demi hukum , dibuat oleh prof. dr. yusril iha mahendra, mei diakses bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: bukti fotokopi npp a.n. muhamad zainal arifsepanjang frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum dan memberikan penafsiran terhadap putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalamtidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi ini. serta sepanjang frasa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umuterhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yang selengkapnya,konstitusionalitas undang undang cast dan terhadap uud maka mahkamah berwenang menghadirinyanjelasan kurap kecuali yang tersebut pada huruf a,e,urap: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi ini atu uji pengujian kurap dan adalah ketentuan dan uud sedangkan batu uji pengujian kurap dan kurap adalah ketentuan dan uud bahwa karena permohonan pemohon adalah menguji kurap, kurap, dan kurap terhadapsebagai berikut: terhadap dan pemohon adalah seorang advokat yang selalu berhubungan dengan berbagai putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalamnya: pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum untuk nantinya akan digunakanpemohon, selaku tax player, mendalilkan mempunyai kedudukan hukum, menurutas nama terdakwa prof. dr. romli atmasasmita, s.h., llm. dan putusan mahkamah agung nomor pk pinus atas nama terpidana yohanes waworuntu yang dijadikan landasan keluarnya sp3 bukan merupakan putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto kurap: tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum sehingga makna dari frasa putusan batal demi hukum menjadi tidak pasti,, untuk memperoleh kepastian hukum dan mempersatukan persepsi terhadap makna putusan batal demi hukum, maka pemohon perlu mengajukan uji materi terhadap ketentuan tersebut, terhadap dan sepanjang frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum : selama ini berkembang penafsiran kalangan hakim bahwa frasa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah dalam pembacaan putusan harus terdapat arah arah isi| atau pernyataan bahwa putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum , tanpa mempedulikan apakah dalam pembacaan putusan tersebutatau tidak, meskipun terdapat frasa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dinyatakan atas, namun pada kenyataannya masyarakat tetap kesulitan untuk mengakses pembacaan putusan khususnya putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, karena dalam praktik selama ini hakimisi|,pemohon, sebagai warga negara,, dan peninjauan kembali selalu dilakukan secara tertutup karena hakim memaknai frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam dan hanya sebagai kewajiban formal untuk menyampaikan arah arah isi| diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" saja, pemohon selaku advokat akan selalu berhubungan dengan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali baik dalam kasus pidana maupun perdata, dannyadan tersebut, apakah dimaksudkan hanya untuk memberikan kewajiban menyatakan arah arah isi| diucapkan sidang terbuka untuk umum atau harus ada kewajiban mengumumk:emohon pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto mengandung ketidakpastian hukum baik bagi terdakwa terpidana, korban, maupun pihak pihak yang merasa dirugikan, bahwa pemohon, dengan dasar pengujian dan uud memohon supaya mahkamah memberikan penafsiran mengenai putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan guo menggunakan dasar pengujian yang sama dan memiliki alasan hukum yang esensinya sama dengan putusan nomor puu x bertanggal november sehingga berdasarkan dan pmk dalil pemohon sepanjang mengenai adalah bis idem, bahwa menyatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi ini. adapun penjelasan menyatakan, cukup jelas. mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap dalam putusan nomor puu x guo. oleh karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga untuk maka pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai tersebut mutasi mutans berlaku pula untuk adapun terhadap sebagaimana dimaksud dalam mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya hanya spesifik mempersoalkan konstitusionalitas juncto karena terkait dengan penafsiran mengenai putusan batal demi hukum dan sama sekali tidak mempersoalkan konstitusionalitas juncto sehingga menurut mahkamah, permohonan pemohon terkait juncto tidak dapat dipertimbangkan, i3. menimbang, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa" dalam yang hanya dimaknai bahwa frasa tersebut harus tercantum dalam putusan tanpa ada kewajiban memberikan pengumuman mengenai jadwal pembacaan putusan tersebut kepada masyarakat, telah menghambat akses masyarakat untuk menghadiri suatu sidang pembacaan putusan. meskipun pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut, namun sebagaimana tertera dalam perbaikan permohonannya, pemohon pada pokoknya mempersoalkan bahwa hampir seluruh putusan banding, kasasi,, menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut,dan penjelasannya menyatakan, cukup jelas . menurut mahkamah, pembentuk undang undang, dalam kebijakannya, menentukan bahwa amar putusan banding, amar putusan kasasi, dan amar putusan peninjauan kembali wajib diberitahukan kepada para pihak oleh pengadilan tingkat pertama, meskipun para pihak atau salah satu pihak hadir pada waktu pengucapan putusan. dalam ketentuan tersebut terkandung kebijaksanaan bahwa jarak yang jauh dari para pihak pengadilan tinggi atau mahkamah agung, akan menjadi penghalang bagi para pihak untuk menghadiri pengucapan putusan, atau tidak dikenalnya para pihak atau salah satu pihak oleh pengadilan tinggi atau oleh mahkamah agung, sehingga perlu diberitahukan amar putusan pengadilan tinggi atau mahkamah agung atau putusan peninjauan kembali kepada para pihak, dan sejak pemberitahuan amar putusan itulah tenggang waktu untuk upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa dihitung: menimbang bahwa mahkamah perlu merujukagung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum , bahwa mahkamah juga perlu merujuk pada peraturan perundang undangan yang khususnya mengatur tentang kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, sebagai berikut:ndak lanjut dari ketentuan atas, pemerintah dan dpr membentuyang pada konsiderans (menimbang) huruf dan huruf menyatakan sebagai berikutdalam penjelasan umum kip, dinyatakan sebagai berikut:bahwa pengadilan dengan asas keterbukaan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengakses kegiatan kegiatan dalam rangka proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam acara acara sesuai dengan proses hukum yang berlaku, ada perbedaansetiap orang, yang mau, boleh menyaksikan jalannya persidangan. akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, karena hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama maka apabila pada tahap tahap tersebut para pihak atau salah satu pihak mendatangi hakim, dapat dicurigai sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim dengan berbagai cara yang tidak benar. jadi ada perbedaan hukum acarapeninjauan kembali. walaupun demikian, akses bagi yang berkepentingan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan perkaranya, tetap mendapat informasi berdasarkan ketentuan hukum acara seperti pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan: pemberitahuan pernyataan banding: pemberitahuan dan penyerahan salinan memori banding: pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori banding: pemberitahuan register perkaranya pengadilan tinggi kepada para pihak, pemberitahuan amar putusan pengadilan tinggi kepada para pihak: pemberitahuan pernyataan permohonan kasasi, pemberitahuan dan penyerahan salinan memori kasasi, pemberitahuan dan penyerahan salinan kontra memori kasasi, pemberitahuan amar putusan kasasi kepada para pihak. begitu juga apabila salah satu pihak mengajukan permohonan peninjauan kembali, proses persidangan tentang alat bukti baru (ovum) tersebut disampaikan kepada pihak lawannya untuk dihadiri apabila dikehendaki olehnya, alasan peninjauan kembali disampaikan salinannya kepada pihak lawannya, registrasi perkara peninjauan kembali disampaikan kepada para pihak, amar putusan peninjauan kembali juga disampaikan kepada para pihak untuk persiapan membuat memori atau kontra memori banding, kasasi atau peninjauan kembali. bahkan para pihak dapat memohon salinan putusan pengadilan secara lengkap dalam semua tingkatan peradilan. berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, akses terhadap keadilan yang didalilkan pemohon sudah terpenuhi sehingga dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, walaupun informasi mengenai jadwal pembacaan putusan dalam badan peradilan semua tingkat bukanlah termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik vide juncto kip) dan putusan badan peradilan juga tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan (vide huruf kip, serta ketentuan dalam international covenant civil and political rights occur) yang telah disahkanalah satu asas peradilan adalah asas fair play, namun demikian menurut mahkamah dengan hukum acara sebagaimana diuraikan atas, prinsip keterbukaan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa seluruh dalil dalil dalam permohonanmengenai bis idem, pokok permohonan pemohon mengenai juncto bis idem, pokok permohonan pemohon mengenai juncto tidak dipertimbangkan: pokok permohonan pemohon mengenai sepanjang frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum dan sepanjang frasa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumhak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya kurap, kurap, dan kurap:nwar usmannwar usman, ahmad fadli semadi, hartono, muhammad alim, maria farida indrawi, hamdan zeldamuhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. hamdan zelda arief hid pendapat berbeda (d penting opinion) terhadap putusan mahkamah ini, khususnya mengenai dalamsoalkan syarat putusan pengadilan yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan sidang terbuka untuk umum. menurut pemohon, selaku advokat, berdasarkan pengalamannya selama ini, pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tidak pernah memberikan informasi mengenai jadwal pembacaan putusan. dalam permohonannya, pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan proses persidangan sebelum dan sesudah suatu putusan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum. pemohon memohon kepada mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap kurap sepanjang frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum dan kekuasaan kehakiman sepanjang frasa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum : kekuasaan kehakiman sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait apa yang dimaksud dengan sidang terbuka untuk umum , perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kekuasaan kehakiman, sebagai berikut: konsiderans (menimbang) huruf kekuasaan kehakiman menyatak. lebih lanjut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ini dibentuk, salah satunya, untukengan adanya bab tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, khususnya yang mengatur bahwa: kekuasaan kehakiman ini, sesuai dengan konstitusi berlaku, baik untusebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. dengan demikian, baidalam menjalankan kewenangannya, harus sesuai ketentuan dalam kekuasaan kehakiman ini. kekuasaan kehakiman guo berlaku mengikat bagi mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya dan mahkamah konstitusi. frasa putusan pengadilan dalam kekuasaan kehakiman guo adalah putusan dari mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya dan putusan mahkamah konstitusi, yang artinya semua putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh karenanya, makna frasa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam kekuasaan kehakiman, mengikat mahkamah agung dan badan peradilan yang berada bawahnya dan mahkamah konstitusi, sidang terbuka untuk umum dengan mendasarkan pada uraian tersebut atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan sidang terbuka untuk umum itu, yang dalam perkara guo adalah pengucapan putusan. sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dirujuk terlebih dahulu beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengucapan putusan pengadilan, yaitu antara lain:agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. penjelasan putusan yang tidak memenuhi ketentuan dan ini batal menurut hukum: : undang undang nomor tahun tentang peradilan umumradilan tata usaha negarpenjelasdannjelasan cukup jelas. dan putusan pengadilanenjelasan cukup jelas. undang undang nomor tahun tentang peradilan agampenjelasanpemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. penjelasan cukup jelas putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. penjelasan cukup jelaspenjelasan dan cukup jelasjelasan cukup jelas. putusan pengadilan militer pertempuran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. penjelasan cukup jelasenjelasan cukup jelas. dan putusan pengadilan militer tinggipenjelasan dan cukup jelasenjelasan dan cukup jelasdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. penjelasan cukup jelas. 47njelasan cukup jelasdilan tindak pidana korupsi tidak mengatur tersendiri mengenai sidang pembacaan putusan, namun guo pada pokoknya telah menentukan bahwayang diatur dalam kurap, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mahkamah agung, sehingga ketentuan mengenai pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam pengadilan tindak pidana korupsi tersebut mengacu pula pada kurap sebagaimana dimohonkan pengujiannya oleh pemohon, iisetiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: .jelasan huruf cukup jelaspenjelasanpenjelasan cukup jelas. berdasarkan ketentuan undang undang atas, sidang pengucapan putusan harus dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. untuk menjamin pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, tentunya diperlukan mekanisme pemberitahuan secara patut dan layak, baik yang ditujukan kepada para pihak yang berperkara maupun juga kepada masyarakat umum yang ingin menghadiri sidang tersebut. sidang pengucapan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada manipulasi terhadap substansi putusan sehingga apa yang diucapkan oleh hakim bersesuaian dengan apa yang tertera dalam naskah putusan dan salinan putusan tersebut. dengan demikian tercipta kepastian hukum. oleh karena itu, ketimbang hanya membuka pintu atau jendela ruang mana putusan dibacakan, hal yang lebih penting adalah apakah umum atau masyarakat telah mendapatkanamping itu,lihat pertimbangan hukum putusan nomor puu vii halamankehakiman yang diatur dalam kurap, kurap, dan kurap mempunyai nilai kepastian hukum: informasi akan adanya pembacaan putusan. adalah mungkin saja ruang mana putusan dibacakan tertutup pintu dan jendelanya karena ruangan tersebut ber ac, tetapi kepada umum atau masyarakat telah diberitahukan akan adanya pembacaan putusan ruang tersebut: dari aspek keterbukaan informasi, hal tersebut akan lebih bermakna ketimbang tidak ada informasi tentang pembacaan putusan, dan pembacaan dilakukan tidak diketahui informasinya oleh umum meskipun dilakukan dalam ruang yang pintu dan jendelanya terbuka. terlebih lagi, untuk dapat masuk ruangan tersebut tidaklah mudah dan bebas, sebagai contoh, bahwa setiap tamu diwajibkan untuk minta izin terlebih dahulu. apabila setelah diinformasikan akan adanya pembacaan putusan ternyata tidak ada yang hadir, hal tersebut bukanlah menjadi halangan untuk membacakan putusan karena prinsip keterbukaan informasi telah dipenuhi, dengan adanya putusan mahkamah dalam perkara guo, justru dapat menimbulkan hal yang sebaliknya, karena praktik yang dipersoalkan oleh pemohon dinyatakan telah benar adanya. maka hal ini dapat ditiru oleh peradilan lain. oleh karena itu, menurut pendapat saya, seharusnya mahkamah dapat memberikan persyaratan terhadap pengertian frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum yang setidak tidaknya dengan memberitahukan kepada pihak pihak yang berperkara, keluarga, atau kuasa hukumnya, ataupun dengan panggilan yang diumumkan secara terbuka. panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit legal standing pengujian kurap dan bahwa untuk pengujian kurap dan khusus frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum , selama ini berkembang penafsiran kalangan hakim bahwa frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum adalah bahwadulikan apakah dalam pembacaan putusanengan adanya pemahaman makna dari frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum mana diartikan dalam putusan harus terdapat arah arah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, maka mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses pembacaan putusan khususnya putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali, karena dalam praktik selama ini hakim pengadilan karena hakim pengadilan memaknai frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam kurap dan hanya memberikan kewajiban menyampaikan arah arah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum : bahwa samping itu, pemohon yang pekerjaannya sebagai advokat akan selalu berhubungan dengan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus pidana dan perdata, itukurap dan apakah hanya memberikan kewajiban arah arah diucapkan sidang terbuka untuk umum atau harus ada kewajiban pengumum, legal standing pengujian dan kurap bahwa untuk pengujian dan kurap, sebagai seorang advokat, pekerjaan pemohon selalu berhubungan dengan berbagai putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur itu, bahwa khusus untuk pengujian juncto kurap perihal putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum, disebabkan pemohon ingin mendapatkan makna putusan batal demi hukum,sebagai tax player, pemohon mempunyai legal standing tersebut, bahwa menurut heman. terdakwa prof. dr. romli atmasasmita, s.h., llm. dan putusan mahkamah agung nomor pk pinus a.n. terpidana yohanes waworuntu yang dijadikan landasan keluarnya sp3 merupakan putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam juncto kurap, bahwa dalam kurap, tidak ada penjelasan tentang putusan batal demi hukum, sehingga makna dari frasa putusan batal demi hukum menjadi tidak pasti, bahwakurap,: bahwa untuk mempersatukan persepsi makna putusan bukan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam dan kurap, maka perlu dilakukan uji materi terhadap ketentuan tersebut supaya terdapat kepastian hukumkonstitusionalnyangujian kurap, kurap dan kurap pemaknaan kurap dan khusus frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum yang dimaknai bahwa dalam pembacaan putusan harus terdapat arah arah diucapkan sidang terbuka untuk umum tanpa ada kewajiban memberikan pengumuman jadwal pembacaan putusan kepada masyarakat, mengakibatkan akses masyarakat untuk menghadiri pembacaan putusan terhambat, karena tidak ada keterbukaan jadwal pembacaan putusan bahwa kurap menyatakandan yang menyataktetapi hampir seluruh putusan banding, kasasi: bahwa selama ini berkembang penafsiran kalangan hakim bahwa frasa diucapkan sidang terbuka untuk umum diartikanrdulikan apakah dalam pembacaan putusanalam kurap dan seharusnya mempersyaratkan bahwa semua putusan pengadilan baik itu tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dimana diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum perihal jadwal pembacaan putusan. persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk tradisional dari transparansi lingkungan peradilan. prinsip pengadilan yang terbuka ini telah menjadi salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan dunia. dari perspektif lain, keterbukaan ini merupakan kunci lahirnya akuntabilitas. hakim dan pegawai pengadilan akan lebih bertanggung sungguh dan berhati hati dalam menjalankan tugasnya, karena publik bisa mengakses hasil kerjanya. dalam konteks putusan pengadilan, prinsip keterbukaan ini akan mendorong lahirnya putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilteraktual tidak terbatas pada pembacaan putusan pengadilan, tetapi: bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak. semua putusan pengadilan harus memuat alasan alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili yang mengandung legal justice, moral justice dan social justice. argumen tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada tuhan yang maha esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. karena putusan mengandung pertanggungjawaban maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, bahwa dalam praktik peradilan selama ini, masyarakat umum yang tidak mempunyai akses kepaniteraan, baru mengetahui adanya putusan tidak seketika itu juga ketika putusan dibacakan karena diakibatkan oleh birokrasi kepaniteraan pengadilan. adanya jeda waktu yang panjang antara pembacaan putusan dan penyampaian putusan kepada para pihak menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya mereka mengetahui putusan sejak putusan tersebut dibacakan, untuk mengambil langkah langkah hukum yang

s3asen perlu, s.h.: jabatan advokat yang belum disumpah dari kongres advokat indonesia kap ): alamat teluk pucung, bekasi utara, rt. rw. bekasi: nama andriana, si., s.h., jabatan advokat yang belum disumpah dari kongres advokat indonesia kai ): alamat kampung rawa panjang, rt. rw. kelurahan sepanjang jaya, kecamatan rawalumbu, kota bekasi: nama abdul amin monograf, s.h., jabatan advokat yang belum disumpah dari kongres advokat indonesia kai ): alamat jalan jaha nomor rt. rw. kelurahan cilandak timur, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan: nama nasib bima wijaya, s.h., fill. jabatan advokat yang belum disumpah dari kongres advokat indonesia kap ): alamat jalan rusa iii, nomor pondok ranji, ciputat, tangerang, nama siti hadiah, s.h., jabatan advokat yang belum disumpah dari kongres advokat indonesia kai ): alamat jalan pinang nomor rt. rw. kelurahan pondok labu, kecamatan cilandak, jakarta selatan: nama much. budi cahyonkawi pav, rt. rw. kelurahan bareng, kecamatan klien, kota malang, nama joni irawan, s.h., jabatan advokat yang belum disumpah dari kongres advokat indonesia kap ): alamat jalan danau buatan timur vii ht7, rt. rw. kelurahan madyopuro, kecamatan kedungkandang, kota malang: nama supriyadi budisusantcandi panggung rt. rw. kelurahan mojolangu, kecamatan lowokwaru, kota malang: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november dan november memberi kuasa kepada anggur hutagalung, s.h., m.h. dr. hartono, s.h., m.h., suhardi somomoeljono, s.h., m.h., m.s. alhaidary, s.h., dan taufik bahari, s.h., hum, ll.m., seluruhnya para advokat, yang memilih domisili hukum kantor hukum taufik bahari associates law offices, beralamat griya ros building, lantai jalan k.h. abdullah syafii lapangan ros casablanca, tebet, jakarta baika advokat yang belum disumpah yang telah lulus ujian advokat kai, sehingga merupakan perorangan (kelompok orang) warga negara indonesia sebagaimana dimaksud uu| adanya frasa "satu satunya dalam advokat tersebut memberikan ketentuan bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat. secara faktual atauakibat adanya frasa satu satunya dalam advokat, membuat organisasi organisasi advokat berikut para advokat yang menjadi anggota masing masing organisasi berseteru memperebutkan predikat sebagai wadah tunggal advokat. konflik berkepanjangan dunia advokat terkait wadah profesi advokat yang harus tunggal ini telah mengakibatkan ketidakpastian akan nasib para calon advokat, termasuk advokat yang telah lulus ujian namun tidak dapat disumpah, ataupun para sarjana hukum yang bercita cita sebagai advokat. ketentuan advokat tersebupastian hukum. sehingga, hak hak pemohon sebagai advokat yang belum disumpah untuk mendapat.,,non derogable),ag:,,:,jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi melanggar. ketentuan advokat ini selanjutnya menyebabkan ketua mahkamah agung republik indonesia ma ) menerbitkan surat ketua nomor kma vi tertanggal juni buktyang dijamin oleh dan uud dirugikan. selain itu, dengan adanya ketentuan advokat ini hak berserikat dan berkumpul para pemohon yang dijamin oleh uud juga dirugikan. lebih lanjut, ketentuan advokat ini juga membuat hak hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh dan uud dirugikanag. pernyataan pembuka kisruh, pecah belah, konflik tak berkesudahan. begitulah kesan pertama yang muncul benak publik akan organisasi profesi advokat indonesia, profesi yang menyebut dirinya sebagai official nobile. memang, sangat amat sulit untuk mengatakan kesan itu salah. sejak zaman orde baru berpuluh puluh tahun silam hingga apa yang disebut zaman reformasi sekarang, organisasi profesi advokat seakan tak pernah berhenti berkonflik, entah,::iikarena device impera dari luar (baca: penguasa) maupun karena kisruh sendiri dari dalam. melalui undang undang tahun tentang advokat, para advokat wajib untuk membentuk wadah tunggal profesi advokat. hal ini ditegaskan dalam advokat yang selengkapnyamunculnya ide 'penyatuan wajib' melalui perintah undang undang ternyata bukan saja tidak menyelesaikan masalah, malah belum apa apa sudah menimbulkan masalah baru: norma 'penyatuan wajib itu menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. akibatnya, norma penyatuan wajib tersebut malah tidak sesuai dengan tujuan hukum: mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. norma penyatuan wajib yang seyogyanya memberikan manfaat bagi rakyat indonesia, namun yang terjadi malah sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum yang kemudian meluas menjadi penggalangan terhadap hak hak warga negara yang ingin menjalankan profesi sebagai advokat dan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dimiliki oleh para advokat ataupun calon advokat. sekian ribu calon advokat dan advokat yang belum disumpah tersandera dan terkatung katung nasibnya karena organisasi advokat yang ada berebut predikat wadah tunggal agar sesuai dengan uu. ditambah lagi kemudian, mahkamah agung menentukan sikap preferensi nya dengan hanya mengakomodir satu dari beberapa organisasi advokat. padahal faktanya, terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang memiliki anggota dan didukung oleh anggotanya tersebut. calon advokat dan advokat yang belum disumpah adalah korban korban yang tak perlu terjadi, jika saja organisasi advokat tidak dipaksa hanya boleh ada satu. mereka adalah korban korban yang haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul hak hak asasi yang dijamin konstitusi negeri ini dimatikan akibat adanya norma satu satunya pada advokat. keluarga mereka ikut menjadi korban. hak hak asasi keluarga mereka atas penghidupan yang layak nan sejahtera turut menjadi korban.| pada tahun ahli terpilih sebagai sekretaris jenderal asosiasi pengacara international the international bar association iba)|o.cczide 'penyatuan wajib' ini tidak sesuai dengan realita. sebab, dalam kualitasnya, terdapat lebih dari satu organisasi advokat tanah air, sehingga bila dipaksakan hanya boleh ada satu maka hal tersebut juga mencederai hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul. ide mewadahtunggalkan profesi advokat bukan sekali ini saja terjadi. ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah kali kesekian: namun selalu saja gagal, bahkan dengan tangan tangan keras orde baru sekalipun. lihat saja mulai dari persatuan advokat indonesia pai) pada tahun yang lalu digantikan persatuan advokat indonesia perajin) pada tahun yang kemudian digantikan oleh ikatan advokat indonesia kadin) yang ditetapkan sebagai wadah tunggal (pada tahun yang ternyata tak bertahan lama karena hanya enam tahun kemudian saja (tahun memecah menjadi lahirnya asosiasi advokat indonesia aai), untuk selanjutnya memecah lagi menjadi. pasca advokat sempat berdiri perhimpunan advokat indonesia perawi ) kemudian memecah lagi menjadi kai dan dihidupkannya kembali persatuan advokat indonesia perajin). realita atas menunjukkan bahwa ide wadah tunggal profesi advokat meskipun ideal, kenyataannya tidak dapat diterapkan indonesia. sebaliknya jika terus dipaksakan maka yang terjadi adalah justru pelanggaran hak hak konstitusional warga negara yang ingin menjalankan profesi advokat. organisasi advokat yang kuat dan berwibawa tidaklah berarti harus tunggal, apalagi yang dipaksakan. meski plural alias tidak tunggal, organisasi advokat tetap bisa kuat dan berwibawa. caranya adalahfilipina dan jepang, terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat (kultivar) dan jumlahnya tidak dibatasidengan demikian, meski 'ramai' jumlahnya organisasi organisasi advokat filipina dan jepang sangat berwibawa dan kuat.l5j::untuk referensi dalam negeri, kita bisa melonjak duniaselain profesi wartawan, profesi profesi lain tanah air pun memiliki lebih dari satu organisasi profesi dan tidak dibatasi jumlahnya melalui undang undang. sebelum menutup pernyataan pembuka permohonan ini, izinkan mengutip pertimbangan putusan mahkamah konstitusi mk ) dalam perkara nomor puu vii (paragraf huruf halaman yang kami jadikan landasan dalil dalil permohonan inikma!,gat,"."" semestinya berbunyi menjadi: dalam hal advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud (|),s,,iundangan yang berlaku: dengan adanya permohonan ini, berada dalam posisi yang sangat strategis dalam memecahkan masalah organisasi profesi advokat indonesia melalui penegakan norma norma konstitusi. putusan dalam permohonan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pondasi perbaikan dunia hukum indonesia, khususnya terkait dengan profesi advokat. alasan alasan permohonan pengujian pengujian advokat sejarah panjang pembentukan organisasi advokat indonesia bahwa advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan adalah merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (vide penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang advokat, bagian umum bukti karakteristik dan prinsip dasar profesi advokat adalah kebebasan dan kemandirian. prinsip ini merupakan cerminan dari profesi advokat dalam melaksanakan tugas tugasnya. untuk menjamin profesionalitas advokat, termasuk menjamin kebebasan dan kemandirian advokat, maka kebutuhan akan adanya suatu organisasi advokat yang dibentuk dan dikelola oleh advokat itu sendiri sebagai suatu wadah profesi menjadi sangat penting. persoalan pengangkatan, pengawasan, dan penindakan menjadi salah satu tugas utama wadah profesi advokat selain hal hal lain seperti peningkatan kualitas dan profesionalisme advokat.o,cat ii,'ditetapkan oleh para advokat bermakna bahwa advokatlah yang aktif dalam bahwa sepanjang sejarahnya, telah sejak sangat lama para advokat berupaya untuk membentuk sebuah wadah advokat untuk menjamin dan meningkatkan kualitas advokat. bahwa sejarah juga mencatat, keinginan para advokat untuk membentuk satu wadah tunggal profesi indonesia tidak pernah berhasil. pada masa kolonial, pernah terdapat suatu organisasi "advokat" yang disebut balik van advocate, yang anggotanya umumnya berkebangsaan eropa. kemudian pada tahun terdapat pula organisasi yang bernama persatuan pengacara indonesia pergi) yang beranggotakan para pokok bamboo, atau orang orang yang bukan sarjana hukum namun memberikan jasa bantuan hukum. pasca kemerdekaan tahun para advokat semarang mendirikan balik jawa tengah kemudian disusul berdiri balai advokat jakarta, balai advokat bandung, balai advokat medan, dan balai advokat surabaya. pada tahun berdiri persatuan advokat indonesia pai) yang menjadi cikal bakal perajin. selanjutnya, pada tanggal agustus dibentuk persatuan advokat indonesia perajin). pada masa orde baru, organisasi advokat seperti perajin dianggap berbahaya oleh pemerintah. berulangkali pemerintah berusaha mengintervensi organisasi advokat. pada masa orde baru ini muncul berbagai organisasi advokat seperti himpunan penasehat hukum indonesia phi), lembaga pelayanan dan penyuluhan hukum lppm pusat bantuan dan pengabdian hukum pusbadhi), posko advokat forum studi dan komunikasi advokat) dan bina bantuan hukum bbh). pada tahun an pemerintah berusaha meleburkan perajin dengan organisasi advokat lainnya dalam kadin ikatan advokat indonesia). pada november kadin berdiri. pada tahun berdiri ikatan penasehat hukum indonesia ipni) sebagai wadah bagi pengacara praktek. lalu selanjutnya, berturut turut muncul pula berbagai organisasi advokat seperti asosiasi konsultan hukum indonesia akhir dan himpunan konsultan hukum pasar modal hhrm april pada tahun terjadi perpecahan tubuh kadin sehingga muncul asosiasi advokat indonesia aai).,cc)i2, satu rekrutmen bersama dengan standarisasi:"idari sejarah organisasi advokat tersebut atas terlihat jelas bahwa meskipun terdapat upaya untuk membuat wadah bersama, dengan karakteristik advokat indonesia yang seperti ini sulit untuk mewujudkan wadah tunggal profesi advokat. kondisi para advokat dan wadah tunggal advokat pasca advokat pada tanggal april tahun tentang advokat (untuk selanjutnya disebut sebagai advokat) telah sah dan berlaku. pada tersebut, terkait dengan organisasi advokat, diatur dalam bab sampai dengan advokat menyatakanadvokat menyatakan sebagai berikut1,:,"ng,",ditentukan dengan kurikulum tertentu,kadin menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut: tentang kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa permohonan mengenaijuncto secara ambsalve mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para pemohon, untuk itu para pemohon memohon agar dapat dipertimbangkan (voldoende gemotiveerd) untuk dapat diterima karena terdapat alasan konstitusional yang bisa diterima dan tidak bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yang berkait dengan uji guo dan ataupun berkait perkara lain tentang pengujian undang undang nomor tahun dimaksud sebagaimana pendapat undang undang mahkamah konstitusisebagai pihak terkait yang dengan ini memberikan tanggapan atas permohonan dari pemohon uji materi junctud menurut pihak terkait kadin adalah tepat dan dibenarkan oleh hukum karena hak konstitusionalnya dirugikan terhadap frasa satu satunya dalam norma undang undang nomor tahun dimaksud. bahwa dengan frasa satu satunya dalam undang undang advokat tersebut telah memberikan batasan serta dianggapnya hak advokat atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian hak hak konstitusional advokat yang dijamin oleh uud dan dan dan dan serta dan kenyataan yang telah menjadi fakta hukum terbukti sudah (dua belas) sebelum disahkannya advokat, pada bulan februari organisasi advokat, kadin, aai, ipni, spi, akhir, hhrm, dan api telah membentuk komite kerja advokat indonesia kaki (jilid sebagai persiapan pembentukan advokat. kaki jilid ini bertugas untuk mempersiapkan masa transisi penyelenggaraan ujian pengacara praktik yang tadinya diselenggarakan oleh mahkamah agung melalui pengadilan tinggi untuk kemudian diarahkan agar dapat diselenggarakan oleh organisasi advokat. kaki (jilid membentuk panitia bersama dengan mahkamah agung untuk menyelenggarakan ujian pengacara praktek pada tanggal april selain itu, kaki (jilid juga berhasil membuat suatu kode etik bersama pada tanggal mei yang juga diakomodasi oleh advokat melalui advokat. setelah advokat disahkan, kaki jilid didirikan oleh organisasi yang disebut dalam advokat. kaki jilid ini bertugas mempersiapkan pembentukan wadah tunggal advokat oleh para advokat sebagaimana diatur oleh advokat. dalam rangka itu, kaki (jilid melakukan verifikasi terhadap advokat advokat yang sebelumnya telah diangkat menjadi advokat, pengacara praktek ataupun konsultan hukum. bahwa seyogyanya verifikasi terhadap para advokat sebagaimana dimaksud atas dilakukan dalam rangka mempersiapkan suatu musyawarah bersama ataupun kongres yang melibatkan para advokat yang telah diverifikasi tersebut. namun pada desember para pengurus pusat organisasi advokat atas membuat kesepakatan untuk membentuk organisasi advokat bernama perhimpunan advokat indonesia perawi) dan membagi jabatan kepengurusan antara pimpinan pusat organisasi advokat tersebut. bahwa pada saat itu, perawi belum memiliki anggaran dasar sehingga tahun tahun berikutnya terdapat desakan agar segera diselenggarakan musyawarah bersama para advokat atau kongres untuk membuat organisasi advokat sesuai undang undang dan mengesahkan anggaran dasar. ketika perawi berjalan, organisasi organisasi advokat yang telah ada sebelum advokat masih menjalankan aktivitasnya, memiliki pengurus dan melibatkan para anggotanya. kemudian pada bulan juli dari organisasi advokat pembentuk perawi, yakni ipni, hari, api dan kadin (yang mengalami perpecahan) organisasi advokat sebagai satu satunya wadah profesi advokat terbentuk, sehingga secara empirik dan sosiologis tidak mungkin dipaksakan harus melebur dalam satu wadah organisasi yang dikemudian hari sampai harus kehilangan hak haknya menentukan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. bahwa menunjuk dan menyikapi surat mahkamah agung nomor maa ! tanggal juni sebagai akibat dan frasa satu satunya dalam muatan undang undang advokat dengan dalih seolah olah adanya kesepakatan antara perawi dengan kai pada tanggal juni yang bertentangan dengan asas asas demokrasi telah memunculkan polemik dan kerugian khususnya bagi ribuan pribadi advokat diluar perawi karena terjadi diskriminasi dengan korban penolakan berpraktik bahkan pelecehan harkat dan martabat manusia dalam menjalankan profesinya pada badan badan peradilan indonesia. untuk itu mohon diperkenankan dan diijinkan kami dapat diterima sebagai pihak terkait dimaksud. il. tentang kedudukan hukum pihak terkait (legal standing) bahwa pihak terkait adalah organisasi advokat yang sah yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik dan dewan kehormatan, dimana anggota anggotanya adalah seluruhnya para advokat yang tergabung dalam organisasi kadin dan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut sudah terdaftar pada departemen dalam negeri tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan tertanggal agustus dan rekapitulasi organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya telah memenuhi undang undang nomor tahun dalam urutan nomor dan terdaftar pula pada departemen hukum dan ham serta kejaksaan agung ri. bukti terlampir): bahwa kadin yang sah dengan ketua umum advokat teguh samudera mempunyai domisili kantor sekretariat jl. panglima polis raya kebayoran baru, jakarta selatan.( bukti terlampir): bahwa kadin dengan ketua umum advokat teguh samudera sudah mendaftarkan perpanjangan ijin pada lembaga pendidikan dan pelatihan lemdiklat) dan pemberitahuan adanya organisasi kadin tersebut kepada mahkamah konstitusi dengan surat sk dpp.karina i juga kepada mahkamah agung ri, menteri hukum ham. kejaksaan agung dan institusi pemerintah lainnya bukti terlampir): bahwa kadin tahun telah mendaftarkan simbol logo kadin pada direktorat jenderal hari dep kum ham ri. yang mengedepankan asas asas the rule law bukti terlampir) bahwa kadin mempunyai cabang dengan sebutan dewan pimpinan cabang dpc) dihampiri semua wilayah wilayah pengadilan tinggi dan pengadilan negeri diseluruh indonesia. bukti terlampir): bahwa kadin sebagai organisasi profesi telah melaksanakan perintah yang diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, antara lain rakernas, rapimnas, pendidikan khusus, peradilan kode etik dan lain sebagainya.( bukti terlampir), bahwa kadin telah melakukan kerja sama internasional maupun nasional dengan organisasi profesi antara lain mou dengan negara uzbekistan, nepal dan vietnam, serta kerjasama dengan pwi. pari dan organisasi kemasyarakatan lainnya.( bukti terlampir): il. fakta perjalanan kadin. wadah tunggal serta organisasi advokat pasca undang undang advokat. bahwa kadin dibentuk berdasarkan dan melalui musyawarah nasional indonesia oleh seluruh advokat indonesia yang semula berada dalam organisasi advokat, yang pada waktu itu diselenggarakan hotel indonesia pada tanggal november dan hasilnya terbentuk ikatan advokat indonesia kadin) dengan ketua umumnya adalah advokat bapak hartono tjittosubo sh. dalam musyawarah nasional tersebut dihadiri oleh panglima angkatan bersenjata ri. jaksa agung ri, kapolri. ketua dpr dan ketua mahkamah agung ri. dan lain sebagainya dan pada waktu itu kadin dinyatakan sebagai wadah tunggal organisasi advokat indonesia. bahwa dalam dinamika perjalanan kadin ternyata sangat disesalkan karena telah dicampuri dari segala hal dalam organisasi kadin oleh pemerintah. bahkan pada waktu itu cast bapak ismail saleh. sh. selaku menteri kehakiman telah menerbitkan rekomendasi kepada ikatan penasehat hukum indonesia yang mayoritasnya terdiri dari para pengacara praktik untuk dapat setara dengan advokat sehingga terbentuk organisasi ipni: bahwa kadin telah berupaya untuk menampung, menerima para pengacara praktek melalui kriteria sebagai anggota muda advokat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan para anggota muda itu mendapatkan pengangkatan dari menteri kehakiman sama setara dengan advokat. bahwa adapun alasan pengacara praktek menjadi anggota muda pada saat itu adalah dalam rangka agar disejajarkan dan menjadi advokat setara dengan advokat yang ber menteri, karena dalam wadah advokat indonesia diharapkan kelak akan dapat setara dengan mitra mitra advokat advokat negara negara lain yang mensyaratkan keanggotaan dalam bar association. antara lain mensyaratkan: homogen dalam profesi advokat. berjiwa mandiri tidak punya atasan tidak ada yang memerintah dan atau tidak dapat diintervensi kepentingan profesi oleh apapun dan siapapun tunduk kepada aturannya sendiri dalam arti kode etik profesi. (vide dalam karya buku profesi advokat dan dokter" oleh prof tai sing dan soemarno woerjantono). dapat memungut honorarium secara bebas berdasar kesepakatan dengan kliennya. hidup didalam organisasinya sendiri bar association). dan lain lain. bahwa fakta telah membuktikan kadin yang diharapkan sebagai wadah tunggal ternyata juga kandas sehingga gagal membentuk wadah tunggal profesi advokat karena sebagian anggota kadin pada saat berlangsungnya munas hotel horison, ancol. ada yang memisahkan diri dengan mendapat restu dari menteri kehakiman ismail saleh. sh. sehingga lahirlah organisasi advokat yang bernama asosiasi advokat indonesia aai) dan seiring pula dengan tuntutan kebutuhan akan kebebasan berorganisasi terjadilah munculnya organisasi organisasiasosiasi konsultan hukum indonesia akhir), dan lain sebagainya. bahwa organisasi kadin dengan bantuan menteri kehakiman pada masa lalu yakni bapak utomo usman melalui direktorat jenderal hukum dan ham telah berupaya menyatukan organisasi advokat yang ada kedalam wadah tunggal advokat indonesia yang ditempuh dengan melakukan seminar seminar lokal. simposium simposium dengan anggaran dari pemerintah namun ternyata pada waktu itu hanya berhasil membentuk kode etik dan dewan kehormatan bersama, sedangkan organisasi profesinya ada banyak macamnya antara lain kadin, ikatan penasehat hukum indonesia ipni), biro bantuan hukum, perbaiki dan lain lain bahwa pada tahun para advokat mengadakan pertemuan informal dan berbagai unsur organisasi profesi advokat yang berusaha menggagas terwujudnya wadah tunggal bahkan jika perlu dibuat undang undang advokat. pada saat itu secara aklamasi advokat yang hadir mengangkat bapak adnan buyung nasution untuk memimpin kearah tersebut. sehingga dalam perkembangannya terbentuk komite kerja advokat indonesia k.k.a.i) sebagai embrio untuk mempersatukan advokat dalam wadah tunggal dengan menyiapkan hal yakni penyatuan kode etik advokat, penyatuan system rekrutmen ujian advokat dan rancangan undang undang advokat. bahwa setelah adanya k.k.a.i, melalui proses yang panjang lahirlah undang undang nomor tahun tentang advokat yang diundangkan pada tanggal april sehingga untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana tersebut dalam undang undang ini dijalankan bersama oleh kadin, ipni, spi, akhir, hhrm. sedangkan kaki waktu itu dipimpin oleh advokat sono yang juga merangkap sebagai ketua umum kadin. bahwa untuk mewujudkan kehendak terbentuknyaadvokat. sangat disayangkan adanya perbuatan beberapa ketua umum dan sekretaris jenderal organisasi advokat. telah menempuh perbuatan perbuatan inkonstitusional yakni membentuk perawi dengan tidak melakukan musyawarah nasional atau tidak kongres advokat sebagai wujud kehadiran advokat dan yang mempunyai kedaulatan atau hak konstitusional dalam membentuk organisasi advokat sesuai asas asas demokrasi dan ham dengan demikian perawi dibentuk dengan tidak demokrasi dan tidak sesuai asas the rule law dengan ketuanya adalah advokat otto hasibuan. bahwa pembentukan perawi pada tanggal desember hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para ketua dan sekretaris (delapan) organisasi yang pada waktu itu sebenarnya hanya dimaksudkan untuk menyiasati ketentuan advokat agar tidak terlampaui tenggang waktu (dua) tahun, karena kalau sampai waktu (dua) tahun terlewati, kewenangan membentuk organisasi advokat akan diambil pemerintah: jika wewenang membentuk diambil pemerintah, berarti organisasi advokat tidak bebas, tidak mandiri, dan tidak independen, sehingga memberikan ruang bagi masuknya campur tangan pemerintah, bahwa oleh karena itu, dengan demikian kehendak undang undang advokat agar dalan waktu (dua) tahun setelah berlakunya undang undang advokat (diundangkan pada tanggal april organisasi advokat telah terbentuk, sebagaimana diamanatkan juncto ternyata telah tidak dapat dibentuk sesuai the rule law atau gagal dibentuk oleh (delapan) organisasi advokat yang disebut pada yaitu kadin. aai. ipni, hari, spi. akhir. hhrm, api yang secara bersama sama diberi wewenang dan tugas untuk itu oleh undang undang advokat. bahwa perawi dideklarasikan oleh ketua dan sekjen dari (delapan) organisasi dengan cara menyatakan kehendaknya yang dituangkan dalam akta notaris dengan membuat pernyataan (delapan) organisasi tersebut, namun dalam perkembangannya pada kenyataan telah terjadi demi hukum adanya (empat) organisasi yakni hari, kadin, ipni dan api sudah menyatakan menarik mencabut dan atau 'membatalkan segala bentuk pernyataan tentang pendirian perawi dengan akta notaris tertanggal juga karena tidak mengakui menandatangani akta tersebut dihadapan notaris. artinya akta tersebut telah mengandung cacat hukum dan menyatakan perawi bubar yang diumumkan dalam media cetak koran bahwa bapak adnan buyung nasution pernah mengirim surat terbuka pada tanggal desember dengan surat bnp abn xi1 menyatakan bahwa proses pembentukkan perawi ternyata sama sekali tidak melalui dan menghormati prinsip prinsip demokrasi dan kebebasan menurut hukum. perawi dibentuk secara tertutup, menunjuk diri sendiri menyusun sendiri dpp perawi, sehingga terkesan bagi bagi kekuasaan diantara pimpinan (delapan) organisasi tanpa memperdulikan aspirasi aspirasi hak hak dan kepentingan dari para anggotanya maupun para pengurus dewan pimpinan cabang organisasi profesi advokat yang ada didaerah daerah. bahwa dalam konsideran akta pernyataan pendirian perawi menyatakan berlaku bagi (delapan) organisasi. maka dengan adanya kenyataan bahwa telah terjadi demi hukum (empat) organisasi sudah menyatakan menarik mencabut dan atau membatalkan segala bentuk pernyataan tentang pendirian perawi dengan akta notaris tertanggal maka perawi tidak dapat dan tidak patut mengklaim sebagai wadah tunggal oleh karena itu demi hukum, karena anggaran dasar perawi yang dibuat secara notaris dan dikukuhkan dalam musyawarah nasional indonesia perawi adalah cacat hukum, maka apapun produk dari musyawarah nasional indonesia dimaksud juga cacat hukum. bahwa yang menjadi persoalan apakah semua regulasi perawi mengikat seluruh advokat indonesia sesuai yang dikehendaki undang undang advokat? ternyata fakta yang ada tidak dapat terwujudtahun juncto oleh karena itu jelas perawi bukan wadah tunggal. fakta hukum indonesia dewasa ini bukan single bar association tetapi multi bar association, oleh karena itu pelaksanaan undang undang tahun juncto mengenai wadah tunggal belum tercapai. bahwa terhadap kadin dalam perjalanannya kadin tersebut yang dipimpin oleh advokat otto hasibuan telah menyelenggarakan musyawarah nasional indonesia secara tidak demokratis dan otoriter balikpapan tahun dan terjadi anarki karenanya tidak legitimate sehingga kadin dibawah pimpinan advokat teguh samudera melanjutkan musyawarah nasional indonesia kadin yang demokratis dan legitimate sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga berdasarkan mekanisme musyawarah nasional dari organisasi dan terpilih advokat teguh samudera selaku ketua umum dan advokat roberto hutagalung selaku sekjen maka terciptalah kadin dimaksud bahwa kadin yang dipimpin advokat otto hasibuan telah melebur masuk dalam perawi, sedangkan kadin pimpinan advokat teguh samudera bersama sama dengan organisasi ipni, hari, api organisasi) yang ada dalam (delapan) organisasi yang tergabung dalam perawi, menyatakan keluar dari keanggotaan perawi dan secara bersama telah berupaya membentuk organisasi advokat dengan melakukan kongres para advokat indonesia yang dihadiri oleh beribu ribu pribadi pribadi advokat dari seluruh penjuru indonesia, sehingga terbentuk wadah organisasi advokat yakni kongres advokat indonesia kai) pada tanggal mei balai sudirman jakarta. bahwa desakan deklarasi kongres advokat tersebut sebenarnya menampung keresahan advokat atas keberadaan perawi yang tidak aspirasi dan tidak sensitif terhadap kebutuhan para advokat dalam menjalankan profesinya. bahwa kongres advokat indonesia sudah melakukan the rule law mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kode etik profesi, telah melakukan rapimnas, rapat rapat ple menyelenggarakan ujian calon advokat, pendidikan dan latihan calon advokat, serta pelantikan advokat dan lain sebagainya. bahwa ternyata pasca terbentuknya kongres advokat indonesia telah terjadi upaya manuver perawi dengan melakukan pembusukan image terhadap advokat dari kongres advokat indonesia yaitu melakukan pemberantasan kebebasan advokat dalam berorganisasi dan dalam menjalankan profesi, sehingga hal tersebut adalah tindakan tindakan yang sangat merugikan bagi para advokat yang bukan berasal dari perawi karena tidak dapat bekerja secara professional dan mandiri, hal mana secara tegas telah menyimpang dari syarat terwujudnya bar association tersebut. bahwa kecurangan yang telah dilakukan oleh perawi terhadap rekrutmen advokat adalah pipa yang dilaksanakan oleh perawi pun sangat bertentangan dengan undang undang sisdiknas. karena fakultas hukum tidak dibenarkan menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya kursus. diketahui kurikulum pipa perawi tidak ada pengesahan dari dirjen dikti didasarkan hal hal tersebut membuktikan sistem rekrutmen perawi itu sendiri sudah mengandung penyesatan publik, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah, hal tersebut bukan lagi pelanggaran melainkan sudah suatu tindak kejahatan. bahwa jikalau saat ini perawi sudah menyadari karena melihat perkembangan pergerakan organisasi advokat dimana perawi tidak dapat lagi mengklaim sebagai wadah tunggal dan kemudian menyatakan sikap terbuka mengakui multi bar association dengan persepsinya dan harapannya bahwa dengan anggapan penyatuan tentang kode etik profesi, penyatuan dengan sistem rekrutmen, dan penyatuan satu dewan kehormatan tetap berada bawah koordinasi dan kendali perawi jelas persepsi dan harapan tersebut adalah keliru dan menyesatkan. karena forum organ antar organ yang tidak tunduk pada perawi, tidak mengakui wadah tunggal versi perawi tersebut: oleh karenanya terhadap frasa satu satunya pada undang undang advokat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lain dan kalaupun persepsi perawi dipaksakan ada hal yang tidak boleh dilupakan yakni masih harus ditindak lanjuti langkah langkah sesuai dengan prinsip prinsip the rule law untuk terwujudnya multi bar association yang benar dan jujur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas asas demokrasi ataupun jangan sampai terjadi konstitusional bahwa mencermati perkembangan kondisi advokat seperti antara lain yang diuraikan diatas. maka kadin dibawah pimpinan advokat teguh samudera terus menerus mempertahankan diri memperjuangkan azas azas kerja advokat yakni memperjuangkan demokratisasi, mempertahankan ham, dengan menegakkan the rule law dengan mendasarkan ketiga hal tersebut oleh rekan rekan kadin yang sah sekarang ini terus diperjuangkan agar ketiga azas tersebut tidak menjadi luntur. iv. undang undang advokat sudah tidak selaras dengan hukum: bertentangan dengan hukum serta undang undang dasar negara republik indonesia bahwa fakta yang dialami dan dirasakan oleh seluruh advokat membuktikan undang undang advokat tidak lagi selaras dan bertentangan dengan uud dan dan dan dan serta dan juga bertentangan dengan universal declaration human rights dalam artikel serta bertentangan dengan hak asasi manusia yang antara lain: undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia setiap orang berhak untuk berkumpul, berapa, dan berserikat untuk maksud maksud damai dengan ketentuan peraturan per undang undangan . bahwa sejak musyawarah nasional indonesia kadin semarang tanggal april dr. gabus lumbung. sh. pernah menyampaikan gagasan pemikiran tentang pengertian wadah tunggal adalah bukan single bar association tetapi multi bar association, sebagai berikut: walapun bentuk dan wujud wadah tersebut tidak secara jelas ditentukan, namun aspirasi kehendak itu dapatlah dipahami apabila ditujukan untuk mengantisipasi terpecah pecahnya advokat sehingga dapat melemahkan perjuangan advokat. tentang pilihan wadah seperti federasi yang sifatnya melebur dalam satu bentuk wadah dari beberapa organisasi tanpa mengurangi nilai nilai kemandirian tiap tiap organisasi maupun histori atau sejarah berdirinya organisasi profesi advokat tersebut. bentuk lainnya seperti forum nasional advokat indonesia juga dimungkinkan mengingat kedua bentuk tersebut tidak melebur secara utuh organisasi organisasi yang masing masing telah memiliki alasan alasan internal seperti sejarah tadi dan sebagainya. namun bersatu didalam wadah federasi maupun forum dapat disatukan program bersama tentang peningkatan mutu, penertiban organisasi advokat, kaderisasi dan tujuan lain yang penting dan dapat dilakukan dalam waktu bersamaan . bahwa fakta membuktikan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan undang undang advokat telah banyak menimbulkan pertentangan atau permusuhan horizontal antar advokat, apalagi kebijakan mahkamah agung yang diambil dalam menyikapi pengakuan perawi sebagai satu wadah tunggal advokat telah menimbulkan berbagai dampak kerugian yang luar biasa terhadap kebebasan berserikat dan berkumpulnya advokat dalam memilih untuk bergabung masuk organisasi advokat selain perawi. hendaklah semua pihak tidak menutup mata dan telinga, karena fakta hukum, pada persidangan yang mulia ini telah terbukti adanya pihak terkait dari masing masing organisasi advokat yang telah ada dan diakui keberadaannya yang berjumlah sebanyak (dua belas) organisasi advokat yang ada dan tetap eksis keberadaannya yakni: ikatan advokat indonesia kadin) kadin ii:: persatuan advokat indonesia perajin), perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai). bahwa menyikapi norma pada undang undang advokat yang konstitusional, telah membuktikan adanya pelanggaran tegaknya hukum karena tidak terciptanya rasa keadilan. kemanfaatan dan kepastian hukum, maka jiwa the rule law telah tercabut dan hilang dari akarnya. membentuk forum advokat indonesia dan menyatakan menarik diri dari perawi. pada tanggal mei balai sudirman jakarta, ribuan advokat berkumpul untuk menyelenggarakan kongres advokat yang kemudian memutuskan untuk membentuk organisasi advokat dengan nama kongres advokat indonesia sekaligus mengesahkan anggaran dasarnya. terlepas dari pro kontra legalitas antara perawi dan kai, faktanya sejak saat itu terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang memiliki kepengurusan, kegiatan, dan anggota aktif. bahwa perpecahan kalangan advokat ini seperti sejarah yang terus berulang. para pengurus masing masing organisasi advokat mengklaim sebagai wadah tunggal dan berusaha menjatuhkan yang lainnya. pada tanggal mei ketua mengeluarkan surat ketua emaili yang menyatakan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara para organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut undang undang advokat, maka ketua pengadilan tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar advokat. akibat adanya surat ketua tersebut beberapa warga negara mengajukan permohonan uji undang undang mahkamah konstitusi atas advokat, dengan dalil penggalangan hak untuk menjadi advokat akibat tidak bisa disumpah oleh pengadilan tinggi. pada tanggal desember memutus dalam perkara puu vi dengan amar putusan sebagai berikutberdasar hal hal yang telah diuraikan atas, pihak terkait kadin memohon kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan memberikan putusan agar yang dimohonkan para pemohon yaitu dan undang undang advokat bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dapat dikabulkan. kesimpulan bahwa melihat tumbuh berkembangnya organisasi organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat. maka dapat ditarik kesimpulan yaitu tidak dapat dipertahankan lagi adanya wadah tunggal karena secara empiris, sosiologis, historis, yuridis dan asas manfaat, sudah dicoba dan diusahakan berkali kali selalu tidak terwujud dan selalu gagal, sehingga cita cita single bar association sudah tidak layak dan tidak memenuhi cita cita para advokat serta bertentangan dengan jiwa demokrasi, bertentangan dengan hakekat ham maupun mengebiri the rule law. oleh karenanya dengan multi bar association yang dengan idealnya hanya dilakukan untuk dan terhadap penyatuan kode etik profesi advokat dan dewan kehormatan, serta penyatuan dalam sistem rekrutmen advokat merupakan jalan keluar penyelesaian secara tuntas dan bijaksana serta yuridis konstitusional organisasi advokat. bahwa yang patut diperjuangkan dan dipertahankan adalah menegakkan etika profesi untuk menjadi satu. karena etika profesi secara universal adalah sama sedangkan wadah organisasinya adalah dapat berbentuk forum organ antar organ. oleh karena itu menunjuk pada norma dalam juncto undang undang nomor tahun yang mencantumkan frasa satu satunya tidak layak lagi dipertahankan karena inkonstitusional dan berimplikasi menimbulkan kerugian yang dahsyat bagi seluruh advokat yang tidak tunduk pada organisasi advokat perawi. untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait kadin menyampaikan lampiran sebagai berikut: buku mengenai ikatan advokat indonesia, fotokopi dari departemen dalam negeri mengenai pengumuman pemerintah tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan, tanggal juli fotokopi surat keputusan pimpinan sidang musyawarah nasional ikatan advokat indonesia kadin) balikpapan kalimantan timur tentang formatur, tanggal juni fotokopi surat keputusan formatur terpilih musyawarah nasional kadin balikpapan, mei juni nomor istimewa formatur munas kadin vi tentang susunan pengurus dan personalia dewan pimpinan pusat ikatan advokat indonesia masa bakti tahun tanggal juni fotokopi surat keputusan nomor sk dpp ikan vi tentang pembentukan dewan pembina dpp kadidaftar nama alamat pengurus dpc kadin periode fotokopi surat dewan pimpinan pusat kadin nomor sk dpp ikan vi perihal penggantian perwakilan ikatan advokat indonesia kadin) pada perhimpunan advokat indonesia perawi), tanggal juni fotokopi surat terbuka dari dr. (iur) adnan buyung nasution nomor bnp abn xii tanggal desember fotokopi pengumuman perawi bubar, tanggal juni fotokopi makalah dr. gabus lumbung, s.h., m.h., berjudul dengan advokat melakukan reposisi peran advokat kadin , pada munas kadin tahun semarang, april:"dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutasi mutans menurut advokat .""sejarah kelam" diperkenankan bagaimanakah nasib kepentingan masyarakat ini. bagaimana wajah penegakan hukum kita,.tit,p), ikatan penasihat hukum indonesia p,,,hususnya frasa, satu satunyakhususnya frasa, satu satunyalasing masiadvokat, sepanjang mengenai frasa "satu satunya . sebagaimana diatur dalam uud jo. huruf (a) undang undang nomor tahun tentang mahkamahselanjutnya, setelah terdapat pembicaraan antara perwakilan dpp kai dan perwakilan dpn perawi, diupayakan untuk membuat kesepakatan pembentukan wadah tunggal yang mengakomodasi seluruh pihak. bahwa pada tanggal juni dibuat suatu kesepakatan menuju satu wadah tunggal organisasi. namun sayangnya, kesepakatan juni tersebut bermasalah. berdasarkan informasi media, ketika nama bersama belum disepakati dan pada draft usulan nama perawi sebagai wadah tunggal dicoret oleh ketua umum dpp kai, ternyata surat kesepakatan yang dibacakan oleh ketua adalah surat yang mencantumkan perawi sebagai wadah tunggal. sehingga, persoalan perpecahan organisasi advokat kembali bermasalah. pada tanggal juni ketua mengeluarkan surat ketua nomor kma vbelum disumpah yang berada bawah naungan kongres advokat indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan advokat khususnya frasa, satu satunya karena menurut para pemohoertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lindungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan bertentangan dengan,9jbahwa para pemohon adalah advokat, yang belum disumpah, anggota kongres advokat indonesia kai) mengajukan pengujian konstitusionalitas advokat khususnya frasa satu satunya dengan alasan bahwa para pemohon sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat tidak dapat disumpah dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat untuk mengembangkan diri guna memperoleh penghidupan yang layak, terhalang hak kebebasannya untuk berserikat dan berkumpul untuk mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dan hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menjadi melanggar, bahwa yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para pemohon selain telah menjadi batu uji dalam permohonan nomor puu iv permohonan nomor puu viii kecualientu, danerhadap atau dari uud yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelum permohonan guo, pertimbangan dan putusan mahkamah dalam permohonan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan dan putusan mahkamah pula dalam permohonan guo, bahwa mengenai konstitusionalitas frasa, satu satunya yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat,menuhi kebutuhan dasarnya,, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. frasa, satu satunya juga tidak menghalangi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. frasa satu satunya juga tidak menyebabkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. menjadi advokat yang secara sadar dipilih oleh para pemohon adalah pilihan menurut hati nurani, sehingga secara sadar pula harus terikat dengan ketentuan yang bertalian dengan profesi pilihan tersebut yaitu menjadi anggota dari satu satunya organisasi advokat, bahwa mengenai belum sumpahnya para pemohon, sehingga tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat untuk kehidupan mereka, atau penolakan oleh pengadilan untuk ikut berbicara sebagai advokat, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan soal penerapan atau implementasi dari hukum itu oleh pengadilan. selain itu, dalam putusan nomor puu vii tanggal desember antara lain telah dipertimbangkan oleh mahkamah bahwa penyelenggaraan sidang terbuka pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah bagi advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimanaselanjutnya mahkamah mempertimbangkan . frasa. kemudian mahkamah mempertimbangkan, , bahwa berkaitan dengan penumpahan calon advokat sebagaimana ketentuan advokat yang dimohonkan oleh para pemohon dalam permohonan nomor puu vii dalam putusannya mahkamah antara lain menyatakpertimbangan pertimbangan atas, menurut mahkamah permohonan para pemohon yang memohonkan advokat dinyatakan bertentangan dengan uud harus dinyatakan tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa karena pengujian seluruh advokat telah diajukan dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu iv bertanggal november putusan nomor puu vii bertanggal juni dan putusan nomor puu viii bertanggal juni maka pengajuan permohonan guo khususnya frasa, sau satunya yang terdapat dalam advokat dinyatakan bis ideakibat dari keluarnya surat ketua tersebut, nasib para pemohon tidak jelas. hal ini kemudian. bahwa kondisi "dunia advokat dan organisasi advokat seperti diuraikan atas adalah kondisi nyata yang tidak dapat dibiarkan terus menerus tanpa ujung. bahwa sebelum melanjutkan uraian dalil dalil para pemohon, perlu kiranya para pemohon mengutip sebagian pertimbangan putusan mahkamah konstitusi puu vii pada bagian pendapat mahkamah paragraf huruf halaman:|: pendapat mahkamah konstitusi tersebut atas menjadi salah satu landasan pijak para pemohon dalam menguraikan dalil dalil permohonan selanjutnya. frasa satu satunya dalam advokat menimbulkan ketidakpastianpenekanan ditambahkan) sementara itumbatasi bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat sebagai satu satunya wadah profesi advokat. padahal dalam kenyataannya, secara facto, terdapat lebih dari satu organisasi advokat, seperti perhimpunan advokat indonesia perawi ) dan kai. baik kai maupun perawi maupun advokat advokat yang memilih untuk bergabung salah satu dari dua organisasi tersebut, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, suatu hak yang terlindungi oleh konstitusi uud masing masing organisasi advokat ini pun secara defacto menjalankan organisasinya dan memiliki anggota aktif. para advokat yang tergabung dalam organisasi organisasi advokat yang ada, sadar betul bahwa mereka memiliki hak untuk memilih organisasi advokat dan tidak dapat dipaksa untuk berpindah organisasi. masing masing pengurus organisasi mengklaim organisasinya sebagai wadah tunggal advokat. klaim tersebut timbul justru karena adanya paksaan dari advokat yang menentukan bahwa wadah advokat harus tunggal. adanya frasa satu satunya dalam advokat ini pada akhirnya merugikan para pemohon dan melanggar hak hak konstitusional para pemohon. para pemohon, adalah warga negara indonesia yang telah mengikuti dan lulus ujian calon advokat yang diselenggarakan oleh kai. namun ternyata, para pemohon tidak dapat melanjutkan proses untuk menjalankan profesi sebagai advokat karena, sebagai akibat adanya ketentuan satu satunya pada advokat tersebut, telah mengambil sikap untuk menyatakan bahwa organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu satunya wadah profesi advokat adalah perawi, sebagaimana tertulis dalam surat ketua nomor kma vi tertanggal juni sikap mahkamah agung tersebut didasarkan pada ketentuan advokat. oleh karena ketentuan itu memerintahkan agar hanya ada satu wadah tunggal advokat, mau tidak mau hanya mengakui salah satu organisasi advokat saja, padahal faktanya terdapat ribuan advokatadvokat selain yang satu itu, misalnya mereka yang memilih bergabung dengan organisasi advokat yang merupakan hasil kongres bersama para advokat seluruh indonesia, yakni kai. pertanyaannya, apakah yang menjadi akar persoalan dalam dunia advokat" terkait dengan kebutuhan akan adanya organisasi profesi advokat? adanya frasa satu satunya dalam advokat telah membuat dunia advokat tidak menentu dan menimbulkan permasalahan. setiap organisasi advokat dipaksa oleh ketentuan untuk menjadi wadah tunggal sehingga merugikan para calon advokat yang telah mengikuti ujian calon advokat dan pendidikan khusus profesi advokat menjadi advokat yang belum disumpah. untuk melihat konstitusionalitas frasa satu satunya dalam advokat. sementara itu, adanya frasa satu satunya dalam advokat tersebut menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian. oleh karena itu, frasa satu satunya tersebut justru menimbulkan suatu keburukan (kudarat). akibat adanya frasa ago, persoalan organisasi advokat menjadi larut marut, para calon advokat dan advokat yang belum disumpah menjadi terkatung katung nasibnya. begitu pula halnya dengan organisasi organisasi advokat yang ada, mereka disibukkan dengan berebut status wadah tunggal sementara banyak persoalan yang seharusnya menjadi urusan terpenting organisasi advokat, yakni meningkatkan kualitas profesi advokat serta memberikan kontribusi bagi reformasi hukum, memberantas mafia hukum, dan memberdayakan pengetahuan hukum masyarakat, menjadi bukan lagi prioritas utama. ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang diciptakan oleh frasa satu satunya dalam advokat tersebut berakibat pada konstitusionalitas frasa ago. oleh sebab itu, telah nyata adanya bahwa advokat sepanjang mengenai frasa satu satunya , bertentangan dengan uud negara khususnya uud negarauud negara(penekanan ditambahkan)nekanan ditambahkan)nekanan ditambahkan)penekanan ditambahkan|yang pada akhirnya membuat nasib para pemohon tidak jelas sehingga melanggar hak haknya. pertimbangan putusan mahkamah konstitusi puu vii telah menegaskan: .pertimbangan putusan tersebut menjadi landas pijak untuk melihat inkonstitusional frasa satu satunya dalam advokat. sebagaimana disebutkan dalam ketentuan advokat, seorang advokat menjalankan profesinya memberikan jasa hukum kepada klien. maka profesi advokat juga merupakan sumber nafkah atau penghasilan yang jika dijalankan dapat menghidupi diri secara layak. para pemohon, yang merupakan sarjana sarjana hukum yang telah mempelajari ilmu hukum dan menjadikan profesi advokat sebagai sandaran cita cita sejak menjadi mahasiswa fakultas hukum, terhalangi haknya untuk melanjutkan cita citanya akibat adanya ketentuan yang memberikan kudarat bagi dunia advokat yakni adanya frasa satu satunya dalam advokat sehingga nasib para pemohon menjadi terkatung katung. sebagaimana telah diuraikan atas, terulangnya hak para pemohon memiliki kaitan dengan ketidakjelasan wadah profesi advokat akibat dirasakannya konsep wadah tunggal. adanya paksaan agar organisasi advokat menjadi wadah tunggal telah menimbulkan kekacauan berkepanjangan. akibat adanya kekacauan dalam dunia advokat dan wadah profesi advokat, telah menimbulkan ketidakjelasan nasib para pemohon yang pada akhirnya berujung pada terulangnya hak para pemohon untuk menjalankan profesi advokat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta memajukan diri untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. kembali pada tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka akibat frasa satu satunya dalam advokat telah menjadikan ketentuan tersebut menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak pasti, yang berimbas pada terulangnya para pemohon menjadi seorang advokat sebagai sumber menghidupkannya. kekacauan yang ditimbulkan advokat ini memiliki hubungan kausalitas condition sine gua non dengan terulangnya hak hak para pemohon. sebagai akar masalah, pemaksaan adanya wadah tunggal ini nyata nyata telah merugikan para pemohon. ketentuan advokat tersebut menyebabkan dirugikannya hak hak konstitusional para pemohon sebagai advokat yang belum disumpah yang diusulkan kai, yakni hak hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh dan uud sebagaimana dikutip atas. sebab, ketentuan advokat tersebut membuat (dan pengadilan tinggi pt ), khususnya dalam hal penumpahan advokat yang belum disumpah) mau tidak mau hanya bisa mengakui salah satu organisasi advokat saja dan dengan demikian mau tidak mausehingga, hal itu membuat ketu(penekanan ditambahkan) sebagaimana terlihat dari kutipan ini, dalam keadaan disebabkan adanya ketentuan advokat tersebut ternyata memilih perawi. sehingga, para pemohon yang merupakan para advokat yang belum disumpah yang diusulkan kai, bukan perawi, tidak dapat disumpah sehingga tidak bisa menjalankan praktik advokat, sehingga mengakibatkan para pemohon tidak dapat menjalankan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, haknya mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya, haknya untuk bekerja, sehingga menyebabkan para pemohon tidak dapat menikmati hak hidup sejahtera lahir dan batin. padahal, kualitasnya, terdapat lebih dari satu organisasi advokat (selain perawi), dan masing masing menyelenggarakan ujian profesi advokat. sehingga, sesungguhnya kerugian kerugian konstitusional atas tidak hanya menimpa para pemohon tetapi juga menimpa ribuan advokat yang belum disumpah lain yang diusulkan organisasi advokat selain perawi. dari uraian atas dapat ditarik benang merah sebagai berikut, keberadaan advokat menyebabkan (dan pt) tidak. sehingga, masalah yang sama akan tetap muncul misal pun yang terjadi adalah sebaliknya: ketua menginstruksikan para ketua hanya mengambil sumpah para advokat yang belum disumpah yang diusulkan kai saja. sebab, hal ini akan menyebabkan ribuan advokat yang belum disumpah yang diajukan perawi atau organisasi advokat lain (selain kai) menderita kerugian kerugian konstitusional yang diuraikan atas. dari uraian atas terlihat, masalahnya terletak pada bahwa tidak memiliki pilihan mengambil sumpah advokat yang belum disumpah yang diusulkan kedua dua atau ketiga tiga (atau bahkan lebih) organisasi advokat dengan adanya ketentuan advokat tersebut. jadi jelaslah bahwa masalahnya ibunya bukan soal perawi atau kai (ataupun organisasi advokat yang lain) yang dianggap sah, melainkan akar permasalahannya adalah terletak pada keberadaan norma satu satunya pada advokat: sepanjang norma satu satunya ini ada, akan tetap ada ribuan advokat yang belum disumpah yang merampas hak hak konstitusionalnya sebagaimana yang diuraikan atas, yakni mereka yang diusulkan oleh organisasi advokat selain yang satu satunya itu, apakah itu oleh perawi, oleh kai, ataupun oleh yang lain. sehingga, solusi terhadap masalah ini adalah diadakannya norma satu satunya pada advokat, sehingga (dan pt), sehingga hak hak konstitusional semua advokat yang belum disumpah dalam hal ini hak hak konstitusional yang dijamin dan uud sebagaimana dikutip atas menjadi terjamin dan tidak mencederai. dari keseluruhan uraian atas, jelas bahwa ketentuan advokat sepanjang menyangkut frasa satu satunya adalah bertentangan dengan dkebebasan berserikat dan berkumpulsebab, ketentuan advokat atas membatasi bahwa hanya boleh ada satu satunya organisasi advokat, sehingga merampas hak konstitusional para pemohon untuk bebas memilih bergabung dengan salah satu organisasi advokat yang ada apalagi dalam kualitasnya memang terdapat lebih dari satu organisasi advokat dan masing masing menyelenggarakan ujian profesi advokat maupun untuk nantinya (setelah menjadi advokat) membentuk organisasi advokat baru. memang benar bahwa uud tersebut menyatakan bahwa undang undang dapat 'menetapkan' kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut, dan advokat adalah sebuah undang undang. akan tetapi, dalam alam negara demokrasi, yang dimaksud 'ditetapkan' oleh undang undang tentu hanyalah untuk menetapkan(misalnya pemberitahuan kepada instansi terkait)jadi, singkatnya, menetapkan bukan 'membatasi. begitu membatasi, langsung dengan sendirinya secara inheren merampas hak kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri, sehingga dengan sendirinya dan secara inheren bertentangan dengan uud dan, memang, yang disebutkan dalam uud pun konstitusi uuk),lebih lanjut,skipun. bahwa, permohonan uji materil atas advokat yang diajukan kali ini berbeda dengan permohonan uji materil advokatadvokat, yaitu: perkara nomor puu vii yang menguji advokat, perkara nomor puu iv yang menguji angka dan angka advokat, perkara nomor puu iv yang menguji advokat: perkara nomor puu iv yang menguji advokat, perkara nomor puu ii yang menguji advokat, perkara nomor puu ii yang menguji tegas tegas adalah 'ditetapkan dengan undang undang, bukan 'dibatasi dengan undang undang. hal ini tidak berarti para pemohon menentang sama sekali adanya pengaturan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. para pemohon hanya berkehendak bahwa, dalam alam negara demokrasi, pengaturan dimaksud haruslah hanya sebatassajasetiap orang yang sanggup memenuhi syarat syarat tersebut dan telah menempuh tata cara tersebut serta memenuhi hal hal atau kebutuhan kebutuhan administratifnya berhak berserikat dan berkumpul, terlepas dari jumlah yang sudah ada. contoh yang tepat untuk menggambarkan maksud para pemohon dalam hal ini adalah pengaturan mengenai partai politik: undang undang bukan membatasi jumlah partai politik, melainkan syarat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan partai politik. siapapun warga negara yang telah memenuhi syarat syarat tersebut berhak mendirikan partai politik, terlepas dari berapa pun jumlahnya, atau memilih bergabung dengan salah satu partai politik yang ada. demikian pulalah seharusnya dalam hal organisasi advokat apalagi jiwa dan semangat undang undang advokat pun menegaskan bahwa profesi advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri, begitu pula dengan organisasi profesinya. sehingga, keputusan untuk membentuk suatu organisasi advokat berpulang pada para advokat sendiri dan tidak dapat ditentukan serta di intervensi oleh organ lain selain para advokat. apalagi bila dibandingkan dengan profesi profesi lain indonesia pun, hampir semua profesi lain memiliki lebih dari satu organisasi profesi dan tidak dibatasi jumlahnya, misalnya profesi wartawan. nyaris dapat dikatakan hanya profesi advokat saja yang jumlah organisasi profesinya dibatasi secara tegas (yakni hanya satu) dalam undang undang. bahkan sesama profesi hukum pun, yaitu notaris, memiliki lebih dari satu organisasi profesi dan tidak dibatasi jumlahnya. terlebih lagi, dari sudut pandang standar internasional organisasi profesi advokat pun, konsep kultivar dalam satu negara diakui oleh international bar association iba ). sebagai contoh, konsep kultivar dalam satu negara terjadi jepang dan filipina, dan itu diakui oleh iba. bila yang menjadi maksud dan tujuan pembatasan ini adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat , sesungguhnya maksud dan tujuan itu tetap bisa tercapai meskipun jumlah organisasi advokat lebih dari satu dan tidak ada pembatasan jumlah organisasi advokat, yaitu dengan carasebagaimana diuraikan atas, filipina dan jepang terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat (kultivar)sekadar mengambil contoh perbandingan yang paling mendekati dari kalangan organisasi profesi lain indonesia, kita bisa melihat pada profesimemang disadari bahwa uud 'menjustifikasi' adanya pembatasan pelaksanaan hak hak konstitusional tertentu dengan undang undang, yaitu melaluipenekanan ditambahkan| akan tetapi, bila dihubungkan dengan 'justifikasi pembatasan hak oleh uud pun, ketentuan pembatasan jumlah organisasi advokat dalam advokat tetap tidak relevan dan tidak tepat. sebab, maksud pembatasan hak oleh uud adalah semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain . hal ini berarti secara contrary: bila bukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, tidak boleh ditetapkan pembatasan hak dan kebebasan dengan undang undang , terlebih lebih dengan adanya kata semata mata . ketentuan pembatasan jumlah organisasi advokat dalam advokat tidak dilakukan dalam rangka maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain , sehingga tidak memenuhi syarat unsur maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lainselain itu, jumlah organisasi advokat yang lebih dari satu juga tidak bertentangan dengan tuntutan yang adil, tidak pula membahayakan moral, bertentangan dengan nilai nilai agama, maupun mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sehingga tidak dilakukan dalam rangk, ketentuan pembatasan jumlah organisasi advokat dalam advokat tidak memenuhi syarat unsur maksud t.|justru, dengan adanya ketentuan pembatasan jumlah organisasi advokat dalam advokat, yang terjadi malah sebaliknya: ketentuan tersebut merugikan jaminan atas hak dan kebebasan para pemohon (dan ribuan para advokat yang belum disumpah lain yang diusulkan organisasi advokat selain perawi) satu sisi dan tidak ada kaitannya dengan meningkatnya jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sisi lain. hal ini berarti sebaliknya pula: bila ketentuan pembatasan tersebut ditiadakan, tidak akan mengganggu mengurangi sama sekali jaminan pengakuan serta penghormatan at(dan ribuan advokat yang belum disumpah lain yang diusulkan organisasi advokat selain perawi) sisi lain. dari keseluruhan uraian atas, nyatakhususnyaimbulkan perlakuan yang tidak sama dan bersifat diskriminatif uud negarakanan ditambahkan) uudkanan ditambahkan| angka tahun tentang hak asasi manusia, dan aspek kehidupan lainnyasebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan advokat atas membatasi bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat, padahal, kualitasnya, terdapat lebih dari satu organisasi advokat. ketentuan ini menyebabkan (dan pt)para pemohon adalah advokat yang belum disumpah yang telah lulus ujian calon advokat kai. para pemohon memiliki keyakinan berdasarkan ketentuan dan semangat yang tercantum dalam advokat yakni suatu organisasi advokat yang bebas dan mandiri berarti harus didirikan oleh individu individu advokat melalui musyawarah bersama atau kongres yang melibatkan para advokat sebagai individu profesi advokat. berdasar dengan keyakinan politik inilah para pemohon memilih untuk bergabung dengan kai. keyakinan politik ini boleh saja berbeda dengan advokat atau calon advokat lainnya yang merasa bahwa perawi yang dibentuk oleh organisasi advokat yang telah ada sebelum advokat telah cukup untuk menjadi suatu organisasi advokat sesuai semangat uu. kedua pandangan dan keyakinan ini merupakan bagian dari dinamika dunia advokat yang dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi. masalahnya, mahkamah agung telah menentukan pilihannya, yakni hanya mengakui perawi, dengan mengeluarkan surat ketua nomor kma vi tertanggal juni akibat dari surat tersebut, para pemohon dan ribuan advokat lainnya yang memiliki keyakinan politik bahwa individu advokat lah yang seharusnya membentuk organisasi advokat melalui musyawarah bersama ataupun kongres, harus mendapatkan perlakuan berbeda karena tidak dapat disumpah oleh pengadilan tinggi atas perintah surat ketua akibat keyakinannya tersebut. yang menjadi persoalan bukan semata surat ketua tersebut, melainkan dengan adanya frasa satu satunya dalam advokat membuat harus memilih salah satu dari organisasi advokat yang ada. apapun pilihan atas suatu organisasi advokat akan berakibat pada perlakuan berbeda dan diskriminatif terhadap advokat yang tergabung dalam organisasi advokat diluar pilihan ma. sebagai contoh, iapun memilih kai sebagai wadah tunggal, maka akan berakibat pada perlakuan berbeda dan diskriminatif bagi advokat dan calon advokat yang telah lulus ujian perawi. oleh karena itulah, persoalan tersebut atas bukan sekedar persoalan kesepakatan yang bermasalah ataupun persoalan surat ketua melainkan lebih dari itu yakni ketentuan wadah tunggal dalam advokat telah mengakibatkan perlakuan berbeda dan diskriminatif. dari keseluruhan uraian atas, terlihatuud negara"satu satunya dalam advokat menghalangi hak pemohon untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakatsebagai warga negara, pardengan menjalankan profesi sebagai advokat. namun hak tersebut menjadi terhalangi karena para pemohon tidak dapat melanjutkan haknya menjadi advokat akibat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan frasa satu satunya dalam advokat. sebagaimana diuraikan atas yang berkaitan satu sama lain, sehingga secara mutasi mutans menjadi bagian dari dalil para pemohon pada bagian ini. para pemohon tidak dapat meneruskan cita citanya untuk menjadi advokat agar dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, melakukan pembelaan atas hak hak yang melanggar dan memberi kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara, akibat tidak dapat disumpah dan ketidakjelasan nasib dan masa depannya. terulangnya hak hak para pemohon tersebut bukanlah disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat sebagai advokat karena para pemohon tidak lulus ujian calon advokat, melainkan disebabkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan ketentuan undang undang yang membuat para advokat berseteru berkepanjangan memperebutkan predikat wadah tunggal. padahal, bangsa dan negara ini masih membutuhkan advokat dalam jumlah yang cukup agar seimbang dengan jumlah penduduk indonesia, sehingga tiap tiap warga negara mendapatkan jaminan atas perlindungan dan bantuan hukum. kontribusi seperti ini dapat dikategorikan sebagai upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara. dengan demikian dari keseluruhan uraian atas, terbukti ketentuan advokat sepanjang menyangkut frasa satu satunya telah bertentangan dengyang terhormatundang undang nomor tahun tentang advokat dan penjelasannya: bukti p 2a fotokopi kartu advokat kai atas nama hasen palu, s.h.: bukti p 2b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk hasen palu, s.h.: bukti p 2c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama hasen palu, s.h.: bukti p 2d fotokopi sertifikat dupa atas nama hasen palu, s.h.: bukti p 3a fotokopi kartu advokat kai atas nama andriana, si., s.h.: bukti p 3b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk andriana, si., s.h.: bukti p 3c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama andriana, si., s.h.: bukti p 3d fotokopi sertifikat dupa atas nama andriana, si., s.h.: bukti p 4a fotokopi kartu advokat kai atas nama abdul amin monoartfa, s.h.: bukti p 4b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk abdul amin monograf, s.h.: bukti p 4c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama abdul amin monograf, s.h.: bukti p 4d fotokopi sertifikat dupa atas nama abdul amin monoartfa, s.h.: bukti p 5a fotokopi kartu advokat kai atas nama nasib bima wijaya, s.h., ili bukti p 5b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk nama nasib bima wijaya, s.h., s.figli: bukti p 5c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama nasib bima wijaya, s.h., s.riil.i: bukti p 5d fotokopi sertifikat dupa atas nama nasib bima wijaya, s.h., s.figli bukti p 6a fotokopi kartu advokat kai atas nama siti hadiah, s.h. bukti p 6b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk siti hadiah, s.h.: bukti p 6c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama siti hadiah, s.h.: bukti p 6d fotokopi sertifikat dupa atas nama siti hadiah, s.h. bukti p 7a fotokopi kartu advokat kai atas nama much. budi cahyono, s.h.: bukti p 7b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk much. budi cahyono, s.h.: bukti p 7c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama much. budi cahyono, s.h. bukti p 7d fotokopi sertifikat dupa atas nama much. budi cahyono, s.h.: bukti p 8a fotokopi kartu advokat kai atas nama joni irawan, s.h.: bukti p 8b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk joni irawan, s.h.: bukti p 8c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama joni irawan, s.h.: bukti p 8d fotokopi sertifikat dupa atas nama joni irawan, s.h.: bukti fotokopi kartu advokat kai atas nama supriyadi budisusanto, s.h.: bukti p 9b fotokopi surat keputusan pengangkatan advokat kai untuk supriyadi budisusanto, s.h.: bukti p 9c fotokopi tanda lulus ujian advokat kai atas nama supriyadi budisusanto, s.h.: bukti p 9d fotokopi sertifikat dupa atas nama supriyadi budisusanto, s.h.: bukti fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma vi tanggal juni selain itu, para pemohon juga mengajukan saksi saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: saksi zulkifli nasution jabatan saksi dalam organisasi kadin bawah pimpinan dr. teguh samudera adalah wakil ketua umum. kemudian kongres advokat indonesia sebagai vice president, pasang surut organisasi advokat yang terjadi indonesia, dimulai sejak masa persatuan advokat indonesia perajin) yang pada masa itu juga sudah menjadi satu wadah. namun dalam perjalanannya lahir organisasi lain, yang pada akhirnya mengurangi kekuasaan perajin satu persatu sehingga akhirnya advokat mengadakan musyawarah kembali, yaitu membentuk satu organisasi wadah tunggal, yaitu kadin. namun keberhasilan membentuk wadah tunggal kadin ini juga gagal karena pada waktu itu, kadin hanya menerima advokat yang berdasarkan menteri kehakiman. sementara pada waktu itu pengadilan tinggi sudah mengeluarkan juga pengacara praktik. sehingga wadah tunggal kadin tersebut tidak berlangsung lama, maka lahirlah organisasi lain, seperti yang diakomodir dalam aturan peralihan undang undang nomor tahun tentang advokat yaitu ikatan penasihat hukum indonesia, asosiasi advokat indonesia, dan yang terakhir adalah asosiasi pengacara syariah indonesia, dengan lahirnya berdasarkan organisasi yang diakui dalam undang undang guo, membentuk satu komite kerja advokat indonesia kaki) untuk membuat suatu cikal bakal, lahirnya suatu wadah tunggal sebagaimana dimaksud dengan pada waktu itu kaki sudah bekerja, yaitu dengan mendata dan melakukan verifikasi seluruh advokat yang ada indonesia. dengan keberhasilan kaki memverifikasi seluruh anggota advokat indonesia lebih kurang ada advokat. dari verifikasi tersebut muncul nama yang selanjutnya dideklarasikan balai sudirman pada tanggal april oleh ketua dan sekretaris jenderal komite kerja advokat indonesia menjadi perhimpunan advokat indonesia perawi): dalam pelaksanaannya perhimpunan advokat indonesia tidak pernah mengakomodir yaituini mengisyaratkan adanya single bar, sementara dalam praktiknya perhimpunan advokat indonesia pada waktu advokat, serta perkara nomor puu i yang menguji penjelasan sampai dan advokat. dari perkara perkara tersebut atas, hanya perkara puu iv yang mencantumkan advokat sebagai salah satu yang diuji samping lainnya yang juga diuji dalam permohonan tersebut. bahwa permohonan para pemohon kali ini memiliki perbedaan mendasar dengan perkara puu iv tersebut, antara lain dalam hal hal berikut ini: bahwa objek perkara yang diuji memiliki perbedaan. permohonan para pemohon pengujian advokat sepanjang mengenai frasa satu satunya . sementara itu, perkara puu iv menguji dan undang undang advokat. bahwa batu uji uud negara yang dipergunakan berbeda. permohonan para pemohon menggunakan batu uji dan uud sementara itu, perkara puu iv uud bahwa alasan legal standing para pemohon berbeda. perbedaan alasan legal standing ini juga berpengaruh pada alasan kerugian yang dialami oleh para pemohon. permohonan para pemohon diajukan oleh hasen perlu, s.h., dan kawan kawan, yaitu para advokat yang belum disumpah yang telah lulus ujian calon advokat dari kongres advokat indonesia. sementara itu, perkara puu iv diajukan oleh sudjono, s.h., dan kawan kawan, para advokat yang bergabung dalam persekutuan hukum ikatan advokat indonesia kadin). dengan adanya perbedaan latar belakang legal standing ini, maka terdapat pula perbedaan kepentingan hukum yang dirugikan. untuk permohonan pemohon kali ini, kepentingan hukum dalam mengajukan uji materil ini adalah ketidakjelasan nasib dan masa depan pemohon akibat norma itu, tidak membentuk suatu cabang cabang daerah, tidak membentuk suatu dewan perwakilan daerah, namun membuat organisasi sebagai stakeholder, sebagai contoh misalnya dalam rekrutmen calon advokat kadin bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. kemudian membayar lisensi kepada perawi dari hasil rekrutmen tersebut sehingga yang terjadi adalah bukan perawi itu sebagai suatu single bar melainkan merupakan atau menjalankan suatu sistem federasi yaitu mengangkat dari delapan organisasi sebagai stakeholder dari perawi. hal ini dapat dibuktikan karena dengan terbentuknya perhimpunan advokat indonesia organisasi tersebut tidak pernah mengadakan musyawarah nasional apapun namanya yang membubarkan organisasi tersebut untuk tunduk atau masuk dalam suatu organisasi perhimpunan advokat indonesia, seiring dengan perjalanan tersebut banyak advokat bahkan ribuan advokat kemudian mengakomodir dengan membentuk satu organisasi advokat dengan mengadakan suatu kongres. kongres yang pertama dilakukan balai sudirman yang dihadiri oleh ribuan advokat, dengan harapan bahwa kongres ini akan melahirkan suatu single bar, kelahiran kongres advokat indonesia mendapat resistensi yang keras terutama dari perhimpunan advokat indonesia dan stakeholder nya yaitu kadin il, kemudian aai, spi dan lain lainnya. pada akhirnya dalam perjalanannya terdapat organisasi yaitu adalah perawi dan kai: saksi memandang surat edaran ketua mahkamah agung nomor tahun tersebut adalah intervensi yaitu dengan telah diakomodir organisasi, pertama, perawi, kedua, kai, dan ketiga, perajin. dengan demikian secara facto dan jure terdapat organisasi ditambah dengan kadin ii, maka menjadi pasca oleh karena itu, dapat dikatakan untuk menjadi suatu single bar sampai hari ini tidak mungkin terjadi: saksi abdurrahman taro beberapa kali saksi menangani kasus beberapa pengadilan negeri pn) ketika ditanya kartu advokat dan kemudian ketika saksi sampaikan kai, terkadang saksi ditanya penuh bercanda tetapi setelah ada tukar pengalaman dan saksi juga menerangkan mantan anggota dpr, akhirnya saksi diterima. akan tetapi ketika jakarta utara pada bulan mei saksisaksi alexander franssaksi merupakan ketua dpp hari ntt, dimana dalam pelaksanaannya organisasinya melakukan pelatihan dan ujian sertifikasi yang besarannya disesuaikan denga kemampuan anggotanya yakni sebesar rp2. bahwa anggota dpp hari ntt mengalami kesulitan dalam mengikuti ujian advokat karena tidak diakui oleh perawi. saksi lain was keterangan tanggal maret bahwa saksi adalah advokat dari yogyakarta, yang akanemudian mengenai kode etik advokat sendiri sudah dibentuk sejak tahun semenjak advokat ada. saksi ramalan nanjingterkait proses pembahasan ruu advokat, ketika draft yang diajukan pemerintah melalui amanat presiden september masih berjudul tentang profesi advokat. keterangan pemerintah hadapan rapat paripurna dpr, tanggal oktober yang dibacakan oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia interim menteri pertahanan prof. dr. mohammad mahfud, disebutkan organisasi advokat adalah organisasi yang dibentuk oleh advokat sesuai dengan ketentuan undang undang ini secara bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesangka penjelasan huruf yang dimaksudmenerang, yaitu tentunya pada tanggal april dalam proses pembahasan rancangan undang undang advokat ini, anggota dari fraksi reformasi yaitu materialis akbar menyatakan, organisasi organisasi bidang pemberian jasa hukum yang akan dibentuk menjadi suatu wadah yakni organisasi advokat. dan sejak awal fraksi reformasi ini mengingatkan, jangan sampai penyatuan berbagai komunitas advokat tersebut, merupakan upaya yang mengingkari hak asasi manusia untuk berserikat. menurut politisi pan ini, peninggalan wadah bukan merupakan suatu yang esensial. ini dikutip juga oleh teras narang. dan juga terdapat kekhawatiran dari salah satu fraksi, jangan jangan dibentuknya suatu wadah itu justru akan menghambat, akan memasang hak asasi manusia khususnya hak untuk berserikat. tetapi kemudian dalam sidang berikutnya, pendapat ini dijawab oleh menteri kehakiman ketika itu prof. yusril yang mengatakan, tidak perlu khawatir, kekhawatiran itu tidak perlu dicemarkan, karena organisasi organisasi advokat saat itu sudah berkomitmen bulat untuk bersatu dalam satu wadah. saksi hartono keterangan tanggal maret bahwa saksi adalah advokat yang tinggal dan berpraktik kota soloepengetahuan saksi kaki dibentuk untuk melaksanakan ketentuan undang undang advokat yang menyatakan, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dan seterusnya. kaki dibentuk oleh pimpinan organisasi advokat yang telah ada oleh ketua umum dengan sekretaris jenderal masing masing organisasi. dan sepengetahuan saksi dan alami, tanpa persetujuan dari anggota masing masing organisasi tersebut kaki telah memungut biaya verifikasi advokat indonesia sebesar kurang lebih rp500. per advokat dan waktu itu jumlah advokat seluruh indonesia lebih dari orang. kemudian uang hasil pemungutan tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunannya oleh kaki kepada para advokat indonesia yang telah dipungut. kaki juga tidak pernah mempersiapkan pembentukan organisasi advokat dalam waktu tahun sebagaimana diamanatkan undang undang advokat, karena tidak pernah melakukan musyawarah nasional atau kongres nasional, yang mengundang para advokat atau setidak tidaknya mengundang perwakilan perwakilan para advokat indonesia untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana diamanatkan undang undang advokat. sepengetahuan saksi kaki tidak pernah dibubarkan tetapi lantas kemudian muncul perhimpunan advokat indonesia. perawi ini dibentuk sebagai pensyaratan atau kebohongan terhadap para advokat indonesia dan bahkan kebohongan terhadap pemerintah atau negara republik indonesia. perawi tidak pernah dibentuk oleh para advokat indonesia karena waktu itu tidak pernah ada undangan, pemberitahuan, atau pengumuman baik melalui surat atau melalui media cetak maupun elektronik kepada para advokat indonesia bahwa akan dibentuk organisasi advokat, sebagaimana diamanatkan undang undang advokat. jika ada undangan, pemberitahuan, dan pengumuman tentang akan dibentuknya organisasi advokat sesuai amanat undang undang, tentunya saksi akan mengetahui karena waktu itu saya menjadi sekretaris kadin cabang surakarta. pada anggaran dasar perawi sebagaimana dimuat dalam akta pernyataan pendidikan perhimpunan advokat indonesia nomor tanggal september yang dibuat oleh notaris ontario tigris darmawan, s.e., s.h., m.h. jakarta, saksi baru mengetahui bila ternyata perawi didirikan oleh orang pengurus dari organisasi yaitu kadin, aai, phi, hari, spi, ilahi, harap, hpm, dan api oleh masing masing oleh ketua umum dan sekretaris jenderalnya. sepengetahuan saksi anggaran dasar perawi juga tidak pernah ditetapkan oleh para advokat indonesia sebagaimana undang undang advokat, melainkan ditetapkan oleh orang pengurus organisasi pendiri perawi tersebut atas dalam suatu akta notaris. dan perawi juga tidak pernah membuat anggaran rumah tangga meskipun mengaku sebagai organisasi advokat indonesia yang sah. padahal undang undang advokat mengamanatsetelah perawi dibentuk kemudian pengurus dewan pimpinan nasional atau dpn perawi jakarta memerintahkan pengurus pengurus cabang organisasi pendiri yaitu antara lain kadin yang ada daerah daerah untuk memungut uang pendaftaran sebesar tanpa dasar hukum yang jelas, karena dalam undang undang tidak ada disebutkan kewenangan organisasi advokat untuk memungut uang. pengurus dpn perawi juga menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat seluruh indonesia dengan memungut uang pendidikan berkisar per orang tanpa dasar hukum yang jelas. sepengetahuan saksi, pengurus dpn perawi telah juga menyelenggarakan pipa dan memungut uang kepada peserta berkisar rp750. per orang dan melakukan pelantikan kandidat advokat menjadi advokat dengan memungut uang per orang tanpa dasar hukum. dari serangkaian kejadian tersebut dapat diketahui bila: perawi dibentuk melewati fakta waktu tahun setelah berlakunya undang undang advokat. perawi dibentuk bukan oleh para advokat indonesia tetapi oleh para pimpinan organisasi advokat. anggaran dasar perawi tidak ditetapkan oleh para advokat, tetapi ditetapkan oleh para pemimpin organisasi advokat dengan akta notaris. perawi dibentuk tanpa anggaran dasar rumah tangga. akte notaris nomor yang menjadi dasar pendirian perawi dibuat dengan menyalahi undang undang jabatan notaris. selanjutnya mengenai pendirian kongres advokat indonesia. sepengetahuan saksi kongres advokat indonesia kai) dibentuk dan didirikan oleh para advokat pada tanggal mei yang pendirian atau pembentukannya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh para advokat indonesia, yang menjadi peserta kongres. dan sepengetahuan saksi sebelum pelaksanaan kongres, panitia kongres mengundang para advokat indonesia antara lain melalui pengumuman media cetak, surat kabar harian kompas, agar para advokat indonesia ikut serta dalam kongres untuk mendirikan atau membentuk advokat sebagaimana diamanatkan dan undang undang advokat. para advokat yang diangkat kai ternyata tidak boleh berpraktik sidang sidang pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama karena mahkamah agung republik indonesia hanya mengakui perawi sebagai satu satunya organisasi advokat indonesia. sepengetahuan saksi, kai dpc surakarta memiliki orang advokat yang telah diangkat oleh dpp kai, tetapi tidak diperbolehkan sidang pengadilan negeri dan pengadilan agama daftar terlampir). adanya hambatan untuk melaksanakan praktik advokat pengadilan tersebut telah merampas hak konstitusional saksi untuk mencari penghidupan layak bagi diri sendiri, keluarga, dan anak istri. ahli prof. dr. (iur). adnan buyung nasution pendahuluan sebelum memberikan pendapat tentang hak uji materiil terhadap nomor tahun tentang advokat, ahli terlebih dulu memberikan latar belakang sejarah tentang terbentuknya advokat dimaksud termasuk latar belakang diumumkannya yang bersangkutan, latar belakang. sejak berdirinya perajin, pada tanggal agustus solo, memang dimaksudkan sebagai satu cita cita untuk melebur semua advokat indonesia dalam satu wadah tunggal. sebab sebelum itu, sejak zaman kolonial baik penjajahan belanda maupun penjajahan jepang, dikenal berbagai organisasi advokat, yang terpisah pisah dan terpecah belah dalam bentuk balik van advocate masing masing kota. ada balik van advocate jakarta, jawa tengah, bandung, medan, dan lain sebagainya. maka dalam pembentukan perajin tersebut, disamping balik juga dilebur persatuan pengacara indonesia pergi) dan persatuan advokat indonesia pai): meskipun perajin bercita cita untuk menjadi wadah tunggal seluruh advokat indonesia (one single bar), namun cita cita tersebut baru diakui secara facto pada tanggal mei dimana perajin ditunjuk oleh mayor jenderal soeharto, yang waktu itu menjabat sebagai menteri panglima angkatan darat panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, sebagai pembela tokoh tokoh pelaku gerakan september pki) dan sekaligus sebagai satu satunya wadah organisasi para advokat indonesia, sementara itu, selama rezim orde baru soeharto, terus bermunculan organisasi organisasi advokat atau pengacara lainnya, yang masing masing berdiri sendiri luar perajin. atas prakarsa pemerintah indonesia melalui ketua mahkamah agung ali said, sh, yang meminta kepada seluruh advokat indonesia untuk membentuk wadah tunggal, maka pada tanggal november hotel indonesia dilaksanakan musyawarah nasional advokat indonesia, yang hasilnya membentuk ikatan advokat indonesia kadin), dengan ketua umumnya hartono tjitrosubo meskipun demikian, ternyata masih juga berdiri organisasi advokat lainnya, sepertiasosiasi konsultan hukum indonesia akhir) serikat penasehat hukum indonesia spi). demikianlah kondisi objektif pada akhir sejak ahli pulang dari negeri belanda desember ahli berusaha tidak henti hentinya membangun kembali dunia advokat indonesia agar bersatu kembali dalam satu wadah tunggal sebagaimana yang dicita citakan oleh para founding fathers perajin solo. usaha itu dibantu oleh prof. daniel lev, seorang ilmuwan amerika yang merupakan expert tentang hukum dan peradilan indonesia. beliau menekankan pentingnya peranan para advokat untuk pembaharuan (reformasi total) indonesia dan untuk itu diperlukan adanya suatu wadah tunggal advokat indonesia indonesian bar association). semua usaha usaha itu cukup berhasil menyatukan satu visi tapi belum mampu menggerakan para advokat untuk bersatu, baru pada tahun atas inisiatif saudara denny kailimang, diadakan pertemuan informal dari berbagai unsur unsur profesi advokat yang ada yang berjumlah sekitar orang bertempat kantor denny kailimang jalan hos. cokroaminoto. dalam pertemuan tersebut lagi lagi dibicarakan perlunya suatu persatuan advokat dalam suatu wadah tunggal bahkan perlu juga dibuat undang undang advokat. maka pertemuan itu berhasil secara aklamasi menunjuk dan mengangkat adnan buyung nasution untuk memimpin upaya arah tersebut atas. dalam upaya berikutnya, dibentuklah satu komite kerja advokat indonesia kaki) sebagai embrio untuk mempersatukan advokat dalam satu wadah tunggal dan sekaligus mempersiapkan hal hal yang perlu seperti penyatuan kode etik advokat, penyatuan sistem rekrutmen atau ujian advokat dan juga menyusun rancangan undang undang advokat. kaki dipimpin oleh adnan buyung nasution sebagai ketua dan harry onto sebagai sekretaris. kaki telah berhasil lebih menyatukan satu kode etik advokat indonesia yang berlaku bagi semua advokat indonesia dan akan menjadi bagian dari undang undang advokat yang direncanakan. kaki juga berhasil melaksanakan ujian bersama dengan bantuan dan kerjasama dari pimpinan mahkamah agung. pekerjaan besar berikutnya adalah membuat undang undang advokat indonesia. ketika kabinet habibie dibentuk, ahli bertemu dengan presiden habibie dan menyampaikan pada beliau tentang perlunya undang undang advokat sebagaimana dimiliki oleh berbagai negara eropa, afrika, asia dan australia. beliau menyambut baik dan menugaskan mulai untuk menyusun ruu advokat, untuk memajukan peranan advokat sebagai penegak hukum setara dengan kejaksaan maupun kehakiman yang masing masing sudah ada undang undangnya. inilah untuk pertama kalinya pemerintah committed untuk membuat undang undang advokat. sebelum itu, semua pemerintahan oral maupun orba (dalam kurun waktu tahun) tidak ada satupun yang bersimpati dan mau membuat undang undang advokat. profesi advokat dianggap liberal dan membahayakan posisi pemerintahan yang otoriter. ahli teringat anekdot peristiwa masa perajin. pertama, perajin mengusulkan diadakannya pemberantasan mafia peradilan yang saat itu sudah disinyalir sedang mulai berkembang, tetapi dibantah oleh pemerintah baik jaksa agung, kapolri, menteri kehakiman bahkan ketua mahkamah agung. akibatnya malah perajin dituduh mengada ada bahkan dianggap memfitnah. perajin mengajukan gagasan agar dibentuk suatu mahkamah konstitusi agar ada satu forum pengadilan yang menguji undang undang yang bertentangan dengan konstitusi dan mengadili sengketa antar lembaga negara. gagasan inipun ditolak bahkan mendapat kecaman yang keras dari pemerintah soeharto sebagai usaha subversif yang hendak mengubah undang undang dasar tidak lama setelah pertemuan ahli dengan menteri kehakiman mulai, maka pemerintah membentuk suatu panitia perumus undang undang advokat dengan ketua prof. jayabaya, s.h., llm. dan wakil ketua dr. lur. adnan buyung nasution yang beranggotakan sekitar orang, mewakili berbagai organisasi advokat, konsultan hukum, notaris, kepolisian, kejaksaan, bahkan juga dari mahkamah agung. setelah bekerja keras selama hampir tahun, ruu advokat yang dibuat oleh panitia perumus tersebut diajukan dpr oleh menteri kehakiman. dalam pembahasan dpr, tim dari pemerintah dipimpin oleh prof. dr. romli atmasasmita, selaku dirjen peraturan perundang undangan dibantu oleh para pendamping dari berbagai unsur antara lain, frans hendra winata, indra tahun lubis, fred tumbuhan, husein wiriadinata dan lain lain. melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan, akhirnya dpr mengesahkan advokat pada tanggal maret dan diundangkan jakarta pada tanggal april perihal organisasi advokat pada sidang terakhir komisi dpr bidang hukum), ketika membicarakan tentang wadah tunggal organisasi advokat, sebagian besar anggota dpr meragukan tentang pembentukan wadah tunggal organisasi advokat tersebut. pada dasarnya ahli mengakui bahwa memang sulit dan tidak mudah, tetapi ahli sebagai wakil ketua tim perumus, meyakinkan anggota dpr berdasarkan pengalaman sebagai ketua kaki yang mampu menyusun satu kode etik advokat dan berhasil melaksanakan ujian bersama advokat indonesia, juga yakin bahwa advokat indonesia bisa bersatu dalam satu wadah sebagaimana menjadi amanah para founding fathers perajin. ketika ditanya berapa lama dibutuhkan waktu, ahli menjawab tahun. dpr keberatan karena terlalu lama, dan akhirnya tercapai kompromi mana diputuskan bahwa dalam waktu paling lambat tahun setelah berlakunya undang undang advokat, organisasi advokat harus sudah terbentuk, juga disepakati,setelah undang undang advokat berhasil disahkan dan diundangkan, ahli menyerahkan pimpinan kaki kepada sudjono (alm), ketua kadin saat itu. setelah itu, ahli tidak lagi terlibat dalam proses pembentukan perawi, kecuali ahli diundang untuk resepsi peresmiannya gedung balai sudirman. beberapa waktu kemudian, ahli mendengar dari para pihak yang ikut menandatangani akte pendirian perawi, bahwa akte itu dibuat dimuka notaris, tanpa melalui satu kongres advokat dimana semua advokat hadir dan memberikan mandatnya sesuai azas azas demokrasi dan hak asasi manusia. mendengar hal itu, ahli kemudian membuat suatu nota keberatan kepada perawi, karena proses pembentukannya yang tidak demokratik dan sesuai dengan asas the rule law. belakangan, karena perpecahan yang terjadi pada tubuh perawi, maka beberapa organisasi pendiri dan penandatangan akte pendirian perawi mencabut mandatnya, yaitu kadin teguh samudra), ipni, hari dan api, dan sekarang telah tumbuh lagi berbagai organisasi advokat lainnya seperti perajin, kai, pai: berdasarkan pengalaman selama ini, meskipun cita cita untuk membentuk satu wadah tunggal advokat indonesia tetap hidup (ideal) dalam benak ahli sebagai pembawa amanat founding fathers perajin (satu satunya ketua dpp perajin lama yang masih hidup), namun kenyataan lapangan (kondisi objektif) menunjukkan dan mendorong ahli untuk mengambil kesimpulan bahwa wadah tunggal sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. selain itu, dilihat dari sudut hak hak konstitusional profesi advokat, ahli juga berpendapat bahwa ketentuan hanya ada satu wadah tunggal advokat pada dasarnya adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan uud yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul. kesimpulan. berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan atas, ahli berpendapat bahwa advokat, frasa satu satunya sebaiknya dihapuskan. sebagai penggantinya ahli usulkan dibentuk suatu federasi organisasi advokat indonesia federated bar association indonesia) mana semua organisasi advokat yang sudah eksis berhak menjadi anggotanya, yang diciptakan frasa satu satunya dalam advokat. untuk perkara puu iv kepentingan para pemohon saat itu adalah dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul. bahwa alasan alasan yang diajukan memiliki perbedaan mendasar. alasan permohonan para pemohon pada pokoknya sebagai berikut: sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat namun belum disumpah, nasib dan masa depan para pemohon menjadi tidak jelas akibat adanya kekisruhan dalam dunia advokat karena para advokat saling berebut predikat sebagai wadah tunggal:, dan kepastian hukum:sementara itu, alasan permohonan perkara puu iv pada pokoknya adalah sebagai berikut: sebagai advokat yang telah berpuluh tahun mengabdi, para pemohon merasa dirugikan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul atas berlakunya dan dan dan undang undang advokat. bahwa petit yang diajukan berbeda. petit permohonan para pemohon adalahahli prof. dr. saudi isra, s.h., mpa bahwa sehubungan dengan frasa 'satu satunya' dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, ahli menjelaskan, pertama, akan dijelaskan teori legislasi, mengapa sering dan acap kali ada norma yang menimbulkan problem tingkat praktik. apakah pembahasan pengujian ini masalah konstitusional atau masalah yang terjadi dalam praktik. ahli berpandangan, masalah yang terjadi dalam praktik itu dapat bermula dari norma yang ada dalam ketentuan undang undang, sehingga ahlibentuk apa pun. kedua, dalam buku the theory and practice statutory interpretation yang ditulis oleh seorang ahli legislasi, yaitu frank cross, dia menganggap ada problem munculnya masalah masalah dalam norma pada perumusan legislasi. pertama, latar belakang pembentuk undang undang itu sendiri. hal ini dapat dipahami bahwa pembentuk undang undang kadang kadang tidak semuanya memahami problem hukum yang sedang mereka rumuskan, sehingga norma tersebuty, sehingga kemudian dia berpikir yang penting norma selesai dulu, nanti kalau ada problem dapatasalah itu, kemudian diselesaikan oleh hakim yang membencinya, bahwa konstruksi hukum frasa 'satu satunya' dalam undang undang advokat, yaitu apabila membaca ketentuan undang undang advokat kemudian dihubungkan dengan tujuan pembentukan undang undang guo, pertama, dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, salah satu yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang undang atau norma adalah adanya kejelasan tujuan. yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang undangan dalam konteks undang undang, harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. selanjutnya ahli mengkaitkan ketentuan dengan konsideran menimbang huruf dalam undang undang advokat, yang menyatakerdasarkan hal itu, menurut ahli, ketentuan yang terdapat dalam tersebut dapat dikatakan mengancam tujuan pembentukan undang undang advokat itu kalau kemudian dalam praktik hanya dibenarkan satu organisasi saja tengah banyaknya organisasi organisasi advokat yang lain. oleh karena itu, kembali konteks awal, ahli menganggap problem yang terjadi dalam praktik sebetulnya menjadi problem konstitusional karena berpotensi menegaskan hak hak konstitusional seseorang yang ingin menjadi advokat atau tergabung dalam organisasi advokat tertentu: bahwa selanjutnya keterkaitan undang undang advokat dengan huruf undang undang dasar mana dalam huruf guo, memang ada kewenangan para pembentuk undang undang untuk membatasi ham warga negara, tetapi dengan klausul penting yang harus diperhatikan, yaitu apabila ada ham yang berpotensi melanggar ham orang lain. ahli berpendapat, organisasi profesi termasuk organisasi advokat, tidak perlu dibatasi menjadi satu organisasi tunggal agar tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga kalau ada organisasi lalu ada orang mau mendirikan organisasi atau organisasi sama sekali tidak melanggar hak hak orang yang ada dalam organisasi yang lain itu. dalam konteks itu selama tidak ada penafsiran yang berbeda dari mahkamah konstitusi terhadap frasa satu satunya dalam iklim organisasi advokat maka ketentuan itu berpotensi 'membunuh' organisasi organisasi advokat, yang kemudian tidak diberikan pengakuan dalam praktik: oleh karena itu, kesimpulan ahli bahwa ketentuan undang undang advokat, dalam praktik telah menimbulkan potensi dan bahkan sudah ada yang dilanggar hak hak aslinya, ahli menganggap ada pelanggaran konstitusional serius situ, oleh karena itu mahkamah konstitusi sebagaimana dikatakan oleh cross, menjadi tempat untuk memutus bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia untuk bisa aktif dalam profesi sebagai advokat. dalam filsafat hukum itu memang ada hal yang saling tarik menarik dan saling bersejarah: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. kalau ditanya, ketiga tiganya diupayakan untuk diwujudkan tapi suatu yang tidak masuk akal mewujudkan ketiga tiganya. kalau ada tarik menarik antara ketiganya, lalu yang mana yang paling harus dipikirkan dan didorong bersama sama adalah bagaimana mendorong kemanfaatan dari pemberlakuan hukum. kepastian menjadi tidak ada gunanya kalau kemudian 'membunuh' kemanfaatan dari hukum itu sendiri. dalam konteks itu ahli berpendapat bahwa kehadiran undang undang advokat dapat dianggap bertentangan dengan apa yang hendak dituju oleh undang undang advokat itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada advokat. kalau kemudian dalam praktik ternyata ada yang tidak terlindungi, maka tujuan dari pembentukan undang undang guo tidak tercapai. dengan demikian, apabila ada praktik yang menunjukkan pengabaian terhadap keadilan seseorang, keadilan advokat, orang yang berniat menjadi advokat, kemudian terganjal karena adanya klausul atau frasa 'satu satunya organisasi, maka hal itu bertentangan dengan undang undang dasar bahwa memberikan keluasan kepada rakyat untuk menentukan kelompok advokat yang ingin dipercayai pengadilan adalah bagian dari memberikan kepuasan kepada masyarakat. bila terfokus pada satu institusi saja, atau satu satunya organisasi, itu menyediakan keterbatasan juga kepada rakyat untuk mencari keadilan itu sendiri. jadi menurut ahli, semakin ada pilihan, itu menjadi semakin lebih baik. karena proses pelayanan menyangkut pilihan orang yang mau dilayani. jadi menurut saya, kalau orang mau menentukan organisasi lain ada pilihan, itu menjadi lebih baik. jadi, kalau dia hanya satu organisasi saja, itu ada batasan orang untuk memilih, karena ini menyangkut kepercayaan, menurut pemerintahrugian konstitusional: karena itu,geluarasen perlu, sh., dkk. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya anggur hutagalung. dkk. yang bertindak untuk dan atas nama para pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan advokat.dan dan uud tahun uud tahundan uud. uud tahun.tahunmentara petit permohonan perkara puu iv adalah sebagai berikut: menyatakan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya:ikut tabel perbandingan permohonan para pemohon dengan perkara nomor puu ivvamii. landasan konstitusional mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan uud negar. ii. wewenang mahkamah konstitusi berdasarkan, cc. memutus pembubaran partai politik: dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". menyatakanil. objek pengujian dan petit pemohon perkara nomor puu viii bahwa objek pengujian adalah undang undang nomor tahun tentangkaitan dengan adanya frasa satu satunya dalam undang undang nomor tahun tentang advokat memberikan ketentuan bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat sebagai wadah organisasi advokat dan secara faktual danketentuan undang undang nomor tahun tentang advoka pastikan hukum, sehingga hak hak para pemohon sebagai advokat yang belum disumpah untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi melanggar, ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat ini selanjutnya menyebabkan ketua mahkamah agung republik indonesiindonesia yang dijamin uud dirugikan. bahwa petit yang dimohonkan para pemohonundang undang nomor tahun tentang advokat menjadi berbunyi sebagai berikutmenyangkut pengujian materiil atas undang undang nomor tahun tentang advokat terhadap undang undang dasar ayal permohonan perkara puu vii permohonan perkara puu iv nawa advokat, sepanjang ema pama antar bapa asam dan uud uud pemohon: hasen perlu, s.h., dkk para advokat sudjono, s.h. dkk, para advokat yang bergabung yang belum disumpah yang telah lulus ujian calon dalam persekutuan hukum ikatan advokat advokat dari kongres advokat indonesia indonesia kadin) kepentingan hukum: ketidakjelasan nasib dan kepentingan hukum: kebebasan berserikat dan masa depan pemohon akibat norma yang berkumpul diciptakan frasa satu satunya dalam advokat sebagai warga negara yang telah lulus ujian sebagai advokat yang telah berpuluh tahun advokat namun belum disumpah, nasib dan mengabdi, para pemohon merasa dirugikan hak masa depan para pemohon menjadi tidak jelas atas kebebasan berserikat dan berkumpul atas akibat adanya kekisruhan dalam dunia advokat berlakunya dan karena para advokat saling berebut predikat dan dan sebagai wadah tunggal. advokat. dan kepastian hukum.menerima dan mengabulkan permohonan para menyatakan mengabulkan permohonan pemohon pemohon untuk seluruhnya, seluruhnya: menyatakan bahwa menyatakan dan advokat sepanjang menyangkut frasa satu dan dan satunya bertentangan dengan uud undang undang nomor tahun tentang khususnya advokat bertentangan dengan dan dan uud dan uud menyatakan dan menyatakan bahwa dan dan advokat sepanjang menyangkut frasa satu undang undang nomor tahun tentang telah dilakukan pengujian materiil melalui mahkamah konstitusi antara lain: perkara nomor puu perkara nomor puu perkara nomor puu iv perkara nomor puu iv perkara nomor puu iv iv. permohonan judicial reviewbahwa permohonan judicial review yang diajukan oleh sudjono, sh, drs. auto sh, dan anggur hutagalung, sh. dalam perkara puu iv mahkamah konstitusi dengan putusan. menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya." bahwa terhadap undang undang nomor tahun menyangkutara pemohon dalam perkara guo terhadap undang undang nomor tahun adalah nobis idem. bahwa berdasarkan undang undangayaloleh karena itu mohon agar gugatan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena nobis idem. bahwa perlu disampaikan apabila,m.h. dulunya merupakan para pihak para pemohon) dalam perkara nomor puu iv yang telah diputus pada tanggal november yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh para pemohon ditolak dan perawi telah dinyatakan sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang diakui dalam hal ini perawi selaku pihak terkait mempertanyakan motivasi dan landasan hukum.m.h. dalam mengajukan pengujian undang undang nomor tahun mengingat dalam pokok perkara yang sama telah diajukan, diperiksa, dan diputus oleh mahkamah konstitus,dihadapan notaris ontario tigris darmawan. e.,s.h.m.h:wadah tunggal. cipanas dengan hasil antara lain. wakil ketua umum. cc. ketua ketua. sekretaris jenderal. wakil sekretaris jenderal. bendahara umum.maka sudah harus terbentuk organisasi advokat, dan dibentuknya perawi oleh . ujian calon advokat, pemasangan, memberi nomor induk advokat.,,tahun undang undang tahun menyatakanan,atau harkat, republik indonesia dalam perkara nomor puu iv tanggal november undang undangmencermati tugas dan fungsi perawi serta kewenangan perawi, jelas bahwa perawi tidak mengatur tentang hak hak konstitusional warga negara indonesia dan penduduk indonesia yang diatur khususnya dalam ayal ayal, perawi sebagai lembaga penegak hukum hanyalah mengatur tentang profesi advokat sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tidak ada aturan yang diterbitkan oleh perawi untuk melarang warga negara indonesia dan penduduk indonesia cg. advokat untuk berserikat, seperti mendirikan organisasi massa, lsm, mendirikan partai politik dan lain lain yang merupakan hak konstitusional sebagai warga negara indonesia dan penduduk indonesia(surat nomor m.hh.ah. tertanggal november juga telah diakui oleh aparat penegak hukum yang lain dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung surat ketua nomor kma vi tanggal juni bahkan oleh mahkamah konstitusi dalam perkara nomor putih tanggal november dinyatakas . bahwa surat nomor kma vi tanggal juni yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi se indonesia merupakan tindak lanjut dari adanya penandatanganan piagam antara perawi dengan kai gedung mahkamah agung tanggal juni kesepakatan mana turut disaksikan oleh menteri hukum dan ham, perwakilan dari mabes polri dan perwakilan dari kejaksaan agung, yang pada prinsipnya kai yang dalam hal ini diwakili oleh presiden dan sekjen kai menyetujui satu satunya wadah profesi advokat bernama perawi. bahwa surat nomor kma vi tanggal juni bukanlah surat yang memecah belah maupun bentuk intervensi dan keberpihakan mahkamah agung terhadap salah satu organisasi advokat maupun melanggar prinsip bangalore" kode etik hakim sedunia yang tidak boleh memihak. justru dalam hal ini mahkamah agung telah taat asas dan menjalankan amanat undang undang nomor tahun tentang advokat (khususnya ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat), dimana organisasi advokat harus membentuk satu satunya wadah profesi advokat. undang undang tahun tentang advokat secara tegas mengamanatkan harus ada satu satunya wadah profesi advokat. kalau kemudian dalam prakteknya ada lebih dari satu organisasi advokat dan mahkamah agung mengakomodirnya justru mahkamah agung telah melanggar undang undang. di. mengatur pendidikan advokat. pengaturan magang bagi calon advokat. mengadakan seleksi bagi calon advokat. mengawasi advokat dan membentuk komisi pengawas advokat. menjatuhkan sanksi kepada advokat. memberhentikan advokat. memberikan rekomendasi advokat asing. satunya tidak mempunyai kekuatan hukum advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, mengikat, sehingga advokat menyatakan organisasi advokat yang didirikan menjadi selengkapnya berbunyi sebagai berdasarkan dan berikut. undang undang nomor tahun tentang organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat tidak mempunyai kekuatan mengikat: advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang undang ini memerintahkan pemuatan putusan ini dalam dengan maksud dan tujuan untuk berita negara republik indonesia sebagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat. mestinya. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara. bahwa selain perbedaan perbedaan atas, terdapat pula alasan bagi mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dan mempertimbangkan kembali putusan nomor puu iv terdapat perbedaan keadaan pada saat perkara nomor puu iv diajukan dan diperiksa dengan keadaan saat ini ketika permohonan diajukan. saat perkara nomor puu iv diajukan, selain organisasi organisasi advokat yang telah ada sebelum advokat, terdapat satu organisasi advokat yang dibentuk oleh pimpinan organisasi organisasi advokat tersebut yang dinamakan perhimpunan advokat indonesia perawi). sementara itu, saat permohonan ini diajukan, selain perawi yang dibentuk oleh pimpinan organisasi organisasi advokat yang telah ada sebelum advokat, terdapat pula kongres advokat indonesia kai) yang dibentuk oleh para advokat dalam sebuah kongres yang dihadiri ribuan advokat pada tanggal mei balai sudirman jakarta. saat ini, terdapat dua (atau lebih) organisasi advokat yang masing masing mengklaim sebagai wadah tunggal advokat. para advokat yang tergabung masing masing organisasi tersebut berseteru memperebutkan predikat sebagai wadah tunggal, sementara para pemohon menjadi korban karena nasibnya menjadi tidak jelas. perseteruan para advokat dan organisasi advokat ini disebabkan kedua organisasi advokat besar tersebut memperebutkan predikat yang ditetapkan oleh advokat yakni "satu satunya organisasi advokat. perbedaan keadaan dan kondisi dunia advokat ketika perkara nomor puu iv dengan keadaan dan kondisi saat permohonan para pemohon ini diajukan, tentunya mempengaruhi konstitusionalitas yang diuji, apakah memperhatikan berbagai kewenangan yang dibangu.. baik terhadap keluhuran profesi maupun pertanggung di jawaban kepada publik karena menyangkut bukan hanya profesi tapi public accountability., dan polisi),ou dengan kapolri, di. yang lebih dulu merespon permasalahan para anggotanya sebelum dihadapkan kepada penegak hukum., ataupun hakim yang nakal, karena hal ini terjadi seluruh wilayaalam undang undang nomor tahun tentang advokat hanya mensyaratkan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat. proses pembentukan perawi termasuk anggaran dasar perawi telah ditetapkan oleh para advokat indonesia yang semuanya tergabung dalam organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang undang tahun tentang advokat, dalam hal mana para advokat dimaksud bertindak diwakili oleh pimpinan organisasi masing masing. dalam bertindak membentuk perawi, masing masing pimpinan organisasi advokat mewakili seluruh kepentingan advokat anggotanya. bahwa menyangkut eksistensi perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang dibentuk berdasarkan dan sesuai dengan undang undang tahun tentang advokat, mahkamah konstitusi dalam putusan perkara puu iv tanggal november pada point dan pertimbangan hukumnya berpendapat dan telah menegaskan halmenyebutkanbahwa mengutip pendapat yahya harahap,, sinar grafika, cetakan keempat mei pada halaman menyatakan: dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari putusan. pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. karena itu meskipun pengakuan organisasi perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat berada dalam pertimbangan hukum dan bukan dalam dictum putusan, namun hal tersebut tidak mengurangi esensi dalam putusan tersebut. bahwa perawi dinyatakan sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang diakui oleh negara. bahwa bukan kali ini saja mahkamah konstitusi menyematkan sebuah organisasi sebagai organ negara, dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang kadin putusan perkara nomor puu ii mengenai), mahkamah konstitusi menilai bahwa perlunya wadah tunggal kadin adalah karena kadin dalam sistem yang dianut indonesia, sesungguhnya merupakan organ negara dalam arti luas fungsi kadin sebagai organ negara dalam arti luas terlihat jelas dalam dan undang undang kadin. mahkamah konstitusi juga berpendapat. undang undang kadinuntuk melaksanakan fungsi fungsi kadin yang dibentuk dengan undang undang. mahkamah konstitusi tidak pula melihat adanya koreksi undang undang kadin. bahwa dr. lukman hakim sk.m. hum dalam bukuneger bahwa apabila diteliti dan dipelajari secara seksama, bahwa yang menjadi obyek pengujian dalam perkara guo bukan karena secara langsung undang undang nomor tahun tentang advokat bertentangan dengan uud melainkan undang undang tahun tentang advokat tidak dapat dilaksanakan karena adanya surat nomor emaili tanggal juni yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi indonesia . dengan kata lain, bahwa sebenarnya yang diajukan oleh pemohon hanyalah merupakan persoalan implementasi ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, bukan masalah konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang advokat. karena itu sesungguhnya persoalan ini bukan wewenang mahkamah konstitusi untuk memeriksa. mengadili, dan meletusnya. bahwa surat ketua mahkamah agung nomor kma vii tanggal juni merupakan pelaksanaan atas kehendak mayoritas advokat karena secara faktor advokat yang telah terdaftar pada perawi dan telah mempunyai nomor induk advokat nia) berjumlah orang yang berada seluruh indonesia dan secara jure memang perawi merupakan satu satunya organisasi profesi advokat yang dibentuk sebagai amanat dari undang undang nomor tahun tentang advokat, sehingga adanya surat ketua mahkamah agung sekaligus merupakan kelanjutan dari pengakuan mahkamah agung terhadap perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat edaran mahkamah agung nomor tahun tanggal marvel tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat dan surat ketua mahkamah agung nomor sek tanggal januari tentang sosialisasi ktp baru. bahwa secara faktual memang telah terbentuk kongres advokat indonesia kai) tanggal mei yang menyebutkan sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang advokat. padahal berdasarkan undang undang nomor tahun tentang advokat yang menyebutkan dalam waktu paling lambat (dua) tahun setelah berlakunya undang undang nomor tahun tentang advokat, maka organisasi advokat sudah terbentuk. sebagai ilustrasi undang undang nomor tahun tentang advokat disahkan tanggal april sehingga waktu (dua) tahun setelah berlakunya undang undang nomor tahun tentang advokat akan berakhir pada tanggal april oleh karena itu pembentukan kongres advokat indonesia kai) yang menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan undang undang tahun tentang advokat telah bertentangan dengan undang undang tahun tentang advokat karena telah berlalunya tenggat (dua) tahun dadanya pengakuan dari segelintir advokat yang tergabung dalam persatuan advokat indonesia disingkat dengan perajin yang didirikan pada tanggal agustus surakarta, dimana organisasi ini menyatakan sebagai organisasi advokat yang telah mendaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan sifat kesamaan profesi sebagaimana surat keterangan terdaftar x1 tanggal november yang diterbitkan oleh direktur fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik departemen dalam negeri. oleh karena itu keberadaan dari perajin bukan sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun tentang advokat tetapi merupakan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan. bahwa berdasarkan penandatanganan piagam antara perawi dan kai pada tanggal juni dan surat nomor kma vi tanggal juni perawi telah membuat kebijakan untuk mengakomodir anggota anggota kai dalam hal ini calon calon advokat kai. jika calon calon advokat kai bergabung perawi akan langsung diberikan ktp sementara perawi agar bisa berbicara. perawi juga telah menyiapkan suatu mekanisme khusus sesuai dengan yang ditentukan undang undang nomor tahun tentang advokat, yaitu harus ada ujian. untuk calon calon advokat kai akan diberikan ujian khusus sebagai persyaratan untuk menjadi advokat sebagaimana ditentukan oleh undang undang nomor tahun tentang advokat. proses verifikasi dalam hal ini jangan dipahami menghambat calon calon advokat kai untuk bisa menjadi advokat dan berpraktik memberikan layanan jasa hukum, verifikasi memiliki tujuan untuk menjunjung kehormatan advokat. jangan sampai ada orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai advokat menjadi advokat. misalnya, apa betul jasanya sarjana hukum atau tidak. apakah yang bersangkutan itu pns atau tidak. kemudian, apakah yang bersangkutan pernah dihukum dengan ancaman hukuman atas tahun atau tidak. dan sampai saat ini sudah banyak calon calon advokat kai yang mendaftar kepada perawi sebanyak orang. bahkan calon calon advokat kai tersebut meminta agar pendaftaran diperpanjang, ini artinya sudah tidak ada permasalahan dalam implementasi undang undang advokat, karenanya permohonan para pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak. bahwa amar putusan mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor bertentangan dengan pendapat mahkamah konstitusi sendiri, mana pada bagian pendapat mahkamah konstitusi menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang advokat "konstitusional tetapi pada bagian amar putusan mahkamah konstitusi menyatakan undang undang tahun tentang advokat bertentangan dengan uud karena dalam pendapat mahkamah konstitusi dinyatakan ketentuan yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang advokat konstitusional, maka berdasarkan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi seharusnya amar putusan mahkamah konstitusi "menyatakan permohonan ditolak". bahwa amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii sebenarnya sangat kabur dan tidak pasti karena menyatakan undang undang tahun tentang advokat 'tidak konstitusional bersyarat (conditional unconstitutional)', sehingga akibat hukumnya menjadi tidak final tetapi sangat tergantung kepada cara mahkamah agung memaknai ketentuan ayal undang undang nomor tahun tentang advokat (digantungkan kepada subjektivitas ma). dengan kata lain, bisa jadi pada suatu waktu undang undang nomor tahun tentang advokat tidak bertentangan dengan uud karena bersedia melakukan penumpahan advokat, tetapi bisa jadi pula pada lain waktu undang undang nomor tahun tentang advokat bertentangan dengan uud karena tidak bersedia melakukan penumpahan advokat karena adanya perselisihan organisasi advokat atau ada yang mempermasalahkan keabsahan organisasi advokat, dalam hal ini kemudian terjadi kesepakatan antara perawi dan kai mahkamah agung pada tanggal juni yang ditindaklanjuti dengan surat nomor kma vi tanggal juni dan kebijakan perawi mengakomodir anggota anggota kai dalam hal ini calon calon advokat kai, sehingga amar putusan mahkamah konstitusi bisa dilaksanakan bahwa amar putusan mahkamah konstitusi dalam putusan yang menyatakan .sebenarnya bertentangan dengan ketentuan undang undang tahun tentang advokat yang menyatakan dalam waktu paling lambat (oua) tahun setelah berlakunya undang undang ini, organisasi advokat telah terbentuk dan paling lambat april satu satunya organisasi advokat sudah harus terbentuk: wewenang mahkamah konstitusi hanya menyatakan apakah suatu undang undang (materi muatan, dan atau bagian undang undang lain) bertentangan atau tidak bertentangan dengan uud mahkamah konstitusi sebenarnya tidak berwenang dan tidak boleh mengesampingkan suatu ketentuan undang undang yang tidak diajukan permohonan pengujiannya, dengan kata lain mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii sebenarnya tidak berwenang mengesampingkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat yang secara limitation telah menentukan batas waktu harus sudah terbentuknya organisasi advokat april hal mana bertentangan dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi sebelumnya dalam perkara nomor puu iv tanggal desember yang menyatakan antara lain: bahwa ketentuan ayalmaka organisasi perawi sebagai satu satunya wadah profesi. bahwa mahkamah konstitusi juga mengabulkan dictum putusan yang tidak pernah dimohonkan oleh pemohon (ultra pelita) dan tidak termasuk kedalam wewenang mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan meletusnya, serta berlebihan (over bodi) karena persoalan itu memang sesungguhnya sudah jelas bukan wewenang mahkamah konstitusi tetapi wewenang peradilan umum. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dengan tegas menyatakan setelah jangka waktu (dua) tahun satu satunya wadah profesi advokat belum juga terbentuk, sejak amar putusan diucapkan, maka perselisihan tentang organisasi yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. putusan ini efektif berlaku pada desember terhitung sejak putusan diterbitkan oleh mahkamah konstitusi, maka organisasi advokat yang menyatakan sebagai satu satunya wadah profesi advokat kai perajin) selain perawi dapat mengajukan gugatan peradilan umum setelah tanggal desember hal ini akan memberikan kepastian hukum akan satu satunya wadah profesi advokat indonesia, karena berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal desember telah dinyatakan . organisasi perawi sebagai" satu satunya wadah profesi advokat . vi. undang undang nomor tahun yang diajukan judicial review tidak bertentangan dengan undang undang dasar tidak menimbulkan ketidakpastian hukumyektif dan adil. semua nilai nilai itu hanya bisa ditegakkan jika ketiga pilar peradilan, officers the court (pejabat peradilan yaitu hakim, jaksa, pun, khususnya penguasabisa dipisahkan dari konsep dan berjalannya sistem negara hukum yang demokratis. bahwa kedudukan perawi sebagai organ negara dalam sistem ketatanegaraan mempunyai arti penting dari segi fungsi kelembagaannya, karena perawi sebagai organisasi advokat yang dibentuk sebagai amanat dari undang undang tahun advokat tersebut tetap memberikan kepastian hukum yang adil, memberikan jaminan atas hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, ataukah realitas menunjukkan hal yang sebaliknya? bahwa dengan adanya perbedaan keadaan dan kondisi tersebut atas ditambah dengan adanya alasan permohonan yang berbeda, tentunya cukup bagi mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan putusan perkara puu iv karena menurut hemat para pemohon, putusan mahkamah haruslah dinamis sesuai dengan perkembangan zamanpara pemohon adalah para advokat yang belum disumpah yang telah lulus ujian advokat kongres advokat indonesia kai ) bukti bukti yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan advokat. adanya frasa "satu satunya" dalam advokat menyebabkan pemohon tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat serta dianggapnya hak mereka atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak hak konstitusional mereka yang dijamin oleh dan uudadvokat telah diberikan kewenangan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang diberi status sebagai penegak hukum oleh undang undang nomor tahun tentang advokat. dalam kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang merupakan, dimana dalam sistem peradilan indonesia hanya ada satu lembaga dari masing masing penegak hukum seperti mahkamah agung, kejaksaan agung, kepolisian negara. oleh karena itu tidak mungkin organ negara yang melaksanakan fungsi negara untuk menegakkan hukum dalam sistem peradilan indonesia terdapat lebih dari satu organ negara. tidakbahwa berdasarkan bab uud,sebagai pns, karyawan bank, karyawan bumn, sebagai hakim, jaksa, polisi. tentara, dil(official nobile)menyangkut pekerjaan sebagai advokat, maka tidak setiap warga negara indonesiisasidan polisi. bahwa para pemohon telah mencampuradukkan ketentuan umum dengan ketentuan khusus, mana seharusnya advokat menghormati danindonesi nasib ternyata ditangani oleh warga negara indonesia yang tidak berkualitas dalam penanganan permasalahan tersebut. hal ini dapat sangat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah warga negara indonesia dan penduduk indonesiaindonesia yang ingin menjalankan pekerjaan sebagai advokat. berdasarkan dalil dalil tersebut maka undang undang nomor tahun tidak bertentangan uud tidak menghalangi hak kebebasan berserikat dan berkumpul bahwa dengan adanya satu satunya wadah profesi advokat tidak melanggar prinsip untuk kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat bahkan tidak membatasi hak hak asasi setiap warga negara indonesia, karena undang undang nomor tahun tentang advokat tidak pernah melarang orang untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. faktanya sekarang, para pemohon saja bisa menjadi anggota kongres advokat indonesia kai), begitu pula eksistensi dari kadin, aai, ipni, hari, spi, akhir, hhrm, dan api masih tetap ada. undang undang nomor tahun tentang advokat itu memberikan kewenangan yang tadinya dimiliki oleh negara tentang proses pengangkatan advokat yang dahulu ada ditangan medium dan ham. sekarang kewenangan itu diberikan kepada advokat, atas dasar itu haruslah ditunjuk siapa organisasinya. tidak mungkin semua orang mengangkat dirinya menjadi advokat karena advokat itu penegak hukum. jadi harus ada satu organisasi yang punya otoritas dan kewenangan yang diberikan undang undang untuk bisa mengangkat seorang penegak hukum bernama advokat untuk menjadi advokat. advokat merupakan sub sistem dari sistem peradilan yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan undang undang dasar yaitu memiliki peran dan fungsi menegakkan keadilan bagi masyarakat dan mengemban misi mewujudkan amanat undang undang dasar dalam mewujudkan prinsip negara hukum (rechtstaat) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). dalam usaha mewujudkan amanat konstitusi maka advokat memiliki tugas yang setara dan kedudukan sama penting dengan penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang sekaligus menjadi bagian dari penyelenggaraan negara dibidang yudikatif, maka pengaturan advokat harus dijalankan oleh lembaga pengatur (governing body) yang berbentuk tunggal dan otonomi serta memiliki kewenangan sentral mengatur profesi advokat berdasarkan undang undang. atas dasar itu maka peran, fungsi, dan misi advokat hanya dapat diselenggarakan oleh satu lembaga pengatur serta dapat mewujudkan satu wadah profesi advokat. mengingat peran dan fungsi advokat seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maka tidak mungkin kiranya menyerahkan melimpahkan peran, fungsi dan tanggung jawab pengaturan advokat kepada banyaklada satu satunya wadah profesi advokat saja sehingga tidak ada perbedaan dalam menentukan kode etik untuk advokat. tidak menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan bersifat diskriminatif bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu iv tanggal november menyebutkaadl1 ) . bahwa dalam kedudukan perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang merupakan memberi kesempatan yang seluas luasnya tanpa ada diskriminatif kepada setiap warga negara indonesia yang bergelar sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum untuk menjadi advokat sesuai dengan persyaratan yang telah diatur oleh undang undang tahun tentang advokat. tidak menghalangi hak pemohon untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat. bahwa dengan adanya perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang dibentuk sebagai amanat dari undang undang tahun tentang advokat, maka perawi mempunyai tugas dan fungsibahwa perawi tidak membatasi hak konstitusi warga negara indonesia dalam memajukan diri seseorang yang berprofesi sebagai advokat dalam membangun masyarakat, melainkan perawi melaksanakan amanat undang undang tahun tentang advokat untuk mengatur advokat dan mekanismenya menjalankan profesi dalam rangka peningkatan kualitas melayani kliennya sebagai kepentingan publik. vii. penutup bahwa dan uraian tersebut atas, sudah seyogianya para pemohon menyadari karena senjatanya ketentuan ayal undang undang tahun tentang advokat tidak bertentangan dengan undang undang dasar rej)publik indonesia tahun bahwa berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan terang diatas, telah nyata bahwa argumentasi para pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan ternyata tidak terbukti bahwa tahun tentang advokat bertentangan dengan ayal dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian permohonan para pemohon harus ditolak secara keseluruhan karena tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum. atau,::,,,,,,::.a. irwan hamid s.sos. tempat tanggal lahir pare pare, desember senen pekerjaan swasta miatmarhi alamat pelita barat kabupaten pinrang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada dr. andi irmanputra sidin, s.h., m.h., veri junaidi, s.h., m.h., jamil burhan, s.h., dan ahmad irawan, s.h., konsultan hukum tata negara advokat dari sidin constitution r&c, berkantor jalan jenderal sudirman kavling sudirman central business district cbd): membaca keterangan ahlijuncto hurufrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pada pemohon, ternyata tidak mendapatkan hak kepercayaan hak waris dari petahana. alasan lainnya, pelanggaran seperti ini telah menyalahi konsep pertanggungjawaban hukum. semestinya jika petahana yang melakukan penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab tidak dilimpahkan kepada pihak lain, cast pemohon, sesuai prinsip kardinal konstitusi yang universal bahwa siapa yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab: bahwa kedudukan pemohon sebagai ipar petahana merupakan sebuah kondisi eksternal yang pemohon pun tidak dapat menentukan terjadinya sebuah kondisi yang terlarang. maka pemohon menganggap pertanggungjawaban atas sebuah hukum politik semestinya ditempatkan dalam konteks: pertama, pelepasan hak karena adanya syarat syarat faktual (conditioning fact): kedua, pertanggungjawaban dan atau pelepasan hak merupakan sebuah akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat faktual. pemohon sendiri pada saat ini memiliki adik kandung yang merupakan istri dari bupati kabupaten pinrang. mencermati kebijakan hukum kpu, pemohon masuk dalam kualifikasi subjek yang dimaksud sebagai ipar. apabila norma ini masih hidup dan tidak dibatalkan oleh mahkamah, maka pemohon dapat dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon bupati kabupaten pinrang karena dianggap memiliki konflik kepentingan dengan petahana. mustahil, kemudian pemohon meminta adik kandung pemohon memutuskan ikatan lahir batinnya dengan petahana dan mustahil pemohon harus diwajibkan mengantisipasi sejak dahulu bahwa jangan sampai adik kandungnya nanti menikah dengan orang yang telah atau bercita cita menjadi kepala daerah karena akan menghambat hak konstitusional pemohon untuk dipilih menjadi kepala daerah: kondisi faktanya, pemohon selaku ipar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari petahana. bahkan, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh petahana, mungkin ada yang menilai bahwa itu akan menjadi sebuah keuntungan politik bagi pemohon. sejujurnya pemohon sendiri pun tidak memiliki konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah dengan petahana, jika yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god guo petahana diduga akan melakukan penyalahgunaan wewenang atau menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi atau pemohon. karena selama dua kali dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten pinrang. pemohon bersama dnegan petahana merupakan peserta pemilihan yang bertarung dalam pemilu. bahkan dari dua kali pelaksanaan pemilu sebelumnya, pemohon dan petahana bertarung secara head head pada putaran kedua (bukti konsekuensi hukum dari adanya fakta seperti yang pemohon sebutkan, semestinya pemohon harus dikecualikan sebagai subjek ipar yang dimaksud dalam huruf juncto huruf juncto pkpu nomor seandainya pun pemohon dilarang dan dilepaskan haknya untuk menjadi calon bupati kabupaten pinrang, negara harus mampu menunjukkan kesalahan dan membuktikan terlebih dahulu perbuatan pemohon yang menimbulkan akibat yang dilarang, seperti akan dan atau telah memanfaatkan kedudukan petahana, mengingat sifat pelarangan mencalonkan diri ini mengandung nuansa hukuman politik, sebagaimana diyakini oleh mahkamah, sebagai negara hukumpertimbangan hukum dan keyakinan mahkamah seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan nomor puu bahwa bagi negara, melepaskan hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan dengan cara dan persyaratan yang berbeda. pembatasan hak konstitusional harus didasarkan pada ketentuan uudsedangkan melepaskan kewajiban, ada pada gradasi yang berbeda. hal mana dapat hanya berlandaskan misalnya pada hubungan profesi, harkat dan martabat atau jabatan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian, dengan berbagai alasan dan logika hukum yang disampaikan oleh pemohon kepada mahkamah, terdapat alasan hukum yang kuat bagi mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon. karena apabila mahkamah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak akan terjadi. karena pemohon secara politik dan hukum dapat memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan undang undang, pemohon meyakini kehadiran yang melakukan pelarangan terhadap ipar petahana telah diberlakukan secara ekstensif dan telah mengarah kepada ketidakadilan, sehingga pemohon menganggap hal tersebut telah melanggar, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dna kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. perubahan kedua, setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. hak konstitusional untuk dipilih seusai putusan nomor puu dan putusan nomor puu vii serta putusan selanjutnya bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right vote and right candidate).: pemohon memenuhi legal standing permohonan, huruf bagian penjelasan uu. sepanjang kata ipar termasuk mertua dan menantu bertentangan dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god petit bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut atas, maka pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agarhuruf pada bagian penjelasan sepanjang kata ipar , mertua pada bagian penjelasan sepanjang kata ipar , mertua. sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atas nama h.a. irwan hamid, sosurat komisi pemilihan umum nomor kpu vi perihal penjelasan huruf pkpu nomor bukti fotokopi bukti keikutsertaan pemohon pada pemilu kabupaten pinrang pada tahun dan tahun selain itu, pemohon juga mengajukan keterangan tertulis ahli bernama mansur marzuki, s.h., l.lm yang diterima persidangan mahkamah pada tanggal juli namun ahli pemohon tidak bertandatangan pada keterangannya. keterangan tertulis ahli pemohon selengkapnya sebagai berikut: tak dapat dipungkiri bahwa ada semangat yang luar biasa pembuat undang undang demi mengantisipasi adanya konflik kepentingan antara calon kepala daerah dengan petahana dalam proses pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. hal itu tampak dalam proses pembahasan hingga pengesahan pengtruksi yang demikian kemudian pembentuk undang undang menetapkan adanya berbagai persyaratan yang diatur dalam undang undang guo bahwa tidak semua warga negara indonesia dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati dan walikota serta wakilnya. oleh sebab itu, persyaratkemudian dinamakan sedemikian rupa agar konflik kepentingan dapat diantisipasi secara maksimal demi tegaknya prinsip konstitusionalisme nilai nilai luhur demokrasi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam bukunya paradoxes democracy, s.n. eisenstadt s.n. eisenstadt, mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dikelola oleh banyak orang ("government the many not single rulers small oligarchies." ) oleh karenanya membutuhkan keaktifan, partisipasi setara yang berkelanjutan semua pihak dalam proses politik. ("active, possibly continua participation large sectors the population the political process."). dari pengertian itu diyakini bahwa demokrasi sebagai gagasan politik dalamnya terkandung (lima) kriteria, yakni: persamaan hak memilih dan diputusan eks termasuk mendelegasikan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan pengakuan yang berarti terikutkannya masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan hukum. robert dahl: selain demokrasi, dalam negara hukum yang mengedepankan prinsip demokrasi, dipahami pula pentingnya prinsip konstitusionalisme. konstitusionalisme sejatinya mengandung dua unsur utama yakni pertama, perlunya pembatasan kekuasaan dan kedua yakni melindunginya kepentingan warga negara dari tindakan sewenang wenang pemerintah. pembatasan kekuasaan sejatinya bisa dilakukan dengan mengantisipasi munculnya konflik kepentingan pemegang kekuasaan yang sedang berkuasa (petahana) baik pusat dan daerah dengan entitas manapun yang berpotensi menimbulkan kesewenang wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. untuk itu diperlukan pemahaman dan penahan yang mendalam terhadap prinsip prinsip yang berlaku secara universal dalam kehidupan bernegara berdasar ruh dan prinsip konstitusionalisme agar konflik kepentingan yang mengancam masa depan konstitusionalisme dapat direduksi secara elegan dan bertanggungjawab. berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, james madison james madison, the federalism, mengatakan bahwa men were angels, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god government would necessary. angels were govern man, neither external nor internal controls government would necessary. framing government which administered men over men the great difficulty lies this, you must first enable the government control the governed and the next place blige control itself. dependence the people doubt the primary control the government. but experience has taught mankind the necessity for auxiliary precautions. pokok pikiran tentang prinsip konstitusionalisme yang diutarakan james madison pada dasarnya adalah pentingnya kontrol dan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai mesin utama yang menjamin negara demokratis konstitusional., yaitu: pertama,dua, kesepakatan tentang 'the rule law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis government). ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi institusi dan prosedur prosedur ketatanegaraan (the form ins institutions and procedures)). jimmy asshiddigie: pembatasan kekuasaan yang menjadi ruh dasar konstitusionalisme, agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang wenang atau sebagai koreksi atas kelemahan atau kesalahan yang terjadi sebelumnya, bisa pula dilakukan dengan penerapan diskriminasi positif (positive discrimination) termasuk juga mungkin dalam konteks pemilihan kepala daerah. hal ini barangkali dilakukan agar kepala daerah terpilih (baik petahana atau calon luar petahana) tidak menyalahgunakan status relasi nasab atau hubungan status perkawinannya untuk kepentingan pemanggangan dan atau penyalahgunaan kekuasaan. dalam batas penalaran yang wajar, dimungkinkan, bila dikehendaki oleh pembuat undang undang, untuk mendiskriminasi warga negara yang memiliki hubungan darah (nasab) langsung dengan petahana dan mendiskriminasi seorang warga negara yang memiliki hubungan perkawinan (suami atau istri) dengan petahana. sebagaimana diketahui diskriminasi positif yang demikian pernah pula diterapkan dalam norma pemilu sebelumnya yakni untuk pemilu yang diatur adanya keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon legislatif. hal ini merupakan diskriminasi positif dalam rangka merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmahkamah konstitusi kemudian pada tanggal desember telah membatalkan sistem nomor urut dalam tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd melalui putusan puu vi penjelasan huruf berbunyi menyatakan,ketentuan ini kemudian mengalami penyempitan makna dari pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa oleh yang kemudian. menggariskan syarat tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana dalam penjelasan huruf dalam guo yang berbunyisecara nyata telihat adanya perbedaan mendasar prinsip tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana antara kedua penjelasan dalam dua tersebut yakni bahwa nomor hanya menyebutkan secara im, sementara dalam prinsip tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana telah yaknialam hubungannya dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur uud nri terutama segala warga negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godperubahan kedua: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hubungannya dengan pembatasan hak pencalonan sebagai diatur guo dapat ditelaah melalui pendekatan penafsiran sistematis. penafsiran sistematis sesungguhnya akan dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu: pertama, adanya penyempitan makna. kedua, adanya perluasan makna dari pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. dalam penafsiran sistematis yang menimbulkan perluasan makna, tidak bisa begitu saja dipostulatkan bahwa karena seseorang yang saudara kandungnya memiliki hubungan perkawinan dengan petahana dan menyebabkan statusnya menjadi disebut sebagai ipar lantas status tersebut dianggap memiliki konflik kepentingan langsung dengan petahana. padahal dengan status ipar tersebut seseorang mata hukum tidak dapat dianggap memiliki hubungan hukum baik hukum privat (misalnya hak pewarisan) maupun hukum publik (semisal pertanggungjawaban pidana). hubungan ipar bukanlah hubungan yang lahir dari perkawinan maupun hubungan darah melainkan hanyalah hubungan kekerabatan tidak langsung. oleh karenanya status ipar tidak boleh ditempatkan begitu saja sebagai hubungan yang sudah dianggap pasti memiliki konflik kepentingan dengan petahana. menurut chong dalam ali imron sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah . selain itu chong juga mengungkapkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau lineage dan garis keturunan atau descent. anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal. g.p. murdoch dalam koentjoroningrat kemudian membedakan kategori kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi fungsi sosialnya, yaitu: kelompok kekerabatan berkooperasi, biasanya mempunyai ke unsur tersebut. istilah berkooperasi umumnya menyangkut unsur tersebut yaitu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adanya hak bersama atas sejumlah harta. kelompok kekerabatan kadangkala, yang sering kali tidak memiliki unsur tersebut, terdiri dari banyak anggota, sehingga interaksi yang terus menerus dan intensif tidak mungkin lagi, tetapi hanya berkumpul kadang kadang saja. kelompok kekerabatan menurut adat, biasanya tidak memiliki unsur pada yang dan bahkan kelompok kelompok ini bentuknya sudah semakin besar, sehingga warganya seringkali sudah tidak saling mengenal. rasa kepribadian sering kali juga ditentukan oleh tanda tanda adat tersebut. artinya, hubungan kekerabatan memang dapat muncul akibat dari hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan. namun dalam terminologi yang lebih sempit menyamakan hubungan status ipar sebagai bentuk hubungan nasab dan atau hubungan perkawinan menurut hukum adalah sesuatu yang bersifat contradiction terminus.pertalian darah langsung (nasab) dengan yang bersangkutan. hal yang sama berlaku juga bila manaikatan tali perkawinan. menurut tahun status kekerabatan dari hubungan perkawinan lahir dari ikatan perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. maka menjadi terang bahwa ikatan perkawinan menurut tahun tidak merujuk pada ipar atau hubungan pemindahan melainkan hanya merujuk kepada adanya ikatan suami dan istri. haruslah dicatat bahwa dalam koridor konstitusionalisme, mendudukkan semangat pembatasan konflik kepentingan calon kepala daerah dengan petahana tidak boleh dilakukan secara serampangan berdasarkan pertimbangan yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. padahal prinsip hukum telah menegaskan bahwa pelarangan oleh negara atas hak politik haruslah didasarkan padaseperti misalnya pencabutan hak politik terpidana korupsi. pengelompokan ipar sebagai hubungan kekerabatan yang dianggap masuk dalam konteks konflik kepentingan dengan petahana sehingga harus ada pelarangan untuk ikut mencalonkan diri (rights candidate) dalam pemilihan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god11 dan puu iiia god kepala daerah adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri karena seharusnyaselain itu, patut pula diperhatikan bahwa pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang undang sebagaimana tercantum dalam huruf dalam guo bukanlah pembatasan yang bersifat situasional, melainkan pembatasan yang bersifat permanen yang dalam hal mana tidak didasari oleh ratio logis dan ratio konstitusional. selanjutnya, undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah diaturbatas penalaran konstitusional,oleh sebab itu pembatasan penyimpangan, dan peniadaan serta penghapusan hak dimaksud secara jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara cast pemohon. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i tanggal februari juga telah menetapkan bahwa hak memilih dan diprdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god meskipun undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah memuat ketentuan memungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang undang, haruslah dicatat bahwuraian atas, meletakkan posisi ipar dalam konteks hubungan ipar sebagai akibat hubungan perkawinan petahana dengan saudara kandung (kakak atau adik) dari seseorang merupakan tindakan yang disertai alasan alasan yang kabur, tidak masuk akal dan tidak proporsional. oleh sebab itu, mempostulatkan hubungan ipar antara petahana dengan seorang calon kepala daerah sebagai bentuk konflik kepentingan politik merupakan tindakan inkonstitusional tanpa ratio legis dan tanpa ratio konstitusional yang memadai. sehingga oleh karenanya setiap norma undang undang yang memosisikan ipar seperti demikian, secara jelas dan tegas patut disimpulkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan uud sebagaimana diterangkan sebelumnya, ketentuan'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana sepanjang dimaknaipada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang diikuti oleh ratio legis yang memadai baik dalam penjelasan maupun dalam ketentuan teknis lainnya yang tidak bersifat ekstensif, miskonsepsi serta misinterpretatif. konstruksi penjelasan huruf pada prinsipnya mengatur dua klasifikasi pembatasan seseorang dapat mencalonkan diri dalam pemilukada, yakni pertama, larangan karena adanya garis keturunan atau hubungan darah (nasab) dan kedua, hubungan perkawinan. hanya saja norma yang terkandung dalam penjelasan huruf patut dianggap mengandung kekeliruan khususnya ketika menentukan batasan subjek mana yang masuk dalam kategori larangan mencalonkan karena punya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hubungan darah (nasab) dengan petahana dan subjek mana yang masuk dalam kategori larangan mencalonkan karena punya hubungan perkawinan dengan petahana. pertama, demi menghindari konflik kepentingan, sah sah saja apabila seseorang terlarang menurut hukum mencalonkan diri sebagai akibat adanya hubungan darah atau garis keturunan langsung dengan petahana. yang harus diperhatikan adalah apa batasan dan subjek mana saja yang masuk dalam ketentuan memiliki hubungan darah atau garis keturunan langsung dengan petahana. secara terminologi menurut hukum, garis keturunan satu tingkatan seseorang itu antara lain yaitu ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik dan anak atau dalam bahasa kompilasi hukum islam disebut nasab. hukum perkawinan yang berlaku indonesia yakni undang undang tahun tentang perkawinan pada prinsipnya juga mengikuti prinsip nasab yang dimaksud. disebut garis keturunan menurut hukum karena seseorang memiliki hubungan atas dasar garis keturunan sehingga memiliki hubungan hukum yang tak terputus bahkan misalnya setelah dia meninggal dunia khususnya terkait dengan hubungan hukum pewarisan. allah swt sendiri memformalkan dalam surat al furan yang berbunyi: dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musyawarah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhan yang maha kuasa.telah menetapkan pengertian dasar hubungan hukum perkawinan yang sesungguhnya melahirkan status suami atau istri. penjelasan huruf telah nyata mengabaikan atau setidak tidaknya mengesampingkan kluster status hukum dalam konteks hubungan darah dan hubungan perkawinan. norma dan penjelasannya, yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, telah nyata nyata menggabungkan dan mencampuradukkan status ipar dalam konteks hubungan perkawinan dan atau hubungan darah hal mana telah berakibat lahirnya makna yang keliru serta sumur apakah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god status ipar termasuk dalam hubungan kekerabatan karena status hubungan darah garis keturunan ataukah karena ikatan perkawinan. oleh sebab itu, menafsirkan dan menetapkan ketentuan ipar petahana sebagai seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan (satu) tingkat sehingga akan muncul konflik kepentingan adalah pengaturan yang tidak memiliki ratio legis karena status ipar petahana bukanlah hubungan hukum yang masuk klasifikasi garis keturunan maupun hubungan hukum yang lahir dalam perkawinan. dalil argumentasi ini beralasan menurut hukum berkenaan dengan konstitusionalitas norma yang terdapat dalam huruf nomor beserta penjelasannya oleh karenanya patut dan beralasan untuk dianggap bertentangan dengan uud nri khususnya dan selanjutnya yang terlebih penting, dalam koridor konstitusionalisme, pembatasan hak politik pencalonan seseorang wajib menurut hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan itupun pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif. penerapan prinsip konstitusionalisme tidak boleh dilakukan secara keliru yang justru pada akhirnya mengancam prinsip negara hukum itu sendiri. berdasarkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme yang telah ditafsirkan melalui sekian banyak putusan dapatlah dipahami bahwa sistem pembatasan hak memilih dan dipilih adalah pembatasan yang memberikan penghargaan dan penilaian tertinggi prinsip negara hukum yang tidak boleh distorsi oleh kesalahan tafsir lembaga politik pembentuk dan penyusun undang undang. menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal juli yang diterima kepaniteraan mahkamah juga pada tanggal julisalinan pertimbangan hukum i3. menimbang bahwa menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata ipar , mertua , dan menantu yang terdapat dalamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goyang hendak maju sebagai calon bupati kabupaten pinrang pada pemilihan kepala daerah tahunpemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah dengan berlakunya penjelasan huruf sepanjang kata ipar , mertua , dan menantu karena pemohon adalah saudara kandung dari istri bupati pinrang. menurut pemohon, dengan larangan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah bagi ipar , mertua , dan menantu petahana yang diatur dalam ketentuan guo, membuat pemohon kehilangan hak untuk dipilih sebagaimana dilindungi oleh uudhuruf karena menghalangi pemohon sebagai ipar, dari petahana untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, menurut mahkamah pemohon mempunyai hak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkata ipar , mertua , menantu dalam penjelasan huruf yang selengkapnya menyatakanyang menurut pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengandan juga menyampaikan keterangan tertulis ahli masdar marzuki, s.h., l.lm., yang disampaikan pada persidangan tanggal julikata ipar , mertua , dan menantu dalam. puu xiii merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinanjuli, tahun dua ribu,perubahan keduubahan kedua, setiap warga negera berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. bahwa secara spesifik, hak konstitusional yang dimaksud oleh pemohon adalah haknya untuk mencalonkan diri sebagai bupati kabupaten pinrang. hal mana menurut mahkamah konstitusi sejak putusan nomor puu i dan putusan nomor puu vii serta putusan selanjutnya bahwa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right vote and right candidate) yang dijamin oleh konstitusi, undang undang maupun konvensi internasional. maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang pernah mengikuti pemilihan bupati sebanyak dua kali kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan. pada pemilihan umum tahun pemohon ingin kembali maju sebagai calon bupati kabupaten pinrang pada pemilihan kepala daerah tahun bahwahanya saja, pemohon melihat terdapat norma hukum yang mengatur tanpa ratio legs bahkan tanpa rasio konstitusional dan bahkan sesungguhnya telah menjadi norma yang bersifat ekstensif. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinanenahan m.p sitompul ttd. ttd. materialis akbara god sehingga dengan keberadaan norma tersebut secara potensial akan merugikan hak konstitusional pemohon, potensi kehilangan tersebut berupa kehilangan hak untuk dipilih dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang demokratis. sehingga sebagaimana termuat dalam yang dimohonkan putusan nomor puu dan putusan nomor puu vii yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkaraokok perkara pada tanggal maret telah disahkan dan diundangdan pengundangan tidak dapat dilepaskan dari konteks penerbitan perppu nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikotaoktobefebruari tahun pemohon melihat keberadaan telah merevisi banyak ketentuan norma dari sebelumnya yang diatur dalam nomor walaupun merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id proses revisi undang undang ini belum menghasilkan undang undang yang baik. kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh waktu pembahasan yang singkat dan kuasanya terburu buru sehingga pembentuk undang undang tidak memperhatikan implikasi konstitusional yang ditimbulkan dari setiap norma maupun penjelasan yang disusunnya. hal inilah mungkin yang disebut sebagai the sweep legislation, yaitu proses pembentukan undang undang yang dibuat tergesa gesa. undang undang yang dibuat tergesa gesa seperti ini banyak potensi destruktif yang dapat ditimbulkannya. biasanya dalam pembahasan yang tergesa gesa antara norma batang tubuh dan penjelasan saling bertentangan, tiba tiba muncul banyak penjelasan yang banyak karena terjadinya kompromi politik, atau dibuatnya ketentuan dan atau penjelasan tersebut hanya sebagai comment name semangat dan emosi dari para pembentuknya yang akhirnya menghasilkan norma yang tidak memiliki ratio legs bahkan ratio constitutional dari pembentuknya, terkait dengan persyaratannya berbagai persyaratan yang diatur dalam undang undang guo merupakan tanda bahwa tidak semua warga negara indonesia dapat menjadi gubernur, bupati, dan walikota serta wakilnya. hanya warga negara indonesia yang memenuhi syarat yang dapat menjadi calon dan dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemilihan yang demokratis: pengaturan persyaratan mengenai calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota diatur dalam kaitannya dengan apa yang diajukan oleh pemohon pada saat ini, yaitu huruf yang selengkapnya berbunyi tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana sebelumnya juga telah ada dalam yakni huruf hanya saja pada bagian penjelasan, norma ini dijelaskan secara berbeda. dalam penjelasan huruf berbunyierdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god masa jabatan. dalam syarat tidak memiliki konflik kepentingan dalamrtahanan: bahwa perbedaan mendasar dari kedua penjelasan tersebut yakni pada: terkait definisi dan batasan pengertian pertahanan, kpu telah mendefinisikannya dalam pkpu nomor bahwa petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota atau wakil walikota, mengenai ipar sendiri, kpu melalui surat nomor kpu vi perihal penjelasan huruf pkpu nomor memberikan penjelasan kepada jajarannya bahwa seseorang dinyatakan memiliki hubungan ipar dengan petahana meliputi (bukti seorang yang berstatus sebagai kakak atau adik kandung dari istri atau suami pertahanan, seorang yang berstatus sebagai istri atau suami dari kakak atau adik kandung petahana. penjelasan huruf selengkapny, adapun penjelasan asal huruf menjelaskan, yang dimaksud dengnatingkat lurus atas, bawah, samping dengan petahana,, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penjelasan huruf dipahami oleh pemohon sebagai berikut: pertama, penjelasan huruf dapat kategorisasi menjadi dua kategori besar, yaitu pertama, subjek hukum terlarang akibat hubungan darah garis keturunan yaitu ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, anak petahana,yaitu sesungguhnya suami, atau istri dari petahana. justru hal ini tidak tertulis dalam penjelasan undang undang tersebut. kedua norma ini hanya berlaku pada hubungan darah, garis keturunan (satu) tingkat. jadi (dua) tingkat dan seterusnya tidak menimbulkan implikasi hukum: (sebagai catatan garis keturunan sesungguhnya spesies dari genus bernama hubungan darah (vide ketiga norma ini sesungguhnya juga berlaku bagi suami atau istri petahana karena sesungguhnya adalah lahir dari kata perkawinan menurut karen. jadi ikatan perkawinan itu hanya merujuk kepada suami atau istri: keempat, bahwa munculnya ipar mertua menyatu sebagai subjek terlarang sesungguhnya tidak memiliki ratio legs apakah dia termasuk karena hubungan darah garis keturunan ataukah karena hubungan darah garis keturunan ataukah karena ikatan perkawinan. karena ikatan perkawinan sesungguhnya hanya merujuk pada suami atau istri menurut tentang perkawinan: kelima, munculnya frasa ipar bisa jadi hanya berangkat dari serpihan serpihan fenomena politik dalam proses pilkada tertentu yang telah berlangsung yang sangat berbeda dengan pengalaman pemohon yang justru ipar adalah. seteru pemohon dalam pilkada sebelumnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penjelasan huruf telah mereduksi arti dan mempersempit ruang terjadinya konflik kepentingan seolah olah ruang penyalahgunaan wewenang hanya lahir dari hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan. padahal, hubungan ideologis dan hubungan hukum lainnya dalam ranah hukum ketatanegaraan politk juga dapat terjadi. misalnya tiba tiba orang yang memiliki hubungan hukum karena menjadi anggota pengurus parpol yang sama dengan petahana. status hubungan seperti ini sesungguhnya lebih potensial dan nyata nyata dapat menimbulkan konflik kepentingan: kepentingan konstitusional langsung pemohon ada pada frasa ipar dalam penjelasan tersebut. pemohon menganggap status ipar yang lahir dari sebuah proses perkawinan merupakan sebuah akibat hubungan hukum yang dilakukan oleh saudara pemohon dengan petahana dalam ikatan lahir batin bernama perkawinan menurut tentang perkawinan. kelompok seperti ini sesungguhnya juga termasuk mertua dan menantu. artinya, bahwa status ipar, mertua, dan menantu sesungguhnya adalah species dari sebuah genus yang sama yaitu hubungan kekerabatan yang terjadi akibat hubungan hukum oleh seseorang yang memiliki hubungan darah garis keturunan dengan yang bersangkutan, bahwa ipar dari aspek hukum perdata sebenarnya dikategorikan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak (vide buku keempat hukum acara perdata) artinya, bahwa ipar sesungguhnya tidak masuk dalam kategori yang dimaksud oleh norma huruf dan bagian penjelasan pertentangan norma seperti ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan secara ekstensif telah merugikan hak konstitusional bagi pemohon untuk dipilih dalam pilkada. kalaupun status ipar mau dipaksakan, maka ipar itu sebuah hubungan kekerabatan yang lahir dari sebuah hubungan hukum yaitu perkawinan pihak lain yang meski masih berhubungan darah garis keturunan. padahal yang paling berpotensi melahirkan konflik kepentingan adalah hubungan politik yang lahir dari hubungan hukum tatanengara politik, misalnya tiba tiba satu kepengurusan ormas atau parpol yang sama dengan petahana, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god komisi pemilihan umum kpu selaku penyelenggara pemilu dalam, walikota dan wakil walikota kpu menjabarkan dalam huruf juncto bahwa: ataukpu pada peraturan mengenai proses pencalonan tidak menyebutkan hubungan darah garis keturunan pada derajat beberapa. karena secara yuridis ipar memang masuk dalam garis samping dalam derajat kedua dan sesungguhnya bukan hubungan darah, melainkan hubungan kekerabatan yang lahir dari sebuah hubungan hukum, ditinjau dari aspek hukum kepercayaan, ternyata dengan menyandang status ipar seseorang secara hukum tidak mendapatkan hak kepercayaan apapun, seperti hak waris. maka menjadi pertanyaan mendasar bagi pemohon kenapa dalam bidang hukum publik dengan menyandang status ipar dibatasi hak konstitusionalnya? maka, melihat sifat pelanggaran terhadap ipar untuk mencalonkan diri, sesungguhnya negara telah menjatuhkan vonis hukuman politik tanpa proses pembelaan diri pengadilan (vide putusan nomor puu i selain itu, pelanggaran ini juga merupakan rembesan dari sifat alergi publik pada akibat adanya kesalahan petahana, bahwa pelepasan hak konstitusional pemohon selaku ipar petahana (bukti untuk maju dalam pemilihan umum merupakan pelimpahan risiko hubungan hukum yang tidak proporsional. karena seperti yang disebutkan oleh pemohon sebelumnya, dengan status ipar petahana yang mele, dalam hal ini diwakili oleh: nama irman gusman, s.e.,mba the kah di, jabatan ketua dewan perwakilan daerah periode alamat jalan jenderal gatot subroto nomor jakarta nama dr. ode idnama gusti kanjeng ratu temdalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada dr. tudung mulya lubis, s.h., ll.m., wayan sudirman, s.h., aliran sori, s.h., hum., mm., alexander lay, s.h.,ll.m., aan eko mana ag, teen teka (on dies, pan se2o1 tt, sewatanenmeiken panca widianto, s.h.,m. hum., mumpuni, s.h., dan restu cipta handoko, s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum kantor dewan perwakilan daerah jalan jenderal subroto nomor dki jakartaketerangan pihak terkait: mendengar dan membaca keterangan paraermohonan telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal september dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september dan perbaikan bertanggal september dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal september yang menguraikan hal hal sebagai berikut: pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil dd3 (vide bukti terhadap undang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembuatannya dalam lembaran negara pada tanggal agustus sedangkan permohonan ini didaftarkan pada tanggal agustus (bukti dengan demikian permohonan ini didaftarkan (sepuluh) hari setelah undang undang dimuat dalam lembaran negara sehingga masih belum melewati tenggat waktu (empat puluh lima) hari dan memenuhi yurisprudensi mahkamah. dalam hal ini, pemohon memohon agar melakukan: pengujian formil md3 terhadap uud dan pengujian materiil huruf huruf dan huruf md3dan uji materiil iniformil mapun materiil atasbarat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god address putusan yang tidak senang atau tidak setuju mempunyai (empat) pilihan menghadapi putusan mk. pertama, dapat patuh terhadap putusan tersebut, dengan menerima secara sukarela dan melaksanakannya. kedua, dapat mengabaikan putusan dan berharap lembaga lain untuk melaksanakan, sehingga putusan menjadi tidak efektif. ketiga, dapat mencoba membatalkan putusan melalui amandemen uud atau jika ada prosedur yang tersedia, secara resmi menolak putusan. keempat, yang paling ekstrim adalah dengan menyerang balik sebagai lembaga dengan berupaya mengurangi wewenang atau kekuasaan efektifnya tom ginsburg, judicial review new democracies, constitutional court asian cases cambridge: cambridge university press, hal tom ginsburg memberi skema opsi opsi tersebut dalam gambar berikut: tabel tom ginsburg ema centre tomat oreonsutorar meski sebagai doktrin konstitusi diakui bahwa kekuatan hukum mengikat putusan yang menyatakan konstitusionalitas dan validitas satu undang undang meliputi semua pejabat publik, organ negara, dan pengadilan maupun perorangan yang wajib mematuhinya, namun harus dipahami bahwa dalam kenyataan penerimaan dan implementasi putusan yang demikian kerap mengalami kesulitan. hal tersebut terjadi karena kepentingan hukum dan politik dari pihak yang harus melaksanakan putusan tersebut tidak selalu sejalan dengan pengaturan kepentingan yang dirumuskan oleh dalam putusannya berdasarkan tafsir konstitusi yang diterapkannya. juga tidak mempunyai instrumen memaksa seperti yang dimiliki oleh peradilan umum. berhadapan dengan kekuasaan negara yang berdiri sejajar dengannya lawrence baum mengatakan ".when legislative change required.the court has little means demand obedience from congress the president: its relationship these political powers "is one between equals rather than one hierarchy ".f the implementation united states supreme court decisions, dalam constitutional courts comparison, the supreme court and the german federal constitutional court, ralf merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ragowsky thomas patron eds,op.cit. hal oleh karena itulah pilihan yang digambarkan dalam skema atas menjadi hal yang secara empirik bisa terjadi, tidak memuat aturan apapun tentang penegakan dan implementasi putusan kecuali pernyataan bahwa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dkepatuhan pada putusan sangat tergantung pada respek terhadap prinsip umum rule law, konstitusionalisme, dan budaya hukum yang telah terbangun. kepatuhan tersebut utamanya bukan lagi semata mata bersifat hukum. faktor faktor politik, sosiologis, dan budaya turut berperan. oleh karenanya meskipun disebutkan bahwa putusan secara yuridis sudah final tetapi secara sosiologis belum. putusan masih harus berhadapan, bahkan terkadang berkonfrontasi dalam relasi kekuasaan (power relations) dengan kekuatan kekuatan yang berseberangan. terjadi adu kekuatan dengan pihak yang berseberangan dengan putusan sehingga semua putusan akan mengalami referendum rakyat oleh masyarakat dan terbuka bagi interaksi dengan kekuatan kekuatan dalam masyarakat satjipto rahardjo, kuliah program ilmu hukum): melegitimasi konstitusi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum indonesia, dalam kenyataan yang buruk sering tidak dipatuhi para pejabat lembaga tingi negara, yang sesungguhnya harus menjadi panutan dalam keteladanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat dalam mengembangkan dan membangun kultur konstitusi yang memberi ruang bagi kehidupan bernegara yang sehat. penelitian yang dilakukan dan pengalaman yang terlihat bagi kita sesungguhnya memberi suatu bukti yang lebih kongkrit atas kesan yang timbul masyarakat bagaimana pedang hukum tersebut tajam bawah, tumpul keatas. putusan putusan yang merupakan bagian proses dan mekanisme checks and balances dalam bidang legislasi, yang menurut konstitusi merupakan putusan yang final and binding, dan dengan demikian mengikat lembaga negara dan harus diimplementasikan, dengan sengaja tidak dipatuhi, bahkan dengan gaya sebagaimana dikatakan oleh tom ginsburg, merupakan perlawanan balik (strike back), dengan cara yang amat kasar, yaitu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengundangkan kembali norma norma yang telah ditegaskan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hal demikian merupakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang terangan, dan pelanggaran sumpah jabatan dan juga merupakan contempt court. sebelum memangku jabatannya presiden dan wakil presiden, dan anggota serta pimpinan dewan perwakilan rakyat, mengangkat sumpah "", sehingga dengan sifat final and binding putusan dalam judicial review, apabila pembuat undang undang tidak melaksanakannya bahkan mengundangkan norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional, hal itu merupakan pelanggaran sumpah jabatan. apakah tidak juga termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana, ketika terjadi sikap pembuat undang undang yang inkonstitusional demikian ketika saksi memberikan keterangan dihadapan pengadilan dibawah sumpah bahwa dia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang benar, tetapi ternyata saksi tersebut tidak memberi keterangan yang benar, maka ketika ternyata keterangan yang diberikan bertentangan dengan kebenaran yang dijadikannya, dia diancam dengan pidana (tahun) penjara, dan apabila keterangan tersebut diberikan dalam perkara pidana, saksi tersebut diancam pidana (sembilan) tahun penjara, apakah tidak ada suatu sanksi yang paralel atas sikap pembuat undang undang yang inkonstitusional demikian perbuatan pembuat undang undang demikian jauh lebih berat dari sumpah palsu seorang saksi pengadilan, karena akibat yang timbul dari kesaksian palsu yang diberikan pengadilan mengandung dampak atau ruang lingkup secara individual yang jauh lebih terbatas dibanding dengan pengundangan kembali norma yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh mk:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum. '. pelanggaran formalitas konstitusi dalam pembentukan md3 terlepas dari pelanggaran dan melegitimasi konstitusi yang secara sengaja dilakukan pembuat undang undang sebagaimana diuraikan atas, maka terdapat dua formalitas yang dilanggar dalam proses pembuatan md3. pertama, keikut sertaan dpd untuk mengajukan ruu dan membahas serta menyetujui ruu md3 yang menyangkut kedudukan, susunan dan kewenangan dpd sendiri, tidak dapat diabaikan sama sekali. putusan nomor puu x yang telah menafsirkan dan uud sebagai memberi dpd kedudukan yang setara dengan presiden dan dpr, maka mengesampingkan dpd dalam proses pembahasan dan persetujuan md3 merupakan pelanggaran terhadap uud setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang tidak mengikut sertakan dpd dalam pembuatan undang undang yang menyangkut dirinya, merupakan pembentukan undang undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang undang dasar, akan berakibat bahwa undang undang demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. kedua, perintah konstitusi untuk mengatur susunan dan kedudukan dpd "dengan undang undang", memberi indikasi bahwa undang undang dimaksud akan dibuat secara tersendiri dan tidak berada dalam satu undang undang yang sama dengan mpr, dpr, dprd, dengan kedua alasan tersebut, tanpa menyinggung alasan lain, maka pembentukan undang undang md3 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan uud sehingga dari uji formil pembuatan md3 ternyata telah bertentangan dengan uud kesimpulan pengundangan kembali beberapa norma dalam tahun yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god telah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan upaya yang sengaja mendelegitimasi uud pelanggaran sumpah jabatan oleh pembuat undang undang sekaligus sebagai contempt court, tidak ikut gerakannya dpd dalam membahas dan memberikan persetujuan atas md3 yang menyangkut susunan, kedudukan, hak dan wewenangnya, merupakan pelanggaran formalitas pembentukan undang undang menurut uud dan karenanya bertentangan dengan uud dan secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, reply harun, s.h., ll.m permohonan dewan perwakilan daerah republik indonesia (selanjutnya dpd ) yang diajukan mahkamah konstitusi yang kembali mempersoalkan kewenangan lembaga ini sebagaimana telah digariskan dalam uud terutama perubahan ketiga uud terhadap kewenangan dpd tersebut sesungguhnya telah ada putusan nomor puu x tanggal maret putusan tersebut pada pokoknya berisi lima hal, yaitu: dpd terlibat dalam penyusunan prolegnas program legislasi nasional), dpd dapat mengajukan ruu (tertentu), termasuk ruu pencabutan perpu (tertentu),3, baik yang dimohonkan atau tidak, bertentangan dengan uud bila tidak sesuai dengan tafsir mk. kewenangan penyusunan prolegnas dalam kaitannya dengan prolegnas, putusan menyatakan, ..dst.' penyusunan prolegnas sebagai instrumen perencanaan program merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godkewenangan mengajukan ruu dalam kaitan dengan kewenangan untuk mengajukan ruu, putusan menyatakan, ..dst.dst.dst'. dengan demikian, dpd mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan dpr dan.ikut membahas ruu dalam kaitan dengan kewenangan untuk membahas ruu, putusandst, serta memberikan pertimbangan.dst'merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dst.pembahasan ruu bersifat tripartit dalam kaitan dengan model pembahasan ruu yang bersifat tripartit, putussatu setengah tahun setelah diputuskan, dpd ternyata belum dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menikmati sepenuhnya apa yang telah diputuskan tersebut. hingga kini masih terlihat keengganan dpr untuk melaksanakan putusan tanggal maret dalam wawancara sebuah radio, ahli pernah mendengar ketua dpr marzuki alie menyatakan putusan keliru dalam konteks kewenangan dpd. terbukti muncul kembali nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang dalam pengaturan tentang kewenangan legislasi dpd benar benar tidak didasarkan pada putusan tanggal maret sehingga tidak heran bila dpd akhirnya kembali mengajukan permohonan kepada yang mulia hakim konstitusi. dalam kesempatan ini, ahli ingin meninjau kewenangan dpd dari aspek penafsiran konstitusi, dikaitkan dengan putusan tanggal maret donald kommer mencatat bahwa metode metode berikut ini sering digunakan dalam argumen argumen konstitusional baik dalam maupun luar pengadilan, yaitu textualism, original history, doctrinalism, prudentialism, strukturalisme, dan philosophical and inspirational argument." sementara murphy menyebut metode metode penafsiran sebagai berikut: textualism, originals, doctrinalism, constitutional development (bentuk lain dari pendekatan sejarah (historical approach)), philosophie approach, systematic and transenden, systemic purpose, dan balancing. walter murphy menggarisbawahi pendekatan atau metode penafsiran konstitusi yang sering diekspresikan secara berbeda, bahkan dipertentangkan, yaitu strict versus liberal construction, judicial activism versus self restraint, substance versus procedure, dan interpretasi versus non interpretasi. walter murphy et. al, american constitutional interpretation, second edition, hal. amerika serikat, misalnya, kita mengenal setidaknya tujuh metode penafsiran konstitusi, yaitu textual), historical metode ini mendasarkan diri pada), functional metode ini mendasarkan pada analisis terhadap struktur konstitusi dan bagaimana merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diarahkan untuk berfungsi sebagai suatu sistem yang koheren dan harmonis), doctrinal metode penafsiran ini didasarkan pada praktik praktik yang ada atau pendapat dari ahli ahli hukum dan putusan putusan pengadilan sebelumnya), prudential metode penafsiran ini didasarkan pada faktor eksternal atau kepentingan pihak yang berperkara, kenyamanan pejabat yang mengemban beban berat, efisiensi jalannya pemerintahan, menghindari stimulasi munculnya kasus kasus baru, atau respons terhadap tekanan tekanan politik (political pressure), suitable metode penafsiran ini didasarkan pada rasa keadilan yang ada pada diri manusia (innate sense justice), keseimbangan kepentingan antara pihak yang bersengketa, dan apa yang disebut salah dan benar, tanpa mempertimbangkan apa yang tercantum dalam hukum tertulis), dan natural metode ini didasarkan pada apa yang dipersyaratkan atau dianjurkan oleh hukum alam, atau mungkin manusia, dan pada apa yang secara fisik atau ekonomi mungkin dan dapat dipraktikkan, atau apa yang bakal muncul). australia, sir anthony mason menyebut metode penafsiran originals originals diklaim oleh pengikut pengikutnya sebagai teori yang paling dekat dengan teks konstitusi. originals percaya bahwa konstitusi memiliki arti yang tetap, yang tidak berubah bersama waktu dan makna tersebut adalah makna ketika konstitusi tersebut disahkan), intentionalism, liberalism liberalism pada dasarnya memberikan perhatian yang besar terhadap teks dan gagasan mengenai plain meaning), dan progressive interpretation: metode tekstual dan kontekstual memfokuskan diri pada apa yang disebutkan dalam konstitusi. metode tekstual mendasarkan diri pada makna umumnya (ordinary meaning) dari sebuah kata, sementara metode kontekstual mendasarkan diri pada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konteks gramatikal atau struktur suatu ketentuan. metode historis mencoba untuk mencari apa yang menjadi kehendak pembentuk undang undang dasar pada saat ketentuan tersebut disahkan, sementara metode teleologis berupaya menguji apa yang menjadi tujuan atau yang terkandung balik berbagai ketentuan yang ada dalam the basic law secara keseluruhan. donald kommer et. al. american constitutional law liberty, community, and the bill rights, second edition sepanjang penyamakan ahliahlimelalui metode penafsiran inilah ada putusan maret tidak memberikan wewenang dpd untuk ikut dalam tahap persetujuan, tetapi keterangan ahli ini tetap mendorong agar ada penafsiran lebih progresif dari yang mulia hakim konstitusi)ahli metode ini belum pernah dikesampingkan dalam putusan putusan mk. lain halnya dengan metode penafsiran tekstual dan metode penafsiran sejarah (original intent) yang pernah dikesampingkan dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi dandalam hal ini pemohon menganggap bahwa undang undang yang menjadi objek pengujian ini dianggap oleh pemohon memiliki cacat prosedural dan cacat substansial (materi muatan). cacat prosedural mengakibatkan keabsahan md3 bermasalah sedangkan cacat substansial mengakibatkan md3 tidak memenuhi asas kemanfaatan hukum sehingga tidak akan dapat mencapai tujuan hukum. dengan demikian tidak akan terjadi undang undang yang cacat prosedural dalam pembentukannya, namun demi asas kemanfaatan hukum (doelmatigheid) undang undang tersebut tetap berlaku. pemohon memahami bahwamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: dalam kaitan dengan model pembahasan tiga pihak (tripartit), putusan tanggal maret mengakui hal tersebut sebagaimana tampak dalam kutipan berikutparagraf putusan nomor puu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god model legislasi tripartit inilah yang agaknya paling tidak dapat diterima kalangan dpr karena salah kaprah yang sudah berlangsung selama ini, bahwa seolah olah pembahasan suatu ruu adalah urusan internal dpr yang mengikutsertakan pemerintah dan dpd dalam porsi yang kecil: dalam banyak kesempatan, zen badjeber, anggota forum konstitusi, forum bagi pengubah uud dalam kurun waktu menyatakan bahwa pendapat forum terbelah mengenai apakah dpd terlibat dalam proses persetujuan atau tidak. sebagian anggota forum konstitusi, menurut zen badjeber, berpendapat bahwa dpd terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks pembahasan ruu yang disebut dalam perubahan ketiga uudmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dari tahapan pembahasan dan tidak mungkin bagian dari empat tahapan lainnya,, md3 dan menyebutkan bahwa pembahasan undang undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitutingkat dalam rapat paripurna. dpd hanya ikut dalam pembicaraan tingkat tetapi terbatas pada pengantar musyawarah dan penyampaian pendapat mini, sedangkan pembahasan dim (daftar inventarisasi masalah) tidak diikutkan. lihat dan md3: dan p3),ahlimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dibaca secara berdiri sendiri (penafsiran tekstual) salah satu metode penafsiran konstitusi yang paling sering digunakan adalah penafsiran tekstual, sering disebut juga textual method, textualism, liberalism, atau plain word approach.. menurut donald kommer, textualism didasarkan pada klaim bahwa penafsiran konstitusi harus dimulai dengan kata kata yang tertulis. dalam konteks penafsiran konstitusi amerika serikat, penyokong textualism menyatakan bahwa konstitusi harus dibaca menurut maknanya yang biasa (ordinary meaning) dan menerapkannya sesuai dengan makna tersebut. donald kommer et. al. american constitutional law liberty, community, and the bill rights, hal. tanpa mengaitkannya dengan ketentuan lain dalam jud termasuk mengaitkannya dengan sejarah diumumkannya tersebut (original intent) selain metode penafsiran tekstual, yang juga sering dipakai adalah metode penafsiran historis, sering disebut juga historical method, original intent, atau original history. putusan putusan dengan menerapkan metode ini kurang didasarkan pada kata kata yang secara aktual terdapat dalam teks tertulis dibandingkan dengan. menurut donald kommer, beberapa hakim dan pakar berargumentasi bahwa tujuan dari penafsiran konstitusi adalah menemukan apa yang dimaksudkan perumus konstitusi terhadap kata atau kalimat yang dimaksud. sekali ditemukan, maksud tersebut harus diterapkan pada kasus atau masalah yang sedang ditangani. donald kommer et. al. american constitutional law liberty, community, and the bill rights, hal : akan tetapi, ketentuan perubahan pertama tidaklah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, terkait relasi dpr presiden dalam membentuk undang undang, ahli berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada perubahan signifik. bahkan, terkait dengan ruu dalam perubahan ketiga, menurut ahli:setiap rancangan undang undang oleh dewan perwakilan rakyat, tidak dibahas oleh dewan perwakilan rakyat disahkan oleh presiden, maka dan presiden untuk untuk mendapat rancangan tadi tidak boleh dimajukan persetujuan bersama lagi dalam persidanganmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god.' dengan kewenangan sebagaimana kita saksikan hari ini akibat amputasi tingkat mdahliseandainya dpd tetap ingin dikecualikan dalam persetujuan paripurna (pembicaraan tingkat dalam konteks hari ini), maka dpd tetap dapat mengikuti pembahasan dan persetujuan dalam pembicaraan tingkat secara penuh. dpd juga dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengikuti pembicaraan tingkat rapat paripurna dpr sebelum dilakukannya persetujuan bersama antara presiden dan dprpraktik yang selama ini yang tidak mengakomodasi model legislasi bipartita dan tripartit harus dianggap inkonstitusional. keempat, semua ketentuan dalam nomor tahun mdpenutup karena adanya pengabaian terhadap putusan terdahulu oleh dpr, menurut ahli, ada baiknya mahkamah menyatakan hal hal sebagai berikut. pertama, membatalkan semua ketentuan tentang legislasi dalam md3 yang terkait dpd karena tidak dibuat dengan paradigma yang benar tentang kewenangan dpd baik menurut uud maupun putusan tanggal maret kedua, mempertegas dalam amar putusan mengenai model legislasi bipartita dan tripartit yang sesuai dengan uud ketiga, 'memerintahkan' dpr, dpd, dan presiden untuk dalam jangka waktu tertentu membuat undang undang yang mengatur tentang pembentukan undang undang (law making process) yang benar, yang sesuai baik dengan uud maupun putusan mahkamah: ronald rifiandri keterangan ahli ini disampaikan berdasarkan dan bersumber langsung dari hasil pemantauan dan kajian phk secara mandiri maupun sebagai salah satu organisasi anggota dari koalisi masyarakat sipil untuk perubahan md3 yang selanjutnya disingkat koalisi md3). perlu diketahui bahwa koalisi md3 merupakan gabungan dari berbagai organisasi non pemerintah yang aktif melakukan advokasi md3 sepanjang oktober hingga juli advokasi yang dijalankan oleh koalisi md3 dalam kerangka partisipasi publik dalam proses legislasi, khususnya ruu perubahan md3, serta inisiatif mendorong perubahan parlemen yang lebih akuntabel merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan representatif, sebagai pengalaman tersendiri, perhatian phk tidak hanya tertuju saat penyusunan dan pembahasan ruu perubahan md3 yang kemudian disahkan menjadi md3 (uu phk melakukan studi dan advokasi sejak penyusunan dan pembahasan rancaruu susuk) yangmudian ruu susuk yang digantikingga uraian atas perlu ahli sampaikan mengingat permintaan dari pemohon perihal pengujian md3 terkait dengan pembuktian bahwa masyarakat tidak mendapatkan akses yang cukup dalam pembentukan md3. dengan demikian, saya perlu tegaskan lebih dulu posisi dan pengalaman phk secara mandiri maupun berjaringan dalam mengikuti proses penyusunan dan pembahasan ruu perubahan md3, terhadap inisiatif penyusunan ruu perubahan md3, sebagaimana yang termuat dalam program legislasi nasional prolegnas) phk pernah diundang pada sejumlah kesempatan antara lain: public forum discussion pfd) yang diselenggarakan oleh badan legislasi caleg) dpr pada mei hotel inter continental jakarta: dan rapat dengar pendapat umum rdp) dengan panitia khusus pansus) ruu perubahan md3 bersama dengan asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia lokasi), asosiasi dprd kota seluruh indonesia afeksi), dan prof irfan ridwan maksum fisip ui) pada mei tidak hanya forum pertemuan, phk juga secara mandiri menyampaikan masukan tertulis kepada pansus ruu perubahan md3 pada januari dan februari perlu ditegaskan bahwa penyampaian masukan dimaksud berlangsung merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebelum pembahasan per atau yang termuat dalam daftar inventarisasi masalah dim) ruu perubahan md3 yang dilakukan pansus bersama pemerintah. tahapan perubahan dalam suatu pembahasan rancangan undang undang justru berada pada saat dokumen dim dijadikan acuan untuk dibahas: pada setiap paparan dan penyampaian masukan secara tertulis, phk selalu mendorong agar proses pembahasan ruu perubahan md3 berlangsung terbuka. bercermin pada pengalaman pembahasan ruu susuk (yang kemudian disahkan menjadi sepanjang pembahasan ruu susuk (yang juga dibahas oleh pansus) diselenggarakan secara transparan. masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui jadwal, lokasi, agenda pembahasan ruu susuk, bahkan hadir pada setiap rapat mulai tingkat panitia kerja hanja), tim perumus timus) hingga tim sinkronisasi pimpin). sebagai contoh, pembahasanbisa diketahui12 juni yang kesemuanya bertempat hotel cantika, mengacu pad. salah satunya merujuk pada ketentuan huruf yaitu asas keterbukaan. dalam penjelasannya, "asas keterbukaan" bermaksudundang undang adalah salah satu bentuk dari peraturan perundang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undangan dan dalam pembentukan undang undang, tahapan yang dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, sebagaimana dimaksud dalam angka keberadaan huruf mendapatkan tempat dan penegasan oleh yang menyata, dari logika yang dibangun angka huruf dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: undang undang (dalam hal ini adalah md3 atau merupakan salah satu bentuk dari peraturan perundang undangan: pembentukan md3 (uu diawali dari tahap perencanaan hingga pengundangan, asas keterbukaan, yang merupakan salah satu bagian dari asas pembentukan undang undang (dalam hal ini adalah md3 atau mencakup dari aspek perencanaan hingga pengundangan. atau dengan kata lain, bukan hanya saat perencanaan dan penyusunan, tapi juga saat pembahasan (di tingkat hanja, timus maupun pimpin), terdapat frase "harus dilakukan" pada materi ketentuan dan jika kita rujuk penjelasan nomor lampiran tentang teknik penyusunan peraturan perundang undangan bab ill ragam bahasa peraturan perundang undangan subbab pilihan kata atau istilah, frames "harus (dilakukan)" dan "harus (dapat diakses)" digunakan, asas keterbukaan harus menyertai dan diwujudkan secara patut dan memadai untuk memenuhi kondisi atau persyaratan formal dalam setiap tahapan pembentukan undang undang (dalam hal ini adalah md3 atau apa yang dipraktekkan oleh caleg (selaku inisiator ruu perubahan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil. suatu undang undang secara materiil bisa dinyatakan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, namun secara formil bisa saja suatu undang undang dibentuk tidak sesuai dengan proses dan tata caranya. oleh sebab itu antara pengujian formil dan pengujian materiil pada hakikatnya merupakan dua model pengujian yang saling terkait satu sama lain. suatu undang undang yang baik seharusnya memenuhi persyaratan formil sekaligus memenuhi pula persyaratan materiil (tidak melanggar konstitusi). bahwa untuk memperkuat legal standing pemohon untuk menguji secara formil dan materiil md3 maka pemohon menguraikan masing masing kerugian konstitusional dan perbuatannya dengan kepentingan hukum pemohon dengan berlakunya md3 sebagai berikut: .a. kerugian kewenangan konstitusional akibat cacat prosedural pembentukanhurufndang yang dimohonkan putusan nomor puu vii tanggal junitermasuk pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil. bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara guo, diuraikan bahwa pemohon mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan undang undang, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god md3) dan pansus ruu perubahan md3, hanya mewujudkan asas keterbukaan pada sebagian proses perencanaan, penyusunan, dan uji publik sebelum memasuki dan dijalaninya tahapan yang paling menentukan dari suatu pembentukan uu, yaitu pembahasan per sebagaimana yang termuat dalam dokumen dim. phk secara mandiri maupun bersama koalisi md3 mengalami kesulitan, bahkan tidak mendapatkan akses informasi secara memadai terkait jadwal, lokasi, agenda, dan dokumen yang menyertai pembahasan ruu perusahaan md3 khususnya pada tingkatan hanja, timus, dan pimpin. bandingkan dengan pengalaman phk sebelumnya (mengikuti pembahasan ruu susuk yang menjadi yang secara leluasa bisa mengetahui dengan segera. juni yang kesemuanya bertempat hotel cantika. secara lebih lengkap, saya sudah menyertakan dan menyampaikan hasil pemantauan phk terhadap proses pembahasan ruu susuk (yang menjadi kepada sekretariat tim kuasa hukum dan juga panitera. hasil pemantauan dimaksud dalam bentuk tabel kompilasi sebagai bukti yang mengkonfirmasi bahwa kami pernah mendapatkan akses memadai sebagai bentuk dari ditetapkannya asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, tidak ditetapkannya "asas keterbukaan" dan akses yang memadai bagi masyarakat, pada akhirnya menjadikan materi r)uu md3 selalu diliputi aspek kontroversial, kerancuan sistematika, keraguan pada keberadaan naskah akademik ruu perubahan md3) hingga polemik berkepanjangan masyarakat. dampak lebih lanjut adalah permohonan uji formil maupun materil md3 yang datang bergelombang dalam kurun waktu yang relatif singkat setelah pengesahan ruu md3. masyarakat tidak mendapatkan cukup informasi dan memperoleh argumentasi belakang hari, misalkan (i) kenapa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god alat kelengkapan dpr yang bernama badan akuntabilitas keuangan negara bank) dibubarkan, (ii) kenapa ketentuan tentang kewajiban fraksi melakukan evaluasi kinerja anggota (fraksi) dan melaporkannya kepada publik turut dihapus, dan (iii) kenapa pengaturan tentang keterwakilan perempuan pada komposisi alat kelengkapan dpr dihilangkan, yang mana kesemuanya tidak pernah disinggung dalam naskah akademik ruu perubahan md3 tidak pernah disinggung dalam naskah akademik ruu md3:. dr. atul huda, s.h., hum salah satu lembaga negara yang lahir pasca reformasi, melalui perubahan uud adalah dewan perwakilan daerah dpd), yang diberi kewenangan sebagaimana tercantum dalamlam perdebatan rapat rapat komisi konstitusi, beberapa alasan yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap susunan, kedudukan, dan kekuasaan mpr menjadi suatu lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar (bikameral), yaitu. kebutuhan untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah secara struktural. dengan adanya dewan yang secara khusus merepresentasikan wilayah wilayah, diharapkan kepentingan masyarakat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god daerah akan dapat diakomodasikan melalui institusi formal tingkat nasional, kebutuhan bagi reformasi indonesia saat ini untuk memulai menerapkan sistem chess and balances dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokrasi. dengan adanya lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya dengan lebih baik soewoto muiyosudarmo, kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial", makalah disajikan dalam forum seminar nasional departemen kehakiman.dan ham tanggal oktober hlm. dikutip kembali oleh krisna harahap dalam konstitusi republik indonesia sejak proklamasi hingga reformasi, grafiti budi utami, bandung, him. dalam dan uud tidak diatur secara komprehensif tentang dpd, pengaturan dpd sangat sumur. dpd sama sekali tidak mempunyai kekuasaan yang signifikan. dpd hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah dpr dan presiden. karena itu keberadaan dpd samping dpr tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang lazim salah satu ciri bikameralisme, apabila kedua kamar parlemen sama sama menjalankan fungsi legislatif sebagaimana seharusnya. praktik pengambilan keputusan dalam parlemen dua kamar memang keniscayaan keterlibatan keduanya, berlangsung melalui proses checks and balances mana majelis tinggi (upper house) memberikan second opinion dari perspektifnya sendiri. prinsip checks and balances dalam konteks ini, bukan hanya antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), tetapi juga dalam cabang legislatif itu sendiri. namun, tentu saja satu sama lain tidak menghambat karena sudah terbangun dalam suatu sistem yang disepakati bersama. apabila terjadi kebuntuan, misalnya, maka ada mekanisme sederhana dan pasti dengan, misalnya, melalui conference committee yang dimandatir untuk memutuskannya. lihat ginanjar kartasasmita, menormalkan bikameralisme indonesia", kompas, april kelemahan desain kelembagaan dpd khususnya dalam uud bukannya diperkuat dalam md3 ataupun p3, tetapi malah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god direduksi oleh kedua tersebut, sebagaimana tercermin dalam permohonan pengujian nomor tahun dan nomor tahun terhadap uud negara tahun (lihat putusan nomor puu x dalam putusan nomor puu x tanggal maret mahkamah berpendapat bahwa:." lebih lanjut, dalam pertimbangannya mahkamah juga telah menegaskan bahwa: pertamakedua, pembahasan ruu dari dpd harus diperlakukan sama dengan ruu dari presiden dan dprketigamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tatkala putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang memerintahkan supaya dalam pembentukan peraturan perundang undangan sepanjang yang berkaitan dengan kewenangan dpd dalam uud mengikutsertakan dpd dalam prakteknya tidak dilakukan oleh dpr (sebagaimana telah diatur dalam nomor tahun maka dapat dinyatakan bahwa pembentukan nomor tahun cacat secara formil, dan kali ini dpd kembali mengajukan pengujian nomor tahun md3) terhadap uud negara tahun karena reduksi terhadap kewenangan dpd kembali terjadi dalam pembahasan nomor tahun yang tidak melibatkan dpd, sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan ini perkara nomor. puu xii pengabaian dpr dan presiden yang tidak melibatkan dpd dalam pembahasan md3 dapat dipandang sebagai 'pelecehan' terhadap putusan pengadilan mahkamah konstitusi). dengan demikian dapat disampaikan bahwa pembentukan md3 (uu nomor tahun telah cacat prosedur, sehingga permohonan dpd untuk menguji secara formil hadapan mahkamah konstitusi dipandang tepat, sejak kebijakan otonomi daerah digulirkan tahun melalui nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang kemudian disusul dengan perubahan uud pada rapat paripurna ke agustus yang dipimpin oleh amin rais, mpr telah menyetujui perubahan kedua uud yang salah satu materinya mengenai pemerintahan daerah dalam diubah dan ditambah menjadi dan melalui perubahan tersebut ditegaskan beberapa hal prinsip sebagai berikut bagi manan, menyongsong fajar otonomi daerah, press, yogyakartkri, prinsip menjalankan otonomi seluas luasnya untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: prinsip kekhususan dan keragaman daerah prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformis). bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah: prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (rechtsgemeenschap) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meusancth, huta, negeri dan lain lain, pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip prinsip negara kesatuan: prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ketentuan ini dan kota, atau desa), prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. dan kota dipilih secara demokratis, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak januari adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan, pemerintah pusat jakarta: pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah. mungkin dapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god disejajarkan dengan proses demokratisasi yang terjadi begitu drastis pada tahun desentralisasi memang merupakan konsekuensi logis dari munculnya kehidupan demokrasi indonesia sejak berakhirnya rezim orde baru. keduanya juga berlangsung dalam skala yang besar dan terjadi dalam masa yang sangat singkat, bahkan hampir tanpa masa transisi yang memadai, desentralisasi juga dipandang memiliki relasi kuat dengan demokratisasi, didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan keputusan politik daerah. hal ini berkaitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi, lembaga lembaga yang memiliki otoritas dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat: kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. dengan demikian pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. tanpa adanya akuntabilitas, rakyat daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan: desentralisasi memang tidak mempunyai suatu definisi yang tunggal. apapun definisi desentralisasi yang dipilih, harus terjadi harmonisasi yang baik antara desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. desentralisasi politik pada intinya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan suatu kebijakan. desentralisasi administrasi atau desentralisasi manajerial memberikan petunjuk bagaimana implementasi dari pengalihan kewenangan fungsi tersebut. desentralisasi fiskal menyediakan pembiayaan untuk pengalihan kewenangan tersebut, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah kemudian diganti dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, serta disempurnakan kembali dengan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan terakhir telah diganti dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, telah menegaskan paradigma hubungan pusat dan daerah yang telah mengalami perubahan signifikan, dari pola hubungan yang sentralistik era orde baru berubah menjadi sentralistik. dalam nomor tahun dimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god daya alam, dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras, semua urusan dilimpahkan daerah kecuali urusan yang masih menjadi wewenang pusat, yakni: (i) pertahanan, (ii) keamanan, (iii) peradilan, (iv) politik luar negeri: (v) moneter dan fiscal nasional, dan (vi) agama: dalam perspektif otonomi daerah, kedudukan, tugas, dan wewenang dprd diperkuat.bagaimana yang ditentukan dalam nomor tahadapu raga: statistik, persandian: kebudayaan, perpustakaan, dan rr. kearsipan. urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan:, dengan ruang lingkup kewenangan yang sedemikian luasnya urusan otonomi daerah, maka perlu ditopang dengan penyelenggara pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, kapal, demokratis, dan partisip, maka dprd dan kepala daerah berkedudukan sebagai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god,: untuk itu, pengaturan dprd dalam md3 (uu nomor tahun menjadi hal yang urgen untuk dikaji dan dibahas bersama sama antara dpr, dpd dan presiden. pelibatan dpd dalam pembahasan md3 utamanya berkaitan dengan pengaturan kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dprd provinsi, dprd kabupaten dan kota harus dilakukan. dengan demikian, pengabaian terhadap amanat uud serta putusan nomor puu x patut dipandang sebagai pelanggaran konstitusi, dr. dian puji nugraha simatupang, s.h., m.h menjaga asas otonomi daerah dan kepentingan daerah sebagai wewenang konstitusional dan hak dewan perwakilan daerah republik indonesia dari sudut hukum administrasi negara, ketentuwewenang wewenang tersebut pada hakikatnya bukan wewenang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konstitusional yang tidak dapat diubah atau dilakukan tafsiran lain karena ketentuan tersebut juga telah diperkuat dengan putusan nomor puu bahwa ketentuan dan undang undang dasar pada hakikatnya merupakan pedoman dasar yang dipergunakan sebagai dasar hukum yang untuk mengatur tugas pokok fungsi dan wewenang dewan perwakilan daerah dalam sistem keterwakilan indonesia untuk mengawal otonomi daerah. dengan demikian, sebagai suatu pedoman maka tidak mungkin ada suatu peraturan perundang undangan bawahnya yang berubah, atau membedakan, atau mengesampingkan, atau mengecualikan ketentuan dalam pedoman dasar tersebut, kedudukan dpd dalam kedudukan dpd dan dpr pada hakikatnya dikonstruksikan sebagai sistem parlemen yang dipilih dalam suatu pemilihan umum. dpr dan dpd dibangun dengan sistem perwakilan untuk mencapai satu tujuan negara atau satu tujuan bernegara, sehingga sebagai suatu sistem dpd dan dpr merupakan sistem yang bulat dan utuh (holisme) dalam melakukan tugas fungsi dan wewenang secara seimbang, dimana keduanya mempunyai mekanisme pembagian wewenang. dengan demikian, keduanya tentu tidak dapat saling menafikan atau menegaskan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi, persoalan legitimasi dpd bahwa secara matematis berdasarkan cara terpilihnya anggota dpd memiliki nilai representasi yang tinggi dibandingkan anggota dpr, sehingga secara konkret dpd memiliki nilai legitimasi, atau nilai kepercayaan, atau nilai keterpilihan yang lebih besar dibandingkan dpr. dengan demikian, pembatasan atas fungsi dan wewenang dpd adalah ontario intervensi atas legitimasi dpd tersebut dan memarjinalkan aspirasi daerah dalam setiap pengambilan keputusan nasional: hubungan antar wewenang dpd dan dpr dalam hubungan antara wewenang dpr dan dpd ini, uud mengatur suatu sistem antara wewenang antar dpd dan dpr sebagai elemen yang berkaitan, sehingga tergambarkan sebagai pola atau mekanisme fungsi dan wewenang. suatu norma undang undang tidak dapat bersifat diversity fact yang artinya menghapus atau mengubah hubungan yuridis dpd merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kepentingannya diatur dalam proses pembentukan undang undang guo, cc, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas asas pembentukan undang undang yang baik dipenuhi. bahwa uud telah membentuk pemohon dpd) sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab. keberadaan pemohon dalam desain bangunan ketatanegaraan indonesia dimaksudkkelahiran pemohonberdasarkan uud pemohon memiliki kewenangan legislasi, diantaranya berupa kewenangan untuk dapat mengajukan rancangan undang undang, selanjutnya disebut ruu, yang berkaitan dengan bidang bidang tertentu kepada dewan perwakilan rakyat, selanjutnya disebut dpr, sebagaimana diatur dalam uud yangmohon juga memiliki kewenangan untuk ikut membahas rancangan undang undangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan dpr dalam ketentuan uud sehingga tidak ada lagi undang undang yang bersifat diversity fact. suatu undang undang yang mengandung diversity fact hakikatnya mengandung kekurangannya yuridis yang tidak hanya dapat dibatalkan tetapi seharusnya juga menjadi batasan mutlak (absolut neti): harmonisasi dpd dan dpr dewan perwakilan daerah sebagai salah satu lembaga negara merupakan subsistem, dari sistem kelembagaan negara yang tidak dapat tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya dimarjinalkan atas dasar atau atas alasan politik apapun. marginalisasi tugas pokok, fungsi, dan wewenang dpd berarti memarjinalkan sistem kelembagaan dalam uud yang berpotensi menyebabkan felt conflict yang ditandai dengan tidak terstrukturnya kewenangan organ keduanya sebagai sistem sebagai suatu konsep check and balances yang tepat dalam sistem ketatanegaraan indonesia, dewan perwakilan daerah berfungsi mengawal otonomi daerah dewan perwakilan rakyat berfungsi mengotonomi daerah pada hakikatnya adanya hak dan wewenang dpd untuk dapat mengajukan dan membahas semua ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan materi muatan lainnya yang terkait adalah bentuk partisipasi keterlibatan (involvement) dan penataan kewenangan (power sharing) yang seimbang agar otonomi daerah dalam politik hukum nasional tidak terjadi bias kepentingan. bias kepentingan politik dan ekonomi akan berpotensi terjadi jika aspirasi atau partisipasi kehendak dan kepentingan daerah dan akan terhambat sehingga lebih menguatkan sentralisasi kekuasaan dan kehendak pusat yang berakibat pada dominasi kepentingan pusat dan menafikan otonomi daerah sebagai wujud demokratisasi. misalnya dalam rancangan undang undang apbn, bahwa pertimbangan dpd menjadi sangat penting dilakukan agar rasionalitas persetujuan dpr terhadap apbn bukan bias kompromi pusat tetapi aspirasi terhadap aspirasi terhadap kepentingan daerah untuk mencapai tujuan bernegara, otonomi daerah sebagai gagasan kepentingan otonomi daerah dan kepentingan daerah lainnya adalah gagasan kepentingan yang diamanatkan kepada dpd untuk diselesaikan sehingga keterlibatan dpd dalam proses registrasi adalah justru menyelesaikan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masalah secara tuntas berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah lainnya yang jika hanya dpr yang berperan tanpa ada dpd maka masalah otonomi dalam proses registrasi seperti masalah yang disapu dalam selimut (sweeping problems under the rug), artinya masalah hanya selesai pada tataran politis etis, tetapi tidak pada praktis daerah. misalnya undang undang md3 yang sedang diuji ini, materi muatannya cenderung kompromistis akomodatif terhadap kepentingan elit pusat sehingga lalai atas komitmen kepatuhan pada putusan terdahulu mengenai peran dan wewenang dpd. akibatnya undang undang md3 ini tidak hanya mengandung kekurangan yuridis yang konkret tetapi mungkin mengandung kelalaian konstitusional, dpd dan md3 undang undang md3 yang mengatur dpd sebagian besar dirumuskan dengan salah kira (calling) atas maksud dan keberadaan dpd ri. dewan perwakilan daerah republik indonesia dibentuk guna mendorong peran serta daerah dalam penyelenggaraan negara dan bukan sekedar aksesoris dalam sistem keterwakilan indonesia. guna menjadikan dpd ri hadir dalam penyelenggaraan negara, maka pembatasan kewenangan mengajukan dan membahas ruu dalam md3 ini, termasuk salah kira atas pertimbangan pokok yang salah (zelfstandingheid der zack), artinya undang undang md3 merumuskan wewenang dpd tanpa memahami pertimbangan pokok keberadaan dpd dalam uud relevansi dpd dalam politik hukum dpd republik indonesia dibentuk untuk mengkonkretkan dan mendekatkan gagasan kepentingan daerah pada penyelenggaraan negara sehingga daerah hadir dalam setiap pembentukan politik hukum nasional. dpd republik indonesia relevan hadir dalam politik hukum nasional karena hukum tentu dibentuk dan dijalankan tidak untuk negara saja, tidak untuk pemerintah pusat saja, tetapi dilaksanakan dan ditaati bersama sebagai satu gagasan nasional yaitu perpaduan gagasan pusat dan daerah. keterpaduan antara gagasan pusat dan daerah itu tentu diwujudkan dalam bentuk penyusunan undang undang secara terpadu (integrated making law system) antara dpr, presiden, dpd sebagai suatu triumviratus formal hukum nasional yang bersinergi sebagaimana kemudian pernah diteliti oleh prof. john paris, bahwa undang undang md3 yang menafikan dan. mengabaikan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god putusan mahkamah konstitusi terdahulu khususnya putusan tahun mengenai peran dan wewenang dpd tidak hanya dapat dianggap sebagai kelalaian konstitusional saja tapi mungkin jadi sebagai kesengajaan yang dikonfirmasi conditional confirm. mungkin patut dipertimbangkan pada satu saat yang tepat setiap kesengajaan yang dikonfirmasi atas pengabaian atau ketidakpatuhan putusan mahkamah konstitusi oleh pejabat publik negara diumumkan diderita negara sehingga setiap orang akan mengetahuinya. sebagai pejabat publik negara yang tidak taat terhadap hukum dan konstitusi sesuai dengan sumpah janji jabatannya. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, presiden dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut:ini tidak dimaksudkan untu: selanjutnya, dalam ketentuan undang undang md3. menurut presiden ketentuan ini telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut atas, presidenmberikan putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (ex ago bono), merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] memberikan keterangan lisan dan atau menyampaimengemukakan hal halemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas md3 sebagai berikut: huruf yang berbunyi sebagai berikut: dpr berwenang: cc. membahas.yang berbunyi sebagai berikut::rdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idh. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang undang. yang berbunyi sebagai berikutyang berbunyi sebagai berikut:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godyang berbunyi penyebarluasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dpd.dan cc. penyampaian pendapat mini. dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf dpr.pd memberikan penjelasan serta dpr dan presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang undang yang berkaitan dengan kewenangan dpd berasal dari dpddpr jika rancangan undang undang berasal dari presiden: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godyang berbunyi sebagai berikutdan yang berbunyi sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godyangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godahkamah kehormatan dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut. dalam hal mahkamah kehormatan dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan angggota dpr, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada tidak memiliki kekuatan hukum batal demi hukum. yang. huruf yang:l fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang . yang berbunyi. yang berbunyi sebagai berikut:naskah akademik dapat diusulkan oleh panitia perancang undang undang dan atau panitia kerja.yang berbunyi: yang berbunyi . yang berbunyihuruf yang berbunyi sebagai berikut: anggota dpd berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, mengundurkan diri: atau diberhentikan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. bahwa oleh karena dalam hal pengujian formil pengujian dilakukan terhadap proses pembentukan undang undang maka kerugian konstitusional merupakan kerugian proses pembentukan undang undang yang inkonstitusional. dalam hal ini kerugian pemohon adalah diadakannya wewenang konstitusionalmengikutsertakan pemohon dalam pembahasan undang undang guo juglebih dari itu, md3 juga mengatur kelembagaan pemohon. pemohon tidak mungkin dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan dan membahas ruu tersebut akibat keberadaan md3 yang membatasi dan mengurangi kewenangan konstitusional pemohon dan pembentukan md3 yang juga telah mengabaikan asas asas pembentukan undang undang yang baik.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddd.ini. terhadap ketentuterkait hak dan kewenangan konstitusional pemohon diatur dalam ketentuan guo tetapi pemohon tidak diikutsertakan dalam proses pembentukannya karenanya bertentangan dengan dan uud yang menjamin hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang mengakibatkan munculnya potensi terjadinya kesewenang wenangan dalam pelaksanaannya, bahwa ketentuan guo mengakibatkan berkurangnya hak. dan atau kewenangan pemohon untuk dapat mengajukan dan ikut membahas ruu dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah karenanya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan uud yang memberikan hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut kepada pemohon dpd) untuk dapat mengajukan rancangan undang undang yang berkaitan dengan bidang bidang tertentu kepada dewan perwakilan rakyat dpr). berdasarkan hal hal tersebut pemohon berpendapat ketentuan huruf huruf dan huruf md3 bertentangan dengan dan uud keterangan dpr terhadap daliln hak danhuruf huruf dan huruf md3 sebagaimana dalil dalil pemohon dalam permohonan guo dpr menyampaikan pandangan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tentang pengujian formil bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian formil md3 dengan dalil bahwa proses penyusunan md3 telah melanggar ketentuan dan uud nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tahun dan peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib tata tertib) dan tahunmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpanjangmd3 dibentuk pada tanggal januari dan telah melakukan rangkaian pembahasan ruu md3 dengan melalui tahapan rapat kerja dengan pemerintahyang dilaksanakan pada tanggal januari hingga juli bahwa terkait dengan tidak diikutsertakannya dpd dalam membahas md3 sebagaimana didalilkan pemohon, perlu dicermati ketentuan uud yangberdasarkan uud tidak terlibatnya dpd dalam proses pembahasan md3 karena md3 tidak termasuk dalam lingkup kewenangan dpd, bahwa terkait dengan tidak diikutsertakannya dpd dalam pembicaraan tingkat ruu md3, perlu memperhatikan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x yang menyatakan: uud nri tahundengan demikian, argumentasi pemohon dalam permohonannya yang menyatakan undang undang guo bertentangan dengan dan uudunjukkan bahwa kewenangan pembahasan dan persetujuan atas suatu ruu ada tangan presiden dan dpr, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan nomor puu x terkait pengujian materiil terkait hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon untuk mengajukanalil pemohon dalam permohonan guo,disubordinatkan dengan kedudukan dpr melalui pengaturan dalam dan md3. ketentuan tersebut menurut pemohon mengakibatkan pemasangan konstitusional terhadap pemohon karena ruu yang diajukan dpd militer oleh pimpinan dpr untuk disampaikan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kepada presiden mengingat tidak ada norma yang memerintahkan dpd untuk juga menyampaikan ruu beserta naskah akademik kepada presiden. kewenangan dpd untuk mengajukan ruu telah diatur dalam ketentuan dan md3. ketentuan tersebut, telah mengakomodasi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang menyatakan: menurut mahkamah kewenangan konstitusional dpd mengenai pengajuan ruu, telah ditegaskan dalam uud.: bahwa berdasarkan ketentutidak kepada presiden. dengan demikian, tidak terdapat hak konstitusional dpd yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan guo. terkait hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon untuk ikut membahasengan kewenangan dpd untuk membahas ruu dalam pembicaraan tingkat telah diatur dalam ketentuan md3, bahwa pembicaraan tingkat berdasarkan md3 juncto nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, merupakan forum pengambilan keputusan oleh dpr dan pemerintah dalam rapat paripurna dpr. ketentuan tersebut sesuai dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa setiap ruu dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama: terkait hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai lembaga perwakilan daerah yang didalilkan telah dirugikan dengan berlakunya dan md3, dpr menyampaikan pandangan sebagai berikut: bahwa terkait yang didalilkan pemohon mengenai tugas dpr, dapat dijelaskan berdasarkan uud dpr memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. ketiga fungsi tersebut diatur lebih lanjut dengan md3 dan terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan dan pertimbangan dpd diatur dalam huruf yang berbunyi:bahwa fungsi pengawasan dpr dilaksanakan oleh alat kelengkapan dpr sebagaimana diatur dalam md3 mengenai tugas komisi bidang pengawasan, bahwa terkait dalil pemohon mengenai pertimbangan dpd atas ruu tentang apbn dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama tidak cukup dengan tertulis melainkan harus disampaikan pada tahap pembahasan antara dpr dan presiden, dpr berpendapat bahwa dpd tidak mempunyai kewenangan untuk ikut membahas ruu tersebut, tetapi hanya berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada dpr sebagaimana diatur dalam uud bahwa md3 sudah sesuai dengan ketentuan uud oleh karenanya, ketentuan md3 tidak mengurangipemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonannya. ketentuan guo juga telah sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu x yang menyatakan:: bahwa mengenai permohonan pemohon yang beranggapan berlakunya ketentuan md3 mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan antar lembaga perwakilan, dpr berpendapat bahwa ketentuan, bahwa pemohon mendalilkan ketentuan md3 tidak memberikan kemandirian kepada dpd dalam penyusunan anggaran. terhadap dalil tersebut, dpr berpendapat tidak dicantumkannya frasa 'memiliki kemandirian' dalam guo tidak berarti mereduksi kewenangan dpd dalam mengatur anggarannya sendiri. bahwa berdasarkan penjelasan nomor tahun tentang keuangan negara, pengelolaan keuanganbahwa dengan diberikannya kewenangan kepada dpd untuk berdasarkan ketentuan md3, dapat diartikan dpd telah memiliki kemandirian dalam penyusunan anggaran. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa terkait kepastian waktu pembangunan kantor perwakilan dpd ibu kota provinsi daerah pemilihannya yang didalilkan pemohon dalam permohonan guo, telah diatur dalam ketentuan peralihan nomor tahun yang memberikan jangka waktu paling lama tahun sejak nomor tahun diundangkan, dpr berpendapat bahwa pembangunan kantor perwakilan dpd tersebut telah dilaksanakan: bahwa meskipun ketentuan md3 tidak mengatur kepastian waktu, tidak mengurangi hak konstitusional pemohon karena hak konstitusional pemohon tetap diakomodasi dalam ketentuan md3. bahwa ketentuan dan md3 yang mengatur prosedur pemberhentian anggota dpr sehingga tersebut. keterangan dpr inihuruf dan huruf merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, dan kelembagaan dprddan materiil ini. bahwa kerugian konstitusional pemohon dapat dicegah jika asas pembentukan undang undang yang baik dipenuhi dalam proses pembentukan md3. untuk itu maka dengan dikabulkannya permohonan ini maka diharapkan tafsir konstitusional atas fungsi legislasi dan kewenangan pemohon untuk ikut membahas ruu yang berkaitan dengan wewenang dpd termasuk md3 kembali pada marwah uud sebagaimana telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi. penyelenggaraan fungsi legislasi dan kewenangan pemohon sebagai lembaga negara akan dilaksanakan sesuai dengan uud kerugian kewenangan konstitusional akibat cacat materi muatan md3 bahwa pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiillembaga negmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godemohon tersebut, majelis permusyawaratan rakyatdalam perubahan md3, pimpinan mpr mengusulkan kepada pansus perubahan md3, yakni: supaya dibuat undang undang tersendiri atau tidak menyatukan undang undang tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd dalam satu undang undang. hal itu sesuai ketentuan uud yang men, penguatan lembaga mpr dengan memberikan wewenang yang lebih luas mpr untuk menetapkan atau memerankan tugas mpr sebagai lembaga dalam memasyarakatkan pancasila, undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia nkri), i2.6j menimbang bahwa pihak terkait, partai nasional demokrat nasdem) dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur mengenakan persetujuan tertulis tersebut nyata nyata bertentangan dengan konstitusi: bahwa undang undang dasar telah memberikan jaminan konstitusional bagi warga negara berupa tegaknya prinsip negara hukum, independence peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, persamaan kedudukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam hukum dan pemerintahan, serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan dihadapan hukum, bahwa undang undang guo yang telah menempatkan ang untuk penyidikan,, bahwa anggota dpr dalam hal penegakan hukum , serta mendukung independence proses hukum. oleh karena itu,memiliki fraksi dpr berkeberatan terhadap adanya ketentuan undang undang nomor tahun pihak terkait partai nasdem) tidak menginginkan anggota dpr dari fraksi partai nasdem mendapat perlakuan yangdari mahkamah kehormatan dewan. menurut pihak terkait bahwa lembaga perwakilan rakyat harus mendukung penegakan hukum tanpa terkecuali menentang perlakuan yang berbeda dalam proses hukum dan menjadi contoh yang baik bagi rakyat indonesia. berdasarkan hal tersebut atas menurut pihak terkait, alasan pemohon yang menyatakan undang undang nomor tahun bertentangan dengan konstitusi beralasan hukum dan selayaknya undang undang guo dinyatakbahwa: bahwa kewenangan dpd tersebut diatur dalam dan uud kewenangan dpd tersebut dipertegas kembali oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu x sehingga sudah selayaknya pembuat undang undang memperhatikan, mempertimbangkan, dan melaksanakan putusan mahkamah konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum: berdasarkan alasan tersebut, pihak terkait memohon kepada mahkamah untuk memberikan putusan, sebagai berikut: menyatakan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasarpemohon tetap pada permohonformil dan pengujian materiil konstitusionalitas huruf sic! dan huruf huruf dan sepanjang kata pimplvetanat@mahkamahkonsitua gosebagai lembaga negara yang berdasarkan uud memiliki kewenangan legislasi, antara lain:kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan pengujian formil md3 adalah diadakannya wewenang konstitusional pemohonewan perwakilan rakyat daerah dprd) yang kedudukan dprd tersebut merupakan salah satu lembaga untuk melaksanakan otonomi daerah. selain itu, wewenang konstitusional pemohon untuk ikut membahas rancangan undang undang ruu) md3 sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal maret sertpembatasan dan pengurangan kewenangan konstitusional pemohon dalam md3 telah mengakibatkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk dapat mengajukan dan membahas ruu sebagaimana diatur dalam dan uud cc. kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan pengujian materiil md3 berupa: dikarangnya kewenangan pemohon untuk dapat mengajukan rancangan undang undang (vide uud tercantum dalam dan md3: dikarangnya kewenangan pemohon untuk ikut membahas rancangan undang undang (vide uud tercantum dalam huruf dan dan huruf md3, divide dan uud tercantum dalam dan md3emohon dirugikan kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya kerugian kewenangan konstitusional pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya serta adanya kemungkinan apabila permohonan pemohon dikabulkannya maka kerugian kewenangan yang didalilkani3.8j menimbang bahwa pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil sebagai berikut: pengujian formil tidak memenuhi kesesuaian bentuk, format atau strukturmelanggar bentuk dalam melaksanakan perintah pendelegasian pembentukan peraturan. berdasarkan lampiran angka seharusnya pengaturan mpr, dpr, dan dpd diatur dengan undang undang sendiri sendiri. adapun pengaturan dprd seharusnya dimasukkan dalam undang undang pemerintahan daerah sesuai uud dibentuk tidak memenuhi kesesuaian kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan karena tidak melibatkan pemohon dpd) mulai dari pembahasan tingkat sampai dengan pembahasan tingkat dalam rapat paripurna dpr sebelum tahap persetujuan: pembentukan tidak memenuhi kesesuaian pelaksanaan tata cara prosedur sebab rancangan undang undang guo pada saat masuk prolegnas tahun tidak dimaksudkan membuat ruu md3 baru, tetapi hanya membuat ruui. pengujian materiil huruf dpr berwenang: . ost.rdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id mengikutsertakan dpd sebelum diambil persetujuan bersama antara dpr dan presiden. . dst. dpr bertugas: menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang undang.lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang, apbn, dan kebijakan pemerintah...diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidic!170 . dst. dst. dan. dst. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidrugian konstitusional akibat cacat materi muatan md3 meliputi: dikarangnya kewenangan pemohon untuk dapat mengajukan rancangan undang undang, dikarangnya kewenangan pemohon untuk ikut membahas rancangan undang undang, dan. bahwa kewenangan konstitusional pemohon untuk dapat mengajukan rancangan undang undang (yang terkait dengan kewenangan pemohon) sebagaimana dimaksud dalam uud telah direduksi atau dirugikan oleh ketentuan ketentuan dalam md3 yaitu dan ketentuankerugian pemohon semakin besar karena melalui putusan nomor puu x telah memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan uud. kerugian berikutnya berupa energi pemohon berkurang untuk memikirkan dan menjalankan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godnd). dst.. dst.. huruf anggota dpr diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf apabila: . st. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: . st.. dst. huruf sic!, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid. dst. . dst. dst. dpd dapat mengajukan rancangan undang undang berdasarkan program legislasi nasional. . dst.. dst.menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan sic!), dan bertentangan dengan uud dengan alasan sebagai berikut: dan sic! telah menempatkan dpd tidak setara dengan dpr dalam penyampaian ruu. ketentuan tersebut merupakan pemasangan terhadap hak konstitusionalmenyampaikan rancangan undang undang beserta naskah akademik kepada presiden, menyimpang dari tafsir putusan mahkamah nomor puu x tanggal maret yang menegaskan bahwa dpd dapat mengajukan ruu berdasarkan pada daftar kumulatif terbuka: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid telah menempatkan dpd tidak setara dengan dpr dalam penyampaian ruu sebab surat pengantar pimpinan dpd kepada pimpinan dpr untuk disampaikan kepada presiden hanya bersifat tembusan: menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan huruf dan huruf sic!) bertentangan dengan uud dengan alasan sebagai berikut: dan telah mereduksi kewenangan legislasi pemohon dalam pembahasan ruu bersama dpr dan presiden. keberadaan pemohon sebagai lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan memperkuat sistem parlemen sehingga dapat memperjuangkan aspirasi daerah tingkat pusat sebagaimana harapan konstituen. dan hanya mengatur penyampaian ruu: huruf tidak mengatur tugas dpd untuk membahas ruu sehingga bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal maret mendelegitimasi kewenangan konstitusional dpd dalam pembahasan ruu. secara kelembagaan, kedudukan pemohon hanya diletakkan secara sub ordinat terhadap dpr yang hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat dari perubahan u: md3 hanya memberikan kesempatan kepada dpd untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan ruu. menurut merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon, seharusnya dpd diberikan kewenangan untuk menyampaikan sikapnya untuk menyetujui atau menolak atas ruu yang dibahas, huruf sic!) mengaburkan pihak pihak yang berwenang yang menjadi subjek pembahasan ruu. ketentuan guo telahnyata nyata memberi wewenang dpd untuk ikut membahas ruu sebagaimana tercantum dalam huruf dan huruf yang menyatakan, dpd mempunyai tugas dan wewenang: a. dsta?: menimbang bahwa pemohon mendalilkan md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud dan dan huruf bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud dengan alasan sebagai berikut: mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan dpd. menurut pemohon ketentuan guo belum memasukkanyang dituangkan dalam tugas dpr sebagai manifestasi penghormatan terhadap prinsip check and balance. selain itu, ketentuan guo juga belum memasukkantersebut telah mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan dari dpd: dan mengelabui kewenangan dan tugas dpd. menurut pemohon seharusnya dpd masuk dalam tahap pembahasan antara dpr dan presiden. frasa pertimbangan tidak hanya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sekedar pertimbangan secara tertulis melainkan juga harus disampaikan dalam tahap pembahasan sebab apabila hanya tertulis dan dilakukan sebelum memasuki tahap pembahasan antara dpr dan presiden maka proses semacam ini jelas mengelabui kewenangan dan tugas dpd sebagaimana dimaksud dalam uud kewenangan memberikan pertimbangan yang secara konstitusional ditentukan dalam uud seharusnya secara optimal diimplementasikan dalam tataran praktis atau lewat pelaksanaan: mensubordisasi dpd hanya sejajar alat kelengkapan dpr sebab, dan berlaku diskriminatif dan menciptakan ketidakseimbangan kedudukan antar lembaga perwakilan, yakni anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana dipersyaratkan adanya persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan, sedangkan untuk anggota dpd tidak diatur mengenai persetujuan dimaksud. ketentuan demikian berbeda dengan dan yang mengatur adanya persetujuan presiden terhadap anggota dpd dalam tindakan posisional: diskriminatif sebab mpr dan dpr memiliki kemandirian untuk menyusun anggaran, sedangkan untuk dpd tidak diatur kemandirian untuk menyusun anggaran dimaksud, tidak menentukan batas pembangunan kantor dpd ibu kota provinsi daerah pemilihan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. ketentuan demikian berbeda dengan yang mengatur batas waktu penyediaan kantor dpd setiap ibu kota provinsi, menimbulkan ketidaksetaraan antara lembaga lembaga karena pertimbangan dpd terhadap ruu tidak disampaikan kepada dpr, melainkan disampaikan kepada pimpinan dpr. padahal undang undang guo tidak menentukan bahwa pertimbangan dpd tidak disampaikan oleh pimpinan dpd, tidak memuat pengaturan hak setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan pengaduan kepada mahkamah kehormatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dpr apabila ada bukti yang cukup. ketentuan demikian berbeda dengan anggota dpd yang dapat diadukan kepada badan kehormatan dpd sebagaimana diatur dalam md3, huruf bersifat diskriminasi, yakniketentuan demikian berbeda dengan anggota dpd akani3.9j menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti suratitulisan bertanda bukti sampai dengan bukti sertaiy janji dalam persidangan tanggal oktober tanggal oktober dan tanggal november: i3 menimbang bahwa mprsebaiknya dibuatkan dengan undang undang tersendiri, ketentuan mengenai mpr, dpr, dpd dan dprd, hal itu sesuai ketentuan uud i3 menimbang bahwa dpr dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan dan ataugemukakan sebagai berikut: bahwa tidak melibatkannya dpd dalam proses pembahasan karena undang undang guo tidak termasuk dalam lingkup kewenangan dpd sesuai dengan dan uud yang secara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tegas menyatakan bahwa kewenangan pembahasan dan persetujuan atau suatu ruu ada tangan presiden dan dpr, bahwa berdasarkdan tidak kepada presiden. dengan demikian tidak terdapat hak konstitusional dpd yang dirugikan dengan berlakunya dan bahwa dpd berwenang untuk membahas ruu dalam pembicaraan tingkat dan pembicaraan tingkat adalah forum pengambilan keputusan oleh dpr dan pemerintah dalam rapat paripurna dpr, ketentuan tersebut sesuai dengan uud bahwa setiap ruu dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. dengan demikian dan tidak merugikan hak konstitusional pemohon, bahwa sudah sesuai dengan ketentuan uud dan putusan perkara nomor puu x, sama sekali tidak berakibat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional dpd: tidak bertentangan dengan hak konstitusional pemohon karena tidak dicantumkannya frasa memiliki kemandirian dalam guo tidak berarti mereduksi kewenangan dpd dalam mengatur anggarannya sendiri: i3. menimbang bahwa presiden dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan tidak dimaksudkan untuk menghalang halangi proses penegakan hukum, namun lebih kepada persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan pidana terhadap dpr telah memiliki bukti atau basis yuridis yang kuat. selain itu, telah memberikan jalan keluar, yaitu apabila dalam:n ahli pemohon, keterangan dewan perwakilan rakyat, keterangan presiden, keterangan mpr, dan kesimpulan tertulis pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: dalam provisi i3 menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan provisi (putusan sela) kepada mahkamah agar menunda pemberlakuan sampai mahkamah konstitusi memberikan putusan akhir terhadap pokok perkara permohonan dengan alasan, antara lain, sebagai berikut: permohonan guo sangat penting: permohonan guo mendesak untuk segera diputus karena saat ini telah: terhadap permohonan provisi pemohon, menurut mahkamaherupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap sengketa kewenangan lembaga. pada dasarnyaerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara.. dalam pokok permohonan pengujian formil i3. menimbang bahwa pada pokoknya alasan permohonan pengujian formil pemohon adalah sebagai berikut: pembentukan tidak sesuai dengan bentuk, format struktur, tata cara prosedur, asas keterbukaan, organ lembaga yang sebagaimana diatur pengaturan mpr, dpr, dpd, dan dprd seharusnya diatur dengan undang undang sendiri sendiri, pembentukan tidak memenuhi kesesuaian kewenangan lembaga yang mengambil keputusan karena tidak melibatkan dpd pemohon) dalam pembahasan tingkat dan tingkat sebelum tahap persetujuan, dan pembentukan tidak memenuhi kesesuaian tata cara prosedur yang ditentukan karena rancangan undang undang guo pada waktu masuk prolegnas tahun tidak dimaksudkan untuk membuat md3 yang baru, melainkan membuat perubahan atas md3 yang lama (uumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god.jl. merdeka barat jakarta telp. fax email: kewenangan konstitusional yang sebenarnya sudah didudukkan sesuai uud tersebut. bahwa kewenangan konstitusional pemohon untuk ikut membahas ruu sebagaimana dimaksud dalam uud direduksi dirugikan oleh ketentuan ketentuan dalam md3 yaitu, huruf dan dan huruf bahwa md3 telah mengurangi kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam uudhal ini dikarenakan ketentuan ketentuan tersebut. ketentuan huruf uuid3 mengabaikan wewenang konstitusional pemohon berdasarkan uud untuk mengajukan rancangan undang undang. ketentuan tersebut hanya mengatur dalam hal rancangan undang undang dari presiden atau dpr saja. huruf huruf lainnya dalam yang mengatur wewenang dpr juga tidak diatur dalam hal ruu diajukan oleh dpd. demikian pula dan md3 tidak mengatur dalam haluntuk disampaikan kepada dpd. akibatnya kewenangan konstitusional dpd untuk membahasada atau dikurangi. bahwa kewenangan konstitusional pemohon sebagai lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam bab via dewan perwakilan daerah dan uud direduksi dirugikan oleh ketentuan ketentuan dalam md3 yaitu, dan ketentuan ketentuan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god.proseduralmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoiderdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, pengujian formil yang dimohonkan pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan nomor puu xii bertanggal sept: pengujian materiil i3. menimbang bahwa pemohon dalam pengujian materiil pada pokoknya mempersoalkan mengenai (tiga) permasalahan, yakni: kewenangan dpd untukewenangan dpdkewenangan dpd sebagai lembaga negara, terhadap (tiga) permasalahan hukum pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid i3. menimbang terhadap permasalahan hukum yang pertama, pemohon mendalilkan ketentuan isi! dan bertentangan dengan uud karena telah menempatkan dpd tidak setara dengan dpr dalam penyampaian ruu dan telah membatasi kewenangan dpd dalam mengajukan ruu, terhadap dalil pemohon mengenai menurut mahkamah maksud yang terkandung dalam prinsipnya sama dengan maksud yang terkandung dalam norma yang menyatakan: tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd rancangan undang undang beserta . dst, penjelasan atau keterangan dan atau rancangan undang undang beserta naskah akademik yang berasal dari penjelasan atau keterangan dan atau dpd disampaikan secara tertulis oleh naskah akademik yang berasal dari pimpinan dpd kepada pimpinan dpr, dpd disampaikan secara tertulis oleh . dst, pimpinan dpd kepada pimpinan dpr. mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal maret telah memutus yang kamarnya menyata. sekalipun mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal maret telah menyatakan bertentangan dengan uud namun pembentuk undang undang dalam melakukan penggantian md3 tidak memasukkan putusan mahkamah bahwa rancangan undang undang tersebut selain disampaikan kepada dpr juga disampaikan kepada presiden. dengan kata lain, seharusnya atas, menurut mahkamah, bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai . terhadap dalil pemohon mengenai yang menyatakanisi! menurut mahkamah pokok permohonan guo tidak jelas dan kabur karena yang menyatakanyang dimohonkan pengujian oleh pemohon tidak ada dalam karena tidak diikuti oleh melainkan hanya norma tunggal yang menyatakan, penyebarluasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dpd . berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil mengenai kabur atau tidak jelas: terhadap dalil pemohon mengenai menurut mahkamah bahwa benar dpd berdasarkan uunamun kewenangan dpd dimaksud bukan tanpa aturan, melainkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana program rancangan undang undang untuk diajukan kepada dpr agar dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional. mekanisme demikian harus ditempuh sebab selain untuk mempersiapkan anggaran, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perancangan undang undang termaksud dan untuk mengukur tingkat keberhasilan dpd dalam menyusumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. oleh karena itu, dpd mengajukan usulan rancangan undang undang tertentu sebelum ditetapkan prolegnas oleh dpr dan presiden: selain itu, mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal maret telah menegaskan untuk mengikutsertakan dpd dalam penyusunan prolegnas dalam bidang bidang tertentu. pertimbangan mahkamah demikian dimuat dalam paragraf antara lain menyatakan: .ketentuan yang menentukan syarat pengajuan rancangan undang undang oleh dpd harus sesuai dengan program legislasi nasional bukan merupakan pembatasan terhadap kewenangan dpd dalam penyampaian rancangan undang undang sebagaimana diatur dalam uud selain itu, ketentuan tersebut juga telah sejalan dengan yang menyatakandengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon sepanjang mengenai tidak beralasan menurut hukum: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid terhadap dalil pemohon mengenai menurut mahkamah guo mengatur mengenai mekanisme penyampaian rancangan undang undang beserta naskah akademik yang berasal dari dpd kepada pimpinan dpr dengan dihembuskan kepada presiden. ketentuan norma demikian tidak sejalan atau menyimpang putusan mahkamah nomor puu bertanggal maret semangat yang terkandung dalam putusan mahkamah guo adalah menekankan adanya keterlibatan dpd bersama dpr dan presiden dalam mengajukan rancangan danrlibatan dpd tesebut hanya dalam pembahasan, tidak sampai pada pengambilan keputusan. pendapat mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam putusan mahkamah nomor puu bertanggal maret pada paragraf dan paragraf antara lain,2jmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidatas, menurut mahkamah mekanisme penyampaian rancangan undang undang beserta naskah akademik dari dpd harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan undang undang sebagaimana pertimbangan mahkamah dalam paragraf yakniberdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dalil pemohon sepanjang mengenai beralasan menurut hukum, i3. menimbang terhadap permasalahan hukum yang kedua, pemohon mendalilkan ketentuan huruf dan huruf bertentangan dengan uud karena tidak ada (tidak memasukkannya menjadi) tugas dpr membahas rancangan undang undang yang diajukan oleh pemohon dpd),, mendelegitimasi kewenangan konstitusional pemohon dpd) dalam pembahasan rancangan undang undang, pemohon dpd) hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan undang undang, dan mengaburkan pihak pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan undang undang, terhadap dalil pemohon mengenai huruf bertentangan dengan uud karena guo tidak memasukkan tugas dpr membahas rancangan undang undang yang diajukan oleh pemohon dpd), menurut mahkamah norma yang tercantum dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god huruf sama dengan norma yang tercantum dalam huruf yang menyatakan. dpr mempunyai tugas dan wewenang: dst: huruf tersebut telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal maret yang dalam paragraf antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: . : menurut mahkamah, meskipun norma yang tercantum dalam huruf telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu bertanggal maret yang kamarnya pada pokoknya menyatakan menolak permohonan pemohon, namun pertimbangan mahkamah tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tidak dimasukkannya kewenangan dpr untuk merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid tersebut telah mengurangi kewenangan konstitusional pemohon dalam kedudukan sebagai lembaga perwakilan daerah dalam mengejawantahkan nilai nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam dalam bab via dewan perwakilan daerah dan uud bahwa dengan demikian kewenangan konstitusional pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya md3lam undang undang guo. oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh sebagai the interpreter and guardian the cons situation maka kerugian kewenangan konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi. berdasarkan uraian uraian atas, jelas terlihat bahwa ketentuan ketentuan dalam md3 telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk ikut membahas md3 dan sebagai lembaga perwakilan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagaimana telah dijamin dalam dan uud oleh sebab itu, pengujian terhadap kedua undang undang tersebut kepada diharapkan akan memaksimalkan peran dan fungsi pemoho. alasan alasan permohonan pengujian md3 alasan pengujian formil formel testing)(konstitusi),, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god membahas rancangan undang undang yang diajukan oleh pemohon dpd) sebagaimana yang dialihkan oleh pemohon. pertimbangan mahkamah guo hanya berkaitan mengenai dpd ikut sertaanpa ikut memberi persetujuan. oleh karena pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal maret tidak berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, maka mahkamah akan memberikan pendapat sebagai berikut: dan uud telah menegaskan bahwa dpahas rancangan undang undang guo. kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi kewenangan dpr dalam huruf oleh karena itu, menurut mahkamah huruf harus. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon sepanjang mengenai huruf beralasan menurut hukum: pemohon mendalilkan dan bertentangan dengan uud karena guo telah. menurut pemohon guo hanya mengatur penyampaian rancangan undang undangol fax email sekretariat omahkarmahkonsttra go.id sedangkan rancangan undang undangoleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah menambah satu cast dalam yang menyatakan . terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah permohonan pemohon bukan merupakan permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, melainkan merupakan permohonan kepada mahkamah untuk merumuskan norma baru dalam suatu undang undang sebab pemohon dalam permohonan guo dengan tegas mempermasalahkan dan yang tidak mengatur kewenangan dpr untuk menyampaikan rancangankepada pimpinan dpd dan presiden. berkenaan dengan permohonan pemohon tersebut, menurut mahkamah permohonan pemohon merupakan tambahan rumusan norma baru suatu undang undang yang bukan merupakan kewenangan mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk undang undang. dengan demikian permohonan pemohon guo tidak beralasan menurut hukum. adapun khusus mengenai menurut mahkamah bahwa pemohon dalam petitumnya hanya memohon bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memohon kepada mahkamah untuk menyatakan dan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menurut mahkamah bahwa oleh karena pemohon dalam petitumnya tidak memohon dan maka mahkamah tidak perlu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mempertimbangkan dalam guo. adapun terhadap permohonan pemohon mengenai telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf atas. terhadap dalil pemohon mengenai bertentangan dengan uud karena guo telah mendelegitimasi kewenangan konstitusional pemohon dpd) dalam pembahasan rancangan undang undang, menurut mahkamah, tersebut tidak dapat diartikan mendelegitimasi kewenangan pemohon karena hal tersebut mengatur tentang apakah dpd menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mininya dalam proses pembicaraan tingkat tergantung pada dpd sendiri dan proses tersebut harus tetap berjalan walaupun dpd tidak menggunakan haknya. seandainya proses ini tidak dapat dilanjutkan karena dpd tidak menggunakan haknya maka hal tersebut justru menghambat proses pembahasan suatu rancangan undang undang. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon mengenai tidak beralasan menurut hukum. pemohon mendalilkan bertentangan dengan uud karena guo hanya memberikan kesempatan kepada pemohon dpd) untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan undang undang. menurut pemohon, pernyataan dpd tentang ruu yang akanoleh karena itu, pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah menambah norma dalam pada huruf yang menyatakan, penyampaian dan penilaian dpd atas ruu hasil pembicaraan tingkatmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum: terhadap dalil pemohon mengenai huruf bertentangan dengan uud karena mengaburkan pihak pihak yang berwenang dalam pembahasan rancangan undang undang, menurut mahkamah sekalipun guo tidak mengatur norma mengenai: dpd ikut membahas bersama dpr dan presiden rancangan undang undang yang diajukan oleh dpd, dan ii) sebagaimana petit pemohon, namun ketentuan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut sudah tercakup dalam huruf frasa ikut membahas rancangan undang undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a . frasa ikut membahas mengandung pengertian umum, yakni ikut membahas rancangan undang undang, baik yang diajukan oleh dpr, presiden, atau dpd. selain itu, menurut mahkamah, memaknai guo harus juga mengaitkan dengan huruf yang dalam pertimbangan mahkamah pada paragraf telah dimaknai guo menjadi: berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai huruf tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang terhadap permasalahan hukum yang ketiga, pemohon mendalilkan ketentuan dan dan hurufrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengelabui kewenangan dan tugas dpd, mensubordisasi dpd hanya sejajar alat kelengkapan dpr, dan diskriminatifnurut mahkamah, bahwa pemohon dalam permohonan guo menghendaki agar tugas dpr dalam ditambah sampai dengan huruf yakni menyatakan pada huruf i. ,.2j,permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukumelabui kewenangan dan tugas dpd, menurut mahkamah, uud telah dengan tegas menyatakan, dewan perwakilan daerah ikut membahas rancangan undang undang .kapasitas dpd pemohon) terhadaphanya sebatas memberikan pertimbangan . mahkamah dalam putusan puu x bertanggal maret dalam paragraf telah menafsirkan frasa memberikan pertimbangan , antara lain, menyatakan: .merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id: berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah norma undang undang guo mengenaisebelum memasuki tahapan pembahasan antara dpr dan presiden adalah sudah tepat sebab kewenangan dpd atas rancangan undang undang tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang undang, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan dpd tersebut diberikan pada saat pembahasan antara dpr dan presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. oleh karena itu, uud sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan, apalagi indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara indonesia yaitu negara kesatuan. hendaklah senantiasa disadari bahwa lembaga perwakilan indonesia tidaklah menganut model bikameral. lembaga perwakilan indonesia menurut uud juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. baik dpr maupun dpd adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam uud dpr merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan dpd adalah representasi perwakilan daerah. secara historis, dpd tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal amerika serikat. oleh sebab itu, anggota dpd bukanlah senator. tugas, wewenang dan fungsi dpd sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral. secara historis, kelahiran dpd adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan uud karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai dewan utusan daerah. semangat yang melandasi pembentukan dpd adalah semangat memperkuat negara kesatuan republik indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil wakil daerah (anggota dpd) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah. selain itu, menurut mahkamah apabilmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama tersebut diberikan sebelum memasuki tahap pembahasan antara dpr dan presiden akan mempermudah dpr dan presiden mempelajari pertimbangan dpd sebagai bahan dalam pembahasan rancangan undang undang dimaksudbatas waktu hari yang diberikan kepada dpd untuk menyampaikan pertimbangan secara tertulistelah mempersempit pelaksanaan kewenangan dpd sebagaimana ditentukan dalam uud pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah memaknai guo, yaknisi!: terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah pengaturan mengenai pembatasan waktu hari kepada dpd untuk memberikanharusnya dapat memberikan motivasi kepada dpd untuk dapat bekerja lebih baik lagi. selain itu, pembatasan waktu demikian bukan merupakan alasan konstitusionalitas norma berlakunya sebab terkait kewenangan dpd tersebut, konstitusi tidak mengatur kapan pertimbangan tersebut disampaikan kepada dpr. artinya pengaturan batas waktu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang undang untuk mengaturnya. dengan demikian tidak bertentangan dengan uud sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum:subordisasi dpd hanya sejajar alat kelengkapan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dpr, menurut mahkamah, oleh karena telah dinyatakan konstitusional oleh mahkamah maka dengan sendirinya juga konstitusional sebab keberadaan tersebut berkait erat dengan berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dalil pemohon mengenai dan tidak beralasan menurut hukum: i3. pemohon mendalilkan huruf dan bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah, dan uud menurut pemohon, ketentuan dalam undang undang guo menimbulkan perlakuan yang diskriminatif antar lembaga perwakilan, yakni:danuntuk penyidikan terhadap anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana. adapun terhadap anggota dpd yang menjadi anggota mpr tidak mensyaratkan yang demikian sebab dan yang mensyaratkan adanya, telah dihapus oleh tidak memberikan hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk dapat mengajukan pengaduan kepada mahkamah kehormatan dewan apabilperlakuan demikian berbeda dengan dpd yang berdasarkan dapat diajukan oleh setiap orang, kelompok, atau organisasi karena tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana padahal menurut md3 yang lama (uu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diatur mengenai pemberian hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan pengaduan, namun ketentuan guo dihapuskan oleh md3 yang baru (uu hurufsebanyak (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah. perlakuan demikian berbeda dengan anggota dpd yang dapatmd3. padahal menurut md3 yang lama (uu diatur mengenainamun ketentuan guo dihapuskan oleh md3 yang baru (uu tidak mengatur mengenai batas waktu pembangunan kantor dpd ibu kota provinsi daerah pemilihan, padahal md3 sebelumnya mengatur batas waktu pembangunan kantor dpd ibu kota provinsi, yakni paling lama (dua) tahun sejak undang undang ini diundangkan, namun ketentuan guo dihapuskan oleh terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon yang membandingkan antara md3 yang lama (uu dan md3 (uu dapat diartikan bahwa pemohon menginginkan diberlakukan kembali ketentuan dalam md3 yang lama (uu mengenai: (vide dan ii) batas waktu pembangunan kantor dpd ibu kota provinsi daerah pemilihannya paling lama (dua) tahun sejak undang undang ini diundangkan iii) memberikan hak kepada setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada mahkamah kehormatan dewan jika terdapat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (vide dan iv) terhadap permohonan yang demikian, mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan kembali norma dalam suatu undang undang yang sudah diganti dengan undang undang yang baru, kecuali dalam hal undang undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud sehingga tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum. selain itu, kalaupun yang dimohonkan pengujian oleh pemohon adalah dan huruf sebagaimana dalam petit pemohon, menurut mahkamah, dan huruf sama sekali tidak mengatur dpd, melainkan mengatur mengenai dpr. berdasarkan ketentuan atas, menurut mahkamah dalil pemohon mengenai huruf dan tidak beralasan menurut hukum: pemohon mendalilkan bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah, dan uud karena tidak mengatur kemandirian dpd dalam menyusun anggaran. menurut pemohon ketentuan demikian berbeda dengan mpr yang berdasarkan dan dpr berdasarkan memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. oleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah supaya guo dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan uud terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah, prinsip yang terkandung dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal maret adalah menekankan kewenangan antara dpd, dpr, dan presiden dalammerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bahwa:lembaga negaranegara, bahwa uudmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. pendapat mahkamah demikian secara tegas dinyatakan dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal maret pada paragraf dan paragraf .2j, antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: .1jmenurut mahkamah keberadaan sangat berkaitan dengan kewenangan dpd sebagaimana diatur dalam uud dpd sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid dengan dpr dan presiden untuk mengajukan rancangan danagar dpd dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. meskipun keberadaan dpd setara dengan dpr, presiden, mk, ma, bpk, dan ky, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. demikian pula dengan jumlah keanggotaan dpr dan dpd. oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara dpr dan dpd. namun demikian, adalah hal yang wajar apabila undang undang memberikan kesempatan yang sama kepada dpr dan dpd secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing masing. walaupun dpd memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh presiden bersama dpr. sebab yang memiliki hak anggaran adalah dpr yang dibahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan dpd. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai beralasan menurut hukum: pemohon mendalilkan menimbulkan ketidaksetaraan hubungan antara dpd dan dpr sehingga bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah, dan uud karena pertimbangan dpd mengenaisebelum memberikan pertimbangan mengenai dalil pemohon guo, mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan hal sebagai berikut: dalam uud terdapat delapan lembaga negara yang fungsi, tugas dan kewenangannya dicantumkan secara eksplisit yakni mpr, dpr, dpd, presiden, ma, mk, bpk dan ky. kesemuanya adalah lembaga negara. uud tidaklah mempersoalkan permasalahan setara atau tidak setara, akan tetapi memposisikan lembaga lembaga negara tersebut sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing masing yang telah ditegaskan dalam uud merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bahwa kehadiran dpd dengan kekuasaan tertentu sebagaimana telah dimuat dalam uud merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat negara kesatuan republik indonesia nkri) sebagai bentuk negara yang bersifat final bahkan satu satunya dalam uud yang tidak dapat diubah adalah bentuk nkri. tekad untuk memperkokoh nkri secara eksplisit dicantumkan dalam uud yakni dalam pembukaan uud bahkan uud menyatakan bahwa khusus mengenai nkri tidak dapat dilakukan perubahan. semangat mempertahankan nkri merupakan salah satu pedoman para anggota mpr khususnya badan pekerja mpr dalam mempersiapkan perubahan undang undang dasar. prinsip nkri dalam uud haruslah didukung dengan sistem ketatanegaraan yang selalu menuju pada penguatan konsep nkri tersebut. agar keutuhan nkri terjamin dengan membangun negara bangsa, dan agar menghindari ketegangan politik yang panjang dalam pembuatan undang undang antar dpr dengan lembaga negara yang ada kaitannya dengan pembuatan undang undang presiden dan dpd), mewujudkan sistem checks and balances antar lembaga negara guna saling mengontrol dan saling mengimbangi namun tidak saling intervensi satu sama lainnya. adapun terhadap dalil pemohon atas, menurut mahkamah, rumusan norma yang termuat dalam berbeda dengan rumusan norma dalam uud dan huruf yang menyatakan: dewan perwakilan daerah ikut membahas dpd memberikan pertimbangan rancangan undang undang yang terhadap rancangan undang undang berkaitan dengan otonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam hubungan pusat dan daerah, huruf kepada pimpinan dprdpd mempunyai tugas: keuangan pusat dan daerah, serta pemberian pertimbangan kepada memberikan pertimbangan kepada dpr atas rancangan undang dewan perwakilan rakyat atas undang tentang anggaran rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara pendapatan dan belanja negara dan dan rancangan undang undang rancangan undang undang ang ang berkaitan dengan pajak, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god agama dengan pertandingan atas dapat disimpulkan bahwa uud dan hurufnamun. pembentuk konstitusi dalam merumuskan uud tidak menyebutkan pimpinan dpr karenaberikan oleh kelembagaan dpd, bukan 'pimpinan kelembagaan dpd . meskipun rumusan berbeda dengan rumusan uud justru adalah dalam rangka bagaimana tata cara penyampaian pertimbangan rancangan dimaksud dari dpd sampai dpr, haruslah melalui pimpinan kedua lembaga sehingga tidak mengurangi makna yang tercantum dalam uud menurut mahkamah, haruslah dimaknai bahwa pimpinan dpr adalah mewakili kelembagaan dpr. tidaklah mungkin pertimbangan tersebut diberikan oleh dpd kepada dpr tanpa melalui pimpinan dpr. oleh karena itu, tidaklah bertentangan dengan uud berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon mengenaiemohon mengenai huruf dansekalipun huruf dan beralasan menurut hukum, namun mahkamah tidak serta merta menyatakan guo bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena apabila hal tersebut dilakukan justru akan menyebabkan kekosongan hukum yang akan merugikan pemohon. oleh karena itu, mahkamah akan memaknai huruf dan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini:dalil pemohon mengenai pengujian formil tidak dapat diterima: dalil pemohon mengenai huruf dan beralasan menurut hukum: i4. dalil pemohon mengenai dan huruf huruf dan tidak beralasan menurut hukum, dalil pemohon mengenairovisi pemohon: permohonan pengujian formil pemohon tidak dapat diterima: mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, membahas rancarmohonan pemohon mengenwahiduddin adams, anwar usman, materialis akbar, ahmad fadli semadi, dan muhammad alimterakhir ttd. arief hid merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godterhadap putusan guo terdapat dua orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi arief hid dan hakim konstitusi maria farida indrawi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai pengujian formil permohonan guo sebagaimana pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara puu x11 bertanggal september sebagai berikut: pendapat berbeda (d penting opinion) hakim konstitusi arief hid i6emerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud (bukti selanjutnya, pemohon terlebih dahulu menjelaskan latar belakang diajukannya permohonan pengujian formil (formel toetsingsrecht) dan pengujian materil (materiel toetsingsrecht) ini dalam suatu pernyataan pembuka opening statement) dengan tujuan agar dapat memudahkan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini, sebagai berikut: dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x salah satu pendapat mahkamah konstitusi adalah bahwa' lembaga lembaga negara, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh mahkamah konstitusi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddalam pengujian undang undang: bahwa menurut putusan nomor puu xlmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godrdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoididengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ximerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembahasan ruu jugadimahwa bahwdan uud mengatur: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go ttd. suwardi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go, dpr, dan dpd yaitu bahwa ketiga lembaga tersebut telah membahas ruu dan menyetujui bersama (dpr dan presiden)bahwa. dengan mendasarkan pada danrubahan atas makketentuan yang terdapat dalam adalah merupakan undang undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan uud dalam disebutkan juga adanya peraturan dpr dalam pembentukan undang undang, yaitu (bukti(bukti bahwa berdasarkan ketiga kriteria tersebut, alasan pengujian formil ini mencakup: bentuk, format atau struktur md3: kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang undang, dmd3, .a. ketidaksesuaian bentuk, format atau struktur md3 sebagaimana ditentukan dengan uud bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya,yang merupakan delegasi kewenangan menurut konstitusimd3 tidak memenuhi ketidaksesuaian bentuk, format atau struktur md3bahwa md3 melanggar bentuk dalam melaksanakan perintah pendelegasian pembentukan peraturan sebagaimana ditegaskan konstitusi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang dalam hal ini diatur dalam menurut lampiran angka ditentukan:sedangkan dalam lampiran angka ditentukan:.diatur dalam . artinya, berdasarkan kedua ketentuan tersebut bila ada perintah pendelegasian pembentukan peraturan organik menggunakan frasa diatur dengan . maka peraturan organiknya hanya berupa satu peraturan perundang undang yang materinya khusus mengatur materi muatan yang diperintahkan untuk diatur itu saja. sedangkan apabila ada perintah pendelegasian pembentukan peraturan organik menggunakan frasa diatur dalam maka peraturan organiknya juga dapat mengatur beberapa materi muatan selain materi muatan yang diperintahkan untuk diatur. bahwa ketentuan tersebut diatas juga diterapkan dalam putusan nomor puu iv dalam putusan tersebut diyakini bahwa. bahwa uud menentukan: mpr. uud susunan dpr diatur dengan undang undang. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud susunan dan kedudukan dpd diatur dengan undang undang. uud menggunakan frasa diatur lebih lanjut dengan dengan demikian pengaturan mpr, dpr, dan dpd dalam satu undang undang yakni md3 bertentangan dengan uud karena seharusnya pembentuk undang undang berdasarkan ketentuan lampiran angka membentuk sendiri sendiri: undang undang tentang mpr, undang undang tentang dpr: dan undang undang tentang dpd. bahwa demikian pula dengan perintah pendelegasian sebagaimana termaktub dalam'menggunakan frasa diatur dengan , dengan demikian sepanjang paragraf pembentukan undang undang sampai dengan md3 bertentangan dengan uud karena seharusnya pembentuk undang undang tidak mencampurkan materi muatan yang mengatur pembentukan undang undang dalam md3. tata cara pembentukan undang undang seharusnya hanya diatur dalam undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan (saat ini bahwa demikian pula dengan pengaturan dprd. uud menyebutberdasarkan ketentuan tersebut, dprd merupakan bagian dari pemerintahan daerah. oleh karenanya seharusnya berdasarkan uud dan ketentuan lampiran angka pengaturannya dimasukkan dalam undang undang pemerintahan daerah. susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang. sepanjang materi muatan md3 yang mengatur dprd baik provinsi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god maupun kabupaten kota bertentangan dengan uud apabila tidak dihapus dan dimasukkan menjadi materi muatan undang undang tentang pemerintahan daerah: .b. ketidaksesuaian kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang undang dengan uud bahwa md3 tidak memenuhi ketidaksesuaian kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang undang. hal tersebut bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana diatur dalam huruf bahwa dan uud memberikan kewenangan konstitusional dpd dalam fungsi legislasi yang kemudian dikuatkan dalam putusan nomor puu xbahwa pemohon sama sekali tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan md3. seharusnya menurut putusan nomor puu pembahasan ruu yang terkait dengan wewenang dpd (dalam hal ini pemohon)bahwa pada tanggalbukti dilakukanlah konsultasi antara pansus dpr tentang md3 dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pimpinan dpr, pimpinan dpd, dan pimpinan mpr. pimpinan dpd dalam hal ini diwakili oleh tim md3 dpd. bahwa(bukti namun setelah disampaikannya dim tersebut, pemohon tidak diundang untuk ikut membahas bersama dpr dan presiden. tiba tiba pemohon menerima secara resmi ruu tentang md3 (bukan ruu tentang perubahan hanyabukti bahwa dengan demikian kewenangan konstitusional pemohon untuk ikut membahas rancangan undang undang sebagaimana dimaksud uudyang dalam hal ini adalah berikatan dengan otonomi daerah (kelembagaan dprd). tidak diikutkannya pemohon dalam pembahasan md3 menyebabkan organ lembaga pembentuk md3 tidak memenuhi ketentuan uud bahwa menurut i.c. van der lies dalam bukunya yang berjudul het wetsbegrip beginselen van behoorlijke regelgeving , salah satu asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) adalah asas organ lembaga yang tepat (begins van het just organ). pemohon yang mempunyai wewenang konstitusional untuk ikut membahas ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah salam hal ini kelembagaan dprd tidak diikutsertakan dalam pembahasan ruu md3 sehingga pembentukan md3 jelas jelas tidak memenuhi asas organ lembaga yang tepat. diadakannya asas organ lembaga yang tepat akhirnya juga berimplikasi pada tidak dipenuhinya asas konsensus (het begins van consensus). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa menurut hamid attamimi, latar belakang asas organ lembaga yang tepat (begins van het just organ) ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ organ lembaga lembaga yang menetapkan peraturan perundang undangan yang bersangkutan hamid attamimi, disertasi: tidak dilibatkan atau tidak diikursertakannya pemohon dalam pembahasan md3 mengakibatkan tidak jelasnya kewenangan dpd pemohon) sebagai organ yang berwenang ikut membahas undang undang sebagaimana ketentuan uud bahwa tidak diikutkannya pemohon. dalam pembahasan md3 maka menyebabkan secara formil pembentukan bertentangan dengan uud karena syarat pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang undang tidak dipenuhi. .c. ketidaksesuaidengan uud bahwayang dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan uud adalah dikarenakan proses pembentukannya sebagai berikut: .a. ruu md3 masuk dalam prolegnas tahun dengan judul ruu tentang perubahan atas tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd bukti jelas bahwa perencanaan legislasi yang disusun adalah tidak membuat ruu baru tetapi hanya berupa ruu perubahan atas nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, .b. menindaklanjuti prolegnas dpr menyusun ruu perubahan atas nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd dan disampaikan kepada presiden dengan tembusan kepada pemohon melalui suratbukti merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god .c. pemohon dengan mengacu pada putusan nomor puu x berinisiatif membentuk undang undang tentang dpd yang disahkan dalam sidang paripurna melalui keputusan dpd nomor dprri tentang rancangan undang undang tentang dewan perwakilan daerah tanggal desember bukti sebagai ruu yang diajukan oleh dpd kepada dpr dan presiden, .d. pemohon mengajukan ruu tentang dpd kepada dpr melalui surat nomor hm. dprri xii pada tanggal desember bukti .e. ketua dpd menyurati pemerintah yang dalam hal ini menteri dalam negeri tanggal januari melalui surat nomor hm. dpd dengan maksud agar substansi ruu tentang dpd dapat diakomodasi dalam dim pemerintah bukti .f. setelah pengajuan ruu oleh pemohon kepada dpr melalui surat nomor hm. dpd ri xi1 pada tanggal desember pemohon tidak menerima jawaban dari dpr tentang tindak lanjut pembahasan ruu tentang dpd dimaksud. akhirnya dengan mendasarkan pada surat dprmaka pemohon menyampaikan surat kepada pimpinan dpr nomor hm. dpd iv perihal pembahasan ruu tentang perubahan atas tanggal april yang berisi usulan buktiselain membahas kelembagaan mpr, dpr, dpd, dan dprd juga membahas hubungan kerja dpr dpd sesuai dengan putusan nomor puu x dyang dilakukan oleh pansus dapat melibatkan dpd secara intensif sebagaimana telah dilakukan pada saat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tersebut atas, mahkamah juga menyatakan bahwanamun demikian, md3 yang dibentuk pasca putusan mahkamah konstitusi sebagai penggant saja memuat ketentuan yang mereduksi, menegaskan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh mahkamah konstitusi. hal ini menunjukkan bahwa pembentuk md3 nyata nyata tidak menghargai dan menghormati putusan mahkamah konstitusi nomor puu x artinya mahkamah konstitusi yang diberi mandat uud sebagai lembaga penafsir konstitusi (interpreter constitution dan penjaga konstitusi (guardian constitution), hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (the soul constitution). tidak menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembahasan dan penyelesaian nomor tahun tentang md3. .g. surat yang sama disampaikan juga kepada presiden nomor hm. dpd iv perihal pembahasan ruu tentang perubahan atas tanggal april dengan substansi yang sama, bukti .h. terkait dengtelah melakukan pertemuan dengan pemerintah menteri hukum dan ham dan menteri dalam negeri) tanggal april dengan pokok bahasan agar perubahan md3 dapat mengakomodasi putusan nomor puu x .i. sebagai tindak lanjut pertemuan diatas, pimpinan tim md3 dan sekretaris jenderal dpd telah melakukan pertemuan dengan kepala bpn dr. dicipta setiap pada tanggal mei .j. pada tanggal mei sekretaris jenderal dpd diundang oleh pansus dpr tentang md3 untuk memberikan penjelasan terkait dengan sistem dukungan kepada dpd. dalam rdp tersebut secara substansi dibahas sistem dukungan kepada parlemen indonesia melalui setjen parlemen: .k. pada tanggal juni sekretaris jenderal dpd kembali diundang pansus dpr tentang md3 untuk memaparkan konsep tentang sekretariat jenderal parlemen, pada tanggal yang sama,vide bukti dilakukan konsultasi antara pansus dpr tentang md3 dengan pimpinan dpr, pimpinan dpd, dan pimpinan mpr. pimpinan dpd dalam hal ini diwakili oleh tim md3 dpd: .m.: (bukti merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god .n. dalam penyusunan dim tersebut, dpd menilai perlu ada sikap politik yang komprehensif dari dpd karena secara substansi ada beberapa substansi dalam penyusunan ruu tentang mpr yang diikuti oleh kelompok dpd mpr, yaitu berkaitan dengan sidang tahunan mpr dalam dim dpd tidak disetujui karena akan menghilangkan pelaksanaan sidang bersama dpr dpd, demikian juga materi materi pembahasan perubahan tata tertib dpd terutama menyangkut penamaan alat kelengkapan dpd. selain membahas materi materitim md3 juga membahas perkembangan ruu tentang perubahan atas nomor tahun dalam perkembangan pembahasan dirumuskan sistem dan mekanisme pembahasan ruu sehingga pengaturan yang ada md3 dan pengaturan p3, komprehensif. hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada puu sebagai bahan perumusan ruu tentang perubahan p3. permasalahan permasalahan substantif lainnya dalam ruu perubahan adalah ketidaksesuaian ruu tersebut dengan putusan nomor puu x setelah disampaikannyabelum diundang untuk melakukan pembahasan bersama dpr dan presiden dan tiba tiba pemohon menerima secara resmi ruu tentang md3 (bukan ruu tentang perubahan(bukti bahwa berdasarkan proses pembentukan ruu md3 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: perencanaan legislasi berdasarkan prolegnas adalah dibentuknyamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon dengan mendasarkan pada putusan nomor puu dan ketentuan uud yang memerintahkan bentuk undang undang tentang dpd salam satu undang undang tersendiri, telah menyusun ruu tentang dpd, pemohon telah menyampaikan ruu tentang dpd kepada dpr: dpr tidak membalas dan menindaklanjuti ruu tentang dpd tetapi justru menyusun ruu tentang perubahan pemohon mengikuti kehendak dpr untuk menyusun ruu perubahan dengan terlibat dalam pertemuan konsultasi pansus dpr ruu tentang md3 dan menyampaisetelah disampaikannya dim dpd atas ruu perubahan md3, pemohon tidak diundang untuk melakukan pembahasan bersama dpr dan presiden dan tiba tiba dpr bersama presiden telah memberikan persetujuan bersama atas ruu tentang md3 melalui tembusan surat ketua dprd3 nomor surat lg dpr ri vii perihal persetujuan dpr terhadap ruu tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd. bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal agustus yang mulia ketua majelis hakim panel memberikan saran dan nasehat untuk membaca naskah akademik md3: kalau tadi saya sebutkan, kalau kita bicara akademik undang undang yang baik, hukum yang baik, itu ada teorinya lon fuller misalnya, teorinya hart itu bisa dikatakan hukum yang baik harus memenuhi itu. karena hukum yang baik secara teoritik itu kemudian diadopsi oleh konseptornya prof. maria itu. undang undang tadinya tahun dalam undang undang nomor . tahun harus masuk dulu dalam naskah akademik, macam macam itu, apakah ada atau tidak? atas saran dan nasehat yang sangat berharga tersebut ditindaklanjuti pemohon melalui kepala bagian sekretariat panitia perancang undang undang dpd mengirimkan nota dinas pada tanggal september merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kepada kepala bagian sekretariat panitia khusus ruu md3 dpr yang isinya permohonan dokumen dokumen pembahasan ruu md3 termasuk naskah akademik md3 (bukti namun demikian permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan alasan secara lisan bahwa kepala bagian sekretariat panitia khusus ruu md3 sedang dinas luar. bahwa upaya upaya informal juga dilakukan pemohon untuk mendapatkan naskah akademik md3 melalui web dpr dan hubungan personal. namun sampai dengan perbaikan permohonan ini diserahkan mk, pemohon masih belum mampu mendapatkan naskah akademik md3. bahwa proses pembahasan undang undang guo sebagaimana diuraikan diatas melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam huruf berbunyi: kejelasan tujuan. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. ccpenjelasan huruf menerangkan bahwaasas keterbukaan dibuka kesempatanpemohon mempunyai kepentingan langsung dan kepentingan utama (vital interest) dengan md3 karena md3 salah satu materi muatannya mengatur merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tentang dprd. seharusnya dengan asas keterbukaan pemohon diberi peluang agarpemberian kesempatan ini untuk memenuhi pertimbangan utama bagi procedural fairness.mudianbahwabahwa selama pembahasan ruu md3 pemohon tidak diberikan informasi secara benar dan bahkan cenderung dipecah dan dikelabuhi dengan penyampaian ruu perubahan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd kepada pemohon. tatkala pemohon berkonsentrasi melakukan pembahasan internal atas ruu yang disampaikan dpr tiba tiba dpr bersama presiden telah melakukan persetujuan atas md3 pada tanggal agustus disinilah letak tidak terpenuhinya asas transparansi sebagaimana ditentukan huruf bahwa seperti yang dikemukakan oleh hla. hart yang membagi peraturan dalam dua kategori, yakni: hart hla, peraturan primer yakni peraturan yang terdiri dari standar standar bagi tingkah laku yang membebankan berbagai kewajiban. peraturan peraturan primer menentukan kelakuan kelakuan subjek subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. aturan yang masuk dalam jenis ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. adapun kekuatan mengikat dari berbagai aturan jenis ini didasarkan dari penerimaan masyarakat secara mayoritas, dan peraturan sekunder yakni sekelompok aturan yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan aturan hukum yang tergolong kedalam kelompok yang sebelumnya atau aturan aturan primer. aturan aturan yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hukum primer. berisi pemastian syarat syarat bagi pelakunya kaidah kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah kaidah kaidah itu. maka undang undang guo sebagai peraturan sekunder telah menyimpang dari peraturan primer yang memberikan standar standar tingkah laku dalam pembentukan undang undang sebagaimana diatur dalam uud yang berbunyi susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah diatur dengan undang undang. penyimpangan standar tingkah laku tersebut nyata dalam tataran empiris dengan tidak melibatkannya secara optimal dpd pemohon) dalam seluruh proses pembahasan ruu md3 sampai menjadi md3, sehingga secara jelas undang undang guo tidak mengadopsi dan menerapkan hukum primer yang berisi syarat syarat bagi berlakunya kaidah primer. oleh sebab itulah undang undang guo sepatutnya dinyatakan cacat yuridis. bahwa telah terjadi cacat prosedural dalam pembentukan undang undang guo, dan secara materiil undang undang tersebut menimbulkan persoalan hukum. dampak mendasar dari adanya undang undang yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana ditetapkan konstitusi adalah hilangnya tertib hukum dalam negara hukum indonesia sebagaimana termaktub dalam uud hamid attamimi, memaknai negara hukum sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara negara. kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan bawah kekuasaan hukum. hamid atamimi, pidato pengukuhan: negara hukum tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya tertib hukum. lebih lanjut menurut hamid attamimi memberikan pengertian tertib hukum (rechtsordnung) sebagai sebuah kesatuan hukum objektif yang keluar tidak bergantung kepada hukum yang lain, dan dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. rumusan ini sangat penting dalam menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum. bahwa undang undang guo yang cacat prosedural tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karenmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god isinya lebih buruk dari undang undang yang diubah, undang undang guo belum diterapkan dan belumpembentukan peraturan perundang undangan dan lembaga lain seperti hubungan antara dpr dengan dpd dan dpr dengan mpr yang sekarang telah berjalan berdasarkan bahwa dengan alasan alasan pengujian formil sebagaimana diuraikan atas terbukti bahwa pembentukan .md3 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan uud sehingga perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. alasan pengujian materiil materiel testing) md3 bertentangan denganpada sebuah lembaga legislatif perwakilan, kewenangan legislasi adalah kewenangan paling utama sebab melalui kewenangan inilah selanjutnya akan diatur mekanisme kehidupan bersama dan kehidupan bernegara. undang undang sebagai produk legislasi merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat. legal policy yang dituangkan dalam undang undang selanjutnya akan menjadi sarana rekayasa sosial. dalam materi muatannya undang undang mengatur tentang kebijakan yang hendak dicapai pemerintah dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai nilai baru. merujuk pada terminologi legislatif maka salah satuadanyamaka jika lembaga seperti pemohonpemohon. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sesuai dengan ketentuan dalam dan uud presiden dan pemohon dpd) sama sama memiliki kewenangan untuk mengajukan ruu kepada dpr. uud berbunyi presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat. uudntuan kepada dpr. berdasarkan dan uud dapat disimpulkan sebagai berikut: hak kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud kepada pemohon dan presiden adalah hak kewenangan konstitusional sebagai t. namun kewenangan konstitusional pemohon untuk mengajukan ruu sebagaimana diatur dalam uud telah dilanggar oleh dalam md3 dengan alasan alasan sebagai berikut: dan md3 telah menempatkan dpd tidak setara dengan dpr dalam penyampaian ruu sebagaimana telah dikemukakan bahwa md3 telah melemahkan eksistensi pemohon karena telah mengebiri fungsi legislasi pemohon menjadi tidak berarti. undang undang ini menginterpretasikan ketentuan dalam uud yang terkait dengan kewenangan pemohon secara tidak komprehensif. ketentuan ketentuan dalam md3 masih merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god secara sumur mengatur bagaimana hubungan kerja antara dpr dan pemohon, baik dalam penyusunan ruu maupun dalam pembahasan ruu serta pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya.sub ordination dengan kedudukan dpr dengan adanya pengaturan dalammd3 berbunyimemang benar dalam ditentukan?: hanya saja ketentuan tersebut rawan untuk tidak dilaksanakan apabila presiden tidak tahu sebelumnya secara langsung dari dpd. keberadaan tersebut penting dalam konteks administratif sebagai konsekuensi dpr sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang undang sebagaimana dimaksud uud dengan demikian apabila presiden juga mendapat langsung ruu dari dpd maka akan terjadi check and balances antar lembaga negara yang berwenang dalam pembentukan undang undang. md3 telah membatasi kewenangan pemohon dalam mengajukan ruu md3 berbunyi, dpd dapat mengajukan rancangan undang undang berdasarkan program legislasi nasional. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan ketentuan tersebut bertentangan dengan uud karena berdasarkan tafsir melalui putusan nomor puu diputuskan bahwa dpd dapat mengajukan ruu berdasarkan pada daftar kumulatif terbukadengan demikian, ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan semangat pembentukan pemohon dalam uud sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan uud md3 telah menempatkan dpd tidak setara dengan dpr dalam penyampaian ruu md3 berbuny. dalam ketentuan tersebut surat kepada presiden hanya bersifat tembusan. hal ini bertentangan dengan uud yang telah ditafsirkan berdasarkan putusan nomor puu x butir seharusnya ketentuan ini berbunyidemikian pula putusan nomor puu x butir yang berbunyi:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godyang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata, kondisi yang demikian ini jelas jelas tidak memberikan teladan bagi rakyat indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum, karena justru lembaga negara setingkat pembentuk undang undang juga tidak mengindahkan keputusan lembaga yang diberi kewenangan konstitusi untuk memutuskan permohonan pengujian undang undang terhadap uud yakni mahkamah konstitusi. jika hal ini terus menerus dilakukan, maka kedewasaan berdemokrasi dan pelaksanaan uud secara konsekuen ibarat jauh panggang dari api . pengabaian atas putusan berdampak pada pengurangan makna negara hukum sebagaimana termaktub dalam uud karena mengakibatkan ketidakpastian hukum, md3 merupakan undang undang yang dibentuk dengan mempergunakan pendekatan unequal legislation for value system, normative system, and behavior system artinya proses perundang undangan yang tidak menyeimbangkan aspek sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku. padahal keberadaan md3 ini dimaksud untuk melakukan penggabungan pengaturan lembaga perwakilan dalam satu kodifikasi, yang dalam aspek konstitusionalitas, ketiga lembaga yakni mpr, dpr, dan dpd seharusnya terpisah dalam undang undang tersendiri. konsekuensi penggabungan seperti ini, maka sebelum melakukan perancangan terhadap md3 harus dilakukan pemetaan terhadap wewenang, tugas, dan fungsi dari masing masing lembaga, serta hak dan kewajiban anggota yang ada dalamnya. oleh sebab itu mengkaji md3 tidak dapat dilepaskan dari pemetaan core competence berikut hubungan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi: dalam negara hukum demokratis, pembentukan undang undang harus mampu merangkum sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku. merangkum sistem nilai artinya pembentukan undang undang harus memperhatikan nilai nilai yang lebih tinggi derajatnya, yakni nilai nilai konstitusi. merangkum sistem norma, artinya pembentukan undang undang harus mampu menerjemahkan atau merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god artinya telah mendudukkan kedudukan dpr dan presiden dalam menerima ruu dari dpd adalah setara. kerugian kewenangan konstitusional yang diderita pemohon terkait dengan surat yang bersifat tembusan tersebut adalah berkurangnya kedudukan kesetaraan dpd dengan dpr dan presiden dalam pengajuan ruu. md3 tersebut dibandingkan dengan ketentuan md3 sangat berbeda walaupun sama sama penyampaian kepada presiden yang bukan merupakan tembusan tetapi surat langsung. ruu, berbunyi: daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dpr dan presiden dengan surat pengantar pimpinan dpd. .b. md3md3 telah mereduksi kewenangan legislasi pemohon dalam pembahasan ruu bersama dpr dan presiden sebagai lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sangatlah wajar apabila harapan para konstituen begitu besar pada pemohon untuk memperjuangkan aspirasi daerah tingkat pusat. kelahiran pemohonkeberadaan pemohon diharapkan akan memperkuat sistem parlemen, dan dengan demikian memperkuat demokrasi indonesia. ditinjau dari aspek yuridis konstitusional, keberadaan pemohon sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga lembaga seperti dpr, mpr, presiden, ma, mk, dan bpk. namun kesejajaran dalam struktur ketatanegaraan tersebut tidak dibarengi dengan kesejajaran dalam hal fungsi dan kewenangan. kewenangan pemohon tidak saja 'dibantai' tapi juga dimarjinalkan secara fungsional dan kelembagaan. dan md3 berbunyi: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godesuai dengan ketentuan dalam uud pemohomerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. dan hanya mengatur penyampaian ruu untuk dibahas yang diajukan oleh presiden dan dpd saja terkaithuruf md3 bertentangan dengan uud karena tidak ada tugas membahas ruu dari dpd bahwa huruf berbunyi: dpr berwenang:hwa huruf bertentangan dengan putusan nomor puu karena hanya menunjuk rancangan undang undang dari presiden atau dpr. sementara dalam uud rancangan undang undang juga dapat berasal dari dpd. md3 bertentangan dengan uud karena mendelegitimasi kewenangan konstitusional dpd dalam pembahasan ruu secara kelembagaan, kedudukan pemohon hanya diletakkan secara sub ordinat terhadap dpr. hal inimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god secara fungsional, pemohon tidak dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiki fungsi legislasi secara utuh. dalam proses pembentukan undang undang, tidak terjadi proses checks and balances antara dpr dan pemohon, sehingga tidak terdapat proses saling imbang dan saling kontrol antara keduanya. md3 berbunyiketentuan tersebut mendelegitimasi kewenangan konstitusional dpd dalam pembahasan ruu karena bersifat underestimate (memandang rendah) keberadaan dpd. dalam putusan nomor puu x sebenarnya ketentuan dinyatakan bertentangan dengan uud yang berbunyi. bertentangan dengan uud karena dpd hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan ruu bahwa berbunybahwa pernyataan dpd tentang ruu yang maumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god huruf md3 bertentangan dengan uud karena mengaburkan pihak pihak yang berwenang dalam pembahasan ruu huruf md3, berbunyiketentuan inisecara nyata nyata memberi wewenang pada dpd untuk ikut membahas ruu yakni huruf dan huruf ketentuannya lebih jelas yaitu ditentukan bahwa dpddengan adanya pengaburan tersebut maka huruf md3 bertentangan dengan uud .c. md3 bertentangan dengan uud yang memberikan kewenangan konstitusional kepada pemohon sebagai lembaga perwakilan daerah md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud karena mengabaikan hasil pengawasan dan pertimbangan dpd bahwa md3 berbunymerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dalam ketentuan guo belum memasukkan sebagaiharus dituangkan dalam tugas dpr sebagai manifestasi penghormatan terhadap prinsip check and balance. bahwa dalam ketentuan guo belum memasukkan sebagaiini mengabaikan uud yang mengamanatkan: anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memerhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden.berbunyi:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pertimbangan dpd harusnya sudah masuk dalam tahap pembahasan antara dpr dan presiden. frasa pertimbangan tentu tidak hanya sekedar pertimbangan secara tertulis melainkan juga harus disampaikan dalam tahap pembahasan. jika hanya tertulis dan dilakukan sebelum memasuki tahap pembahasan antara dpr dan presiden, maka proses semacam ini jelas mengelabui kewenangan dan tugas dpd sebagaimana dimaksud dalam uudmd3, berbunybahwa pertimbangan dpd tidak cukup dengan tertulis melainkan harus disampaikan dalam tahap pembahasan antara dpr dan presiden, walaupun dpd tidak ikut dalam persetujuan. jika hanya menentukan secara tertulis maka hal ini jelas mempersempit pelaksanaan kewenangan dpd sebagaimana telah ditentukan dalam uud kewenangan memberikan pertimbangan yang diberikan secara konstitusional oleh uud seharusnya secara optimal diimplementasikan dalam dataran praksis atau lewat pelaksanaan. penegasan secara tertulis hanya bermakna performa belaka. bab via dewan perwakilan daerah dan uud karena mensubordisasi dpd hanya sejajar alat kelengkapan dpr bahwa berbunyi:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dengan mekanisme seperti ini menunjukkan sekali lagi bahwa dpd masih tetap dianggap subordinasi dari dpr, karena. dan md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud karena diskriminatif md3 berbunyd3kedua ketentuan tersebut mendelegitimasi kewenangan konstitusional pemohon dalam kedudukan sebagai lembaga perwakilan daerah karena menciptakan ketidakseimbangan kedudukan antar lembaga perwakilan. dengan adanyasedangkan bagi anggota dpd yang berdasarkan harus mendapat persetujuan dari presiden, dihapus, maka terjadi perlakuan yang diskriminatif antar lembaga perwakilan. demikian pula ketika anggota dpd menjadi anggota mpr, dengan dihapuskannya ketentuan berpengaruh penyidikan terhadap anggota mpr yang berasal dari dpd. pengaruhnya adalah pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota mpr yang berasal dari dpd yang disangka melakukan tindak pidana tanpa melalui persetujuan tertulis dari presiden. sedangkan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota mpr yang berasal dari dpr yang disangka melakukan tindak pidana dilakukan dengan persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dpr. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud karena diskriminatif bahwabahwa dalam mpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran, dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. sedangkan yang mengatur dpd tidak ada pengaturan kemandirian dpd dalam menyusun anggaran. dengan demikian diskriminatif. md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud md3 berbunyi,berdasarkan ketentuan tersebut dpd mempunyai kantor ibu kota provinsi daerah pemilihannya. namun tidak ada kepastian waktu pembangunan kantor dimaksud. hal ini berbeda dengan ketentuan yang telah dihapus:dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan pembentukan lembaga dpd dan pembuatannya daerah provinsi sebagai daerah pemilihan anggotanya sebagaimana ditentukan bab via dewan perwakilan daerah dan uud md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god md3:ketentuan ini bertentangan dengan kewenangan konstitusional dalam memberikan pertimbangan ruu sebagaimana dimaksud uud karena pertimbangannya disampaikan kepada pimpinan dpr, bukan disampaikan kepada dpr. pentingnya penyampaian kepada dpr, bukan kepada pimpinan dpr karena dpd mengajukannya tidak ditentukan oleh undang undang guo oleh pimpinan dpd. dengan demikian timbul kesetaraan hubungan antar lembaga perwakilan. md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud md3 berbunyi: dalam ketentuan tersebut tidak ada hakhal ini berbeda dengan dpd yang ditentukan dalam md3 bahwa:tersebut bersifat diskriminatif karena hanya ditujukan kepada anggota dpd. ketentuan serupa bagi anggota dpr sebagaimana termuat dalam telah dihapus, berbunyimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengejawantahan secara rinci ukuran ukuran kriteria parameter substansi hukum yang terkandung dalam konstitusi maupun undang undang terkait, dan merangkum sistem perilaku artinya pembentukan undang undang harus mampu merumuskan pedoman tata perilaku rakyat dan aparat negara (pejabat negara) yang taat hukum yang bersumber pada puncak puncak kesusilaan yang ada dalam nilai nilai pancasila. dengan demikian, md3 yang substansinya tidak mencerminkan ketiga sistem tersebut, jelas merupakan ketentuan yang tidak layak untuk dicantumkan sebagai pedoman hukum bagi penyelenggara negara. tersebut dirumuskan tanpa memerhatikan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik karena tidak memperhatikan sistem nilai, sistem norma, dan sistem perilaku, asas organ pembentuk yang tepat, asas konsensus, dan asas transparansi, secara umum substansi md3 yang mengatur aspek kelembagaan antara dpr dan dpd sangat timpang (unequal), padahal dalam sistematika uud kedua lembaga ini adalah lembaga negara yang dipergunakan untuk mengimplementasikan check and balance dalam paradigma demokrasi sentralistik. demokrasi sentralistik adalah konsep partisipasi atau keikutsertaan daerah (teritorial) dalam perumusan kebijakan publik tingkat nasional. dengan paradigma seperti ini, peran dpd justru sangat strategis guna menyinkronkan kepentingan daerah (bukan per daerah) dengan kepentingan politik pusat: problem konstitusional utama dari md3 ada dua, yakni problem ketidaksesuaian ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan uud dan yang kedua problem substantif materiil akibat materi muatannya bertentangan dengan uud kedua problem konstitusional tersebut yang akan lebih dalam diuraikan dalam bagian polita permohonan ini, ketimpangan pengaturan kelembagaan antara dpr dan dpd dalam md3 secara kasat mata nampak dari (empat) hal: pengaturan dpr diatur dalam sampai dengan sedangkan pengaturan dpd diatur dalam sampai dengan hal ini berarti secara umum dpr diatur dalam ketentuan, sedangkan dpd diatur dalam ketentuan. hal ini menunjukkan bahwa kesungguhan dalam menyusun aturan main lembaga perwakilan sungguh sangat timpang. padahal keduanya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godketentuan md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud huruf md3 bertentangan dengan bab via dewan perwakilan daerah dan uud huruf berbunyi,. ketentuan tersebut bersifat diskriminatif karenajadi ketentuan serupa bagi anggota dpr sebagaimana termuat dalam huruf telah dihapus, berbunyi, anggota dpr diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf apabila: da. tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan dpr merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah, sedangkan bagi anggota dpd tetap diberlakukan ketentuan yang sama dengan yakni ada dalam huruf md3 yang berbunyi anggota dpd diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf apabila:bahwa atas alasan alasan tersebut, undang undang guo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel), asas manfaat (doelmatig begins), dan asas keadilan sehingga tidak akan mampu mewujudkan tercapainya tujuan hukumformil dan uji materil ini membuktikan bahwa md3 telah merugikan kewenangan konstitusional pemohon, prosedur pembentukannya tidak sesuai uud dan materi muatannya bertentangan dengan uud yaitu kewenangan untuk dapat mengajukan ruu, kewenangan untuk ikut membahas ruu, dan dpd sebagai lembaga perwakilan sebagaimana diatur dalam dan 23f uud bahwa dalam permohonan ini pemohon juga mengajukan permohonan putusan provisi atas undang undang guo yangik hukum acara perdata yangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmd3 ini bertentangan dengan uud yang telah diberikan tafsir oleh melalui putusan nomor puu x dengan demikian apa yang telah diputus bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dihidupkan lagi dengan adanya undang undang guo, permohonan ini sangat penting (important)merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. permohonan ini mendesak (urgent) untuk segera diputuskan karena saat ini. bahwa dengan inikonstitusional pemohon dan rakyat indonesia secara keseluruhan dalam rangka penyelenggaraan fungsi lembaga perwakilan daerah.petit bahwa berdasarkan uraian, alasan, fakta hukum atas, dan bukti bukti terlampir, dengan inidalam provisi menunda pemberlakol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sampai mahkamah konstitusi memberikan putusan akhir terhadap pokok perkara permohonan, dalam pokok perkara pengujian formilformil pemohon untuk seluruhnya,okok perkara pengujian materiil:materiil:: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat: melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang undang,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penyampaian dan penilaian dpd atas ruuditugasi. menyatakan frasa sebelum memasukjenis. sanksi sebagaimana dimaksud dalam berupa: teguran lisan, teguran tertulis: dan atau cc. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapananggota dpr diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf apabila: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god merupakan lembaga negara yang harus saling mengisi demi implementasi checks and balances dalam demokrasi sentralistik: alat kelengkapan antara dpr dan dpd juga timpang, karena dpr ada alat kelengkapan md3|, sementara dpd hanya ada alat kelengkapan md3j. hal ini menunjukkan bahwa dukungan aspek struktur organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang, fungsi, dan tugas sangat tidak seimbang. ketimpangan semacam ini semata mata bukan karena persoalan konstitusional, melainkan persoalan politik perundang undangan yang dibangun oleh pembentuk md3: penamaan yang dipergunakan untuk menyebutkan alat kelengkapan dpd sebagaimana diatur dalam md3 mempergunakan nomenklatur yang menurut kamus bahasa indonesia bersifat tidak tetap. hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan kesengajaan dari pembentuk untuk meletakkan sifat kesementaraan alat kelengkapan tersebut secara permanen, padahal dpd menurut uud merupakan lembaga negara yang bersifat tetap. cara semacam ini jelas tidak memberikan penghargaan dan penghormatan yang layak diantara sesama lembaga negara pemegang fungsi representasi. alat kelengkapan yang dimaksud dalam md3 yang mengandung makna kesementaraan yakni panitia pada wanita musyawarah, panitia kerja, panitia perancang undang undang, dan panitia urusan rumah tangga. hak anggota dpr dan anggota dpd juga mengalami diskriminasi yang sangat mencolok. hak anggota dpr dirumuskan dalam item md3), sedangkan hak anggota dpd dirumuskan hanya item md3). perlu diketahui bahwa hak anggota ini merupakan prinsip yang harus dipergunakan untuk mem back pelaksanaan fungsi kelembagaan. tanpa hak yang dirumuskan secara signifikan, maka dimungkinkan akan mengakibatkan ketiadaan kepastian hukum yang sama. dengan demikian jika hak itu tidak diatur secara equal, maka hal ini jelas melanggar uud diskriminasi hak anggota dpr dan dpd nampak jelas dalam ketentuan md3 yang berbunyi anggota dpr berhak: mengajukan usul rancangan undang undang, mengajukan pertanyaan: cc. menyampaikan usul dan pendapat: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godr: atau ilikut membahas bersama dpr dan presiden rancangan undang undang yang diajukan oleh dpd,rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godyang disediakan secara bertahap oleh pemerintah paling lama (dua) tahun sejak undang undang ini diundangkdapat mengajukan rancangan undang undang berdasarkan program legislasi nasional dandengan tembusan" tidak dimaknai dasepanjang kata pimprepublik indonesia nomor dpd ri ivperaturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia tentang tata tertib: bukti fotokopi kutipan buku hukum acara pengujian undang undang, penulis prof. july asshiddigie, s.h., penerbit konstitusi press jakarta bukti fotokopi daftar prolegnas prioritas tahun sumber ruu prioritas tahun anggaran merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat nomor lg dpr ri x hal penyampaian ruu tentang perubahan nomor tahun tentang mrr, dpr,dpd, dan dprd, tanpa tanggal oktober yang ditujukan kepada presiden republik indonesia, bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia nomor dpd ri tentang rancangan undang undang tentang dewan perwakilan daerah: bukti fotokopi surat dewan perwakilan daerah nomor hm. dpd ri xii tanggal desember perihal penyampaian keputusan dpd yang ditujukan pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia: bukti fotokopi surat dewan perwakilan daerah nomor hm. dpd i tanggal januari perihal substansi ruu tentang dpd yang ditujukan menteri dalam negeri rakyat republik indonesia,impinan dpr ri:residen ri: bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat nomor lg dpr ri v perihal pertemuan konsultasi pansus ruu tentang md3 yang ditujukan kepada pimpinan dpd ri, bukti fotokopi surat dewan perwakilan daerah nomor hm. dpd vi tanggal juni perihal penyampaian dim ruu tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang ditujukan kepada pimpinan panitia khusus md3 dpr ri: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat nomor lg dpr ri vii tanggal juli perihal persetujuan dpr terhadap ruutujukan kepada presiden ri: bukti fotokopi tanda terima permohonan uji materiil nomor pan.mk viii bukti fotokopi memo kepada kepala bagian panitia khusus ruu md3 dpr ri, bukti fotokopi nota dinas nomor ps. kepala bagian risalah sekretariat jenderal dpr tentang penyampaian dokumentasi proses pembahasan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, selain itu, pemohon dalam persidangan tanggal oktober tanggal oktober dan tanggal november mengajukanjjanji dalam persidangan tersebut dan atau,mpa sekiranya dewan perwakilan rakyat dpr) dan presiden (baca, pemerintah) memiliki komitmen dengan putusan mahkamah konstitusi mk) nomor puu x ahli dan para ahli yang lain serta dewan perwakilan daerah dpd) tidak perlu hadir kembali dalam persidangan yang mulia ini. namun karena dpr dan presiden tidak menghormati putusan nomor puu x kami kembali bersua dengan majelis hakim yang mulia. karena itu, saya hadir mimbar ini tak hanya sebatas memperjuangkan eksistensi dpd dalam proses legislasi, tak juga sebatas memperjuangkan penguatan lembaga yang secara langsung mewakili kepentingan daerah, tetapi juga memperjuangkan menghidupkan kembali putusan mahkamah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (dalam hal ini putusan nomor puu x yang telah diabaikan dan dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat oleh dpr dan presiden. bagi ahli sebagian substansi nomor tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd tidak saja mengabaikan putusan nomor puu x tetapi juga melecehkan salah satu substansi pokok uud yang secara eksplisit menyatakan bahwa putusan bersifat final. bagi saya, ketika dpr dan presiden mengabaikan putusan mk, mereka secara nyata melecehkan substansi uud yang menyatakan: berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. sebagai salah seorang yang mendalami hukum tata negara, saya benar benar khawatir dengan munculnya sejumlah kecenderungan yang secara langsung mengabaikan putusan mahkamah ini. sekiranya masalah ini tidak disikapi dengan tepat, pengalaman yang terjadi dengan akan kembali terulang. atau, jangan jangan kejadian ini hanya merupakan puncak gunung serangkaian pengabaian lain yang telah pula dilakukan sebelumnya. bila dibaca secara tepat semangat dan substansi putusan nomordan uud tidak hanya sebatas meneguhkan peranan dpd dalam proses legislasi, putusan tersebut juga mendudukkan kembali bagaimana fungsi legislasi sesungguhnya berlangsung sesuai dengan kehendak uud setelah perubahan. secara sederhana, sekiranya putusan dimaknai secara benar, fungsi legislasi akan hadir dan berlangsung dalam paradigma baru: yaitu relasi dpr dpd presiden akan berlangsung secara efektif, sebagai penafsir konstitusi, putusan nomor puu x telah mengembalikan makna hakiki fungsi legislasi dalam uud tentu saja, bagi kalangan yang tidak menerima putusan ini akan dengan mudah menilai bahwa kebebasan dalam mengabulkan permohonan dpd. namun dari sudut teoretik, dapat memberikan tafsir atas wewenang legislasi dpd. dalam hal ini, where dalam modern constitutions" perubahan konstitusi dilakukan melalui penafsiran kuasa yudisial (judicial interpretation). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan cara ini, teks konstitusi tidak mengalami perubahan, namun hakim memberikan tafsir baru,, dalam batas kewenangan legislasi uud praktik tripartit dimulai dengan keniscayaan peran dpd sejak penyusunan prolegnas. selama tidak diberi peran yang sama dengan dpr dan presiden, sulit bagi dpd mengoptimalkan peran mengusulkan rancangan undang undang yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah. bagaimanapun, prolegnas akan memengaruhi inisiatif pengajuan rancangan undang undang. mengabaikan peran dpd menyusun prolegnas, sama saja dengan mempersempit kesempatan dpd untuk memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses pembentukan undang undang, namun upaya mengembalikan kepada makna pembentukan undang undang sesuai dengan maksud uud dapat dilacak dari relasi dpr dpd presiden dalam pembahasan rancang undang undang. dalam putusan mk, mekanisme legislasi baru dalam pembahasan rancangan undang undang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut. sejauh kewenangan dalam uud pembahasan yang dilakukan dpr dpd presiden baru dapat dimulai jika rancangan undang undang telah selesai internal masing masing lembaga: dalam posisi demikian, pembahasan semua rancangan undang undang yang terkait wewenang dpd dalam uud tidak akan ada lagi pembahasan antara dpd dan presiden dengan fraksi fraksi dpr. dengan putusan mk, pembahasan yang masih melibatkan fraksi fraksi dpr akan menjadi sebuah proses yang inkonstitusional. artinya, menggunakan pola ini, pembahasan rancangan undang undang luar uud yang hanya dalam wewenang dpr dan presiden, mestinya dimulai dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god paradigma baru pula, yaitu pola bipartita: mengapa putusan nomor puu x dapat dikatakan menghadirkan paradigma baru legislasi? salah satu alasannya, putusan bersejarah itu beranjak dari kerangka teori yang sangat kokoh dan kepentingan nasional yang lebih luas. secara teoretis, lord bryce berpendapat, second chamber memiliki empat fungsi utama, yaitu revision legislation, initiation noncontroversial bills, delaying legislation fundamental constitutional importance 'to enable the opinion the nation adequately expressed upon it, dan public debate (dalam purnomowati, tujuan pandangan ini, dengan adanya second chamber, monopoli proses legislasi oleh satu kamar dapat dihindari: alasan pentingnya kamar keduaga model, yaitu: asymmetric bicameralism weak bicameralism soft bicameralism, yaitu dalam hal., dan perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar betul betul seimbang:, institutional power that the two chambers have. dalam aspek ini, kata lijphart, pola umum yang terjadi, kamar kedua cenderung merupakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god subordinat kamar pertama. misalnya, dalam proses legislasi, negative veto kamar kedua kerap kali :diabaikan oleh kamar pertama,bikameral diklasifikasike .memang ada perdebatan, pada sebagian negara gitaris, masalah yang seringkr, selain itusejak awal memang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memilih dan dipilih: membela diri, imunitas: protokoler, keuangan dan administratif,sedangkan menurut md3 berbunyi anggota dpd berhak: bertanya: menyampaikan usul dan pendapat, cc. memilih dan dipilih: membela diri: imunitas, protokoler, dan keuangan dan administratif. dengan memerhatikan sistematika pengaturan yang demikian ini, jelas menunjukkan bahwa pelemahan terhadap wewenang, fungsi, dan tugas dpd memang sengaja dilakukan. pendek kata, kewenangan konstitusional dpd sebagaimana diatur dalam uud semakin dikebiri, dan jelas tidak mendukung pelaksanaan fungsi territorial representative yang dalam tataran empirik justru lebih berat ketimbang political representative, territorial representative lebih berat karena para wakil daerah harus mampu merumuskan dalam satu paradigma dari berbagai kepentingan kepentingan daerah yang sangat beragam, baik dalam aspek kultur maupun struktur desentralisasi (karakteristik daerah ditinjau dari aspek organisasi, yakni daerah khusus, dan daerah istimewa). sementara political representative relatif lebih mudah, karena anggota dpr mewakili kepentingan politik yang sampai saat ini masih bersifat sentralistik. dengan kata lain desentralisasi politik sampai sekarang belum terwujud lingkungan parpol, persyaratan formil pengajuan permohonan a1.banyak yang, untuk mengatasi persoalan ini, negara negara yang menerapkan sistem kamar gandajimmy asshiddigie mengemukakan, dengan adanya dua kamar akan amupper house yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang undang memiliki keanggotaan yang berbeda dengan komposisinya berbeda dari lower house, melacak perdebatan dalam proses perubahan uud terutama terkait dengan kehadiran dpd, secara sederhana dapat dikatakan, pengubahmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god,:,uudmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god lagi mengubah merevisi substansi yang dihasilkan pada perubahan sebelumnya: namun apabila dibaca dengan cermat, ketentuan uud,. artinya, sekiranya ada keinginan politik (political will memberikan peran untuk membangun checks and balances dengan dpr, uud,s:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bagi dpd rancangan undang undang, sementara bagi"rancangan undang undang" dari dpd dengan "usul rancangan undang undang" dari anggota dpr? sebetulnya, masih banyak contoh lain yang dapat dikemukakan betapa tingkat pengaturan bawah uud terdapat pengebirianytidak memiliki keinginan menjadikan dpd sebagai lembaga legislatif, terutama memberi fungsi legislasi sebagai salah satu kamar lembaga legislatif yang dihasilkan dari perubahan uud dalam konteks itu, putusan nomor puu x menjadi tonggak penting dalam penataan legislasi. sayang sekali, gagasan tersebut kandas dengrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memberi kewenangan lebih luas kepada dpd untuk semua kategori rancangan undang undang. barangkali,sl,ini, dalam praktik mahkamah konstitusi pun telah acapkali memberikan tafsir baru atas norma uud misalnya, syarat presidential threshold dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden:filibuster as), proses pembahasan yang dipraktikan dpr saat ini harus diperbaiki. sejauh ini, perlambatan proses legislasi lebih pada ketiadaan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god proses pembahasan yang efisien. dalam konteks itu, tujuan permohonan yang diajukan dpd sangat sederhana, dengan segala kewenangan yang ada mengembalikan lagi semangat pembaruan legislasi dalam putusan nomor puu x dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m dalam konsep negara hukum, kualitas pembuatan aturan menjadi salah satu sorotan yang paling penting. dalam konsep principum individionis yang digagas oleh hans kersen dalam general theory law and state, negara dapat dipostolasikan sebagai sebuah realitas sosial yang fundamental jika dia memiliki esensi tatanan hukum nasional yang baik. artinya eksistensi negara punya keterkaitan erat dengan aturan hukum yang terbangun dalamnya. edward homeland mengatakan bahwa kualitas legislasi punya keterkaitan dengan kemampuan membangun kepastian hukum dan menutup kemungkinan implementasi buruk yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tertib tatanan hukum nasional. akan tetapi, kualitas legislasi tentu sangat ditentukan oleh begitu banyak faktor dan salah satu faktor yang sangat menentukan tentu saja adalah kualitas lembaga parlemen itu sendiri. lembaga parlemen dua kamar atau bikameral yang sehat ditentukan oleh pola relasi yang relatif seimbang antar kamar pertama dan kamar kedua: hubungan yang kuat antar keduanya, tentu akan menguatkan proses legislasi. dalam pandangan jimmy asshiddigie, dengan adanya dua majelis satu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan pengawasannya dapat diperiksa secara dua kali. bahkan meminjam istilah james rogers mengatakan bahwa kamar kedua seringkali dapat dianggap menjadi pelaku judicial review sesungguhnya bagi kualitas legislasi oleh kamar pertama, faktor inilah yang hilang dalam konsep parlemen dua kamar kita saat ini dan inilah yang seringkali memberikan efek buruk yang sangat kuat pada kualitas legislasi indonesia. oleh karenanya, hadirlah potensi maupun fakta keberadaan praktik praktik korupsi dalam proses legislasi indonesia. konsep yang diusung oleh model parlemen kita yang dua kamar (bikameralisme) adalah konsep representasi politik dan representasi ruang. dpr mewakili partai politik, sedangkan dpd merepresentasikan perorangan yang berbasis daerah. namun dalam proses legislasi, undang undang md3 telah memposisikan dpr menjadi kamar merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god utama, sedangkan dpd menjadi kamar kecil. keduanya sangat tidak berimbang. dpd menjadi lembaga perwakilan sistem dua kamar, tetapi tidak memiliki kewenangan legislasi yang berarti, struktur dan konstruksi ini sudah bermasalah sejak awal karena yang dihasilkan adalah menggunakan istilah parlemen asimetrik dalam hal sistem pemilihan jumlah anggota wewenang masing masing kamar, mekanisme pengambilan keputusan dan hubungan interkameral pada umumnya, termasuk menempatkan dpd menjadi pihak minoritas dan terpinggirkan dalam proses legislasi. akibatnya kelembagaan keterwakilan wilayah atau special representation yang seharusnya hadir dalam setiap undang undang, baik pada tingkat konstitusi maupun legislasi, tidak dengan sendirinya dapat meningkatkan watak keterwakilan daerah, malah yang terlihat adalah meningkatnya watak keterwakilan kepentingan politik. padahal jamak kita ketahui, james madison yang menjadi salah seorang creator penyusunan konstitusi amerika, mempercayai keperluan adanya dua kamar ini untuk berisi orang orang yang independen yang akan menjadi penyeimbang satu sama lain: oleh karena secara teori menurut james madison, representasi rakyat kebanyakan (common people) itu harus direpresentasikan atau digabung dengan secara check and balances dengan senat yang merupakan representasi orang orang yang mapan. sinilah salah satu petaka legislasi bermuara. model kamar yang tidak seimbang ini menjadikan dpr dapat bertindak sesuka hati, setengah hati, tidak berhati hati, ataupun bahkan tanpa hati dalam proses legislasi karena praktis dalam proses legislasi prapengesahan oleh presiden, dpr tidak mendapatkan penjagaan yang berarti. dpr tanpa check and balances secara intraparlemen: sesungguhnya mutu legislasi dapat diperbaiki melalui check and balances dengan kamar kedua, konsepnya adalah two eyes better than one eye. melalui mekanisme check and balances intraparlemen, diharapkan ada pengawalan substantif atas pelaksanaan kewenangan dpr oleh dpd. model representasi ruang ala dpd juga keniscayaan adanya keterlibatan representasi lain selain representasi politik yang diusung oleh dpr. artinya, selain mengecil karena keterlibatan lebih banyak hanya representasi politik, undang undangan diusung juga seringkali kehilangan penjagaan oleh kamar kedua, padahal kedua hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam konsep legislasi yang melibatkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dua kamar: konsep perwakilan dalam model legislasi yang mengecil karena hanya melibatkan lebih banyak partai politik dibanding representation daerah itu membuat legislasi menjadi makin menurun, padahal mathrm kita ketahui bahwa model rekrutmen partai politik lebih banyak menegakkan oligarki partai dibanding demokrasi partai. karenanya, orang orang yang terpilih belum tentu orang orang yang benar benar diinginkan oleh rakyat, tetapi lebih banyak merupakan orang orang yang menduduki jabatan penting dalam organisasi partai ataupun orang orang yang disenangi oleh elit partai ataupun orang orang yang punya akses media dan sumber sumber uang, model parlemen yang memberikan model keterwakilan sangat kecil ini, diimbuhi dengan adanya sosok sosok korupsi dan manipulatif semakin menemukan keterwakilan rakyat dalam proses legislasi. ada dua hal biasanya jenis legislasi korupsi itu, pertama legislasi yang menjadi bagian dari penyuapan politik (political bribery), memberikan makna tersendiri terhadap undang undang yang dibuat. pesanan, titipan, dan permintaan mengiringi uang yang disetorkan kepada sosok nakal anggota dpr, telah membuat undang undang seringkali menjadi cacat. sekadar mengingatkan, undang undang bank indonesia yang diiringi . yang dibuat mengiringi sejumlah dana melalui aliran dana bank indonesia yang sudah diputuskan oleh pengadilan tipikor, memperlihatkan potret buruk legislasi korupsi. uang memberikan pengaruh besar terhadap proses legislasi, inilah yang menyeret beberapa nama anggota dpr periode lama maupun periode yang dekat dekat ini yang ditengarai terlibat dan menerima aliran dana demi pembuatan undang undang yang lebih ramah pada pemerannya, kedua yang lebih berbahaya lagi adalah dampak dari ramainya pengungkapan para anggota dpr yang terseret dari praktik korupsi dan penegakan hukum lainnya, maka model kedua dari legislasi korupsi seringkali berjalan yaitu memperlambat dan menghambat proses undang undang untuk penegakan hukum dan agenda hukum antikorupsi serta penguatan demokrasi. dpr yang terlibat tindakan korupsi, tentunya menjadi gampang untuk membuat undang undang yang menguatkan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. penguatan hukum antikorupsi hanya akan membahayakan dirinya sebagai anggota dpr nakal yang bermain main dengan uang panas tersebut. karenanya, mereka kemudian melakukan berbagai upaya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god untuk menghambat proses undang undang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bahkan bisa jadi membuat undang undang yang memiliki daya geor yang rendah terhadap penegakan hukum dan khususnya penegakan hukum antikorupsi, hal yang menarik dapat dilihat dari aturan undang undang md3 soal mahkamah kehormatan dewan. meskipun dapat dianggap sebagai sebuah terobosan menarik melihat proses persidangan atas pelanggaran etik, tetapi kewenangannya juga berkembang menjadi birokratisasi penegakan hukum, dimana pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapatkan persetujuan dari mahkamah kehormatan dewan. misalnya undang undang md3, artinya hal ini akan menciptakan birokratisasi yang lebih rumit bagi proses penegakan hukum terhadap anggota dewan yang melakukan pelanggaran pidana, kalaupun ini dianggap terobosan untuk menjaga marwah dan martabat anggota parlemen, maka tentu menjadi sangat mengherankan oleh karena mengapa hanya disematkan kepada dpr soal adanya mahkamah kehormatan dewan ini, tetapi tidak dibentuk pada pola yang sama terhadap dpd, sehingga mudah menduga bahwa mahkamah kehormatan dewan ini tidak ada kaitannya dengan penjagaan marwah dan martabat dpr kecuali untuk memperpanjang birokratisasi penegakan hukum bagi anggota dpr, begitu pula dengan undang undang yang dapat menyokong demokrasi dengan peran serta publik yang lebih kuat, sangat mungkin mengancam peran partai politik, sehingga diupayakan untuk membangun dengan bangunan demokrasi yang lebih dekat dengan elit dibanding dekat dengan daulat rakyat. buruk undang undang md3 dan undang undang pilkada yang disebutkan beberapa waktu lalu adalah contoh yang paling utama untuk melihat hal ini: relasi antar dpr dan dpd yang lebih baik juga seharusnya dibuat dalam kerangka melihat dan mempertandingkan derajat keterwakilan dpr dan dpd, mencermati pengaturan dan yang ada dalam undang undang dasar serta pelaksanaan kewenangan dpd oleh undang undang pelaksananya, stephen sherlock memberikan penilaian yang cukup menarik bahwa dpd guide unusual example chamber second chamber because represents odd combination limited powers and high legitimacy: apa yang dikatakan stephen sherlock sesungguhnya adalah dpd merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia adalah perbandingan yang sangat aneh yang tidak pernah dia temukan belahan dunia manapun, dimana dpd adalah percampuran antara tingginya legitimasi publik karena dipilih secara langsung dengan rendahnya kualitas kewenangan. ini yang disebut oleh stephen sherlock bahwa dia tidak menemukan belahan dunia manapun jenis dpd yang mencampurkan antara derajat keterwakilan yang sangat tinggi atau legitimasi keterpilihan yang sangat tinggi dengan kewenangan yang sangat rendah: mahkamah konstitusi sesungguhnya telah memberikan garis besar pemberdayaan dan penguatan fungsi fungsi dpd dalam putusan nomor puu dilihat relasi dpr dan dpd bukanlah sub ordinat dpr, sehingga pelibatan pembahasan bersama adalah pembahasan yang komprehensif secara bermodel pembahasan tiga pihak secara keseluruhan walaupun tidak sampai pada tahapan persetujuan. menurut putusan mahkamah konstitusi tersebut menempatkan keterlibatan presiden dan dpr. begitu juga keterlibatan dpd dalam proses legislasi nasional yang harusnya melibatkan secara program yang terencana maupun yang luar prolegnas. akan tetapi undang undang md3 telah mereduksi putusan mahkamah konstitusi tersebut dan melanggengkan kembali proses yang tidak berimbang antara dprd dan dpd, sehingga proses tak berimbang ini akan terus melanggengkan proses legislatif korupsi karena tidak adanya proses pengawasan yang berarti, bersifat intraparlemen, dan karenanya menarik untuk melihat dalam kerangka tindakan dpr ini merupakan perbuatan melawan hukum. produk hukum tentu saja dapat dimaknai tiga hal, regering, beschikking, dan vonis. putusan mahkamah konstitusi sebagai vonis, apalagi mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi, dianggap mengikat dan harus dijalankan sebagai bagian dari proses putusan mk, maka tentunya tindakan dpr dan pemerintah yang telah melakukan pembangkangan yang nyata terhadap konsep negara hukum yaitu yang memberikan kepada kewenangan untuk membangun koridor yang seharusnya dipegang oleh lembaga negara lain sebagai bagian dari tertib hukum dalam konsep negara hukum, atas keseluruhan hal yang dinyatakan atas, maka ahli perlu menegaskan beberapa hal, yaitu: secara teoretis memang sangat diperlukan adanya penguatan dpd, khususnya untuk kemudian mereduksi dalam undang undang md3 yang telah menemukan penguatan dpd tersebut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa berdasarkan dan uud dibentuk mahkamah konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi yang selanjutnya diatur dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiadanya praktik buruk kualitas legislasi yang memang dapat dikaitkan dengan tidak berfungsinya kontrol dua kamar dalam model parlemen bikameral, termasuk adanya upaya untuk menghambat penegakan hukum melalui undang undang md3: perlu untuk melihat adanya kemungkinan mengkaji soal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh dpr dan pemerintah dengan menegaskan putusan yang sudah lewat untuk hal hal yang kemudian dimohonkan kembali oleh dpd: prof. dr. yuliandri, s.h., m.hsebagian penyelenggara negara dipengaruhi oleh pola pikir seperti: "kan cuma tata cara, yang penting hasilnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi". sepanjang substansi dinilai "tidak bermasalah", soal tata cara dianggap selesai dan tidak perlu dipersoalkan. seakan masalah formal dalam pembentukan undang undang dianggap sebagai sesuatu yang sepele: apabila cara berpikir seperti itu yang digunakan, tentunya segala sesuatu menyangkut tata cara pembentukan undang undang tidak perlu diatur lagi. uud tidak perlu lagi memberikan delegasi kepada undang undanguntuk mengatur tata cara pembentukan undang undang. cukuplah undang undang itu dinilai secara substansi saja: nyatanya, uud sebagai konstitusi negara melalui mengganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang undang, ,.sebab,nomor tahun kepatuhan terhadap tata cara pembentukan undang undang juga dapat didekati dari penerapan konsep negara hukum indonesia, mana salah satu tujuan negara hukum adalah meniadakan absolutisme kekuasaan negara. dalam wujud lebih konkrit, wajah negara hukum dilukiskan dalam bentuk bahwa setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum. sekalipun penyelenggara negara diberi sejumlah kekuasaan atau kewenangan, namun kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sewenang wenang, dalam konteks itu, kepatuhan dalam menyelenggarakan kekuasaan tidak saja dinilai dari segi pencapaian tujuan dari pemberian kekuasaan, melainkan juga apakah kekuasaan tersebut telah dijalankan menurut tata cara yang ditentukan atau tidak. hal yang sama juga berlaku dalam konteks pembentukan undang undang. mana, kepatuhan pembentuk undang undang tidak saja dinilai dari sisi apakah materi muatan yang dimuat dalam undang undang sesuai atau tidak dengan uud, melainkan juga dinilai apakah tata cara pelaksanaan kekuasaan pembentukan undang undang telah dijalankan sesuai uud atau tidak mengapa demikianmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dimiliki dpr dan juga presiden tidak disalahgunakan. tidak mematuhi prosedur yang ditentukan menyebabkan kontrol publik atas pembentukan undang undang akan menjadi nihil. pada saat bersamaan, juga membuka ruang untuk hadirnya undang undang yang elitis dan merugikan kepentingan publik: harus dipahami bahwa tidak semua materi muatan undang undang memiliki alat ukur yang jelas dan tegas berdasarkan norma yang terdapat dalam uud sebab, sebagian materi muatan undang undang sepenuhnya menjadi open legal policy pembentuk undang undang. pada ranah ini, penyalahgunaan kekuasaan pembentuk undang undang terbuka lebar. kalaupun dilakukan pengujian secara materiil, tentunya pengadilan akan memberikan penilaian bahwa norma undang undang tersebut adalah konstitusional. untuk mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka alat yang dapat dipergunakan adalah kepatuhan pembentuk undang undang terhadap tata cara pembentukan undang undang yang digariskan uud melalui pembentukan peraturan perundang undangan:pada saat sebuah undang undang dibentuk secara bertentangan dengan prosedur pembentukan undang undang, yang mesti diwaspadai dan dinilai lebih jauh oleh pengadilan yang berwenang adalah menjaga agar undang undang tidak lahir dari sebuah maksud yang merugikan rakyat, bangsa dan negara, ketiga, proses dan hasil pembentukan sebuah undang undang bukanlah dua hal yang terpisah., jika proses (formil) bermasalah secara konstitusional, maka penilaian merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap substansi (materil) belum dapat dilakukan, dalam konteks itu, pembentukan undang undang dapat saja menghasilkan beberapa kemungkinan: pembentukan undang undang mengikuti tata cara yang benar, substansinya tidak bertentangan dengan uud, pembentukan undang undang mengikuti tata cara yang benar, substansinya bertentangan dengan uud: pembentukan undang undang tidak mengikuti tata cara, sementara substansinya tidak bertentangan dengan uud pembentukan undang undang tidak mengikuti tata cara, sementara substansinya bertentangan dengan uud kemungkinan pertama dan kedua berada pada ranah menilai substansi, mana proses pengujian undang undang hanya menilai apakah norma undang undang sesuai atau tidak dengan uud pada ranah ini, penilaian terhadap formalitas undang undang sudah dianggap selesai. sedangkan kemungkinan ketiga dan keempat, substansi undang undang tidak dapat dinilai sebelum soal formalitas diselesaikan terlebih dahulu. penilaian substansi baru dapat dilakukan jika penilaian terhadap prosedur pembentukan (appropriate procedure) menyimpulkan bahwa pembentukan sebuah undang undang telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan menurut uud jika tidak, bagaimana mungkin substansi sebuah undang undang dapat dinilai konstitusionalitasnya sementara tata cara pembentukan justru bertentangan dengan uud selanjutnya terkait naskah akademik. keberadaan naskah akademik dalam pembentukan undang undang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban ilmiah atas sebuah tawaran solusi masalah berupa norma yang akan dimasukkan dalam undang undang. naskah akademik ditempatkan sebagai alas ilmiah dari sebuah keputusan politik yang akan diambil menyangkut solusi tertentu terhadap persoalan atau kebutuhan hukum masyarakat. dengan adanya naskah akademik, solusi berupa norma tidak semata mata didasarkan pada pilihan kebijakan politik "secara buta" oleh para politisi lembaga perwakilan, melainkan juga didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. sehingga, sebuah norma yang akan dibentuk betul betul mampu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat: dalam penyusunan undang undang, nomor merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tahun menyatakan,sebuah ruu disertai naskah akademik merupakan kewajiban prosedur yang mesti dipatuhi presiden, dpr dan dpd dalam mengajukan rancangan undang undang. mana keharusan menyertakan naskah akademik dimaksud merupakan mandat nomor tahun yang merupakan turunan dari ketentuan uud oleh karena itu, ketiadaan naskah akademik menyebabkan proses penyusunan undang undang akan mengalami cacat formil: soal apakah sebagian materi yang termuat dalam naskah akademik tidak dimasukkan dalam rancangan undang undang atau sebagian materi rancangan undang undang tidak bersumber dari naskah akademik tidak menjadi persoalan utama. hal terpenting adalah sebuah undang undang harus dibentuk atau disusun berdasarkan kajian ilmiah yang tertuang dalam naskah akademik untuk rancangan undang undang itu sendiri. mengapa demikian sebagaimana telah disinggung sebelumnya, undang undang sebagai kebijakan publik dalam sebuah negara hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. terutama prinsip prinsip dasar dari masalah yang akan diatur dalam undang undang. naskah akademik tentunya memuat prinsip prinsip dasar dari norma yang akan dituang dalam undang undang. prinsip prinsip itulah sebetulnya yang mesti dipedomani dalam menyusun rancangan undang undang. sekalipun sebagian materi ruu tidak bersumber dari naskah akademik, tetapi sepanjang prinsip prinsip tersebut diikuti maka keberadaan undang undang tersebut tentunya akan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan tidak dapat dinilai inkonstitusional, sebagai turunan dari uud nomor tahun juga mengatur tentang proses pembahasan rancangan undang undang yang mesti dilakukan melalui dua tingkat pembahasan. mana, pada masing masing tingkatan terdapat rangkaian kegiatan pembahasan yang mesti dilakukan.aftar isian masalah (dim)deka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, tanpa membahas dim, kegiatan penyusunan undang undang pada level pembicaraan tingkat tidak dapat dikatakan telah dilakukan. dalam arti, tidak ada penyusunan undang undang tanpa adanya kegiatan pembahasan dim: apabila penyusunan sebuah rancangan undang undang dilakukan tanpa melakukan kegiatan membahas dim, maka secara formal penyusunan rancangan undang undang tersebut telah mengalami suatu kecacatan. oleh karena itu, undang undang tersebut dapat dipersoalkan formalitas pembentukannya. termasuk dalam perkara pembentukan undang undang nomor tahun apabila dalam proses penyusunannya tidak disertai dengan adanya kegiatan membahas dim ruu tersebut, maka keberadaan undang undang tersebut mengalami cacat secara formil dan pembentukannya harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan uud salah satu persoalan formalitas pembentukan nomor tahun yang juga dipersoalkan pemohon adalah terkait keikutsertaan dpd dalam membahas rancangan undang undang. sebab, salah satu materi yang dimuat dalam undang undang tersebut adalah tentang dewan perwakilan rakyat daerah dprd). mana, dprd merupakan bagian institusi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam uud sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, dprd adalah bagian dari institusi negara yang menyelenggarakan pemerintahan daerah otonom. dengan demikian, pengaturan terkait dprd adalah bagian dari pengaturan tentang materi yang berhubungan dengan otonomi daerah. tidak satupun alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pengaturan terkait dprd tidak berhubungan atau berkaitan dengan otonomi daerah, sesuai.dst. oleh karena itu, seharusnya dpd juga terlibat dalam pembahasan tingkat dengan ikut menyusun dan membahas dim ruu yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kemudian disahkan menjadi nomor tahun ketidakikutsertaan dpd dalam pembahasan ruu yang dalamnya terdapat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dapat dinilai sebagai cacat prosedur pembentukan undang undang. sebab, peran dpd dalam membahas ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah dinyatakan secara tegas dalam uud dengan menggunakan ketentuan uuddengan otonomi daerah adalah adalah konstitusional. apabila ketidaksetaraan dpd dalam membahas ruu yang materi muatannya berhubungan dengan otonomi daerah tetap dianggap konstitusional, lalu mana hendak diletakkan norma uud oleh karena itu, tidak ada alasan sebetulnya untuk membenarkan atau menganggap proses pembentukan undang undang yang berhubungan dengan otonomi daerah namun tidak melibatkan dpd dalam pembahasannya konstitusional. apabila benar dalam pembahasan ruu yang kemudian menjadi nomor tahun ini dpd tidak diikutsertakan, maka secara tegas mahkamah konstitusi harus menyatakan pembentukan undang undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan uud sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, seharusnya pengaturan tentang dprd tidak disatukan dengan pengaturan tentang mpr, dpr dan dpd. ketika digabungkan, maka akan ada konsekuensi mengikutsertakan dpd dalam pembahasannya. selain itu, jika hendak mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan dpd dalam proses pembahasan ruu terkait mpr, dpr dan dpd dan dprd, maka pengaturan tentang dprd harus diatur dalam tersendiri. dengan demikian, keikutsertaan dpd akan terlokalisir pada ruu tentang dprd semata. hanya saja, ketika materi muatan tentang dprd digabungkan menjadi materi muatan tentang mpr, dpr dan dpd dalam satu undang undang, maka konsekuensi logonya, dpd wajib diikutsertakan dalam pembahasan ruu tersebut, sekalipun dpd hanya akan terlibat dalam membahas materi terkait dprd saja, lalu, apakah pengaturan tentang dprd dapat atau mesti dipisahkan dari pengaturan tentang mpr, dpr dan dpd? menjawab pertanyaan ini, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god delegasi pengaturan tentang mpr, dpr, dpd dan dprd dalam uud mesti dilacak lebih jauh: delegasi pengaturan lebih lanjut tentang mpr ditemukan dalamdangkan delegasi pengaturan tentang dpr diatur dalam uud sebagai berikut, susunan dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang undang. adapun delegasi pengaturan tentang dpd dinyatakan dalam uud susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah diatur dengan undang undang. seluruh norma pendelegasian pengaturan tentang mpr, dpr dan dpd tersebut dirumuskan dengan menggunakan frasa "diatur dengan undang undang": mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundang undangan yang ada, penggunaan frasa "diatur dengan" memiliki implikasi hukum terhadap keharusan. untuk mengatur masalah tersebut dengan undang undang tersendiri. artinya, pengaturan tentang mpr mesti dimuat dalam undang undang tersendiri yang terpisah dari undang undang terkait dpr maupun dpd, begitu juga sebaliknya: selain itu, masing masing norma delegasi pengaturan tersebut merupakan norma yang terpisah satu sama lain. oleh karena itu, masing masingnya juga mesti dipahami secara terpisah dan tidak dapat dibaca dalam satu tarikan nafas. sebab, rumusan norma yang dibaca atau ditafsirkan dalam satu tarikan nafas adalah norma yang terdapat dalam satu atau dalam satu rumusan kalimat dalam satu atau dalam peraturan perundang undangan. artinya, "dibaca dalam satu tarikan nafas" adalah memahami norma dengan menggunakan penafsiran menurut arti kata atau istilah yang merujuk pada makna teks yang ada dalam kaidah hukum yang dinyatakan. sementara jika norma tersebut telah diatur dalam bab yang berbeda satu sama lain dengan materi muatan yang juga berbeda, maka membacanya tidaklah dapat dilakukan dalam satu tarikan nafas. hal yang sama tentunya juga berlaku terhadap norma delegasi pengaturan terkait mpr, dpr dan dp# yang diatur dalam bab yang terpisah dan materi muatan yang juga berbeda satu sama lain: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebelum mengakhiri keterangan ini, ahli ingin menekankan bahwa sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangannomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: dengan demikian, menjadi keharusan bagi mahkamah untuk menjadikan undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagai dasar menilai keabsahan tata cara pembentukan undang undang. lagi pula hal itu jugyang menyatakanana, ketentuan tersebut merupakan hukum acara pengujian undang undang yang tidak dapat dikesampingkan oleh mahkamah, dr. maruarar siahaan, s.h pendahuluan pembahasan dan pengesahan (dua) undang undang dengan cara yang tergesa gesa dan dipaksakan pada detik detik akhir masa jabatan dpr tampak menunjukkan inkonsistensi dan tidak taat asas, baik secara formil maupun materiil. proses pembentukan yang berlangsung tidak menunjukkan rujukan kepada kerangka acuan negara hukum dan konstitusionalisme, mana putusan mahkamah konstitusi menjadi bagian dari tafsir konstitusi, sehingga oleh karenanya terjadi kegagalan dalam mewujudkan prinsip prinsip konstitusi. materi muatan konstitusi yang antara lain mengatur tentang organ merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god atau lembaga lembaga negara dan hubungannya satu dengan yang lain, yang lebih lanjut diatur dengan undang undang md3 yang saat ini diuji, tampaknya tidak mengacu pada prinsip konstitusi tentang kesetaraan, sehingga keluarannya menjadi terpusat pada politik kekuasaan. sesungguhnya etika pemerintahan dalam negara demokrasi menghendaki bahwa ketika siklus pemerintahan lima tahunan telah sampai dan anggota dpr dan pemerintahan yang baru sudah terpilih, tidaklah tepat untuk memaksakan menyelesaikan kebijakan yang mendasar, meskipun prosesnya sudah berlangsung. perubahan yang terjadi sebagaimana tergambar dari hasil pemilihan umum, menunjukkan kehendak rakyat yang harus diwujudkan oleh wakil wakil yang dipilih, tentang kebijakan kebijakan publik dan politik hukum yang baru. oleh karenanya pada masa transisi seperti itu, etika pemerintahan yang memberi jalan pada perubahan, menjadi bagian dari prinsip konstitusi dan demokrasi pancasila, serta menjadi bagian dari moralitas konstitusi kita, harus menjadi pertimbangan mendasar dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, sifat dan akibat hukum putusandengan kata lain norma yang diuji dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik dengan atau tanpa suatu syarat (conditionality), dikeluarkan dari sistim hukum yang berlaku. putusan yang mengabulkan permohonan,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpembentukan undangc. menyatakan undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatbagaimanaahkamah memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang undang dapat diuji secara formimd3 diundangkan dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtatkala putusan demikian mengandung muatan kebijakan atau politik hukum yang baru sebagai tafsir atas norma konstitusi, maka putusan tersebut menjadi acuan yang mengikat dalam pengaturan lebih lanjut hal hal yang relevan dalam undang undangalam kenyataanya, hakim dengan putusan tersebut:i adanya checks and balances antara lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada presiden sekretariat jenderal mpr op.cit., hal. perubahan uud melahirkan satu kekuatan penyeimbatu pelunakan terhadap doktrin separation powers atau pembagian kekuasaan negara dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menghubungkan cabang kekuasaan yang saling terpisah carl schm'my constitutional theory, translated and edited jeffrey spitzer, duke university press, durham and london, hal hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan, dan menghindari berjalannya penyelenggaraan pemerintahan tanpa titik temu dalam mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi: putusan mahkamah konstitusi nomor puu x amar putusan nomor puu x telah menyatakanhuruf tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat": sepanjang kata dpd" bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sepanjang kata dpd" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pasai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatmahkamah konstitusi berwenang menyatakan satu atau bagian undang undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila menurut pendapatnya atau bagian undang undang tersebut bertentangan dengan uud sebagai hukum tertinggi. putusan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan tidak dikenal upaya hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi lagi, sehingga putusan tersebut mengikat secara umum begitu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pembentuk undang undang, yang oleh ditemukan bertentangan dengan uud dikesampingkan dan digantikan oleh kebijakan hukum yang baru, yang dirumuskan oleh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god undang undang mahkamah konstitusi berbunyi ." putusan mahkamah konstitusi yang amar putusannya menyatakan halny): apabila timbul benturan antara aturan konstitusi sebagaimana telah ditafsirkan oleh dalam putusannya yang final and binding deng. putusan mahkamah konstitusi merupakan bagian dari konstitusi tersebut uud apabila bertentangan maka dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alexander hamilton menyatakan bahwa constitution is, fact ,and must regarded the judges as, fundamental law. therefore belongs them certain meaning well the meaning any particular act proceeding from the legislative body. there should happen irreconcilable variance between the two, that which has superior obligation and validity ought, course, preferred: other words, the constitution ought preferred the statute, the intention the people the intentions their agents." james madison, alexander hamilton, john jay, dalam the federalism papers, mentor book, the new american library, ,hal. ukuran dan tolok ukur dalam penyelenggaraan negara baik dalam pembentukan hukum dan perundang undangan maupun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, harus selalu merujuk pada uud sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, yang juga menjadi rujukan bersama dalam pengujian keabsahan pembuatan undang undang dan perbuatan pemerintahan lainnya. kedudukan uud sebagai hukum yang tertinggi dalam negara hukum indonesia: putusan dalam pengujian undang undang bersifat deklarator dan tidak mengenai putusan yang bersifat condemnation. meskipun putusan bersifat deklarator, akan tetapi putusan tersebut secara konstitutif akan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id merubah hukum yang berlaku dengan pernyataan dalam putusan bahwa norma dalam undang undang tertentu inkonstitusional dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. putusan memuat legal policy baru yang memperbaharui politik hukum yang lama. sebagai suatu proses kebijakan publik bidang hukum, putusan tersebut membutuhkan implementasi, yang melibatkan berbagai aktor, baik pembuat undang undang yang meliputi legislatif dan eksekutif, maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang undangan yang lebih rendah, atau aparatur hukum yang menerapkan aturan baru yang lahir dari putusan tanpa menunggu perubahan undang undang thomas patron dan ralf akowski membedakan address putusan tersebut menurut lapangan, yang disebutnya arena implementasinya. dikatakannya :"in our view, important .to distinguish between effect the court according addresses and look for specific arena implementation. .five main addresses, respectively arenas implementation, can distinguished: legislative arena, the judicial arena, the administrative arena, the arena involving associations and political parties, and the private arena involving establishments and citizens. constitutional courts comparison, the supreme court and the german federal constitutional court, bergman books, new york oxford, hal bentuk implementasi demikian terjadi disebabkan putusan yang berupa kebijakan hukum baru tersebut dapat diterapkan tanpa melalui perubahan undang undang terlebih dahulu:, putusan hakim konstitusi sebagai negative legislator mengikat secara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. misalnya satu hak milik merupakan hak yang bersifat era omnes, oleh karenanya dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. suatu hak yang bersifat era omnes yang didasarkan pada undang undang dapat dibedakan dari satu hak yang timbul atas dasar perjanjian atau kontrak, yang hanya dapat dilaksanakan terhadap para pihak dalam perjanjian tersebut (interpres).apakah secara otomatis meliputi peraturan bawahnya sebagai pelaksanaan undang undang tertentu. dalam kekosongan pengaturan tentang hal tersebut, penting dikaji bagaimana eksplanasi implement. hal ini perlu untuk menjamin bahwa hukum yang baru tersebut dipatuhi dan ditaati, putusan yang demikianmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, dalam kenyataanya, hakim dengan putusan tersebut, sebagai mana disebut hans kersen bandingkan dengan apa yang disebut christopher wolfe post constitutional interpretation and judicial review were very different important regard, however. they reflected the victory distinctly modern understanding judicial power fundamentally legislative character". . the result was nearly total victory within the legal profession the view that judges including the supreme court justices exercising the power judicial review are inevitably legislators".( the rise modern judicial review, from constitutional interpretation judge made law, basic books, inc., publishers new york, hal pasca putusan demikian, proses implementasi akan menjadi tahap baru, tentang siapa yang terlibat dan bagaimana putusan sebagai satu kebijakan baru dilaksanakan. implementasi putusan salah satu putusan menyatakan dalam pertimbangannya".jba iwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan konstitusi tidak boleh ditunda tunda. ketika suatu putusan dalam pengujian undang undang apbn ditunda tunda implementasinya oleh pemerintah, dalam putusan nomor puu vi tanggal agustus menyatakan bahwa lain pihakdiperintahkan undang undang dasar: putusan yang merupakan pendapat tertulis hakim sebagai pejabat negara yang dipercayakan untuk menyelesaikan perselisihan tentang penafsiran konstitusi yang diajukan kepadanya, mendasarkan diri. pada konstitusi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god untuk menafsirkan apa yang menjadi kehendak konstitusi sebagai hukum tertinggi. dalam tugasnya masing masing, baik pembentuk undang undang yang menjabarkan konstitusi untuk menyusun kebijakan publik atau kebijakan hukum, maupun yang melakukan pengawasan terhadapnya, keduanya menoleh atau menggunakan uud sebagai dasar atau tolok ukurdapat membawa dampak luas bagi lembaga negara, masyarakat, dan warga negara robert carp ronald siddham, the federal courts, congressional @quarterly inc. hal mahfud merumuskan istilah politik hukum tersebut sebagai kebijaksanadibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. sini hukum tidak dapatdams dipandang subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan nya maupun dalam implementasi dan penerapannya. politik hukum indonesia, lp3es, hal sebagai judicial policy yang menjadi politik hukum baru, putusan tersebut tidak terlaksana dengan sendirinya (self implementing) dan implementasinya menurut pendapat banyak kalangan merupakan satu proses politik charles johnson bradley canon, judicial policies implementation and impact, congressional @quarterly press, washington, hal meskipun dalam kenyataannya terdapat putusan putusan yang dapat terlaksana dengan sendirinya (self implementing) dalam arti bahwa agar putusan demikian dapat diterapkan sebagai norma hukum baru, tidak membutuhkan perubahan undang undang dalam proses panjang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana layaknya pembentukan peraturan perundang undangan yang harus terlebih dahulu merevisi substansi aturan sesuai dengan policy yang termuat dalam putusan mk. namun lebih sering putusan yang membentuk legal policy tersebut bersifat non self implementing karena mencakup kebijakan kebijakan baru dan membawa dampak serta melibatkan pihak pihak yang lebih luas henry click, courts, politics and justice, draw hill book company, new york st. louis san francisco tokyo toronto, hal dapat dipahami, implementasi terhadap satu putusan yang mengandung kebijakan baru dengan menganulir kebijakan yang dirumuskan pembuat undang undang, akan mengalami satu proses yang tidak selalu mudah, sebagaimana terlihat dari pengalaman: kepatuhan terhadap supremasi konstitusi. tampaknya terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan ha! ini tidak dapat terlaksana. satu sisi pemimpin pemerintahan tidak mampu mengendalikan seluruh jajaran pemerintahan untuk menerima perintah konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi sikap dan kesadaran seluruh organisasi kenegaraan, dan sisi lain dapat terjadi karena tidak ada yang memiliki otoritas memaksakan kebijakan yang bersumber dari konstitusi. kesulitan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah dan dpr untuk mematuhi putusan tampaknya membuat pemerintah bawah pimpinan presiden yang dipilih rakyat, seolah olah secara langsung mengambil risiko hilangnya dukungan rakyat dalam pemilu. dalil george rnberg tentang costs compliance dikatakannya bahwa". the model also makes prediction about the impact second factor: the costs compliance. the costs computing with judicial decision grow, legislative. will increasingly willing resist ruling and engage elusive maneuvers.op.cit, hal dan uud dalam kasus ini telah terbukti. putusan dan uud demikian pula mengenai dukungan rakyat (public support) yang akan menentukan kepatuhan pemerintah dan dpr tersebut, bersamaan dengan transparansi kebijakan publik yang memberi kesadaran dan pengetahuan pada rakyat atas kebijakan yang diambil, telah dibuktikan ketika berlangsungnya pemilu: apapun alasan yang diajukan sebagai argumen. untuk tidak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god melaksanakan putusan yang menjadi amanat konstitusi adalah merupakan suatu ha! yang sungguh sungguh tidak layak bagi satu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi. karena hal itu berarti negara tidak mendasarkan kebijakan publiknya atas dasar ketentuan dalam undang undang dasar sebagai hukum tertinggi. apalagi jikalau secara sengaja dan terus menerus dilakukan pelanggaran terhadapnya, sebagai putusan yang berlaku secara umum untuk semua orang dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, maka baik lembaga negara maupun perseorangan terikat untuk melaksanakan putusan mk. manakala putusan tersebut membutuhkan langkah implementasi atau pelaksanaan tertentu dengan revisi undang undang yang diuji sesuai dengan putusan mk, maka address putusan meliputi dpr, sebagai organ atau cabang kekuasaan negara yang memegang kekuasaan membuat undang undang dan pemerintah, yang memberikan persetujuan terhadap undang undang yang dibuat, masing masing berwenang untuk mengajukan rancangan revisi undang undang yang telah dibatalkan. pemerintah pun secara sendiri dapat merupakan address putusan dengan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan satu undang undang yang telah berubah dengan putusan mk, terutama jika tidak menyatakan undang undang yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hanya dinyatakan conditional constitutional. itu berarti bahwa undang undang tersebut konstitusional, sepanjang ditafsirkan berdasar pedoman sebagaimana ditetapkan oleh mk, sehingga peraturan pemerintah maupun peraturan lain dalam rangka melaksanakan undang undang yang dinyatakan konstitusional hanya dengan syarat yang ditentukan mk, tafsiran dimaksud harus dapat ditunjukkan dalam peraturan pelaksanaan undang undang yang dibuat pemerintah: demikian pula dengan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang undang mempunyai kewajiban konstitusional yang sama. hakim pengadilan umum juga berkewajiban melaksanakan putusan ketika suatu undang undang dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. hakim terikat untuk menerapkan hukum yang baru pada kasus yang dihadapkan padanya untuk diputus: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goawasan ekonomi khususpekerjaan direktur utama koperasi nelayan alamat kota parole, kabupaten buru selatan, provinsirujusampai bukti foto cara cara proses tuna dengan prayer untuk diekspor jakarta mall carrefour lebak bulus jakarta) bukti foto lokasi tanah untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus kek) buru selatan maluku bukti foto izin lokasi oleh gubernur maluku sekitar atas persetujuan menteri kelautan bukti foto air terjun meter untuk pembangunan listrik tenaga air plta) dengan demikian bisa dibangun pabrik pabrik pengalengan ikan, pabrik marmer dan pabrik pengolahan minyak mentah dari laut banda buru selatan provinsi maluku blok buru dan buru barat) laut banda maluku bukti prayer buatan malaysia untuk pengawetan ikan ikan tuna yang segar tanpa pabrik yang mahal dan merusak body pesawat terbang dan tahan lebih dari jam, dan hanya memakai kulkas free dan dapat diolah atas kapal kapal kompon dengan pln (listrik kwa) laut banda buru selatan maluku bukti izin sertifikat kelayakan pengolahan dari departemen kelautan dan perikanan bukti p 12a fotokopi rekomendasi bupati buru selatan untuk koperasi nelayan dalam rangka pembentukan kek bukti p 12b fotokopi rekomendasi gubernur maluku yang menyetujui pembentukan kawasan ekonomi khusus kek) buru selatan provinsi maluku bukti p 12c rekomendasi spd span bensin dan solar untuk nelayan nelayan miskin koperasi nelayan kabupaten buru selatan provinsi maluku bukti p 12d rekomendasi dinas kelautan perikanan provinsi maluku spd span untuk nelayan nelayan miskin koperasi nelayan kabupaten buru selatan laut banda maluku bukti p 12e surat izin usaha perikanan sup) untuk nelayan nelayan miskin koperasi nelayan kabupaten buru selatan maluku bukti p 12f surat izin imb izin mendirikan bangunan) untuk nelayan nelayan miskin spd span) kabupaten buru selatan maluku bukti bukti fisik tidak ada bukti buku hukum tata negara darurat bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dengan keterangan saksi saksi bukti fotokopi pembayaran pajak pada putusan pengadilan negeri ambon nomor pid pnas, tetapi hakim tidak mengakuinya, melanggar undang undang dasar bukti p 15b fotokopi bukti jaksa tidak menghargai undang undang kejaksaan nomor bukti bukti fisik tidak ada bukti fotokopi putusan pengadilan negeri ambon nomor pid pnas bukti fotokopi berita acara koperasi nelayan direktur utama dr. salim alkatiri bukti fotokopi akte pendirian koperasi nelayan bukti fotokopi putusan pengadilan kelas ambon nomor pdt.g pnas bukti p 18a fotokopi putusan pengadilan tinggi maluku nomor pdt pt.mal. yang memenangkan dr. salim alkatiri rp. segera bayar oleh pengadilan tinggi maluku bukti p 18b fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor k pdt yang memperkuat keputusan pengadilan tinggi maluku bukti p 18c fotokopi putusan peninjauan kembali nomor pk pdt yang tetap memenangkan dr. salim alkatiri rp. segera bayar pemerintah bukti p 18d fotokopi rekomendasi ombudsman nomor rek bs. tim.vi tanggal juni tentang tindakan bupati maluku tengah yang tidak melaksanakan putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap perkara nomor pdt g pn.ab. juncto nomor pdt pt mac, juncto 2032k pdt juncto nomor pk pdt sebagaimana telah dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri ambon vide berita acara eksekusi nomor pdt g pn.ab. nomor pdt pt mac nomor k pdt bukti p 18e fotokopi monitoring pelaksanaan rekomendasi ombudsman bukti p 18f fotokopi rekomendasi mahkamah agung untuk pengadilan negeri kelas ambon yang sudah melaksanakan eksekusi dengan pemerintah melalui anggaran oleh menteri keuangan republik indonesia tetapi tetap dilawan, melanggar undang undang dasar bukti p 18g fotokopi rekomendasi pengadilan tinggi maluku untuk pengadilan negeri kelas ambon yang telah melaksanakan eksekusi sejak tahun kepada pemerintah menteri keuangan) pada anggaran tahun tetapi tetap melawan, melanggar undang undang dasar bukti p 18h fotokopi gubernur maluku telah memerintahkan bupati maluku tengah pemerintah) untuk melaksanakan rekomendasi ombudsman tetapi tetap melawan, melanggar undang undang dasar bukti fotokopi telah dilaksanakan aanmaning dan eksekusi pada pemerintah, tapi tetap melawan, melanggar undang undang dasar bukti fotokopi ikan tuna cakalang non carbon monoksida co) bukti fotokopi presiden telah memberikan rekomendasi untuk panitera pengadilan negeri kelas ambon untuk melaksanakan eksekusi, ternyata eksekusi sudah dijalankan sejak anggaran tahun oleh menteri keuangan, tetapi tetap melawan, melanggarusulan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi persyaratan paling sedikit: rencana dan sumber pembiayaan,ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaanhuruf terhadap uudterdapat7j menimbang bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan: provinsi maluku adalah provinsi termiskin nomor satu republik indonesia, sedangkan negara sudah merdeka sejak tahun dengan tujuh provinsi lain karena pembagian anggaran yang diskriminatif, sebagai contoh kabupaten kutai kartanegara, anggaran untuk apbd nya triliun sedangkan provinsi maluku yang terdiri atas sebelas kabupaten hanya mendapatkan apbd triliun terutama kabupaten buru selatan provinsi maluku yang hanya mendapatkan s d milyar tiap tahun dan sejak tahun sampai laporan bpk terhadap provinsi maluku selalu disclaimer: menurut pemohon, pemerintah pusat telah bertindak tidak adil sehingga bertentangan dengan uud khususnya dan uud dan pemerintah pusat juga telah mengadakan alokasi anggaran yang tidak adil untuk departemen sebesar dan subsidi untuk membayar utang negara sebesar sedangkan sisanya sebesar untuk kabupaten: dari jumlah anggaran sebesar tersebut telah terjadi tindakan diskriminatif untuk daerah daerah penghasil minyak bumi dan batu bara berlipat dari daerah daerah miskin,. hal tersebut menurut pemohon telah melanggar uud selain itu, menurut pemohon, adanya larangan menangkap kapal kapal illegal yang di backing oleh angkatan udara lama ambon dan daerah daerah afdeeling dengan jaring jaring draw! dan menangkap baby tuna telah melanggar tentang perikanan dan kelautan, hal tersebut menjadi penyebab kemiskinan provinsi maluku, huruf undang undang guo yang mengatur tentangserta tiap tahun disclai, menurut pemohon, provinsi maluku bukan miskin karena daerahnya, tei3.untuk menyatakan dari suatu undang undang guo bertentangan dengan uud atau memohon supaya anggaran provinsi maluku, khususnya kabupaten buru selatan, diperbesartelah memberikan nasihat sesuai dengan untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya,karenli semadimuhammad alim hartono ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. hani dhani cc. badan hukum publik atau privat atau, lembaga negara. bahwa pemohon adalah direktur utama koperasi nelayan yang menganggap hak konstitusionalnya rujukan oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus terhadap dan dan dan undang undang dasar hal mana dapat dilihat dalam uraian berikut ini: kami adalah pengusul kawasan ekonomi khusus kabupaten buru selatan provinsi maluku. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus: bumn bumi koperasi koperasi nelayan telah disetujui oleh: bupati kabupaten buru selatan provinsi maluku dengan rekomendasinya. gubernur maluku dengan rekomendasinya. dan yang kami mohon adalah rekomendasi menteri koordinator ekonomi sertai dengan peraturan presiden karena kami dimiskinkan sedangkan kami super kaya dengan anggaran yang sangat diskriminatif. bahwa pemohon dan seluruh masyarakat maluku terutama nelayan nelayan miskin maluku yang termiskin indonesia nomor hanya atas provinsi maluku utara yang baru merdeka tahun dan papua barat tahun sedangkan provinsi maluku sudah merdeka sejak tahun bersama sama dengan (tujuh) provinsi lain republik ini. mengapa maluku termiskin republik ini karena diskriminatif anggaran negara republik indonesia dan undang undang diskriminatif seperti undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus c). rencana dan sumber pembiayaan ini harus jelas, rencana dan sumber pembiayaan harus dan wajib dari apbn karena kami miskin tapi sumber kekayaan yang luar biasa, unggulan utama laut banda dengan ikan tuanya, cakalang dan lain lain sekitar ,juta ton tahun. prof. herman ipb bogor daerah afdeeling ii, dan iii. berdasarkan hal tersebut, maka jelas pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini. satu dan lain hal karena pemohon adalah direktur utama koperasi nelayan dan ketua orang orang miskin pulau buru yang termiskin nomor (satu) republik ini laporan bps provinsi maluku). (bukti p 1a) dan juga pemerintah republik indonesia tidak melaksanakan putusan pengadilan republik indonesia juga sudah mempunyai kekuasaan hukum tetap dan sudah dieksekusi dan peminjaman kembali pk). bahkan sudah rekomendasikan oleh ombusment yang harus dan wajib dilaksanakan undang undang ombusment) bahkan sudah diperintahkan oleh: gubernur maluku presiden republik indonesia untuk pengadilan negeri kelas ambon mahkamah agung untuk pengadilan negeri kelas ambon pengadilan tinggi provinsi maluku untuk pengadilan negeri kelas ambon. mana pengadilan negeri kelas ambon sudah melaksanakan eksekusi sejak anggaran pada departemen keuangan sebagai bendahara negara dau dan dak pemerintah harus dan wajib dibayar oleh menteri keuangan undang undang dasar alasan pemohon pengujian materilumum undang undang dasarberhak memperoleh pelayanan kesehatan. dan undang undangdasarperekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. undang undang dasar bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyatnya. undang undang dasargujian ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut: maluku adalah provinsi termiskin nomor republik ini, sedangkan sudah merdeka sejak tahun dengan (tujuh) provinsi lain karena pembagian anggaran yang diskriminatif (bukti p 1a) sebagai contoh kabupaten kutai kartanegara, anggaran untuk apbd nya triliun jenderal shady marasabessy), sedangkan provinsi maluku dengan (sebelas) kabupaten hanya triliun jenderal karel albert ralahalu) gubernur maluku) apalagi kabupaten buru selatan provinsi maluku yang hanya milyar, dan tiap tahun sejak tahun sampai dysclemer terus, laporan bpk provinsi maluku. bagaimana pemerintah pusat yang tidak adil bertentangan dengan undang undang dasar dan undang undang dasar pemerintah pusat mengadakan alokasi anggaran yang tidak adil untuk: departemen departemen subsidi dan bayar utang negara baru sisanya untuk kabupaten dan dan dari itu terjadi lagi diskriminatif untuk daerah daerah minyak bumi dan batu bara berlipat dari daerah daerah miskin apa ini adil melanggar undang undang dasar maka kabupaten buru selatan provinsi maluku yang super kaya dengan lautnya laut banda) menurut prof. herman dosen ipb bogor), ada juta ton tahun. daerah daerah, afdeeling dan iii. daerah daerah tersebut kami sudah kuasai dengan kapal kapal kompon tanpa jaring jaring trail untuk memelihara tuna tanpa merusak lingkungan, bahkan membiakkan tuna p ll) kapal kompon daerah afdeeling. yang paling penting pemerintah pusat, melarang menangkap kapal kapal illegal yang di backing oleh angkatan udara r.i lama ambon air kuning). daerah daerah afdeeling dengan jaring jaring trail dan menangkap baby tuna. undang undang nomor tahun tentang perikanan dan kelautan yang melanggarnya. inilah bangsa kita yang sengaja kemiskinan maluku p iii) undang undang nomor tentang perikanan dan kelautan, sudah ada undang undang yang melanggar tapi tetap mereka melanggarnya angkatan udara r.i) dan pangkalan pangkalan angkatan laut pesisir buru selatan maluku. pangkalan pasir putih angkatan laut) kapal kapal rawi p.n). inilah salah satu penyebab kemiskinan provinsi maluku p 1a). tapi dalam nya terutamatiap tahun diskle blok buru dan buru barat)( p v). mengapa dana dana minyak bumi tidak arahkan daerah daerah produksi tetapi diberikan untuk blm, ini sama dengan membakar uang. maluku bukan miskin karena daerahnya, kami sudah membangun lapangan terbang parole buru selatan sendiri dengan menyediakan tanah p vi). sedangkan daerah laut yang luar biasa afdeeling dan iii. pusat tuna tuna ikan ikan tuna dan cakalang yang terbesar dunia laut banda) p vii). lapangan terbang parole adalah lapangan terbang laut banda buru selatan maluku. lapangan ini kami buat dengan tujuan utama untuk export ikan tuna jepang dan eropa dan jakarta. mengapa pemerintah pusat tidak mau membantunya pada tahun apbn hanya milyar rupiah, sedangkan kualanamu medan sampai triliun dan blm puluhan triliun dan semua itu konsumtif (membakar uang) sedangkan lapangan terbang parole laut banda maluku adalah tpi tempat pendaratan ikan) terbesar dunia afdeeling dan iii) jadi sangat produktif (menciptakan uang) triliun rupiah, mencegah kemiskinan maluku dan mengatasi pengangguran secara besar besaran jika pemerintah pusat mengizinkan kabupaten buru selatan provinsi maluku sebagai kawasan ekonomi khusus. apa bangsa ini mau tetap menjadi budak belia, yang terjadi malaysia, saudi arabia dan lain lain. apa ini tidak diskriminatif ingin negara tercinta ini mau dirobek robek oleh orang orang politik yang hanya memperkaya diri sendiri dengan rumah rumah mewah, mobil mobil mewah bmw mercedes benz), kasihan rakyat rakyat desa desa terutama maluku hanya memakan raskin yang banyak mutunya karena masalah ini kesimpulan dasar membuat undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus. bahwa untuk mempercepat perkembangan ekonomi wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan. zona terdiri dari pengolahan eksport ini kami sedang jalankan langsung kapal kapal kompon daerah afdeeling untuk menjaga kesegaran ikan ikan. sudah mengexport secara kecil kecilan jakarta. logistik ikan tuna dan cakalang laut banda afdeeling il, dan iii) yang terbesar dunia. karena kami sudah mempunyai logistik bahan baku tuna, cakalang, tongkol, dan morowali semuanya berjuta juta ton dan mempunyai air terjun untuk plta sampai merawat untuk pabrik pengelolaan tongkol, tuna, cakalang dan lain lain (p ix) pengembangan teknologi, kami punya teknologi dryer buatan malaysia dan ini penghematan luar biasa tanpa perlu pabrik dan cold store yang miliaran rupiah dan teknologi ini kami sudah tinggalkan p x). bahkan kami sudah mempunyai lokasi sampai kepunyaan koperasi dari gubernur maluku p xi), sedangkan kami dari bupati dan menteri kehutanan p xii). jadi, tidak ada alasan apapun menolak kawasan ekonomi khusus kabupaten buru selatan provinsi maluku (yang super kaya tapi super miskin) kalau bapak bapak dan ibu ibu hakim mahkamah konstitusi ingin tetap utuh negara kesatuan republik indonesia nkri). lihatlah teman saya sekelas dokter alex manuputy, memberontak sampai pbb, rms republik maluku selatan) bahkan sampai terjadi tari cakalele depan presiden republik indonesia sosio bambang yudhoyono karena ketidakadilan jakarta terhadap maluku. bahkan kami sampai dipenjara dengan tuduhan palsu hakim, jaksa, bahkan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xi (p xiii, p xiv,p xv,p xvi), sedangkan bpk sudah audit, sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ini semua mereka sengaja untuk kemiskinan maluku, sedangkan pada waktu itu sedang terjadi kerusuhan dimana berlaku undang undang darurat sipil dari tahun sampai juni apalagi saya ini anak pejuang p xvii,p vila), tidak mungkin saya memberontak. tapi kami memberontak melalui pengadilan terhadap orang orang yang melawan undang undang dasar dan pancasila seperti kami dirampok oleh pemerintah milyar juta villa, p x ville, p x vilis, p xvii id) sudah eksekusi bahkan sudah dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan negeri kelas ambon, bahkan sudah direkomendasikan oleh ombudsman republik indonesia, bahkan sudah diperintahkan oleh gubernur maluku p xix dan p xx) tapi tetap pemerintah indonesia belum memerintah untuk dibayar sedangkan pengadilan negeri kelas ambon sudah memerintahkan untuk menteri keuangan untuk dianggarkan sejak tahun apa ini tidak melanggaka dari itu presiden harus dan wajib demi undang undang dasar memerintahkan menteri keuangan untuk membayarnya milyar juta) sesuai dengan putusan pengadilan negeri kelas ambon, maka mohon bapak bapak dan ibu hakim mahkamah konstitusi memerintahkan dalam putusannya: dewan nasional menyetujui pembentukan kawasan ekonomi khusus kabupaten buru selatan provinsi maluku untuk mengajukan rekomendasi pembentukan kawasan ekonomi khusus kepada presiden karena maluku super miskin nomor republik ini dan pemerintah sangat diskriminatif terhadap anggaran apbn terhadap maluku sehingga menjadi miskin. pemerintah republik indonesia harus dan wajib membayar kami, mengingat sudah ada putusan negara republik indonesia sampai peninjauan kembali pk), bahkan sudah eksekusi dan sudah dilaksanakan untuk dibayar sejak tahun oleh menteri keuangan, maka oleh mahkamah konstitusi harus dan wajib memerintah menteri keuangan untuk membayarkan, karena sudah melanggar undang undang dasar apalagi sudah ada rekomendasi ombusment yang harus dan wajib dilaksanakan. hal hal yang dimohonkan: berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pengujian materil atas undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus terhadap dan dan dan undang undang dasar karena sudah dieksekusi oleh pengadilan. menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang kawasan ekonomi khusus bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dengan segala akibat hukumnya daerah provinsi maluku yang sangat sangat miskin nomor negara republik indonesia tercinta ini laporan bps provinsi maluku). pemerintah melanggar hukumnya sendiri yang dibuatnya dan melanggar undang undang dasar terutama maka pemerintah harus dan wajib membayarnya sesuai eksekusi pengadilan melalui menteri keuangan. sebanyak dua kali lipat karena sudah dieksekusi sejak tahun dan sudah direkomendasikan oleh ombusment yang harus dan wajib dilaksanakan oleh menteri keuanganstatistik daerah provinsi maluku bps provinsi maluku) bukti buku undang undang nomor tentang kawasan ekonomi khusus bukti p 1b permohonan untuk ir. hatta rajasa untuk membentuk kek bukti fotokopi surat permohonan kerjasama dengan itb bandung mou) bukti fotokopi surat memohon tim survey itb bandung bukti fotokopi rapat koordinasi antara sekretariat kawasan ekonomi khusus gubernur buku bupati buru selatan bukti foto peresmian kapal kompon oleh bupati buru selatan sebagai kapal embryo kawasan ekonomi khusus bukti p 2a foto kapal kompon sebagai kapal embryo kawasan ekonomi khusus kek) tanpa jaring trail tapi dengan jaring samping untuk umpan molar (morowali) untuk penangkapan tuna bukti buku undang undang nomor tahun tentang perikanan bukti foto kapal kapal rawi (illegal fishing) laut banda buru selatan back oleh auri dan angkatan laut bukti foto minyak bumi (blok buru dan buru barat) laut banda buru selatan bukti p 6a foto lapangan terbang parole akan diperpanjang tahun sampai meter bukti p 6b foto lapangan terbang parole akan diperpanjang secara multi years sampai meter, tahun berturut turut

gsdirman hid pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan harapan gang mawar rt rw. kelurahan sepang jaya, kecamatan kedaton, kota bandar lampung, selanjutnya disebut . pemohon nama drs. samsul hadi siswoyo, s.h pekerjaan swasta alamat kencana sari barat jaa duku pakis, kecamatan duku pakis, kota surabaya selanjutnya disebut . pemohon ii,sedari ginting, s.h., taufik bahari, s.h., hum., ll.m., irwansyah putra, s.h., m.b.a., nasrul ichsan nasution, s.h., rangga diantara, s.h., eddy sunarko, s.h., nurul afifah, s.h., jodi santoso, mirza roy pizza, s.h., m.h., juliana dewi, s.h., dan nur annisa rizki, s.h., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat dari kantor hukum dr. muhammad amrun and partners map) law firm, yang beralamat gedung guru,p 31p 41jbebasnya seseorang dari hukuman, sehingga seharusnya tidak boleh ada lagi hambatan atau rintangan bagi yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas sosial politik seperti halnya warga negara lainnya, ketentuan sejalan dengan maksud pembuatan undang undang seperti diungkap, sekalipun menyatakan ".dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab," tetapi para pemohon tidak sepenuhnya dapat melaksanakan hak hak konstitusionalnya disebabkan adanya ketentuan huruf juncto dan huruf serta huruf terutama terkait dengan hak hak warga negara sebagaimana dijamin dalam:uud bahwa:ud bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . hambatan pelaksanaan hak hak konstitusional para pemohon, terutama terkait rencana para pemohon untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah daerahnya dan atau dalam pemilihan umum calon anggota dpr, dpd, dan dprd untuk mewakili daerahnya sebagaimana dimaksudkan dan dan uud terjadi akibat adanya ketentuan huruf juncto dan huruf (g) serta huruf bahwa huruf," bahwa bunyi huruf telah diubah dalam" ketentuan huruf juncto ini telah diberikan syarat konstitusional oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu vii yakniahwa huruf nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd menyatauruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd menyatakan,ambatan bagi para pemohon untuk melaksanakan hak hak politiknya, terutama terkait hak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf juncto atau mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, dprd sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf merupakan hukuman tambahan bagi mantan nara pidana yang bertentangan dengan semangat huruf huruf menyatakan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas: kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan . huruf juncto dan huruf serta huruf seolah memberi hukuman tambahan bagi para mantan narapidana. bahwa para pembuat juncto dan tampaknya tidak memperhatikan terutama terkait dengan pulihnya hak seorang warga binaan pemasyarakatan setelah selesai menjalani masa hukuman penjara sebagaimana diatur dalam para pemohon tidak memaksudkan mengajukan permohonan guo dengan membenturkan dengan huruf juncto serta huruf dan huruf hanya saja faktanya ketentuan tersebut telah merintangi para pemohon dan mendiskriminasikan para pemohon dari pelaksanaan hak hak politiknya, yaitu hak untuk dicalonkan (rights candidate) dan hak untuk dipilih (rights voted) sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah serta hak untuk dicalonkan (rights candidate) dan hak untuk dipilih (rights voted) sebagai calon anggota dpr, dpd, ataupun dprd, bahwa nyata sekali huruf juncto dan huruf serta huruf memberikan hukuman tambahan kepada para mantan narapidana berupa "hambatan untuk melaksanakan hak hak politiknya . hak untuk turut serta dalam kegiatan politik mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jabatanadalah hak asasi warga negara sebagaimana dijamin dalam uud yaitu setidaknya diatur dalam dan demikian pula hak untuk turut serta dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jabatan sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah merupakan hak asasi warga negara yang juga dijamin dalam uud yaitu setidaknya diatur dalam dan hak warga negara untuk turut serta dalam kegiatan politik pemerintahan merupakan hak asasi yang bersifat universal sebagaimana diatur dalam international covenant civil and political rights" yang telah diratifikasi oleh indonesia sehingga menjadi hukum positif) bukti p 13j, international covenant civil and political rights menyatakan,(a)(b)(c) memperoleh akses pada pelayanan umum negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. bahwa berlakunya huruf juncto huruf dan huruf berpotensi merugikan hak pemohon sebab membatasi hak konstitusional pemohon untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan sebagai anggota legislatif padahal secara hukum pemohon telah bebas dari menjalani hukuman penjara. pembatasan hak hak konstitusional para pemohon seyogyanya tidak terjadi lagi, yang merupakan hukuman tambahan yang ditentang oleh huruf sehingga dapat meraih kesempatan yang sama dalam pemerintahan, bahwa dengan berlakunya huruf undang undang pemerintah daerah, huruf dan huruf pemilu anggota legislatif dan huruf pemilihan umum presiden dan wakil presiden berpotensi merugikan para pemohon, sebab telah menutup peluang pemohon untuk ikut memberikan kontribusinya dalam membangun daerah dan negara dalam ajang pemilihan umum: hambatan pelaksanaan hak hak politik bagi para pemohon seharusnya tidak terjadi indonesia, karena indonesia adalah negara demokrasi, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia selanjutnya disebut (bukt", dengan demikian hak politik untuk memilih dan dipilih bersifat universal. oleh sebab itu hak untuk memilih dan dipilih menurut ajaran hukum (legal doktrin) diperlukan sebagai kewajiban positif yang dapat dilaksanakan: huruf juncto huruf dan huruf secara nyata telah membatasi dan mengekang hak konstitusional pemohon untuk ikut mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah, anggota dpd, dpr dan dprd maupun presiden karena memasukkan norma bahwa seyogyanya pembentukan juncto terutama ketentuan huruf dan pembentukan terutama terkait huruf dan huruf memperhatikan norma dalam karena mengatur hak hak politik mantan narapidana. pembentukan suatu undang undang yang baru harus memperhatikan materi yang berhubungan dengan suatu undang undang yang lebih dahulu ada sebagaimana telah menjadi doktrin ilmu hukum dan15j, diadakannya dan penjelasan dalam pembentukan ketentuan huruf juncto serta huruf dan huruf dapat diartikan sebagai munculnya ketidakpastian hukum, yang merupakan salah satu asas dalam dan mengatur materi muatan yang harus dicantumkan adalahdengan adanya huruf juncto serta huruf dan huruf menunjukkan pembuat undang undang masih memiliki tafsir lain terhadap norma ".sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab" dalam oleh karena itu agar dan penjelasan memiliki tafsir yang lugas dan tegas, tidak multitafsir, maka perlu bagi mahkamah konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa ".sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab" menjadi ".sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungterhadap huruf telah diajukan beberapa kali pengujian undang undang diantaranya, putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii untuk huruf sebagaimana telah diubah dengan perkara perkara tersebut sebenarnya tidak hanya menguji norma huruf semata namun juga menguji norma syarat "tidak pernah pselain pengujian undang undang, terdapat pula perkara perselisihan hasil pemilihan umum php) yang terkait dengan keberadaan huruf yakni putusan mahkamah nomor php.d vi1 dalam putusan nomor puu vi1 majelis hakim mahkamah konstitusi memberikan amar putusannya sebagai berikut: amar putusan dengan mengingat undang undang dasar: menyatakan huruf dan (|mahkamah guo memperlihatkan suatu dinamika sejalan dengan perkembangan masyarakat. bahwa hukum, menurut roscoe pound, perkembangan sejalan dengan perubahan yang terjadi masyarakat. putusan mahkamah nomor puu vii juga terkait dengan putusan mahkamah nomor php.d vii dengan amar putusan sebagai berik menyatakan::," seumur hidup dan tidak mungkin ada perselisihan tentang hasil pemilihan umum'':dan penjelasan huruf juncto huruf dan huruf terhadap uudkesempatan menduduki jabatan publik seperti kepala daerah:, karl llewellyn melihat cara pandang yang demikian sebagai "situationally sense", kesadaran akan situasi yang telah berubah, atau disebut juga "novel situation"" f",,, mendahului putusan guo, mahkamah dalam pertimbangan hukum", antara lain, menyatakan:bahwa mencermati putusan guo, kita dapat menyatakan ada hambatan bagi penegakan hak hak warga negara terutama hak berpolitik sebagaimana dijamin dalam uud terutama keikutsertaan mantan narapidana dalam pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah atau pemilu calon anggota dpr, dpd, dan dprd akibat adanya huruf (f) juncto parahnya lagi, meskipun telah diberikan syarat konstitusional pembuat undang undang masih saja membuat norma yang sama ketika membentuk huruf dan huruf pemberlakuan ketentuan huruf juncto serta huruf dan huruf nyata nyata telah menambah bentuk hukuman bagi mantan narapidana. dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii mahkamah konstitusi menyatakan"tidak sedang" menjadi "tidak pernah"pertimbangan tersebut menegaskan sikap mahkamah konstitusi terkait norma yang diujikan dalam hal hak hak konstitusional mantan narapidana yang telah menjalani hukumannya. semestinya pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu v pembuat bersungguh sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang undangan sepanjang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan pendirian mahkamah konstitusi mengenai hal ini. sayangnya kesempatan tersebut tidak dipergunakan pembuat undang undang ketika melakukan perbaikan nomor melalui nomor sehingga perlu "dikoreksi" oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu vii dengan inkonstitusional bersyarat. selanjutnya, pembuat undang undang kembali lalai melakukan penyesuaian ketika menyusun nomor dengan tetap mencantumkan norma yang menghalangi hak hak mantan terpidana tersebut: dari fakta tersebut atas, maka jelas bahwa pembuat undang undang tidak memperhatikan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan memiliki tafsir lain atas yang memberikan penekanan bahwa terpidana yang telah menjalani masa hukumannya telah pulih kembali hak hak konstitusionalnya termasuk hak untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun dicalonkan dan dipilih menjadi anggota legislatif sama halnya dengan warga negara lainnya, oleh karena itu menjadi hal yang penting untuk memiliki tafsiran tegas terhadap dan penjelasan agar tidak terus menerus berlanjut dan berulang pelanggaran konstitusi yang memberikan hukuman tambahan bagi para mantan terpidana: selanjutnya, dalam putusan nomor puu v112009, mahkamah konstitusi memberi syarat bahwnormasyarat pertama secara tegas menyatakan norma dimaksud tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected official). dengan kata lain,tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials) termasuk jabatan gubenur, bupati dan walikota serta anggota dpr, dpd dan dprd selama jabatan jabatan tersebut masih dipilih melalui pemilihan umum, dari syarat pertama tersebut, sebenarnya huruf juncto secara utuh tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tersebut nyata nyata diperuntukkan bagi pejabat publik yang dipilih atau elected official. menurut pendapat para pemohon, pilihan bentuk amar putusan dalam perkara nomor puu vii berupa inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional), jika melihat pertimbangan putusan perkara tersebut pada paragraph huruf dan huruf maka lebih karena mahkamah tidak berwenang membuat rumusan baru norma undang undang. padahal menurut hemat para pemohon, esensi dari syarat syarat konstitusionalitas yang diberikan putusan nomor puu vi1 sebenarnya merupakan norma baru, yang mestinya segera ditindaklanjuti oleh pembuat undang undang untuk melakukan perbaikan dengan menjadikan syarat tersebut sebagai norma undang undang dalam suatu perubahan undang undang: syarat pertama yang diberikan mahkamah konstitusi untuk huruf juncto (dan huruf serta huruf sudah menjelaskan dengan sendirinya bahwa norma tersebut tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (elected officials). karena nyata nyata ketika terdapat undang undang baru yang memuat esensi yang sama mengenai syarat suatu jabatan publik yang dipilih (elected official), yaitu pembuat undang undang ternyata masih memberikan norma yang lama yakni memberikan syaratcukup beralasan bagi mahkamah untuk membuat langkah yang lebih maju dengan menyatakan huruf juncto tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian pula halnya dengan huruf dan huruf yang semestinya melanjutkan "pesan" pertimbangan mahkamah konstitusi agar norma sejenis disesuaikan, ternyata masih dicantumkan menjadi norma perundang undangan padahal putusan nomor puu vii telah memberikan syarat bahwa norma tersebut tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), terhadap ketentuan huruf dan huruf tersebut, merujuk pada syarat pertama sebagaimana diberikan putusan nomor puu viu2009 bahwhuruf dan huruf menjadi inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena tersebut adalah yang mengatur syarat bagi pejabat publik yang dipilih (elected official), bahwa mengenai syarat kedua yang diberikan putusan nomor puu vii yakni "", menurut pandangan para pemohon dimaksudkan hanya berlaku bagi pejabat publik yang ditunjuk (appointed official) karena syarat pertama atas telah tegas menyebutkan tidak berlaku bagi pejabat publik yang dipilih (elected official). terlebih bahwa memberikan hukuman tambahan terhadap mantan narapidana yang telah menjalani putusannya merupakan hal yang dilarang, dalam hal syarat ketiga yang menyatakan " menurut pandangan para pemohon hal tersebut sudah sangat tepat, sebagai manifestasi kejujuran dan keterbukaan bagi calon kepala daerah wakil kepala daerah ataupun menjadi calon anggota dpr, dpd dan dprd. norma ini sebenarnya telah dapat langsung diadopsi oleh penyelenggara pemilu dengan merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu v11 dengan memberikan kewajiban kepada para calon yang mantan terpidana untuk mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik. syarat ini semestinya tidak lagi membebani atau bergantung secara bersyarat padkarena norma tersebut secara esensial telah memberikan melanggar hak hak mantan terpidana yang telah menjalani hukumannya. apalah hak mantan terpidana yang telah menjalani hukumannya. penyampaian kepada publik secara terbuka dan jujur merupakan bentuk keinginan kuat bagi mantan terpidana untuk ", sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas bahwa seorang mantan terpidana yang telah menjalani hukumannya selayaknya dapat diterima utuh tanpa ada pembedaan dan diskriminasi, pembelajaran publik atas hak hak mantan terpidana ini merupakan pendewasaan kehidupan politik publik dan peningkatan perspektif masyarakat terhadap hak asasi manusia, hak hak konstitusional. tentunya hukum dan aturan hukum selayaknya mengakomodir proses pendewasaan politik ini sebagai salah satu fungsi hukum yakni sosial engineering: mengenai syarat keempat yakni "bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang merupakan hal yang menurut pandangan para pemohon tidak melanggar hak hak mantan terpidana. sesuai dengan tujuan pemidanaan modem dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan bagian awal permohonan ini yakni agar terpidana(konsideran menimbang huruf maka setiap mantan terpidana telah diberikan kesempatan kedua untuk kembali bermasyarakat. jika kesempatan ini tidak dipergunakan sebaik baiknya, dan mantan terpidana masih juga terus menerus mengulangi perbuatan melanggar hukumnya, maka tentunya merupakan hal yang masih masuk akal untuk memberikan pembatasan pembatasan tertentu sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dengan konsep pemasyarakatan tersebut: berdasarkan alasan alasan tersebut atas, tidak terlalu berlebihan bila mahkamah memutuskan untuk memberikan tafsir konstitusi terhadap dan penjelasan nomor dengan menegaskan bahwa ". sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, adalah, dengan adanya tafsir yang tegas atas hak hak konstitusional terpidana yang telah menjalani hukumannya ini maka tidak ada keraguan dan ambiguitas bagi pembuat undang undang depan sebagai ius contituendurn tidak lagi memberikan hukuman tambahan luar putusan pengadilan melalui aturan perundang undangan. dengan adanya tafsir ini, maka semakin tegas pula bahwa ketentuan huruf nomor juncto yang telah diberikan syarat melalui putusan nomor puu vii menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tafsir dapat menjadi norma progresif yang diberikan mahkamah konstitusi untuk lebih menjaga agar hak konstitusional mantan terpidana yang telah menjalani hukumannya tidak kembali melanggar. begitu pula halnya dengan huruf dan huruf juga bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena pada hakekatnya telah memberikan hukuman tambahan luar putusan pengadilan, pengaturan atas pelaksanaan hak asasi manusia dituangkan dalam perumushak asasi yang paling fundamental adalah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak hak yang sama. sebagai manifestasi dari hak hak yang sama itu adalah persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law), bahwa hukum harusve, bahwa ditinjau oleh uraian uraian atas, norma yang terkandung dalam huruf juncto huruf dan huruf tidak mencerminkan nilai nilai hak asasi manusia serta merupakan pengekangan hak konstitusional warga negara, dan tafsir atas dan penjelasan diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia. sehingga para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menguji norma undang undang tersebut terhadap uudguo,para pemohon adalah pemohon dengan kualifikasi perseorangan warga negara indonesidan putusanmiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusionalnya dengan ketidakpastian tafsir dan penjelasan hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara bersyarat, menyatakan bahwa dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa ". sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab" ditaksir sebagai,: memohon agar putusan ini ditempatkan dalam berita negara republik indonesia:p 1b. fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti p 1b. 1cketerangan bebas dari departemen hukum dan ham kantor wilayah lampung lembaga pemasyarakatan kelas bandar lampung atas nama sudirman hid bin hid, bukti fotokopi surat pembebasan bersyarat narapidana atas nama sudirman hid, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri kalinya nomor pid. pn.k id, tanggal september atas nama sudirman hid bin hid: bukti fotokopi surat pelepasan atas nama drs. samsul hadi siswoyo, msi dari departemen hukum dan ham kantor wilayah jawa timur lembaga pemasyarakatan kelas iia jember, bukti fotokopi petikan putusan mahkamah agung nomor k pid.su tanggal april atas nama terdakwa drs. samsul hadi siswoyo, msi. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan (lima) orang ahli bernama prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc., prof. dr. suharto santo, s.h., dingin sudirman, s.h., m.h., dr. chairul huda, s.h., m.h., dan dr. maruarar siahaan, s.h., yang menyampaikan keterangan bawah sumpah janji pada sidang tanggal september dan atau menyampaikan keterangan tertulis dalam sidang tersebut yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc. para pemohon dalam perkara guo mengajukan permohonan pengujiperubahannya, huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dprd, dan dpd terhadap dan uud ketentuan ketentuan undang undang pemasyarakatan dikaitkan dengan syarat syarat untuk menjadi kepala daerah dan syarat syarat untuk menjadi anggota badan legislatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dihubungkan dengan ketentuan ketentuan dan uud permohonan para pemohon adalah terkait dengan bagaimanakah negara memperlakukan rakyatnya sendiri atau warganya sendiri yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau terlibat dalam suatu kejahatan. sebelum indonesia merdeka telah mengenal berbagai ketentuan ketentuan elemen tentang ketentaraan yang filosofinya sangat berbeda dengan filosofi yang dianut oleh uud yang memberikan pengakuan atau harkat dan martabat yang sepatutnya kepada setiap warga negara republik indonesia, yang tentu berbeda dengan perlakuan dari pemerintah kolonial hindia belanda terhadap rakyat negeri jajahan sebagaimana diatur dalam berbagai elemen tentang ketentaraan yang berlaku. namun sejak indonesia merdeka tahun belum pernah membuat ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan untuk mengganti berbagai elemen penjara yang berlaku sejak sebelum indonesia merdeka pada tahun,:,, penerapan demikian dapat dijadikan sebagai alat dari penguasa untukpara pemohon dalam permohonan guo mengajukan beberapa dalam peraturan perundang undangan yang membatasi hak hak sipil eks narapidana. menurut ahli beberapa peraturan perundang undangan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan karena mengatur hak setiap warga negara. hukum sebagai suatu sistem tidak dapat dilepaskan dari sebuah sistem, yaitu sistem norma. untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai subsistem dan sistem yang lebih besar yaitu masyarakat dan lingkungannya, sistem hukum indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku negara indonesia adalah sistem aturan yang luas, yang terdiri atas unsur unsur hukum yang antara unsur unsur hukum itu saling bertautan, saling memengaruhi, serta saling mengisi karenanya tidak dapat dipisahkan dari yang lain. dengan bertitik tolak dari sebuah sistem tersebut, maka undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan tidak terlepas dengan undang undang lainnya, antaranya adalah huruf undang undang pemerintahan daerah, undang undang nomor tahun tentang pengesahan kovenan hak sipil dan politik: ahli sependapat dengan prof. dr. yusril iha mahendra bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana pendapat dari bara nawawi arief adalah pada hakikatnya undang undang merupakan sistem hukum yang bertujuan, sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan: dilihat secara fungsional, operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang kongresnya sengaja direncanakan melalui aturan aturan beberapa tahap. agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian kontrol dan sekaligus memberikan landasan filosofis dan rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. pembatasan calon calon pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu merupakan kewenangan dari hakim,nampaknya sudah dirumuskan dalam undang undang pemasyarakatan. dalam konsideran menimbang huruf disebutkan bahwa narapidana itu setelah dia menjalani pidananya terutama . kemudian dirumuskan lagi dalam dan penjelasannya, maka dibahwa undang undang pemilu dan undang undang pemerintahan daerah yang juga mengatur mengenai persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalamnya dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pejabat lain, sudah seharusnya merujuk kepada aturan aturan atau landasan landasan hukum yang telah ada, utamanya mengenai hak asasi manusia. kemudian, ini saya kutip lagi dalamkemudian, saya kutip lagi undang undang dasar bahwdang undang dasar memberikan hak yang sama terhadap semua warga negara, setiap orang tanpa terkecualikemudian,, serta perlakuan hukum yang sama hadapan hukum. bahwa ketentuan undang undang dasar secara jelas menegaskan bahwa setiap orang berhak diberi jaminan perlindungan dan pengakuan sama depan hukum. bahwa sistem hukum indonesia menghendaki keterhubungan antarperaturan perundang undangan. bahkan dalam international covenant civil and political rights yang diratifikasi dengan undang undang nomor tahun itu berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan bahwa dalam yang menyebutkan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa membedakan apa pun seperti yang disebutkan dalam undang undang tersebut dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil wakil yang dipilih secara bebasuntuk diri sendiri melaksanakan hak memilihnya. bahwa hak pilih merupakan hak asasi, pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara karena perlakuan pembedaan dengan warga yang belum pernah dipenjara dengan mantan narapidana yang seharusnya dianggap secara filosofis, yuridis, sosiologis, mantan narapidana adalah warga negara yang bebas karena negara sejatinya tidak boleh melakukan pengaturan yang membedakan status seseorang berdasarkan pernah dipenjara atau belum, terkait dengan pemenuhan haknya kecuali atas adanya putusan pengadilan bahwa hak itu telah dicabuttetap melekat padanya sebagai prasyarat yang terkait dengan statusnya sebagai mantan narapidana. ahli mengutip juga beberapa tulisan dari pak raharjo. bahwa pemasyarakatan itu menghendaki agar bawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat yang dialami dari pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga oleh orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani sehingga dapat kembali masyarakat sebagai warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan negara. peraturan perundang undangan yang baik merupakan fondasi dari negara hukum yang akan menjamin hak hak warga negara. dengan membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian, dan keadilan hukum, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. ahli berpendapat bahwa bila dasar hukum dari suatu aturan hukum itu atau landasan hukum sebagai landasan untuk membuat aturan hukum itu berhenti, maka hukumnya pun juga ikut berhenti. ahli sependapat dengan para pemohon bahwa beberapa peraturan perundang undangan terutama huruf undang undang pemerintahan daerah, kemudian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota legislatif, itu bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana saya sebutkan tadi. kemudian, itu tidak sinkron atau bahkan sebagai sebuah sistem hukum itu tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan. dingin sudirman, s.h., mhmelindungi dari apa? melindungi dari segala perlakuan "tidak benar" yang akibatnya akan mengganggu kesejahteraan rakyat selaku warga negara, termasuk melindungi hak aslinya. apa yang dimaksud dengan segenap bangsa? adalah seluruh warga negara indonesia tanpa kecuali, termasuk para pelanggar hukumnya. baik yang masih menjadi tahanan, atau sudah menjadi narapidana dan bahkan para bekas narapidana. mereka adalah warga negara yang tidak dicabut haknya sebagai warga negara. bagaimana secara kongkrit negara melindungi mereka? yaitu dengan memperlakukan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam rancangan kriminologi, hukum pidana adalah merupakan reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diformalkan berdasarkan undang undang. dalam konteks indonesia, negara (organ yudikatif) diberi kewenangan mengurangi atau menghilangkan untuk sementara waktu,walaupun demikian, ketika seseorang dan berlakunya huruf juncto huruf serta huruf yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya terhadap uudsudirman hid) adalah mantan narapidana dari lembaga pemasyarakatan bandar lampung pada februari yang telah dibebaskan setelah selesai menjalani pidana penjara tahun bulan (bukti dan bukti setelah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat" berdasarkan putusan pengadilan negeri kalinya nomor pid. pn. kld tanggal4 september (bukti bahwa pemohon drs. samsul hadi siswoyo) adalah mantan narapidana yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan jember pada februari setelah selesai menjalani pidana penjara tahun (bukti setelah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut" berdasarkan putusan mahkamah agung nomor k pid.sus tanggal april bukti yang membatalkan putusan pengadilan tinggi surabaya nomor pid pt.sby, tanggal desember dan putusan pengadilan negari jember nomor pid. pn. jr, tanggal september bahwa baik pemohon maupun pemohon setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan semestinya telah kembali sebagai layaknya seorang warga negara lainnya sebagaimana dinyatakan dalam bahwa "dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab", termasuk berhak untuk melaksanakan hak hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam uud bahwa pada kenyataannya, norma tidak sepenuhnya dapat berlaku. keinginan para pemohon untuk dapat berperan kembali melaksanakan hukuman penjara, maka harus dijamin berdasarkan undang undang bahwa hak hak mereka harus dilayani secara optimal oleh negara. itulah wujud dari perlindungan negara terhadap warga negaranya, yang telah melanggar hukum::: bunytentang persyaratan calon kepala daerah dan calon peserta pemiluatau perseorangan dapat menjadi peserta pemilu,ketentuan tersebut atas, dari sudut pandang kriminologi, adalah merupakan wujud nyata reaksi formal masyarakat indonesia kepada (bekas) para pelanggar hukumnya. namun yang jadi pertanyaan adalah apakah ketentuan tersebut berada pada tempat undang undang) yang tepat? atau dengan perkataan lain apakah reaksi formal yang dianut kedua undang undang tersebut sejalan atau jiwa dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, yang merupakan satu satunya undang undang yang "resmi" mewakili danindonesia? sejarah tujuan pemidanaan seperti diterangksistem ketentaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah karena ada pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada unsur balas dendam dan penjelasan, akan tetapi dikehendaki adanya unsur rehabilitasi dan reintegrasi sosial: memang benar, dalam rancangan teknologi (ilmu yang mempelajari tentang sejarah pemidanaan) yang merupakan cabang dari kriminologi, menyatakan bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan dari waktu waktu mengalami perubahan paradigmatik. perubahan tersebut diakibatkan adanya ketidak puasa atas hasil yang dicapai oleh teori yang lama dan untuk itu digantikan dengan teori yang lebih baru:', teori retributive atau pembalasan dimempergunakan tekanan rendah pada masyarakat dan tekanan rendah pada individu, dalam arti kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan individu, teori deterrence atau penjelasan, didasarkan atas pandangan naturalisme mazhab klasik dimana alumninya adalah, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai kehendak bebas (free will) (hedonis). dengan perkataan lain manusia dalam berperilakuhadapan hukum dan keseimbangan antara hukumandengan menggunakan tekanan tinggi pada masyarakat dan tekanan rendah pada individu, dalam arti kepentingan masyarakat diutamakan daripada kepentingan individu pelanggar hukum: teori rehabilitasi atau perbaikan, didasarkan atas pandangan naturalisme mazhab neo klasik yang menginginkan adanya pembaharuan dari mazhab klasik, setelah pada kenyataannya pemikiran pada mazhab ini justru menimbulkan ketidak adilan. pemberlakuan secara kaku code penal francis terhadap kejahatanmenggunakan tekanan rendah pada masyarakat dan tekanan tinggi pada individu. dalam arti bahwa fokus perhatian lebih ditujukan kepada individu pelanggar hukum secara ekslusif, sedangkan masyarakat kurang diikut, teori re didasarkan atas pandangan naturalismedalam pelaksanaannya menggunakan model tekanan tinggi pada masyarakat dan tekanan tinggi pada individu pelanggar hukum. dalam arti bahwa foc: dari uraian atas, makajuga sudah diadopsi dalam pembaharuan hukum pidana indonesia melalui rancangan undang undang hukum pidana: pandangan system pemasyarakatan terhadap bekas.i suatu sistem dan dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial: secara yuridis,i subjek yang dan damadengan demikian apabila dilihat dari tujuan pemasyarakatan tersebut maka adalah menjadi kewajiban negara untuk menciptakan bekas pelanggar hukumnya menjadi orang yang aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, lalu yang menjadi permasalah adalah bagaimana mungkiwan, dan dewan perwakilan rakyat daerah, bahwa mereka (bekas narapidana yang dihukum karena diancam tahun pidana penjara) secara serta merta tidak mempunyai hak untuk dipilih? lalu bagaimana mungkin undang undang tersebut secara langsung telah berprasangka bahwa bekas narapidana sudah dianggap sebagai orang yang tidak dapatkalau sudah demikian, maka hal itu berarti bahwa undang undang ini telah menafikan kewajiban negara yang diamanatkan dalam undang undang pemasyarakatan,,,model pemidanaan modern yakni: bahwa undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan apabila dipandang dari sudut kriminologi adalah sebagai pelaksanaan dari reaksi formal masyarakat terhadap pelanggarcantumkan syarat untuk dipilih adasecara kriminologi adalahecara langsung tidak sejalan dan bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan yangmandang secara apriori bahwa bekas narapidana (yang diancam hukuman tahun keatas) sudah dianggap sebagai orang yang tidak bisadan oleh karena itu, negara dapat dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap bekas narapidana,nyata nyata menunjukkan sikap inkonsistensi negara terhadap bekas narapidana baik dipandang dari aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis yang dianut undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, yang pada gilirannya hal tersebut dapat menciptakan ketidak pastikan hukum: berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka sudah selayakperubahan yang isinya tidak bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan nilai nilai hak asasi manusia serta dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat indonesia, dr. chairul huda, s.h., m.h. undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut menentukan penjelasan ini menyebutkan bahwa "". ketentuan meletakkan kerangka dasar tentang "fungsi" pemidanaan yang berbentuk pidana perampasan kemerdekaan (deprivation liberty), yang dilaksanakan lembaga pemasyarakatan (penitentiery), dalam hat ini, pidana ditempatkan sebagai "wadah" untuk mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana (offender) dalam masyarakat sebagai warga yang taat hukum (law abidin citizen), pelaksanaan pemidanaan yang bersifat integratif tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, bukan hanya tergantung pada proses yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan selama narapidana melaksanakan masa pidananya, tetapi juga sangat tergantung pada adanya "kemungkinan" dapat dipenuhinya "harapan" yang dibebankan kepada narapidana ketika masa pidananya telah berakhir. pandangan demikian telah cukup lama diyakini oleh para ahli, sejak rescue dan kirchheimer merilis hasil penelitiannya tentang interkoneksi antara perubahan perubahan pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana dengan kondisi sosio ekonomi narapidana setelah masa pidananya. dengan demikian, dapat dilaksanakannya fungsi tersebut bukan hanya tergantung dari sistem pemasyarakatan (penitentiary system), tetapi juga sangat ditentukan oleh sistem penerimaan masyarakat terhadap eks narapidana. pada dasarnya, keberhasilan reintegrasi narapidana bukan hanya ditentukan apa yang terjadi dalam "tembok penjara", tetapi lebih ditentukan pula oleh situasi kemasyarakatan yang memungkinkan eks narapidana dapat memainkan fungsi sosialnya paska pelaksanaan pidana,, ,laku sama bagi masyarakat pada umumnya dan eks narapidana. pemidanaan tidak boleh menyebabkan seseorang dipandang berbeda "galit " dengan masyarakat lainnya, sehingga dapat dipandang tidak lagi "equal" dengan masyarakat pada umumnya yang tidak pernah dijatuhi pidana, sekalipun mungkin telah pernah melakukan kejahatan berat. kualitas dalam "equality before the law" terletak pada kualitas dari seseorang. lihatlah bung karno dan bung hatta, seperti umumnya pimpinan politik embrio sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana warganegara lainnya serta berupaya memberikan peran dan kontribusi yang dimilikinya kembali kepada masyarakat masih terhalangi. paralam mengartikan hak narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya: bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional dalam uud berupa hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dnya semestinya hak konstitusional para pemohon tersebut tidak terhalangi dan tidak terhambat pembunuhannya. penggalangan hak hak konstitusional tersebut, apalagi melalui norma perundang undangan, merupakan bentuk hukuman tambahan kepada para pemohon luar putusan pengadilan: secara khusus, untuk melaksanakan hak hak politiknya pasca bebas dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana dijamin dalam dan penjelasan para pemohon telah dihambat oleh adanya ketentuan huruf sebagaimana telah diubah sebagian dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas (selanjutnya disebut (bukti p 10j serta huruf dan huruf maka dapat dikatakan huruf juncto dan huruf setidaknya bertentangan dengan dan dan uud para pemohon telah mengalami diskriminasi dengan dijabatnya upaya pencalonan dirinya menjadi calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah akibat adanya ketentuan huruf juncto indonesia, konon kesemuanya "eks narapidana" setidak tidaknya "eks tahanan politik". sama sekali tidak pernah dipandang "rendah" kualitasnya sehingga tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden. adanya huruf huruf merupakan kemunduran kehidupan politik bangsa indonesia dihubungkan dengan "janji" dan "jaminan" uud tentang perlakuan yang sama muka hukum, negara berkewajiban memastikan "segala warga negara bersamaan kedudukannya hukum dan pemerintahan" yang berlaku juga bagi eks narapidana "dengan tidak ada kembalinya". adalah ejawantah pelaksanaan kewajiban negara tersebut untuk dapat berperan kembali "sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". kewajiban mutlak negara dengan tidak ada kembalinya tersebut yang diamanatkan uud akan terhambat jika huruf huruf menjadi prasyarat dalam pengisian jabatan politik tertentu:,dr. maruarar siahaan, s.h. pendahuluan putusan mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut putusan mk) yang telah mendapat peran dalam sistim checks and balances bidang legislasi, seyogianya menjadi suatu kebijakan yang diambil alih pembuat undang undang, dalam proses perubahan undang undang yang secara khusus telah mengalami uji materi terhadap norma dasar dalam konstitusi. praktik menunjukkan bahwa putusan dalam uji materi yang telah dilakukan terhadap atau bagian dari undang undang tertentu, sesungguhnya sebagai satu negative legislation merupakan putusan yang mengikat secara era omnes, termasuk mengikat pembuat undang undang. akan tetapi implementasi putusan demikian mengandung beberapa masalah yang tidak mudah, karena putusan uji materi yang mengandung kebijakan hukum yang baru, yang lahir melalui proses dialektis diantara pembuat undang undang dengan pemohon, untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang ditarik berdasarkan tolok ukur yang ditarik dari norma dasar dalam konstitusi, sama halnya dengan putusan badan peradilan umum, sering menemui perlawanan. baik pembuat undang undang, pemohon dan terutama hakim mahkamah konstitusi hakim mk), merujuk kepada norma dasar yang sama dalam konstitusi. akan tetapi semua pihak pihak tersebut harus melakukan interpretasinya sendiri untuk dapat menyimpulkan apakah norma tertentu yang dipermasalahkan adalah merupakan penjabaran norma konstitusi tertentu, sehingga merupakan norma yang sah secara konstitusional, checks and balances demikian yang tidak dapat dipisahkan dengan doktrin separation powers, melahirkan suatu permasalahan baru yang dilewati, yang tidak selalu segera dapat dijawab, apakah makna putusan dalam judicial review yang mengikat secara hukum, dengan sendiri meniadakan hak dan kebebasan pembuat undang undang untuk membuat undang undang sebagai fungsi legislasi dan kewenangan yang diperoleh dari uud dengan kata lain, apakah dilarang atau bolehkah pembuat undang undang mengundangkan kembali norma yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan uud meskipun dalam kategori conditional unconstitutional mahkamah konstitusi, seperti halnya tiap badan peradilan berhak dan mempunyai kepentingan agar putusannya dilaksanakan, terlebih lagi karena sifat putusan yang merupakan negative legislation. hal demikian memang diperlukan, untuk tercapainya kepastian hukum, yang merupakan prinsip konstitusi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. dilihat dari doktrin hukum konstitusi, belum jelas berapa luas ruang lingkup, kekuatan dan akibat hukum putusan dalam judicial review, karena undang undang belum menjelaskan secara rinci, ruang lingkup putusan yang disebut, dan serta guo hanya menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai ucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dantanpa kejelasan tentang ruang lingkup dan akibat hukum putusan mk, menjadi pertanyaan mendasar apakah dengan mekanisme checks and balance dalam doktrin pemisahan kekuasaan yang dianut melarang pembuat undang undang untuk mengundangkan undang undang atau norma yang tidak sesuai dengan putusan mk, dalam undang undang yang sama atau undang undang yang berbeda. apakah akibat hukum putusan tentang satu norma hukum dalam undang undang tertentu yang telah diuji, meliputi undang undang lain yang secara eksplisit tidak ikut diuji. meskipun telah dicoba untuk mengatakan bahwa putusan hakim konstitusi meliputi pertimbangan hukum yang memuat ratio decided dan amar putusan atau dictum, mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bersifat umum (ergo omnes) seperti halnya undang undang, baik dari segi daya laku mengikat terhadap objek aturan perundang undangan maupun subjek yang harus mematuhi dan melaksanakannya, yaitu seluruh lembaga negara, pejabat publik, dan seluruh warga, namun dalam praktik belum menjadi hukum yang diterima dan berlaku secara umum. bagaimana jikalau justru dalam menguji norma undang undang tertentu, ternyata ada norma undang undang yang seharusnya justru mengandung prinsip umum yang dapat menjadi ukuran norma yang telah diuji tetapi tidak dipertimbangkan sebelumnya, dan karenanya masih berlaku sebagai hukum positif, huruf juncto adalah benar bahwa huruf telah beberapa kali diuji, dengan pergeseran posisi dan perubahan kaidah yang dihasilkan dengan putusan. putusan yang terpenting menyangkut huruf terdapat dalam putusan nomor puu vii dengan menyatakan conditional unconstitutional huruf sebagaimana diubah dengan undang undang yang mengatur syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah wargaadalah benar putusan tentang norma yang diuji tersebut, sesungguhnya telah mengambil bentuk dalam rumusan norma baru, yang bergerak kearah kecenderungan legislasi positif dibanding secara negatif dari konsep tradisional klasik. empat syarat yang harus dilekatkan pada huruf uu32 agar tetap konstitusional, kita lihat dalam uraian berikut: norma tersebut tidak berlaku bagi jabatan publik yang dipilih (elected officials) yang dengan terbuka dan jujur mengungkapkan statusnya sebagai mantan narapidana, menggambarkan pergeseran luar biasa dengan kepercayaan penuh diberikan kepada warga negara untuk menentukan sikap dan pilihannya dalam proses demokrasi yang lebih dewasa dan tercerahkan. kewajiban bagi calon untuk mengungkap keterangan tentang statusnya sebagai mantan terpidana, jikalau syarat demikian dilanggar dan terungkap pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih, dipandang merupakan pelanggaran konstitusi terhadap uud karena melanggar asas kejujuran sebagai salah satu alas pemilu pemilukada dan menyebabkan pemilu pemilukada cacat yuridis, sehingga atas dasar keadilan hasil pemilu pemilukada dibatalkan dan diperintahkan pemungutan suara ulang, dua syarat terakhir, yaitu memberi batas dengan dilaluinya tenggang tahun setelah selesai menjalani hukuman, dan hanya berlaku bagi mereka yang bukan pelaku tindak pidana yang berulang (receive), masih tetap dapat dipermasalahkan konstitusionalitasnya, terutama tentang masalah apa tolok ukur yang dipakai dalam menyimpulkan harus telah selesai menjalani hukumannya tahun, dan mengapa bukan lebih singkat atau lebih lama. problem ini tentu merupakan hal yang tidak dapat jawab karena ukuran objektif tentang ini tidak pernah diletakkan baik secara keilmuan tentang perilaku maupun secara empirik dari pengamatan yang dilakukan terhadap warga binaan selama berada penjara. lagi pula dalam menentukan tenggang waktu tersebut setahu saya, tidak memperoleh keterangan ahli bagaimana pembinaan yang dilakukan pemasyarakatan, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa tenggang waktu tahun masih perlu sebelum seorang mantan terpidana dipandang menyadari kesalahannya, telah memperbaiki diri untuk tidak mengulang kesalahan dan siap untuk berintegrasi dengan masyarakat secara bertanggung jawab. jikalau undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan memandang telah cukup dan tidak boleh ada hukuman tambahan selain yang sudah dijalani dalam penjara, apakah persoalannya merupakan kepercayaan yang kurang terhadap pembinaan yang dilakukan, ataukah karena pemasyarakatan hanya berbicara terpidana secara umum, dan syarat tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara tahun untuk menjadi pejabat publik, dipandang sebagai ketentuan yang khusus, oleh karenanya sangat terbuka kemungkinan bagi untuk melakukan pergeseran posisi dengan suatu argument yang lebih baik. pelaku kejahatan berulang, dapat dengan mudah dipahami, karena dari segi kemampuan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, orang yang demikian dipandang tidak mampu mengalami perubahan dalam kerangka penyesuaian diri kembali masyarakat secara bertanggung jawab: putusan nomor puu vii menggambarkan pengalaman mana tampak bahwa melihat pembuat undang undang tidak memperhitungkan norma baru mengenai syarat bagi calon kepala wakil kepala daerah dan jabatan publik lain, karena bertentangan dengan sifat putusan yang final and binding dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara kelembagaan dan individual, pembuat undang undang masih mengundangkan kembali norma asli huruf tersebut dalam nomor tahun sehingga menimbulkan pertanyaan yang telah dikemukakan awal, bagaimana jika pembuat undang undang tidak memperhatikan dan pembuat undang undang juga demikian mengurangi kebebasan legislator dalam doktrin separation powers untuk mengundangkan norma yang sama yang berbeda dengan norma yang diubah dengan putusan mk, karena pembuat undang undang mengundangkan norma yang sama yang sudah dinyatakan inkonstitusional dalam satu undang undang baru, maka tanpa menyinggung lagi persoalan akibat hukum dan keterikatan lembaga negara termasuk pembuat undang undang terhadap putusan yang final and binding, jelas bahwa norma demikian kembali tunduk pada pengujian, dan kemungkinan akan memberikan putusan yang sama secara berulang, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa mk, yang berkepentingan untuk lebih jauh mempunyai kemampuan mengendalikan implementasi putusan, akan melakukan upaya untuk dapat menjamin bahwa putusannya akan ditaati atau dilaksanakan, melalui putusan yang inovatif yang agak bergeser kearah positive legislation. cast dalam perkara guo, tampak jelas bahwa norma yang bunyinya sama dengan norma yang telah diuji mk, kembali termuat dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun alih alih mempertimbangkan putusan tentang norma semacam itu yang telah diambil sejak tahun pembuat undang undang justru mengundangkan demikian kembali dengan rumusan yang lebih ketat lagi. oleh karenanya pengujian atas norma yang sama tidak dibatasi oleh mk, yang melarang pengujian kembali atas norma yang sama, karena meski bunyi normalnya sama, norma tersebut berada dalam undang undang yang berbeda, tentang pemasyarakatan dalam uji materi yang saat ini diajukan terhadap huruf uu32 juncto undang undang nomor tahun telah dikaitkan dengan huruf dan huruf undang undang nomor tahun dan beserta penjelasan nomor tahun tentang pemasyarakatan. dalam uji materi yang menyangkut syarat "tidak pernah dipidana", selama ini belum pernah dikaitkan dengan pemasyarakatan, sebagai satu sistem dalam peradilan indonesia, yang membina seorang terpidana, dengan filosofi dan sistem sebagaimana termuat dalam salah satu konsideransnya huruf sebagai berikut: shidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab": sementara itu, penjelasan merumuskan bahwa arti dari "berintegrasi secara sehat" sebagai pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sehingga kata kata kunci yang dapat himpun dari dan penjelasannya, adalah sebagai berikut (i) menyiapkan, (ii) menyadari kesalahan, (iii) berintegrasi secara sehat dalam masyarakat, (iv) berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. sesungguhnya filosofi pemasyarakatan dalam undang undang nomor tahun merupakan lompatan besar dalam hukum yang berusaha menterjemahkan dengan berani paradigma dalam uud yang memuat pancasila sebagai cita hukum yang mewarnai pemasyarakatan. asas ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan prinsip menjadi spirit atau jiwa uud telah mendorong lahirnya sistim pemasyarakatan, mana ditentukan bahwa setelah selesai seluruh pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan untuk mempersiapkan yang bersangkutan kembali berintegrasi kedalam masyarakat, dia dianggap telah siap untuk peran sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. tidak ada lagi pembatasan lain yang diberikan, dan hukuman dan pidana penjara yang telah dijalaninya lah yang menjadi satu satunya hukuman. instrumen penguji bukan objek pengujian dalam permohonan uji materi yang berlangsung sekarang, mana secara horizontal sesungguhnya didudukkan bersama sama dengan huruf juncto serta huruf dan huruf maka saya berpendapat bahwa yang tidak memiliki keraguan merupakan prinsip yang mengalir dari jiwa uud dalam upaya merumuskan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan cita hukum kita, sehingga menurut saya, agak berbeda dari pemohon dia tidak merupakan objek pengujian, melainkan instrumen pengujian yang secara derivatif ditarik dari pancasila dan uud meskipun sejak lama dipermasalahkan apakah satu undang undang dapat diletakkan secara horizontal untuk diuji dengan satu undang undang lain, hemat saya meskipun kedudukannya sama dilihat dari bentuknya dalam hirarki peraturan perundang undangan akan tetapi boleh terjadi dia mengandung prinsip prinsip konstitusi, sehingga karenanya kalau norma undang undang demikian muatan materinya justru mengandung prinsip prinsip konstitusi, proses pengujian horizontal dengan menjadikannya sebagai tolok ukur konstitusionalitas norma lainnya, dapat dilakukan: beserta penjelasannya, sebagai norma yang meletakkan sistem adalah jelas, sehingga menurut teori hukum, interpretasi tidak diperlukan jikalau teks dapat dipahami maknanya secara jelas. jikalau dan penjelasan toh masih mengandung ketidak belasan, maka sebagai prinsip norma demikian tidak ditafsirkan melainkan dijabarkan dalam ketentuan pelaksanaan sistem yang dirumuskan dalam dan penjelasan merupakan derivatif prinsip prinsip konstitusi, sehingga justru dan penjelasannya dapat digunakan untuk bersama sama digunakan menguji huruf juncto serta huruf dan huruf persoalan pokok yang harus dijawab dalam pengujian ini, apakah jikalau sistem pemasyarakatan yang dibangun dalam yang dipandang sebagai derivasi pancasila dan uud dan yang tidak lagi memperkenankan adanya tindakan lain dari pada penjara yang sudah dijalani, sebagai satu satunya proses yang harus dijalani dalam integrasinya masyarakat, memperbolehkan lagi yang dimohonkan untuk diuji untuk dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau sebaliknya justru dengan tegas tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. secara teoritis bisa dikatakan persoalannya sederhana, tetapi hal demikian merupakan persoalan yang berat, karena kecenderungan distrust terhadap mantan napi, merupakan gejala yang luas. tetapi saya berpendapat bahwa justru dengan gejala demikian, kita dapat menyerahkan seluruhnya persoalan kepada masyarakat dan warga negara pemilih, untuk menentukan pilihannya, asalkan prinsip full disclosure tetap dipertahankan, sehingga masyarakat diserahkan sebelum menentukan pilihannya bagi calon pejabat publik yang dipilih (elected officials) tersebut. penutup melihat perkembangan pengalaman implementasi putusan menyangkut huruf juncto huruf dan huruf undang undang nomor tahun maka tampaknya secara drastis dapat dipahami jika dengan tegas menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. juga harus dapat sedikit banyak memiliki kontrol atas implementasi putusannya dengan langkah yang inovatif, terutama untuk menciptakan kepastian hukum: selain mengajukan ahli ahli tersebut atas, para pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis ahli informandum bernama ideal kasim, s.h., yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal september yang menguraikan hal hal sebagai berikut: hak memilih dan dipilih hak hak politik, khususnya hak memilih dan dipilih (right vote and elected), merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin oleh uud amandemen dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut hak hak politik ini juga telah lama mendapat pengakuan secara universal dan telah dipositivikasi melalui international covenant civil and political rights kovenan internasional hak hak sipil dan politik). hak hak ini dikatakan hak dasar, karena memiliki arti yang strategis bagi setiap orang dalam kehidupannya masyarakat dan negara. dengan hak ini orang dapat menentukan siapa yang memerintah, dan sebaliknya dapat mengajukan dirinya dipilih untuk jabatan jabatan publik (elected officials). tercakup dalam hak ini adalah hak untuk memilih (rights vote), hak untuk dipilih (rights vote), dan hak untuk dicalonkan (right candidate) makanya hak ini menerbitkan kewajiban (obligation) bagi negara untuk melindungi dan memasukannya, namun demikian terhadap hak hak tersebut dapat dikenakan pembatasan atau restriction. negara diperbolehkan membuat aturan yang membatasi pemenuhan hak hak ini terhadap orang atau kelompok tertentu, seperti orang belum dewasa, orang yang sakit jiwa, atau kelompok kelompok ekstrim yang menentang negara. persyaratan persyaratan yang menyangkut eligibility ini harus dibuat tanpa melanggar keutuhan jaminan terhadap hak dasar ini. syarat syarat orang yang dapat memilih dan dipilih dengan demikian harus dibuat dengan alasan alasan yang masuk akal (reasonable restriction), adil, dan non diskriminatif. maka pembatasan yang dibuat tidak boleh mengarah kepada apa yang dikatakan sebagai "farther reaching restriction", yang membuat hak strategik tersebut kehilangan makna, il. apakah pembatasan boleh dikenakan terhadap mantan narapidana? sekarang pertanyaannya adalah apakah pembatasan tersebut boleh dikenakan pula terhadap orang yang telah menjalani hukum atau mantan narapidana? dan apakah pembatasan tersebut reasonable? kalau kita mengacu kepada praktik yang berlangsung komite hak asasi manusia untuk kovenan hak hak sipil dan politik, yang tertuang dalam general comment, memang makna dari istilah "reasonable restriction" sering menjadi pokok perdebatan. namun demikian, komite cenderung pada prinsip equality dan non diskriminasi dalam membuat penafsiran terhadap makna "reasonable restriction" tersebut. sebab memang, dalam praktik perlindungan terhadap hak untuk dipilih (the right elected), hak untuk dicalonkan (rights candidate), dan hak untuk memilih (right vote) banyak negara cenderung memberlakukan "farther reaching restriction": berkaitan dengan status orang yang telah menjalani hukuman dalam konteks hak untuk dipilih, maka harus dipertimbangkan dalam prinsip "equality" tersebut. mengapa? karena bersamaan dengan berakhirnya masa hukuman, sebetulnya berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan terhadap orang yang telah menjalani hukuman tersebut. artinya hak haknya sebagai warga negara pulih kembali, dan oleh karena itu berhak mendapatkan hak hak konstitusional (antara lain, hak memilih dan dipilih) sebagaimana warga negara terhormat, termasuk hak memilih, dipilih dan dicalonkan (selanjutnya disebutdan serta menjadi calon anggota dpr, dpd dan dprd akibat adanya ketentuan huruf dan huruf mana diskriminasi terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional warga negara telah dilarang setidaknyhak para pemohon untuk melakukan segenap kegiatan sosial politik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang warganegara lainnya sebagaimana dijamin dalam dan penjelasan telah dihambat dengan berlakunya huruf dan huruf dan huruf dan penjelasan menjadi seolah olah yang telah hilang daya berlakunya, yang juga bisa dikarenakan ketidakjelasan atau terlalu umum norma yang dianutnya, sehingga membutuhkan tafsir yang tegas guna dapat dioperasionalkan. ketidakjelasan dan ketidakjelasan tafsir dan penjelasan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud dengan penjelasnyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 dan putusan nomor puu v empat syarat lainnya juga dapat dibuktikan korelasi antara pengajuan permohonan guo dengan kerugian konstitusional bagi para pemohon akibat ketidakjelasan tafsir konstitusional norma dan penjelasan dan pemberlakuan huruf juncto huruf dan huruf yaitu: adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu hak untuk diperlakukan sama hadapan hukum danpada dikutip disini. kecuali bagi mereka yang terus mengulangi melakukan tindak pidana, maka pembatasan terhadap mereka menjadi "reasonable", selanjutnya mempertegas kembali, bahwa "". dalam penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'jelas sekali semangat sistem pemasyarakatan kita adalah edukasi, sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. penjelasan ini haruslah dimaknai sebagai dapat dipilih atau dicalonkan apakahdaerah maupun calon sebagai kepala daerah, dari uraian atas dapat kita simpulkan, bahwa orang yang telah menjalani hukuman harus pula mendapat kepastian hukum atas statusnya sebagai orang bebas. itu artinya, stigmatisasi terhadap orang yang pernah menjalani hukuman harus dihilangkan kehidupan bermasyarakat. apalagi kalau dikenakan hukuman yang berlanjut seperti menghalanginya berpartisipasi pada jabatan jabatan publik. kalau hal ini dilakukan, maka mantan narapidana ini akan menjadi beban masyarakatnya. jadi menjadi jelas, bahwa orang yang telah menjalani hukuman tidak boleh dikenakan hukuman yang berlanjut dan melakukan stigmatisasi terhadap mereka sebagai mantan orang hukuman, iii. berhak mendapatkan kembali hak hak politiklem::l.: iv. pembatasan hak hak politik sebagaimana diuraikan awal, hak hak politik ini dapat dibatasi pembunuhannya oleh negara. tetapi perbatasannya harus didasarkan pada prinsip "reasonable restriction", bukan dengan cars berdasarkan selera pembuat undang undang. pertanyaannya sekarang adalah, apakah dan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah sebagian(selanjutnya disebut pemda),kita menkita "huruf pemda, dan huruf dan huruf yang dimohonkan uji materialnya ini jelas tidak sejalan dengan maksud mencapai "tuntutan yang adil" sebagaimana dikehendaki tersebut. apalagi "tuntutan yang adil"" tersebut haruslah dipahami dalam makna tujuan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud jadi kalau kita simpulkan, ketentuan pembatasan hak dan kebebasan yang diatur padstersebut dimaksudkan untuk mencapai "tuntutan yang adil". jelas tidak adil memberikan "hukuman"dan penjelasan (secara bersyarat), huruf pemda, dan huruf dan agar huruf, dan dapat diberlakukan terhadap semua mantan narapidana, termasuk terhadap mantan narapidana yang sudah diterima dan terintegrasi dalam masyarakat dan bertanggung jawab, persyaratan persyaratan administratif dalam sebuah undang undang hendaknya tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak hak substantif warga negara yang dijamin dalam oleh uud undang undang yang nya melanggar hak hak substantif warga negara harus dinyatakan batal atau tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemerintah pada sidangnovembertentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang nomor tahun menyatakan bahwa para pemohon yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionaldengan perkembangan masyarakat dan prinsip negarag,entang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang nomor tahun harus memenuhi (lima) syarat, yaitu: damenganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya berlakunya ketentuan dan penjelasan pemasyarakatan jugapenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah sebab abad (causal terbang) antara kerugian dan berlakunya yang dimohonkan untuk diuji,karena hal yang demi ian diatur oleh undang undang yang berbeda, lebih lanjut, walaupun dalil para pemohon benar adanya good non hal demikian (ketidaksesuaian antara satu dengan tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang), juga jikalau: berdasarkan hal hal tersebut atas, bahwa para pemohon telah: penjelasan pemerintah terhadap materi yang memohonkan oleh para pemohon sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatu hukum pidana (criminal justice system),merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidanaan tidakpembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga bertanggung jawab. bahwa terhadap materi muatan ketentuan dan penjelasan pemasyarakketentuan pemasyarakatan menyatakan, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat deng sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat dan bertanggung jawab, penjelasan pemasyarakatan menyatakan, yang dimaksud dengan , menurut pemerintah, ketentuan guo telah jelas dalam merumuskan fungsi dari sistem pemasyarakatan yang pada intinya mengembalikan warga binaan kembali kepada sebagai anggota masyarakat yang bebas jawab. yang diimplementasikan melalui sistem pemasyarakatan untuk membantu pelanggar hukum agar hubungan hidup kehidupan penghidupan itu kembali berjalan sebagaimana mestinya melalui program pendampingan, pemanduan, pembinaan, pembimbingan, perawatan agar nantinya dapat berintegrasi masyarakat, berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah merupakan ketentuan yang selaras dengan perlakuan negar serta tidak bertentangan dengan dan serta undang undang dasar terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan penjelasan pemasyarakatan sepanjang frasa ". berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab ditafsirkan sebagai "., sehingga dapat berperan anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab."pemohon dalam permohonan pengujian terhadap uud mahkamah konstitusi wajib menguraikan secara konstitusional para pemohon yang bersifat khusus (spesifik) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penal dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan (causal terbang) antara kerugian dan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana tentukan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah (vide putusan nomor puu dan nomor menurut pemerintah tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) yang jelas atas pemberlakuan ketentuan pemasyarakatan beserta penjelasannya dengan terhalang hilangnya keinginan para pemohon untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kuala daerah serta anggota dpr, dpd dan dprd, karena hal yang demikian diatur oleh undang undang yang berbeda, lebih lanjut, walaupun dalil para pemohon benar adanya "gua non" hal demikian (ketidaksesuaian antara satu undang undang dengan undang undang: para pemohon dalam permohonannya menafsirkan frasa dalam dan penjelasan pemasyarakatan, . sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab" ditafsirkan sebagai ": didalam penafsiran frasa tersebut atas, para pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan pertunangannya dengan undang undang dasar tetapi hanya menguraikan alasan supaya frasa dalam pemasyarakatan yang dimohonkan pengujian ditafsirkan sesuai keinginan para pemohon: bahwa mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan atau suatu undang undang karena perumusan atau suatu undang undang merupakan kewenangan pembentuk undang undang dpr bersama presiden) sebagaimana diatur dalam undang undang dasar berdasarkan uraian atas, permohonan para pemohon tidak memenuhi ketentu serta perumusan atau suatu undang undang bukanlah kewenangan dari mahkamah konstitusi, terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa huruf pemerintahan daerah, huruf pemilu dpr,dpd dan dprd bertentangan dengan dan dan undang undang dasardan, terkait ketentuan huruf pemda, mahkamah konstitusi telah memutus dalam permohonan nomor puu v tanggal desember yang menyatakan ketentuan guonya, lebih lanjut, mahkamah konstitusi dalam putusan puu v11 tanggal maret telaherdasarkan putusan putusan mahkamah tersebut menurut pemerintah. telah memberikan keseimbangan antara hak hak politik warga negara dengan persyaratan pengisian jabatan publik: terlebih hak hak politik para pemohon untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau anggota dpr,dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota selama telah memenuhi persyaratyang terbukti dengan adanya ketidakpastian hukum atas penafsiran dan penjelasan serta adanya ketentuan huruf (|) juncto serta huruf dan huruf telah menghambat para pemohon untuk, sehingga merugikan hak konstitusional para pemohokerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dikarenakan para pemohon tidak dapat menjadiyaitu bahwa jelas kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi manakala mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap dan penjelasan serta menyatakan huruf juncto serta huruf dan huruf tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, bahwa kerugian konstitusional para pemohon juga terjadi karena para pemohon tidak mengalami kebebasan penuh sebagaimana warga negara lainnya, terutama terkait pelaksanaan hak hak politik warganegara, setelah yang ditentukan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi, sehingga mahkamah konstitusi tidak perlu memberikan tafsir atas dan penjelasan pemasyarakatan karena tidak terjadinya kerugian konstitusionaleserta:.'hak konstitusional", terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon.ii. pengujian dan penjelasan pemasyarakataasyarakatan menyatakan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan untuk kembali bertugas dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali dalam masyarakat. hal tersebut dapat dijelaskan bahwa "menyiapkan" harus diartikan secara lengkap dan utuh yaitu berisi berbagai kegiatan yang akan memberikan bekal kepada warga binaan pada saat kembali masyarakat. namun demikian. usaha usaha tersebut memang bersifat menyiapkan dalam bentuk pembekalan kepada warga binaan. pembinaan pemasyarakatan hanya menyiapkan warga binaan untuk mendapatkan bekal berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun pembinaan mental melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian sehingga diharapkan akan mampu untuk berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab: bahwa pemasyarakatan, merupakan rumusan yang sangat substansial, karena tersebut merupakan dasar dari peletak.: bahwa ketentuan pemasyarakatan mengatur secara jelas bahwa hak hak konstitusional mantan narapidana sebagai warga negara atas perlakuan, jaminan. perlindungan dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam uud khususnya dan telah dikembalikan sama seperti halnya dengan warga negara lainnya. artinya tidak ada lagi diskriminasi diantara warga negara mantan narapidana dengan warga negara yang bukan mantan narapidana. negara telah memberikan dan mengembalikan haknya sebagai warga negara yang bebas: bahwa meskipun berdasarkan pemasyarakatan, seorang mantan narapidana telah dikembalikan hak hak konstitusionalnya sebagai seoarang anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab seperti halnya warga negara yang lain. hal tersebut secara jelas diatur dalam uud yang menyebutkan.": bahwa pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang juga diatur dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyebutkan hak dan kebebasan yang diatur dalam undang undang ini hanya bisa dibatasi oleh dan berdasarkan undang undang semata mata": bahwa pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan juga dapat dirujuk pada deklarasi universal hak hak asasi manusia dunam) yang menyebutkan 'dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan ,: bahwa dengan demikian ketentuan pemasyarakatan yang mengatur "bahwa seorang mantan narapidana telah dikembalikan hak hak konstitusionalnya sebagai seorang anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". namun dalam pelaksanaan kebebasannya harus tetap memperhatikan batasan batasan sebagaimana diatur dalam undang undang, hal tersebut secara jelas diatur dalam uud juncto nomor tahun tentang hak asasi manusia, bahwa berdasarkan uraian atas, dpr berpendapat dan penjelasan pemasyarakatan telah sejalan dengan nilai nilai konstitusi yang terdapat dalam uud iii. pengujian huruf pemda. bahwa terhadap pengujian huruf pemda, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii pada halaman telah memberikan pertimbangan hukum "telah"er belakang lain2007 pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa "diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih: bahwa dengan pernah diajukannya substansantara lain dalam perkara yaitu perkara nomor puu v perkara nomor puu vii dan perkara nomor puu vii dan perkara nomor puu viii maka dalam praktik berbicara pengujian undang undang terhadap undang undang dasar berlaku ketentuan terhadap mater muatan dan atau bagian dalam undang undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. kecuali dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda (vide dan peraturan nomor tahun dengan demikian pengujian norma huruf pemda yang diajukan oleh para pemohon mempunyai konstruksi yang sama bis idem dengan perkara perkara sebelumnya sebagaimana diuraikan atas: iv. pengujian huruf dan huruf pemilu legislatif bahwa substansi pengujian huruf dan huruf pemilu legislatif adalah sama dengan apa yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi pada perkara puu vii dan pembentuk undang undang dalam merumuskan ketentuan huruf dan huruf pemilik legislatif telah memperhatikan putusan mahkamah konstitusi dimaksud. hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan huruf dan penjelasan pemilu legislatif yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian atas, dpr berpandangan rumusan ketentuan huruf dan huruf pemilu legislatif telah sesuai dengan persyaratan konstitusional sebagaimana rujukan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dengan demikian pendapat para pemohon yang menyatakan pembentuk telah lalai melakukan penyesuaian ketika menyusun pemilu legislatif dengan tetap mencantumkan norma yang menghalangi hak hak mantan narapidana huruf dan huruf adalah tidak benar dan tidak beralasan: bahwa oleh karenanya dpr berpandangan ketentuan huruf dan huruf pemilu legislatif tidak bertentangan dengan dan uud tahuneriksa, memutus..idak bertentangan dengan dan uud menyatakanpenjelasan huruf pemda, dan huruf serta hurufpas dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan bahwa penjelasan guo tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan frasa, "sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab." oleh karena itu, kiranya tepat para pemohon memohon agar. bila" serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyatakan huruf juncto serta menyatakan huruf dan huruf tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, maka para pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional masa datang,ii. alasan alasan permohonan bahwa pada tanggal desember presiden republik indonesia mengesahsetujuan dewan perwakilan rakyat. memiliki nilai historis sangat penting dalam sejarah hukum indonesia, karena undang undang guo memberi pilar hukum bagi ruh sistemmantan narapidana yang dijatuhi pidana penjara selama lima tahun berdasarkan putusan pengadilan negeri kalinya nomor pid. pn. id, tanggal september dan telah dibebaskan secara bersyarat dari lembaga pemasyarakatan jember pada tanggal februari setelah menjalani pidana penjara selama empat tahun tiga bulan (vide bukti dan bukti pemohon adalah mantan narapidana yang yang dijatuhi pidana penjara selama enam tahun berdasarkan putusan mahkamah agung nomor k pid.sus tanggal april dan telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan jember pada tanggal februari (vide bukti dan bukti pemohon dan pemohon setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan bermaksud akan melaksanakan hak hak politiknya untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai kepala daerah wakil kepala daerah, anggota dpr, dpd, dan dprd, namun para pemohon tidak dapat melaksanakan hak hak politiknya tersebut karena terhalang oleh adanya dan penjelasan sebab penjelasan undang undang guo tidak menjelaskan tentangselain itu, menurut para pemohon hak hak konstitusionalnya juga terhalangi oleh adanya persyaratan dalam huruf pemda, dan huruf serta huruf yang pada pokoknya menyatakan untuk menjadi kepala daerah wakil kepala daerah, anggota dpr, dpd, dan dprderdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf atas, para pemohon beranggapan hak hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud telah dirugikara pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil dan penjelasan huruf pemda, dan huruf serta huruf yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwadan penjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan 'berintegrasi secara sehat' adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat . menurut para pemohon dan penjelasan tidak sepenuhnya dapat berlaku karena norma yang terkandung dalam guo terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir.tidak ditafsirkan oleh pembentuk undang undang sebagai frasa berintegrasi secara sehat untuk melakukan aktivitas sosial politik seperti warga negara lainnya. akibat dari ketidakjelasan dalam undang undang menyebabkan para pemohon tidak dapat melakukan hak hak konstitusionalnyabagaimana dijamin dalam dan uud oleh karena itu, agar dalam undang undang memiliki tafsir yang tegas dan tidak multitafsir, maka para pemohon memohon kepada mahkamah untuk memberikan tafsir terhadap frasa ".dengan demikian frasa tersebut harus dimaknai ".menurut para pemohon halangan ataupun hambatan para pemohon sebagai mantan narapidana untuk melaksanakan hak hak konstitusional tersebut, terutama hak untukcara jelas dan tegas termuat dalam huruf pemda, huruf dan huruf yang menyatakan: huruf pemd"hurufmenurut para pemohon ketentuan huruf pemda, huruf dan huruf merupakan hukuman tambahan bagi mantan narapidana yang bertentangan dengan semangat huruf yang menyatakan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: . kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan . pembentuk undang undang pada waktu merumuskan huruf pemda, huruf dan huruf tidak memperhatikan dan mengabaikan dan penjelasan berdasarkan hal tersebut, pemohon memohon kepada mahkamah agar huruf pemda yang telah diberikan syarat oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal maret dan huruf serta huruf dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah memberikan hukuman tambahan terhadap mantan narapidana luar putusan pengadilan, i3ahli bernama prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc, prof. dr. suharto santo, s.h., mh, drs. dingin sudirman, bc. ip, si, dr. chairul huda, s.h., mh, dan dr. maruarar siahaan, s.h., yang memberikan keterangan bawah sumpah janji dalam persidangan tanggal september selain itu, para pemohon juga menyampaikan keterangan ahli informandum bernama ideal kasim, s.h., yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. adapun keterangan ahli ahli dari para pemohon yang disampaikan dalam persidangan mahkamah tersebut pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., tujuan pemidanaan yang diatur dalam undang undang pemasyarakatan bukan dimaksudkan sebagai sarana untuk balas dendam, namun terpidana dalam menjalani pidananya dididik untuk menjadi orang baik, sehingga setelah selesai menjalani pidana tersebut dapat berintegrasi secara normal tengah tengah masyarakat secara sehat dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara: penentuan syarat pemidanaan dalam undang undang guo pemda dan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon tidak sejalan dengan uud sebab partisipasi dalam kehidupan politik yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak dapat dihalangi dengan alasan seseorang pernah menjalani pidana lembaga pemasyarakatan. semestinya setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan harus diterima sebagai warga negara yang baik: pada dasarnya seseorang tidak dapat dihukum dengan undang undang,menghambat hak hak lawan lawan politiknya untuk kesalahannya, hukuman satu hari pun apabila ancaman pidananya lima tahun, maka orang tersebut tidak dapat maju sebagai calon presiden, menjadi kepala daerah wakil kepala daerah, dan menjadi anggota legislatif. oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kemungkinan kemungkinan tersebut maka dalam undang undang guo yang dimohonkan pengujian oleh pemohon bertentangan dengan filosofi pemasyarakatan dan menimbulkan ketidakadilan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam dan uud prof. dr. suharto santo, s.h., pemidanaan seharusnya dianggap sebagai ultimatum medium atau sebagai upaya terakhir, sehingga apabila ada peraturan perundang undangan menentuntuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut bertentangan dengan pancasila, yaitu sila kedua dan bertentangan dengan uud uud memberikan kedudukan yang sama, baik dalam hukum dan pemerintahan terhadap semua warga negara tanpa kecuali.ketentuan tersebut telah dirumuskan dalam undang undang pemasyarakatan yang dalam konsideran menimbang) huruf dan dirumuskan kembali dalam serta penjelasannya yang menegaskan bahwa narapidanundang undang pemilu dan undang undang pemerintahan daerah yang telah mengatur mengenai persyaratan persyaratan tidak pernah pidana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah wakil kepala daerah atau pejabat lain, seharusnya merujuk kepada aturan aturan atau landasan landasan hukum yang telah ada, terutama mengenai hak asasi manusia: tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membina warga negara yang telah melakukan kesalahan supaya dapat menjadi warga negara yang bebas dan bertanggung jawab, berguna dan berperan dalam pembangunan, sehingga ketentuan dalam undang undang guo menjadi tidak bermakna karena mantan narapidana yang telah menjalani pidananya dan kembali masyarakat, ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah masih melekat statusnya sebagai mantan narapidana: hak pilih merupakan hak asasi karena memberikan perlakuan yang berbeda antara warga yang tidak dipenjara dengan mantan narapidana. secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, mantan narapidana merupakan warga negara yang bebas sehingga negara tidak boleh melakukan pengaturan yang membedakan status seseorang apakah pernah dipenjara atau belum dipenjara, kecuali hak tersebut dicabut atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan tersebut, menurut ahli undang undang guo yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon bertentangan dengan uud dan tidak sinkron dengan drs. dingin sudirman, bc. ip, dilihat dari perspektif kriminologi dan ilmu tentang perkembangan pemidanaan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan merupakan undang undang yang mengadopsi perkembangan model pembinaan pemidanaan modern, undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan apabila dipandang dari sudut kriminologi merupakan pelaksanaan dari reaksi masyarakat terhadap pelanggaran, berdasarkan pandangan tersebut, maka undang undang tentang pemerintah daerah dan undang undang tentang pemilihan umum yang mencantumkan syarat untuk tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam pidana penjara lima tahun. oleh karena itu, menurut ahli kedua undang undang guo menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sejalan dan bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan: dr. chairul huda, s.h., m.h undang undang pemasyarakatan meletakkan kerangka dasar tentang fungsi pemidanaan yang berbentuk pidana perampasan kemerdekaan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana dalam masyarakat yang taat hukumdemikiandilakukannya, sehingga tidak dibenarkan adanya penerusan celaan yang secara objektif ditentukan dalam suatu tindak pidana secara subjektif terhadap orang yang melakukannya ketika masa pidananya telah berakhir, berdasarkan konstruksi hukum ini menyebabkan negara mempunyai kewajiban menghapuskan segala bentuk hambatan eks narapidana untuk memainkan peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat. huruf dan huruf dapat dipandang sebagai suatu hambatan strukturalmerampas hak politik tanpa proses peradilan karena dengannya undang undang telah menyebabkan kematian tata negara bagi seseorang. padahal dalam pidana tidak menjatuhkan pidana mati baginya, tetapi justru undang undang menyebabkan kematian secara sosial, politik, dan ketatanegaraan bagi yang bersangkutan. undang undang pemasyarakatan harus dimaknai sebagai suatu upaya membangun sistem pemasyarakatan yang memfasilitasi eks narapidana berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ketika kurap, memberi hak rehabilitasi kepada seseorang yang diputus bebas oleh pengadilan, maka berakhirnya masa pemidanaan memberi rehabilitasi penuh bagi yang bersangkutan layaknya seorang yang diputus bebas untuk bertanggung jawab memainkan peran sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat,berlaku bagi setiap orang, termasuk juga eks narapidana. pemidanaan tidak boleh menyebabkan seseorang dipandang berbeda kualitasnya dengan warga masyarakat yang lain. negara berkewajiban memastikan segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan juga bagi eks narapidana dengan tidak ada kembalinya, namun kewajiban mutlak negara tersebut tereduksi, terhambat, dan terhalangi oleh berlakunya huruf pemda dan huruf dr. maruarar siahaan, s.h putusan putusan mahkamah konstitusi dalam implementasinya agak problematis karena pembentuk undang undang mengulang membuat kembali norma yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. syarat yang termuat dalam undang undang nomor tahun tersebut sama dibangun tanpa memperhitungkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii kecenderungan tidak percaya kepada mantan narapidana bukan hanya dalam jabatan publik saja, tetapi juga dalam pekerjaan pekerjaan lainnya, namun setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii terjadi pergeseran luar biasa yang memberikan kepercayaan penuh kepada warga negara untuk menentukan sikapnya dalam proses demokrasi, akan tetapi masalahnya putusan mahkamah konstitusi tersebut menentukan syarat tenggang waktu tahun kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam jabatan tertentu. jangka waktu tahun dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut memberikan kesan ketidakpercayaan terhadap pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, menurut ahli tidak tepat apabila dimohonkan pengujian karena ketentuan tersebut sudah jelas. seharusnya, berdasarkan pandangan hukum tersebut ahli berpendapat mahkamah konstitusi dapat membuat pergeseran dalam putusan nomor puu vii dengan menghilangkan empat syarat yang tercantum dalam putusan tersebut, i3. menimbang bahwa dpr pada persidangan september tidak menyampaikan keterangan lisan karena tidak hadir dalam persidangan tersebut, namun menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal november yang pada pokoknya menerangkan merupakan dasar dari peleta,. berdasarkan tersebut, maka negara telah memberikan dan mengembalikan hak hak konstitusional mantan narapidana sama dengan warga negara lainnya. meskipun berdasarkan negara telah mengembalikan hak hak mantan narapidana sebagai seorang yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam juncto bahwa terhadap norma yang termuat dalam huruf pemda, huruf dan huruf pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal maret sehingga berdasarkan hukum acara dalam pengujian undang undang terhadap uud permohonan pengujian. konstruksi pengujian norma huruf pemda, huruf dan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon terdahulu. pembentuk undang undang dalam membuat telah memasukkan putusan mahkamah konstitusi tersebut dalam penjelasan huruf dan huruf i3 menimbang bahwa pemerintah padaerangkan dilihat dari sisi undang undang pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan "pengayoman" yang merupakan pengganti sistem penjara. menggantikan sistem penjara bawah pengaturan ordonnantie voorwaardelijke idan uitvoeringordonnantie voorwaardeljke veroordeeling stb. november sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, karena tidak sesuai dengan jiwa pancasila dan uud bahwa cita cita yang terkandung pembuatan antara lain dinyata: bahwa setelah bebas dari proses menjalani hukuman pidana, maka setiap narapidana seharusnya dapat kembali hidup sebagaimana layaknya seorang warga negara lainnya, yang sejalan dengan amanat undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan,has dan bertanggung jawab." penjelasan menyatakan,"tidak ditafsirkan oleh pembuat undang undang sebagaimana frasa "berintegrasi secara sehat" tanpa penjelasan lebih lanjut dari pembuat tidak adanya penjelasankarena hal itu merupakan konsekuensi dari seorang yang sudah selesai menjalani hukuman pidananya diharapkan orang tersebut dapat berguna, dapat aktif kembali untuk melakukan kegiatan kegiatan yang baik, bertanggung jawab dalam rangka ikut serta dalam pembangunan, menurut pemerintah, sebetulnya permohonan para pemohon guo tidak ada keterkaitan tidak ada hubungan (causal terbang) antara undang undang pemasyarakatan dengan undang undang yang lain karena undang undang pemasyarakatan tidak ada permasalahan. dalam implementasinya bahwa seseorang mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah dan dalam pencalonan dirinya tersebut ada masalah karena dibatasi oleh peraturan perundang undangan lainnya maka hal tersebut dapat dipertentangkan antara undang undang pemasyarakatan dan undang undang yang mengatur tentang syarat untuk menjadi kepala daerah wakil kepala daerah atau pejabat publik lainnya, terkait mengenai yang mengatur syarat tidak dipidana terhadap calon kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf undang undang pemda telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh mahkamah yang menentukan syarat syarat, yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan bagi: berdasarkan hal tersebut, menurut pemerintah antara undang undang pemasyarakatan dan undang undang lain yang mengatur tentang hak hak politik terpidana tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lainnya, kecuali mahkamah konstitusi dapat mengoreksi kembali undang undang yang mengatur atau yang telah dibutuhkannya tersebut bahwa terhadap seorang narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya secara otomatis dapat melaksanakan hak hak politiknya untuk menjadi kepala daerah maupun jabatan jabatan publik lainnya, pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama permohonan para pemohon, bukti surat tulisan dan ahli ahli dari para pemohon, keterangan tertulis dpr, keterangan lisan dan tertulis pemerintah, dan kesimpulan tertulis dari para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3. terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf menurut mahkamah dan penjelasan mengatur mengenai fungsi pemasyarakatan untuk menyiapkan narapidanaalam undang undang guo sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembatasan hak hak konstitusional para pemohon untuk dicalonkan dan dipilih sebagai kepala daerah wakil kepala daerah, anggota dpr, dpd, dan dprd. mahkamah sependapat dengan ahli pemohon bernama dr. maruarar siahaan, s.h., yang pada pokoknya menyatakan tidak tepat apabila dan penjelasan dimohonkan pengujian karena ketentuan tersebut sudah jelas. seharusnya dan penjelasan: menurut mahkamah apabilpenjelasan dimaknai, justru akan mengaburkan ataupun membatasi makna dari kata bebas itu sendiri. kata bebas dalam undang undang guo mempunyai makna umum dan tidak menunjuk ataupun memberikan arti tertentu. oleh karena itu, menurut mahkamah dan penjelasan tidak dapat diberikan tafsir secara spesifik bahwi3. terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf i3. .2j, menurut mahkamah, huruf pemda, huruf dan huruf pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu untuk memangku jabatan publik cast kepala daerah wakil kepala daerah, anggota dpr, dpd, dan dprd, dinorma yang terkandung dalam huruf pemda, huruf dan huruf tersebut telah beberapa kali dimohonkan pengujian oleh pemohon lain, dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusannya, antara lain, putusan nomor puu v tanggal desember dan nomor puu vii tanggal maret dengan pertimbangan sebagai berikut: putusan nomor puu v tanggal desember pada paragraf huruf antara lain menyatakan: .utusan nomor puu vii tanggal maret pada paragraf j3. huruf antara lain menyatakan:urut mahkamah, membedakan kedudukan seseorang yang belum pernah dipidana dan seseorang yang pernah dijatuhi pidana adalah tidak sewenang wenang. mahkamah sebagaimana dalam putusan nomor puu vii tanggal maret telah menentukan syarat tertentu bagi mereka yang pernah dipidana untuk dapat mengisi jabatan publik, yaitu limadapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah, anggota dpr, dpd, dan dprd. hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa: (i) siklus pergantian jabatan publik khususnya melalui pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali, (ii) memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik, dan (iii) menunjukkan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi masyarakat yang baik, i33pengujian konstitusionalitas dan penjelasan huruf dan huruf tidak beralasan menurut hukum dan norma pengujian huruf pemda yang dimohonkan oleh para pemohon pernah diputusengujian konstitusionalitas dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan,alasan menurut hukum, i4. dalil para pemohon mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daermengenaimengenai pengujiananwar usman, hamdan zelda, hartono, muhammad alimakil mochtar anggota anggota, ttd. ttd. achmad nowiki anwar usman ttd. ttd. hamdan zelda hartono ttd. ttd. muhammad alim ahmad fadli semadi ttd. ttd. maria farida indrawi arief hid panitera pengganti, ttd. suwardi

kd) eni pnwidodo edy widianto, nip tempat tanggal lahir tegal, agustus agama kristen protestan, pekerjaan pegawai negeri sipil pada kantor administrator pelabuhan tegal: kewarganegaraan indonesia, alamat lengkap jalan dr. setiabudi nomor rw brebes, jawa tengahab: hasil amandemen,memutus perselisihan hasil pemilihan umum",u, berwenang untuk mengadili perkarayang berbunyi huruf,pemohon dijerat dengan peraturan pemerintah nomor tahun karena pemohon mengajukan keberatan atau mengajukan banding, maka keputusan menteri perhubungan nomor sk. phb tanggal november yang disempurnakan dengan keputusan menteri perhubungan nomor sk. tahun tanggal agustus atas nama pemohon, belum memiliki kekuatan hukum tetap dan belum berlaku, menurut huruf peraturan pemerintah nomor tahun dan berdasarkan hukum oleh karena itumasih dalam proses, pemohon berhak atas pensiun. selanjutnya untuk dan atas nama undang undang pada saat putusan peninjauan kembali mahkamah agung, tanggal agustus keputusan menteri perhubungan nomor sk18 phb tanggal november yang disempurnakan dengan keputusan menteri perhubungan nomor tahun tanggal agustus atas nama pemohon secara hukum dinyatakan gugur batal demi hukum, namun kenyataannya pemohodengan diberlakukannya ketentuan hurufadalah tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusional dimana konstitusi sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan bukan berdasarkan pada pembesar. bahwa doktrin ketatanegaraan meletakkan kepegawaian tidak sekedar instrumentasi hak konstitusional atas fungsi pembinaan dengan makna dangkal, lebih dari itu sebagai sebuah usaha mewujudkan pegawai negeri yang mempunyai sifat sifat setia penuh dan taat kepada pancasila, uud negara dan pemerintah serta bersatu padu, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. sekaligus sebagai warga negara indonesia pembinaan pegawai negeri bukan memberhentikan pegawai sebagai pegawai negeri dan melindungi pegawai apel tegal yang melanggar dan melawan hukum. bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, termasuk pemohon haknya sama. oleh karena itu pemohon berhak menerima pensiun sebagai pegawai negeri sekaligus sebagai warga negara republik indonesia berdasarkan uud maka pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat haknya sama sebagai warga negara indonesia, sekaligus sebagai pegawai negeri. bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat melanggar uud dan pancasila karena pemohon tidak.jabatan dan tidak melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara pancasila: uud dan tidak melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah. seharusnya pemohon diberlakukan menteri perhubungan melainkan pemohon hanya diberhentikan sementara yang mendapatkan uang tunggu dan apabila pemohon sudah berusia tahun dan mempunyai masa kerja (sepuluh) tahun maka pemohon berhak mendapat pensiun karena pemohon bekerja sudah tahun dengan telah melebihi batas usia pensiun yang ditetapkan oleh undang undang, maka pemohon berhak atas pensiun berdasarkan undang undang nomor tahun disempurnakan peraturan pemerintah nomor tahun petit bahwa berdasarkan alasan alasan dan hal hal yang telah diuraikan atas, pemohon dengan ini memohon dengan hormatmi kemanusiaan dan demi keadilan. dengan putusan yang kamarnya sebagai berikut dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pemohonbertentangan dengan uudtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan tidak dengan hormat nomor kp. phb tanggal november yang disempurnakan dengan nomor tahun tanggal agustus tidak mungkin dilaksanakan seharusnya yang diberlakukan pemberhentian dengan hormat dengan berhak atas pensiun sebagaimanampurnakan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai penggantinya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya. atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon dengan hormat putusan yang seadil adiknya. i2direktorat jenderal perhubungan laut nomor kp. x.iv tanggal juli bukti fotokopi surat keputusan direktorat jenderal perhubungan laut nomor kp. w.iv tanggal maret bukti fotokopi surat keputusan kepala kantor wilayah perhubungan provinsi jawa tengah nomor kp. x1 tanggal november bukti fotokopi keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor x kep tanggal agustus bukti fotokopi keputusan menteri perhubungan nomor sk. phb tanggal november yang sempurnakan dengan keputusan menteri nomor sk. tahun tanggal agustus bukti fotokopi putusan bapak nomor pts bapak tanggal oktober bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara nomor tun jkt, tanggal desember bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor k tun tanggal mei bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk tun tanggal agustus bukti fotokopi surat sekretaris badan pertimbangan kepegawaian nomor bapak tanggal november dengan lampiran surat kepala bank dengan nomor v. tanggal november bukti fotokopi surat kepala biro kepegawaian dan organisasi dengan nomor kp. phb tanggal november bukti fotokopi undang undang dasar republik indonesia tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) nomor berlaku hingga agustus bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberhentiahuruf, menimbang bahwa pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh uud yaitu dan dan dan dan uud telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan huruf yang selengkapnya menyatai3. menimbang, setelah membaca permohonan pemohon, kedudukan pemohon sebagai mantan pegawai negeri sipil yang merasa hak haknya dijamin oleh undang undang dasar dan hak haknya dirugikan oleh huruf tentang pensiunan pegawai dan pensiunan janda duda pegawai maka berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing): pokok permohonan i3. menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalahyaitu dan dan dan dan uud i3. menimbang, untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti tertulis, yaitu bukti sampai dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lainnya, i3. menimbang oleh karena pokok permohonan serta penjelasan permohonan telah diberikan pula dalam persidangan, tanggal januari pemeriksaan pendahuluan) dan perbaikan permohonan telah pula disampaikan pada tanggal januari serta pula berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, tanggal februari tidak perlu lagi mengundang dewan perwakilan rakyat dan pemerintah untuk memberikan keterangan, rapat persyaratan hakim telah dapat pula mengambil suatu keputusan atas permohonan guo, pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut atas, maka terdapat dua isu hukum yang harus dijawab oleh mahkamah pertama, mengenai persyaratan memperoleh hak pensiun yang bersifat kumulatif atas dasar huruf tentang pensiunan pegawai dan pensiunan janda duda pegawai, kedua, persyaratan yang kumulatif tersebut bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan dan dan dan uud i3 bahwa terhadap isu pertama telah diputus oleh mahkamah pada putusan nomor puu viii tanggal februari yang pada pokoknya menyatakan bahwa persyaratan memperoleh hak pensiun bagi pegawai negeri dan pensiunan janda duda bersifat kumulatif.usia pensiun dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan seseorangdidasarkan atas produktivitas kerja seseorang dan masa pengabdiannya terhadap negara, i3 menimbang oleh karena huruf tentang pensiunan pegawai dan pensiunan janda duda pegawai telah diputus oleh mahkamah pada putusan terdahulu dan dinyatakan tidak bertentangan dengan dan uud maka sepanjang permohonan pemohon untukdan uud tersebut diatas tidak dapat diperiksa dan diputus kembali atau dinyatakan bis idem karena alasan permohonan adalah sama dengan permohonan yang lebih dahulu, i3 menimbang bahwa pengujian huruf terhadap dan dan uud yang selengkapnya menyatakan: hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum: dan hak untuk bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa berdasarkan hukum pegawai negeri tidak dapat diberhentikan dari dinasnya, apapun alasan alasannya,iliki kekuatan hukum tetap, namun pada kenyataannya pemohon diberhentikan dari dinasnya oleh menteri perhubungan, danberikan oleh uud. il. kedudukan dan kepentingan hukum pemohon bahwa sesuai dengan ketentuan tentang mahkamah konstitusiadalah warga negara indonesia yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, staf kantor apel tegal, berdasarkan ketentuan uud dalam yang menegaskan, bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. maka bertitik tolak dari hal tersebut, pemohon mempunyai hak pensiun dan berhak atas pensiun guna membiayai hidup untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. bahwa pemohon sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga butuh biaya hidup. oleh karena itu pemohon hanya meminta haknya sebagai pegawai negeri yaitu hak pensiun sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. bahwa tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil bukan memberhentikan pegawai sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun namun pada kenyataannya memberhentikan pemohon sebagai pegawaiselain hal hal yang telah dipertimbangkan atas, terkait dengan masalah pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pemohon, mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami makna dari ketentuan huruf undang undang yang dimohonkan pengujian guo,nya yang tercermin dalam penjelasan umumnya. adapun bunyi penjelasan umum undang undang guo, antara lain, sebagai berikut, "., sifat dari pensiun itu telah menemukan kenyataannya dalam undang undang ini, yang menentukan tiga sipilngberhubungan dengan sifat pensiun sebagai penghargaan atas jasa jasa yang bersangkutan. demikian pula, penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan dasar negara yang berdasarkan pancasila, selanjutnya, adalah hubungannya dengan tujuan utama daripada undang undang pokok kepegawaian untuk memelihara aparatur negara yang berdaya guna dan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat syarat kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo cast syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap negara dan dasar negara yang berdasarkan pancasila, oleh sebab itu, peraturan pensiun pegawai negeri republik indonesia, sebagaimana dikehendaki oleh undang undang pokok kepegawaian nomor tahun junctiopegawai yang bersangkutan dan dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat syarat kepegawaian sebagaimana, bahwa dan memberikan keadilan bagi semua pns dengan mendapatkan jaminan haringatas dasar pertimbangan hukum tersebut atas, huruf menurut mahkamah, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan hukum warga negara dan tidak bertentangan dengan hak hak asasi manusia seperti yang disebutkan oleh pemohon, yakni dan dan uud sepanjang pemohon dapat memenuhi persyaratan batas usia minimum tahun, masa kerja minimum tahun dan diberhentikan dengan hormat, maka pemohon dapat memperoleh hak haknya secara wajar sesuai dengan ketentuan huruf bahkan jika pemohon tidak dapat memenuhi syarat batas usia minimum atau masa kerja minimum, pemohon masih dapat memperoleh hak haknya sesuai dengan peraturan menteri keuangapns yang berhenti dengan tidak mendapat pensiun, akan memperoleh pengembalian dari iuran yang dipotong dari gajinya sebesar setiap bulan sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor tahun tersebut atas. dengan demikian, dalil dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang bahwa petit pemohon terhadap surat keputusan nomor kp. phb tanggal november yang disempurnakan dengan surat keputusan nomor tahun tanggal agustus agar dinyatakan tidak mungkin dilaksanakan dan seharusnya yang diberlakukan surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan berhak atas pensiun sebagaimana diaturdiatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan menilainya, sehingga oleh karenanya petit permohonan guobagian bis idem dan sebagipanitera pengganti, ttd. eddy purwanto negeri sekaligus pemohon tidak berhak menerima pensiun dan pemohon tidak berhak menerima gaji dan pemohon tidak berhak menerima hak hak kepegawaian. hal ini bertentangan dengan uud negara kearah sebuah sistem, sebagaimana yang diamanatkan dalam uud sehingga tindakan sewenang wenang dapat dihilangkan dalam kehidupan dengan prinsip negara hukum yangdan memiliki kepentingan untuk menyampain pokok permohonan ini. bahwa undang undang nomor tahun tentang hak pensiun pegawai dan hakuud bahwa uud mengatakan,artinya dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perorangan. kementerian perhubungan tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang wenang tindakan tindakannya dibatasi oleh hukum, pemohon sebagai pegawai negeri hanya dapat pensiun, karena haknya sama sebagai warga negara indonesia dengan tidak ada kembalinya. bahwa dalam sistem konstitusional undang undang dasar pelaksanaannya kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa: kemanusiaan yang adil dan beradab:. bahwa negara indonesia juga disebut sebagai negara hukum bukan negara kekuasaanclan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, karena hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi, adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah, dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik. namun demikian harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkankedaulatan rakyat. prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip prinsip kedaulatan rakyatyang menegaskan bahwa,. bahwa norma yang terdapat dalamtas adalah bertentangan dengan ketentuan dan dan dan dan uud undang undang dasar negara republik indonesia tahun menegas: . bahwa dengan berlakunya ketentuanengakibatkan: pemohon tidak berhak menerima pensiun: pemohon tidak berhak menerima gaji yang belum dibayarkan: pemohon tidak berhak menerima hak hak kepegawaian yang belum dibayarkan. artinya hak untuk hidup dirampas padahal setiap orang berhak untuk hidup, makaik. sebaliknya meskipun undang undang dasar itu tidak sempurna akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang undang dasar itu tidak akan merintangi jalannya negara. oleh karena itu, hak pemohon sebagai pegawai negeri menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah. bahwa pemohon hanya meminta haknya sebagai pegawai negeri yaitu hak pensiun untuk hidup dan hak untuk hidup tidak dapat diganggu gugat apapun alasan alasannya berdasarkan uud bahwa berdasarkan hati nurani pemohon sebagai pegawai telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan, pastinya berhak atas pensiun menurut hukum dan secara hukum sekaligus berdasarkan uud namun pada kenyataannya tidak berhak menerima pensiun, karenujung hak pensiun pegawai sebenarnya adalah meletakkan hukum sebagai mekanisme penyelesaiannya yang indonesia terwujud menjadi hak sebagai pegawai negeri, bukan meletakkan hukum dalam kepentingannya dengan menentukan suatu putusan berdasarkan sehingga penyelesaian masalah kepegawaian sangat sulit. oleh karena itu putusan sebaiknya berdasarkan hati nurani. bahwa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diberhentikan) tahun, berhak menerima pensiun. namun pemohon yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diberhentikan tidak empat) tahupadahal berdasarkan uud pemohon mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. oleh karena itu berdasarkan alasan alasan tersebut formal dapat diterima, dan dapat dibenarkan serta dapat diajukan sebagai alasan alasan permohonan hak uji materiil muataka permohonan pemohon harus dan wajib dikabulkan demi hukum seperti halnya mahkamah konstitusi memutuskan putusan yang berbunyi: undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. sejak hari selasa, tanggal april ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, kemudian diberhentikan dari dinasnya tersebut juga berimplikasi ada sebuah penegakan hukum yang tidak konsisten padahal secara hukum memberhentikan pegawai negeri adalah suatu tindakan yang salah dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.punyai kekuatan kekuatan hukum tetap. bahwa kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab: persatuan indonesia:harus dilaksanakan dalam praktik sertmencapai tujuan nasional, diperlukan adanya pegawai negaud dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. maka diperlukan penegakkan hukum yang konsisten dengan berdasarkan uud bahwa uud adalah semua hukum. oleh karena itu kebijakan, keputusan dan putusan serta semua peraturan perundang undangan harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada uud bahwa berdasarkan: surat kepala bank dengan nomor v. tanggal agustus surat sekretaris badan pertimbangan kepegawaian nomor bapak tanggal november keputusan badan pertimbangan kepegawaian nomor pts bapak tanggal oktober dinyatakan bahwa gaji dan hak hak kepegawaian harus tetap dibayar, namun pada kenyataannya tidak dibayar secara hukum, pemohon dinyatakan aktiflmasuk,secara hukum berhak atas pensiun, namun pada kenyataannya tidak berhak menerima pensiun, berdasarkan huruf undang undang nomor tahun lembaran negara

sa) ag,pemohon ii: nama jose dima satria, s.h. kn:kepaniteraan mahkamah tanggal februari dan perbaikan kedua bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal tanggal maret yang menguraikan hal hal sebagai berikut:di.. keadaan yang demikian, semakin mengukuhkan pendapat para pemohon bahwa pada saat ini tidak terdapat kepastian hukum mengenai dpr periode yang mana yang berhak menjalankan fungsi fungsinya dan menggunakan hak haknya sebagaimana diatur dalam uud terhadap pemerintahan periode yang mana, hak konstitusional para pemohon yang dirugikan akibat pelaksanaan bertentangan dengan dan dan uud bahwa hak konstitusional para pemohon yang dirugikan atau dapat dirugikan karena pelaksanaan bertentangan dengan dan dan uud adalah hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijanjikan oleh uud pastikan hukum guo bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha pemakzulan terhadap bapak dr. susilo bambang yudhoyono, dan pemakzulanpemerintahan saat ini bawah pimpinan pasangan bapak dr. susilo bambang yudhoyono deng: selain itu, kerugian para pemohon yang lain adalah dengan dilaksanakannya angket yang kini masih berlangsung telah memakan biaya milyar rupiah lebih yaitu sebagai biaya penyelenggaraan angket. dana pembiayaan penyelenggaraan angket adalah dana dari rakyat, termasuk juga para pemohon. perlu juga diketahui dan diperhitungkan berapa besar yang dikeluarkan oleh partai demokrat, partai yang para pemohon dukung, dalam mengikuti angket yang saat ini masih berlangsung. tidak terhitung pula kerugian immaterril yang langsung para pemohon rasakan dengan pelaksanaan angket guo, dan tidak kalah pentingnya juga kerugian konstitusional dari bapak prof. dr. buono sebagai wakil presiden pasangan bapak dr. susilo bambang yudhoyono sebagai akibat dan dampak dari proses pelaksanaan hak angket guodr. susilo bambang yudhoyono dan bapak prof. buono sebagai presiden dan wakil presiden:id dan bahwa dalam undang undang guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa yang dimaksud dengan pemakzulanpemakzulan terhadap bapak dr.dr. susilo bambang yudhoyono dan bapak prof. dr. audiokami: bahwa kata sejahterasehubungan dengan uraian yang tercantum pada butir mengenai tidak adanya kepastian hukum, tidak ada maksud atau tidak terpikir sama sekali bagi para pemohon agar angket yang sedang berlangsung untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum. juga tidak ada maksud dari para pemohon agar dinyatakan oleh mahkamah konstitusi bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. pokok permasalahan adalah tidak terletak pada eksistensi guo dalam permohonan uji materiil guo semata mata dilandasi olehpara pemohon berfikir depan yaitu agar dimasa datang tidak lagi terjadi pelaksanaan hak angket sebagaimana yang kini masih berlangsung. secara materiil, dewan perwakilan rakyat melakukan angket tidak ada masalah karena angket adalah hak konstitusional dpr sepanjang prosesnya dilaksanakan berdasarkan pada kepastian hukum dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu bahwa angket oleh dpr dilakukan terhadap pemerintah dalam periode yang sama dengan dpr, bahwa mahkamah konsitusi dalam putusannya nomor puu i tanggal maret cast dalamberlaku secara konstitusional, dengan syarat sepanjang hak angket dpr dilaksanakan terhadap pemerintah dalam periode yang sama dengan dpr yang bersangkutan: putusan ini diumumkan dalam berita negara republik indonesibambang supriyanto, s.h., mh., bryanti artileri, jose dima satria, dan warisnya agung setiawan, kartu anggota partai demokrat atas nama bryanti artileri, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah pada persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis. dr.:cc. hak menyatakan pendapat:konteks kepentingan pemohoseluruh rakyat indonesia dan dunia internasional mengikuti peristiwa yang paling dramatis yang dialami oleh bangsa indonesia pada tahun yaitu gelombang reformasi yang mempercepat arah demokratisasi. salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan uud yang telah diamandemen sebanyak kali mana uud kita betul betul mencerminkan negara hukum yang demokratis, konstitusi kita telah meletakkan dasar dasar yang kuat mengenai sistem demokrasi, mengatur mengenai pemilu serta lembaga lembaga negara yang baru yaitu antara lainpemilu telah menjadi peristiwa politik penting bagi bangsa indonesia. salah satunya karena melalui pemilu, bangsa indonesia tidak saja berupaya menjalankan proses pembangunan secara berlanjut tetapi juga pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam menentukan pilihannya terhadap nasib bangsa indonesia, tiga kali pemilu era reformasi yakni tahun dan tahun telah memilih anggota dpr, dpr, dan dprd. selain itu, melalui dua kali pemilu presiden yaitu tahun dan telah dihasilkan presiden indonesia yang dipilih langsung. dengan demikian prosesi keseluruhan pemilu yang diselenggarakan dengan baik, aman dan lancar tersebut telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perkembangan demokrasi indonesia. kualitas pemilu suatu negara merupakan salah satu indikator signifikan guna mengukur bobot dan kadar pelaksanaan demokrasi negara yang bersangkutan: bahwa negara republik indonesia setelah melaksanakan pemilu era reformasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, d,ntang substansi permohonan mengenai pengujian perkenalkan pemerintah memberikan tambahan penjelasan tentang hak angket dpr sebagai berikut::prprcc. secara yuridis merumuskan pengertian hak angket adalah, hak dpr untuk melakukan pen kelic,:il, an, juga penyidikan terhadap praktepr tidak hadir dalam persidangan namun menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei yang menguraikan hal halberbunyii'"': ketentuanpada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan ketentuan undang undang guo mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha "pemakzulan" terhadap dr. susilo bambang yudhoyono, yang mana hal inikondisi demikian dianggap para pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam uud (vide permohonan guo hlm. bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, para pemohon beranggapan, hal ini dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan dan peran dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. buono, yang menurut para pemohon kondisi inididukung dan dipilih para pemohon dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir bathin bagi para pemohon termasuk semua pendukung dan simpatisan partai demokrat. menurut para pemohon hal ini melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud (vide permohonan guo hlm. menurut para pemohon ketentuan bertentangan dengan yang terdapat dalam uud yaitu:esa jabatan", dan uud yang berbunyi: dpr memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan:yatakan pendapat": danpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan dprd,terlebih dahulu akan penyampaian pandangan mengenai kedudukan hukum (legal standing)bersifat potensial merugikan hak hak konstitusional para pemohon yang dalam hal ini kapasitasnya adalah sebagai adalah sebagai simpatisan partai demokrat dan simpatisan presiden dr. susilo panggang yudhoyono, bahwa mencermati permohonan guo, dpr berpendapat bahwa para pemohon tidak mengemukakan secara konkrit dan jelas mengenai kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam dan dan serta uud, bahwa dpr berpandangan bahwa para pemohon kurang cermat dalam memahami dan dan dan uud yang dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian undang undang guo, dengan anggapan bahwa guo uud memberikan jaminan atas hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa secara yuridis formal ketentuan dari guo uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon, tidak berlaku bagi subjek hukum secara umum, tetapi secara eksplisit hanya berlaku bagi presiden dan wakil presiden (vide uud berlaku bagi dpr selaku lembaga negara divide dan uud dan berlaku bagi anggota dpr dan anggota dpd, presiden, wakil presiden serta anggota dprd (vide dan uud dengan demikian guo uud sama sekali tidak mengatur jaminan atas hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon: adil berlangsung secara aman dan tertib bahkan dunia internasional memberikan penghargaan dan menyebut bahwa negara indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga dunia, bilamana sebelum perubahan uud kekuasaan eksekutif sangat besar (heavy executive). setelah dilakukannya amandemen terhadap uud kekuasaan dpr atau parlemen menjadi lebih kuat yang mencerminkan adanya check and balances. masih diperlukan pembelajaran bahwa politisi dalam menjalankan hak haknya, perlu juga menjunjung tinggi kaedah kaedah hukum. sistem demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan negara hukum. fungsi dan hak hak yang dimiliki oleh dpr sebagaimana dimuat dalam uud yang berbunyi sebagai berikut: dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan ": bahwa fungsi dan hak dpr dan hak anggotahak dan fungsi tersebut dimiliki dpr dan seharusnya dijalankan dalam masa periode jabatan yang sama dengan periode pemerintahan:bahwa dpr berpandangan dalam uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon, tidak terdapat relevansinya dengan ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian yang oleh para pemohon dianggapnya telah merugikan hak konstitusionalnya, karena: uud secara eksplisit hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden, sedangkan para pemohon bukan presiden atau wakil presiden, dan uud secara eksplisit memuat ketentuan tentang fungsi hak dpr (jadi selaku lembaga) dengan demikian sama sekali tidak ada relevansinya dengan para pemohon, dan uud secara eksplisit mengatur untuk pemilu yang memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden. dan dprd, sehingga ketentuan ini sama sekali tidak ada relevansinya dan bukanlah rnempakan hak dan atau kewenangan konstitusional dari para pemohon, bahwa dengan demikian para pemohon sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan dan penjelasannya mk. oleh karena tidak terdapat dak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian, mengingat ketentuan mengatur kewenangan dpr selaku lembaga negara, bukan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon: bahwa ketentuan sama sekali tidak terdapat relevansinya dengan para pemohon, oleh karenanya ketentuan guo sama sekali tidak mengurangi dan menghalangi hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud dengan demikian dpr berpandangan bahwa paradalam pengujian guo: bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon bahwa ketentuan berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena ketentuan guo sudah sesuai dengan dan uud yang memberikan hak hak konstitusional kepada dpr, diantaranya adalah hak angket sebagai kewenangan konstitusional dpr untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. ketentuan dan uud dan ketentuan undang undang guo juga tidak mengatur pembatasan pelaksanaan hak angket dpr berdasarkan pada periode masa keanggotaan dpr dan periode masa pemerintahan. karena itu, bukanlah persoalan konstitusionalitas apabila dpr periode masa keanggotaan tahun melakukan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket terhadap pemerintahan periode tahun bahwa mencermati permohonan para pemohon, dpr berpandangan bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang dimohonkan oleh para pemohon bukan persoalan konstitusionalitas, tetapi lebih kepada asumsi asumsi dan penafsiran para pemohon itu sendiri atas ketentuan yang oleh para pemohon dipahami bahwa hak angket dpr periode keanggotaan tahun hanya dapat dilakukan terhadap pemerintahan periode yang sama yaitu pemerintahan pada masa periode bahwa dengan demikian yang menjadi dasar untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional atau yang berpotensi merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam dan dan uud bukanlah ataupun aturan yang mengatur mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, melainkan mengatur tentang hak dan atau kewenangan kelembagaan negara. selain itu, ketentuan undang undang guo sebagaimana telah diuraikan tersebut, sama sekali tidak terdapat relevansinya dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon. oleh karenanyberdasarkan uraian uraian atasijpengujian materiil atas para pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mengemukakan bahwa ketentuan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak diatur pembatasan pelaksanaan hak angket dpr berdasarkan periodisasi masa keanggotaan dpr dan periodisasi masa pemerintahan: terhadap pandangan pandangrlu dipahami oleh para pemohon, yaitu perlu dibedakan antara pengertian dpr sebagai suatu lembaga negara yang dalam uud tidak ditentukan periodisasi status keberadaan suatu lembaga negara, dengan keberadaan anggota dpr sebagai pejabat negara yang masa keanggotaannya secara tegas sudah ditentukan untuk waktu selama (lima) tahun untuk setiap periode masa keanggotaan yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan setiap tahun (vide dan uud bahwa dpr berpandangan ketentuan dan uud jelas mengatur fungsi dan hak konstitusional dpr selaku lembaga negara yang eksistensinya dalam uud tidak dibatasi berdasarkan periodisasi. sedangkan mengenai hak konstitusional anggota dpr yang masa keanggotaannya dalam uud dibatasi berdasarkan periodisasi masa keanggotaan dari hasil pemilihan umum setiap lima tahun, secara eksplisit diatur dalam juncto dan uud oleh karena itu penggunaan hak konstitusional dpr sebagai lembaga negara yang diamanatkan uud tidak tergantung atau terputus dengan masa jabatan anggota dpr yang berakhir masa keanggotaannya setiap tahun sesuai dengan siklus penyelenggaraan pemilihan umum: bahwa penggunaan hak angket dpr sebagai lembaga negara tidak digantungkan pada periodisasi masa tugas anggota dpr tersebut, diatur juga dalam beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang penetapan hak angket dpr (selanjutnya disebut bahwa walaupun dibentuk pada saat berlakunya uud tetapi secara yuridis formal masih tetap berlaku sampai saat ini berdasarkan: ketentuan aturan peralihan uud baik uud pasca dekrit presiden tanggal juli yang menyatakan kembali uud maupun uud pasca perubahan. aturan peralihan berbunyi segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap benak selama belum diadakan yang baru menurut undang undang dasar ini", ketentuan yang, berdasarkan ketentuan dalam teknik penyusunan peraturan perundang undangan bahwa selama peraturan perundang undangan belum dicabut maka peraturan tersebut tetap sah berlaku sebagai sumber hukum: bahwa penggunaan hak angket dpr yang diatur dalam sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dalam uud dan telah ditegaskan dalam serta peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib. adapun bunyi tersebut yaitu: uud dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam lam undang undang dasar ini, dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket. dan hak menyatakan pendapat", dpr mempunyai hak: interpelasi: angket: dan cc. menyatakan pendapat . bahwa para pemohon menyatakan bahwa pembentukan pansus angket tidak konstitusional atau bertentangan dengan uud karena pansus angket dibentuk dan dilaksanakan oleh dpr periode tahun terhadap pemerintahan periode tahun menurut para pemohon pelaksanaan pansus angket tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon yang mendukung pemerintahan presiden dr. susilo bambang yudhoyono periode tahun dan periode tahun bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa pembentukan panitia angket kasus bank century telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik uud maupun peraturan dpr tentang tata tertib. mengingat hak angket adalah hak dpr sebagai lembaga negara, maka walaupun anggota dpr masa keanggotaannya berakhir dan berganti, hak angket dpr tersebut dalam penerapannya tidak terpengaruh atau tidak tergantung pada periodisasi masa tugas anggota dpr yang berakhir masa keanggotaannya, bahwa perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa hak angket dpr adalah salah satu hak konstitusional dpr dalam rangka melaksanabila para pemohon memahami penggunaan hak angket dpr sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan guo, yaitu hak angket dpr dibatasi penerapannya berdasarkan pada periodisasi masa keanggotaan dpr, maka pemerintah bisa saja bertindak semena mena dan menyalahgunakan kekuasaan (abuse power), karena begitu terjadi masa jabatan anggota dpr masa keanggotaannya berakhir dan digantikan dengan anggota dpr yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum dianggapnya dengan keanggotaan yang baru, dpr tidak dapat menggunakan hak angket untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah periode yang terdahulu: bahwa ketentuan masih sangat relevan sekali untuk berlaku pada saat ini agar penyelesaian suatu masalah dapat dituntaskan tanpa tergantung pada siapa dewan) yang membentuknya. oleh karena itu dan ketentuan hak angket yang diatur dalam sifatnya saling melengkapi agar tidak terjadi kevakuman hukum, bahwa hak angket dpr dalam sistem ketatanegaraan indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh dpr, dalam rangka check and balance terhadap kekuasaan eksekutif, sehingga ketentuan tidak bertentangan dengan uud dan tidak ada hak konstitusi para pemohon yang dirugikan: bahwa sama sekali tidak menyebabkan hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud menjadi dirugikan, karena pelaksanaan tersebut lebih ditujukan kepada pemerintah bukan kepada masyarakat pada umumnya termasuk para pemohon, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpandangan ketentuan tidak bertentangan dengan dan ddan dterhadap bukti terhadap dan dan dan uud, huruf (a"menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun . dstmenurut pemohon guo bertentangan dengan dan dan dan uud karena dpr telah menggunakan hak angket untuk menilai kebijakan pemerintah mengenai kasus bank century, dimana kasus tersebut terjadi pada pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono periode pertama tahun menurut para pemohon, penggunaan hak angket oleh dpr seharusnya merujuk kepada ketentuan dan dan uud bahwa presiden dan dpr dipilih dalam pemilihan umum pada periode yang sama dan dalam jangka jabatan yang sama pula. oleh karena itu, menurut para pemohon, hak angket seharusnya digunakan oleh dpr untuk menilai kebijakan pemerintah dalam periode yang sama dengan masa jabatan dpr. terhadap dalil permohonan para pemohon tersebut, mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah berkaitan dengan penggunaan hak angket oleh dpr untuk menilai kebijakan pemerintah presiden susilo bambang yudhoyono pada periode pertama. jika hal tersebut yang dipersoalkan oleh para pemohon, maka menurut mahkamah pihak yang dirugikan oleh penggunaan hak angket oleh dpr adalah presiden susilo bambang yudhoyono dan bukan pemohon. mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana diuraikan dalam paragraf telah mensyaratkan adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya undang undang. kerugian konstitusional pemohodalam pengujian materiil undang undang terhadap uud setelah mencermati dalil permohonan para pemohon guo, mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para pemohon oleh berlakunya jika yang menjadi permasalahan para pemohon tersebut mengenai mekanisme penggunaan hak angket oleh dpr, maka tidak tepat apabila para pemohon mengajukan pengujian sebab persoalan mengenai penggunaan hak angket lebih tepat apabila diajukan dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara presiden dan dpr. berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat para pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya undang undang guo:ara pemohon tidak perlu dipertimbangk, i4. paraperluuntuk selanjutnya legal standing para pemohon yang masing masing adalah perorangan warga negara indonesia adalah: iii. alasan alasan pengajuelaksanaan bertentangan dengan norma norma konstitusi yang termuat dalam dalam uud yang antara lain diuraikan sebagai berikut:uud berbunyinya", dan uud,berbunyi antara laalasan alasan bahwa pelaksanaan undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan dan dan uud bahwa dan dan uud mengandung norma konstitusi, antara lain bahwa periode masa jabatan presiden dan dpr adalah sama sama lima tahun, dan dalam periode yang sama. pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan atau berbeda, namun intinya adalah bahwa periode masa tugas dpr dan pemerintah adalah dalam periode yang sama. pada pemilu tahun dan pemilu legislatif dilaksanakan lebih dahulu dari pada pemilu presiden: bahwa para pemohon berpendapat norma konstitusi yang terkandung dalam dan uud dapat diuraikan sebagai berikut: memuat fungsi fungsi yang dimiliki oleh dpr yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. mengenai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan tentunya hanya dapat dilaksanakan oleh dpr bersama dengan pemerintah dalam periode yang sama dengan dewan perwakilan rakyat guo, memuat pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kepada dpr. analog dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang diberikan kepada dpr, tentunya dpr juga hanya dapat melaksanakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah dalam periode yang sama dengan dpr guo, bahwa sehubungan dengan fungsi fungsi dpr yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta hak hak dpr yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat tidaklah mungkin dpr periode tahun melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah tahun misalnya. juga tidaklah mungkin dpr periode tahun menggunakan hak interpelasi yang terkait dengan pemerintah yang bertugas pada periode tahun atau periode sebelumnya, dan demikian pula halnya dengan hak angket: bahwa berdasarkan pada penalaran dan contoh contoh sebagaimana diuraikan dalam butir atas, sangat jelas bahwa konsep berfikir para pembuat uud beserta kali amandemen uud adalah dpr menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta menggunakan hak hak dpr yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah untuk dilaksanakan oleh dpr dalam kaitannya dengan pemerintah dalam periode yang sama dengan masa tugas dpr guo, bahwa dengan merujuk pelaksanaan hak angket dpr sebagaimana yang sedang terjadi pada saat ini, maka secara logika dan analogi dpr periode pun akan dapat melakukan angket sehubungan dengan kebijakan kebijakan pemerintah pada periode tahun misalnya tentang surat keterangan lunas skl) dan kebijakan release dan discharge, dan rendahnya dana yang bisa dikumpulkan pemerintah. namun tentu saja logika dan analogi tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan karena presiden yang memerintah tahun yaitu ibu megawati, pada saat ini sudah bukan lagi presiden republik indonesia. kebijakan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum tahun tidak mungkin dan tidak dapat dipertanyakan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada pemerintah pada periode tahun bahwa fenomena pelaksanaan hak angket dpr sebagaimana diuraikan diatas dapat terjadi karena dari juncto uud tidak mengatur bahwa hak hak dpr yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat hanya dapat dilaksanakan terhadap pemerintah pada masa yang sama. kondisi yang demikian telah menciptakan dan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam ranah hukum tata negara indonesia. kondisi ketidakpastian hukum guo tentu tidak boleh dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, hukum yang dibuat dan justru berdampak pada adanya ketidakpastian hukum akan menciptakan chaos dalam kehidupan masyarakat. ronald darwin tokoh filsafat hukum modern, mengemukakan the most important goal the law for judicial decisions and statutes internally consistent and locally flow the best interpretation society's political and legal order. menurut darwin bahwa tujuan utama hukum adalah untuk terciptanya keputusan dan peraturan yang konsisten dan secara logis memberikan interpretasi terbaik dari tatanan hukum dan politik sosial. tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, bahwa ternyata kepastian hukum tentang dpr periode yang mana yang berhak melaksanakan hak angket bagi pemerintah dalam periode yang mana, hal tersebut diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak angket dewan perwakilan rakyat (selanjutnya yang": penjelasan (seharusnya tentang hak angket dewan perwakilan rakyat"dr. rizal ramli, lahir padang, desember beragama islam, pekerjaan swasta, beralamat jalan bangka nomor kelurahan pela, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberikan kuasa kepada sira payung, s.h., prof. dr. o.c. klinis, s.h.,m.h., cherry sitompul, s.h.,m.h., jerman umar, s.h., lukman hakim, s.h., zen smith, s.h., african bondol, s.h., llm., tb. sumatra, s.h.,m.h., achmad alwi, s.h., ahmad yaitu, ag, ace kurnia, ag, aulia hid, s.h., badrul munir, ag., chairil syah, s.h., edi cahyono, s.h., sersan budiman, s.h., zar ibrahim, s.h., falling nasution, s.h., feri setiawan samad, s.h., gunawan hanung, s.h., imam suseno, s.h., taufik riyadi, s.h., panca, s.h., patra zein, s.h., rahmat, s.h., roland, s.h., sigit handoko, s.h., sony heru prasetyo, s.h.,s. hum., syamsul bahri radja, s.h., tangani abby, s.h. semuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim advokasi untuk perubahan indonesia tim api), yang beralamat rumah perubahan,.oomoeeenneaanmendengar dan membaca keterangan tertulis pemerintah: mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon, mendengar keterangan ahli dari pemerintah: membaca kesimpulan tertulis pemohon. duduk perkara menimbang bahwa,kewenangan mahkamahmahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara permohonan nomor puu v mengutip pendapat dr. jadi damanik, sp.m. dalam pemeriksaan perkara permohonan pengujian kuhp, yang diajukan oleh dr. panji utomo dalam permohonan nomor puu v mahkamah konstitusi menyatakan, materi muatan dan kuhp juga diskriminatifditegaskan sini bahwa ketentuan dalam kuhpbahwa kuhpvii. dengannya kuhp dapat disalahgunakan oleh penguasa bahwa kuhp dapatsebagai akibat dari adanya interpretasi secara sewenang wenang oleh penguasa dan aparat hukum maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak asasi pemohon, bahwa kualifikasi delik pidana yang dirumuskan dalam kuhp adalah delik formal prof. dr. haryono prodjodikoro, s.h. tindak tindak pidana tertentu indonesia, ketika, halaman: yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang (strafbare handling) tanpa mengakibatkan akibat dari suatu perbuatan. akibatnya rumusandimana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh uud akan mudah diskualifikasi oleh penguasa sebagai menghasut muka umum untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk melawan kekuasaan pemerintah, sebagai akibat tidak adanya kriteria yang jelas dalam rumusan kuhp tentang apa yang dimaksud dengan menghasut, bahwa kuhp merupakan karet (haatzai artikelen) yang masih berlaku, dimana tersebut tidak secara pasti perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai penghasut baik berupa lisan maupun tulisan yang mengkritisi kebijakan penguasa dalam hal ini kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan keinginan rakyat: bahwa seperti diketahui, kuhp indonesia merupakan saduran dari webbook van strafrecht nederland w.v.s. ikemana mana dikenal sebagai salah satu karetbahwa rumusan kuhp tersebut oleh banyak kalangan dianggap sebagai karet yang dapat digunakan kapan saja oleh penguasa untuk membungkam lawan lawan politiknya, untuk itu lebih baik tersebut dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diganti kelak dalam ruu kuhp dengan rumusan yang tegas, jelas dan lengkap agar ada kepastian hukum sehingga dapat menjamin hak hak konstitusional setiap warga negara dalam melakukan hak kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul dan berserikat yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang diamanatkan oleh uud bahwa kuhp dapat berdampak merusak nilai nilai demokrasi dan ham dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang menuntut kesejahteraannya: bahwakuhp tidak sejalan dengan amanat reformasi saat ini yang digulirkan sejak tahun yang lalu yang menuntut adanya kebebasan berpendapat depan umum: bahwa penjelasan kuhp yang mengartikan penghasutan adalah baik perbuatan lisan atau tulisan yang dilakukan seorang terhadap penguasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat alam demokrasi yang saat ini sedang berkembang, dengan kata lain ini dianggap sudah tidak sesuai dengan iklim demokrasi dan perkembangan masyarakat indonesia pada saat ini yang semakin maju dan kritis, bahwa oleh karena itu sudah selayaknya kuhp dicabut dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena bertentangan dengan nilai nilai demokrasi dan hak asasi manusia indonesia yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara kesatuan republik indonesia, bahwa berdasarkan adanya hak konstitusional pemohon yang telah dirugikan, maka: bahwa hak pemohon selaku warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dilindungi oleh undang undang: bahwa tidak ada perintah langsung dari pemohon dan atau hasutan yang menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindakan yang melanggar undang undang, bahwa oleh karenanya penerapan kuhp sudah tidak tepat lagi dipergunakan dalam iklim demokrasi indonesia saat ini, sehingga telah memposisikan pemohon sebagai korban dan dijadikan tersangka dalam suatu perkara pidana, bahwa dengan diberlakukannya kuhp sebagai aktivis dan politisi ruang gerak pemohon dalam mengeluarkan pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat serta mengembangkan kreativitas dalam rangka mencerdaskan bangsa dan berwawasan luas menjadi sangat terbatas: bahwa dengan diberlakukannya kuhp kemudian diterapkan kepada pemohon yang saat ini statusnya sebagai tersangka dan mungkin saja berkembang statusnya menjadi terdakwa, terlepas terbukti atau tidak terbukti hadapan persidangan kelak, adalah nyata nyata merupakan pembunuhan karakter terhadap diri pemohon sekaligus pembunuhan karir politik pemohon, bahwa dengan diberlakukannya kuhp memudahkan penguasa dalam hal ini pemerintahan sby jk untuk membungkam lawan lawan politiknya, apalagi saat ini pemohon sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai kandidat calon presiden republik indonesia periode yang didukung oleh beberapa partai politik peserta pemilu bahwa oleh karena penggunaan kuhp terhadap diri pemohon, maka telah mengekang hak hak pemohon dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul yang jelas jelas bertentangan dengan dan dan uud berdasarkan hal hal tersebut atas, adalah sangat beralasan hukum bagi pemohon untuk memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi sebagai yang berwenang mengadili menguji undang undang terhadap uud dan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan uud berdasarkan uud junction berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan pemohon untuk keseluruhannya, menyatakan bahwa ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kitab undang undang hukum pidana bertentangan dengan uud khususnya dan uud menyatakan kitab undang undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya, atau apabila majelis hakim yang terhormatfebruari diberi tanda sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi kitab undang undang hukum pidana dankemerdekaan menyampaikan pendapat muka, bukti fotokopi surat mabes polri nomor pol: si iv s. keb. baru tentang izin kegiatan konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktifis pergerakan wisma pkb tanggal april bukti fotokopi undangan acara konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktifis pergerakan wisma pkb tanggal april yang ditandatangani oleh dr. rizal ramli dan ferry juliantono, bukti fotokopi buku jalan baru, pemimpin baru, menuju kebangkitan indonesia, oleh dr. rizal ramli: bukti fotokopi surat panggilan kepada dr. rizal ramli dari direktorat keamanan dan trans nasional, badan reserse kriminal, mabes polri nomor pol: s.pi xii dit. tertanggal desember yang ditandatangani oleh drs. brigjen pol) badrodin haiti:kliping koran kompas sabtu, januari rizal ramli tetap maju sebagai capres, bukti fotokopi kliping koran indopos, rabu januari hal. rizal kirim pengacara besok janji penuhi panggilan polisi, bukti fotokopi kliping koran kompas, rabu, januari penyidik tanyakan pidato razia", menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon juga mengajukan empat ahli, masing masing bernama john nelson simanjuntak, daniel dhakidae ph. dan prof. dr. j.e. sahetapy, s.h. dan dr. rudi satrio, s.h., m.h., yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal maret dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: john nelson simanjuntak hak atas kebebasan berpendapat sebagai hak asasi pada umumnya, pengertian hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang melekat dalam diri manusia semata mata karena manusia. hak asasi manusia bukanlah pemberian negara atau satu rezim. hak asasi manusia bersifat universal yang artinya bahwa semua manusia muka bumi ini, terlepas dari suku, agama, warna kulit dan sebagainya, memiliki hak asasi. salah satu hak yang telah diakui secara universal sebagai hak asasi manusia adalah hak atas kebebasan berpendapat dan ini telah diatur dalam deklarasi umum hak asasi manusia dunam). pengaturan yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat hak atas kebebasan berpendapat telah dijamin oleh hukum positif indonesia sebagaimana yang dikutip berikut ini: uud dan perubahannya bab setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat": undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia bagian kelima tentang hak atas kebebasan pribadi" undang undang nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional hak hak sipil dan politik pun, terlepas dan". undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum,jawab berdemokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara berangkat dari fakta tersebut atas, jelas bahwa dari segi ketersediaan regulasi, politik hukum indonesia telah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu sumber peraturan. disadari, ada banyak peraturan perundang undangan yang berlaku tetapi masih belum senapan atau sinkron dengan hukum hak asasi manusia. itulah sebabnya, sejak tahun pemerintah indonesia mengeluarkan keputusan presiden tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia saham). terkahir, pemerintah mengeluarkan keputusan presiden nomor tahun tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia tahun salah satu program saham yakni harmonisasi peraturan perundang undangan nasional. pelaksanaan harmonisasi ini meliputi::: memberikan pengarahan kepad: maksud paparan atas adalah ingin menekankan dalam persidangan ini bahwa perubahan (pembaruan dan harmonisasi) perundang undangan agar lebih sinkron dengan hak asasi manusia telah menjadi agenda negara indonesia, ragam frasa dalam peraturan perundang undangan terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat. peraturan perundangan menyajikan beberapa frasa terkait dengan kebebasan berpendapat, berikut kami cermati beberapa ketentuan yang berlaku sekarang: uud yang memakai aneka ragam frasa yang dapat dibaca dalam: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secarasetiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatkemudian dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, keberagaman frasa bebas mengeluarkan pendapat dapat dibaca dalam: "hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dnasetiap orang berhaselanjutnya kami menemukan pula keberagaman frasahak hak sipil dan politik), yang dapat dibaca dalam: setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa diganggu, dan memberikan informasi dan ide apa aui media lainnya, sesuai dengan pilihannya dari kutipan ketentuan tersebut, paling tidak tersuguhkan tiga ragam frasa yaitu kemerdekaan berpikir, kebebasan berpendapat dan kebebasan menyatakan pendapat. dalam sidang ini, saya tidak bermaksud menelaah mengapa ada ragam tersebut, melainkan hanya ingin menjelaskan bahwa meskipun terdapat beberapa frasa perihal hak atas kebebasan berpendapat, ragam frasa tersebut bisa pergunakan secara bergantian tetapi menunjuk makna yang sama. dengan kata lain, kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat bisa menurunkan hak sebagaimana disebut dalam kovenan, oleh undang undang nomor tahun yaitu setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan iderepublik indonesia nomor tahun atau yang lebih dikenal dengan kitab undang undang hukum pidana kuhp),il. kedudukan hukum pemohon legal standing),bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan kuhp tentang penghasutan, bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana yang dimaksud dan dan uud bahwa hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pemohon apapun. fungsi hak atas kebebasan berpendapat secara defacto, hak atas kebebasan berpendapat merupakan hak yang teramat penting dalam kehidupan manusia, tidak saja dalam rangka sebuah negara tetapi juga dalam rangka organisasi sosial, keagamaan atau bisnis bahkan juga dalam keluarga. melalui pelaksanaan kebebasan berpendapat, kita dapat membangun kehidupan masyarakat yang sepadan dengan pikiran yang tumbuh berkembang atau kita dapat menggali berbagai pikiran kreatif untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. samping itu kita juga dapat mengetahui kelemahan yang ada dalam satuan organisasi atau satuan pemerintahan atau kita dapat mengetahui permasalahan pelik yang dihadapi oleh masyarakat. jadi, fungsi hak kebebasan berpendapat sebenarnya sangat positif dalam kehidupan manusia. indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistim politik. demokrasi secara pasti selalu membutuhkan terjaminnya kebebasan berpendapat dengan segala hak turunannya. karena melalui pelaksanaan kebebasan berpendapat maka praktik pemerintahan akan dapat diawasi oleh rakyat. dengan demikian praktik demokrasi akan terhindar dari berbagai tindakan manipulasi. oleh karenanya, hak atas kebebasan berpendapat memiliki fungsi strategis negara indonesia, negara dan hak atas kebebasan berpendapat negara harus menjamin hak atas kebebasan berpendapat. bentuk jaminan yang dimaksud dapat berupa tindakan aktif untuk menjamin terlaksananya kebebasan berpendapat dan dapat berupa tindakan pasif terhadap kebebasan berpendapat. dengan tindakan aktif diartikan bahwa maka negara haruslah melindungi terlaksananya kebebasan tersebut baik melalui regulasi maupun penciptaan kondisi, sedangkan tindakan pasif diartikan berupa kebijakan tanpa campur tangan terhadap kebebasan itu sendiri, batasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat ada pertanyaan yang penting dibahas dalam kaitan dengan kebebasan berpendapat yaitu apakah perlu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. berkaitan dengan itu, kita harus mengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun dan hak hak sipil dan politik yang telah diratifikasi melalui undang undang nomor tahun yang berikut ini undang undang nomor tahun tentangselanjutnya kovenan hak hak sipil dan politik yang telah diratifikasi melalui undang undang nomor menyatakan sebagai berikut bahwa pembatasan melindungi keamanan nasional, atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. menyimak ketentuan tersebut maka perlu ditegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat bukanlah sesuatu yang ditolak oleh hukum ham itu sendiri. yang jadi soal adalah apakah pembatasan tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum pidana (kriminalisasi) atau bukan hukum pidana. dalam kaitan ini, meski harus hati hati. sebenarnya kita bisa mengambil contoh undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyatakan pendapat muka umum. kami menyadari sepenuhnya bahwa undang undang nomor tahun tersebut masih mengandung banyak kelemahan dan masih perlu diperdebatkan. namun demikian materi muatan undang undang tersebut setidaknya telah mengurai secara eksplisit tentang persyaratan dan batasan menyatakan pendapat depan umum. beberapa katagori dan jenis pendapat sebagai produk kebebasan berpendapat. tak dapat disangkal, terdapat banyak pendapat yang tumbuh dan berkembang masyarakat untuk memudahkan pembahasan, saya memasukkan pendapat yang beredar tersebut dalam tiga kategori. sekali lagi kami tegaskan, bahwa pengkategorian ini semata dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan. kategori tersebut adalah pendapat yang sepaham, pendapat yang berbeda, pendapat yang bertentangan, sedangkan jenis pendapat yang beredar bisa berupa gagasan atau berupa kritikan, atau berupa sendirian, atau berupa analisis. menurut saya, semua kategori dan jenis yang saya sebut tadi, merupakan produk dari hak atas kebebasan berpendapat. jadi berbeda pendapat atau bertentangan atau berpendapat sama adalah bagian dari kebebasan berpendapat. demikian juga pendapat berupa kritikan atau sindiran atau analisis adalah bagian dari hak atas kebebasan berpendapat. secara khusus dalam kesempatan ini, saya memberi perhatian pada pendapat kritis karena sering diatasi'kan sebagai hasutan. saya memaknai pendapat kritis sebagai pendapat yang lain atau berbeda dengan pendapat umum yang mampu memperlihatkan ketidakbenaran, atau ketidakjelasan, atau kebohongan yang terbungkus dalam pendapat umum. jika pendapat kritis dilontarkan terbuka, khalayak pembaca atau pendengar pada umumnya bisa tercerahkan. pendapat kritis muncul dari warga yang terpelajar, memiliki banyak informasi, mempunyai semangat perubahan, memiliki tradisi guriositas tinggi serta memiliki tradisi ilmiah yang dialektis. dengan memaparkan itu, saya ingin mengatakan bahwa warga yang memiliki pendapat kritis bukanlah warga penjahat atau warga yang harus dimusuhi. kehadiran orang yang memiliki pendapat kritis bisa menghindarkan masyarakat terjebak dalam pandangan yang salah atau pandangan yang mengandung kebohongan. oleh karenanya kami menegaskan bahwa pendapat kritis adalah bagian dari produk hak atas kebebasan berpendapat sehingga harus dijamin dan dilindungi. kuhp versus hak atas kebebasan berpendapat. barangsiapa , dihukum penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya rp. , jika mempelajari rumusan ini maka dapat dikemukakan tiga karakter yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak atas kebebasan berpendapat yakni: pertama, karakter sebagai delik formil yaitu bahwa seseorang telah. penyelidik dan penuntut tidak perlu menerapkan kausalitas. rumusan ini akan menjadi penghalang bagi mereka yang mempunyai pandangan kritis terutama pandangan kritis yang ditujukan kepada kebijakan yang sedang berkuasa, karena seseorang baru berkata kata saja sudah dapat dituduh melakukan kejahatan. kedua,kepentingan kekuasaan atau kepentingan yang menjalankan hukum. kelenturan tersebut terutama terdapat pada kosa kata menghasut. kamus besar bahasa indonesia kbbi) memberikan pengertian tentang menghasut membangkitkan hati supaya marah (melawan, memberontak dan sebagainya). kata kata seperti apakah atau perbuatan seperti apakah yang membikin orang termasuk lalu hatinya terbangkit untuk melawan? tidak ada penjelasan, sehingga bisa saja satu pandangan kritis dikategorikan sebagai menghasut, padahal pandangan kritis tersebut memiliki dasar logika dan fakta. sementara itu, dalam kosa kata menghasut terdapat paling tidak dua pihak yaitu yang disangka menghasut dan orang lain yang mungkin termasuk tetapi mungkin juga tidak termasuk. akan tetapi proses komunikasi kedua pihak tersebut tidak mendapat tempat dalam tersebut. dengan penerapan ini, maka warga yang kritis akan cemas bahkan berhenti untuk menyampaikan pendapatnya. ketiga, konteks berlakunya ini. pada umumnya diakui bahwa konteks sosio politik perumusan dan pemberlakuan kuhp ini adalah konteks feodal. kekuasaan feodal memang membutuhkan instrumen hukum pidana untuk melindunginya. perlindungan itu diperlukan karena pemerintahan feodal tidak mengabdi kepada rakyat melainkan kepada penguasanya (dirinya) sendiri. praktik pemerasan dan penindasan sering terjadi dalam pemerintahan feodal. oleh karena itu, potensi perlawanan rakyat dan pemberontakan rakyat, tersimpan banyak dalam pemerintahan feodal. salah satu cara mengendalikan potensi tersebut adalah menggunakan hukum pidana untuk menangkap dan memenjarakan mereka yang berpikir kritis. berbeda halnya dalam negara yang menganut dan melaksanakan sistem politik demokrasi seperti indonesia. telah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam negara demokrasi, pemerintahan haruslah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. salah satu moral demokrasi adalah bahwa pemerintahan haruslah mengabdi kepada kepentingan rakyat. dan ini akan terpenuhi jika hak asasi manusia antara lain kebebasan berpendapat dijamin dan dilaksanakan sepenuhnya. dengan demikian, pemberlakuan kuhp dalam era demokrasi adalah ancaman riil terhadap hak atas kebebasan berpendapat. komnas ham terkait dengan pembaharuan kuhp sejalan dengan tuntutan perkembangan terkait dengan penghormatan terhadap ham, komnas ham telah melakukan kajian perlindungan hak asasi manusia dalam ruu khu yang kemudian hasil kajian tersebut diterbitkan untuk menjadi konsumsi publik. yang menarik dari kajian tersebut dan terkait dengan materi sidang ini adalah pernyataan sebagai berikut: adalah sebuah kenyataan, politik hukum pidana amat rentan dimanipulasi untuk kepentingan melindungi elit politik yang menguasai negara. akibatnya, hukum pidana menjadi alat represi, bukan menjaga ketertiban dan hak hak kebebasan individu maupun masyarakat komnas ham melihat pembaruan kuhp dalam rangka hak asasi manusia memang diarahkan sebagai bagian dari proyek besar reformasi. dengan meletakkan pembaruan kuhp dalam konteks proyek besar reformasi, maka secara sadar kita mengarahkan politik hukum pidana pada perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. arah politik yang demikian inilah akan menentukan bagaimana kita memilih perbuatan perbuatan yang kita dikualifikasikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan perbuatan perbuatan mana yang bukan tindak pidana (kriminalisasi) yang akan dimasukkan dalam kuhp yang baru, sehingga kita bisa berharap nantinya hukum pidana yang berlaku masa depan adalah hukum yang selaras dengan tuntutan negara yang demokratis, kesimpulan berdasarkan pemaparan atas, maka kami berkesimpulan bahwa ketentuan khu adalah ketentuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama kebebasan berpendapat atau menyatakan pendapat sebagaimana dijamin oleh uud setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan peraturan perundang undangan lainnya yang telah dikutip atas. daniel dhakidae, ph. seluruh proses perkara yang menyangkut dr. rizal ramli berkisar pada masalah sumberdaya, yaitu energi, bahan bakar minyak. keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak adalah suatu keputusan besar karena menyangkut hajat kehidupan rakyat banyak dan menyentuh semua jenis kegiatan suatu masyarakat modern, secara ekonomis, sosial, dan kultural. karena itu rakyat harus dilibatkan dalam mengambil keputusan itu, keputusan mana menyangkut suatu masalah besar. wakil rakyat tentu saja harus berperan sana. namun, itu pada hakekatnya sama sekali tidak menghilangkan partisipasi langsung rakyat dalam berbagai bentuk dan teknik. pelaksanaan teknis dari mengambil bagian langsung dalam keputusan itu bisa diatur dan bisa dirundingkan. dengan ini kita berbicara tentang direct democracy. demokrasi tidak semata mata berarti bahwa seorang terlibat dalam voting and ballot, mencoblos dan memberikan surat suara dalam pemilihan umum akan tetapi juga dalam apa yang oleh kamarnya sen, pemenang nobel ekonomi, disebut sebagai public liberation and reasoning yang berarti memberikan pertimbangan secara publik dan memberikan argumen argumen yang mendukung dan tidak mendukung untuk sampai kepada keputusan yang berarti, dan membawa konsekuensi kepada rakyat. public liberation bukan saja terlihat dalam debat media cetak atau elektronik akan tetapi juga dalam pamflet, statemen statemen dan slogan slogan. yang saya katakan atas adalah sesuatu yang memberikan hakekat demokrasi, dan dalam hal ini direct democracy. yaitu tindakan demokratik untuk ikut serta mengambil bagian dalam suatu keputusan dengan berbagai jenis teknik. berbagai negara menggunakan berbagai teknik untuk itu, karena demokrasi perwakilan tidak dengan sendirinya menghapus demokrasi langsung. beberapa teknik yang dipakai: referendum, statemen politik dari kelompok kelompok kepentingan dan kelompok desak (interest groups dan pressure groups, dan tidak kurang pentingnya adalah demonstrasi damai untuk mendukung atau memprotes, dan memperkukuh atau mengubah kebijakan negara. demonstrasi damai bukan saja wahana menunjuk rasa dalam aksi akan tetapi terutama menunjuk pendapat secara damai dan tidak mengundang dan mengandung kekerasan. dalam perkembangannya pada akhir akhir ini kasus ini diangkat menjadi kasus kriminal dengan mengambil suatu yang berasal jauh jauh dari zaman silam, awal abad duapuluh, ketika penguasa kolonial belanda merancang suatu penguasaan secara sistematik terhadap wilayah yang kini dikenal sebagai indonesia dalam politik etis. politik etis sungguh indah dalam nama akan tetapi konsekuensi politiknya tidak seekor namanya. mana konteks historis dari zaman yang kita sebut itu? yang kita maksudkan adalah zaman pembangunan kolonial untuk menata industrialisasi wilayah ini, dan karena itu yang diperlukan adalah rust orde, keamanan dan ketertiban, mana setiap ganggu: dalam rangka itulah yang dulu dikenal sebagai haatzaai artikelen, mengenai "penanaman dan penyebaran kebencian dibuat. ini secara efektif menghancurkan hampir semua gerakan nasional dari seluruh perspektif, dari kiri sampai kanan. tokoh tokoh nasional dari semua kaliber ditangkap dan dipenjarakan, dibuang berdasarkan tersebut. organ pers nasionalis dibredel berdasarkan tersebut. sungguh tragis, orde baru adalah rezim yang paling paham bagaimana memakai atas untuk membreidel surat kabar nasional sejak awal tahun an sampai pada saat saat orde baru mencapai masa sekarat pada pertengahan tahun an. ini berarti bahwa selama kurun waktu duapuluh tahun korban korban bertebaran baik orang maupun organ, pribadi pribadi maupun institusi, dalam masa orde baru hal ini bisa dipahami karena negara orde baru adalah "negara asing atau apa yang oleh para ahli disebut sebagai "alien state , negara yang terpisah dari rakyatnya, negara yang menjadi begitu asingnya sehingga hanya dihubungkan oleh dua hal, kekerasan dan uang. kekerasan untuk menghancurkan mereka yang mengganggu rust orde, keamanan dan ketertiban yang menjadi terjemahan langsung dari apa yang ditemukan belanda pada awal abad xx, sedangkan uang dipakai untuk membeli kesetiaan kaum dividen, kalau ada yang mau dan bisa dibeli, reformasi adalah suatu gerak balik. apa yang dimaksud dengan gerak balik? tentu saja ada banyak arti gerak balik tergantung dari mana seorang melihatnya. khusus untuk keperluan pada hari ini depan mahkamah konstitusi, gerak balik itu berarti membenamkan negara asing orde baru, the alien state, dalam pengertian atas yakni melarang rakyat berpolitik, menciptakan floating mass, menghentikan kegiatan politik untuk hanya menyentuh tingkat kabupaten, sedangkan bawahnya dilarang berhubungan dengan dunia politik, yaitu dunia yang kerjanya membela hak rakyat demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. dengan gerak balik yang dikerjakan reformasi adalah mengadakan deklinasi dengan meleburkan negara dalam masyarakat mana negara berada dalam kontrol dan pengawasan masyarakat itu sendiri. proses inilah yang menjadi pencapaian tertinggi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh kaum reformis baik yang sudah hilang dan dihilangkan (forced disappearance), ditembak mati, dan ribuan lain lagi yang mengorbankan karier dan kehidupannya demi meleburkan negara orde baru dalam masyarakat. apa yang dikerjakan oleh kaum reformis itu adalah menjalankan apa yang oleh webbook van strafrecht belanda disebut sebagai ongehoorzaamheid yaitu menjalankan civil disobedience, ketidakpatuhan, terhadap orde baru, dan dengan demikian menghasilkan reformasi tanpa melakukan nefeld dan gewelddaad, apa yang terjadi sekarang?. hukum pidana yang sengaja diciptakan pemerintah kolonial untuk melanggengkan kekuasaannya dengan memotong hak hak sipil disalin mentah mentah untuk dipakai dalam masa reformasi. untuk melawan itu harus ada perjuangan. perjuangan sini berarti menjalankan ketidakpatuhan terhadap negara kolonial dan negara orde baru yang mencintai tersebut. pelanggaran terhadap tersebut, ongehoorzaamheid tegen het openbaar gelar, sudah terbukti menghasilkan indonesia merdeka oleh kaum pergerakan dengan proklamasi agustus ketidakpatuhan terhadap kekuasaan orde baru sudah menghasilkan reformasi mei sedangkan yang sudah dilakukan oleh rizal ramli bukan ketidakpatuhan terhadap kekuasaan yang sah, ongehoorzaamheid tegen het openbaar gelar, atau yang diterjemahkan dalam kuhp sebagai "jangan menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah" akan tetapi suatu tawaran alternatif, jalan baru untuk memakmurkan rakyat: keputusan untuk memenuhi permintaan judicial review terhadap kontroversial peninggalan kolonial belanda, dan yang dipakai dengan sehabis habisnya oleh orde baru yang sering sekali dikatakan menjalankan internal colonialism akan menghidupkan kembali semangat reformasi yang sudah semakin redup, apa yang diminta kepada mahkamah konsitusi adalah menyimak esprit loi, the spirit law, jiwa yang terikat dalam konteks zaman undang undang tersebut dibuat yang memberikan nafas hidup sesungguhnya yang sedang dipersoalkan esprit lof'' undang undang kolonial adalah melanggengkan kekuasaan kolonial esprit kolonial sangat disenangi orde baru karena melanggengkan kekuasaannya seraya memotong hak hak rakyatnya sendiri. karena itu ('esprit loi orde baru dari kuhp sama dan dibangun dengan 'esprit loi negara kolonial. reformasi berkewajiban moral untuk mengganti jiwa undang undang tersebut yang sedemikian rupa dipertahankan sehingga nomor nomornya dipertahankan. dari webbook van strafrecht hindia belanda menjadi kurap indonesia merdeka: l'esprit loi yang harus dikembangkan pengadilan reformasi adalah "membela hak hak sipil mana demokrasi langsung adalah bagian tak terpisahkan. karena itu saya meminta agar mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan tim pembela untuk mencabut kuhp yang melawan prinsip prinsip demokrasi. prof. dr. j.e. sahetapy, s.h. sepanjang yang dapat ditelusuri, undang undang yang pertama bertalian dengan hukum pidana adalah undang undang nomor tahun undang undang ini melalui memberlakukan w.v.s voor ned. indie. disingkat w.v.s. dan disebut kuhp. namun sampai hari ini belum ada peraturan perundang undangan yang resmi menerjemahkan w.v.s. terjemahan terjemahan dari moeljatno, soesilo, dan badan pembinaan hukum nasional, mana saya ikut serta bersama alm. prof soeharto, semuanya bukan terjemahan resmi. dengan perkataan lain, kuhp terdiri dari dua bahasa yakni belanda dan indonesia. dengan (bahasa) indonesia dimaksudkan yang diundangkan oleh pemerintah republik indonesia semisal perjudian, yang terpenting dari undang undang nomor tahun adalah yang menetapini sangat penting untuk menguji aspek konstitusionalitas: ini berlaku pula terhadap kuhp yang kini dipersoalkan aspek konstitusionalnya. sayang, para aparat penegak hukum mungkin sudah lupa atau belum pernah membaca pada waktu belajar fakultas hukum atau memang direkayasa untuk dikerjai kepada oknum oknum tertentu. mereka harus dapat membedakan antara elementer dan "bestanddelen" dari suatu jauh sebelum indonesia merdeka. carpenter akting pernah menulis, dan untuk itu saya telah kutip pernyataan carpenter akting dalam disertasi saya tahun yang lalu sebagai berikut, ten ville national kuncen worden genoemde, moet een strafwetboek niet engel zijn grondheginselen nationale guest elemen: maar het moet ook, selaku pribadi atau perorangan warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam uud meliputi hak hak asasi manusia yang pada umumnya serta khususnya hak menyampaikan pendapat dan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dengan masih berlakunya kuhp hak konstitusional pemohon telah dirugikan, karena pihak penyidik polri yang telah menjadikan pemohon sebagai tersangka dengan dasar kuhp tersebut berdasarkan kebebasan berpendapat dalam mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh pemohon dalam kedudukannya sebagai ketua umum komite bangkit indonesia kbi), bahwa mahkamah konstitusi pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian kuhp, yang diajukan oleh dr. panji utomo dalam perkara nomor puu v dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, dalam kaitan dengan dan kuhp, mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya dengan dalil tentang kerugian, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) p: bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi: ii. tentang duduk perkara bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia pada tanggal oktober perpustakaan nasional jakarta telah aanwijzing beschrijving der strafbare seiten, stan den modem van het nationale volksleven, als utrecht aanduiden wat dat leven voor utrecht geschiedt agar dapat sepenuhnya disebut nasional, suatu kitab undang undang pidana tidak saja harus bernafaskan jiwa nasional dalam asas asas dasarnya, tetapi kitab undang undang pidana itu dalam penentuan dan perumusan mengenai perbuatan perbuatan pidana harus juga berlandaskan pada kehidupan nasional dari rakyatnya, (dan) menyatakan tidak adil terhadap tiap perbuatan yang dalam masyarakat itu dianggap tidak adil ), itu berarti pancasila bukan saja sebagai "de rationale gees' tetapi juga sebagai weltanschauung harus dijadikan batu penguji (toetssteen), apalagi pancasila dicantumkan dalam mukadimah uud sayang, banyak orang, termasuk para legislator, para politikus politisi, para birokrat, para aparat penegak hukum dan para pemimpin bangsa dan negara dengan catatan "de urtzondeongeti bevestigett tegen alias ada perkecualian, telah melecehkan pancasila menjadi "pencak silat . zaman soeharto saya sudah kemukakan hal itu dalam tulisan tulisan saya, ada yang mengatakan indonesia adalah negara hukum dengan merujuk pada uud kalau begitu saja, maka interaksi hukum (legal action) nanti seperti zamannya soeharto saja menjadi depressive law' seperti ditulis secara bertahap oleh bonnet dan selznick. rule law' menjadi rule law dan bisa seperti kincir angin berubah menjadi rule above the law' menjelang lengsernya sang tiran. hukum tanpa demokrasi jelas sama sekali tidak bermakna, apalagi kalau demokrasi dipelintir menjadi "democracy' seperti yang pertama kali saya ungkap zaman orde baru. kalaupun ada "demokrasi seperti sekarang ini, yang juga dipertanyakan oleh banyak pakar dan pengamat, maka hukum yang digodok senayan menjadi "legislative misbaksef artinya mau goreng telur jadi mata sapi ternyata jadi telur dadar. rasa telor masih sama tetapi perlu mahkamah konstitusi untuk menanganinya mengujinya kembali. dengan merujuk pada bonnet dan selznick, maka hukum seharusnya menjadi "responsive law mana intinya hak asasi manusia ham) harus sebagai condition sine gua non . jadi hukum dengan "raison d'etre demokrasi dan berintikan ham baru dapat disebut "responsive law' dan itu baru bisa konstitusional. kuhp w.v.s jelas suatu depressive law' meskipun presiden susilo bambang yudhoyono dalam surat kabar kompas, oktober mengatakan "saya mohon dikritik dan kalaupun wirjono projodikoro yang saya hormati berpendapat bahwa kuhp adalah delik formil, saya jelas menolak serta tidak sependapat. jesus pernah menulis if what the scholar said not subject criticism, might well left unpaid'. jadi adalah delik materiil kolonial ondanks ada "samad atau "obrien . dalam penelusuran saya, tidak ada arrest tentang ini belanda menurut hazewinkel sering, van hamel menolak ini, moralitas indonesia dewasa ini memang sudah parah. orang orang berpotensi beragama tetapi secara ritual dan terlibat kkn. rakyat kini menderita. kalau menderita secara ekonomis memang pahit, tetapi kalau menderita karena ketidakadilan, maka kepahitan itu sungguh sangat mencekam. emil brunei menulis linden bitter, maar utrecht vaardig biden dubbed bitter (menderita adalah pahit, tetapi menderita karena ketidakadilan adalah luar biasa sangat sangat pahit atau kejam). oleh karena itu mohon mahkamah konstitusi yang mulia membaca antara lain buku hmt oppusunggru, hilangnya tongkat komando sby juga mahkamah konstitusi yang mulia bisa temukan dalam koran republika mei mana amien rais berkata. jangan jatuhkan dan jangan pilih lagi sby . apa itu samad atau obrien?. amien rais mengkritik secara faktual, dus bukan menghasut memfitnah, kesan saya ada semacam rekayasa dengan main tembak pilih apalagi menjelang pemilu. saya kecewa meskipun yogyakarta tahun yang lalu (vide kompas saya yang pertama kali minta agar polri tidak jadi "kono winning abri dan itu saya ulangi lagi waktu bertemu menghadap presiden. tetapi apa lajur! polri tidak menegakkan ham dan seperti main tembak diskriminatif. berita dalam media pers polri sudah kontaminasi berbagai penyakit termasuk kkn. simak fatwa mui dengan akibat rumah ibadah ahmadiyah dibakar dirusak, bagaimana dengan tulisan john perkins confession economic hit man dan the secret history the american empire terlepas dari ungkapan leo pola bahwa het strafrecht het ongelukkigste deel van het recht hukum pidana adalah hukum yang paling konyol). bianchi juga tulis begitu, een hond slain vingt men licht een stok. mudah menemukan tongkat untuk memukul anjing. baik ketentuan ketentuan ham dalam uud maupun konvensi ham internasional, w.v.s kuhp harus dicampakkan oleh mahkamah konstitusi sebagai inkonstitusional. saya selalu bergumul dengan ungkapan bijak bahwa our lives begin end the day become silent about things that matter. dengan lain perkataan hidup kami (saya) tak bermakna kalau harus tutup mulut melihat keadaan kkn dan deformasi yang merajalela serta tidak ada lagi moral dan etika dewasa ini. belum lagi kkn yang merajalela mana mana. wet pers vrijhijd, maar geen vrijheid pers . media pers masih terus dalam memperjuangkan kebebasan pers. namun tidak ada kebebasan dalam pers alias masih hari hari omong kosong. kekerasan struktural johan gantung) termasuk kkn masih terus berlangsung dalam semua lapisan struktural masyarakat, vertikal maupun horisontal, baik secara sekuler maupun secara spiritual, kesimpulan: kupat.v.s adalah in: kuhp.v.s adalah tidak w.v.s bukan delik formil melainkan delik materiil kolonial dan raison d'etra dari ini era reformasi bertentangan dengan uud dr. rudi satrio, s.h.,m.h., kuhp,tempat dalam kuhp dan maknanya terdapat dalam buku kedua bab kejahatan terhadap ketertiban umum (open bare orde) adalah kumpulan yang berisi pemidanaan, kriminalisasi terhadap setiap tindakan yang apabila dinilai oleh penguasa dapat atau mempunyai potensi untuk dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. ini sangat diperlukan bagi penguasa, karena ini dimaksudkan ada atau diciptakan untuk dapat menjaga kelangsungan pemerintahannya. karena terciptanya tertib umum masyarakat akan mampu menjamin kelangsungan pemerintahan dari seorang penguasa karena terciptanya tertib umum masyarakat akan menjadi jaminan seorang penguasa akan tetap berada tampuk pemerintahan. jaminan agar tetap dapat berkuasa melanggengkan kekuasaan terkadang dibungkus untuk kepentingan umum atau demi kepentingan negara atau stabilitas negara sehingga tindakan tindakan yang mempunyai potensi dapat menggangu stabilitas pemerintahan, kecil apalagi besar dengan berdasar hukum yang ada penguasa akan berupaya untuk mengadakannya. baik dengan tindakan yang sifatnya preventif maupun represif. kalau bentuk bentuk tindakan sudah diberikan dasar hukum maka dengan mendasari prinsip atau asas legalitas semuanya seolah olah adalah benar karena sekali lagi sudah ada dasar hukumnya. jaminan adanya dasar hukum juga menjadi alasan yang kuat bahwa apa yang dilakukan adalah bukan dimaksud untuk kepentingan pribadi penguasa namun adalah untuk kepentingan umum atau masyarakat. yang termasuk dalam katagori "kejahatan terhadap ketertiban umum (open bare orde)", mempunyai karakteristik yang menarik, yaitu mengatasnamakan kepentingan masyarakat atau seakan akan memberikan perlindungan hukum ham) pada masyarakat, tetapi sebenarnya penguasaan yang akan memperoleh atau memetik keuntungan. keuntungannya adalah sebagai sarana agar tercipta stabilitas karena telah terjadi tertib umum dan atau keamanan. dan bahkan dapat terjadi peristiwa hukum tersebut sangat diharapkan untuk ada dan bahkan masyarakat pun mengelu elukan untuk terjadi atau bahkan masyarakat tidak berkeberatan untuk terjadi, atau biasa biasa saja tidak melibatkan, namun dari pandangan penguasa demi menjamin kelangsungan pemerintahannya dengan mengatasnamakan demi stabilitas negara, sekecil apa pun yang mempunyai potensi kearah "instabilitas" harus dihilangkan. dikendali atau tidak dikehendaki oleh rakyat. sebagai contoh dalam sejarah pergerakan kemerdekaan atau pergerakan perbaikan pemerintahan, isi orasi bernilai sebagai mewakili kepentingan masyarakat dan dikehendaki oleh masyarakat. namun dari sejarah hukum yang ada, para pelakunya yang ditempatkan masyarakat sebagai "pahlawan" ternyata adalah seorang pelaku kejahatan "penjahat" mata hukum. itulah mengapa tersebut kemudian dirumuskan sebagai delik formil. kuhp sebagai delik formil dan persoalan pembuktiannya. penghasutan dirumuskan secara formal, delik formil, artinya untuk adanya kejahatan, tidak perlu bahwa hasutan itu mempan, ada akibatnya yaitu ada orang yang sungguh melakukan perbuatan pidana dan seterusnya. sudah cukup dan sangat mudah kalau kata kata yang menghasut diucapkan sehingga aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pemutus perkara, tidak perlu mencari tahu membuktikan: pertama, apakah kemudian ada seseorang atau banyak orang karena hasutan itu kemudianatau kedua, apakah memang benar bahwa seseorang atau banyak orang tersebut hanya semata mata karena disebabkan perkataan, hasutan dari pelaku (penghasut) sehingga yang . apa makna menghasut? menghasut (obrien), adalah pembangkit bangkitkan hati orang supaya marah. terdapat padanan kuhp dengan yang berlaku negeri belanda yaitu w.v.s. dan jerman kuhp jerman). hanya saja dua negeri tersebut yang terlarang adalah melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak untuk tidak menuruti baik ketentuan undang undang maupun perintah jabatan. dengan alasan kalau kemudian ternyata tidak terdapat sanksi pidana apabila tidak menuruti baik ketentuan undang undang maupun perintah jabatan, tentunya adalah tidak dapat dipidana untuk menghasut agar orang supaya tidak menuruti baik ketentuan undang undang maupun perintah jabatan: karena titik berat pembuktian terletak pada pernyataan yang disampaikan oleh pelaku, maka dalam beberapa beberapa contoh literatur hukum pidana diberikan gambaran sedemikian jelasnya penilaian akan kasus penghasutan. misal noon langemeyer, dalam suatu kerusuhan polisi telah menangkap dan menahan beberapa orang. menghendaki supaya yang ditahan dilepaskan. dia dapat berkata, saudara saudara sebuah polisi, pukulan mereka dan lepaskanlah kawan kananmu . atau. saudara saudara situlah meringkuk kawan kananmu. alangkah bahagianya jika mereka dapat dilepaskan, jika kita hadapi polisi itu dan kalau perlu kita pukul atau kasus menyangkut seoarang pendeta, "kami secara terang terangan menyatakan sini, bahwa seluruh jiwa kami menentang hal yang termasuk kemiliteran. apabila kami diharuskan membela negara dengan senjata, semoga kami mendapat kekuatan untuk lebih suka menjalani pidana penjara, bahkan lebih suka ditembak mati, daripada mengkhianati insan kamil (geweten) kami, keyakinan kami atau apa yang kita anggap norma norma perikemanusiaan yang tertinggi. kami memberi sokongan moral kepada mereka yang dengan alasan seperti atas menolak tiap tiap perbuatan kekerasan dalam rangka kemiliteran, dan kami minta supaya ikut menanggung dengan penuh tanggungjawab mereka. penolakan wajib militer ini, kami pandang sebagai salah satu sarana untuk melenyapkan kemiliteran yang mempunyai nilai moral tinggi juga karena akan memajukan penolakan militer massal kejahatan kejahatan terhadap ketertiban umum open bare orde) moeljatno, bina aksara, seharusnya kuhp dirumuskan secara materiil karena sebab perkataanlah kemudian berakibat orang melakukan tindak pidana. sini kemudian diperlukan adanya ajaran kausalitas (sebab akibat), dalam menilai terjadinya suatu peristiwa hukum. dalam kasus kasus tertentu, orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak semata mata atas apa yang telah dilakukan, namun juga harus menunggu terlebih dahulu apa akibat dari apa yang telah dilakukan dan apakah akibat tersebut senjatanya karena sebagai sebab dari apa yang telah dilakukan. dalam persoalan pemidanaan (tujuan atau fungsi pemidanaan), perlukah memberikan hukuman untuk suatu tindakan yang bahkan masyarakat pun tidak mempersoalkan. sinilah kemudian diperlukan standart perbuatan yang seperti apa yang menurut standart kemasyarakatan, ingat hukum diciptakan untuk kepentingan umum masyarakat bukan untuk kepentingan golongan masyakat atau penguasa, kemudian menjadi layak atau pantas untuk dihukum. munculah suatu perubahan yang dalam banyak hal pas dalam rancangan kuhp terkait dengan yang berhubungan dengan ketertiban umum. standarnya adalah berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat. secara umum standar tersebut telah ada dalam hampir seluruh yang mengatur tindak pidana terhadap ketertiban umum: bab tindak pidana terhadap ketertiban umum bagian kesatu penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah, dan golongan penduduk paragraf1 penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara setiap orang yang menodai bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara republik indonesia . paragraf penghinaan terhadap pemerintah setiap orang yang muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umumparagraf penghinaan terhadap golongan penduduk setiap orang yang muka umum melakukan penghinaan atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum,bagian kedua penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana paragraf1 penghasutan untuk melawan penguasa umum setiap orang yang muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara palingkewaspadaan terhadap produk hukum yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kemerdekaan menyatakan pendapat yang mengandung istilah "kepentingan umum dan "ketertiban umum . pemerintahan presiden soeharto yang lebih dari tahun digantikan oleh pemerintahan presiden bj. habibie. pemerintahan ini memerintah selama kurun waktu kurang dari (satu) tahun. masyarakat berharap banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ini, terutama yang berkaitan dengan perekonomian, supremasi hukum, dan penghargaan, serta perlindungan terhadap hak hak asasi manusia. guna merespon aspirasi masyarakat tersebut kabinet pemerintahan b.j. habibie dibentuk dan dinamakan kabinet reformasi. dalam bidang hukum, sejarah mencatat bahwa kabinet yang hanya berumur satu tahun ini telah membuat banyak undang undang baru. dari sejumlah undang undang baru tersebut, harus diwaspadai undang undang yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan kemerdekaan rakyat untuk menyatakan pendapat kepada pemerintah, kemerdekaan rakyat untuk menyatakan kritik kepada pemerintah, dan kemerdekaan pers. kewaspadaan ini diperlukan karena, dalam sejarah bangsa indonesia, mulai dari zaman pemerintahan kolonial belanda sampai dengan pemerintahan orde baru, telah terjadi pengekangan terhadap kemerdekaan menyatakan kritik kepada pemerintah. produk undang undang tersebut adalah mendeklarasikan terbentuknya komite bangkit indonesia kbi): bahwa kbi) digagas oleh dr. rizal ramli, adi mawardi serta beberapa aktifis lainnya, dan pada saat pendeklarasiannya dihadiri oleh tokoh tokoh nasional, diantaranya jenderal pur) try sutrisno, taufik kiemas, amien rais, jenderal pur) wiranto dan prof. dr. syafii maarif. bahwa tujuan dibentuknya kbi adalah untuk memperkenalkan jalan baru dalam ekonomi indonesiajalan lama juga memperkokoh neokolonialisme yang membuat indonesia semakin bergantung pada garis kebijakan yang menguntungkan negara negara maju. tujuan itu penting karena selama seratus tahun sejarah kebangkitan bangsa dari tahun barulah sejarah kebangkitan elit, karena mayoritas bangsa indonesia belum pernah menikmati arti kemerdekaan, bahwa komite bangkit indonesia diketuai oleh dr. rizal ramli dan ferry juliantono sebagai sekretaris jenderal: bahwa pada tanggal april diadakan acara konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktifis pergerakan wisma pkb jakarta selatan, dimana acara tersebut merupakan gagasan dari pemohon, dan yang mengundang dan menandatangani acara tersebut adalah ketua umum kbi bersama sama ferry juliantono selaku sekertaris jenderal kbi: bahwa yang mendanai acara konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan pada tanggal april tersebut adalah kbi, dimana sumber dana tersebut berasal dari kantong pribadi pemohon selaku ketua umum kbi: bahwa yang diundang dalam acara konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktifis pergerakan wisma pkb jakarta selatan pada tanggal april terdiri dari bermacam macam kelompok masyarakat sebanyak orang, bahwa kegiatan konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktifis pergerakan tersebut dalam rangka persiapan peringatan tahun kebangkitan nasional yang jatuh pada tanggal mei bahwa kegiatan konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa dan aktifis undang undang republik indonesia nomor tahun tentang telekomunikasi (diundangkan pada tanggal september lembaran negara nomor tahun undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pers (diundangkan pada tanggal september lembaran negara nomor tahun undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (diundangkan pada tanggal september lembaran negara nomor165 tahun undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum (diundangkan oktober lembaran negara nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (diundangkan maret lembaran negara nomor tahun semua undang undang tersebut harus mendapat perhatian, sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa kehadirannya, justru akan mengurangi makna kemerdekaan menyatakan pendapat yang telah dicapai oleh rakyat indonesia dengan reformasi. hal tersebut terjadi karena pemuatan istilah demi "kepentingan umum , "ketertiban umum , "keutuhan bangsa pengalaman sejarah perundang undangan menunjukkan bahwa sejak zaman kolonial belanda istilah tersebut sudah ada yaitu "openbare orde" "rust orde". dalam kenyataan istilah tersebut tidak jelas ukurannya. suatu pengertian yang tidak terbatas dan sangat fleksibel (luwes) batas batasnya. kemudian yang jelas muncul adalah istilah tersebut dengan sewenang wenang dipergunakan oleh pemerintah (penguasa) untuk melakukan tindakan pengekangan terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat, kemerdekaan pers, dan kemerdekaan untuk mengkritik pada pemerintah (penguasa). menimbang bahwa, disamping itu, pemohon juga mengajukan saksi, yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan saksi saksi pemohon:, mahkamah dalam persidangan tanggal maret telah mendengar keterangan pemerintah yang disampaikan oleh ahli pemerintah, dr. mutakhir, s.h.,m.h., yang pada pokoknya,bahwa disamping itu, pemerintah juga memberi!i1 bertanggal februari pemohon mengajukan pengujian kuhp terhadap uud bahwa pemohon yang berkedudukan selaku ketua komite bangkit indonesia kbi), telah dijadikan tersangka oleh penyidik polri berdasarkan surat panggilan nomor pol. spg xi1 dit.i, bertanggal desember karena pemohon telah menyatakan mengeluarkan kebebasan berpendapat melalu ceramah ceramah, pidato pidato yang memperkenalkan jalan baru dalam bidang ekonomi, dengan sangkaan pemohon sebagai pelaku baik secara sendiri sendiri, maupun secara bersama sama, bahwa ketentuan kuhp merupakan karet (haatzai artikelen) yang masih berlaku, dimana ketentuan guo tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai penghasutan baik berupa lisan maupun tulisan yang mengkritisi penguasa, daam hal ini kebijakan pemerintahan yang bertentangan dengan keinginan rakyat: bahwa, singkatnya ketentuan kuhp dapat disalahgunakan oleh penguasa karena ketentuan guo bersifat lentur, subjektif dan sangat tergantung interpretasi penguasa, karenanya penguasa dan aparat penegak hukum dapat bertindak secara sewenang wenang, yang pada gilirannya dapat meni,bulan ketidakpastian hukum dan melanggar hak asasi manusia pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, karenanya ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan uud ii. tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon sesuai dengan ketentuannya yang timbul karena berlakunya suatu undang undang menurut tahun tentang mahkamah konstitusi (vide putusan puu iii dan putusan putusan berikutnya), harus memenuhi lima syarat, yaitu: adanya hak konstitusionaldengan memperhatikan ketentuan ketentuan tersebut atas, dan berdasarkan putusan putusan mahkamah sebelumnya, berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang berkedudukan selaku ketua umum komite bangkit indonesia kbi), dan dijadikan tersangka oleh penyidik polri berdasarkan surat panggilan nomor pol: spl xi1 dit. bertanggal desember maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilainya, apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian ketentuan kuhp sebagaimana ditentukan mk, ill. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian kuhp. sehubungan dengan anggapan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan kuhp, yang menyatakan,perundang undangan atau perintah jabatan, yang diberikan menurut peraturan perundang undanganketentuan tersebut atas oleh pemohon dianggap bertentangan dengan dna sertapemerintah berpendapatperbuatan penghasutan yang dilarang dalam kuhp adalah menghasut orang lain dengan lisan atau tulisan supaya: melakukan tindak pidana:dengan demikian mak, pemerintah berpendapat bahwa jika kuhp ini dicabut ataubahwasebaiknya orang tersebut melakukan upaya hukum sesuai dengan hak hak hukum yang dimilikinya, karena jika ada kekeliruan hal itu terletak pada aparat penegak hukumnya dan bukan pada norma hukum pidana yang terdapat dalam kuhp tersebut, bahwa jika terdapat permasalahan dalam penegakan hukum atau ketentuan kuhp, maka hal itu menurut pemerintah bukan ruang lingkup pengujian materi suatu norma yang terdapat dalam undang undang yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. pokok pokok keterangan ahli pemohon daniel dhakidae, ph. pada intinya menyatakan: bahwa 'esprit loi atau the spirit the law yaitu jiwa undang undang dari kuhp mengandung prinsip prinsip penindasan yang berasal dari sistem kolonial belanda, yang pada dasarnya bertujuan untuk menindas pers, opini para ahli, profesor yang mempunyai pendapat berbeda, bahwa esprit loi atau the spirit the law yaitu jiwa undang undang dari kuhp pada dasarnya melawan prinsip prinsip demokrasi: bahwa kewajiban moral untuk mengganti jiwa undang undang tersebut dalam pengadilan reformasi, john nelson simanjuntak komnas ham), pada intinya menyatakan: bahwa rumusan kuhp akan menjadi penghalang bagi mereka yang mempunyai pandangan kritis yang ditujukan kepada kebijakan yang sedang berkuasa, karena orang yang baru berkata kata saja sudah dapat dituduh melakukan kejahatan,: bahwa kuhp bertentangan dengan hak asasi manusia karenadengan kepentingan kekuasaan atau kepentingan yang menjalankan hukum: bahwa tidak ada penjelasan dalam kuhp mengenai kata kata atau perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai penghasutan: bahwa konteks sosio politik perumusan pemberlakuan kuhp adalah konsep feodal yang menggunakan instrumen pidana untuk melindungi kepentingan penguasa, bahwa dengan demikian maka ketentuan kuhp bertentangan dengan hak asasi manusia terutama kebebasan berpendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh dan dan uud prof. dr. j.e. sahetapy, pada intinya menyatakan: bahwa kuhp inkonstitusional karena membelenggu demokrasi dan terutama hak asasi manusia, bahwa kuhp tidak konstitusional karena membelenggu kebebasan berpendapat, berpikir, bersuara dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam uud maupun konvensi internasional tentang hak asasi manusia, cc. bahwa aparat penegak hukum direkayasa atau merekayasa untuk main tembak secara diskriminatif, bahwa kuhp bukan delik formil, melainkan delik materiil kolonial yang bertentangan dengan uud bahwa jika ingin mempertahankan kuhp, maka kuhp tersebut harus dirumuskan secara materiil agar tindak pidana penghasutan dapat dibuktikan sebab akibatnya, dr. rudy satrio mukantarjo, pada intinya menyatakan: bahwa kuhp terdapat dalam buku kedua, dengan titel kejahatan terhadap ketertiban umum (openbare orde) yang merupakan kumpulan yang berisi pemidanaan atau kriminalisasi terhadap setiap tindakan yang dinilai oleh penguasa dapat atau mempunyai potensi untuk dapat menimbulkan ketertiban umum: bahwa kuhp sebagai delik formil terdapat permasalahan dalam pembuktiannya karena delik formil adanya kejahatan tidak perlu bahwa hasutan itu berhasil dan ada akibatnya. jika sudah ada kata kata yang dianggap menghasut oleh aparat penegak hukum maka dapat dikatakan melakukan tindak pidana penghasutan: pergerakan tersebut, diadakan secara terbuka dan acara tersebut mendapat izin dari pihak kepolisian: bahwa dalam acara tersebut pemohon memberikan pidato pembuka dengan tema jalan baru, setelah itu pemohon meninggalkan acara tersebut yang diikuti oleh penceramah penceramah lainnya, bahwa selanjutnya pada sesi acara tanya jawab dalam merespon pertanyaan yang ada, dimana pada kesempatan tersebut pemohon menjelaskan perlunya jalan baru dalam ekonomi indonesia,dimana pemohon membandingkan tahun yang lalu pendapatan perkapita rakyat asia timur kurang dari usd seorang setelah tahun kesejahteraan rakyat malaysia lima kali dari indonesia, taiwan kali dari indonesia dan korea selatan kali dari indonesia. mengapa negara negara tersebut lebih cepat sejahteranya, karena indonesia mengikuti kebijakan ekonomi neo liberal yang hanya akan memperkokoh neo kolonialisme. asia timur dan asia tenggara hanya indonesia dan filipina yang mengikuti kebijakan itu, kedua duanya paling tertinggal. pada kesempatan tersebut pemohon menganjurkan untuk berjuang meninggalkan jalan lama menuju jalan baru, bahwa sebagai keputusan dalam acara konsolidasi tersebut, disepakati untuk merayakan tahun kebangkitan nasional dan semuanya diserahkan kepada para peserta acara konsolidasi tersebut, bahwa pada tanggal mei pemerintah mengumumkan rencana kenaikan bbm. rencana tersebut kemudian diumumkan secara resmi pada tanggal mei bahwa atas rencana pemerintah menaikkan harga bbm, maka bermunculan berbagai reaksi penolakan oleh masyarakat seluruh indonesia. perwujudan dari reaksi penolakan tersebut adalah demonstrasi, seminar, diskusi, talk show dan munculnya desakan kepada dpr untuk menggunakan hak angket: bahwa adanya reaksi penolakan atas kenaikan bbm dari masyarakat, dpr, buruh, politisi, pengamat, mahasiswa, para selebriti adalah merupakan hal yang wajar dalam iklim negara demokrasi karena hal tersebut sangat memberatkan kehidupan masyarakat luas: cc. bahwa jika ingin mempertahankan piala kuhp, agar isi tersebut direkonstruksi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat digunakan oleh penguasa dan penegak hukum untuk melanggengkan kekuasaannya, pokok pokok isi keterangan saksi fakta pemohon. adi mussardi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara pidato pemohon pada tanggal april wisma pkb jakarta selatan dengan peristiwa juni yaitu aksi demonstrasi depan istana negara yang berakhir dengan kerusuhan dan anarkis, k.h. sholahudin wahidnyaterhadap keterangan saksi dan atau ahli daridalil dalil pemohon yang menyatakan ketentuan kuhp bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak kebebasan berpendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh ketentuan dna uud dengan alasan sebagaimana telah diuraikan atas,bahwbahwa jika dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yang tidak sesuai dneberarti kekeliruan hal itu terletak pada tindakan aparat penegak hukumnya dan bukan pada norma hukum pidana yang terdapat dalam kuhp tersebut: bahwa saksi fakta dari pemohon yang diajukan dalam persidangan hanya memberikan keterangan tentang fakta kejadian sebatas perbuatan dan isi pidato pemohon,sedangkan ahli dari pemohon yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum kuhp tersebut dapat digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan: bahwa ahli dari pemohon yaitu prof. dr. sahetapy dan dr. rudy satrio mukantarjo menyatakan jika ingin mempertahankan kuhp maka kuhp harus direkonstruksi sebagai delik materiil bahkan dr. rudy satrio mukantarjo menyatakan bahwa secara pribadi masih bisa menerima kehadiran kuhp tetapi direkonstruksi agar tidak menimbulkan perbuatan yang sewenang wenang, bahwa dengan demikian saksi fakta dan ahli dari pemohon yang diajukan dalam persidangan tidak ada yang menjelaskan pertentangan antara norma kuhp dengan ketentuan dan uud atas hal hal tersebut, pemerintah pada dasarnya sangat menghargai cara pandang yang kritis yang dilakukan oleh pemohon terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan moneter, utang luar negeri sampai pada kebijakan penyesuaian menaikkan harga bahan bakar minyak bbm). hal tersebut menurut pemerintah sebagai perwujudan hak setiap orang untuk bebas berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya, danselain itu menurut pemerintah, yang mestinya dilakukan oleh pemohon adalah apakah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (dalam hal ini hukum acara pidana), jika tidak, maka pemohon dapat melakukan upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan pra peradilan kepada pengadilan negeri, karena bukan hal yang mustahil jika pemohon melakukan upaya hukum tersebut, tindakan penyidik polri yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan dapat dinyatakan tidak sah, dengan perkataan lain menurut pemerintah, apa yang dialami oleh pemohon semata mata berkaitan dengan penerapan hukum (implementasi) norma yang dilakukan oleh penyidik polri dan karenanya tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma undang undang yang dimohonkan pengujian: dari uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan kuhp tidak bertentangan dengan dan uud dan tidak merugikan hak konstitusionaluntukketentuan kuhp tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud menimbang bahwa pemohon telah mengajukitab undang undang hukum pidana kuhp)kuhp yang berbunyi, barangsiapa muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delikkandengan mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa negara hendaknya melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan, berkedalaman rakyat, dan berdasar atas hukum rechtsstaat)mahkamah konstitusi dalam perkara puu v berpendapat bahwa materi muatan bersifat diskriminatif karena memberikan privilege yang sangat berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintahan, dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip persamaan depan hukum dan tergolong melanggar ham karena secara tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut ham seseorang atau kelompok orang, menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dapat membuktikan kerugianhusebagai berikut: bahwa norma yang dikandung dalam kuhp bertentangan dengan uud karena ketentuan guo: bahwa rumusan kuhp dapat, bahwa ketentuandeng, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat: bahwa dengan diberlakukannya kuhp: menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon disamping mengajukan bukti bukti tertulis (bukti sampai dengan bukti juga telah mengajukan empat ahli dan dua saksi yang keterangannya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini, tetapi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli john nelson simanjuntak kuhp memiliki tiga karakter yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak kebebasan berpendapat, tiga karakter tersebut yakni: kuhp adalah dikategorikan delik formil yaitu bahwa seseorang: khu terutama pada kata menghasut' mengandung norma yang teramat lentur sehingga membuka ruang yang amat luas untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan yang menjalankan hukum: konteks sosio politis perumusan dan pemberlakuan khu adalah konsep feodal. dalam kekuasaan feodal membutuhkan instrumen hukum pidana untuk melindunginya karena pemerintahan feodal tidak mengabdi kepada rakyat melainkan kepada penguasa atau kepada dirinya sendiri: meskipun menghasut pada dasarnya bermakna negatif tetapi dalam kondisi pemerintahan yang berbeda, menghasut dapat bernilai positif seperti yang dilakukan oleh tokoh tokoh pergerakan pada masa penjajahan belanda, sehingga jika ditempatkan dalam konteks politik dan sosial yang berbeda dapat bernilai negatif dan dapat pula bernilai positif. dengan demikian, kuhp tidak mengandung kejelasan, maka kata menghasut harus diperjelas maksudnya, memberlakukan kuhp dalam era demokrasi adalah ancaman riil terhadap hak asasi terutama hak atas kebebasan berpendapat, ahli daniel dhakidae, ph. kuhp berasal dari masa silam awal abad ketika penguasa kolonial belanda melalui politik etik hendak merancang satu penguasaan sistematis terhadap hindia belanda: politik etik sungguh indah dalam nama tetapi konsekuensi politiknya tidak seekor namanya, dimana pada zaman pembangunan kolonial untuk menata industrialisasi hindia belanda, yang diperlukan adalah keamanan dan ketertiban sehingga setiap gangguan keaman. dalam rangka itulah lahir mengenai penanaman dan penyebaran kebencian: jiwa undang undang terikat dengan konteks zaman ketika undang undang dibuat, demikian halnya jiwa undang undang dalam bahwa pada tanggal mei diselenggarakan aksi demonstrasi damai oleh pemuda, mahasiswa dan aktivis pergerakan dalam rangka memperingati tahun hari kebangkitan nasional dengan mengusung isu pokok kenaikan harga bbm, bahwa adanya aksi demonstrasi oleh pemuda, mahasiswa dan pergerakan dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional dilakukan bukan karena hasutan dari pemohon. akan tetapi merupakan agenda yang disepakati oleh peserta konsolidasi nasional pemuda, mahasiswa, dan aktivis pergerakan. peristiwa tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bbm dan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat: bahwa akibat adanya berbagai aksi demonstrasi, kemudian penyidik mabes polri telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dasar ketentuan kuhp sebagaimana ternyata dalam surat panggilan penyidik polri nomor pol: spg x11 dit. tertanggal desember dimana penyidik polri mempersangkakan pemohon sebagai pelaku, baik secara sendiri sendiri: bahwa sampai saat permohonan uji materiil ini diajukan, pemohon telah diperiksa sebanyak kali masing masing pada tanggal dan januari iv. yang dimohonkan pembatalannya bahwa permohonan pembatalan ini adalah kuhp yang berbunyi, barang siapa muka umum dengan lisan atauenurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang undang, dihukum penjara selama lamanya enam tahun atau denda rp. , norma uud sebagai alat uji bahwa ada pun norma uud yang digunakan sebagai alat uji adalah kuhp adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial seraya memotong hak hak rakyat. dengan demikian khu harus dicabut karena melawan prinsip prinsip demokrasi. ahli prof. dr. j.e. sahetapy, s.h. kuhp adalah inkonstitusional karena membelenggu demokrasi,bukan delik formil melainkan delik materiil kolonial dan 'raison d'etre dari ini era reformasi bertentangan dengan uud ahli dr. rudi satrio, s.h., m.h. kuhp yang terdapat dalam buku kedua bab kejahatan terhadap ketertiban umum, merupakan kumpulan yang berisi pemidanaan terhadap setiap tindakan yang apabila dinilai oleh penguasa dapat mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga guo dapat dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan karena terciptanya tertib umum masyarakat akan mampu menjamin kelangsungan pemerintahan dari penguasa: dirumuskan sebagai delik formil yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari penghasutan, sehingga yang ter, seharusnya kuhp dirumuskan secara materiil sehingga mengharuskan prinsip kausalitas yang dalamnya terkandung makna bahwa orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak semata mata atas apa yang diucapkannya melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu akibat dari apa yang telah dilakukannya: saksikuhp mengandung:berupa: (i) melakukan tindak pidana, (ii) melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, (iii) tidak mematuhi peraturan perundang undangan, atau (iv) tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang undanganapabila kuhpyang dimuat dalam kuhp maka tetap tersedia upaya hukum bagi yang merasa dirugikan oleh penerapan norma tersebut: jika terdapat permasalahan dalam penegakan hukum atas kuhp, maka hal itu bukan ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa untuk mendukung keterangannya, pemerintah juga menghadirkan ahli dr. mudzakir, s.h., m.h., selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara permohonan ini dan pada pokoknya menerangkan:pendapat mahkamah menimbang bahwa mahkamah selanjutnya akan memberikan pandangan hukum dketerangan para ahli, dan para saksi, namun terlebih dahulu akan dikemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa uud yang berbunyi, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar, memberikan landasan konstitusional bahwa seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga aspirasi rakyat yang beragam dapat diakomodasi dalam wadah negara kesatuan republik indonesia. konstruksi berpikir demikian mensyaratkan: pertama, penggunaan kekuasaan pemerintahan harus selalu dilandaskan pada kepercayaan dan keterlibatan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung: kedua, penggunaan wewenang umum atau otoritas publik boleh dijalankan selama disertai dengan pertanggungjawaban, ketiga, keterbukaan. kesemuanya itu harus dilaksanakan berdasarkan pemahaman bahwa kepercayaan rakyat tersebut bersifat terbatas baik waktu maupun isinya. selain itu, dalam uud yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum , merupakan satu kesatuan dengan uud sehingga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut,, bahwa salah satu hak warga negara yang diakui dan dijunjung tinggi oleh negara indonesia sebagai negara berkedalaman rakyat adalah hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh uud sebagai penjabaran dari prinsip negara hukum, negara juga harusluruh warga negara. tetapi sebagai prinsip negara hukum, dan uud memberikan jaminan yang sangat luasmentara itu,skipun demikian, uud memberikan kemungkinan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan hak hak asasi manusia berdasarkan alasan alassalah satu norma dalam undang undang yang sering dianggap membatasi bahkan membelenggu hak hak warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan adalah kuhp, karena guo yang berasal dari zaman kolonial belanda kerap kali dianggap mempunyai latar belakang kehidupan masyarakat yang berbeda dengan indonesia sebagai negara merdeka yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga guo dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan dinamika perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat indonesia yang merdeka. sebelum memberikan penilaian terhadap permohonan pemohon, mahkamah perlu meninjau terlebih dahulu ikhtisar sejarah kuhp indonesia sebagai berikutberdasarkan asas konkordansididuduki jepang pada tahun pemerintah jepang mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa nomor tetap berlaku. demikian pulaberlakuselanjutnya, sesudah perubahan uud diberlakukan undang undang nomor tahun didasarkan pada aturan peralihan uuddalam undang undang nomor tahun tersebut, terdapat beberapa hal penting sebagai berikut: yang menentuindonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap tidak berlaku, mengubah dengan resmi nama webbook van strafrecht saja, yang biasa diterjemahkan dengan kitab undang undang hukum pidana disingkat kuhp: viii memuat perubahan kata kata dan penghapusan beberapa kuhp: adanya penciptaan delik baru yang dimuat dalam sampai dengan xvi"re. selanjutnya melalui nomor tahun lembaran negara tahun nomor menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang peraturan hukum pidana berlaku untuk seluruh wilayah republik indonesia dengan beberapa perubahan sesuai dengan kondisi negara republik indonesia sebagaimana yang diatur iii undang undang nomor tahun bahwapenjelasan umum nya indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, sehingga permasalahan utama yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakahyang menjunjung hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum: bahwa meskipun dalam sejarahnya kuhp berasal dari masa kolonial belanda, namun permasalahan hukum yang harus dijawab, yaitu bagaimana jika terdapat produk hukum dari masa kolonial tetapi ternyata substansi normalnya tetap sesuai dengan cita hukum indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis? menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum atas dikaitkan dengan dalil dalil pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut. bahwa menurut pemohon, norma yang dikandung dalam kuhp yang berbunyi, barang siapa di perundang undangan dihukum penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya rp. , soesilo,. kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam kuhp sebagaimana tersebut dari rumusan delik tersebut, maka dalam sejarahnya pada era kolonial belanda digunakan untuk menjerat tokoh tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan indonesia, dan setelah pemerintahan kemerdekaan indonesia, guo sering digunakan oleh pemerintah untuk menjerat setiap orang yang memiliki pikiran kritis kepada pemerintah. namun perlu dibedakan antara pelaksanaan dari suatu norma undang undang dengan substansi norma yang merupakan cita hukum yang hendak dicapai dari norma tersebut, bahwa meskipun guo lahir pada masa kolonial belanda, tetapi menurut mahkamah substansi norma yang terkandung dalam guo tetap sejalan dengan prinsip prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam guo memuat prinsip universal yang tidak mungkin ditegaskan oleh negara negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, bahwa meskipun tidak ada penjelasan resmi terhadap makna kata menghasut , namun menurut kamus besar bahasa indonesia departemen pendidikan nasional, tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak) , atau menurut black's law dictionary edisi ke halaman dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan provocation diartikan sebagai, something (such word action) that affects person's reason and self control, esp. causing the person commit crime impulsively , berdasarkan uraian atas maka perbuatan menghasut harus terjadi muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam normalnya. dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah "menghasut" harus sebanyak lima norma, yaitu:yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat :selain bertentangan dengan amanat konstitusi sebagaimana yang telah diuraikan atas, hak hak konstitusional pemohon juga dijamin dan ditegaskan dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham), yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengansetiap orang berhak untuk berkumpul, berapa, dan berserikat, untuk maksud maksud damai meliputi unsur unsur dalam normalnya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana delik: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan guo bersifat sangat lentur dan sangat tergantung selera penguasa adalah terkait dengan penerapan suatu norma. unsur unsur pidana yang dikandung dalam guo sebagaimana telah dijelaskan atas adalah unsur unsur yang sifatnya universal, artinya unsur unsur tersebut lazim berlaku negara yang menganut supremasi hukum, bahwa meskipun ketentuan kuhp memberikan privilege yang sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah era kolonial, tetapi negara indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak memberikan privilege, terlepas dari ada atau tidaknya guo. sinilah pentingnya memahami kandungan norma dari suatu undang undang untuk diselaraskan dengan cita hukum indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. dengan demikian, mahkamah tidak sependapat dengan ahli pemohon daniel dhakidae dan j.e. sahetapy yang menyatakan jiwa undang undang dalam kuhp adalah untuk melanggengkan kekuasaan kolonial seraya memotong hak hak rakyat. menurut mahkamah, walaupun guo berasal dari warisan kolonial belanda, namun substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum indonesia saat ini. meskipun demikian, dalam penerapannya, guo harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan guo lentur, subjektif, dan bergantung pada selera penguasa adalah tidak tepat menurut hukum, bahwa menurut pemohon, kuhp. menurut mahkamah, dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan. dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut. menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang menurut ketentuan guo karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dan karenanya mendapat perlindungan hukum. penyampaian pendapat muka umum wajib menghormati hak hak dan kebebasan orang lain, wajib tunduk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, serta wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum. bahwa menurut pemohon, ketentuan kuhpurut mahkamah, hak konstitusional pemohon tidak dihalangi oleh ketentuan kuhp karena guo hanya berkaitan dengan larangan menghasut untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum, menghasut untuk melakukan tindak pidana, menghasut untuk melanggar undang undang, atau menolak perintah jabatan yang diberikan oleh undang undang, sedangkan pemohon tetap bebaspanjang tidak dilakukan, salah satunya dengan cara cara sebagaimana dimaksud dalam kuhp,: menimbang bahwa menurut keterangan ahli pemerintah, konsep rancangan kuhpperkembangan tersebut menunjukkan terjadinya kecenderunganuud hal ini sejalan dengan pendapat mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf atas.: kuhp adalah conditional constitutional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiilempat belasjuli tahun dua ribu sembilan,uhammad alim, achmad nowiki, hartonoatau kuasanya, dewan perwakilan rakyat dan atau yang mewakili, dan pemerintah danuhammad alim achmad nowiki ttd. ttd. hartono maria farida indrawi ttd. ttd. maruarar siahaan akil mochtar panitera pengganti, ttd. mahfud setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak untubahwa selain bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham), kuhp ini juga dapat mereduksi ketentuan ketentuan yang mengatur adanya jaminan dan pengakuan kebebasan setiap orang atau warga negara dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: .memperoleh perlindungan hukum vi. alasan alasan pertentangan dengan konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang undang dasar. bahwa negara hendaknya melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia: bahwa negara hendaknya: bahwa kedaulatan berada tangan rakyat: bahwa negara indonesia berdasar atas hukum rechtsstaat),

salinan aj reltempat, tanggal lahir bogor, mer jabatan ketua umum federasi ikatan serikat buruh tani indonesia ear alamat kp. kolang rt. rw.0o1, masing, kabupaten bogor sebagai nn2n2020 nunnnnnnnnnnnnnnlnllll. pemohon nama agus humani abdillah tempat, tanggal lahir majalengka, jabatan ketua umum federasi serikat pekerja singaperbangs2n2020 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnlll. pemohon il: nama wahidin tempat, tanggal lahir tonase, merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jabatan ketua umum pengurus cabang kabupaten karawang persaudaraan pekerja muslim indonesia alamat permata teluk jambe mm rt. rw. kelurahan sukaluyu, kecamatan telukjambe, kabupaten karawang sebagai m2020 null. pemohon ill, nama rian ardiansyah tempat, tanggal lahir bogor, jabatan pekerja pt. banteng pratama rubber alamat kp. pasirkakapa rt. rw.o3, sukaraja, kabupaten bogor sebagai 22m lain1 pemohon iv: nama norman shaleh tempat, tanggal lahir bogor, jabatan pekerja pt. asal mandiri agung alamat blok masjid rt. rw. cibinong, kabupaten bogor sebagai . pemohon nama siti nurhasanah tempat, tanggal lahir tangerang, jabatan pekerja pt. sinta pertiwi alamat kebon jamblang rt. rw. pangkalan, kabupaten tangerang sebagai . pemohon vi, nama anwarudin tempat, tanggal lahir bogor, jabatan karyawan pt. bangunperkasa aditamasentra alamat leuwinutug rt. rw. kelurahan leuwinutug, kecamatan citeureup, kabupaten bogor sebagai ll. pemohon vii, nama tina martina rajin merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idketenagakerjaan, dapat berakibat pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam dan ketenagakerjaan, yang tata cara penyelesaiannya diaturbukti p 6j, yaitu melalui mekanisme bipartita, mediasi, pengadilan hubungan industrial dan mahkamah agungbagaimana dimaksud dan ketenagakerjaan, yang tata cara penyelesaiannya diatur dalam ketenagakerjaan, yaitu dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara republik indonesia dan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penyidik pegawai negeri sipil.telah diberikan nota pemeriksaan dan nota penetapan tertulis oleh lembaga yang diserahi urusan ketenagakerjaan, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsebagaimana dimaksud dalam dan ketenagakerjaan juncto undang undang nomor tahun tentang pernyataan berlakunya undang undangselanjutnya disebut pengawasan perburuhan, bukti p 7j. penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam ketenagakerjaanberwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan pelanggaran norma ketenagakerjaanketenagakerjaan. terhadap penetapan tertulis yang diterbitkan olehmeriksaan pengadilan tata usaha negara, karen merupakan bagian dari badan atau pejabat tata usaha negara yang penetapannya bersifat konkret, individual, dan final yang mempunyai kekuatan hukum, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, bukti dan bukti p 8aj. tetapi, tidak mengatur mengenai tata cara bagaimana pelaksanaan (eksekusi) atastidak dimintakan pemeriksaan pengadilan tata usaha negara, dan juga tidak dijalankan secara sukarela oleh pengusaha majikan. sehingga, terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian para pemohon. bahwa ketentuan sepanjang frasa demi hukum" pada dandiberikan oleh pengawasan perburuhan bagian ii, dengan diterbitkannyamenjadi tidak sia sia atas terbitnya penetapan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, yang bersifat final dan bermakna berkekuatan hukum, seharusnya pelaksanaanlaksanaannya pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial. bahwa phi yang merupakan institusi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memang telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang titik tolak dari keberadaan phi adalah untuk menyelesaikan sebuah perselisihan atau perbedaan pendapat melalui pengadilan hubungan industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum, sebagaimana yang dimaksud ketentuan angka dan phi. mekanisme yang diatur dalam ketentuan phi, diantaranya adalah proses penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan oleh pegawai mediator pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten kota. lalu, bagaimana mungkin, nota dinas pegawai pengawas ketenagakerjaan yang juga ditanda tangani oleh kepala dinas tenaga kerja selaku unit pelaksana teknis pemerintahan daerah (yang juga sebagai pejabat tata usaha negara), diperiksa dan di uji kembali oleh pegawai mediator yang berada dalam satu atap dengan pegawai pengawas dinas tenaga kerja? pegawai pengawas dengan pegawai mediator mempunyai peran masing masing yang berbeda, pegawai pengawas bertugas menjamin pelaksanaan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung dalam perusahaan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pengawasan perburuhan, yang hasil pemeriksaannya berupa nota yang bersifat perintah dan bersifat final, karena merupakan penetapan pejabat tata usaha negara. sedangkan pegawai mediator berperan melaksanakan mediasi antara pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh, dengan pengusaha, setelah penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai atas sengketa hubungan industrial, yang hasil dari mediasi adalah berupa anjuran yang tidak bersifat merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id final dan dapat dilanjutkan penyelesaiannya melalui pengadilan hubungan industrial, serta berlaku hukum acara perdata, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan phi. bahwa para pemohonara pemohon itu sendiri, serta terganggunya kebijakan ekonomi secara makro. namun, upaya para pemohon seringkali dibalas dengan pemutusan hubungan kerja seperti yang dialami oleh teman teman pemohon (bukti )j dan menjadi kompetensi pegawai pengawas, menjadi perselisihan hubungan industrial yang merupakan kompetensi pegawai mediator dan berakhir meja pengadilan hubungan industrial yang putusannya selalu mempertimbangkan keharmonisan hubungan kerja yang tidak lagi mungkin untuk dipertahankan. oleh karenanya, menjadi sangat tidak adil, ketika parara pemohon bukanlah keadilan, melainkan hilangnya pekerjaan. dan apabila, para pemohon dipaksa atau dengan sangat terpaksa melakukan cara cara dengan menghentikan produksi, seperti yang didalilkan oleh pemohon perkara nomor puu xi maka perusahaan pemberi kerja mencari cari letak kesalahan mengenai keabsahan mogok kerja yang dilakukan oleh para pemohon dan menjadikan alasan tersebut untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pemohon. yang lagi lagi, pada awalnya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja, menjadi kesalahan para pemohon dengan kualifikasi mangkir dan dapat diputus hubungan kerjanya tanpa pesangon dan penghargaan masa kerja. bahwa agar perkara guo tidak menjadi bis idem, maka para pemohon merasa perlu menguraikan hal hal sebagai berikut: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (a) bahwa pada tanggal oktober mahkamah konstitusi telah memutus perkara nomor puu i yang diantaranya menguji ketentuan ketenagakerjaan dengan batu uji uud yang argumentasi pemohon mendasarkan pada sistem kerja outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi: (b) bahwa pada tanggal januari mahkamah konstitusi telah memutus perkara nomor puu ix yang dipada adanya perbudakan modern dengan tidak adanya jaminan job security, sehingga kelanjutan hubungan kerja menjadi persoalan bagi pekerja yang di outsource, (c) bahwa pada tanggal november tanggal desember tanggal januari dan tanggal februari mahkamah konstitusi juga tengah memeriksa perkara nomor puu xi yang diantaranya menguji ketentuan dan ketenagakerjaan, sepanjang frasa demi hukum ,: bahwa permohonan guo, menitik beratkan pada upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pemohon setelahmenjalankan kewenangannya untuk menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, dengan mengeluarkan nota pegawai pengawas dan atau nota yang bersifat individual, konkret dan final menyatakan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat syarat perjanjian kerja waktu tertentu dengan pemberi kerja atau dengan perusahaan pemberi pekerjaan, demi hukum menjadi merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau hubungan kerja pekerja buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para pemohon berpendapat ketentuan sepanjang frasa demi hukum pada dan ketenagakerjaan,(eksekusi) terhadap nota pegawai pengawas atauyatakan: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnyardeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengikat,merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idp 9b,zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id4a fotokopi anggaran dasar federasi serikat pekerja singaperbangsa fps) periode bukti p 4b fotokopi anggaran dasar persaudaraan pekerja muslim indonesia ppm), bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu tanda pengenal karyawan pt. banteng pratama rubber atas nama rian ardiansyah, bukti p 5a fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu tanda pengenal karyawan pt. asal mandiri agung atas nama norman shaleh: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu tanda pengenal karyawan pt. sinta pertiwi atas nama siti nurhasanah, bukti p 5c fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu tanda pengenal persaudaraan pekerja muslim indonesia atas nama anwarudin, bukti p 5d fotokopi kartu tanda penduduk atas nama tina martina rajinbukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara: bukti p 8surat dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah kabupaten bogor nomor wasnaker, bertanggal februari merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tempat, tanggal lahir karawang, jabatan karyawan pt. bintang abadi angkasa alamat kp. rokok rt. rw. kalijaga, telagasari, kabupaten karawang sebagai . pemohon viii, selanjutnya disebut sebagai . para pemohon: mendengar dan membaca permohonan para pemohon2014sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti p 9yajanuari bukti p 9bseptember selain itu, para pemohon mengajukan satu orang ahli bernama dr. asri jayanti, s.h., m.h. yang memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis pada persidangan tanggal maret serta dua orang saksi bernama hilman hid dan ahmad zahrudin saudi, yang memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis pada persidangan tanggal april pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli parapemohon dr. asri jayanti, s.h., m.h. kasus posisi pekerja buruh dapat phk apabila melakukan pelanggaran, tata cara penyelesaiannya melalui bipartita, mediasi, pengadilan hubungan industrial, dan mahkamah agung, pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana (kurunganpenjara dan atau denda) apabila melakukan tindak pidana perburuhan. tata cara penyelesaiannya melalui penyidik polri dan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penyidik pegawai negeri sipil: pengusaha dapat diberi nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis (yang memerintahkan kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan norma oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan (pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nonpemerintah kabupaten kota) apabila belum tidak menjalankan norma nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas adalah kun, sehingga dapat dijadikan objek sengketa ptun: nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas yang tidak dimintakan pemeriksaan ptun, atau tidak dijalankan secara suka rela oleh pengusaha, belum ada aturan hukum yang berkaitan dengan paksaan merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untuk melaksanakan, sehingga terdapatkekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pekerja, terdapat nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas yang diperiksa dan di uji kembali oleh pegawai mediator, hasil dari proses mediasi adalah anjuran, yang tidak bersifat final sehinggatidak dapat dijadikan objek sengketa ptun, salah satu bentuk pelanggaran norma adalah tidak dipenuhinya syarat pwt, berdasar ketentuan dan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu:isu hukum apakah pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran norma apakahyang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja? bagaimana prosedur yang harus dilakukan agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan? apakah ketentuan merupakan norma yang kabur? apakah ketentuan merupakan norma yang kabur? apakah ketentuan dan merupakan norma yang kabur? apabila ketentuan juncto juncto dan merupakan norma yang kabur, dapatkah ketentuan tersebutnota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis? pembahasan merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idangka pengawasan ketenagakerjaan bersifat independen, harus berada bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat. fungsi pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan tentang ratifikasi dari konvensi ilo nomor harus:berdasarkan fungsi pertama dari pegawai pengawas ketenagakerjaanmaka pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang memberikan notapemeriksaan atau nota penetapan tertulis terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran (dalam bentuk belum atau tidak dilaksanakannya) norma kewenangan itu harus dijalankan secara independen bawah kontrol pemerintah pusat (fakta bawah kontrol pemerintah daerah).eksekutif yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja. pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya dapat menyatakan apakah pengusaha telah melakukan pelanggaran (dalam bentuk belum atau tidak dilaksanakannya) norma belum mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. prosedur yang harus dilakukan agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan adalah melalui bantuan lembaga yudisial yaitu pengadilan negeri untuk menetapkan bahwa isi dari nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis harus dijalankan oleh para pihak. merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id salah satu bentuk norma yang sering dilanggar oleh pengusaha adalah ketentuan syarat dapat dilakukannya hubungan kerja atas dasar pwt. berdasarkan ketentuanketentuan dan dalam praktiknya sering dijadikan sebagai landasan hukum terjadinya perselisihan perburuhan. perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya aturan hukum adalah perselisihan hak. penyebab dijadikannya ketentuan dan sebagai landasan perselisihan hak, menunjukkan bahwa isi dan mengandung kesuburan (vague norm). suatu norma yang kabur memberikan ruang terbuka untuk dilakukannya penafsiran yang berbeda beda (multitafsir). dan berisi tentang syarat dapat dilakukannya suatu pertanian kerja waktu tertentu. mengingat nama perjanjian itu adalah berdasar waktu, maka secara logika, haruslah parameternya adalah pembagian waktu, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. parameter waktu tidak dapat didasarkan atas klasifikasi lainnya, yaitu: bersifat sementara sudah tepat rujukannya bersifat musiman: ataubersifat tetap merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kata sementara, musiman, baru dan tetap merupakan suatu kata yang tidak dapat diukur. memberi ruang multi tafsir atas kata kata tersebuthal inilah yang menjadi akar masalah dalam setiap perselisihan perburuhan. mengatur tentang pembohongan pekerjaan, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan kata "utama, penunjang, menghambat, merupakan kata yang tidak memiliki parameter batasan tertentu, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. yang berhak menentukan jenis kegiatan utama atau penunjang dari suatu proses produksi, adalah yang menciptakan pekerjaan tersebut, yaitu pengusaha, bukan orang lain (pemerintah atau pekerja). demikian pula perintah langsung atau tidak langsung, harus dimaknai adanya unsur tanggung jawab bagi pemberi perintahketentuan dan merupakan norma yang kabur. kriteria kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, juga menimbulkan multi tafsir. tidak ada kepastian hukum. yang berhak menentukan bagian dari proses produksi yang bersifat pokok atau penunjang adalah pengusaha. apabila ketentuan juncto juncto dan merupakan norma yang kabur maka ketentuan tersebut tidak dapat agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. tidak dipenuhinya syarat dari dan juncto juncto dan adalah: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentufrasa demi hukum memerlukan pendefinisian atau interpretasi lebih lanjut. hal ini menjadi kewenangan hakim. pegawai pengawas telah berwenang memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis memiliki sifat kepastian hukum, diperlukan peran hakim pengadilan negeri. kesimpulan dan juncto juncto dan merupakan norma yang kabur, pelanggaran atas tidak dipenuhinya ketentuan dan juncto juncto dan merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis: agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis memiliki sifat yang pasti dan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum untuk dapat dilaksanakan maka dibutuhkan pengesahan oleh hakim pengadilan umum. saksi para pemohon hilman hid saksi adalah pekerja kontrak pada banteng pratama rubber, citeureup, bogor, sebagai pekerja kontrak, saksi bekerja selama tahun yaitu dari tahun sampai dengan tahun merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id banteng pratama rubber bergerak bidang industri yang permanen. banteng pratama rubberberdiri dari tahun dan menghasilkan produksi ban sizzle: saksi kontrak langsung dengan banteng pratama rubber, dari tahun sampai dengan tahun saksi dikontrak perekam bulan, tahun saksi dikontrak selama setahun sampai dengan tahun kemudian bulan maret tahun saksi phk: alasan phk adalah karena tidak diperpanjang kontraknya dan karena saksi melakukan aksi (demo) bersama sekitar orang karyawan lainnya, yaitu demo untuk menuntut hak, ingin diangkat sebagai karyawan tetap, ingin mengembalikan tunjangan yang sudah dihilangkan, dan masalah jamsostek yang tidak jelas: bahwa kepada orang karyawan tersebut juga diperlakukan sama seperti saksi, saksi tidak diberikan pesangon, dalam banteng pratama rubber, saksi bekerja pada bagian pekerjaan yang terus menerus dan permanen: kontrak kerja berisi tentang masa kerja dan gaji, tidak ada klausul mengenai pengalihan status dari waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu: dalam perusahaan tersebut, ada orang yang tadinya bekerja dengan kontrak, tetapi akhirnya dialihkan statusnya menjadi pekerja dengan waktu yang tidak tertentu, yaitu sekitar orang, masa kerja dihitung dari nol: tidak ada karyawan yang demo bisa dijadikan karyawan tetap, proses training selama bulan kemudian dikontrak selama bulan diperpanjang kali, kemudian diperpanjang selama tahun: dalam setiap kali kontrak, saksi diberikan salinan kontrak, perusahaan saksi ada serikat pekerja: serikat pekerja sudah mengajukan bipartita namun belum ditanggapi oleh pihak perusahaan, saksi dan serikat pekerja telah mengadukan hal tersebut dinas tenaga kerja setempat yaitu dari tahun (sekitar tahun), bahwa menurut kabupaten bogor, mereka sudah mengeluarkan empat nota dinas, untuk pengangkatan pwt menjadi pitt dan menurut dinas merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tenaga kerja sendiri, sistem pwt banteng pratama rubber itu tidak sah, tidak sesuai dengan undang undang (kontraknya itu sudah batal), saksi bersama pekerja yang menuntut hak melakukan unjuk rasa luar pabrik namun tetap bekerja seperti biasa. sedangkan yang bekerja tetap bekerja (waktu kerja dengan shift, ada shift): ketika pagi pagi, yang unjuk rasa yang shift dua sama shift tiga, kalau sore sore yang shift satu sama shift tiga, unjuk rasa dilakukan setelah ada nota, saksi belum diangkat menjadi karyawan tetap, banteng ada sekitar karyawan kontrak, saksi belum tahu upaya yang dilakukan oleh dina setelah saksi tidak bekerja lagi dan belum ada solusi dari dinas: sebelum melakukan unjuk rasa, saksi melalui serikat pekerja pernah meminta haknya secara baik baik kepada perusahaan namun tidak ada hasil, yang diangkat menjadi pekerja tetap berasal dari serikat yang berbeda dengan.saksi, serikat pekerja saksi bernama isbn, serikat pekerja yang lain bernama espekep dan tidak melakukan unjuk rasa, saksi melalui serikat pernah mengajukan pesangon namun belum ada tindak lanjut: ahmad zahrudin saudi saksi adalah sekretaris dpc ppm kabupaten karawang, saksi selaku pengurus ppm kabupaten karawang mendapatkan pengaduan dari karyawan byc indonesia yang bertempat jalan mitra utara kawasan industri mitra karawang, kabupaten karawang: adapun yang mengadukan dpc ppm kabupaten karawang, antaranya yang bernama: saudara siti sumardi. jabatan operator streaming. masa kerja dari tanggal bulan dan berakhir pada tanggal bulan status pekerjaanya adalah cikarang nusantara, outsourcing nya dipekerjakan byc indonesia. saudara ratna singgih. jabatan operator streaming. mulai. bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan bekerja merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id byc. adapun perusahaanoutsourcing nya adalah cikarang nusantara. cc. saudara acha kusniawati. jabatan operator streaming. mulai bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan atas namaoutsourcing bintang abadi angkasa. saudara cynthia megawatiudara tina martina rajin. jabatan operator streaming. mulai bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan atas nama outsourcing dari bintang abadi angkasa. f. saudara uun unaingsih. jabatan operator streaming. mulai bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan atas perusahaan outsourcing bintang abadi angkasa. saudara wati. jabatan operator streaming. mulai bekerja tanggal bulan dan berakhir tanggal bulan perusahaan outsourcing bintang abadi angkasa. atas nama ratna sari, operator streaming, mulai bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan perusahaanoutsourcing bintang abadi angkasa. ii. saudara siti muhlisoh. operator streaming, mulai bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan outsourcing bintang abadi angkasa. saudara dahlia indah sari, bagian operator streaming, mulai bekerja tanggal bulan berakhir tanggal bulan perusahaan outsourcing bintang abadi angkasa. ios roselaksi selaku pengurus dewan pimpinan cabang atas kuasanya memberikan advice kepada saudara saudara pekerja byc indonesia, saksi melakukan hal hal sebagai berikut:merdeka art jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigo nomor surat dpc ppm viii tentang penetapan status hubungan kerja. surat tersebut dibalas oleh dinas tenaga kerja kabupaten karawang pada tanggal september dengan nomor surat pkk, lampiran kosong, perihal jawaban surat pelaporan dengan isi: atas dasar surat dari ketua dewan pengurus cabang persaudaraan pekerja muslim indonesia kabupaten karawang nomor dpc ppmiviii tanggal agustus perihal permohonan status hubungan kerja. atas dasar tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan pada tanggal juli byc indonesia, dengan temuan yang dituangkan dalam nota pemeriksaan nomor pkk tanggal juli dan ditindaklanjuti dengan nota peringatan dua nomor bpk tanggal agustus sehubungan dengan pelaporan saudara terkait dengan status hubungan kerja, telah kami berikan teguran melalui nota pemeriksaan atas bahwa perusahaan mempergunakan perusahaan penyedia jasa pekerja atas nama bintang abadi angkasa dan cikarang nusantara, yang tempatkan pada bagian pemintalan benang (knitting), kursi (iron cutting swimming) yang mana bagian tersebut merupakan bagian utama (berbisnis). sesuai dengan undang undang nomor tahun maka demi hukum status hubungan kerja beralih menjadi antara pekerja dan pihak pemberi kerja byc indonesia) ditandatangani oleh kepala dinas tenaga kerja kabupaten karawang drs. ramon wibawa laksana, si.: pengawas ketenagakerjaan yang memeriksa saudara angga wijaya, s.h.nomor dpc ppm viii tentang pernyataan umk byc indonesia. merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsepanjang frasa demi hukum pada d(legal standing) para pemohon bahwa sebagaimana dimaksudmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dinas tenaga kerja memberikan jawaban surat pelaporan yang ditujukan kepada ketua dpc ppm kabupaten karawang dengan nomor bk bpk bertanggal september dpc ppm kabupaten karawang mengirimkan surat permohonan bipartita nomor dpc ppm ix pada tanggal september kepada manajemen byc indonesia. dari surat tersebut, perundingan bipartita yang bertempat byc indonesia terjadi deadlock (tidak menemukan kesepakatan) terkait tuntutan sebelas karyawan byc indonesia. terkait dengan risalah bipartita, dpc ppm kabupaten karawang mencatatkan perselisihan tersebut dinas tenaga kerja kabupaten karawang bandara hasil permohonan pencatatan tersebut, saksi selaku kuasa anggota ppm byc tersebut mengadakan mediasi dinas tenaga kerja kabupaten karawang yang dilakukan tiga kali. hasil mediasi yaitu dinas tenaga kerja kabupaten karawang menganjurkan agar kesebelas pekerja tersebut wajib dipekerjakan kembali menjadi pwt byc indonesia. namun sampai saat ini tidak satupun dari sebelas karyawan byc indonesia dipekerjakan kembali, bahwa perusahaan melakukan penolakan kesebelas pekerja tersebut dipekerjakan byc indonesia, menurut saksi, outsourcing adalah alih daya, bahwa secara hukum byc indonesia, terkait undang undang nomor belum tercatat dinas tenaga kerja kabupaten karawang: bahwa pengaduan saudara saudara pekerja byc indonesia itu leluasa widianto, s.h. dan dpc ppm kabupaten karawang karena saudara leluasa widianto adalah pengurus dewan pembina dpc ppm kabupaten karawang: nota yang resmi dikeluarkan dinas perusahaan ada dua, tapi saksi hanya diberikan jawaban nota (penjelasan) yang pada intinya perubahan status menjadi karyawan byc indonesia dengan pwt: sampai sekarang perusahaan tersebut masih ada outsourcing dan jumlahnya terus bertambah, sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari dinas terkait hubungan kerja, merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bipartita yang dilakukan oleh dpc ppm kabupaten karawang itu terkait nota pengawasan. jadi setelah keluar nota pengawasan, statusnya berubah: bipartita dalam rangka memohon pekerja kembali bekerja untuk menjadi pekerja pwt byc indonesia, namun hasilnya tidak ada kesepakatan dan selanjutnya dibawa ranah pencatatan perselisihan yaitu menyangkut hubungan kerja dan phk agar mendapat kepastian hukum: menimbang bahwa presiden telah menyampaikan keterangfrasa "demi hukum" dalam ketentuan dan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang diberikan berdasarkan pengawasan perburuhanmenurut para pemohon ketentuan dan ketenagakerjaan sepanjang frasa "demi hukum""yang pelaksanaannya dapat dimintakan pengadilan negeri"rdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id12007).khususnya mengenai frasa "demi hukum" juga sedang sedangkan oleh mahkamah konstitusi dalam permohonan nomor puu vii yang memohonkan oleh asosiasi pengusaha indonesia indo). dengan demikian keterangan presiden dalam permohonan nomor puu vii dianggap mutasi mutans dengan permohonan guo. bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan uji materiil ketentuan dan ketenagakerjaan oleh pemohon asosiasi pengusaha indonesia indo) register nomor puu vii tersebut,merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmelanggar dan ketenagakerjaterhadap anggapan pemohon aljabar) yang menyatakan ketentuan frasa "demi hukum" yang terdapat pada dan ketenagakerjaan berupa penetapan tertulis danpemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan ketenagakerjaan maka pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan untuk menilai persyaratan perjanjian kerja waktu tertentu pwt), selanjutnya pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan nota pemeriksaan sebagai peringatanagar pengusaha melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa sesuai pemmenaker nomor tahun tentang pengawasan ketenagakerjaan terpadu, dalam huruf yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan terpadu adalah suatu sistem pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang merupakan rangkaian kegiatan penyusunan rencana kerja, pemeriksaan perusahaan atau tempat kerja, penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif dan laporan hasil pemeriksaan. bahwa nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan termasuk dalam kegiatan penindakan korektif secara merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id preventif. bahwa pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap dan ketenagakerjaan lebih mengedepankan tindakan preventif dan represif non justicia menakertrans nomor mengisi tentang pengawasan penerapan norma penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya). bahwa frasa "demi hukum" yang terdapat dalam danerdasarkan hal hal tersebut diatas, menurut pemerintah ketentuan dan ketenagakerjaaniv. kesimpulan bahwa frasa "demi hukum" yang terdapat dalam ketentuara pemohon adalah tidak tepat dan tidak relevan dan terkesan dipaksakan. apabila frasamerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunpermohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaanf3. jdanparagraf i3. jdipemohon ii, dan pemohon iii masing masing adalah ketua umum federasi serikat pekerja serikat buruh, yaitu federasi ikatan serikat buruh indonesia, federasi serikat pekerja singaperbangsa, dan pengurus cabang kabupaten karawang persaudaraan pekerja muslim indonesia. ketiga pemohon tersebut menjelaskan kualifikasinya sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama:jalmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang berkedudukan jalan, bahwa pemohon v, i3. .6j bahwa pemohon vi, kabupaten karawang, yang memproduksi pakaian dalam laki laki: bahwa para pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya memberikan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut. berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang frasa demi hukum" pada dan belum dapat memberikan jaminan hukum bagi para pemohon, khususnya pemohon sampai dengan pemohon viii: bahwa pemohon ii, pemohon vii, dan pemohon viii telah menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, baik yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan maupun oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kota kabupaten setempat. selanjutnya instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kota kabupaten tersebut melakukan pemeriksaan perusahaan terkait dan menerbitkan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan, namuntidak dijalankan oleh perusahaan terkait: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id norma dalam ketentuan sepanjang frasa demi hukum" pada danahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut. pemohon! berdasarkan surat kepala suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota administrasi jakarta selatan nomortanggal juni dewan pimpinan pusat federasi ikatan serikat buruh indonesia dpp fisi) telah dicatat dan diberikan nomor bukti pencatatan serikat pekerja yaitu nomor v p vi tanggal juni (vide bukti p 4j, berdasarkan surat keputusan kongres federasi ikatan serikat buruh indonesia nomor kep kongres ii fisi tentang ketua umum terpilih dan komposisi kepengurusan dewan pimpinan pusat federasi ikatan serikat buruh indonesia, tanggal januari menetapkan komarudin sebagai ketua umum dpp fisi masa periode divide bukti p 4j, berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) federasi ikatan serikat buruh indonesia periode tujuan fisi, antara lain, menggalang persatuan kaum buruh dalam mewujudkan hubungan perburuhan yang adil vide bukti p 4j, pemohon merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pemohon1, pemohon2, dan pemohon3, merupakan ketua umum dari sebuah federasi serikat pekerja serikat buruhdasar buruh indonesia, yang tugas dan peranan pemohon1onal kaum buruh indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agamaketentuan dan serta huruf anggaran dasar pemohon1 tertanggal januari (bukti p 4j, anggaran dasar pemohon2 tertanggal oktober (bukti p 4aj, dan anggaran dasar pemohon3 tertanggal februari (bukti p 4bj. bahwa pemohon4 adalah perseorangan warganegara indonesia (bukti p 5j bermerk sizzle. bahwa pemohon5 adalah perseorangan warganegara indonesia bukti p 5aj. merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berdasarkan tanda bukti pencatatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten karawang tanggal oktober dewan pimpinan pusat federasi serikat pekerja singaperbangsa dpp fps) telah dicatat dan diberikan nomor bukti pencatatan serikat pekerja yaitu nomor pen. hi s x tanggal oktober (vide bukti p 4aj: berdasarkan berita acara sidang umum federasi serikat pekerja singaperbangsa tanggal lima bulan januari tahun dua ribu empat belas, agus humani abdillah, s.t terpilih sebagai ketua umum dpp fps masa periode vide bukti p 4aj: berdasarkan anggaran dasar fps periode tujuan fps, antara lain, memperbaiki kwdivide bukti p 4aj: pemohon iii berdasarkan tanda bukti pencatatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten karawang tanggal juli dewan pimpinan cabang persaudaraan pekerja muslim indonesia dpc ppm) telah dicatat dan diberikan nomor bukti pencatatan serikat pekerja yaitu nomor pen. hi shaker vii tanggal juli (vide bukti p 4bj: berdasarkan surat keputusan dewan pengurus pusat persaudaraan pekerja muslim indonesia nomor pts dpp ppm tentang pengesahan susunan pengurus dewan pengurus cabang persaudaraan pekerja muslim indonesia kabupaten karawang periode tanggal kumail awal januari menetapkan wahidin, amd. sebagai ketua umum dpc ppm periode (vide bukti p 4bj, berdasarkan anggaran dasar ppm, tujuan ppm adalah terbitnya pekerja menjadi pekerja yang beriman dan bertakwa kepada allah swt, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindung hak hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya serta tumbuhnya rasa persaudaraan yang tinggi diantara pekerja (vide bukti p 4bj: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon berdasarkan bukti berupa kartu identitas pemohon, pemohon adalah pekerja pt. banteng pratama rubber. menurut pemohon, pemohon bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sejak maret pemohon berdasarkan bukti p 5a berupa kartu identitas pemohon, pemohon adalah pekerja pt. asal mandiri agung. menurut pemohon, pemohon bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sejak januari pemohon berdasarkan bukti p 5b berupa kartu identitas pemohon, pemohon adalah pekerja pt. sinta pertiwi. menurut pemohon, pemohon bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sejak september pemohon vii berdasarkan bukti p 5c berupa kartu identitas pemohon, pemohon adalah pekerja pt. bangunperkasa aditamasentra. menurut pemohon, pemohon bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sejak maret pemohon viii berdasarkan bukti p 5d berupa slip gaji pemohon, pemohon adalah pekerja pt. bintang abadi perkasa. menurut pemohon, pemohon bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sejak januari berdasarkan pertimbangan tersebut atasparardeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id i3.8j menimbang bahwa pokok permohonanpara pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa demi hukum dalam dan yang masing masif: dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dwihuruf serta tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antarapekerjahburuh dan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh beralih menjadi hubungan kerjaantara pekerja buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan , bahwa menurut para pemohon,9j menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa frasa demi hukum" dalam dangawai pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan pelanggaran normatetapi tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan (eksekusi) atas penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak dimintakan pemeriksaan pengadilan tata usaha negara dan juga tidak merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dijalankan secara sukarela oleh pengusaha majikan. sehingga terdapat kekosongan hukum. tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada majikan pengusaha apabila mereka belum atau tidak menjalankan norma dalam meskipun kepadanya telah diberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, ketentuan sepanjang frasa demi hukum pada dan mengmelaluiapabila penetapan tertulis tersebut tidak dipatuhi dijalankan oleh pengusaha majikanpenerbitan penetapan tertulis dimaksud tidak menjadi sia sia maka seharusnya pelaksanaan penetapan tertulis tersebut dapat dimintakan pelaksanaannya pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial. i3.10j9b: ahli bernama dr. asri jayanti, s.h., m.h. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan para saksi bernama hilman hid dan ahmad zahrudin saudiketentuan sepanjang frasa demi hukum , sepanjang frasa demi hukum , dan sepanjang frasa demi hukum tidak bertentangan dengan uud keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idi3.ahli saksi dari para pemohon, keterangan presiden, kesimpulan para pemohon, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat dua permasalahan yang harus dijawab oleh mahkamah, yaitu:apakah frasa demi hukum yang terdapat dalam dan bertentangan dengan uud i3 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para pemohonnorma dan pernah diajukan pengujiannya kepada mahkamah dan telah pula diputus oleh mahkamah yaitu putusan nomor puu i bertanggal oktober dengan amar yang menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya: putusan nomor puu ix bertanggal januari dengan amar yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian: dan putusan nomor puu xi bertanggal mei dengan amar yang menyatakan menolak permohonan pemohon, bahwa alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam putusan nomor puu i adalah dan uud alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam putusan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id nomor puu ix adalah dan uud serta alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian putusan nomor puu xi adalah dan uud sedangkan yang menjadi dasar pengujian dalam permohonan guo adalah uud bahwa dalam putusan nomor puu i dan putusan nomor puu ix para pemohon memusatkan permohonannya pada pihak ketiga yaitu penyedia tenaga kerja. dalam putusan nomor puu xi pemohon menitikberatkan pada permohonan penafsiran frasa demi hukum , sama seperti dalam permohonan guo: bahwa meskipun dasar pengujian permohonan guo sama dengan putusan nomor puu xi dan sama sama memohon penafsiran frasa demi hukum namun sesungguhnya alasan konstitusionalnya tidaklah sama. pemohon dalam putusan nomor puu xi dan tidak adanya aturan mengenai lembaga yang berwenang menyatakan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat syarat dalam perjanjian waktu tertentu sehingga menurut pemohon guo frasa demi hukum dalam dayang . sedangkan perkara nomor puu xii lebih mendasarkan , sehingga menurut pemohon frasa demi hukum dalam dan bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai:rdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu,: dengan demikian, berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, permohonan guo tidak bis idem sehingga mahkamah berwenang mengadili permohonan guo. menimbang bahwa terhadap pertanyaanmahkamah berpendapat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan, khususnya peraturan perundang undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta menjamin penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja. tujuan pengawasan ketenagakerjaanlembaran negara tahun selanjutnya disebut adalah, antara lain, mengawasi berlakunya undang undang dan peraturan peraturan perburuhan pada khususnya. hal ini sejalan pula dengan angka yang menyataka. selanjutnya menyatakan,. terlebih lagi indonesia telah meratifikasi ilo convention concerning labour inspection industry and commerce konvensi ilo nomor merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.idmerintah. menyatakan,. lebih lanjut, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengawas ketenagakerjaan menyatakan, pengawas ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerjapemerintah kabupaten kota: lingkungan organisasi unit kerja pengawas ketenagakerjaan pada instansi dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan: berdasarkan ketentuan tersebut atas, telah terang bahwa undang undang memberikan kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan, untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan. i3.16jmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adapun mengenai penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut, mahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikutguna memberikan kepastian hukum . penetapan tertulis yang dikeluarkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dibuat dalam bentuk tertulis. angkrtinya, apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan maka badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi demikian dapat dianggap sebagai badan atau pejabat tata usaha negara tun). juncto menyatakan bahwa pemerintah, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan, berwenang untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan. berdasarkan ketentuan tersebut, dikaitkan dengan angka sebagaimana diuraikan pada angka atas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pejabat tun. bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan hukum tun yang menimbulkan akibat hukum tun bagi pekerja buruh dan perusahaan tertentu. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut mahkamah, penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id angka oleh karenanya, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut haruslah dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan banyak pengusaha atau perusahaan pemberi kerja tidak mau melaksanakan nota pemeriksaan dan atau penetapan tertulis yang dikeluarkan pegawai pengawas ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan dan menurut mahkamah, hal tersebut merupakan permasalahan hukum yang bersifat implementasi dari pelaksanaan undang undang. namun demikian, permasalahan mendasar yang sebenarnya harus dijawab adalah apakah pegawai pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dan buruh dmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pemohon6 adalah perseorangan warganegara indonesia (bukti p 5bjyang berkedudukan jl. bermerk crocodile. bahwa pemohon7 adalah perseorangan warganegara indonesia (bukti p 5c| bermerk grc board. bahwa pemohon8 adalah perseorangan warganegara indonesia (bukti p 5dj| (dikenal dengan sebutan outsourcing) kabupaten karawang, yang memproduksi pakaian dalam laki laki, bermerk bycfax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idi3 menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah frasa demi hukum yang terdapat dalam dan bertentangan dengan uud menurut mahkamah, mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf dan paragraf putusan nomor puu xi bertanggal mei menyatakan: i3. .3j)pertimbangan mahkamah atas selaras dengan keterangan presiden yang menyatakanparafrasa demi hukum dalam dan inkonstitusional bersyarat sepanjang merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak dimaknai,merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id'merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id"merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.idahmad fadli semadi, santo, muhammad alim, dan wahiduddin adams, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal delapansantomerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ttd. ttd. anwar usman maria farida indrawi ttd. ttd. dewa gede laguna wahiduddin adams ttd. ttd. santo suhartono panitera pengganti, ttd. rizki amalia merdeka sarat zakariamenganggap, dengan berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang frasa demi hukum pada dan ketenagakerjaan, belum dapat memberikan jaminan hukum bagi para pemohon, khususnya pemohon4 hingga pemohon8pemohon2, pemohon7, dan pemohon8, sebelum permohonan ini diajukan, telah menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (yang dikenal dengan istilah kontrak), baik yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, maupun oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kota kabupaten setempat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan perusahaan terkait. dan, instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten kota setempat menerbitkan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan (bukti bukti p 9a, dan bukti p 9bj, yang ditujukan untuk perusahaan terkait, antara lain diantaranya yang pada intinya menyatakan: ternyata tempat saudara terdapat sebagian karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang tidak. sesuai dengan merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ketentuan. untuk pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan diatas maka demi hukum status karyawan tersebut berubah menjadi status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) . namun, perusahaan terkait, tidak menjalankan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan, dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten kota setempat, hanya melakukan panggilan panggilan tanpa batas waktu, bahkan mungkin ila hamil giayamah (sampai datangnya hari kiamat), yang tidak mempunyai kekuatan paksa kepada perusahaan terkait untuk melaksanakan perintah atas ketentuan perundang undangan yang berlaku, padahal pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan pegawai yang diberikan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, sebagaimana ketenagaara, menjadi terpenuhi. sehingga, nota pegawai pengawas ketenagakerjaan. bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka sampai dengan atas maka para pemohon berkesimpulan, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan: para pemohon adalah perorangan warganegara republik indonesia: sebagai wargamerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ccdanaraara pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. berdasarkan uraian tersebut diatas, para pemohon berpendapat, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hokumsebagai para pemohon dalam permohonan pengujian materiil sepanjang frasa demi hukum pada dan ketenagakerjaan, terhadap uud il. alasan alasan permohonan pengujimerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbukti p 1j, yang mengatursebagaimana dimaksud dalam dan ketenagakerjaan. bahwa ketentuan dan ketenagakerjaan, yang kami kutip berbunyi sebagai berikut: ketenagakerjaan,, menyatakan:ketenagakerjaan, dinyatakan,untuk dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak, merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus dyang diajukan oleh: i1.alam hal ini diwakili oleh hengky hindari, s.h., ll.m., warga negara indonesia, lahir surabaya, februari agama islam, jabatan direktur eksekutif. selanjutnya disebut sebagai . psantri menjaga, s.h., warga negara indonesia, lahir jakarta, oktober agama kristen, jabatan ketua badan pengurus. selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii:erna ratnaningsih, s.h,ll.m warga negara indonesia, agama islam, jabatan ketua badan pengurus. selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii:selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv:eko haryadi, warga negara indonesia, lahir jatibarang pada tanggal maret agama islam, dalam kedudukannya sebagai ketua umum aliansi jurnalis independen aji), oleh karenanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama aliansi jurnalis independen. selanjutnya disebut sebagai . pemohon sugianto, warga negara indonesia, lahir jepara, november pekerjaan swasta, agama kristen, bertempat tinggal perum bdb blok nomor rt rw sukawati, cibinong, kabupaten bogor. selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi: hendrik diskon sirait, warga negara indonesia, lahir jakarta januari pekerjaan karyawan, agama kristen, bertempat tinggal jalan kampar blk rt rw semper barat, cilincing, jakarta utara. selanjutnya disebut sebagai . pemohon vii: asia, warga negara indonesia, lahir lhokseumawe, desember pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal jalan kasturi nomor keramat, kuta alam, kota banda aceh. selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: doris vakum, warga negara indonesia, lahir biak, april pekerjaan swasta, agama kristen, bertempat tinggal jalan k.h. mas mansyur nomor rt rw kebon melati, tanah abang, jakarta pusat. selanjutnya disebut sebagai . pemohon ix: abd bashir, warga negara indonesia, lahir solo, juli pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal jalan sersasementara pemohon adalah organisasi profesi jurnalis yang memiliki visi pada intelijen yang telah pensiun, tetap diberlakukan karena dimasa mereka aktif kerap terlibat dalam kegiatan bisnis yang illegal. ada setidaknya satu tantangan lebih lanjut, yang awalnya mungkin yang paling penting, dan ini adalah kurangnya lembaga pengawasan yang didirikan (struktur dan mekanisme kerja) yang mengawasi dan mengontrol kinerja bidang keamanan, termasuk intelijen. karena ketiadaan lembaga lembaga ini, potensi penyalahgunaan kemampuan intelijen (seperti penyadapan, penginderaan, dan penggunaan informan) meningkat. selain definisi ancaman yang substansinya perlu dipertanyakan mengingat spektrum ancaman yang terlalu luas, konsep keamanan nasional, juga memuat multi tafsir dan definisi yang lentur, yang masa lalu kerap diasosiasikan dengan kepentingan penguasa dan menjadi alasan para korban untuk menolak yang memiliki peluang untuk disalahtafsirkan karena keluasan dan ketidakjelasan arti. agaknya pemahaman konsep keamanan nasional maupun kepentingan nasional tak tepat jika mengacu hanya kepada dimensi ruang (space), baik internal maupun eksternal. konsep keamanan nasional hendaknya memuat totalitas seperti yang kerap didiskusikan banyak negara, yaitu kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai inti (core values), yang pencapaiannya adalah proses terus menerus, dengan segala elemen power dan resources yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan. jika nilai inti yang ingin dicapai tersebut telah terdefinisikan dengan jelas, maka tugas berikutnya adalah mendistribusikan dengan baik siapa mengerjakan apa, mana, kapan, bagaimana dan mengapa? pertanyaan tersebut perlu mendapatkan jawaban yang kongkrit dan terukur. sehingga keamanan nasional sebagai sebuah sistem, cukup tangguh untuk melindungi warga negaranya dalam menghadapi tantangan global, regional dan nasional. pada hakikatnya dinas intelijen negara diperlukan untuk mengantisipasi munculnya ancaman bagi keamanan nasional. namun kerangka kerja demokratik dan penghormatan kepada hak asasi manusia harus menjadi dasar bagi pengaturan tugas, fungsi, organisasi, serta kegiatan dinas dinas intelijen. kerangka kerja demokratis ini diawali dengan menempatkan seluruh dinas intelijen (kecuali intelijen tempur yang melekat pada satuan satuan tni) sebagai institusi sipil yang menjadi bagian dari sistem keamanan nasional. untuk menjalankan tugasnya dalam sistem keamanan nasional, lembaga intelijen harus menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. mengikuti posisi ini, lembaga intelijen harus memiliki akuntabilitas politik pula, untuk mencegah dua hal: pertama, penggunaan lembaga intelijen untuk fungsi fungsi yang tidak proporsional dan tidak profesional, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik kepada lembaga intelijen itu sendiri. kedua, terjadinya pemusatan kekuasaan akibat dominasi terhadap lembaga intelijen satu tangan atau satu lembaga intelijen. substansi pengaturan ini penting untuk mencegah kemunculan tiga kecenderungan negatif yang dapat menggiring lembaga intelijen menjadi tidak efektif dan demokratik, yaitu: intelijen institusi yang militeristik: lembaga intelijen sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang menjadi alat politik rejim: dan, lembaga intelijen yang bersifat otonom. otonomi intelijen pada akhirnya mendorong kepada karakter ekstra konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri luar anggaran negara, tanpa pengawasan, dan bersifat reaktif. yang dikuatkan akan melanggar prinsip prinsip diatas adalah tentang wewenang intelijen negarakarenanya intelijen mengacu pada informasi yang relevan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka memajukan kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menangani ancaman musuh dengan kepentingan kepentingan yang nyata maupun potensial husky, hal. selama ini kita diperkenalkan kepada metode kerja intelijen yang sering bersifat rahasia dan pola penyajian informasi umumnya membedakan secara tegas antara aktor pengumpul informasi, analisis, dan penyaji informasi. dalam konteks hari ini, hal tersebut tidak sepenuhnya dimungkinkan karena bertentangan dengan prinsip prinsip kebebasan informasi. bahkan dari sudut kepentingan penguasa, sebuah produk informasi intelijen tidak harus mendukung atau sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. hal ini terutama karena fungsi pokok intelijen lebih ditujukan untuk eksistensi negara secara keseluruhan, dan tidak semata mata untuk mempersenjatai pemerintah yang sedang berkuasa dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. hukum dilihat sebagai suatu fenomena sosial, bagian dari imajinasi sosial seperti halnya mitos, ritual, ideologi, dan lainnya, yang melihat hukum bukan hanya sebagai sekumpulan nilai, norma, dan prinsip prinsip legalitas semata tetapi juga sebagai cara untuk mengimajinasikan realitas. pihak penggugat yang sebagian besar adalah korban, sangat paham apa realita sesungguhnya akibat praktik praktik intelijen masa lalu. penderitaan fisik dan non fisik mereka adalah real, konkret. tidak dapat disederhanakan dengan hal hal yang sangat teknis mekanistik dengan mengabaikan realitas sesungguhnya. singkatnya, hukum perlu dianggap sebagai bangunan dari penciptaan makna dan transformasi makna tentang hukum itu sendiri, juga pemaknaan terhadap kekuasaan. relasi negara dan warganya. para pihak penggugat yang sebagian besar adalah korban praktik praktik operasi intelijen masa lalu, perlu dilihat dalam konteks kepentingan bangsa yang lebih luas, yang menjamin bahwa undang undang intelijen ini nantinya tidak akan mengulang praktik praktik intelijen masa lalu, dan kehadirannya tidak lain untuk melindungi bangsa dan negara indonesia. ahli dr. muhamad ali sama'at, s.h., m.h. intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanyaberkembangnya spektrum ancaman keamanan nasional menuntut diselenggarakannya fungsi intelijen negara yang profesional. sisi lain, keberadaan intelijen negara juga harus sesuai dengan karakter masyarakat demokratis yang menuntut partisipasi dan pertanggungjawaban dari semua penyelenggara fungsi negara guna menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia ham). intelijen dalam negara hukum yang demokratis uud secara tegas menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. salah satu prinsip dari negara hukum adalah asas legalitas atau pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan hukum. oleh karena itu, setiap tindakan negara dan setiap lembaga yang menjalankan tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum. pengaturan sebagai dasar hukum tidak hanya berfungsi memberikan legitimasi atas keberadaan lembaga dan tindakan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang dimiliki, melainkan dan yang lebih penting adalah memberikan jaminan bahwa kelembagaan dan wewenang yang diberikan akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. pengaturan juga berfungsi sebagai batasan agar lembaga dan wewenang yang dimiliki tidak mudah disalahgunakan selain dari untuk tujuan yang ditetapkan. landasan dan batasan hukum tersebut diperlukan untuk mencapai terwujudnya intelijen negara yang profesional, akuntabel, dan tidak berpotensi melakukan atau menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran ham. sebagai negara hukum, prinsip penting lain adalah perlindungan hak asasi manusia karena tujuan keberadaan negara adalah memang untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. oleh karena itu, tujuan sesungguhnya dari keberada sehingga eksistensi dan kemampuannya dalam menjalankan pemerintahan untuk memenuhi hak asasi manusia tidak terganggu, maupun untuk melindungi keamanan warga negara secara langsung. dengan tujuan tersebut tentu saja intelijen tidak boleh justru melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apalagi kebal terhadap pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. pengaturan intelijen sesuai dalam koridor negara hukum yang demokratis diperlukan mengingat karakter dasar kerja dan organisasi intelijen yang secara umum tertutup dan lentur, mengandalkan kecepatan dan kerahasiaan sehingga memiliki potensi besar terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran ham. karakter dasar tersebut berpotensi berlawanan dengan karakter negara hukum yang demokratis, yang menghendaki keterbukaan, pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. oleh karena itu, guna mewujudkan intelijen yang profesional dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan intelijen dalam negara hukum yang demokratis diarahkan untuk membatasi kekuasaan intelijen dengan cara pengaturan organisasi berdasarkan prinsip kompartemen, mekanisme pengawasan, serta penegasan batas batas wewenang yang dilakukan dan kondisi yang mendasari pelaksanaan wewenang tersebut. pengaturan organisasi kompartemen dimaksudkan agar fungsi intelijen negara dilakukan oleh beberapa lembaga intelijen negara secara terdiferensiasi namun terkoordinasikan dengan baik, menyediakan sumber dan mekanisme check and check informasi intelijen, serta menghindarkan pemanfaatan intelijen untuk kepentingan politik tertentu atau pemberian informasi yang hanya bertujuan memuaskan pimpinan nasional. kompartemen ini telah dianut dalam undang undang nomor tahun tentang intelijen negara walaupun masih memiliki kelemahan karena kedudukan badan intelijen negara bin) yang superior antara intelijen negara lain. hal itu juga mengakibatkan terlalu dekatnya jarak antara intelijen sebagai penyuplai informasi dengan pengambil keputusan keamanan nasional. batasan wewenang dan kegiatan setiap penyelenggara intelijen harus ditentukanperumusan yang jelas juga diperlukan terhadap definisi definisi atas kondisi yang menjadi dasar kapan suatu wewenang dapat dijalankan, ruang lingkup wewenang itu sendiri, pihak pihak yang terkait kepada siapa wewenang itu dapat dijalankan, serta bagaimana mekanisme untuk menjalankan wewenang tersebut. sudah pasti bahwa rumusan rumusan tersebut tidak boleh melanggar, ataupun berpotensi disalahgunakan sehingga menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, karena sesungguhnya perlindungan hak warga negara adalah bagian dari tujuan keberadaan intelijen negara. kegiatan intelijen yang utama adalah terkait dengan informasi. kegiatan intelijen negara secara ideal dibatasi berupa (a) pengumpulan informasi, (b) analisis informasi, (c) operasi rahasia, dan (d) kontra intelijen. kegiatan operasi rahasia dan kontra intelijen harus ditempatkan tetap dalam kerangka berkaitan dengan informasi dan dengan batasan yang jelas. operasi rahasia hanya dapat dilakukan luar negeri, sedangkan kontra intelijen dapat dilakukan dalam negeri namun hanya kepada kegiatan intelijen asing dalam negeri. oleh karena itu, kegiatan intelijen dalam bentuk operasi rahasia dan kontra intelijen tidak dapat dilakukan terhadap warga negara sendiri karena bertentangan dengan tujuan keberadaan intelijen. kegiatan intelijen dalam undang undang intelijen negara diatur dalam yang memberikan (tiga) fungsi intelijen negara, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. dari ketiga fungsi tersebut, yang sepenuhnya terkait dengan informasi adalah fungsi penyelidikan. sedangkan fungsi pengamanan dan penggalangan sudah memasuki wilayah kegiatan yang dapat dilakukan melalui operasi rahasia atau kontra intelijen. undang undang intelijen tidak memberikan batasan yang jelas dalam hal apa, mana, dan kepada siapa fungsi pengamanan dan penggalangan dapat dilakukan. kriteria yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengamanan dan penggalangan sangat luas, yaitu terhadap pihak lawan serta kriteria kepentingan dan keamanan nasional . hal ini sangat membuka potensi adanya kegiatan operasi rahasia dan kontra intelijen yang dilakukan dalam negeri terhadap warga negara sendiri demi kepentingan yang diklaim sebagai kepentingan nasional. kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran ham bertambah besar karena definisi ancaman sebagaimana diatur dalam angka undang undang intelijen negara juga sangat luas. ancaman juga meliputi ancaman dari dalam serta tidak hanya terkait dengan kedaulatan, eksistensi, serta keamanan nasional, melainkan mencakup kepentingan nasional dari berbagai aspek. selain itu, angka juga mendefinisikan pihak lawan secara luas, yang meliputi dari dalam yang dinilai mengancam kepentingan dan keamanan nasional . jika kriteria ancaman dan pihak lawan dalam undang undang intelijen hanya sebagai dasar pelaksanaan fungsi penyelidikan yang terkait dengan informasi, tentu tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran ham. namun ketika juga menjadi dasar bagi dijalankannya fungsi pengamanan dan penggalangan , tentu menjadi ancaman terhadap warga negara yang dilegalkan. kesuburan demikian juga menjadi bayang bayang gelap negara hukum yang demokratis karena beberapa wewenang intelijen yang lain sangat berpotensi disalahgunakan, antara lain wewenang melakukan penggalian informasi sebagaimana diatur dalam dan undang undang intelijen dan wewenang penyadapan sebagaimana diatur dalam yang tidak diatur mekanisme dan otoritasnya secara ketat. selain kesuburan perumusan yang berujung pada kurang jelasnya batasan sehingga berpotensi merugikan hak warga negara atas rasa aman, undang undang intelijen juga memberikan tugas yang tidak relevan dan luar tujuan keberadaan intelijen negara, yaitu tugas membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang intelijen. penjelasan huruf menyatakan rekomendasi berisi persetujuan atau penolakan. hal itu membawa akibat hukum bahwa adanya rekomendasi dari bin yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing bersifat wajib . kepala bin ketentuan lain yang berpotensi menjadi masalah hukum dan politik masa mendatang adalah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala badan intelijen negara yang mengharuskan adanya pertimbangan dpr. kedudukan kepala bin berada bawah presiden, yang dalam uud tidak membedakan antara sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. namun dari sisi kepentingan yang hendak dilindungi, yaitu kedaulatan dan kemanan nasional, sudah selayaknya jabatan kepala bin dilepaskan dari kepentingan politik. oleh karena itu, untuk menjaga otonomi organisasi bin dan mencegah ketegangan politik masa yang akan datang, pemberhentian dan pengangkatan kepala bin harus sepenuhnya menjadi wewenang presidenmenurut anggapan para pemohon, terjadi ketidakjelasan rumusan dan definisi dalam ketentuan serta sepanjang frasa'bahwa: bahwa pengaturan penyadapan dalam:terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggiara pemohon dari nomor s.d nomor dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang intelijen negarancto juncto huruf juncto penjelasan huruf juncto juncto penjelasan penjelasan dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang intelijen negartidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang), juga kalaupun. pemerintah pada dasarnya sangat mengapresiasi beberapa putusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan pertimbangan dan penilaian terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan pengujian suatu undang undang terhadap uud sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juni yang antara lain menyatakan: . dari praktik mahkamah (tahun baik formil maupun materiil. . namun menurut pemerintah penilaian kedudukan hukum (legal standing) yang demikian apabila terhadap suatu undang undang tersebut dalam implementasinya terdapat ketentuan ketentuan yang merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional perseorangan warga negara republik indonesia, badan hukum privat publik, lembaga negara maupun kesatuan masyarakat hukum adat. sedangkan undang undang kepolisian cast ketentuan yang dimohonkan adalah merupakan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang dpr bersama presiden) yang menempatkan kepolisian negara republik indonesia bawah presiden republik indonesia. selain itu menurut pemerintah para pemohon tidak jelas dalam menentukan kualifikasinya apakah sebagai advokat atau sebagai pembayar pajak (tax players). apabila sebagai advokat makakedudukan kepolisian negara republik indonesia. sedangkan apabila para pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak, maka menurut pemerintah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut: bahwa pemerintah sepakat dengan putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu yang menyatakan bahwa pembayar pajak mempunyai legal standing, antara lain: putusan puu idapat diperhatikan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum dikarenakan pajak yang dibayarkan dapat menimbulkanmempunyai hubungan kausalitas dengan undang undang yang sedang diujikan undang undang nomor tahun tentang surat utang negara). bahwa menurut pemerintah, legal standing pemohon dengan alasan sebagai pembayar pajak tidak dapat berlaku secara umum (general) tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan dalamsehingga dalam permohonan pengujian undang undang guo, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon sebagai pembayar pajak tidak mengalami kerugian secara konstitusional yang bersifat spesifik dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi serta mempunyai hubungan kausalitas dengan ketentuan undang undang guo yang diujikanintelijen negaryang melahirkan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara, sebagai berikut: landasan filosofis undang undang nomor tahun tentang intelijen negarabagai akibat dampak perkembangan lingkungan strategis (internasional, regional, sub regional, nasional, daerah dan lokal), kapasitas suatu organisasi (termasuk organisasi intelijen) harus mampu mengacu dan menyesuaikan perubahan dalam menghadapi tuntutan perubahan tersebut, dengan tetap menjaga tujuan kepentingan nasional yaitu terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara (berdasarkan pancasila dan uud serta terwujudnya kesejahteraan rakyat. dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat pembukaan uud maka integritas nasional, tegaknya kedaulatan nkri dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. halmerupakan lini terdepan dituntut mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik yang potensial maupun yang telah mengaktual sebagai bentuk atau memanfaatkan peluang tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional. dengan demikian, kewaspadaan nasional selalu berada pada lini pertama dalam pengembangan sistem deteksi dan identifikasi dini, sebagai peringatan dini: dan langkah pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman nasional. sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah pelbagai situasi, kondisi, tindakan baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non fisikhmaya, berasal dari dalam atau luar negeri, baik langsung atau tidak langsung, yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang dapat mengganggu, menghambat, mengubah, merusak, menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, interest, perjuangan, kelangsungan hidup bangsa negara serta pembangunan nasional (berdasarkan pancasila dan uud dalam rangka pencapaian tujuan nasional. ancaman juga diartikan sebagaikri dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional. salah satu aspek dominan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan republik indonesia adalah dinamika lingkungan strategis yang disamping menawarkan peluang, secara pasti juga membawa potensi ancaman terhadap bangsa dan negara yang perlu diperhitungkan dengan saksama. proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang harus dihadapi bangsa indonesia seperti demokratisasi, hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, kejahatan transnasional, liberalisasi ekonomi dan lain sebagainya yang samping membawa manfaat bagi kemajuan serta sejalan dengan kepentingan nasional kita, fenomena fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan kehidupan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan ataupun ancaman terhadap keamanan nasional. globalisasi juga menuntut adanya pemahaman atau konsepsi baru mengenai kedaulatan negara yang selama ini lebih berkonotasi fisik atau teritorial saja. perkembangan dunia, terutama bidang ekonomi, telah memungkinkan penetrasi kekuatan politik dari luar, seperti penguasaan saham dan penguasaan aset lainnya oleh pihak asing. samping itu, perkembangan infrastruktur komunikasi telah memungkinkan adanya arus informasi yang melewati batas batas teritorial negara kebangsaan tanpa dapat atau sulit untuk dikendalikan. secara empiris, spektrum potensi ancaman nasional tidak lagi bersifat tradisional tetapi lebih banyak diwarnai ancaman non tradisional. sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan atau luar, tetapi juga ancaman azymutual asimetris yang bersifat global tanpa dapat dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. watak dan wajah dan kehidupan demokratis,. infiltrasi. sabotase. terorisme. separatisme. konflik perbatasan konflik horizontal, vertikal dan diagonal. transnational crimesgi, kejahatan cyber, perompakan). radikalisme anarkisme. pencurian sumber kekayaan alam. perusakan lingkungan hidup. menurunnya rasa kebangsaan nasionalisme. disintegrasi bangsa. kemiskinan pengangguran. bencana alam. wabah penyakit baru (belum ada obat penangkal). untuk dapat mengantisipasi secara dini berbagai ancaman yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri tersebut maka dibutuhkan lembaga intelijen yang profesional untuk mendeteksi dan memberik agar lembaga intelijen dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, perlu diberikan penguatan dan kemampuan dengan memberikan kewenangan tertentu yang dibutuhkan. namun pemberian kewenangan tersebut bukanlah dalam ranah penegakan hukum (pro justicia) fungsi penegakan hukum tetap pegang oleh aparat musisi polri dan kejaksaan agung) namun lebih kepada pemberian informasi sebagai dasar bagi pengambil kebijakan. suatu informasi yang didapat secara dini dan akurat dapat menciptakan keuntungan yang maksimal peran intelijen adalah deteksi dini (mengenali dan menilai ancaman atau potensi ancaman) dan peringatan dini (memberikan peringatan kepada pengguna bahwa ada ancaman atau potensi ancaman). adapun pengguna intelijen (dalam hal ini presiden dan para menteri yang membutuhkan, termasuk gubernur), dalam menetapkan ataupun memutuskan kebijakan berdasarkan masukan dari intelijen (peringatan dini). jadi yang melakukan tindakan adalah pengguna intelijen. john kisah dalam bukunya international law and espionage berpendapat, bahwa dalam rangka untuk melindungi keamanan nasional, maka perlu adanya deteksi terhadap kegiatan agen agen asing, sehingga perbuatannya dapat dikriminalisasikan. terdapat sejumlah bukti yang mengindikasikan dalam perkembangan praktik kenegaraan yang secara implisit mengakui bahwa petugas intelijen merupakan agen negara yang menjalankan fungsi fungsi kenegaraan. dr. cuisine eijkman (dosen pada leiden university) bibi van singel (peneliti pada clingendael institute) dalam tulisannya intelligence and human right terrorist trial berpendapat bahwa fokus badan intelijen dan penegak hukum berbeda. badan intelijen terfokus pada pengumpulan informasi dan analisa terhadap kemungkinan ancaman terhadap keamanan nasional. kendati mereka mempunyai kewenangan yang luas, tidak berarti tidak terbatas. menurut european convention human rights chr) dan international covenant civil and political rights occur) bahwa dimungkinkan untuk membatasi hak hak asasi tertentu dari masyarakat dalam rangka keamanan nasional dan ketertiban umum. hal ini termasuk kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan berserikat. namun, pengecualian tersebut tidak mengurangi hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (fair trial). bahwa dalam proses penyusunan undang undang intelijen negara, pembentuk undang undang dpr bersama presiden) telah dengan sangat berhati hati dalam merumuskan intelijen negara dengan memperhatikan prinsip prinsip hukum, nilai nilai demokrasi, dan hak asasi manusia (vide undang undang intelijen negara). hal ini dapat dilihat antara lain dengan pengaturan: rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi yang yang dirugikan akibat dari pelaksanaan fungsi intelijen undang undang intelijen negara) pembentukan kode etik dan dewan kehormatan intelijen negara undang undang intelijen negara) pengaturan yang ketat terkait pelaksanaan penyadapan undang undang intelijen negara pengenaan sanksi berat bagi personel intelijen negara yang melakukan penyadapan luar fungsi intelijen. dibentuknya tim pengawas intelijen negara undang undang intelijen negara) terhadap materi muatan ketentuan undang undang nomor tahun tentang intelijen negarabahwa terjadi ketidakjelasan rumusan dan definisi dalam ketentuan serta undang undang intelijen negaruntuk memahami ketentuan undang undang intelijen negara perlu kiranya lihat secara menyeluruh dan tidak parsial, ketentuan guo selengkapnypengertian dari kata pihak lawan dalam undang undang guo sesungguhnya tidak mengandung pengertian tak terbatas. pengertian pihak lawan dalam undang undang guo dibatasi menurut pengertian sifat yaitu yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional . bahwa definisi kata pihak lawan dalam undang undang intelijen negara digunakan dalam undang undang intelijen negara yang selengkapnya menyatakan: dalam anggaran dasar dari pemohon i: dalam anggaran dasar dari pemohon iv,ad) dari pemohon dinyatakan bahwa aji:dari pengertian tersebut rumusan pihak lawan menjadi penting, untuk menjelaskan kepada siapa kegiatan intelijen dilakukan. justru pengertian pihak lawan yang menjadi tujuan kegiatan intelijen dalam undang undang guo memberikan perlindungan dan penghormatan negara terhadap hak asasi warganegara. ketentuan iniihak lawan yaitu dalam undang undang guointelijen negaralm lebih lanjut menuruundang undang (ambigu), ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam memahami pihak lawan dalam undang undang nomor tahun tentang intelijen negara, padahal undang undang guo sangat dibutuhkan guna mepemohon dalam permohonannya menyatakan peran intelijen negara dalam rangka upaya penangkalan dan penanggulangan pada undang undang intelije. terhadap anggapan para pemohon tersebut menurut pemerintah upaya penangkalan dan penanggulangan ancaman merupakan bagian dari peran intelijen negara melakukan deteksi dini dan peringatan diniyang pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga negara lainnya. bahwa undang undang guo mengatur mengenai fungsi intelijen negara secara umum yang tidak hanya lakukan oleh intelijen badan intelijen negara melainkan juga oleh:selanjutnya dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka fungsi intelijen dari masing masing penyelenggara intelijen dirumuskan dengan jelas dalam s.d undang undang guo. pada bunyi tersebut dicantumkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan artinya pelaksanaan fungsi intelijen oleh masing masing penyelenggara intelijen dilaksanakan berdasarkan undang undang lembaga tersebut. hal ini dimaksudkan agar peran pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan dilakukan oleh penyelenggara intelijen untuk menjamin asas kepastian dan ketertiban hukum. bahwa undang undang intelijen negara mengatur mengenai fungsi dari intelijen negara yaitu menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (vide undang undang intelijen negara). fungsi pengamanan yang dilakukan (vide undang undang intelijen negara). dalam melakukan fungsinya intelijen harus menghormati hukum, nilai nilai demokrasi, dan hak asasi manusia (vide undang undang intelijen negara). dengan demikian sesungguhnya ketentuan guo telah mengatur mengenai fungsi intelijen dan juga batasan batasan bagi intelijen dalam menjalankan fungsinya yaitu sesuai hukum, nilai nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. berdasarkan penjelasan atas menurut pemerintah, ketentuan ketentuan dalam serta undang undang intelijen negara yang menjelaskan mengenai pihak lawan angka dalam peran dan fungsi intelijen sangat dibutuhkan karena telah memberi batasan yang jelas terhadap siapa kegiatan intelijen dilakukan yaitu terhadapketentuan guo juga telah menjamin agar kegiatan intelijen tidak dilakukan secara sewenang wenang dan harus menghormati hukum, nilai nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. terhadap anggapan para pemohonterkait kedudukan undang undang intelijen negara yang merupakan ketentuan umum, maka berlaku keterangan pemerintah pemerintah dalam paragraf il1.c bahwa undang undang intelijen negara menyatakan bahwa rahasia intelijen merupakan rahasia negara. rahasia intelijen menurut undang undang guo dapatengkategorikan rahasia intelijen dalam undang undang intelijen negara telah sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik yang telah mengecualikan informasi publik yang dapat dibuka dan diberikan yaituantara lainberdasarkan penjelasan pemerintah tersebut, menurut pemerintah ketentuan undang undang intelijen negara telah secara jelas menjelaskan definisi dari rahasia intelijen yang merupakan bagian dari rahasia negara, selain itu undang undang guo juga telah mengatur masa retensi dari rahasia intelijen sehingga anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan guo membatasi hak untuk memperoleh informasi sangat tidak beralasan. terhadap anggapan para pemohonintelijen negaraundang undang intelijen negarakementerian, sertaintelijen negaradapatundang undang intelijen negara)undang undang intelijen negara) fungsi koordinasi yang dilakukan oleh badan intelijen negara yakni: mengoordinasikan kebijakan bidang intelijen: mengoordinasikan pelaksanaan fungsi intelijen kepada penyelenggara intelijen negara,juga dikarenakan karena kpk juga memiliki tugas mengk hanya kepada kepala badan intelijen negara. lebih lanjut dalam bab undang undang intelijen negaramanapun personel intelijen berasal dan manapun ditempatkan memiliki kewajiban, sumpah dan kode etik yang sama. berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah ketentuan guo telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, selain itu ketentuan guo jugaterhadap anggapan para pemohonpara pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci ketentuan mana dariyang bersifat kabur, tidak jelas (obscure) dan masih bersifat umum. menurut pemerintah ketentuan guo telah secara jelas mengkategorikan rahasia intelijen yang merupakan rahasia negara yaitu#mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen. pengkategorian rahasia intelijen sebagai rahasia negara iifat dari kerahasiaan intelijen pun ada batasannya, undang undang(vide undang undang intelijen negara)undang undang intelijen negara). berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemerintah ketentuan ago telah memberikan keseimbangan antara kepentingan negara untuk menjaga rahasia negara yang salah satunya rahasia intelijen dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi seluruh warga negara dengan ditetapkannya masa retensi, maupun dengan kepentingan pengadilan. terhadap anggapan para pemohonundang undang intelijen negara menyatakan setiap orang atau badan hukum dilarang membuka danfatau membocorkan rahasia intelijen . lebih lanjutim. sehingga menurut pemerintah ketentuan dan undang undang intelijen negara bertujuan untuk penegakan ketentuan undang undang intelijen negara. bahwa frasa setiap orang dalam undang undang intelijen negara dapat diartikan sebagai manusia (naturlijkpersoon) meliputi keseluruhan masyarakat pada umumnya, termasuk personel intelijen atau badan hukum (rechtspersoon). yang memiliki informasi intelijen baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja mencuri, membuka dan atau membocorkan rahasia intelijen. bahwa dalam menerapkan pemidanaan ini penegak hukum harus memenuhi unsur unsur materiil yang ada, dalam ketentuan dan undang undang intelijen negara yaitu: undang undang intelijen negaraundang undang intelijen negarasehingga apabila seseorang tuduh melanggar ketentuan guo, penegak hukum harus membuktikan seluruh unsur yang terdapat pada masing masing penyidik harus membuktikan bahwa tersangka dengan sengaja mengetahui bahwa informasi intelijen yang diketahuinya berada padanya bersifat rahasia dan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan melakukan tindakan mencuri, membuka, dan atau membocorkan informasi intelijen tersebut. sehingga argument para pemohon yang menyatakan: (permohonan pemohon nomor dengan sendirinya tidak bukan termasuk rumusan ketentuan guo. terhadap anggapan para pemohonnjadi fungsi badan intelijen negara dalam menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. hal ini dikarenakan ancaman terhadap keamanan nasional salah satunya dilakukan oleh pihak luar yang:: membangun jaringan hak asasi manusia tingkat nasional dan internasional, melakukan lobby dan kerja mendorong tegaknya kebebasan pers dengan berbagai aktivitas. bahwa usaha usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan bidang sosial, tegaknya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, yang dilakukan oleh pemohon s.d: bahwa selain itu pemohon s.dmasuk indonesia, untuk iturekomendasi yang diberikan oleh bin hanya disampaikan kepada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebutlah yang kemudian akan mengolah, mempelajari rekomendasi yang diberikan dan pada akhirnya memutuskan pemberian izinnya. bahwa. pelemahan terhadap intelijen akan mempersulit negara dalam melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya, sementara bagi pihak asing akan mendapat keuntungan dari lemahnya intelijen tersebut, terutama mereka yang memilki kepentingan terhadap indonesia. sebagai contoh banyak kegiatan kegiatan orang atau organisasi asing yang dilakukan indonesia dan mengancam keamanan nasional yang justru dilakukan oleh bukan warga negara indonesia, seperti dr. azhari bin husin dan noerdin top masuk indonesia sebagai turis namun melakukan tindakan pengeboman berbagai wilayah indonesia, terhadap anggapan para pemohonketentuan undang undang intelijen negara memberikan kewenangan kepada badan intelijen negara salah satunya untuk melakukan penggalian informasi terkait dengan: a).b).menurut pemerintah ketentuan ini telah memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan penggalian informasi apakah yang dapat dilakukan oleh bin selain itu undang undang intelijen negara telah mengatur mengenai kegiatan penggalian informasi yang dilakukan dengan ketentuan: a).untuk penyelenggaraan fungsi intelijen: b).atas perintah kepala badan intelijen negara, c).tanpa melakukan penangkapan dan atau penahanan: dan d).bekerja sama dengan penegak hukum terkait. sehingga menurut pemerintah tindakan penggalian informasi yang dilakukan oleh bin, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. karena memerlukan perintah dan atas sepengetahuan dari kepala badan intelijen negara, yang dimaksud dengan "penggalian informasi" menurut penjelasan undang undang intelijen negarasehingga kegiatan penggalian informasi luar tindakan pengintaian, penjejakan, pengawasan, penyusupan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan tidak diperbolehkan. penggalian informasi tidak merupakan dan berbeda dengan upaya paksa yang diatur dalam kurap. penggalian informasi merupakan upaya intelijen untuk menggali informasi dari seseorang yang terkait dengan, misalnya terorisme, separatisme, spionase, untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh intelijen dengan cara yang lain. dengan kelengkapan informasi tersebut intelijen dapat membuat penilaian ancaman menjadi lebih akurat, lengkap dan objektif. penggalian informasi ini juga tidak dapat dilakukan sendiri oleh bin, melainkan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait. dengan demikian penggalian informasi tersebut, tidak akan melanggar hukum. terlebih pengaturan tentang hal ini telah diatur dalam undang undang intelijen negara. terhadap anggapan para pemohon bahwa pengaturan penyadapan dalam penjelasan undang undang intelijen negaraahkamah konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan, antara lain: melalui putusan nomor puu i yang dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyatamelalui putusan nomor puu iv alam pendapatnya mahkamah menyatakan melalui putusan nomor puu viii yang mengingatkan kembali agar pengaturan mengenai intersepsi diatur dengan undang undang dari berbagai putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai ketentuan penyadapan yaitu:yaitu antara lain: siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicara pengaturan mengenai penyadapan harus diatur dalam suatu undang undang menurut pemerintah, undang undang intelijen negara telah memenuhi semua persyaratan dan tata cara penyadapan sebagaimana ditentukan mahkamah konstitusi dalam putusannya yaitu penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasisedangkan penjelasan intelijen negara yang menyatakan yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan adalah undang undang ini menunjukkan sebagai penegasan bahwa penyadapan yang dilaksanakan oleh intelijen untuk menyelenggarakan fungsi intelijen, atas perintah kepala badan intelijen negara dan dengan jangka waktu bulan. terhadap anggapan para pemohonnegara, terhadap anggapan para pemohon tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: kedudukan badan intelijen negara berada bawah dan bertanggung jawab kepada presiden (vide undang undang intelijen), dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala (vide undang undang intelijen) (vide undang undang intelijen). bahwa pengangkatan kepala dan wakil kepala badan intelijen negara merupakan kewenangan yang melekat kepada presiden, oleh karena itu presiden hanya mengusulkan (satu) nama untuk mendapat pertimbangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. penggunaan kata pertimbangan berbeda dengan persetujuan seperti yang didalilkan para pemohon. artinya, presiden ingin mendengar masukan pendapat dari dpr terkait usulan kepala bin yang diajukan, namun pertimbangan dpr tidak bersifat mengikat presiden dan tetap menjadi kewenangan presiden untuk mengangkat dan pemberhentiannya. pertimbangan dpr dirasa diperlukan mengingat besar dan strategisnya kedudukan, tugas dan wewenang badan intelijen negara: iv. petitselain itu, pemerintah mengajukan (lima) orang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan mahkamah pada tanggal maret dan april sebagai berikut ahli prof. dr. yusril iha mahendra sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan undang undang adalah perorangan warga negara indonesia, badan hukum publik atau privat, lembaga negara dan masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih ada dan diakui dalam masyarakat. para pemohon dalam perkara ini terdiri atas pihak, lima pihak antaranya adalah pemohon yang berbentuk organisasi perkumpulan , lembaga , "yayasan" dan aliansi, yang berkewajiban untuk membuktikan lebih dahulu bahwa organisasi tersebut adalah badan hukum" baik berstatus perkumpulan yang telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku, sehingga organisasi tersebut benar benar dapat memenuhi kriteria sebagai sebuah badan hukum yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara permohonan pengujian undang undang kepada mahkamah konstitusi. tanpa status badan hukum yang jelas, maka permohonan seperti itu seyogianya tidak perlu dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi. sebelum masuk kepada pokok permohonan, para pemohon berkewajiban untuk menguraikan dengan sejelas jelasnya bahwa ada hak hak konstitusional mereka yang diberikan oleh undang undang dasar yang dilanggar dengan berlakunya suatu norma dalam undang undang. para pemohon belum dengan sejelas jelasnya menguraikan hak hak konstitusional apakah yang dijamin atau diberikan oleh uud kepada para pemohon, yang sebagiannya adalah organisasi dan sebagiannya lagi adalah perseorangan untuk dijadikan dasar menyatakan bahwa norma undang undang yang dimohon untuk diuji ini telah merugikan atau menghilangkan hak hak konstitusional tersebut. dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan putusan sesudahnya, telah memberikan batasan kumulatif tentang apakah yang dimaksud dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya sebuah norma undang undang. setelah menyimak dengan saksama isi permohonan para pemohon, ahli berkesimpulan bahwa pemohon belum dengan jelas menguraikan kerugian konstitusionalnya secara konkrit dan faktual akibat diberlakukannya norma norma dalam undang undang nomor tahun tentang intelijen negara uraian uraian tentang peristiwa masa lalu yang dialami oleh para pemohon perseorangan, yang dikhawatirkan potensial akan terjadi akibat berlakunya norma masih merupakan sesuatu yang metatable mengingat zaman sudah berubah dan rezim sudah berganti, sehingga syarat "berdasarkan penalaran yang wajar" potensialitas hal itu akan terjadi, masih berada dalam posisi hipotetis yang meragukan. setelah menelaah pokok permohonan serta petitumnya, dalam seluruh uraian, juga belum tergambar dengan jelas norma dalam undang undang yang ingin diuji tadi dengan mengkontraskannya secara spesifik dengan norma tertentu dalam uud padahal, menurut hemat ahli, pengujian undang undang haruslah secara jelas mengemukakan argument bahwa norma yang ingin diuji itu adalah bertentangan dengan norma konstitusi, sehingga atas dasar itu, para pemohon dapat memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar norma undang undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan uud dan karenanya mohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. atau suatu norma yang terdapat dalam undang undang ternyata mengandung sifat multi tafsir jika dihadapkan dengan norma konstitusi, sehingga memohon kepada mahkamah untuk dapat menafsirkan norma tersebut, sehingga dengan tafsiran itu norma tadi menjadi sejalan dengan norma konstitusi, guna misalnya, memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud dalam petit permohonan, para pemohon telah memohon agar mahkamah konstitusi menyatakan bahwa tertentu sekitar dalam "bertentangan dengan uud sebahagian dimohonkan untuk dinyatakan "tidak mempunyai akibat hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya" dan sebagian lagi, nampaknya memohon agar mahkamah konstitusi menafsirkan norma tersebut agar sejalan dengan norma konstitusi. namun, pada hemat ahli, apa yang dimohon bukan lagi berada dalam tataran menafsirkan suatu norma undang undang agar sejalan dengan norma konstitusi, melainkan mengubah norma yang sudah ada dalam undang undang yang dimohonkan untuk diuji. petit angka misalnya mengatakan menyatakan ketentuan adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca. sementara rumusan norma tersebut dalam undang undang adalah ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan atau dibuktikan deng". untuk memohon mahkamah konstitusi agar memutuskan bahwa inkonstitusional dan membuatnya menjadi konstitusional dengan cara membacanya seperti yang dirumuskan para pemohon, saya berpendapat hal itu bukan lagi berada dalam konteks memohon mahkamah konstitusi untuk menafsirkan yang multi tafsir agar sejalan dengan norma konstitusi, melainkan mengubah secara fundamental norma yang diatur dalam tadi. kewenangan seperti itu, pada hemat ahli adalah kewenangan legislative review yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. petit dalam angka angka angka angka angka angka angka angka angka dan angka pada hakikatnya mengandung sifat yang sama dengan petit angka sebagaimana ahli sudah kemukakan. ahli prof. h.a.s. jayabaya, s.h., l.lm. dalam pengujian undang undang sudah ditentukan ketentuan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi bahwa yang berhak mengajukan pengujian undang undang sesuai dengan menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan dirugikan oleh berlakunya undang undang. artinya, hak para pemohon yang terdiri dari perkumpulan dan perorangan harus dirugikan oleh undang undang ini. selain itu, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii telah menentukan syarat secara kumulatif mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud yaitu (i) hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian. artinya, pemohon harus dapat membuktikan bahwa undang undang ini telah merugikan pemohon. pemohon dalam permohonannya ini tidak ada satu pun kalimat atau pembuktian bahwa undang undang ini telah merugikan pemohon. bahwasannya, saksi pemohon menguraikan ada kerugian tetapi kerugian tersebut adalah masa lalu dan bukan karena undang undang ini justru undang undang ini untuk melindungi tindakan tindakan dari pemerintah untuk melindungi warganya. (ii) kerugian tersebut harus spesifik dan aktual, dan (iii) harus dibuktikan adanya hubungan sebab dan akibat, adanya causal terbang antara ketentuan ketentuan undang undang ini terhadap kerugian yang dialami oleh para pemohon, dan para pemohon dalam permohonannya belum ada satu pun yang dapat membuktikan apa kerugiannya dengan ada undang undang ini: menurut ahli, para pemohon dalam permohonannya seolah olah, good non, mengatakan yang dimohonkan pengujian merugikan pemohon, yaitu undang undang intelijen negara bertentangan dengan dan undang undang dasar menurut ahli, tidak bertentangan dengan uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum. uud tidak mengatur mengenai hak asasi. ini mengatur mengenai bentuk negara, yaituyang berbentuk demokrasi harus dibatasi bersendi negara hukum sebab ada kemungkinan negara yang berbentuk demokrasi akan menjadi negara yang diktator. sedangkan undang undang yang diuji harus bertentangan dengan hak konstitusional. apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? menurut penjelasan undang undang mahkamah konstitusi adalah hak hak asasi bahwa persoalan yang menjadi objek undang undang intelijen negara yang diujikan oleh para pemohokebebasan sipil, kebebasan pers, namun juga menjadi persoalan setiap manusia dunia ini: lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang undang intelijen negara merupakan wujud kepedulian dan upaya pemohon s.d pemohon untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan kebebasan sipil, dan tegaknya kebebasan pers indonesia, bahwa dengan demikian, adanya undang undang guo berpotensi melanggar hak konstitusional dari pemohon nomor s.d nomornomor s.d nomor: bahwa para pemohon nomor s.d nomor xiii merasa hadirnya, bahwa pemohon ketika menjadi aktivis solidaritas mahasiswa indonesia untuk demokrasi smid) dan partai rakyat demokratik prd), pernah menjadi korban penculikan dan penghilangan orang secara paksa, yang dilakukan pada maret selanjutnya pemohon dibebaskan pada tanggal maret dari para penculik tim mawar dan selanjutnya ditahan polda metro jaya hingga mendapat penangguhan penahanan, pada juni selama diculik, pemohon mengalami berbagai tindak kekerasan dan yang diatur dalam uud dengan demikian tidak ada pertunangannya dengan uud kemudian pertunangannya dengan uud yangustru undang undang ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemohon dan warga negara indonesia, karena sebelumnya memang tidak ada undang undang tentang intelijen negara. salah satu ciri kepastian hukum adanya rechtszekerheid atau legal certainty, undang undang ini tidak mengatur mengenai berkelakuan yang tidak sama. seluruh orang warga negara atau siapa pun juga akan terkena saksi undang undang ini kalau melanggar ketentuan ketentuan yang ada dalam undang undang guo: uud menyatakan, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan. undang undang ini sama sekali tidak melanggar, hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi: undang undang ini juga tidaktidak ada sama sekali undang undang ini berkaitan dengan larangan setiap orang untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, demikian juga dengan uud yang menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, . tidak ada kaitannya sama sekali undang undang ini dengan kebebasan memeluk agama, undang undang ini sudah mengatur mengenai keamanan nasional, yaitu dalam terkait dengan undang undang ini tidak bertentangan dengan uud karena mengatur mengenai pembantu presiden, dalam hal ini menteri. dpr hanya dimintakan pertimbangan, sehingga terulang kepada presiden untuk menentukannya: ahli prof. dr. mulai, s.h. sepengetahuan ahli undang undang nomor tahun telah disahkan dan diundangkan pada tanggal november melalui suatu proses yang demokratis dan konstitusional dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang undang. ruu nya telah dibahas dan disetujui bersama menjadi undang undang bersama sama pemerintah dengan prosedur yang cukup aspirasi, dengan mempertimbangkan pelbagai aspirasi yang berkembang, baik aspirasi dari kalangan suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun aspirasi internasional. pendapat ahli sendiri terhadap ruu tersebut, pada suatu saat telah didengar dalam acara dengar pendapat depan komisi dpr ri: menurut pengamatan ahli, kritik terhadap materi materi ruu yang bersifat krusial dan strategis telah disampaikan kepada dpr oleh beberapa kalangan masyarakat (civil society). materi materi tersebut antara lain mencakup hal hal sebagai berikut: paradigma. ruu dianggap sangat lemah landasan filosofisnya dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. demikian pula tentang penggunaan terminologi "ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang membahayakan eksistensi dan keutuhan nkri dirasakan sangat multitasir. perlindungan terhadap warga negara tidak terlihat sebagai dasar paradigma dari ruu, justru yang ada hanya perlindungan terhadap kedaulatan negara. samping itu ada kecenderungan untuk memasukkan lembaga intelijen menjadi lembaga penegak hukum. pencantuman hanya uud dalam konsiderans mengingat, telah mengesampingkan yang merupakan jiwa konstitusi yang mengatur ham yang bersifat non derogable rights, ketentuan umum. dianggap belum secara lengkap menjelaskan definisi keamanan nasional, ancaman keamanan nasional dan kebebasan sipil serta pihak lawan dan dikhawatirkan menjadi karet yang mengancam kebebasan sipil dan ham. penambahan tugas penyelidikan dan penggalangan meragukan tugas dan kewenangan intelijen dengan lembaga penegak hukum: definisi. ruu dianggap lebih meletakkan intelijen sebagai alat pemerintah (penguasa), bukan alat negara, yang cenderung dapat melakukan politisasi intelijen sebagai alat kekuasaan: asas asas. asas asas dianggap belum lengkap dan belum jelas. seharusnya hal ini juga memuat asas taat kepada hukum menghormati ham, tidak berpolitik, tidak berbisnis, tidak menjadi angota organisasi apapun luar intelijen, tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi, atau kelompok, dan tidak melakukan tindakan represif: organisasi, struktur, dan kedudukan. ruu dianggap tidak menganut diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi, tidak membagi wilayah kerja antara intelijen luar negeri, dalam negeri, militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas: ruu belum memisahkan akuntabilitas antara struktur yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dengan struktur yang bertanggung jawab secara operasional yang melaksanakan kebijakan: peran, tujuan, fungsi dan ruang lingkup. bab ini seharusnya diganti dengan kegiatan, tujuan, fungsi dan produk intelijen: kewenangan khusus penyadapan atau intersepsi komunikasi seperti penyadapan telpon, dan facsimile, membuka e mail, pemeriksaan surat, pemeriksaan paket tanpa melaui penetapan ketua pengadilan, cukup dengan memberitahukan kepada ketua pengadilan , hal ini dianggap memiliki potensi pelanggaran ham khususnya terkait hak privasi seseorang, yang seharusnya diberlakukan secara ketat, istilah pendalaman yang bisa mencakup penangkapan dan penahanan dengan bekerja sama dengan penegak hukum terkait atas perintah kepala bin, mengandung interpretasi luas, dan cenderung tindakan penculikan: tidak adanya mekanisme pengawasan konsentrik, yang dilakukan oleh internal lembaga atau dinas intelijen, presiden, menteri dan kepala lain, dpr, yudisial dan masyarakat sipil: belum adanya lembaga advokasi hak hak korban, apabila terjadi praktek penyimpangan kewenangan yang melanggar ham. hal ini seharusnya melibatkan komnas ham dan lps, ketentuan pidana sebenarnya harus dikhususkan bagi anggota intelijen: perlunya keberadaan kode etik intelijen yang menegaskan prinsip prinsip etis yang komprehensif, dii. oleh dpr dan pemerintah, kritik kritik tersebut, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah ditanggapi secara serius yang hasilnya berupa revisi atau harmonisasi atau dijawab dengan argumen yang rasional, tanpa melupakan prinsip prinsip intelijen dalam suasana demokratis, sebagai seorang akademisi, dalam setiap kesempatan dengar pendapat dengan kalangan dpr, saya selalu menekankan prinsip intelijen sebagai berikut dalam kaitannya dengan nilai nilai dasar demokrasi new culture intelligence) yang sejak tahun sepakat untuk dikonsolidasikan dan diantarkan. prinsip prinsip tersebut adalah sebagai berikut: filosofi, misi dan peran intelijen dalam masyarakat demokratis harus dirumuskan secara jelas dan selalu dalam kerangka (tiga) tujuan nasional yang telah dibakukan dalam pembukaan uud (): bahwa demokrasi dan intelijen yang mempunyai karakter secrecy sering bertolak belakang (incompatible) sebab: secrecy the enemy democracy, because secrecy encourages abuse, information power, intelligence agents and organizations routinely break laws abroad. how make distinction not breaking the laws home intelligence constant wars and threats, lahneman, hubungan antara intelijen dan pengambilan kebijakan (policy making) bersifat dinamis dan reciprocal?. intelijen merupakan alat untuk suksesnya pelaksanaan kebijakan (instrument policy) baik domestik maupun internasional. untuk itu persyaratan yang melekat pada atribut kebijakan, yaitu akurasi, relevansi, prediksi, elemen peringatan dini dan ketepatan waktu harus dipenuhi: pendekatan tradisional dan sempit terhadap keamanan harus dikembangkan mencakup pendekatan komprehensif dan modern. pendekatan yang bersifat sempit dan tradisional tentang keamanan menekankan pada ancaman militer dan kebutuhan adanya kemampuan reaksi balik yang kuat, daya survival fisik, integritas teritorial, kedaulatan, kebebasan politik dan kemampuan untuk memelihara hukum dan ketertiban dalam wilayah negara. dalam kerangka ini fungsi intelijen klasik adalah mengidentifikasi ancaman militer dan paramiliter atau ancaman potensial yang membahayakan hal hal tersebut serta mengevaluasi tujuan musuh dan kemampuannya (exclusive military strategic approach), era modernisasi dan globalisasi hal ini harus dikembangkan sehingga mencakup pula pentingnya elemen elemen keamanan yang bersifat non militer, hakikat kompleks dari ancaman terhadap stabilitas dan pembangunan dan ketergantungan internasional. dalam hal ini ancaman tidak hanya datang dari luar yang bersifat militer, tetapi bisa juga dari dalam dan dari luar yang bersifat ekonomi (collapse), politik, sosial dan lingkungan, peledakan penduduk, migrasi massal, konflik etnik, tekanan politik, terorisme, kejahatan dan penyakit menular. semuanya bermakna dalam kehidupan demokrasi, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta peningkatan kualitas hidup, kebebasan, dan kesejahteraan. kerjasama dengan intelijen negara lain dianggap sangat penting dalam rangka cooperative security , kesepakatan non agresi dan penyelesaian perselisihan secara damai, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa setelah perang dingin usai, dua kecenderungan utama yang timbul adalah terjadinya evolusi lingkungan keamanan internasional (dan nasional) baru yakni tersebarnya ide demokrasi yang memusatkan diri pada kebebasan (menghormati ham dan kebebasan individual, supremasi hukum, kontrol sipil) dan tumbuhnya bahaya asimetrik yang berfokus pada keamanan (kebutuhan intelijen yang efektif dan efisien untuk menghadapi bahaya baru). terutama setelah terjadinya peristiwa as, berkembangnya terorisme, penyebaran senjata pemusnah massal, dan berkembangnya kejahatan strategis transnational organized crimes related human, drug arm trafficking). dengan demikian akan timbul kesulitan bagi suatu rezim demokrasi untuk mengatasi berbenturan pokok (fundamental clash) antara budaya demokrasi yang didasarkan atas kebebasan, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas individual satu pihak dengan kerahasiaan (secrecy) dan orientasi keamanan dari budaya intelijen. persoalannya adalah bagaimana caranya mendemokrasikan intelijen dan memelihara efisiensi dan efektivitas pada saat yang sama. antara intelijen yang baik dan penghormatan nilai nilai demokrasi. terkait sini mandat, struktur, pengawasan dan profesionalisme, bagi indonesia terdapat beban geografis khusus yakni postur sebagai archipelago state terbesar dunia dan sifat pluralistik secara etnologi yang rentan terhadap infiltrasi yang potensial mengganggu keamanan nasional: mekanisme lembaga intelijen harus efektif, terintegrasi dan bersifat responsif untuk mengabdi pada konstitusi dan negara melalui persyaratan yang tepat, relevan, kredibel dan dapat dipercaya: betapapun pentingnya peran pelayanan intelijen, tidak dapat menempatkan intelijen atas atau diluar hukum. persyaratan perlindungan sistem demokrasi dan konstitusi merupakan ambang batas dan jaminan (threshold and guarantee) tugas tugas intelijen: tugas tugas aparat penegakan hukum dan apa rat intelijen harus dibedakan. tugas aparat penegak hukum adalah menghadapi kejahatan dan penjahat, sedangkan tugas aparat intelijen adalah mengumpulkan informasi tentang ancaman potensial terhadap negara dan masyarakat, khususnya mereka yang melakukan kejahatan yang mempengaruhi ruang lingkup tugasnya untuk memberi masukan bagi pembuat kebijakan: koordinasi antara dua lembaga harus dibentuk tingkat tinggi, asas asas umum dibutuhkan untuk mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan intelijen. kode etik atau code conduct intelijen harus dirumuskan tertulis secara jelas, pengawasan terhadap intelijen baik administrasi, yudisial dan legislatif harus dimungkinkan, asas asas dasar yang perlu diperhatikan: terintegrasi, departement: netral dari politik: pengawasan: perimbangan antara kerahasiaan dan transparansi, pemisahan antara fungsi intelijen dan pembuat kebijakan manajemen, organisasi dan administrasi yang efektif, koordinasi: ethical code conduct brunei, taat pada code conduct mencakup: loyal pada negara dan konstitusi, taat hukum negara atas dasar prinsip supremasi hukum: taat pada nilai nilai demokrasi seperti menghormati ham, kerahasiaan informasi: netral dari politik: komitmen terhadap integritas, objektivitas dan evaluasi informasi yang tidak bias, komitmen terhadap pemajuan saling percaya antara pengambil kebijakan dan profesi intelijen. citra intelijen era otoriter bahwa intelligence meant mainly countehntelligence dan pelanggaran ham untuk mempertahankan rezim yang melindungi rahasia negara dari orang luar harus dihapuskan. intelijen justru harus melindungi demokrasi dan proses konsolidasi yang terjadi, intelijen merupakan profesi (profession) dengan kriteria lembaganya nilai nilai, expertise, corporateness, and responsibility samuel huntington kalimat kunci: intelligence permanent requirement for all states, matter their form government, because enables nation anticipated and protect against threats its basic security . parker, selain itu, intelligence services contribute democracy's ability safeguard the security and well being the nation and its people, good governance, and efficient and effective functioning the state . caf democratic control and intelligence services, sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa intelijen merupakan hal yang sangat penting, tetapi pada saat yang sama merupakan hal yang paling menantang bagi ssr security sector reform) sebab secara fundamental terjadi benturan prinsip antara intelijen dengan akuntabilitas, transparansi dan ham serta kebebasan sipil: politisasi intelijen yang harus dihindari bisa terjadi dalam bentuk bentuk: partisan polarization: intelligence politiek when becomes poin contention between organized political grouping : bipartisan polarization: intelligence politiek when becomes involved public policy chooses and the ordering power : intelligence please: intelligence politiek when its estimates are influenced embedded policy positions . filip, analisis terhadap permohonan pemohon ketidakjelasan frasa "dan atau pihak lawan yang merugikan kepentingan keamanan nasional" sehingga bertentangan dengan dan uud dalam hal ini frasa tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan nkri yang menjamin keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan warga negara, masyarakat . secara konseptual perumusan ini sudah benar sebab keamanan nasional bisa bersifat simetrik yang bernuansa state centric dan bisa bersifat asimetrik yang berasal dari aktor aktor non negara (non state actors) yang disebut sebagai keamanan insani (human security) yang bersifat komprehensif (politik, ekonomi, sosial, budaya). samping itu bisa bernuansa nasional yang meliputi seluruh aspek keadilan sosial, konsolidasi demokrasi, ketertiban hukum, terkenalnya kejahatan, lingkungan hidup sehat dll, dan bisa juga bernuansa internasional berupa melindungi integritas territorial, kedaulatan negara, kemerdekaan politik dan persatuan nasional roux, hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang tersurat dan tersirat dalam pembukaan uud rumusan rahasia intelijensecara konstitusional dan konseptual kebebasan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi dan berekspresi masuk kategori derogable rights yang menurut dapat dibatasi (restriksi dan imitasi)samping itu secara komplementer terdapat lain dalam undang undang intelijen negara yang dapat mengontrol atau mencegah abuse power , seperti ketentuan tentang asas, sumpah atau janji, pengawasan dan ancaman pidana pada personil intelijen serta pendefinisian secara jelas makna rahasia intelijen yang merupakan bagian dari rahasia negara , demikian pula keberadaan undang undang lain yang sederajat yang sudah mengatur secara jelas batasan batasan untuk memperoleh informasi publik termasuk rahasia intelijen seperti undang undang tentang kip (sinkronisasi vertikal): perekrutan sumberdaya manusia bin yang berasal dari penyelenggara intelijen negara tidak akan melahirkan ketidakpastian hukum, dengan munculnya dualisme komando yang bertentangan dengan uud hal ini sulit terjadi karena adanya asas asas, sumpah dan janji serta pengawasan dan ancaman pidana yang telah dirumuskan secara teliti yang juga berlaku bagi personil intelijen: pengembangan kemampuan professional melalui pendidikan, latihan dan penugasan secara berjenjang akan mendidik personil intelijen yang mengi nilai nilai profesionalisme yaitu expertise, responsibility and corporateness , bagi personil intelijen juga disediakan perlindungan baik pribadi maupun perlindungan keluarga, sumpah janji berisi antara lain setia kepada negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan uud menjunjung tinggi ham, demokrasi dan supremasi hukum dan nilai nilai profesionalisme, hal hal yang dikategorikan sebagai rahasia intelijen bersifat kabur, tidak jelas (obscure) dan masih bersifat umum dan berpotensi melanggar ham sebagaimana diatur dalam uud hal ini tidak benar karena perumusan ini hanya merupakan penegasan kembali terhadap substansi undang undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik (yang dikecualikan) yang diatur dalam undang undang nomor yang penyusunannya didasarkan juga pada dan uud juncto dan sebenarnya mengatur tentang corporate criminal responsibility , samping pertanggungjawaban dari manusia alamiah (natural person). dalam hal ini badan hukum bisa juga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apabila manusia yang memiliki posisi strategis dalam badan hukum tersebut melakukan tindak pidana tersebut dalam dan untuk kepentingan badan hukum tersebut posisi strategis pengurus dapat dibuktikan dengan kewenangan yang bersangkutan untuk mewakili perusahaan (power representation), mengambil keputusan (authority take decision) dan mengontrol authority control) badan hukum. dengan demikian dimungkinkan penerapan be punishment provision , yakni pemidanaan tidak hanya bagi manusia alamiah (pengurus), tetapi juga korporasinya. hal ini tidak berkaitan dengan kepastian hukum karena baik dalam hukum pidana internasional maupun dalam hukum pidana positif indonesia luar kuhp sudah dikenal dan diterapkan (misalnya dalam undang undang terorisme, undang undang tindak pidana korupsi, undang undang pencucian uang, dan lain lain). otorisasi rekomendasi yang diberikan bin yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan nasional, sesuai dengan restriksi dan imitasi terhadap "derogable rights" sebagaimana tersurat dan tersirat dalam uud (pembatasan ham atas dasar keamanan dan ketertiban umum), bahkan terhadap transaksi keuangan yang berpotensi mengancam keamanan serta kepentingan nasional, hal ini erat kaitannya per serta negara ikut serta menciptakan ketertiban dunia tujuan nasional ketiga, pembukaan uud dan secara internasional dalam kaitannya antara lain dengan pencucian uang, hal ini ditegaskan dalam rekomendasi khusus fate financial action task force terrorist financing), intimidasi, dan dilakukan penahanan tanpa suatu prosedur penahanan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa kasus penculikan dan penghilangan secara paksa adalah serangkaian tindakan penculikan dan penghilangan paksa terhadap orang masyarakat sipil dan aktivis mahasiswa pada periode yang dilakukan oleh orang anggota komando pasukan khusus kopassus) yang tergabung dalam tim mawar. bahwa sejauh ini baru orang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, orang meninggal dunia dan orang masih hilang. berdasarkan hasil penyelidikan pro justicia komnas ham telah ditemukan dugaan terjadinya pelanggaran ham berat dalam peristiwa tersebut. peristiwa penghilangan orang secara paksa pada periode ini ditengarai sebagai bagian dari operasi intelijen yang dilakukan oleh rezim orde baru yang berkuasa saat itu, bahwa pemohon masih aktif menjabat sebagai ketua ikatan keluarga orang hilang indonesia kopi). sebuah organisasi non pemerintah yang aktif mendorong pemajuan hak asasi manusia, khususnya untuk isu penculikan dan penghilangan paksa indonesia. pemohon juga masih menjabat sebagai ketua dari asian federation against voluntary disappearance abad). bahwa abad merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan pada tanggal juni manila filipina. bahwa abad merupakan organisasi masyarakat sipil tingkat asia, dan memfokuskan diri pada advokasi penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi sepanjang berkuasanya rezim rezim otoritarian negara negara asia. organisasi ini juga mendorong adanya akuntabilitas negara bidang sipil dan politik, bahwa dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis dapat dikategorikan sebagai operasi intelijen yang digelar dengan tujuan untuk mengamankan jalannya pemilu dan sidang umum mpr pengukuhan soeharto menjabat sebagai presiden kembali pada tahun satu persatu aktivis pro demokrasi hilang sejak medio beberapa aktivis yang diculik kemudian dibebaskan secara bergelombang. mereka, sebanyak orang tersebut kemudian memberikan kesaksian kepada publik atas peristiwa penculikan yang mereka alami: bahwa akibat mendapatkan desakan publik nasional dan internasional, pangan jenderal wiranto kemudian membentuk dewan kehormatan perwira masalah penggalian informasi yang dilakukan aparat intelijen dianggap terlalu luas pengertiannya dan multi tafsir serta potensial terjadinya penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan dan uud hal ini tidak benar karena penafsiran suatu undang undang harus bersifat komprehensif dan integral, tidak sepotong sepotong (fragmented): sekali lagi hal ini harus ditafsirkan bersama sama dengan lain dalam undang undang intelijen negara, pengaturan penyadapan dalammengandung sentralisasi pengaturan yang bertentangan dengan dan uud hal ini sekali lagi harus secara keseluruhan dianalisis secara komplementer bersama sama dengan lain undang undang intelijen negara. samping itu, pengamanan telah dilakukan terhadap penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup yang harus dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri: juga bukan untuk dipublikasikan: pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala badan intelijen negara bukan seperti dalil pemohon yaitu harus dengan persetujuan dpr. yang benar adalah dengan pertimbangan dpr yang tidak mengikat hal ini harus diambil nilai positifnya agar diketahui oleh seluruh masyarakat, bahwa pejabat pejabat penting negara diangkat dengan memperhatikan prinsip demokrasi yaitu keberadaan transparent, accountable and responsive government yang secara keseluruhan mencakup moralitas dan akuntabilitas baik secara individual, sosial, kelembagaan maupun global: sebagai penutup dapat dikemukakan bahwa undang undang nomor tahun tentang intelijen negara sudah cukup demokratis, baik dalam proses pembuatannya maupun dalam merumuskan substansinya. sampai seberapa jauh kualitas actual enforcement belum bisa dievaluasi karena baru saja diundangkan. dalam hal ini monitoring terhadap segala diskresi yang terjadi harus dijadikan bahan untuk pembaharuan undang undang masa datang, baik tentang struktur hukumnya, substansi hukumnya maupun budaya hukumnya. yang terakhir ini tidak hanya yang terkait engan masyarakat umum, tetapi lebih penting lagi bagi insider yaitu kualitas para pemangku peran yang bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi undang undang tersebut istilah efektivitas digunakan untuk menggambarkan hasil dari proses intelijen, nilai dari produk yang mengambarkan apakah badan intelijen telah memenuhi fungsi fungsinya. efisiensi menunjuk pada proses atau bagaimana badan intelijen mencapai hasil tersebut dibanding dengan negara negara lain yang juga berada dalam proses konsolidasi, fungsi intelijen indonesia masih sangat baik, karena negara negara tersebut masih selalu terkandung (empat) fungsi intelijen, yaitu collection, analysis, counterintelligence and covert action yang lebih spesifik dan kompleks. ahli prof. dr. arief hid guru besar politik hukum hukum tata negara pada fakultas hukum universitas diponegoro) pertama, para pemohon yang terdiri dari pihak, kurang atau belum mendeskripsikan dengan sejelas jelasnya tentang hak konstitusional apa yang telah diberikan oleh konstitusi dan kemudian dirugikan dan atau dilanggar dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang intelijen negara (khususnya yang dimohon untuk diujikan adalah huruf huruf huruf huruf huruf penjelasan penjelasan dan terhadap uud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan putusan putusan mahkamah konstitusi sesudahnya telah diberikan batasan batasan kumulatif tentang apakah yang dimaksud dengan kerugian konstitusional karena berlakunya sebuah undang undang. yang dimaksud kerugian konstitusional ini harus mendeskripsikan secara riil, konkret, dan faktual. pengalaman historis yang telah disampaikan oleh para pemohon perseorangan dan saksi saksi adalah merupakan pengalaman yang bersifat traumatis sebagai akibat dari situasi politik represif masa lalu karena terlahir dalam sistem politik yang bersifat otoriter. kondisi eksisting sekarang ini telah berubah secara paradoks arah sistem politik yang demokratis, terbuka, dan berdasar atas hukum. jadi kerugian konstitusional yang secara potensial terjadi pada saat ini masih bersifat kemungkinan (belum terjadi dan mungkin saja tidak akan terjadi). ini mengisyaratkan bahwa dasar argumentasi dalam permohonan bukanlah sebagai akibat dari implementasi undang undang nomor tahun tentang intelejen negara. padahal secara normatif pengujian terhadap suatu undang undang atau dalam suatu undang undang haruslah mempunyai dasar argumentasi yang jelas bahwa hal itu nyata nyata melanggar suatu norma dalam konstitusi. kedua, banyak ahli mengatakan negara yang kita cintai ini sedang menghadapi tekanan yang sangat mengkhawatirkan dan memisahkan yaitu masalah keutuhan (integrasi) sebagai suatu bangsa dan negara yang tersusun dalam suatu negara kesatuan. dewasa ini terdapat berbagai gangguan yang berupa instabilitas berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan negara (state security) atau kemanan nasional (national security). dalam satu dekade terakhir muncul berbagai peristiwa yang sangat serius yaitu konflik konflik horizontal berbasis agama dan etnis suku, aksi aksi pengeboman dan terorisme, perdagangan narkoba, korupsi, sampai pada berbagai aksi sebagai upaya mengganti ideologi resmi negara yaitu pancasila. dalam berbagai pengamatan yang saksama kondisi dimuka diakibatkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal bangsa, yakni terjadi disorientasi seluruh komponen bangsa dan juga terjadi distrust defisit trust antar komponen bangsa: dan faktor eksternal sebagai akibat pengaruh globalisasi mana banyak pihak asing yang ingin menguasai baik dari segi politik maupun ekonomi bangsa dan negara indonesia yang kaya akan sumber daya alam, memiliki populasi penduduk yang besar sebagai pasar yang potensial, dan terletak pada posisi yang strategis. pada saat ini, penyelenggara negara nampak gamang dan serba salah dalam menghadapi intensitas tekanan yang demikian meresahkan itu. hal ini dapat dimengerti karena kebijakan politik sejak reformasi lebih mengarah pada penguatan masyarakat sipil dengan memberikan kebebasan politik dan perlindungan hak hak asasi manusia warga negara dibandingkan penguatan kekuasaan negara (masyarakat sipil kuat negara menjadi lemah). satu sisi dalam sistem politik yang demikian itu gangguan gangguan keamanan nasional tidak serta merta dapat dihadapi secara represif seperti halnya terjadi pada masa sistem politik orde baru. namun sisi lain situasi dan kondisi yang terjadi harus dihadapi dengan pendekatan baru yaitu menggunakan instrumen perundang undangan yang demokratis. instrumen tersebut belum tersedia secara memadai padahal negara demokratis juga memerlukan pengamanan dari ancaman subversif, makar, dan gerakan gerakan separatis yang mengancam keamanan nasional, integrasi nasional, dan kepentingan nasional. untuk tujuan itulah dibutuhkan segera instrumen hukum yang demokratis berupa undang undang yang mengatur tentang kemanan nasional sebagai payung hukum keberadaan undang undang intelejen, undang undang tni, dan undang undang polri. menurut pemahaman ahli idealisme tentang keamanan nasional indonesia telah terkandung dalam amanat serta nilai dan norma pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (beliefs and ideals nation). ini merupakan politik hukum ideal yang harus dijabarkan dalam politik hukum dasar yang terdapat dalam uud dan selanjutnya dijabarkan pula dalam politik hukum instrumental yang berupa undang undang. tujuan negara melindungi seluruh bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia merupakan idealisme tujuan negara yang mencakup perlindungan kepada warga negara dalam pengertian universal sering diberi makna human security dan hak asasi manusia, perlindungan kepada masyarakat, perlindungan kepada negara. ruang lingkup gagasan para pendiri negara tentang keamanan indonesia sudah bersifat keamanan yang komprehensif dan holistik. dalam pelaksanaannya terjadi kesenjangan yang lebar antara idealisme (das pollen) dengan realitas (das sein) karena tidak secara otomatis idealisme tersebut dapat dioperasionalkan karena idealisme terletak pada tataran transenden sedangkan realitas terletak pada tataran imanen. oleh karenanya penyusunan produk hukum sebagai penjabaran undang undang dasar dalam produk undang undang harus dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan kristalisasi pengalaman sejarah bangsa indonesia yang telah merdeka selama hampir tahun. undang undang nomor tahun tentang intelijen negara lahir pada situasi dan kondisi sistem politik yang demokratis dan telah pula mengikuti suatu proses legislasi yang demokratis sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. sebagaimana telah dikemukakan ahli sebelumnya bahwa undang undang dimaksud pembentukannya telah melalui proses yang demokratis dan konstitusional dalam arti sangat aspirasi dan transparan. dari perspektif prinsip atau asas yang harus menjadi pedoman penyusunan substansi hukumnya, terdapat hal penting yang harus dicarikan formasinya dengan tepat yaitu keseimbangan antara bagaimana mengembangkan prinsip intelijen yang efektif dan efisien dengan sifat ketertutupan dan kerahasiaan yang tinggi dengan budaya demokratis yang didasarkan pada kebebasan, keterbukaan, dan akuntabilitas. banyak kalangan sering mempertentangkan antara kedua prinsip tersebut dan sangat sulit mempersatukan kedua prinsip yang bersifat paradoks tersebut, padahal keduanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. teori tentang masyarakat yang bersifat prismatik (menurut fred rings) kiranya dapat digunakan untuk mencari titik keseimbangan sinergis antara kedua prinsip yang saling menugasi itu. menurut pengamatan ahli pada tataran politik hukum yang ideal (terdapat dalam pembukaan uud dan politik hukum dasar undang undang dasar) tidak terdapat perbedaan pandangan dan pendapat antara kita. akan tetapi terdapat perbedaan pandangan pada tataran politik hukum yang bersifat instrumental terutama bagaimana pelaksanaannya dalam praktik bernegara. keberatan dan kekhawatiran oleh berbagai pihak dikarenakan adanya penyimpangan praktik praktik intelejen dimasa lalu. oleh karenanya marilah kita bersama melaksanakan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara dengan persepsi dan penafsiran yang sama serta etiket baik dan saling percaya yang ditujukan dan mengabdi pada kepentingan nasional negara kesatuan republik indonesia. ahli prof. dr. eddy o.s diaries keterangan yang ahli sampaikan hanyalah berkaitan dengan kompetensi ahli yakni dalam bidang hukum pidana yang dimulai dengan pokok perkara, masalah yuridis dan analisis yuridis khusus terkait masalah masalah pidana. pokok perkara bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara berbunyi, setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan atau membocorkan rahasia intelijen. bahwa undang undang nomor tahun tentang intelijen negara berbunyi,lima ratus juta rupiah) . bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara menyatakan, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen negara. (tiga ratus juta rupiah) . bahwa juncto dan undang undang guo dianggap bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum dan prinsipud analisis yuridis berdasarkan substansi yang terdapat dalam undang undang guo, dengan menggunakan sejumlah interpretasi dalam hukum pidana adapun pendapat ahli sebagai berikut: pertama, berdasarkan interpretasi doktrin yaitu masing masing adalah individual bilangan atau kepentingan kepentingan individu, sociale maatschappelijke bilangan atau kepentingan kepentingan sosial atau masyarakat dan statsbelangen atau kepentingan kepentingan negara. hukum pidana berfungsi untuk melawan tindakan tindakan yang tidak normal sebagaimana dikatakan oleh vos . het strafrecht zich right tegen min meer abnormal gedragingen". tindakan tindakan tidak normal yang dimaksud adalah tindakan tindakan yang menyerang kepentingan individu, kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara. substansi undang undang nomor tahun tentang intelijen negara dalam konteks hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara. kedua, masih berkaitan dengan interpretasi indoktrinerrinzip article: null crime, novela pena sine lege scripta. these statutes have definite (bernimmt):rime, novela pena sine lege praevia. artinya,asas legalitas ini berlaku baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. oleh karena itu asas legalitas ini mempunyai dua fungsi. pertama, fungsi melindungi, yaitu untuk mencegah tindakan sewenang wenang negara terhadap warga negaranya. kedua, fungsi instrumentasi yang berarti bahwa dalam batas batas yang ditentukan oleh undang undang, negara mempunyai otoritas dan kewenangan untuk melakukan tindakan. keempat, berkaitan dengan prinsip lex certa. ketentuan yang terdapat dalam juncto dan undang undang guo dirumuskan secara jelas dan tidak bersifat multi tafsir sehingga tidak membahayakan bagi kepastian hukum. ketentuan undang undang guo mengatur tentang agregat atau subjek hukum yang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan. dan undang undang guo mengatur tentang kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana dengan perbedaan bentuk kesalahan yakni undang undang guo yang menggunakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan undang undang guo menggunakan bentuk kesalahan berupa keadaan. kelima, ketentuan dan justru lebih memperjelas ketentuan larangan dalam yang substansinya terdapat dalam undang undang guo. tegasnya, ketentuan dan juncto dan undang undang guo memenuhi prinsip lex certa dan tidak bersifat multi tafsir sehingga prinsip lex stricta terpenuhi dalam perumusan norma tersebut. keenam, masih berdasarkan interpretasi gramatikal, ketentuan dan undang undang guo yang mencantumkan kata kata setiap orang. sebagai agregat yang dapat dijatuhi pidana menunjunya baik dalam kapasitas individu maupun dalam kapasitas menjalankan suatu jabatan atau profesi. ketujuh, berdasarkan interpretasi gramatikal sistematis dan interpretasi doktrinal. ketentuan juncto dan undang undang guo, kendatipun mencantumkan kata kata setiap orang. sebagai agregat yang dapat dijatuhi pidana, namun dalam penerapannya tidaklah mudah untuk menjerat seseorang atau badan hukum memenuhi kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam tersebut. artinya, juncto dan undang undang guo tidak rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. undang undang guo. demikian juga undang undang guo yang memuat pertanggungjawaban pidana dengan bentuk kesalahan berupa keadaan yang menimbulkan akibat. dalam doktrin hukum pidana, rumusan undang undang guo dikenal dengan istilah commission per omission atau delik misi semu yaitu keadaan yang menimbulkan akibat dan hanya ada pada delik dengan rumusan materiil. dalam konteks pembuktian, rumusan delik yang demikian tidak mudah dibuktikan karena antara keadaan dan timbulnya akibat harus ada hubungan kausalitas. tegasnya, ketentuan dalam undang undang guo tidak rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak membahayakan bagi kepastian hukum dan rasa aman. kesimpulan: berdasarkan keseluruhan uraian atas, juncto dan undang undang nomor tahusebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang intelijen. adapun bunyi tersebut adalah sebagai berikut: angkangka rahasia intelijen adalah informasi, benda, personel, danfangkakp) yang diketuai jenderal subagyo (saat itu menjabat ksad). tidak lama dari pembentukan dkp, letjen prabowo subianto, mantan pangkostrad diberhentikan dari dinas kemiliteran. jenderal wiranto memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan internal yang dilakukan oleh custom abri. penyelidikan itu membawa nama anggota kopassus yang diketahui bergabung dalam tim mawar terlibat dalam aksi penculikan orang aktivis. kesebelas orang ini diadili melalui mekanisme peradilan militer, mahkamah militer tinggi mahmiltti) jakart: bahwa pemohon vii ketika menjadi aktivis pusat informasi dan jaringan aksi reformasi pijar), pernah ditahan secara sewenang wenang dan mengalami berbagai macam tindakan kekerasan dari aparat intelijen negara, untuk dipaksa mengaku terlibat dalam peristiwa juli bahwa penahanan yang dilakukan terhadap pemohon diduga dilakukan oleh aparatus intelijen negara, bahwa pemohon vii pada periode tahun sampai dengan tahun pernah menjadi direktur perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia phi) pada kantor cabang dki jakarta. selanjutnya saat ini, pemohon menjabat sebagai anggota majelis wilayah phi dki jakarta. bahwa phi adalah organisasi non pemerintah yang aktif melakukan advokasi terhadap kasus kasus hukum dan pelanggaran ham, bahwa pada kasus juli massa pdi kubu soerjani dengan leluasa menyerang massa kubu megawati soekarnoputri yang berada dalam gedung pdi jalan diponegoro, menteng jakarta pusat. penyerangan ini tidak mendapat hadangan dan upaya pembatasan serius dari aparat keamanan abri), guna mencegah pecahnya bentrok. akibat peristiwa tersebut, banyak jatuh korban dan kerugian, namun kasus ini baru terangkat permukaan setelah reformasi pada bulan agustus tahun komnas ham memasukkan peristiwa juli dalam kajian terhadap kejahatan soehartomasing penyelenggara intelijensetiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan atau membocorkan rahasia intelijen. huruf badan intelijen negara sebagaimana dimaksud dalam bertugas: membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing, penjelasan:penjelasanpara pemohon beranggapundang undang nomor tahun tentang intelijenpada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon beberapa materi dalam undang undang ini tidak sejalan dengan hak asasi manusia ham) dan semangat untuk mereformasi intelijen. bahwa dalam undang undang ini tidak terdapat definisi yang jelas tentang ancaman dan keamanan nasional, karena semua dikategorikan sebagai ancaman serta tergantung tafsir dari undang undang ini. bahwa beberapa dalam undang undang intelijen negara ini telah melahirkan sejumlah ancaman bagi jaminan kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan pers. bahwa undang undang intelijen negara yang seharusnya menjaga tegaknya akuntabilitas intelijen, beberapa bagiannya malah membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga intelijen. bahwa undang undang intelijen negara tidak sejalan dengan arah reformasi negara, karena masih mencampurkan intelijen sipil dan militer. personil personil militer yang masuk intelijen negara, seharusnya melepaskan jabatannya. apabila ada pelanggaran, pertanggungjawabannya juga jadi jelas, apakah sipil atau militer. bahwa undang undang intelijen negara ketika disahkan justru terdapat beberapa yang sangat merugikan masyarakat sipil. kelompok yang berseberangan bisa jadi sasaran intelijen. undang undang intelijen negara kental dengan nuansa politis ketimbang nuansaintelijen negaraperkumpulan, yayasan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia, para korban pelanggaran hak asasi manusia,diberlakukan undang undang guo. bahwa pemohon sampai dengan pemohon juga mendalilkan dirinya sebagaisebagaimana diatur dalam huruf berdasarkan hal tersebut seharusnya pemohon sampai dengan pemohon harus membuktikan terlebih dahulu adanya pengesahan sebagai badan hukum yang telah dilakukan kementerian hukum dan ham sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. apabila pemohon sampai dengan pemohon tersebut yang mendasarkan diri pada apa yang oleh pemohon sendiri disebut sebagai organizational standing, tanpa membuktikan pengesahannya sebagai badan hukum maka hanya dapat dikategorikan sebagai asosiasi tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk mengajukan permohonan ini. bahwa para pemohon sampai dengan pemohon sebagai organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memberi advokasi dan perhatian serta perjuangansampai dengan pemohon dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai pembela hak asasi manusia, karena dengan adanya undang undang intelijen telah memberikan payung hukum terhadap aktivitas intelijen agar jangan sampai melanggar hak asasi manusia. seharusnya para pemohon sampai dengan pemohon menerangkan dan membuktikan terlebih dahulu dalam hal apa dan bagaimana mereka dapat dirugikan terhadap praktik intelijen berdasarkan undang undang guo. samping itu juga seandainya masa yang akan datang apabila ada intelijen yang melakukan pelanggaran terhadap undang undang guo maka yang dirugikan adalah orang perseorangan, bukan secara lembaga. berdasarkan hal tersebut maka pemohon sampai dengan pemohon tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk berbicara depan mahkamahsampai dengan pemohon sebagai organisasi dan juga sama sekali tidak memiliki keterkaitan sebab akibat terhadap undang undang guo. bahwa terhadap para pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, pemohon ix, pemohon pemohon xi, pemohon xii, pemohon xiii pada intinya para pemohon tersebut mengklasifikasikan dirinya masing masing sebagai para korban atau pihak yang merasa dirugikan dari aktivitas intelijen negara masa lalu baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu ti'adakan operasi intelijen negara. para pemohon tersebut memberikan pernyataan bahwa mereka telah mendapat perlakuan sewenang wenang dari aparat intelijen, yaitu penyerangan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa termasukdan kehilangan anggota keluarganya sebagai akibat langsung dari suatu peristiwa atau perbuatan pada masa lalu yang dilakukan oleh aparat intelijen. yang menjadi pertanyaan adalah apakah peristiwa atau perbuatan disampaikan oleh para pemohon tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat intelijen? bahwa terhadap penyataan para pemohon tersebut harus dapat dibuktikan bahwa apa yang dialami oleh para pemohon adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh aparat intelijen. siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan, seharusnya para pemohon bersangkutan mengajukan bukti bukti mahkamah (laporan hasil penyelidikan komnas ham, bukti bukti yang pernah diajukan persidangan, dsb) terhadap apa yang diinformasikan dalam permohonannya atau apa yang telah dialami tersebut agar dapat terlihat secara jelas bahwa apakah memang benar apa yang terjadi terhadap mereka adalah akibat dari tindakan aparat intelijen, ataukah akibat dari tindakan penegak hukum, ataukah akibat dari tindakan pihak pihak lain yang tidak bertanggung jawab. apabila para pemohon yang bersangkutan tidak memberikan bukti bukti yang konkrit tersebut mahkamah, makbahwa terhadap para pemohon xiv, pemohon xv, pemohon xvi sebagai perorangan warga negara indonesia pembayar pajak yang concern dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia: dpr memandang bahwa adany. pemohon yang seharusnya perduli terhadap situasi keamanan indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya seharusnya tidak terganggu dan tidak berkurang sedikitpun hak dan kewajibannya atas berlakunya undang undang guo. mengingat kegiatan aparat intelijen yang bersifat rahasia, maka apabila tidak diberikan payung undang undang yang memberikan kewenangan kewenangan beserta dengan batasan batasan perlindungan hak asasi manusia yang jelas dengan sanksi yang tegas, malah akan dapat memberikan godaan ataupun dorongan bagi aparat intelijen untuk melakukan aktivitas aktivitas intelijen yang dapat melanggar ham. oleh karena itu tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon bersangkutan yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. bahwa terhadap para pemohon xvii dan pemohon xviii sebagai perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai jurnalis, dalam melakukan pekerjaannya menggunakan berbagai sarana, sumber, dan berbagai pihak lain untuk mendapatkan informasi sehingga dimungkinkan pula untuk mendapatkan suatuterbuka kepada masyarakat luas. pemohon bersangkutan sebagai seorang jurnalis seharusnya dapat menilai atau memilah milah mana informasi yang layak untuk disiarkan kepada masyarakat luas, dan manainformasi tersebut terbuka masyarakat. apabila seorang jurnalis mendapatkan informasi yang membahayakan keamanan negara tersebut maka harus memberikan kepada para penegak hukum atau setidak tidaknya berkonsultasi dengan para penegak hukum sebelum memutuskan untuk menyiarkan informasi tersebut kepada publik. oleh karenanya dalam undang undang guo juga memberikan sanksi kepada setiap orang (bukan hanya kepada jurnalis) apabila berusaha mencuri rahasia intelijen (membajak hacking sistem teknologi informasi milik intelijen, mencuri dokumen intelijen, dsb)argumentasi pemohon tidak jelas dan kabur karentanpa memberikan argumentasi yang jelas dan berdasar, para pemohon telah gagal dan tidak dapat membuktikan dalam kesimpulannya kasus ini dinyatakan sebagai pelanggaran ham berat dan direkomendasikan pembentukan tim penyelidik pro justicia: bahwa mereka yang memegang tanggungjawab keamanan ibu kota pada saat itu adalah letjen tni sutiyoso selaku pangdam jaya, mayjen tni zack anwar makarim, selaku kepala badan intelijen abri (bia), letjen tni syarat hamid selaku kepala staf bidang sosial politik abri dan jenderal purn) soesilo bambang yudhoyono selaku mantan kasdam ja: bahwa pemohon viii adalah aktivis hak asasi manusia yang memiliki banyak pengalaman bekerja pada beberapa organisasi penggiat hak asasi manusia aceh, diantaranya pada tahun bekerja untuk komite independen pengembangan demokrasi, kepala divisi parliament watch banda aceh. kemudian pada tahun sampai sekarang bekerja sebagai penggiat hak asasi manusia pada komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontra aceh, dengan jabatan terakhir sebagai wakil koordinator. sejauh ini, pemohon bekerja untuk mendampingi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sepanjang pemberlakuan daerah operasi militer dom) yang terjadi pada tahun sampai tahun dan pemberlakuan darurat militer dm) tahun dan secara khusus melakukan advokasi terhadap para korban dari operasi satuan gabungan intelijen sgi) aceh. bahwa dalam melakukan aktivitasnya, pemohon sempat menjadi target dari operasi satuan gabungan intelijen, yang mengakibatkan pemohon harus berpindah pindah tempat tinggal, dan menggunakan nama samaran, bahwa dalam operasi intelijen provinsi nanggroe aceh darussalam banyak dilakukan pada media 1990an. bahwa presiden soeharto telah memerintahkan untuk mengerahkan pasukan tambahan, termasuk batalyon dari kopassus dan unit unit tentara lainnya, seperti kujang siliwangi, kodam vii brawijaya, arhanud medan, linud medan dan brimob. daerahagar ketua majelis hakim mahkamah konstitusi sudah sepatutnyadpr tentang materi pengujian undang undang nomor tahun tentang intelijen negara. pengujian atas undang undang nomor tahun tentang intelijen negara terhadap permohonan penguji, dpr terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut: kewaspadaan nasional merupakan kegiatan berlanjut suatu bangsa yang melakukan deteksi awal terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman yang membahayakan kebijakan dan strategi nasional serta peluang yang dapat dieksploitasi. kewaspadaan nasional selalu berada pada lini pertama dalam pengembangan, meliputi: sistem deteksi dan identifikasi dini: peringatan dini, dan langkah pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman nasional. dalam era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan adanya perkembangan informasi, teknologi dan transportasi maka ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional dapat bersifat multidimensional dan tanpa mengenal batas sehingga dapat menyerang kapan pun, dan dapat dilakukan oleh siapapun. berkaitan dengan hal tersebut, entitas non negara juga meningkat baik itu secara individual maupun organisasi yang memiliki kekuatan, organisasi teroris, ekstrimis ideologi, suku maupun agama, mafia, dan organisasi besar yang berasal dari luar dan dalam negeri yang mampu menciptakan ancaman serius dan berbahaya bagi semua masyarakat. bahaya dan risiko baru sehubungan dengan globalisasi tersebut telah meningkatkan tantangan tantangan keamanan, membuat penilaian menjadi semakin rumit, perkembangan ancaman keamanan lebih tidak dapat diduga, dan krisis serta konflik lebih sulit untuk diperkirakan. indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. dengan kondisi sosiokultural yang begitu heterogen maka dapat meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. hal ini terbukti dari berbagai serangan terorisme yang selama ini terjadi indonesia dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dapat berasal dari dalam negeri baik secara individual dan organisasi, serta tidak dapat diduga sebelumnya dengan menggunakan berbagai kedok termasuk kedok ideologi agama. secara empiris, spektrum potensi ancaman nasional tidak lagi bersifat tradisional (traditional threat), tetapi lebih banyak diwarnai ancaman non tradisional (nontraditional threat). sumber ancaman telah mengalami pergeseran makna,luar atau dari dalam. karakteristik, dan kehidupan demokratis, campur tangan asing dan atau sabotase, li. terorisme, iii. konflik perbatasan: iv. separatisme, konflik horisontal, vertikal, dan diagonal vi. kejahatan terorganisasi lintas negarakat tinggi, kejahatan cyber, perompakan), pemalsuan uang, vii. radikalisme anarkisme, viii. pencurian sumber kekayaan alam, ix. perusakan lingkungan hidup: xx. menurunnya rasa kebangsaan atau nasionalisme, xi. disintegrasi bangsa, xii. imigrasi penduduk, ili. kemiskinan dan pengangguran: xiv. bencana alam, dan xv. wabah penyakit baru yang belum ada obat penangkal. terkait dengan tugas tugas yang diberikan kepada intelijen, aram husky and gary schmidt dalam bukunya silent warfare understanding the world intelligence yang intinya bahwa intelijen juga menangani ancaman yang bersifat transnasional yang merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan suatu bangsa. keterlibatan intelijen dalam memerangi kejahatan tersebut, dikarenakan aparat penegak hukum nasional tidak dapat masuk wilayah hukum negara lain, kecuali aparat intelijen. selain itu, aparat penegak hukum bertindak setelah tkp, sementara intelijen bergerak sebelum tkp. sementara itu, berdasarkan uud menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. hal ini diimplementasikan dengan menciptakan suatu ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar penegakan hukum (law enforcement) segala bidang, khususnya bidang pertahanan dan keamanan termasuk bidang intelijen. intelijen negarapengajuan ruu tentang intelijen negara sebagai ruu usul inisiatif dalam program legislasi nasional merupakan suatu upaya untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen indonesia, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mengalami perubahan sedemikian kompleks baik tingkat global maupun regionalsur penegakan hukum dalam undang undang tentang intelijen negara diwujudkan dengan pengaturan tindak pidana bidang intelijen dengan ketentuan sanksi pidana yang adil dan tegas baik kepada masyarakat maupun khususnya kepada personel intelijen negara. namun undang undang guo memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan fungsi intelijen untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi dengan memberikan jaminan kepastian hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. terkait dengan permohonan pemohon terhadap ketentuan angka angka dan undang undang guo, dpr perlu menjelaskan bahwa: pada saat ini bangsa indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman yang sangat signifikan. jika ancaman tersebut tidak dapat diantisipasi sebagaimana mestinya bukan tidak mungkin akan menjadi malapetaka bagi bangsa indonesia. berbagai isu seperti politik, ekonomi, keamanan, dan kejahatan lintas negara telah memiliki jangkauan nasional, regional, dan global. kesemua isu tersebut merupakan faktor yang berpengaruh pada keamanan nasional dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi serta menjadi perhatian masyarakat internasional karena juga menyangkut kepentingan nasional masing masing negara. berbagai isu tersebut tidak terlepas dari kontribusi faktor eksternal baik langsung maupun tidak langsung maupun karena sejumlah faktor internal dalam negeri yang juga berpotensi menggangu stabilitas keamanan nasional. faktor tersebut antara lain berasal dari sisi negatif heterogenitas suku bangsa indonesia, situasi ekonomi yang semakin memberatkan beban hidup dan faktor sosial politik. akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul sebagai gangguan terhadap keamanan nasional. salah satu ancaman yang dihadapi bangsa indonesia adalah terorisme internasional. terorisme telah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, setelah para teroris menyerang amerika serikat pada september disusul dengan serangan peledakan bom bali pada oktober teror peledakan bom lainnya beberapa wilayah indonesia. ancaman ancaman ini bahkan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup demokrasi masyarakat. contoh lainnya, patut kita cermati pernyataan direktur pusat intelijen spanyol, alberto said yang dikutip pers menanggapi peledakan bom sarana transportasi madrid, spanyol pada maret yang menewaskan orang. mengatakan: peledakan bom london berkaitan dengan serangan yang dilancarkan madrid spanyol. pelaku peledakan bom tidak berasal dari satu kelompok saja. mereka berkoordinasi dengan jaringan lainnya untuk paling tidak mendapat perintah dari para atasannya. pelaku bukanlah kelompok yang terisolasi untuk bertindak secara sendirian, tapi ada jaringan lainnya yang membantu. ancaman ancaman lainnya adalah transnational crime sejalan dengan pesatnya transportasi, interaksi perdagangan yang menembus batas batas wilayah negara. transnational crime ini juga telah menjadi ancaman yang cenderung dapat berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional, regional, dan internasional. berbagai kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan negara negara lain yang merupakan ancaman serius tersebut yaitu penyelundupan senjata, perdagangan narkoba, imigran gelap, pencucian uang, penebangan kayu, pencurian ikan, dan pemalsuan uang. bentuk ancaman lain adalah aksi aksi yang dilakukan kelompok separatis bersenjata beberapa wilayah nkri seperti gerakan aceh merdeka dan organisasi papua merdeka yang telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat dan negara. komposisi masyarakat indonesia yang heterogen, disertai karakteristik geografis berupa negara kepulauan sangat potensial memunculkan friksi friksi komunal yang dapat dipicu oleh ekslusivisme suku, agama, ras, dan antar golongan, serta kesenjangan sosial ekonomi. kondisi ekonomi indonesia yang belum sepenuhnya pulih kembali telah menimbulkan sejumlah permasalahan krusial. keterbatasan lapangan kerja tengah peningkatan pertumbuhan tenaga kerja, masalah tki, nilai rupiah yang berfluktuasi, isu investasi, isu perdagangan bebas, telah menyebabkan pemerintah semakin berat. meskipun isu isu tersebut berangkat dari isu ekonomi, namun dapat berkembang menjadi politis. isu politis yang menimbulkan kekuatiran dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akhirnya dapat menimbulkan kerusuhan massa yang luas sehingga mengganggu stabilitas keamanan nasional. faktor berikutnya adalah suasana kebebasan, demokratisasi dan penghormatan terhadap ham yang telah berlangsung selama ini, tetapi pihak lain sekan akan telah memberikan peluang bagi gerakan gerakan radikal untuk muncul kembali permukaan. gerakan radikal yang muncul selama ini sebagian merupakan penjelmaan dari kelompok yang ada pada masa lalu merasa termarjinalkan. kelompok kelompok tersebut memiliki jaringan seluruh indonesia bahkan sampai luar negeri. berdasarkan faktor faktor tersebut amat sangat sulit untuk membuat suatu kriteria ancaman yang mendetail dan kaku karena sifatnya yang multidimensional dan selalu berubah ubah sesuai dengan perkembangan jaman atau dinamika masyarakat. dalam menyikapi keadaan tersebut hanya personel intelijen yang mampu mengolah dan menilai suatu informasi apakah membahayakan keamanan nasional ataukah tidak. bahwa dalam undang undang guo, dalam rumusan pengertian tentangbahwa dari pengertian tersebut maka intelijen dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai aktivitas sebagai berikut: melakukan kegiatan yang berupa pengumpulan, serangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh proses tentang keamanan nasional yang berhasil dapatkan. membuat prediksi dengan melakukan analisis terhadap aliran informasi terkini secara akurat. menyediakan informasi berisi latar belakang, analisis, dan proyeksi yang dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dan menyediakan tindakan alternatif yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan dan memberikan dasar bagi pilihan yang paling bijak. berdasarkan pengertian aktivitas yang dimiliki intelijen tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama intelijen adalah berada pada ranah non pro justicia. intelejen tidak memiliki kewenangan represif yudisial seperti menangkap, menahan, dan atau melakukan upaya paksa seperti yang dimiliki oleh kepolisian yang berada jalur pro justicia. intelijen tidak turut melakukan eksekusi terhadap suatu tindak kriminal, karena hal ini akan berdampak kepada melemahnya kapabilitas intelijen untuk mengumpulkan informasi lebih jauh, dimana hal ini merupakan tugas utama intelijen. jika intelejen dapat melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan interogasi maka akan dapat pula berdampak pada terungkapnya seluruh manuver klandestin maupun jaringan intelejen. intelijen tidak akan menangkap seseorang yang teridentifikasi membahayakan keamanan negara karena juga akan membahayakan kapasitasnya dalam memperoleh informasi lebih lanjut. secara fundamental tujuan penegakan hukum (pro justicia) dan intelijen berbeda, penegakan hukum adalah melakukan eksekusi dan pembuktian dalam suatu kasus kriminal yang spesifik. sementara intelijen bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya yang sifatnya terkini dan akurat,ro justiciafungsi penegakan hukum tetap dipegang oleh aparat musisi (antara lain polri dan kejaksaan agung) dan fungsi ini tidak dialihkan aparat intelijen. bahwa definisi dalam angka mengenai ancaman telah disinkronisasikan merujuk kepada angka undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia yang menyatakan bahwa ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baikbahwa definisi angka mengenai ancaman telah disinkronisasikan merujuk kepada penjelasan undang undang nomor tahun tentang pertahanan negara yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baikbahwa definisi dalam angka danmenimbulkan pengertian ganda. bahwa permohonan para pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian dalam angka dan angka undang undang guo yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal hal lain yang bersifat umum dan dijadikan dasar bagi berikutnyaancaman dan pihak lawasetiap orang dijamin hak aslinya untuk beraktivitas ddengan yang diatur dalam uud namun dalam menjalankan kemerdekaan hak haknya tersebut tidak boleh sampai membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional. hal ini sesuai dengan amanat pembatasan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam uud definisi ini tidak berarti bahwa setiap orang dapat begitu saja langsung dikategorikan sebagai pihak lawan oleh intelijen karena hal itu tentu saja akan bertentangan dengan hak asasi manusia. tugas intelijen sebagai lini pertama atau terdepan dalam keamanan nasional harus mampu mengumpulkan, menilai, dan mengolah segala macam informasi tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi mana pihak lawan dan mana pihak yang tidak mengancam keamanan nasional. intelijen berperan untuk mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya sehingga memungkinkan perencanaan yang terarah atau pengambilan tindakan secara diperhitungkan terlebih dahulu sehingga resiko dapat diperkecil feminim minimnya. bahan bahan keterangan yang telah diolah intelijen tersebut diperlukan untuk early warning dan early detection bagi pimpinan nasional dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi nasional. bahwa berkaitan dengan yang dimaksudkan kepentingan nasional' dalam definisi angka merujuk kepada penjelasan undang undang nomor tahun tentang pertahanan negara yaituoperasi yang mulai efektif sejak tahun terbagi dalam sektor, sektor pidie), sektor aceh utara) dan sektor aceh timur). operasi ini memiliki satuan tugas. satuan tugas intelijen, satuan tugas marinir (mengamankan daerah pantai) dan satuan tugas taktis (mengisolasi posisi satuan gerakan pengacau keamanan aceh merdeka pada lokasi lokasi strategis). khusus satuan tugas taktis dibentuk tim tim yang lebih khusus, yakni tim pasa tim pase tim pase tim pase tim pase tim pase dan seterusnya yang berasal dari unit kopassus: bahwa tim pase ini merupakan satuan intelijen taktis lapangan yang menjalankan operasi intelijen. untuk tim pase november november memiliki tugas pokok untuk mencari dan menghancurkan tokoh tokoh dan anggota gam, baik dalam kondisi hidup atau mati, serta merebut senjatanya, membongkar jaringan klandestin gam kampung dan kota, serta membongkar jaringan sindikat ganja, yang disinyalir sebagai sumber dana gam. dalam laporan khusus, nomor lapsus komandan tim pase eko margin, melaporkan satgas rencong regu pos tdr penumpang dan dansattis tdr kota bakti melakukan penumpasan terhadap gpk wilayah pidie pimpinan pawang rasyid. dari hasil penyergapan dilaporkan sebagai keuntungan tewasnya orang anggota gam, antara lain cut fauzi, nasrul (anak cut fauzi berusia tahun) dan anak berumur tahun yang tidak diketahui namanya. hasil laporan itu merekomendasikan prajurit yang melakukan operasi untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. berangkat dari laporan itu, kita dapat melihat bahwa tn: bahwa satuan gabungan intelijen juga melakukan praktik penculikan aceh pada saat kesepakatan demiliterisasi, maupun kesepakatan perjanjian penghentian permusuhan dilakukan tahun aksi penculikan dua orang aktivis ham aceh, mukhlis dan zulfikar terjadi pada tanggal maret aksi ini dilakukan oleh aparat sgi pos bireuen. kedua aktivis tersebut bekerja menjadi pendamping masyarakat dari lsm link for community development. kedua aktivis ini diculik karena aktivitasnya melakukan pendampingan persiapan pengungsian warga kedua dua, pasca beredarnya informasi rencana didirikannya pos brimob bko kedua dua. sebelum pengungsianuu. ketentuan dalam angka dan angka dalam undang undang guo telah memberikan batasan yang tegas terhadap siapa, upaya, pekerjaan, kegiatan serta tindakan dilakukan. ketentuan guo telah memberikan kepastian agar kegiatan intelijen dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. pengertian pengamanan dalam intelijen apabila dijabarkan adalah sebagai berikut: pengamanan sebagai fungsi organik meliputi segala usaha, pekerjaan, kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran bahan bahan keterangan untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengamanan terhadap personel, materiil, bahan bahan keterangan dan kegiatan kegiatan atau operasi, pengamanan sebagai kegiatan mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hak yang merugikan sistem pengamanan internal dengan menumpas kegiatan spionase, sabotase, dan penggalangan yang dilakukan pihak lawan: pengamanan dalam arti kontra intelijen adalah kegiatan yang selalu diarahkan keluar terhadap pihak lawan yang melakukan usaha, kegiatan, dan tindakan spionase, sabotase, dan penggalangan untuk melumpuhkan dan menghancurkan sistem yang mengatur penyelenggaraan pertahanan dan keamanan serta sistem yang mengatur tata kehidupan masyarakat, dan pengamanan dalam arti organisasi adalah pengamanan sarana sarana organisasi, kegiatan kegiatan atau operasi, dari penyelidikan spionase, sabotase, dan penggalangan pihak lawan yang terjadi sebagai akibat kelalaian pihak sendiri dan bencana alam. terhadap permohonan pengujian angkadengan demikian dpr berpendapat bahwa permohonan para pemohon dalam angka undang undang guo yang mempersoalkan batasan pengertian rahasia intelijenrahasia intelijelebih lanjut dpr berpendapat, apabila keberatan para pemohon dianggap benar oleh mahkamah konstitusi justru akan menimbulkan kerancuan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian dalam memahami pengertian rahasia intelijen dalam undang undang guo, sedangkan pengertian tersebut sangat diperlukan dalam memberikan batasan pengertian yang dimaksud rahasia intelijentidak semua orang dapat menjadi personel intelijen. intelijen adalah profesi yang unik, karakteristiknya pun berbeda dengan pegawai negeri lainnya. rahasia dan tertutup merupakan salah satu asas dan ciri yang harus melekat pada profesi intelijen. ditambah lagi profesi ini mensyaratkan kecerdasan, intelijen berarti intelijensii. tidak berlebihan aktivitas intelijen khususnya daerah lawan mempertaruhkan jiwa raga aparaturnya. sebagai ilustrasi tidak jarang terjadi kasus kasus hilang atau tewasnya anggota intelijen dalam rangka melindungi kepentingan negaranya. bisa pula terjadi bila ada anggota intelijen yang tewas dalam rangka penugasan yang memerlukan kerahasiaan penuh, bisa saja kematiannya dirahasiakan masyarakat umum atau bahkan kepada keluarganya sendiri. sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang lain adalah betapa pun anggota intelijen adalah manusia biasa yang juga mempunyai kebutuhan kebutuhan dasar bersifat fisik dan non fisik seperti makan, minum pakaian, rumah, maupun kebutuhan non fisik seperti kebutuhan biologis, penghargaan, ketenangan, keamanan. setiap personel intelijen harus memiliki semangat yang tinggi, disiplin banyak inisiatif, banyak pendapat, dan jaringan sangat mempengaruhi profesionalitas intelijen. profesionalitas intelijen dapat menjadi semakin baik apabila dididik berdasarkan satu sekolah intelijen yang menyajikan satuerdasarkan ketentuan dan uud memang ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang sama, dan kesempatan yang sama. namun berdasarkan uraian uraian sebagaimana digambarkan tersebut atas tidak mudah mencari anggota intelijen yang memiliki dedikasi dalam melakukan pekerjaan intelijen. untuk itu perlu direkrut anggota yang memiliki komitmen terhadap profesi intelijen yaitu orang yang rela melepaskan sebagian kebutuhan kebutuhan dasarnya dan siap menghadapi risiko risiko tugasnya sebagai anggota intelijen. dalam hal ini dibutuhkan komitmen kuat yaitu sikap individu yang secara sadar dan sungguh sungguh mau memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan segala risiko yang dihadapi. tanpa komitmen yang kuat tidak mustahil ada anggotatersebut hanya dapat diperoleh atau direkrut berdasarkan sekolah yang memang didirikan khusus untuk pendidikan dan perekrutan intelijen, dan tidak semua orang dan sembarang badan atau lembaga yang dapat merekrutnya. cast, disinilah letak pembatasan hak asasi manusia sebagaimana juga yang telah diamanatkan oleh undang undang dasar tersebut. terhadap permohonan pengujian duud menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. sebagai negara hukum, indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya yaitu dalam bab uud uud menyatakitu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham). ham menyatakanalah satu hak asasi yang dilindungi dalam uud adalah hak atas informasi. uudmbagi hak asasi manusia menjadi (dua) menurut sifatnya, yaitu, pertama, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang terdiri darberdasarkan hukum yang berlaku surut uud tahun kedua, ham yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam kondisi tertentu (derogable rights), termasuk didalamnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,uud ham menyatasecara internasional, hak asasi atas informasi diakui dan dilindungi. universal declaration human rights atau udh) menyatakan no one shall subjected arbitrary interface with his privacy, family, home correspondence, nor attack upon his honor and reputation. everyone has the right protection the law against such interference attacks article udh).ejalan dengan asas kerahasiaan ini, undang undang guo mengatur bahwa rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. pengaturan ini menjadi suatu bentuk pembatasan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan intelijen. hak atas informasi merupakan hak asasi yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam kondisi tertentu (derogable rights) berdasarkan uud yang menyatakanhamsesuai dengan ketentuan uud dan ham maka pembatasan hak atas informasi terkait penyelenggaraan intelijen telah ditetapkan dalam bentuk undang undang yaitu pada undang undang guo. pembatasan hak atas rahasia intelijen ini dalam rangka kepentingan dan keamanan nasional sesuai dengan hakikat intelijen negara sebagai lini pertama dalam sistem keamanan nasional sebagaimana diatur pada undang undang guo dan peran intelijen negara dalam, sebagaimana diatur pada undang undang guo. dengan demikian pembatasan hak atas informasi sebagaimana diatur pada undang undang guo telah sesuai dengan ketentuan uud sehingga tidak bertentangan dengan uud hal ini sesuai dengan pandangan martin senin, special rapporteur unhcr dalam laporannya tanggal februari menyatakan bahwa fungsi utama intelijen adalah mendeteksi potensi ancaman keamanan nasional, termasuk ancaman teroris, dengan pengumpulan data dan informasi tanpa diketahui targetnya, melalui berbagai teknik investigatif seperti penjejakan secara tertutup, intersepsi dan monitoring komunikasi elektronik, penggeledahan secara diam diam terhadap suatu objek, dan penggunaan penyusup. sejak peristiwa september sejumlah negara menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara intelijen dengan penegakan hukum. pemberian kewenangan untuk menangkap, menahan, dan menginterogasi oleh badan intelijen bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional selama penangkapan dan penahanan oleh lembaga tersebut sejalan dengan standar ham dan aturan hukum setempat. demikian juga dalam dokumen circus, pembatasan hak asasi manusia dapat dibenarkan sepanjang berkaitan dengan keamanan nasional, keselamatan bangsa dan diatur dengan undang undang. pembatasan hak atas informasi dikaitkan dengan penyelenggaraan intelijen telah diatur pada huruf undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik kip),pembatasan hak atas informasi dikaitkan dengan penyelenggaraan intelijen diatur pada undang undang guo sebagai berikutdalam hal terdapat substansi yang sama diatur dalam beberapa peraturan maka berlaku asas hukum lex specialis derogat legi generali dan asas hukum lex posterior derogat legi priori. asas hukum lex specialis derogat legi generali berarti peraturan atau undang undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang undang yang umum. pengaturan pada huruf kip merupakan pengaturan yang bersifat umum atas informasi publik, sedangkan pengaturan rahasia intelijen pada undang undang guo merupakan pengaturan secara khusus informasi publik terkait penyelenggaraan intelijen. dengan demikian terhadap keberatan para pemohon, dpr berpendapat bahwa pengaturan pada undang undang guo mengesampingkan pengaturan pada huruf kip. asas hukum berikutnya menyatakan lex posterior derogat legi priori yang berarti hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior). pengaturan pada undang undang guo merupakan pengaturan yang terbaru, sehingga berdasarkan asas hukum ini pengaturan pada undang undang guo mengesampingkan pengaturan pada huruf kip sebagai pengaturan yang lama. undang undang guo meoo. penetapan masa retensi arsip statis yang bersifat tertutup telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kearsipan kearsipan), yang menyatakan: kearsipan menyatakan:dengan demikian dpr berpendapat bahwa undang undang guo tidak melanggarpenetapan masa retensi rahasia intelijen berlaku selama (dua puluh lima) tahun pada adalah proporsional mengingat sifat kerahasiaan dari rahasia intelijen yang apabila dapat diakses oleh publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. dilakukan, kedua aktivis ini mengorganisir warga untuk melakukan aksi demonstrasi depan pendopo bupati bireuen. kedua aktivis tersebut diculik lokasi aksi demonstrasi. hingga kini nasib mereka belum diketahui keberadaanni: bahwa pemohon adalah aktivis hak asasi manusia dan keluarga korban dari michael jan vakum selaku korban peristiwa timika freeport yang diculik oleh aparat brimob karena tuduhan sepihak terkait separatisme. selaku aktivis ham dan keluarga korban, doris vakum aktif mendampingi dan melakukan investigasi kasus kasus pelanggaran ham yang terjadi papua, salah satunya kasus wamena berdarah tahun wasior berdarah berpura berdarah serta kasus pembunuhan they hyo luar. sepanjang melakukan advokasi kasus kasus pelanggaran ham tersebut, doris vakum sering mendapatkan teror, intimidasi diantaranya dalam bentuk ancaman pembunuhan, penculikan oleh aparat tni polri dan intelijen. bahkan beberapa diantaranya mengancam langsung dengan mendatangi rumah. sepanjang tahun doris vakum bekerja organisasi penggiat ham papua yakni komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontra dengan jabatan terakhir wakil koordinator. saat ini pemohon aktif melakukan advokasi terhadap tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia yang terjadi papua dengan mendirikan organisasi yang bernama komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak)ix, uud menyatakan indonesia adalah negara hukum. keberadaan undang undang intelijen negara dalam rangka menjadi payung hukum daladang undang guo merupakan suatu bentuk pengaturan atas rahasia intelijen. setiap badan intelijen berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan undang undang guo. dengan demikian dpr berpendapat bahwa undang undang guo tidak bertentangan dengan ketentuan uud melainkan ketentuan ini menjadi pemenuhan salah satu unsur suatu negara hukum menurut julius stahl yaitu pemerintahan berdasarkan undang undang. terkait dengan permohonan para pemohon terhadap ketentuan juncto danara pemohon, dpr perlu menjelaskan bahwa: dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak dan kewajiban (subjek) dalam hukum. dimaksud dengan orang atau subjek hukum, dapat diartikan sebagai manusia (naturliikpersoon) atau badan hukum (rechtspersoon). berlakunya seseorang sebagai pembawa hak adalah dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal. yang dimaksud setiap orang dalam ini meliputi keseluruhan masyarakat pada umumnya, termasuk personel intelijen yang mengetahui atau memiliki informasi intelijen baik secara langsung ataupun tidak langsung. badan hukum (rechtspersoon): samping orang orang (manusia), badan badan atau perkumpulan perkumpulan dapat juga memiliki kekayaan sendiri dan ikut serta dalam lalu lintas hukum, yaitu juga memiliki hak dan kewajiban serta dapat digugat ataupun menggugat depan hakim. badan atau perkumpulan ini dinamakan badan hukum atau rechtspersoon, misalnya perseroan terbatas pt), yayasan, koperasi dan sebagainya. badan hukum memiliki pertanggungjawaban pidana karena dianggap sebagai subjek hukum. akibatnya suatu korporasi badan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana. tentunya dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi itu berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon), karena tidak mungkin suatu badan hukum dijatuhi pidana penjara ataupun kurungan. pada praktiknya pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi antara lain: pidana pokok yang berupa penjatuhan denda kepada korporasi tersebut. pidana tambahan yang berupa pencabutan hak hak tertentu, penutupan seluruhnya ataupun sebagian perusahaan, perampasan terhadap barang barang dan juga bisa sampai dengan diumumkannya putusan hakim terhadap masyarakat. tindakan tata tertib yang dapat dilakukan berupa menempatkan perusahaan dibawah pengampunan, kewajiban membayar uang jaminan, pengembalian keadaan dan adanya pembayaran uang paksa. dalam petunjuk nomor lampiran undang undang nomor tahun dinyatakan bahwaselanjutnya dalam petunjuk nomor lampiran undang undang nomor tahun dinyatakan bahwabahwa memang norma dalam juncto dan ditujukan tidak hanya kepada personil intelijen negara, namun juga kepada masyarakat luas, oleh karena itu digunakan frasa setiap orang . bahwa kebocoran informasi intelijen yang bersifat rahasia tidak hanya merupakan beban pertanggungjawabannya ditujukan kepada personel intelijen tetapi juga kepada masyarakat umum yang mengetahui rahasia intelijen. rumusan delik dalam tersebut masuk dalam kategori delik formil: yaitu perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh undang undang. hal ini menekankan pada perbuatan dari subjek hukum tersebut, terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. rumusan delik dalam masuk dalam kategori delik materiil: yaitu perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang diancam pidana oleh undang undang. detil perbuatannya meskipun penting dan dapat berupa perbuatan apa saja, tapi tidak begitu dilihat, yang terpenting adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. delik dalam tersebut memuat unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (mens rea)'. unsur ini melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolls) maupun keadaan (culpa). sengaja berarti ada niat khusus (special intent) untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. lalai berarti tidak ada niat khusus tetapi karena ketidakhati hariannya perbuatannya mengakibatkan bocornya intelijen. unsur subjektif kelalaian pada tidak hanya bagi personel intelijen tetapi juga bagi setiap orang yang mengakibatkan bocornya rahasia intelijen dapat dimungkinkan untuk terjadi. apabila misalnya terjadi pada para pegawai kantor intelijen yang bukan merupakan personil intelijen tetapi dapat mengakses suatu sumber rahasia intelijen dan karena sekurang hati hariannya kelalaiannya sehingga berakibat tersebarnya rahasia intelijen tersebut kepada masyarakat luas. atau dapat saja terjadi seorang hakim atau penuntut umum yang mengetahui atau memiliki adanya rahasia intelijen yang akan dijadikan alat bukti pengadilan, tetapi karena kekuranghati hariannya rahasia intelijen tersebut tersebar masyarakat luasahwa dpr tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan juncto dan undang undang guo merupaterkait dengan permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam huruf juncto penjelasan huruf bertentangan dengan dan serta uud maka terhadap dalil para pemohon, dpr perlu menjelaskan bahwa: pelaksanaan tugas badan intelijen negara ini tidak bertentangan dengan dan serta uud mengingat dalam melaksanakan fungsinya, badan intelijen negara tetap harus menghormati hukum, nilai nilai demokrasi, dan hak asasi manusia undang undang guo|l. terkait dengan ancaman yang berasal dari luar seperti spionase dan infiltrasi, maka sudah sewajarnya badan intelijen negararekomendasi tersebut diberikan kepada kementerian lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkanbahwa proses clearance house selama ini telah dilaksanakan oleh bin beserta dengan kementerian kementerian terkait, misalnya, clearance house kemlu , clearance houseip asing. bahwaterkait dengan permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam juncto juncto penjelasan nomor tahun tentang intelijen negara bertentangan dengan dan uud maka terhadap dalil para pemohon, dpr perlu menjelaskan bahwa: kewenangan penggalian informasiasia (diberikan sejak tahun(network) yang dibutuhkan untuk menilai lebih lanjut tentang validitas suatu informasi namunharus dihadapi terhadapnilai nilaiakanapakah yang dapat dilakukan oleh bin dan kepada siapakah tindakan penggalian informasi dilakukan. penjelasan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara bertentangan dengan dan uud dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: kewenangan penyadapanmi5, asia, dan csis..ada prinsipnya seperti yang berlaku negara negara lain, tindakan penyadapan dilarang, demikian pula halnya indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang undang yang pada dasarnya terkait dengan upaya keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi.privasi dari serangan terhadap hak atas privasi yang dilakukan sewenang wenang. sampai saat ini indonesia terdapat berbagai peraturandiantaranya adalah: bab xxvii wvs tentang kejahatan jabatan,sikotropika. undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi. undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorismenarkotika.nomor tahun tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. permenkominfo nomor tahun tentang teknis penyadapan terhadap informasi. peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor tahun tentang tata cara penyadapan pada pusat pemantauan kepolisian negara republik indonesia. konstitusi indonesia terutama sejak dilakukannya amandemen telah melindungi hak atas privasi. secara tegas uud telahk atas keamanansetiap orang yang tidak boleh dimasuki tanpa ijin dan atau secara sewenang wenang tanpa perintah atau otorisasi dari badan kekuasaan kehakiman, keamanan dan atau kerahasiaan atas hubungan korespondensi atau surat menyurat yang dalam hal ini juga dapat diperluas pada hubungan komunikasi yang bersifat pribadi. penegakan hak asasi manusia dalam konstitusi sebenarnya juga memberikan kemungkinan untuk disimpan. hak konstitusional yang terkait dengan hak asasi manusia dalam kondisi tertentu dapat saja dikurangi.aagama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis . selain itu, nomor tahun tentang hak asasi manusia juga memberikan pembatasan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga negara tersebut sebagaimana tercantum dalam bab vi, pembatasan dan larangansebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa peraturan perundangan terkait dengan penyadapan, sebagai berikut: penyadapan informasi secara sah ((monitoring center) milik aparat penegak hukum. pengertian lawful intervention ini terkait dengan pengecualian larangan melakukan intersepsi. bagi aparat penegak hukum, demi kepentingan hukum, undang undang memperbolehkan untuk melakukan penyadapan sebagaimana terlihat pada bunyi ketentuan berikut ini: dan undang undangkembali nomor rt rw jaka mulya, bekasi selatan, kota bekasi. selanjutnya disebut sebagai . pemohon seniwati, warga negara indonesia, lahir malang, maret pekerjaan swasta, agama islam, bertempat tinggal jalan pelangi blok rt rw jaka mulya, bekasi selatan, kota bekasi. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xi: beda untung, warga negara indonesia, lahir pemalang, maret pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal jalan mh. thamrin, gg. mulia nomor kampung warung mangga, kelurahan panggangan, kecamatan pinang, kota tangerang, banten. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xii: edi armada, warga negara indonesia, lahir sidorejo, oktober pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal rejo makmur rt rw sidorejo, sekampung udik, lampung timur. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiii: rizal darma putra, warga negara indonesia, lahir jakarta, april pekerjaan direktur eksekutif lembaga studi pertahanan dan studi strategis indonesia lesperssi), agama islam, bertempat tinggal puri bintaro pb. rt rw sawah baru, ciputat, tangerang, banten. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiv, haris azhar, s.h., m.a., warga negara indonesia, lahir jakarta, juli pekerjaan koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan kontra s), agama islam, bertempat tinggal jatinegara kaum rt rw jatinegara kaum, pulo gadung, jakarta timur. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xv: chairul anam, s.h., warga negara indonesia, lahir malang, april pekerjaan wakil direktur human rights working group hrw), agama islam, bertempat tinggal jalan mahoni blok bahwa pemohon adalah pedagang makanan kecil yang menjadi salah satu korban dalam kasus tanjung priok pada september kasus tanjung priok adalah merupakan kasus serangkaian pelanggaran hak asasi manusia bawah sistem komando keamanan dan ketertiban kopkamtib) dan abdul bashir adalah korban dari sistem ini, dengan tuduhan terlibat dalam tabligh akbar jalan sindang tanjung priok yang berakhir dengan penembakan peserta tabligh akbar depan kapolres jakarta utara karena menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan kodim jakarta utara. abdul bashir tangkap rumahnya pada september bersama dengan anggota keluarganya. kemudian dibawa kodim jakarta utara, kodim diperlakukan tidak manusiawi yakni ditendang, dipukul dan diinjak injak oleh tentara. kemudian dibawa laksda jaya dan dipaksa mengakui akan mendirikan negara islam, setelah itu dibawa dan ditahan pemadam jaya guntur. setelah ditahan dan diinterogasi selama bulan karena tuduhannya tidak terbukti, akhirnya abdul bashir dan anggota keluarganya dibebaskan. namun sesampainya rumah, usaha dan ekonomi yang telah dia rintis hancur berantakan. bahwa pemohon juga terlibat aktif sebagai pengurus dari ikatan korban dan keluarga korban tanjung priok kapri), sebuah organisasi korban yang gigih mengadvokasi kasus pelanggaran ham yang berat tanjung priok bersama sama dengan lsm kontra bahwa dalam kasus tanjung priok kopkamtib sebagai institusi sentral keamanan indonesia, bertanggung jawab secara garis komando atas terjadinya praktik pelanggaran ham yang berat, terutama tetapi tidak terbatas pada pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang wenang, penyiksaan dan praktik penghilangan orang secara paksa. bahwa pertanggungjawaban garis komando dapat dibuktikan dari pernyataan pangdam vii diponegoro mayjen tni ismail dan mendagri amir mahmud yang menerangkan bahwa ada upaya dari kelompok kelompok tengah masyarakat untuk memperkuat ideologi luar pancasila: bahwa panglima komando pemulihan keamanan dan ketertiban pangkopkamtib) yang sekaligus panglima angkatan bersenjata republik indonesia pangan) jenderal lb. jordani adalah pengampu otoritas keamanan tertinggi indonesia saat itu. bahwa mayor jenderal try sutrisno:informasi dan transaksi elektronikundang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsundang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penjelasan yang menyatakan kewenangan penyidik dalam ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping). yang telah disebutkan atas merupakan beberapa yang terdapat dalam beberapa undang undang yang menyinggung mengenai penyadapan. dikatakan menyinggung karena memang tersebut tidak mengatur teknis maupun pengaturan pengaturan mengenai hal lainnya terkait penyadapan secara rinci. sampai saat ini memang belum ada undang undang yang secara khusus mengatur masalah penyadapan. pada level yang lebih rendah memang sudah terdapat peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor per kominfo tentang teknis penyadapan terhadap informasi. dengan demikian dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum dikecualikan dari larangan melakukan intersepsi ini dengan tujuan demi kepentingan hukum. perbandingan ketentuan beberapa undang undang yang mengatur penyadapan oleh aparat penegak hukum syarat bukti permulaan izin jangka waktu yang cukup nomor maksimal tentang kapolri tidak hari psikotropika .) nomor ketua maksimal bulan, tentang narkotika ada pengadilan kali perpanjangan .) nomor tentang pemberantasan ketua maksimal tidak laa tindak pidana terorisme pengadilan tahun .) nomor tentang tindak pidana ketua maksimal perdagangan orang pengadilan tahun .) nomor tentang kpk tidak .) nomor tahun paling lama tentang intelijen ketua (enam) bulan dan negara pengadilan dapat diperpanjang ada .) negeri sesuai dengan kebutuhan apabila dibandingkan dengan kewenangan kpk, kepolisian dan kejaksaan, maka kewenangan yang diberikan kepada bin sangat lebih terbatas. terlihat dari batasan dalam penyadapan undang undang tentang intelijen negara yang hanya dapat dilakukan dengan izin dan penetapan ketua pengadilan serta jika ada bukti permulaan yang cukup. sementara dalam undang undang kpk membolehkan melakukan penyadapan telepon dan perekaman pembicaraan dalam mengungkap dugaan suatu kasus korupsi tanpa memerlukan izin dari siapa pun dan tanpa dibatasi jangka waktu. dari ketiadaan syarat sebagaimana dalam penanganan tindak pidana lain yang juga membolehkan penyidik melakukan penyadapan, terlihat bahwa kpk, kepolisian dan kejaksaan memiliki keistimewaan dan kewenangan penyadapan yang lebih luas. sementara itu, masalah penyadapan dunia intelijen merupakan hal yang biasa dilakukan sebagai suatu metode dalam memperoleh tambahan informasi. bahwa pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang undang sebagaimana ditentukan oleh uud undang undang dimaksud inilah yang selanjutnya harus merumuskan antara lainni baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup yang berarti bahwamanusia . dengan kata lainhak atas privasi mencerminkan konsep kebebasan individu sebagai makhluk yang dapat. akhirnyaterhadap data pribadi karena negara dan organisasi komersi. pembatasan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat syarat yang sangat ketat sebagaimana telah diungkapkan untuk menghindari kesewenang wenangan dan penerobosan terhadap hak hak asasi manusia. dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam dan uud bukan yang tak dapat disimpan dalam keadaan apa pun atau yang dikenal dengan nonderogable rights. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi tersebut pemberian kewenangan penyadapan kepada personel intelijen dalam undang undang ini adalah sah karena pengaturannya berada dalam kerangka undang undang, dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar dengan tidak adanya undang undang khusus mengenai penyadapan tersebut tidak berarti bahwa undang undang yang ada yang selama ini mengatur mengenai kewenangan penyadapan termasuk undang undang intelijen menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan hak asasi manusia. selama undang undang khusus tentang penyadapan belum ada, maka berbagai undang undang lain yang mengatur tentang penyadapan tersebut tetap berlaku sebagai lex specialis dari masing masing kewenangan penyadapan yang diberikan dalamnya. hal ini juga berimplikasi bahwa dengan beragamnya pengaturan yang mengatur tentang hak menyadap tersebut mengandung kelemahan dimana satu aturan sangat mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan yang lain. karena tidak ada undang undang khusus penyadapan yang menyeragamkan aturan aturan tersebut. namun luar dari semua implikasi dan kekurangan tersebut, legal standing dari undang undang yang mengatur tentang penyadapan termasuk dalam undang undang intelijen ini adalah sah (beyond reasonable doubt) dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena diberikan dalam kerangka hukum yang benar yaitu dalam undang undang. hal ini ditegaskan dalam penjelasan undang undang guo. penyadapan berguna sebagai salah satu metode pengumpulan informasi. penyadapan merupakan alternatif lain untuk pengumpulan informasi dalam menemukan dan mengidentifikasi terhadap ancaman nasionalundang undang guo menyatakandang undang guo tidak menyatakan bahwa pengangkatan kepala badan intelijen negara terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat sebagaimana disebutkan dalam nomor dan permohonan uji materiil undang undang guo, intelijen negara merupakan lini pertama ataumemiliki suatu karakter institusional yang paradoks: undang undang nomor tahun menyatakank asasi manusiatanpa kecuali. hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara: bahwa,di, maka merupakan hal penting apabila penilaian ancaman dibuat dibawah acuan demokratis. hal ini relevan mengingat penilaian tersebut berimplikasi penentuan prioritas ancaman yang biasanya memiliki dampak politis yang besar: undang undang guo memberikan kewenangan yang lebih besar kepada badan intelijen negarahuruf undang undang guo) juga sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara dan undang undang gol. sebagai penyelenggara intelijen negara, badan intelijen negaraan undang undang gol. dalam melaksanakan tugasnya, undang undang guo memberikan berbagai kewenangan. mengingat bin diberikan kewenangan tersebut ri. bahwa uud menyatakan dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. bahwa mengingat posisi kepala badan intelijen negara yang sangat penting dan strategis maka dewan perwakilan rakyat. pemberian pertimbangan oleh dewan perwakilan rakyat dapat memberikan jaminan independensi dalam penunjukan dan pemberhentian kepala badan intelijen negara. pelaksanaan fungsi pengawasan ini akan menjadikan badan intelijen negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menghindarkan badan intelijen negara digunakan semata mata sebagai alat pemerintah dalam mempertahankan kekuasaannya, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam tidak bertentangan dengan uud tahun bahwa praktik pengangkatan pejabat negara setingkat menteri dengan melalui persetujuan atau pertimbangan dewan perwakilan rakyat telah dilaksanakan selama ini antara lain dalam proses pengangkatan dan pemberhentian panglima tentara nasional indonesia undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia) dan proses pengangkatan dan pemberhentian kepala kepolisian negara republik indonesia undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesiaheri akhmad dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: kalau kita kaitkan detect nya ini, saya setuju tadi kalau sifatnya umum itu prin sip prin supaya mengacu kepada yang sudah ada tetapi yang belum ada tetapi sudah diajukan saya kira itu sudah menjadi perhatian kita. tetapi sini, pak, cakupan ini saya kira terlalu luas, setiap upaya, pekerjaan dan kegiatan, ini kan luas sekali, upaya, pekerjaan, kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. ini kan besar sekali upaya, pekerjaan, kegiatan. nah, cakupan ini yang barangkali bisa ditempatkan menjadi sesuatu yang lebih spesifik. itu orang bernapas saja kena, pak, bisa dicap nanti sebagai membahayakan itu. begitu, pak, itu usul saya. karena itu perlu memperoleh penyempurnaan untuk diberikan pembatasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sudah ada. dan ini pun nanti kalau bisa menjadi pembatas juga supaya undang undang yang kita bikin nanti juga tidak keluar dari kerangka yang ada itu. ini saya kira terlalu umum, pak, upaya, pekerjaan, kegiatan. terima kasih. ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: saya hanya ingin membacakan ya, pak gubernur sebentar sebelum saya memberikan kesempatan ini undang undang tni, ada penjelasan yang berkaitan dengan ancaman. saya bacakan, ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dilihat mengancam dan membahayakan kedaulatan negara. jadi ini kayaknya copy paste ini. ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan undang undang yang kita miliki ini, undang undang tni seperti ini bunyinya, jadi hampir sanalah kira kira seperti kita. jadi ada usul dari mas heri, bahwa, ini kalau saya tidak salah tangkap ya, pekerjaan dan kegiatan dihapus gitu ya, jadi hanya upaya. jadi hampir sanalah napasnya dengan undang undang tni. tri tamtama dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: jadi mohon izin kepada pimpinan dan sekaligus untuk rekan rekan sekalian, sekarang pemerintah belum memiliki satu persepsi terhadap ancaman aktual itu apa sih. renyudha tni, itu seperti itu, pak. kemudian buku putih kemhan ancaman, kemudian bin seperti itu belum ada satu persepsi ancaman yang dikeluarkan oleh pemerintah. ini yang harus kita kejar pada waktu nanti bicara dengan pemerintah, ini mana ini, ini kita tanya ini, banyak macam tetapi tidak tahu yang mana yang sebenarnya yang aktual, yang faktual. demikian pak. fayakhun andrade dari fraksi partai golkar menyampaikan: saya ada contoh. pengiriman tki timur tengah itu kan ada negara yang melarang dan ada negara yang terbuka, seperti misalnya jordan. nah, negara yang terbuka itu kemudian broker nya datang sini semua lalu bekerja sama dengan mitra lokal sini melakukan perekrutan perekrutan yang sesungguhnya kalau itu direkrut itu berangkat nanti dia kerjanya tidak jordan, tetapi negara timur tengah yang lain. nah ini kan bentuk bentuk yang mengancam kepentingan nasional sama keselamatan bangsa juga pak. mayjen tni purn) yahya sacawiria dari fraksi partai demokrat menyampaikan: begini, pak, mungkin menurut saya definisi ancaman ini harus jelas, berbeda dengan hakekat ancaman, tetapi kalau ancaman, loh ancaman apa? ini, ini, ini, ini 'definisinya, karena kalau misalnya ancaman adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan yang lain lain, itu luas, jadi itulah yang disebut hakekat ancaman jadinya pak, tetapi kalau sudah ancaman itu kami berpendapat definisinya konkrit gitu merupakan panglima komando wilayah pertahanan pelaksana khusus daerah jakarta raya panglima kodam jaya). bahwa pemegang kendali operasional lapangan pada peristiwa tanjung priok berada tangan komandan distrik militer jakarta utara letnan kolonel infanteri ra. butar butar: bahwa dalam laporan komnas ham, komisi penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia kp3t) tanjung priok yang dikeluarkan pada tanggal juni mayjen try sutrisno diindikasikan mengetahui, membiarkan dan memerintahkan penguburan (secara diam diam) para korban tewas, serta penangkapan terhadap aktivis masjid lainnya. selain itu, korban luka dan tewas dikumpulkan rspa gatot subroto dan setelah sehat kemudian mereka ditahan kodim, balak intel laksda jaya, markas pemadam jaya guntur dan rumah tahanan militer manggis tanpa ada surat perintah penangkapan dan penahanan. tindakan ini dilakukan atas perintah pangdam jaya, mayjen try sutrisnobahwa pemohon adalah isteri alm. munir said thalib selaku korban pembunuhan dengan racun arsenik atas pesawat garuda dengan rute penerbangan jakarta amsterdam, pada september selanjutnya, setelah melalui serangkaian penyidikan, pada tahun pengadilan negeri jakarta pusat mulai menyilangkan terdakwa pollycarpus bukhari riyanto selaku pilot garuda indonesia. masing masing pengadilan tingkat dan banding menjatuhkan hukuman tahun penjara, kasasi mahkamah agung tahun penjara namun kembali diperkuat oleh peninjauan kembali pk) dengan hukuman tahun penjara. berdasarkan laporan tim pencari fakta tpf), penyidikan polri dan pemeriksaan terdakwa pollycarpus bukhari riyanto dalam persidangan, ditemukan petunjuk keterkaitan terdakwa dengan badan intelijen negara bin), maka pada saat kita membahas sini ancaman, konkrit saja, tetapi kalau hakekat ancaman mungkin karena hakekat ancaman adalah setiap upaya pekerjaan kegiatan jadi masih mana mana gitu. jadi yang hakekat ancaman itu agt, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan segala macam. terima kasih pak. tb. hasanuddin dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: kalau saya mempelajari dari awal ini kan konsep kita, konsep dari dpr kita. dalam waktu kita pertama kali membahas masalah ini, ini kan waktu itu kita mendapatkan penjelasan dan kita sepakat, awal, upaya upaya itu belum berupa pekerjaan, tetapi kalau dilihat dari uskupnya iya, jadi misalnya saya berupaya mempengaruhi seseorang, nah itu upaya. nah lalu kalau p nya yang kedua itu pekerjaan adalah saya melakukan sesuatu, dulu begitu kita. nah, kalau kegiatan itu rangkaian dari itu semua. ini saya kembalikan kepada waktu kita konsep awal yang pada saat itu mungkin tidak hadir, jadi saya lurusan, tetapi kalau kita mau ganti lagi ayo kita bareng bareng lagi ganti. tri tamtama dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: izin untuk temen teman sekalian, jadi pernyataan ancaman maupun opk, ini adalah bahasa yang dikeluarkan oleh undang undang sebelumnya yang merupakan military terminology. jadi kita kalau pemerintah tanya saya kita, kita balikan lagi sama dia, yang bikin yang beginian semua, tanya lagi gua, brengsek lu , gitu saja, pak. rapat panitia kerja ruu tentang intelijen negara dengan pemerintah, september susaningtyas neo handayani kertapati dari fraksi hanura menyampaikan: jadi, ini bicara tetapi ini menyangkut dengan yang dihadapi oleh intelijen bukan hanya ancaman, melainkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan keselamatan bangsa serta kepentingan nasional. mengenai ancaman itu sendiri, memang harus diperjelas definisinya sehingga jangan sampai menimbulkan legal unsure kemudian hari, sehingga hal isikan kita juga harus berhati hati untuk agar tidak sampai merugikan pihak pihak yang tentunya tidak berkompeten. tri tamtama dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: ancaman adalah merupakan segala upaya pekerjaan dan kegiatan yang akan diperhadapkan dengan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. ini sudah asih ada disitu. jadi, ini lempeng saja pak. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: untuk butir ini, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak lawan bapak, bukan oleh kita. jadi, kalau ada tindakan bukan tindakan kita yang dinotasikan dengan represif tadi, tetapi ini adalah tindakan dari pihak lawan yang bisa mengancam kita. nuri ali assegaf dari fraksi partai demokrat menyampaikan: kalau itu penjelasannya pak tanto maaf, poin butir itu juga ada pihak lawan adalah pihak dari dalam maupun luar negeri yang melakukan kegiatan tetapi tidak ada kata kata tindakan lagi. kalau penjelasan bapak tadi itu menurut saya sebaiknya disini juga disertakan tetapi misalnya itu yang saya maksud tadi dengan konsistensi pak. kalau atas disebutkan, bawah juga harus disebutkan. begitu juga dengan butir rahasia intelijen itu juga kegiatan intelijen tetapi tidak menyangkut tindakan. ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: pak gakari, coba kita baca hati hati, pelan pelan poin nomor ini ancaman adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah nkri dan keselamatan bangsa beserta pertahanan nasional . saya kira kata tindakan disini itu tidak merepresentasikan tindakan dari aparat penegak hukum, aparat intelijen tetapi ini tindakan yang dilakukan pihak lawan. jadi, itu yang harus memang diantisipasi. karena ada tindakan dari pihak lawan, oleh sebab itu tindakan itu disebut ancaman. jadi, bukan kegiatan dari intelijjennya tetapi kegiatan dari pihak lawannya yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri. saya kira saya sampaikan yang dimaksud dengan tindakan ini adalah bukan tindakan dari bin atau dari baik atau dari mana tetapi tindakan yang dilakukan oleh musuh. oleh sebab itu, karena ada tindakan yang dilakukan oleh musuh sehingga mereka kita sebut ancaman tindakan itu. nah kalau menurut saya menurut pandangan saya, ini sudah cukup. jadi, rumusan yang dari hasil dari tim harmonisasi ini sudah cukup, karena ini menjelaskan ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. apa yang dimaksud dengan ancaman itu, ancaman itu hal itu yang bisa membahayakan keamanan nasional, yang bisa membahayakan nkri. effendy choice dari fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan: memperjelas kan? begini pak, pak agus karena kita ini membuat undang undang dan ini undang undang tentang bagian dari sistem keamanan nasional, kalimat kalimat atau kata kata yang untuk memperjelas kata kata sebelumnya, menurut saya penting kita cantumkan. jangan hanya karena kita bikin norma kan? kita bukan hanya substansi, bukan hanya bikin, kita bukan bikin hakekat saja tetapi juga bikin norma, rumusan. jadi, kalimat itu sebisa mungkin saling mendukung sehingga kalau hanya kalimat cukup mewakili sekian, kalau menurut saya dalam membuat undang undang tidak cukup, harus kita juga cantumkan kata kata berikutnya untuk melengkapi kita membuat norma itu, sehingga lebih mantap. bahwaazwar abubakar dari fraksi partai amanat nasional menyampaikan: jadi ada orang berbuat sesuatu dia tidak ada maksud untuk mengganggu kepentingan nasional, tetapi perbuatan itu bisa merugikan kepentingan nasional. saya ingin mengusulkan pihak lawan adalah pihak yang dengan sengaja merugikan kepentingan nasional. kalau tidak bisa saja suatu kegiatan ekonomi yang dia fail bisa dianggap merugikan kepentingan nasional, jadi jangan jadi karet, jadi harus dijelaskan pihak lawan adalah pihak yang dengan sengaja berupaya untuk mengganggu atau merugikan kepentingan nasional. terima kasih. heri akhmad dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: kalau saya, saya kira sengaja atau tidak sengaja, tetapi kalau berakibat mengancam kepada kepentingan nasional atau stabilitas nasional kita harus kita tolak. dan kemudian kalau kembali kepada usulan redaksional dari pemerintah memang saya kira itu masuk akal pak, karena kalau kegiatannya dibatasi hanya batas kegiatan kontrak intelejen kan menjadi kontrak saja, sementara pemerintah mengusulkan menghapus kata kontrak itu saja menurut saya itu masuk akal. tetapi pengertian yang belakangnya itu saya kira juga cukup logis. terima kasih. azwar abubakar dari fraksi partai amanat nasional menyampaikan: saya ingin mengingatkan bahwa bin depan ada bidang ekonomi, ialah, dia sudah ada bidang ekonomi, jangan ini bisa menyebabkan pelaku ekonomi kena untuk yang ini, orang dagang fail dia, rusak, jadi pengangguran menipu jangan dianggap dia mengancam stabilitas nasional. jadi dia sengaja, itu maksud saya begitu. ini terserahlah kalimatnya tetapi ada daerah yang bisa dijadikan mainan, kalau ini jadi karet. terima kasih. h.m. gakari dari fraksi partai keadilan sosial menyampaikan: ini pak, itu kalau ditambah yang disengaja, nanti bisa ada alasan itu tidak sengaja, jadi tidak kena kan begitu, jadi saya pikir tidak perlukah. loh tapi kalau buktikan dia bilang tidak sengaja terus bagaimana ini, begitu kan. jadi saya dengan disengaja. siapapun akan beralasan memang tidak sengaja, buktikan itu kan bukti bukan bukti saya. jadi saya pikir tidak perlu kata disengaja dan rumusan pemerintah boleh kita setujui, menurut saya ini, tanpa kata stabilitas. terima kasih. rapat panitia kerja ruu tentang intelijen negara dengan pemerintah, september guntur season dari fraksi partai demokrat menyampaikan: pihak lawan adalah pihak dari dalam negeri yang melakukan upaya pekerjaan, kegiatan dan atau tindakan yang dapat mengancam. lengkap. ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: jadi, usulnya konsisten dengan poin nomor bisa disetujui? baikketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: :'intelejen negara berperan melakukan upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan ini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional . ini perubahan redaksional hasil harmonisasi tim pemerintah dan dpr tanggal sampai tanggal september bisa disetujui? rapat setuju)sudarto danusubroto dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: begini ya, memang ini adalah fungsi fungsi ini memang sudah melekat dari zaman dulu waktu kita tugas dulu, lirik, pam, dan penggalangan ya. tapi kalau kita sekarang mentransfer ini dalam iklim demokrasi dan menjunjung ham ya, lirik dan pengamanan oke ya. tapi kalau penggalangan ya, penggalangan ini saya terlibat dalam penggalangan ini banyak yang melanggar ham dan undang undang ya, maaf yang kalau saya katakan begitu, saya tidak usah rinci ya. bagaimana musuh kita bikin kawan dengan macam macam cara, tidak adanya musuh kita bikin dalam posisi nol tapi kalau bisa kita bikin jadi kawan yang dengan segala teknik, teknik intelejen kita ya. jadi saya walaupun ini sudah diketik, saya ingin menambahkan kata kata begini: intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang tidak melanggar hak asasi manusia . enggartiasto lupita dari fraksi partai golkar menyampaikan: pak, saya tidak mau yang tidak melanggar hak asasi manusia hanya penggalangan. jadi seluruh ini dan tadi sudah ada payungnya itu adalah mengenai hak asasi manusia. jadi saya setuju sebenarnya tapi kalau ini kita memperkecil mengenai hak asasi manusianya. nah, saya sebenarnya poin penggalangan ini penjelasannya ada ini karena memang ini kan kelompok terwariskan harus digalang, itu tugas intel. tapi soal ininya yang saya khawatir adalah kesannya itu menjadi hak asasi manusianya menjadi terlalu sempit. t.b. hasanuddin dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: sesungguhnya penggalangan itu adalah upaya upaya menurut kriteria intelejen itu merubah begitu. katakanlah ancaman itu atau barangkali sesuatu yang akan mengancam berubah menjadi bukan ancaman lagi. atau setidaknya dia itu menjadi netral begitu. saya barangkali kurang luwes dalam memberikan contoh tapi katakanlah ada orang yang menyetujui adanya misalnya sebuah referendum nah begitu negara lain. dan dia secara terus menerus memberikan semangat agar referendum tidak ada dan ini perlu digalang agar orang itu setidaknya menjadi pro kepada kita untuk melawan referendum. tapi setidaknya minimal upaya penggalangan itu adalah membuat supaya dia yang tadinya pro menjadi netral, itu yang biasa. dan tentu saya setuju tetap harus ada didalam payung penggalangan itu dilakukan barangkali tetap dalam skala skala yang dibenarkan menurut aturan perundang undangan termasuk hak asasi manusia. itu kira kira menurut hemat saya. justru disini lah sesungguhnya itu yang disebut dengan deteksi dini itu dilakukan sesungguhnya. ha. effendy choice dari fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan: jadi tadi saya langsung menyetujui apa yang diusulkan oleh pak daro ya. memang kalau dengan pengertian substantif semua fungsi intelejen: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan misalnya tanpa langsung disebut tidak melanggar ham sebetulnya pak daro disini itu berhenti sampai disini sudah cukup, mengapa? karena kita kembali kepada konsideran, menimbang. jadi kita bersepakat undang undang ini kita buat, kita bangun, kita design ruu intelejen ini, kita kembangkan itu atas dasar ini, tegaknya hukum nilai nilai demokrasi dan hak asasi manusia dan seterusnya seterusnya ini. nah, menurut saya berarti ketika dia melakukan penyelidikan dia harus dalam bingkai itu, ketika pengamanan bingkai itu, ketika penggalangan juga bingkai itu sehingga umpamanya tidak usah menyebut yang tidak melanggar hukum dan tetap dan seterusnya seterusnya misalnya itu sudah cukup karena sebelumnya sudah. tapi umpamanya disebutkan dalam rangka jaga jaga gitu kan dalam rangka nanti kan orang ketika dia melakukan ini tidak hanya baca ini tapi juga baca ini gitu kan, baca halaman halaman sebelumnya. misalnya ketika itu disebutkan secara lengkap sudah saya kira ini soal bahasa saja saya kira, soal bagaimana seharusnya kita merumuskan norma hukum itu ada dengan kalimat kalimat itu. tapi kalau misalnya itu tidak ada pelanggaran atau tidak ada tidak mempengaruhi kemenakan, keluwesan atau apa indah, keindahan kita dalam merumuskan kepantasan itu tidak ada masalah. tapi secara substantif sebetulnya sudah ada koridornya disitu. mayjen tni purn) yahya sacawiria dari fraksi partai demokrat menyampaikan: mudah mudahan saya tidak salah. tapi sesuai dengan disiplin ilmu bahwa penggalangan itu adalah dilakukan kepada pihak yang sudah pernah nyata nyata sebagai lawan. jadi sudah nyata nyata sebagai lawan, kenapa? karena tahapan tahapan penggalangan ini bisa menjadi tindakan tindakan yang sangat ekstrim kita sebutkan. istilah yang populer pokoknya kalau bisa digalang yang digulung saja lah gitu kan. nah perlu dibedakan antara penggalangan dengan pembinaan. yang kemarin kemarin selalu terjadi semua diklasifikasikan adalah sebagai lawan, masa lalu sehingga diambil langkah langkah yang sangat ekstrim. ini yang menurut pandangan saya. mungkin ini perlu dipertegas karena dikatakan tadi payungnya ini sudah ada tetapi tidak secara eksplisit bahwa penggalangan yang melanggar hak asasi manusia. mungkin pengucapannya bahwa setiap penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan juga memang tidak boleh menyimpang dan melanggar terhadap hak asasi manusia. jadi tidak spesifik ini, seperti pak juga pernah mengatakan memang intelejen itu selalu bergerak wilayah abu abu, ada kalanya melanggar, penyelidikan juga ada kalanya keluar dari. tapi karena kita sudah membuat satu norma aturan ini loh rujukannya. sama dengan orang main bola, main bola menyentuh bola pakai tangan bisa tidak? bisa asal tidak ketahuan, kan tangan tuhan maradona jepret tetapi kalau ketahuan free kick juga misalnya, mungkin itu. jadi saya ingin juga mengakomodasi yang disampaikan pak tapi kesemuanya itu harus kita masuki gitu loh baik itu penyelidikan baik itu pengamanan itu maupun penggalangan supaya ada rambu yang jelas kepada aparat yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut. t.b. hasanuddin dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: terima kasih, malah justru yang harus mendapatkan perhatian itu adalah pengamanan, amankan kata kata diamankan itu bisa meluas, itu sesungguhnya yang harus lebih kita waspadai tapi saya bersyukur didalam paragraf sub ketiga ini pengamanan sudah ada saya baca itu karena pengamanan itu perintah situasi intel kembali lagi zaman dulu itu hanya amankan, itu galang gitu tapi kata kata amankan itu bisa konotasinya hilang begitu, bisa konotasinya hilang dan menjadi innalillahi wainnailahi robin begitu. kalau zaman dulu itu saya ingatan pak anton itu sukabumi kan atau kirim sukabumi, sukabumi berapa kilo dari jakarta ternyata bukan, harus dikubur gitu. dan dulu itu seperti itu istilah istilahnya itu coba selesaikan letnan, coba selesaikan kapten, kan begitu. nah itu waktu pak jadi kapolda, saya masih letnan itu amankan itu lah kata katanya kalau penggalangan nanti yang lain saja lah. artinya begini saya setuju bahwa semua kriteria itu apakah penyelidikan, pengamanan, penggalangan itu harus sesuai tidak melanggar hak asasi manusia dan aturan perundangan yang lain. cuma masukannya itu dimana gitu. ha. effendy choice dari fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan: sebentar, begini pak penjelasan itu kan fungsinya menjelaskan atau yang tidak jelas. nah, ini atau ini ini ketika kita mengatakan intelejen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan itu menurut kita itu jelas apa tidak jelas? menurut saya jelas. jadi fungsi yang terakomodasi yang didalam ini itu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan itu jelas. nah, setiap fungsi ini kemudian ada uraiannya didalam berikutnya kan, penyelidikan bla bla, pengamanan bla bla, penggalangan bla bla disini. nah, tapi dalam konteks pak sehingga fungsi kalau misalnya kita berpikir apa yang diusulkan pak daro itu penjelasan berarti menjadi tidak masuk karena ini sebetulnya jelas. nah, cuma usulan pak daro ini, ini kan ingin fix bahwa ketika intelejen melaksanakan fungsi penyelidikan pengamanan, dan penggalangan ini penggalangan kalau ini mau di, ini fix bahwa dia meskipun diatas sudah dicantumkan berada pada koridor demokrasi nilai dan segala macam tadi itu hak asasi manusia, ini dicantumkan disini. nah, menurut saya itu tidak terlalu mengganggu kalau misalnya kita sepakat itu dalam konteks kita membuat rumusan norma disini mungkin tidak terlalu mengganggu. intelejen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan tetap berada pada koridor demokrasi, nilai nilainya azas itu sebetulnya yang mengganggu. ini kan tinggal nomor diatas taruh disini saja kan gitu, sesungguhnya kan payungnya secara substansi sudah selesai cuma beliau ini ingin memasukkan ini. nah, kalau itu dimasukkan maka penjelasan sudah tidak perlu lagi, kalau menurut saya. tapi umpamanya tidak itu sebetulnya juga ada masalah karena sudah dibingkai disini sudah ada disini. cuma namanya kan kita ini membuat undang undang kan kita harus ada penyesuaian penyesuaian pendapat supaya menjadi rumusan kemudian ada hasilnya kan begitu. kalau beliau ini ngotot terus kan ini sepuh kita ya, kalau beliau marah terus susah juga kita disini. helmy fauzi dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: bagian pertama menambahkan sesuai dengan kaidah kaidah jadi, intelejen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sesuai dengan kaidah kaidah hukum, hak asasi manusia dan demokrasi , atau isinya kita buat selanjutnya ya. misalnya kita buat penyelenggaraan fungsi fungsi intelejen yang dimaksud dengan diselenggarakan dengan menghormati kaidah kaidah nah baru kita. memang kalau kita lihat kalau consider ini kan secara umum mengatur tapi kalau kita lihat bahwa ini dimasukkan lagi dalam itu lebih secara ketat ya, lebih secara detail lagi memberi koridor dan rambu rambu. t.b. hasanuddin dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: ya, begini mungkin untuk sementara orang lidpamdal itu hal yang biasa tapi bagi kami yang pelaku masa lalu yang ingin bertobat sekarang ini mohon diberi ruang lah begitu karena dalam istilah lidpamdal ini bisa beraneka macam begitu. kalau pak daro hanya perintah, kami ini saya, pak tri itu pernah jadi dandensus, dansatgas, kemudian dankormar, dan macam macam lainnya begitu. ini hanyadan huruf: bahwa pemohon xii adalah salah seorang korban tragedi kemanusiaan peristiwa mana sekurang kurangnya sampai jiwa terbunuh pada peristiwa kekerasan politik dan kemanusiaan ketika itu. ratusan ribu dipenjarakan, dibuang dan dipekerjakan secara paksa. kesemuanya itu dilakukan tanpa proses pengadilan. ditahan penjara selembar jakarta pada tahun kemudian dipindahkan penjara tangerang. sebelum dikirim penjara selembar mengalami proses interogasi secara tidak manusiawi, distro listrik, dipukuli dan ditelanjangi oleh agen rahasia operasi intelijen kalong jalan gunung sehari, jakarta pusat. disekap dalam tahanan selama tahun, dibebaskan pada mengalami, betapa menakutkan, cara cara yang dilakukan aparat intelijen dengan tidak mengindahkan kemanusiaan, melakukan penyiksaan hanya untuk memperoleh pengakuan. alhasil, pengakuan yang dihasilkan dengan cara cara kekerasan dan tekanan akan melahirkan kebohongan. bahwa pemohon xii masih aktif menjabat sebagai ketua yayasan penelitian korban pembunuhan pkp) sebuah organisasi non pemerintah yang aktif melakukan advokasi kasus kasus pelanggaran ham serius yang terjadi pada tahun bahwa pemohon xii juga merupakan ketua presidium jaringan solidaritas korban untuk keadilan jkk). sebuah organisasi korban yang memprakarsai aksi kamis hitam yang selalu digelar setiap hari kamis depan istana presiden republik indonesia. organisasi ini juga digunakan sebagai wadah pertemuan lintas korban, khususnya untuk mengadvokasi kasus kasus pelanggaran ham yang berat masa laluuntuk memberikan penekanan saja bahwa lidpamdal itu memang sesuatu yang harus mendapatkan perhatian. mohon maaf, barangkali karena ini kami membawa masa lalu agar tidak berulang kali kedepan, ini yang barangkali menurut hemat saya dan ini akan bermakna cukup baik menurut hemat saya agar warna intel yang kita buat melalui undang undang ini akan jauh lebih baik dengan warna intel seperti kami kami menjadi operatornya. gakari dari fraksi partai keadilan sosial menyampaikan: saya ingin usul dua opsi ya. opsi pertama, saya ingin mendukung usulan pak daro ya. jadi kalimatnya seperti tadi pak daro sampaikan, sungguh pun dalam kalimat ini sebetulnya terkandung maksud seperti itu cuma ini perlu penegasan untuk mengingatkan kerja intelejen itu bahwa masalah ham adalah masalah mendasar, masalah penting yang harus dihargai karena justru dengan undang undang ini sebenarnya kita menghendaki adanya keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan berpendapat, dan lain lain, ini sebetulnya supaya ada keseimbangan sehingga tidak menimbulkan trauma bagi masyarakat gitu pak sehingga yang pertama saya setuju. saya ingin mengajukan opsi yang kedua didalam perumusannya disini bahwa intelejen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sesuai dengan azas azas, atasnya tidak ada tadi, sesuai dengan azas azas penyelenggaraan intelejen. atasnya tadi banyak yang tambahannya pak daro adalah sampai dua tadi sesuai dengan azas azas itu. itu opsi yang kedua. opsi yang pertama saya setuju dengan pak daro, itu saja pendapat saya karena pada dasarnya ini untuk mengingatkan kita jangan sampai pekerjaan ini melampaui kewenangan. sudarto danusubroto dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: ya, tapi saya ingin tambahkan satu kata saja kenapa ingin saya tekankan bahwa pada lalu bukan masalah eksekusi, ini adalah eksekusi ini kalau kita bicara lirik, pam, dan gal ini adalah masalah eksekusi, operasional lapangan ya. kalau yang lain sebelum ini adalah masalah masalah early warning, kalau ini eksekusi. jadi perlu ada satu penekanan tambahan disini. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: substansinya kami setuju pak dengan pak daro itu memang harus kita masukkan. apalagi dengan dengan massa sekarang yang sangat mengkritisi masalah ini ini supaya message ini sampai masyarakat, harus kita masukkan. hanya ini kan teknis dalam penuangan kalimat supaya pas, enak, dan tidak ada kadang memang kalau orang baca depan saja seolah putus, tidak ada kaitan dengan belakang, nah ini harus ada kopling gitu pak sehingga kopling ini artinya dia berlaku untuk semua nanti dibawah. mungkin nanti disebutkan bahwa azas azas menjunjung tinggi demokrasi hukum ini berlaku semua fungsi dan kegiatan, kewenangan dan yang dilakukan oleh badan intelejen negara, mungkin harus ada kata kata semacam itu sehingga tidak pengulangan pengulangan terus nanti gitu lah. atau bagaimana gakari dari fraksi partai keadilan sosial menyampaikan: pak ketua, mohon maaf. ini begini, kita jangan khawatir dengan pengulangan, preambule kemudian ini maksudnya konsideran dengan tidak mengapa kita mengulang karena pertama itu akan memberikan peringatan kepada kita atau kepada intelejen yang mengacu kepada undang undang yang kita buat ini bahkan @uran pun sebetulnya fatima itu sudah mencakup semuanya itu. tapi dalam surat surat berikutnya itu selalu ada pengulangan pengulangan itu. jadi menurut saya kita jangan sampai kita lupa, diulang ulang pun lupa gitu. itu saya tidak mau menyamakan pak gurun dengan undang undang tapi allah mengajarkan seperti itu. dengan demikian kalau ini ada sering muncul jangan sampai melanggar kita. jadi jangan sampai karena konsideran sudah ada wah yang lain sudah automatically, saya kira tidak seperti itu. jadi dengan dasar itu saya kira tidak juga masalah gitu bagi kita karena apa pada prinsipnya juga untuk kepentingan kita bersama. saya kira begitu, apakah pemerintah tidak keberatan pak tanto ini saya kira begitu. kalau analog @uran saya kira sudah tidak usah ditolak. tri tamtama dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: baik, kalau kita melihat dari apa yang ada poin penyelidikan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjaga, mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan nkri dengan melakukan kegiatan deteksi dini yaitu dengan cara temu cepat, lapor cepat, tindak cepat. nah, ini suatu rangkaian rangkaian kegiatan. oleh karena itu, apa yang ada didalam dua gandul ini pak, saran dari saya, penyelidikan sebagaimana dimaksud berturut turut dan tindakan ini dilakukan secara terencana, terarah, berkesinambungan, untuk mencari, menemukan, dan sebagainya sehingga nyambung dengan apa yang kita temukan diatas. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: terima kasih pak, penyelidikan yang diartikan disini adalah dalam rangka deteksi dini dan juga peringatan dini dalam aspek yang luas bapak. kalau penegakan hukum kan selalu masalah yang kecil saja. dari berbagai aspek kehidupan nasional baik masalah dalam negeri maupun luar negeri. contoh misalnya masalah yang berkembang sekarang ekonomi katakanlah luar negeri.bagaimana dengan kondisi ekonomi eropa, amerika, yang collapse jepang pun menurun, cina pun sekarang mengalami penurunan laju pembangunannya. tentu ini akan berdampak terhadap indonesia. kita kaji secara administrasi strategis disini pak lebih kearah sana. kalau hukum ini kan lebih kepada yang sifatnya sempit dalam penegakan hukum gitu lah. kita lebih mengarah kesana. mungkin saja dalam satu saat ada misalnya teror misalnya, kita perlu mendalami para pelakunya untuk jaga, kita bisa masuk sana juga karena ini punya dampak strategis masalah teror bisa berdampak pada ekonomi kita dan sebagainya. nah, yang terkait itu lah kita akan masuk pak tapi untuk yang lainnya tentu kita tidak akan, itu bedanya gitu pak antara intelejen keamanan, polri khususnya dengan bin sekarang. kami teruskan, kalau kita menemukan misalnya katakan salah satunya terror atau separatis. kalau ada yang indikasi seperti itu, tentu kita informasikan kepada penegak hukum untuk tindak lanjut hukumnya bapak gitu loh. nah, katakan tertangkap lah beberapa orang. nah, kita pun ikut mendalami dalam rangka mengungkap jaringan lainnya bapak. katakan lah jaringan dia ada dalam negeri dan luar negeri, dalam rangka mencegah terjadinya ancaman berikutnya karena kalau jaringan ini tidak bisa kita ungkapkan bisa terjadi kemudian hari bisa terjadi masalah baru yang dilakukan oleh jaringan mereka yang belum terungkap. disini lah kita lakukan bekerjasama dengan penegak hukum karena itu nanti dalam berikutnya bapak dalam kewenangan, pengalamannya itu ada disebutkan seperti itu nanti gitu loh. nah, kita atur kerjasama penegak hukum apa tidak menabrak aturan hukum yang berlaku, karena tersangka tentu ada dalam penanganan pihak kepolisian, penegak hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku, kurap nya segala macam. kita hanya ikut mendalami saja. mengapa ini perlu dimasukkan? karena kalau kerjasama dengan aparat tidak ada masalah tapi bisa saja tersangka yang sudah dalam tahanan kepolisian dia tidak kooperatif, dia tidak memberikan informasi padahal kita perlu untuk mengungkapkan jaringan jaringan yang lainnya karena itu perlu kita penjelasan pada berikutnya kita masukkan. bahwa terkait dengan pengujian materi ketentuan dan undang undang guo dipandang perlu melihat latar belakang perumusan daninformasi intelijen bersifat rahasia. " usulan pemerintah menjadi rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. penjelasannya adalah dalam intelijen tidak mengenal istilah informasi intelijen, karena intelijen adalah informasi yang telah diolah. rahasia intelijen merupakan rahasia negara, karena menyangkut keselamatan jiwa personel dan keamanan nasional. catatan merujuk dim nomor dim nomor informasi intelijen sebagaimana dimaksud meliputi titik titik. usulan pemerintah, rahasia negara sebagaimana dimaksud pada memiliki masa retensi. penjelasannya adalah masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.butir ketentuan mengenai masa retensi rahasia negara sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku terhadap rahasia intelijen yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan nasional . penjelasannya adalah ini merupakan bagian dari ruu usulan pemerintah tentang rahasia intelijen. substansi baru dengan alasan terdapat rahasia intelijen tertentu yang perlu dilindungi terus menerus dalam jangka panjang seperti planted action, metode operasi sumber informasi. sebagai contoh new zealand, data personil intelijen dilindungi selama tahun dari kelahiran yang bersangkutan. operasi intelijen dan hasil intersepsi tertentu dilindungi selamanya, tidak akan dipublikasikan. rapat kerja ruu tentang intelijen negara, juni2011: jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: dim nomor ini isi daripada jenis jenis rahasia informasi meliputi dim nomor dan dimana bunyinya adalah: sistem intelijen negara, akses akses yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya, data intelijen kriminal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan trans nasional, rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penangan segala bentuk kejahatan trans nasional: dokumen tentang intelijen berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan nasional: dan personil intelijen negara berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan nasional. ini disarankan dihapuskan dengan penjelasan substansi ruu inisiatif dpr berisikan jenis jenis rahasia informasi intelijen. huruf menyebutkan sistem intelijen negara. pemerintah berpendapat bahwa yang utama dimasukan dalam batang tubuh adalah rahasia intelijen. sementara rincian jenis jenis rahasia intelijen cukup diuraikan dalam penjelasan dim nomor kerahasiaan informasi intelijen ditentukan oleh masa retensi informasi intelijen. penjelasannya, pemerintah berpendapat bahwa substansi ruu inisiatif dpr telah terakomodir dalam ruu usulan pemerintah yaitu dim nomor dim nomor itu masa retensi informasi. penjelasannya tidak semua rahasia intelijen dilindungi hanya dalam jangka waktu selama tahun, karena ada rahasia intelijen yang perlu dilindungi selama lamanya. oleh karena itu, pemerintah berpendapat perlindungan terhadap rahasia intelijen tidak ditetapkan secara eksplisit selama tahun sebagaimana dijelaskan dalam dim nomor dim ini terkait dengan dim dim berikutnya yaitu dim nomor dan dimana bunyinya adalah: dim masa retensi informasi intelijen sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan republik indonesia. dim masa retensi informasi intelijen sebagaimana dimaksud pada dapat dinyatakan berakhir apabila sengaja atau tidak sengaja informasi intelijen diketahui oleh masyarakat. dim masa retensi informadan berdasarkan penetapan pengadilan. ini dihapuskan dengan penjelasan sebagaimana pada penjelasan dim nomor dim nomor ini terkait dengan dim dim sampai dengan dim nomor yaitu berbunyi informasi intelijen yang dapat diakses oleh publik yaitu: informasi intelijen selain dari informasi intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam informasi intelijen yang telah berakhir masa potensinya sebagaimana dimaksud dalam informasi intelijen yang telah diketahui oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan informasi intelijen yang digunakan untuk kepentingan pengadilan dan berdasarkan penetapan pengadilan. penjelasannya ialah pemerintah berpendapat bahwa pada dasarnya sebagian rahasia intelijen tidak dapat diakses publik. kecuali, hal hal yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara intelijen. undang undang nomor tahun tentang kip huruf (c) yaitu informasi yang dikecualikan. rachel maryam salicina dari fraksi gerindra menyampaikan: dim nomor juga pemerintah mengusulkan ada substansi baru, pemerintah mengusulkan dim, menghapus dim nomor mengusulkan dim nomor mengenai masa resistensi dihapus, kemudian diusulkan dim baru menyatakan bahwa apabila ada informasi yang harus dilindungi terus menerus. nah ini parameternya apa ini, informasi apa yang harus dilindungi terus menerus ini parameternya apa, kenapa tidak bisa hanya tahun saja. isikan bisa berbahaya apabila digunakan untuk kepentingan kepentingan politik tertentu begitu. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: meneruskan ibu rachel maryam, ini tentang masa retensi. tentunya tidak bisa ada hal tertentu yang harus kita rahasia, tidak bisa dibatasi tahun. sebagai contoh mengenai sistem intelijen, operasi intelijen, masalah personil dan lain sebagainya. sebagai contoh new zealand misalnya, itu ada informasi intelijen yang barus bisa dibuka tahun kemudian, itupun kalau keluarganya setuju. jadi, personil dianggap umur tahun plus tahun ada dirahasiakan. jadi, tahun. kalau keluarganya setuju bisa dibuka. seperti contoh misalnya anggota ini masuk suatu jaringan tertentu. kalau dibuka, bisa mengancam juga keluarganya walaupun anggota intelijennya sudah meninggalkan tetapi keluarganya bisa terancam begitulah. ini perlunya dilindungi begitulah. rapat panitia kerja ruu tentang intelijen negara dengan pemerintah, september bagus hasanuddin dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: begini pimpinan, untuk masalah batas waktu, itu kalau tidak salah dalam ruu ruu sebelumnya, kemudian juga dalam konsep konsep kita, penjelasan penjelasan tentang pedoman membuat undang undang depan, itu kalau tidak salah nanti akan diatur dalam undang undang rahasia negara. nah, apakah tahun ini relevan, ini barangkali saya hanya mengajukan saja, apakah cukup tahun, nanti kita rubah dengan undang undang itu menyesuaikan atau sesuai dengan undang undang kearsipan, karena kalau kearsipan tahun, kalau undang undang rahasia negara belum tentu. kira kira seperti itu. ini barangkali sebagai menambah anu saja. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: dalam berikutnya sebetulnya sudah ada bapak penjelasannya, yaitu untuk yang sampai bapak, gitu pak, misalnya, rahasia intelijen yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan personil dan keamanan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam meliputi: rencana dan pesanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen dan seterusnya pak. ini yang tentunya beberapa persyaratan yang bisa diperpanjang nanti, karena kalau dibuka bisa membahayakan bagi personil, bagi keamanan nasional, dan sebagainya bapak. dr. maiyasyak johan, s.h., m.h. dari fraksi partai persatuan pembangunan menyampaikan: kalau kita membaca memang harus membaca selain apa yang dipertanyakan tadi, maka menurut hemat saya harus ada kualifikasi yang menjelaskan masa retensi ini, karena masa retensi sebagaimana dimaksud pada berlaku, itu rahasia intelijen sebagaimana dimaksud nah, nya, itu hanya umum, sehingga kita tidak bisa, tidak ada klasifikasi, rahasia intelijen mana yang memperoleh retensi untuk jangka waktu itu, karena dia merujuk atas. sini kan berlaku umum dia, rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara . kita setuju itu, rahasia intelijen sebagaimana dimaksud pada memiliki masa retensi , kita setuju, tetapi begitu masuk pada retensi, apakah seluruh rahasia intelijen isikan harus jelas. kenapa? karena bawah itu ada klasifikasi yaitu rahasia, nya juga, rahasia intelijen yang menyangkut keamanan nasional yang membahayakan keamanan personil intelijen. nah, persoalan atau rahasia intelijen yang tidak membahayakan keamanan personil dan tidak membahayakan keamanan nasional, apakah sama? isikan yang harus kita bicarakan. jadi itu yang pertama. yang kedua, menurut saya masa retensi ini, apakah akan berbeda dengan masa daluarsanya? ini apakah sama masa retensi dengan masa kadaluarsa? karena kita harus sesuaikan atau disinkronkan dengan berbagai undang undang yang lain. nah, barangkali untuk itu saran saya kepada staf ahli yang mendukung, itu bisa melakukan penelusuran untuk mencari yang berkaitan atau undang undang yang berkaitan dengan hal ini, sehingga kita bisa firm untuk mengetik palu pada sore hari ini. drs. guntur season, si. dari fraksi partai demokrat menyampaikan: ingin mencoba mengklarifikasi bahwa sebetulnya ketentuan rahasia intelijen ini sudah ada ketentuan umum. mungkin kalau saya bacakan ini bisa lebih jelas. halaman rahasia intelijen adalah informasi benda, personidiketahui, dan dimiliki oleh pihak pihak yang tidak berhak. ini mengenai kriteria yang dimaksud oleh pak maiyasyak tadi, mungkin bisa terjawab. kemudian yang kedua, mengenai retensi waktu, saya berpikir justru kita memang harus ada waktu yang kita sepakati. dalam hal ini, kita mengacu kepada arsip nasional adalah tahun. toh kemudian, apakah ini nanti akan menjadi tidak berlaku atau melalui perijinan dpr atau ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan lain lainnya, ini sudah dijelaskan dalam dan kami rasa sudah mencukupi untuk keperluan itu. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: memang ini termasuk salah satu kluster untuk pembahasan rahasia intelijen, dimana bin sendiri waktu itu mengajukan konsep lebih lama, karena melihat berbagai negara. contoh misalnya, new zealand, rahasia intelijen dibuka dengan rumusan plus itu diperkirakan rata rata usia orang plus tahun, tahun setelah meninggal, katakan begitulah. itupun harus persetujuan dari keluarganya, karena walaupun sudah meninggal, bisa saja keluarganya terancam. contoh misalnya, anggota intelijen ditanamkan sebagai suatu jaringan leste suatu organisasi katakan. kalau diungkap saat itu, tentu akan membahayakan bagi anggota intelijen atau bagi anggota keluarganya, walaupun sudah tahun setelah meninggal. itu alasan yang diberbagai negara mengikuti ketentuan seperti itu pak. kalau kita mengikuti apa yang sudah dirumuskan dari dewan, tetapi inipun sebetulnya saya setuju dengan pak hasanuddin, ini terlalu ringan pak, kalau kita melihat dari undang undang arsip, undang undang arsip itu tahun, mengapa rahasia intelijen hanya tahun? harusnya minimal sama atau lebih daripada arsip begitulah, karena ancamannya lebih dari itu, begitulah. kemudian, untuk masalah materi yang dipersoalkan pak maiyasyak adalah masalah materi tentunya, bukan pelaksanaannya. kalau rencana, pelaksanaan harus kita rahasiakan, jangan sampai: bahwa pemohon xiii adalah korban peristiwa karangsari lampung yang terjadi pada tanggal februari, februari, dan februari tepatnya desa sidorejo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur. pada saat peristiwa tersebut, edi armada masih berusia bawah tahun, karena ayahnya ditahan dan rumahnya dibakar, maka bersama ibunya pulang kampung ayahnya yakni padang. sesampainya padang, dan ibu serta adik adiknya ditangkap oleh kodim padang dan ditahan. edi armada adalah satu dari sekian banyak korban karangsari yang pernah merasakan siksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya selama dalam tahanan bawah sistem komando keamanan dan ketertiban kopkamtib) bawah pemerintahan orde baru. saat ini, kasus karangsari sedang menunggu proses penyidikan oleh jaksa agung, setelah pada tahun komnas ham menyelesaikan proses penyelidikan pro justicia dan menyatakan kasus ini masuk kategori pelanggaran ham yang berat: bahwa dalam kasus karangsari sebagaimana yang elaborasi dalam laporan resmi yang dikeluarkan oleh tim adoc penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat peristiwa karangsari komnas ham menyebutkan ada kemiripan latar belakang peristiwa dengan kasus yang terjadi pada peristiwa tanjung priok penerapan asas tunggal pancasila melatarbelakangi ketidakpuasan sebagian umat islam. salah satu kelompok masyarakat adalah jamaah warisi, karangsari lampung. ketidakpuasan ini direspon dengan pendekatan sekuritisasi berlebihan dalam menangani kelompok kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berseberangan dengan kebijakan politik nasional pemerintah orde baru. serangan lapangan dilakukan bawah komando resor militer garuda hitam lampung, yang saat itu dipimpin oleh kolonel hendropriyono, bahwa pada kasus karangsari ada upaya dari pihak abri untuk menutup nutupi jumlah korban tewas. hal ini setidaknya dilakukan melalui dua cara, penguburan secara tertutup dilakukan dengan tidak layak dan. bahwa ada dugaan keterlibatan institusi keamanan dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana serta tindakan aparat terungkap. nah materi, tentu kita juga bisa melihat undang undang arsip bapak. ini arsip saja ada ketentuan yang mengatur, yaitu kami bacakan,kan hukum, ini tentu porsinyi tentu dari masalah penegakkan hukum. membahayakan pertahanan dan keamanan negara, ini bisa masuk dalam ranah intelijen.dan seterusnya, seterusnya. ini kriteria daripada yang dirahasiakan, yang tidak bisa dibuka dalam jangka waktu tertentu. tentu kami akan mengikuti ini dan juga semangat daripada ruu intelijen ini dalam seperti yang disampaikan oleh pak ketua tadi, bahwa dalam huruf badan intelijen negara menetapkan klasifikasi rahasia intelijen . dimaksudkan tentu pada waktu itu jangan sampai nanti bertabrakan dengan undang undang rahasia negara. kalau undang undang rahasia negara nanti keluar, tentu kita akan mengikuti undang undang rahasia negara. ini adalah pintu masuk untuk mengakomodir supaya tidak ada tabrakan kemudian hari. h.m. gakari dari fraksi partai keadilan sejahtera menyampaikan: saya masih belum setuju kalau ini harus dihapus ya, belum, karena rahasia intelijen ini memang bagian dari rahasia negara menurut saya. jadi, bagaimana kita mau menghapuskan ini ya. jadi, apa keberatan kita untuk menghapuskan ini. apakah kita memang menganggap bahwa rahasia intelijen itu bukan rahasia negara begitu. kalau saya masih punya pendapat bahwa rahasia intelijen itu memang merupakan bagian dari rahasia negara. apa yang salah dari ini? begitu. jadi, tetap saya ingin mempertahankan ini begitu. hanya persoalannya memang benar yang diperdebatkan tadi begitu loh. mana yang diklasifikasikan sebagai rahasia intelijen itu dan sini yang menjadi perdebatan itu, jangan semua rahasia itu kemudian menjadi rahasia intelijen ini, karena kemudian kalau ini dibiarkan tidak ada penjelasan, akan berbenturan dengan undang undang nomor tentang keterbukaan informasi publik gitu. jadi, ini juga akan berbenturan sana. oleh sebab itu, ini yang harus kita renungan, kalau memang kita harus mau membuat klasifikasi daripada rahasia intelijen itu. kalau untuk ini sendiri, saya berpendapat masih harus tetap dipertahankan. helmy fauzi dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: terkait dengan perdebatan kita menyangkut soal kerahasiaan intelijen ini, saya sependapat dengan pak gakari, bahwa memang rahasia intelijen itu pada dasarnya rahasia negara. jadi, tidak menjadi soal ini tetap ada sini. yang menjadi persoalan adalah kategorisasinya, kenapa kita memerlukan suatu pembahasan menyangkut soal kategorisasi terkait dengan rahasia intelijen. ini sudah barang tentu, karena ini juga terkait dengan karena dalam ini hanya mengatur rahasia yang ada retensi dan rahasia yang tidak ada masa potensinya, tanpa ada suatu klasifikasi, tanpa ada kategorisasi, nanti menyulitkan kita untuk menentukan masa retensi ini, karena bisa saja kemudian ini menjadi bagian dari tidak adanya masa retensi, meskipun hal hal yang diatur dalam ini juga telah diatur dengan (a), (b), (c), dan (d). jadi, sini letak persoalan kita sebenarnya. kategorisasi dari rahasia intelijen belum jelas benar tergambar dari menyangkut soal kerahasiaan intelijen. mayjen tni purn) yahya sacawiria dari fraksi partai demokrat menyampaikan: begini pak, saya tidak sependapat kalau itu dihilangkan. kenapa? karena itu merupakan kata kunci. kata kunci untuk atau sub berikutnya. saya memberikan satu contoh begini, kita bicara masa retensi, karena kita sudah sepakat dari awal, bahwa payung utamanya adalah anak nasional atau bangsa ini, maka rahasia ini juga semuanya harus mengacu atas. kalau pada saat masa retensi itu tahun atau berapa tahun diperbaharui, karena pada saat itu pemerintahan yang ada, itu warnanya warna politik, apakah ini, jangan dibuka ini, karena ini akan membahayakan pemerintah yang pada saat itu, misalnya. padahal katun kita adalah yang payung yang paling tertinggi adalah masalah nasional, masalah bangsa gitu. ini akan berimplikasi juga kepada yang lain. nah, tadi saya sepakat misalnya tahun itu ada yang berpendapat karena masa usia kutukan, kemudian kalau saya berpendapat mungkin apalagi dengan adanya undang undang dasar segala macam masa bakti seseorang itu, presiden itu, pemerintahan itu hanya periode, berarti tahun. tahun berikutnya itu biasanya pasti ganti terus itu. ada kalanya tahun, tahun, tahun, sehingga nanti berubah ubah. intelijen akhirnya dibawa kepada kepentingan politik tertentu, padahal kita tidak berharap itu. maka sinilah kata kuncinya ini, saya tidak sependapat kalau ini dihapuskan, karena kalau ini dihapuskan, liar nanti. dr. maiyasyak johan, s.h., m.h. dari fraksi partai persatuan pembangunan menyampaikan: ketua dan rekan rekan anggota komisi khususnya anggota hanja ruu intelijen: dan kepala bin serta seluruh staf yang hadir. yang paling menarik memang kalau membahas rancangan undang undang itu adalah intellectual exercise. untuk apa dia? untuk mempertajam dan membuat negeri ini menjadi lebih baik, karena itu dia tidak menjadi sederhana memang. sebagai contoh, saya ingin mengajukan pada rapat ini sebuah pertanyaan, apakah rapat dpr yang merupakan rapat pelaksanaan tugas konstitusi dokumennya merupakan dokumen negara dan merupakan rahasia negara atau tidak? karena tidak ada kejelasan dan kita bisa mengatakan itu dokumen rahasia negara, ada dokumen rapat tertutup juga diambil dan disita oleh institusi lain dalam sebuah kasus. nah, itu artinya apa? artinya, masalah ini bukan masalah yang sangat sederhana dalam perspektif hukum. dalam terminologi ilmu hukum dan ilmu politik, ada terminologi yang untuk menjelaskan ada perbedaan dan yaitu membahayakan keamanan personil, apa dia dalam ilmu politik dikenal istilah abuse power, dalam ilmu hukum disebut dengan contoh matoa over heitsdag. hal ini kalau diletakan dalam perspektif membahayakan keamanan personil, maka perspektif yang disampaikan oleh kepala bin itu harus benar benar firm ada dalam perspektif law, sehingga apa yang disampaikan tadi atau lebih tepatnya saya ingin katakan ada dalam perspektif setidak tidaknya perspektif hukum perlindungan saksi. negara menjamin keamanan seseorang yang bersedia menjadi saksi untuk atau kepentingan hukum. kepentingan negara itu gak boleh keluar dari kepentingan melaksanakan undang undang dasar dan itu tertuang dalam preambule nya. petugas intelijen yang melaksanakan tugasnya dengan benar, itu harus mendapat perlindungan seperti itu. ini rancangan undang undang ini sendiri menunjukkan ada klasifikasi: klasifikasi informasi atau retensi itu berlaku untuk kegiatan yang menyangkut keamanan nasional, dan yang bukan keamanan nasional. coba kita lihat sampai dan dan dan jadi, konsepnya sendiri sudah menunjukkan ada klasifikasi. satu konsep perspektifnya keamanan nasional. konsep keamanan nasional, masa retensi tidak berlaku. pertanyaannya adalah siapa yang berhak mendeskripsikan bahwa suatu informasi berkaitan dengan keamanan nasional atau tidak? gak, ini dia bertanya. kenapa pertanyaan ini lahir? saya mohon maaf, bin kita bentuk sebagai pelaksana undang undang, bukan pelaksana undang undang dasar. undang undang adalah derivasi dari pelaksanaan undang undang dasar, karena itu harus begitu sistemnya. nah, saya ingin katakana, kalau demikian, deskripsi klasifikasi ini sesuatu yang bersifat niscaya harus kita masukan. bisa bersifat detail kalau kita mampu, bisa bersifat general, atau klasifikasi, misalnya, kalau informasi informasi dalam pembicaraan biasa biasa, nah ini informasi a1, ini a2, sehingga kalau a1, kalau klasifikasi itu yang kita pakai, itu memang national interest. kalau a2, maka transparansi itu harus ada. ini yang saya isikan, saya pikir, karena tanpa itu justru kita membuat beban kepada teman teman intelijen, mereka akan jadi bulan bulanan pada situasi sekarang, mereka harus firm bertugas, jangan sampai jadi bulan bulanan. jadi, harus clear sini. begitu pimpinan. jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: kami setuju bahwa rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara, karena intelijen tentunya adalah alat negara, informasinya tentu merupakan informasi rahasia negara. jangan sampai nanti ada pengertian seolah rahasia ini bukan rahasia negara, begitulah. kami setuju. kemudian yang kedua, untuk klasifikasi atau penjelasan tentang rahasia ini, dua duanya sebetulnya, kubu pak maiyasyak maupun yang lainnya. hanya kalau kita mau menyebutkan sini klasifikasi daripada rahasia negara, berarti ini berlaku lex spesialis begitulah. artinya, kalau nanti dalam rahasia negara dibikin, ini lex spesialis gitu lah, tidak mengikuti apa yang akan disusun undang undang rahasia negara bapak, tinggal pilihan kita yang mana. kalau kita pilih yang ini bisa. saya kira tidak sulit kok untuk menentukan klasifikasi. kan sudah ada contohnya sini yang undang undang arsip tadi bapak, ada hal bisa kita masukan. contohnya misalnya, yang pertama membahayakan pertahanan dan keamanan negara. yang kedua, mengungkapkan kekayaan alam indonesia yang masuk dalam kategori lindungi kerahasiaannya. yang ketiga, merugikan ketahanan ekonomi nasional. yang berikutnya, merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri. ini bisa masuk, tinggal nambah beberapa poin saja kalau mau dimasukan sekarang gitu loh. kalau mau belakangan, tidak bertentangan dengan, artinya tidak berlaku lex spesialis, berarti kita ikut undang undang rahasia nanti begitu loh, yang bisa kita susun dalam tadi begitulah. jadi, dua dua sebetulnya tidak ada masalah. tinggal kita pilih yang mana saja begitu loh. nah, kami setuju kalau ini meloncat berikutnya, yaitu jenderal polisi purn) drs. sutanto, kepala badan intelijen negara, menyampaikan: kami saran bapak. jadi, untuk tetap. nya berisi klasifikasi tentang rahasia intelijen. kemudian, nya ini mengatur masa retensi, tinggal masalah waktu, apakah atau berapa sesuai, pak. kemudian yang keempatnya, kami setuju dengan pak heri. saya kira ini tidak perlu, kita hilangkan saja begitu pak, tidak masuk. yang nya bapak. kemudian, nya menjadi berbunyi masa reten. kemudian, nya bapak, ini juga menurut kami dihilangkan saja, karena untuk keamanan nasional sudah disebutkan dalam kemudian, untuk keamanan personil, ini kita masukan dalam pak. kan sudah ada pelindungan, negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap personil intelijen negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen . nah, tinggal penjelasannya belakang, kita sebutkan butir butir yang ada dalam ini tentang perlindungan terhadap personil bapak. dengan demikian, ini mempercepat untuk penyelesaian bapak. demikian saran kami bila bisa diterima. ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: lah, pokoknya kita ikuti alur yang diperintahkan oleh undang undang lah. kenapa? oke. jadi, usulan pemerintah yang pada prinsipnya kita setujui. yang pertama, tetap. kemudian, itu akan menjelaskan klasifikasi dari rahasia intelijen. itu nanti kita minta, dasarnya dari tadi. kemudian, yang sekarang ya, rahasia intelijen sebagaimana itu, menjadi yang sekarang menjadi yang sekarang hilang sama sekali. naik tetap, tetapi menjadi iya tetap, betul, ini matematik saya agak kurang soalnya. kemudian usul yang lain dari pemerintah, juga kita hilangkan sama sekali. kita hilangkan sama sekali. secara prinsip bisa kita setujui ya? rapat kerja ruu tentang intelijen negara, september ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: jadi sebetulnya masa potensinya gak berakhir, tapi kalo pengadilan merasa perlu dia bisa membuka itu tapi tertutup dia bisa mengakses tapi tertutup gitu. masa retensi tetap berjalan setelah itu. tidak ada dispute ya, gini sidangnya tertutup pak, untuk pengembangan pengadilan, jadi misalnya pengadilan bin misalnya agus ini biang teroris, itu informasi dari bin gitu, jadi bagusnya yang akan diperiksa, bukan nya ya. bahwa terkait dengan pengujian materiil ketentuan huruf juncto penjelasan huruf undang undang guo dipandang perlu melihat latar belakang perumusan huruf juncto penjelasan hurufe. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang asing. . penjelasannya adalah ini usulan baru dengan alasanmisalnya, apakah mereka terkait dengan jaringan terorisme dan sebagainyaselama ini telah dilaksanakan dengan menjadi forum clearance house. misalnya, clearance house kemlu, clearance house dirjen imigrasi. rapat panitia kerja ruu tentang intelijen negara dengan pemerintah, september helmy fauzi dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: saya rasa bagian ketiga, mengingat soal tugas yang dalam menjadi ya? ini kalau kita mau menurunkan apa yang menjadi tugas, kan menjadi sangat banyak sekali dan saya lihat sini juga ajarannya sudah menyangkut hal hal yang sangat teknis, misalnya, membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing. sudah barang tentu itu adalah bagian dari fungsi fungsi pengamanan yang sebelumnya memang telah menjadi fungsi dari badan intelijen negara. sudah barang tentu, kita bisa tambahkan banyak sekali sini. mulai dari misalnya membuat rekomendasi berkaitan dengan orang lain, kita juga bisa bilang mengawasi pekerja asing sektor sektor strategis, banyak sekali jadi. artinya, kita tidak perlu terlalu detail seperti ini, karena saya pikir fungsi, tugas, dan kewenangannya sudah jelas. jadi, kalau kita mau terlalu detail nanti, begitu banyaknya nanti pak ini pak. maiyasyak johan dari fraksi partai persatuan pembangunan menyampaikan: saya sangat tertarik mendengar penjelasan dari kepala bin tadinya, yang berkaitan dengan ketentuan huruf sampai dengan huruf ada beberapa hal yang menurut saya, sambil buka buka internet tadi, saya coba lihat cix ternyata detail mereka buat, masuk. kemudian, sehubungan dengan itu, tentu saya ngeliat apa yang ada dalam poin sampai ini dalam perspektif sejarah kita. saya kaitkan dengan ketentuan 28i undang undang dasar situ, membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang. ini kaya lipsus lagi ini. jadi, menurut saya membuat rekomendasi yang berkaitan dengan lembaga asing atau orang asing. jadi, orangnya itu harus di declare orang asing. jadi, menyahut apa yang dikatakan oleh pak tanto sendiri. jangan ini orangnya itu orang indonesia pak, apalagi kita gitu. jadi, harus kepada untuk orang asing. apakah dia orang itu merupakan agent dari suatu negara lain, pura pura datang sini sebagai wartawan barangkali dan lain sebagainya. menurut saya, ini harus deskriptif jelas. karena kebiasaan kita selalu ngasih cek kosong, dalam perspektif hukum, sejarah sejarah hukum, kita suka sekali membuat undang undang pokok, gak pernah detail. dan karena itulah, kontrak indonesia itu juga selalu kalah. dalam pengalaman saya, kalau kita dulu mengawali orang indonesia, orang indonesia itu gak pernah mau detail, tetapi foreigners, itu semua detail dan akibatnya kita kalah. nah, saya agak terkejut, semangat kita pada sore hari ini semangat orang kalah, mau cepat. kalau membuat undang undang ini memang bisa mudah, saya ingin katakan, kitab undang undang hukum pidana baru jadi menjadi kitab undang undang setelah menteri dan itu lebih kurang makan waktu puluhan tahun. begitu sempurna, kita mungkin tidak sempurna itu, tetapi bukan naif kalau kita tidak buat dia detail, tegas, dan jelas. ini perspektifnya harus diubah dan itu harus future. jadi, depanintelijen negara dengan pemerintah, september h.a. effendy choice dari fraksi partai kebangkitan bangsa menyampaikan: sedikit pak agus. ada sejarahnya begini. jadi, kebetulan ikut terlibat perumusan tentang panglima tni, kapolri, mengapa cuman satu, mengapa polri calonnya cuman satu, sini kan, sana malah persetujuan ya, kalau sini kan hanya pertimbangan, diturunkan. sebetulnya sinilah satu sisi kita tetap memberi apa namanya, tadi yang dikatakan oleh pak helmy, bahwa presiden punya hak prerogatif presiden. situ, tetapi kita tahu karakter negara yang sistemnya presidensial, yang satu presiden itu menjabat kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, itu punya karakter sentralistik, saya kira pak maiyasyak ahli hukum, saya sedikit belajar hukum unpad dulu ya. jadi kalau kita cari ciri ciri kepemimpinan atau pemerintahan begini begini dengan sistem seperti itu, punya karakter, sistem presidensial itu punya karakter sentralistik. nah, sistem presidensial yang presidennya double, pemerintahan dan sekaligus kepala negara, kemudian karakter yang sentralistik itu punya hak hak tentu macam macam. nah, ini supaya kewenangannya tidak mutlak, yang kemudian nanti kita kembali, tetapi satu sisi ada kewenangan rakyat, meskipun presiden juga dipilih rakyat, begitu kan? maka kemudian ini hanya semacam begini, semacam dalam bahasa yang sederhana pemberitahuan, semacam pemberitahuan, tetapi sini ditumbuhkan komitmen yang seimbang, selain dia punya komitmen kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi dia juga menunjukkan komitmennya kepada wakil wakil rakyatnya, saya akan menjalankan tugas dengan sempurna mungkin. kira kira begitu dasar dasar pikirannya yang mengemuka, baik termasuk ketika panglima maupun kapolri. ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: yang saya mengerti ya, telah saya mengerti, kepala bin itu kepercayaan, seseorang yang paling dipercaya oleh presiden bidang intelijen. panglima tni, seorang yang paling dipercaya oleh presiden bidang militer. kapolri, seorang paling dipercaya presiden bidang kepolisian, ya. jadi, kalau yang kapolri dan panglima tni kita fit and proper, padahal mereka itu kepercayaan presiden bidang militer dan bidang kepolisian, saya kira wajar saja kalau sekarang kita atur bahwa kepala bin itu nanti harus mendapat pertimbangan dari dewan perwakilan rakyat. heri akhmad dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan: pak ketua, kalau memang belum, ini tadi kan agak terlalu dipaksakan malam ini. padahal itu dulu seingat saya mengapa dipilih dari dpr, karena depannya dinyatakan sebagai bukan sebagai lembaga negara atau alat negara, karena itu digeser dari pemerintah, dia alat negara, karena itu dpr pertimbangannya diminta berikan pertimbangan. nah, kecuali itu bergeser lagi pikiran itu menjadi alat pemerintah lagi ya. keamanan pada saat peristiwa terjadi. institusi institusi keamanan yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah komando rayon militer way jepara, koramil jabung, koramil labuan matinggi, komando distrik militer metro, kodim lampung tengah, kodim mainan padang dan komandan resort militer garuda hitam lampung. laksda jaya juga mengetahui operasi ini. semua institusi atas berada bawah naungan bakorstanas, yang nyaris memiliki kewenangan serupa dengan badan pendahulunya, kopkamtibi: bahwa berdasarkan uraian atas, jelas para pemohon nomor s.d nomoroleh karena itukembali hak hak konstitusional para pemohon:ketua rapat, agus gemilang kartasasmita dari fraksi partai golkar menyampaikan: jadi, ada kesepakatan dari rapat internal kita bahwa kepala, ini saya bacakan ya? kepala bin fit and proper oleh komisi dpr, karena bin melakukan koordinasi, operasional, dan pengawasan atas lembaga intelijen negara. jadi, itulah alasan ketika itu hanja kita memutuskan bahwa harus fit and proper. ya, saya kira kita pegang kesepakatan itu saja ya?an uud menyatakmerugikan hak konstitusional para pemohon yang ditentukan dalam dan uud adapun alasan kerugian para pemohon adalah: pemohon sampai dengan pemohonpemohon adalah organisasi profesi jurnalis yang memiliki visi pada terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi demokrasi: bahwa tugas dan peranan pemohon sampai dengmenurut pemohon sampai dengan pemohon undang undang guo berpotensi melanggar hak konstitusionalnya baik langsung maupun tidak langsung, pemohon sampai dengan pemohon xiii bahwa pemohon sampai dengan pemohon. pemohon sampai dengan pemohon xiii menganggap. oleh karena pemohon sampai dengan pemohonhak hak konstitusional para pemohon, pemohon xiv sampai dengan pemohon xvipemohon adalah perorangan warga negara indonesia sekaligus sebagai:pemohon adalah salah seorang yang selama ini aktif mengkpaya pengungkapan kasus pembunuhan aktivis ham munir, yang ditengarai menjadi korban operasi intelijen negara, pemohon xiv sampai dengan pemohon xvi selain sebagai perorangan warga negara indonesia adalah para pembayar pajak bukti. menurut pemohon xiv sampai dengan pemohon xvi undang undang guo berpotensi melanggar hak konstitusional mereka: pemohon xvii dan pemohon xviiiyang dalam menjalankan pekerjaannya.an tersebut termasuk dalam kategori rahasia intelijen. adamelahirkan ketidakpastian hukum bagi pemohon xvii. selain itu, dalam undang undang guo, dapat mengganggu atau setidak tidaknya beradalahmengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa lembaga intelijen yang pertama kali dibentuk indonesia bernama badan istimewa bi) pada bulan september bawah garis komando bkr badan keselamatan rakyat). ketika pusat pemerintahan republik indonesia dipindahkan dari jakarta yogyakarta, pada tanggal mei diubah namanya menjadi badan rahasia nasional indonesia berani) yang secara administratif berinduk kementerian pertahanan. pada bulan april berani dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh kementrian pertahanan bagian (kp yang berada bawah departemen pertahanan sebagai koordinator dari operasi intelijen nasional. setelah perang kemerdekaan usai, dan pemerintah republik kembali jakarta, dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk intelijen kementerian pertahanan ikp) bawah menteri pertahanan. kepala ikp kemudian membentuk bisa biro informasi angkatan perang), yang bertugas menyiapkan informasi strategis kepada menteri pertahanan dan pimpinan militer. pasca dekrit presiden juli dibentuklah badan koordinasi intelijen bki). setelah terjadi peristiwa oktober peran ikp dan bisa dilakukan oleh squad i dan pada tanggal november presiden membubarkan squad i dan membentuk badan pusat intelijen bpi) yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. dengan berakhirnya kekuasaan orde lama dan bangkitnya rezim orde baru pada tahun bpi dibubarkan dan kemudian pada tahun dibentuk badan intelijen baru, yaitu komando intelijen nasional kin). belum berusia setahun kin dibubarkan dan digantikan oleh makin badan koordinasi intelijen negara). kemudian pada era reformasi, makin berubah nama menjadi badan intelijen negara bin) dan lembaga tersebut masih aktif sampai sekarang. peraturan perundang undangan yang mengatur intelijen pra undang undang nomor tahun tentang intelijen negara, antaranya: peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan koordinasi intelligence, peraturan presiden nomor tahun tentang badan pusat intelligence,republik indonesia nomor tahun nomor tahun nomor tahun nomor tahun peraturan presiden republik indonesia nomor tahunterakhir dengan peraturan presiden nomor tahun tentang badan intelijen negara, tanggal mei berdasarkan fakta sejarah intelijen tersebut, paling tidak terdapat dua hal, yaitu pemanfaatan intelijen untuk kepentingan penguasa dan tidak terdapat undangxiv s.d pemohon xvi sebagai perorangan warga negara indonesia adalah para pembayar pajak bukti selain itu,:bahwasalah satu hasil publikasinya adalah soal lembaga baik tni diterbitkan tahun oleh lesperssi. beberapa penjelasannya terkait lembaga intelijen yaitu perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap bin maupun baik agar dapat dikontrol secara ketat oleh publik, bahwabahwa pemohon adalahbahwandang yang secara rinci dan jelas mengatur tentang intelijen. berangkat dari pengalaman sejarah tentang intelijen tersebut, maka agar intelijen tidak dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingannya dan adanya undang undang yang secara jelas mengatur tentang intelijen, pembentuk undang undang dpr dan presiden) kemudian membentuk undang undang tentang intelijen: bahwa uud dalam menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . undang undang nomor tahun adalah hukum yang dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan uud selain itu, undang undang guo dibentuk agar tidak terjadi lagi pengalaman kelam warga negara indonesia karena menjadi korban intelijen yang dijadikan alat oleh penguasa. hal itu tercermin dalam konsiderans (menimbang) huruf undang undang guo yang menyatakandari konsiderans tersebut, intelijen negara dituntut menjadi intelijen yang profesional, adanya penguatan kerja sama dan koordinasi intelijen negara, memperhatikan hukum, nilai nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. sebelum adanya undang undang nomor tahun tentang intelijen negara, terjadi tumpang tindih antar intelijen yang ada dan berebut superioritas antara badan intelijen negara bin) dengan intelijen lainnya. undang undang guo secara jelas dan tegas mengatur koordinasi dan kerja sama dengan intelijen negara yang lain, kode etik intelijen negara, pengawasan, sanksi pidana. dengan demikian, intelijen negara telah mendapatkan payung hukum yang kuat untuk melakukan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya serta menjaga intelijen negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan salah satu penguasa atau golongan tertentu. pelanggaran hak asasi manusia oleh dinas intelijen pada masa lalu justru mempertegas urgensi tentang perlunya undang undang khusus dan menyeluruh yang mengatur bidang intelijen: samping itu, tidak ada pengertian yang baku mengenai apa yang disebut dengan intelijen . beragam definisi diutarakan baik dalam peraturan perundang undangan berbagai negara maupun oleh para pakar yang diterbitkan dalam buku maupun jurnal. oxford english dictionary (edisi memberi batasan tentang intelijen, yaitu: knowledge events, communicated obtained from one another, information, news, timings, spec. information military value. piece information news. the obtaining information: the agency for obtaining secret information, the staff persons employed, secret service. department state organization military naval service whose object obtain information (esp. means secret service officers system spies). dalam bagian penjelasan umum memuat pengertian intelijen sebagaimana yang dikemukakan oleh sherman kent (dalam jurnal yale review tahun edisi nomor yaitu intelijen sebagai pengetahuan (knowledge), organisasi (organization) dan aktivitas (activity), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian intelijen setidaknya mencakup (tiga) hal yaitu: (i) informasi, (ii) organisasi dan (iii) aktivitas. yang termasuk dalam pengertian intelijen sebagai informasi adalah produk akhir yang disampaikan kepada pengguna dan proses kegiatan untuk memperoleh informasi tersebut. pengertian intelijen sebagai organisasi adalah wadah institusional yang melakukan kegiatan intelijen, termasuk orang orang yang bekerja institusi tersebut. aktivitas adalahkarakteristik dasar dari intelijen adalah sifatnya yang rahasia, baik dalam hal menggali dan menyampaikan informasi, organisasi, maupun aktivitasnya. sifat dasar ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang menuntut keterbukaan dan kebebasan. oleh karena itu, merupakan tantangan terbesar bagi setiap negara untuk memanfaatkan organisasi intelijen dengan tetap menghormati dan mempraktikkan prinsip prinsip dasar demokrasi. selain itu, setiap negara pasti akan mengalami dilema konstitusional. satu sisi, negara perlu memanfaatkan organisasi intelijen untuk melindungi segenap warga dan keamanan negara dan sisi lain, negara juga harus menjamin hak asasi warga negara agar penegakan keamanan negara oleh kegiatan intelijen tidak melanggar kebebasan individu. keduanya, perlindungan kepentingan umum dan jaminan kebebasan hak warga negara, merupakan elemen penting dari prinsip konstitusionalitas. dalam praktik, hampir seluruh negara memiliki organisasi intelijen yang digunakan demi kepentingan pembuat kebijakan (policy makers, the executive) dalam mengambil keputusan. intelijen sering diasosiasikan dengan kegiatan militer dalam rangka menjaga keamanan negara (national security), namun dalam perkembangannya kini, ruang lingkup intelijen tidak hanya dalam perspektif militer yang bersifat konvensional. spektrum potensi ancaman terhadap keamanan negara ada yang bersifat non konvensional yang bersifat multidimensional yaitu dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. selain itu, seiring dengan era globalisasi sumber ancaman terhadap keamanan negara juga mengalami pergeseran paradigma. sumber ancamandalam maupun luar negeri, misalnya kejahatan terorganisasi lintas nasional, cyber crime, terorisme, dan lain lain. beragam dan luasnya spektrum ancaman terhadap keamanan negara memiliki konsekuensi terhadap perlunya diperluas ruang lingkup kewenangan dan ragam informasi intelijen. dengan demikian, intelijen diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat (velox exact) dan menganalisa segala informasi intelijen dari berbagai perspektif untuk diserahkan kepada pembuat kebijakan. berkaitan dengan informasi, negara diberi kewenangan menentukan klasifikasi informasi apa saja yang bersifat rahasia (secrecy) yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. akses publik untuk mendapatkan informasi serupa itu dengan demikian tertutup. pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan terhadap keamanan nasional, namun harus diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. hak atas informasi (right know) merupakan hak fundamental sebagaimana dijami, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia . namun demikian, hak asasi manusia dapat dibatasi berdasark dalam suatu masyarakat demokratis kebijakan untuk melakukan pembatasan hak harus berangkat dari pertimbangan bahwa jika suatu informasi dibuka, akan membahayakan keamanan nasional dan kepentingan publik yang lebih besar, namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. sebagai wujud pertanggungjawaban suatu informasi rahasia harus dapat dibuka setelah jangka waktu yang tidak lagi dinilai membahayakan publik. intelijen adalah bagian yang integral dari fungsi pemerintahan yang penting untuk setiap negara demokrasi modern. apalagi tantangan keamanan nasional dan internasional pada abad ini semakin kompleks sehingga memerlukan intelijen yang profesional namun tetap dalam koridor supremasi hukum negara demokrasi. indonesia memerlukan undang undang intelijen negara sebagaimana negara negara demokrasi lainnya. ketiadaan legislasi bidang intelijen dapat menciptakan peluang terulangnya praktik praktik pelanggaran hak asasi manusia seperti masa lalu. i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan yang didalilkan oleh para pemohon bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para pemohon, mahkamah membagi menjadi tiga pertimbangan pokok, yaitu mengenai: peran, fungsi, dan wewenang intelijen: rahasia intelijen: isu kelembagaan institusional intelijen. peran, fungsi, dan wewenang intelijen para pemohon mendalilkan definisi operasional dalam angka tentang pengertian ancaman bertentangan dengan dan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah, bahwa pengertian ancaman sebagaimana diatur dalam angka merupakan pengembangan dari definisi ancaman yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, khususnya angka yang menyatakanancaman tidak hanya memiliki dimensi militer yang bersifat konvensional tetapi saat ini ancaman lebih bersifat multidimensional. spektrum yang sangat luas mengenai pengertian ancaman terhadap keamanan negara dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa definisi ancaman yang diatur dalam dapat disalahgunakan karena bisa ditafsirkan berbeda beda dalam penerapannya. batasan mengenai ancaman perlu diatur sedemikian rupa sehingga mencakup ruang lingkup yang luas mengingat sifat ancaman terhadap keamanan negara saat ini adalah multidimensional seiring dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi. oleh karena itu, yang dibutuhkan dalam penerapan ini adalah unsur proporsionalitas dalam menangani potensi ancaman yang muncul, sehingga harus ada upaya antisipasi sesuai dengan tingkat ancaman dari bahaya tersebut. pengertian ancaman yang dianggap multitafsir amat tergantung pada penerapan terhadap pengertian itu. oleh karenanya penyusunan peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan dari harus menghormati hukum, nilai nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dan pelaksanaan kegiatan intelijen harus sesuai dengan hukum yang berlaku (due process law). bahwa keinginan para pemohon agar definisi ancaman dijelaskan secara rigid, justru akan membatasi ruang gerak intelijen, karena ketika ada ancaman selain dari yang ditentukan oleh undang undang guo intelijen tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya padahal ternyata hal yang tidak diatur tersebut justruoleh karena itu, menurut mahkamancaman, berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, dalil para pemohon mengenai pengertian ancaman yang diatur dalam angka tidak beralasan menurut hukum, para pemohon mendalilkan angka dan sepanjang frasa dan atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasionaltara angka dan intelijen negara adalah saling berkait oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkannya secara bersamaan. dari segi substansi, frasa pihak lawan , sebagaimana diatur dalam angka mencakup pengertian pihak lawan dari dalam negeri maupun luar negeri . pengertian tradisional mengenai intelijen akan senantiasa berkait dengan upaya perlindungan keamanan negara dari pihak pihak asing luar negeri. dengan kata lain, intelijen dimanfaatkan untuk mengantisipasi serangan negara lain terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan zaman menuju globalisasi serta pergeseran makna intelijen itu sendiri, ruang lingkup intelijen juga menjadi luas. ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya datang dari luar maupun dalam, tapi bisa bersifat asimetris. titik berat pihak lawan terhadap ancaman keamanan negara tidak lagi bersifat eksternal (pihak asing) sebagaimana pengertian tradisional, akan tetapi bisa memiliki lingkup jaringan internasional dimana rongrongan itu datang justru dari dalam negeri. adanya kekhawatiran bahwa keberadaan ini menjadi legitimasi untuk dapat disalahgunakan oleh pihak intelijen merupakan kekhawatiran traumatis berdasarkan sejarah. oleh karena itu, ketentuan ini harus disikapi secara proporsional. perubahan zaman menuntut perubahan paradigma intelijen. intelijen merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh negara. oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip proporsional agar kebutuhan akan intelijen tidak diartikan dengan penyalahgunaan kewenangan intelijen maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan dalam peraturan perundang undangan pelaksananya. dengan demikian, secara substansial pengaturannya tidak bertentangan dengan uud selama mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap lembaga intelijen diatur menurut hukum. berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon yang menyatakan bahwa angka dan sepanjang frasa dan atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional dalam bertentangan dengan uud menurut mahkamah, tidak beralasan menurut hukum:dalam perkembangan intelijen berbagai negara terdapat persoalan yang sama, yaitu menentukan batas kewenangan antara intelijen dan pembuat kebijakan. setidaknya, ada (dua) aliran besar yang saling bertolak belakang. satu pihak menyatakan bahwa kewenangan intelijen terbatas pada pengumpulan, pengolahan dan penyampaiannya kepada pembuat kebijakan. oleh karena itu, laporan intelijen tidak memuat kesimpulan maupun kemungkinan mengambil tindakan dari informasi intelijen. keputusan diserahkan kepada pembuat kebijakan sedangkan intelijen hanya sebatas memberi latar belakang (early warning atau early detection) sebelum pembuat kebijakan mengambil keputusan. pihak lain berpendapat, bahwa antara intelijen dan pengguna intelijen berada dalam satu siklus. pengguna intelijen memanfaatkan intelijen untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan memberikan unsur utama keterangan (essential element information). dengan demikian, intelijen membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi cara cara bertindak. kedua aliran tersebut memiliki pendapat yang sama bahwa intelijen tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penegakan hukum (law enforcement). oleh karena itu, membaca peran intelijen sebagaimana diatur dalam terkait erat dengan tujuan intelijen yang diatur dalam dan fungsi intelijen yang diatur dalam titik tolak pengaturan peran intelijen adalah pada frasa deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning). peran tersebut dilakukan dengan menjalankan fungsi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. intelijen tidak memiliki kewenangan upaya penegakan hukum dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan yang lebih bersifat antisipatif. hal ini terkait dengan tujuan intelijen sebagaimana diatur dalam yaitu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data intelijen. oleh karena itu, peran dan kewenangan intelijen tidaklah dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan yang memiliki karakteristik penegakan hukum. akan tetapi, peran intelijen adalah dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini. hal ini berbeda dengan ketika intelijen belum diatur secara rinci dalam undang undang, yaitu intelijen dapat bertindak melakukan penangkapan yang mengakibatkan timbulnya pengalaman traumatis bagi orang yang pernah mengalami tindakan intelijen. undang undang guo justru secara jelas melarang adanya tindakan penangkapan dan penahanan dalam pelaksanaan kewenangannya sebagaimana diatur dalam yang menyatasecara fundamental tujuan penegakan hukum (pro justicia) dan intelijen berbeda, penegakan hukum merupakan tindakan pemeriksaan dan pembuktian dalam suatu kasus kriminal yang spesifik, yang kemudian diikuti dengan tindakan pelaksanaan atau eksekusi. sementara itu, intelijen merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya yang sifatnya terbaru dan akuratenegakan hukum (pro justicia),berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil para pemohon yang menyatakan bertentangan dengan uud tidak beralasan menurut hukum: para pemohon mendalilkan huruf dan penjelasannya darihuruf memberi kewenangan kepada badan intelijen negara bin) untuk membuat rekomendasi yang ditujukan kepada presiden sebagai atasan dan pengguna informasi intelijen (vide rekomendasi yang disusun oleh bin tidaklah memiliki sifat mengikat. artinya, rekomendasi tersebut tidak harus diikuti oleh presiden secara serta merta. keputusan akhir untuk mengambil kebijakan tetap berada tangan presiden.upaya pengungkapan kasus pembunuhan aktivitas ham munir, yang ditengarai menjadi korban operasi intelijen negara: bahwa berdasarkan uraian atas, maka jelas selain sebagai warga negara pembayar pajak, para pemohon juga merupakan individu individu warga negara yang concern dengan kepentingan publik dan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia indonesia, khususnya dengan penciptaan peraturan perundang undangan terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, termasuk intelijen negara, yang tidak berseberangan dengan perlindungan hak asasi manusia. selama ini rekam jejak para pemohon juga menunjukkan adanya kesungguhan para pemohon untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia indonesia, melalui berbagai aktivitas dan jalur yang beraneka ragam: bahwa dengan adanya undang undang guo telah berpotensi melanggar hak konstitusional dari pemohon xiv s.d pemohon x oleh pemohon xiv s.d pemohon xvi: bahwabahwa dalam pekerjaannya para pemohon,, bahwawa itu termasuk dalam kategori rahasia intelijen: bahwa hadirtelah melahirkan ketidakpastian hukum bagi pemohon xviidan australia. bahwa proses clearance house selama ini juga telah dilaksanakan oleh bin dan kementerian kementerian terkait, misalnya, clearance house kementerian luar negeri , clearance house kementerian hukum dan ham c.g. ery very important person vip) asing. bahwa adanya ancaman yang berasal dari luar seperti spionase dan infiltrasi, maka sudah sewajarnya bindalam undang undang guodengan demikian, menurut mahkamah, wewenang bin untuk memberi rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing tidak bertentangan dengan uud para pemohon mendalilkan kewenangan penggalian informasi dalam dan penjelasmengenai kewenangan penggalian informasi , memberikan penjelasan bahwa kegiatan ini merupakan upaya terakhir dengan melakukan pengintaian, penjejakan, pengawasan, pemeriksaan aliran dana, atau penyadapan. dalam literatur mengenai intelijen, kegiatan kegiatan yang dirinci sebagai penggalian informasi merupakan bagian dari tahapan pengumpulan bahan keterangan dalam roda perputaran intelijen (intelligence cycle). mengatur bahwa kegiatan kegiatan yang termasuk dalam penggalian informasi hanya dilakukan sebagai upaya terakhir demi melakukan verifikasi dan memperoleh kesahihan informasi. selain itu, kegiatan penggalian informasi hanya dapat dilakukan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam yang menyatakan, . pemenuhan keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif. penetapan ketentuan persyaratan dimaksud adalah untuk menjaga agar kegiatan penggalian informasi tidak disalahgunakan dan tetap menghormati kebebasan hak warga negara, sehingga pelaksanaannya diatur menurut hukumyang dibutuhkan untuk menilai lebih lanjut tentang validitas suatu informasi yangkewenangan penggalian informasi ini dimaksudkan agar para intelijen dapat melakukan reaksi cepat untuk memperoleh informasi yang akurat, dan objektif mengenai hal hal yang dapat membahayakan keamanan nasional sehingga dapat langsung mengakses sumber informasi aktualdihadapi dalam proses pembuatanyang dapat dilakukan oleh bin dan kepada siapa tindakan penggalian informasi dilakukan. kewenangan serupa juga dapat ditemui dalam organisasi intelijen negara lain seperti australian security intelligence organisation asia), yaitu, dengan demikian, dalil para pemohon bahwa wewenang bin untuk penggalian informasi sebagaimana ditentukan dalam dan penjelasan bertentangan dengan uud menurut mahkamah, tidak beralasan menurut hukum: para pemohon mendalilkan kewenangan melakukan penyadapan dalam huruf dan penjelasan hurufmengenai penyadapan, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i tanggal maret menyatakan perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan. kemudian dalam putusan nomor puu iv tanggal desember menyatakan bahwa penyadapan adalah. dengan merujuk pada kedua putusan tersebut, yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah selanjutnya adalah apakah penyadapan dalam bertentangan dengan uud terkait hal tersebut, hak atas informasi merupakan hak fundamental sebagaimanayang sama diatur jugapelaksanaan hak atas informasi dapat dibatasi sebagaimana dinyatakan dalam uud dunam, dakan tetapidemikian juga dalam uud dan menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat diberlakukan berdasarkan undang undang,rtimbangan atas, dalil para pemohon bahwa penyadapan dalam bertentangan dengan uud menurut mahkamah tidak beralasan menurut hukum: tentang rahasia intelijen para pemohon mendalilkan bahwa definisi rahasia intelijen dalamgka termasuk dalam bab tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian rahasia intelijen,, selain itu, pengertian rahasia intelijen dalam sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik yang mengecualikan informasi publik yang dapat dibuka dan diberikan kepada publik adalah sebagaiman kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang: kondisi keuangan, aseterdasarkan pertimbangan atas, dalil para pemohon bahwa angka bertentangan dengan uud menurut mahkamah tidak beralasan menurut hukum: para pemohon mendalilkan bertentangan dengan dan uud,terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa yang diinginkan oleh para pemohon dalam permohonannya adalah mengubah norma dari yang semula menentukan,, bahwa pemohon xvii dan pemohon xviii merasa lahirnya sejumlah aturan dalam undang undang guo, khususnya ketentuan juncto dan serta huruf dapat mengganggu atau setidak tidaknya punya intelijen negara. alasan alasan permohonan ruang lingkup dan frasa undang undang nomor tahun tentang intelijen negara yang dilakukan pengujian terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa ketentuan undang undang intelijen negara berbunyi: ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan , bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyebutkan: rahasia intelijen adalah informasi, benda, personel, dan atau membahayakan keselamatan personel intelijen negara: atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen . menjadi rahasia intelijen sebagaimana dimaksud pada terdiri dari beberapa kategori berikut. menurut mahkamah, permohonan para pemohon lebih merupakan legislative review daripada judicial review. mahkamah tidak berwenang mengubah atau pun menambah norma, melainkanvide mkj. terlebih lagi guo telah memberikan batasan kategori dari rahasia intelijen yang sebelumnya tidak pernah jelas. menimbang bahwa seandainya pun mahkamah mengikuti alur pikir para pemohon, pengaturan yang demikian juga tidak menyalahi atau tidak tumpang tindih dengan undang undang keterbukaan informasi publik khususnya huruf yang menyatakan,ngan demikian, berdasarkan pertimbangan atas, dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah tidak beralasan menurut hukum: bahwa para pemohon mendalilkan bertentangan dengan dan uud sepanjang tidak dibaca,:terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sehubungan dengan masa retensi, undang undang nomor tahun tentang kearsipan, khususnya menyatakan,sejalan dengan ketentuan dalam undang undang tersebut atas. masa retensi dalam undang undang guo adalah proporsional mengingat sifat kerahasiaan dari rahasia intelijen yang apabila bisa diakses oleh publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. bahwa pengkategorian rahasia intelijen sebagai rahasia negara ad(vide undang undang guo). sifat dari kerahasiaan intelijen pun ada batasannya.sebagaimana ketentuan dalamberdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan telah memberikan keseimbangan antara kepentingan negara yaitu menjaga rahasia negara dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi seluruh warga negara maupun dengan kepentingan pengadilan dengan ditetapkannya masa retensi,. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa para pemohon mendalilkan dmengatur tentang larangan bagi subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan. mengatur tentang kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana karena kesengajaan, sedangkan mengatur kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana karena keadaan., ketentuan dan justru lebih menjamin efektivitas larangan yang diatur dalam dan dan yang mencantumkan frasa setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana menunjuk oleh setiap orang, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun dalam kapasitasnya dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi. mengenai pengertian diskriminasi, angka menyatakan,erdasarkan ketentuan tersebut, menurut mahkamah, undang undang guo tidak membedakan antara manusia sebagai pribadi maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan. dengan demikian juncto daoleh karena itu, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: tentang kelembagaan institusional intelijentidak semua orang dapat menjadi personel intelijen karena intelijen adalah profesi yang unik, karakteristiknya pun berbeda dengan pegawai negeri lainnya. kerahasiaan dan ketertutupan merupakan asas asas dan sifat yang harus melekat pada profesi intelijen. ditambah lagi profesi ini mensyaratkan kecerdasantelijen. bahkan aktivitas intelijen khususnya daerah lawan mempertaruhkan jiwa raga aparaturnya. oleh karena itu, setiap personel intelijen harus memiliki semangat yang tinggi, disiplin, banyak inisiatif dan jaringan yang tentunya sangat mempengaruhi profesionalitas intelijen. profesionalitas intelijen menjadi semakin baik apabila dididik melalui sekolah intelijen yang menyajikan kementerian:yangfungsi koordinasi yang dilakukan oleh badan intelijen negara meliputi: mengkoordinasikan kebijakan bidang intelijen: mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi intelijen kepada penyelenggara intelijen negara:dikarenakan kpk juga memiliki tugas mengnya hanya kepada kepala badan intelijen negara. lebih lanjut dalam babdimanapun personel intelijen berasal dan dimanapun ditempatkan memiliki kewajiban, sumpah dan kode etik yang sama. berdasarkan pertimbangan tersebut ketentuan guo telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dandan uud memang menentukan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang sama, dan kesempatan yang sama, namun berdasarkan uraian atas, dalam perekrutan diperlukan anggota yang memiliki komitmen terhadap profesi intelijen yaitu orang yang rela menyambungkan sebagian kebutuhan dasarnya dan siap menghadapi risiko tugasnya sebagai anggota intelijen. tanpa komitmen yang kuat tidak mustahil ada personelintelijen tersebut hanya dapat diperoleh dari sekolah yang memang didirikan khusus untuk mendidik dan merekrut intelijen. tidak semua orang dan tidak sembarang lembaga dapat merekrut personel intelijen. oleh karena itu, dalil para pemohon bahwa bertentangan dengan uud tidak berawalan menurut hukum. bahwa para pemohon mendalilkan bertentangan dengan dan uud terhadap dalil para pemohon tersebut mahkamah mempertimbangkan bahwa intelijen negara merupakan lini pertama atau .. oleh karena itu merupakan hal penting apabila penilaian ancaman dibuat bawah acuan demokratis. undang undang guo memberikan kewenangan yang lebih besar kepada bin(vide huruf juga sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara (vide dan sebagai penyelenggara intelijen negara, binivide dan pemberian kewenangan tersebut kepada binkepala bin yang sangat penting dan strategis maka dprin. pemberian pertimbangan oleh dewan perwakilan rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala bin adalah mekanisme yang melibatkan peran serta rakyat melalui wakil wakilnya dpr dalam memberikan legitimasi bagi kepala bin. selain itu, hal tersebut merupakan upaya agar bin bersikap independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menghindari digunakannya bin sebagai alat pemerintah dalam mempertahankan kekuasaannya,ahwa ketentuan undang undang intelijen negar": bahwa dalam ketentuan undang undang intelijen negara disebutkan:. bahwa dalam ketentuan undang undang intelijen negara dikatakan: dan atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional , bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyebutkan:orangan yang memenuhi persyaratan: dan penyelenggaranbahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyatakanin sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, menurut mahkamah, tidak beralasan menurut hukum: berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, dalil dalil para pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dahamdan zelda ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. sholihin nasirbahwa selanjutnya dalam ketentuan undang undang intelijen negara di , bahwa dalam ketentuan undang undang intelijen negara berbunyi disebutkan: setiap orang dilarang membuka dan atau membocorkan rahasia intelijen : bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyebutkan , bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyatakan: : bahwa huruf dan penjelasan huruf undang undang intelijen negara menyatakan: membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing , bahwa selanjutnya dalam ketentuan huruf dikatakan:nomor bdb. rt rw sukawati, cibinong, kabupaten bogor. selanjutnya disebut sebagai . pemohon xvi: ulin nam fusion, warga negara indonesia, lahir gresik, pekerjaan wartawan, agama islam, bertempat tinggal jalan marissa rt rw pondok jagung timur, serpong utara, tangerang. selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xvii: mariam ananda, s.ip., warga negara indonesia, lahir jakarta, juni pekerjaan wartawan, agama islam, bertempat tinggal jalan pete bawah rt rw gandaria utara, kebayoran baru, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xviii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada dr. tudung mulya lubis, s.h., ll.m., dr. frans hendra winata, s.h., ll.m., wahyudi djafar, s.h., arah, s.h., mufti makarimalahlag, s.h.i., nurkholis hid, s.h., bhatara ibnu reza, s.h., si., ll.m., zainal abidin, s.h., sri suparyati, s.h., ll.m., adam pantun, s.h., chrisbiantoro, s.h., anggara, s.h., supriyadi widodo eddyono, s.h., alex argo benowo, s.h., kasus ahmad bs, s.h., asep komarudin, s.h., syamsul munir, s.h., ariyanto, s.h., taufik bahari, s.h., hum., ll.m., wahyu bagian, s.h., andi muttagien, s.h., arif maulana, s.h., kadir wokanubun, s.h., indria bernada alphasonny, s.h., sigung kartu, s.h., bustami arifin, s.h., abdul hakim fauzi, s.h., antonius badar, s.h., ajeng larasatiintelijen negara, memilih domisili hukum jalan slamet riyadi nomor jakarta timur dalam hal ini bertindak bersama sama ataupun sendiri sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa:dan terhadap transaksi keuangan yang berpotensi mengancam keamanan serta kepentingan nasional , bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyatakan:bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyebuthwa ketentuan penjelasan undang undang intelijen negara menyatakan:bahwa dalam ketentuan huruf undang undang intelijen negara disebutkan:ninnin aan ana aan aaa nan nana ntar nana obahwa ketentuan penjelasan undang undang intelijen negara menyebutkan:bahwa ketentuan undang undang intelijen negara menyebutkan:, pertimbangan dewan perwakilan rakyat, ruang lingkup, peran, fungsi dan kewenangan intelijen ketentubertentangan dengan dan uud bahwa uud dengan tegas menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum , bahwa uud dengan terperinctentuan uud menyebutkan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan , bahwa ketentuketentuanlah,yang berlaku negara negara anglo saxon::bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang intelijen negara tidak secara tegas memberikan definisi mengenai ruang lingkup tentang keamanan nasional. ketiadaan definisi yang tegas dan mendetail mengenai keamanan nasional, telah membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan subjektivitas tafsir atas keamanan nasional, bahwa pada praktiknya sebagaimana terjadi pada masa orde baru dan berulang kembali masa reformasi, dengan mengatasnamakan keamanan nasional, negara telah melakukan tindakan tindakan represif yang berakibat pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti halnya pada kasus penghilangan orang secara paksa, bahwa dalam perkembangannya konsepsi keamanan nasional tidak hanya mencakup pengertian keamanan negara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keamanan warga negara (human security), yang dalamnya mengandung pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia: bahwa hakikat keamanan nasional dimaksudkan untuk menciptakan komitmen negara dalam mempertahankan eksistensi manusia, masyarakat, bangsa dan negara yang bebas dari segala ancaman dalam rangka mewujudkan tujuan negara, bahwa ancaman terhadap keamanan nasional harus dapat dikategorisasikan secara jelas dan bersifat nyata (existential threat). bahwa ancaman nyata bisa berupa ancaman yang ada dan langsung terhadap keamanan nasional yang memerlukan tindakan segera (immediate action) karena ada kondisi yang luar biasa atau disebut kondisi kedaruratan: bahwa definisi ancaman yang dipaparkan dalam ketentuan umum undang undang guo, khususnya munculnya frasa berbagai aspek adalah suatu definisi yang karet, tidak jelas batasannya, sehingga bersifat multitafsir, tidak memiliki kepastian hukum, dan potensial merugikan hak hak konstitusional warga negara, khususnya hak hak konstitusional para pemohon, bahwa pengidentifikasian ancaman berbasis ideologi masa lalu, seperti juga dicantumkan dalam undang undang guo, telah dikembangkan sedemikian rupa dalam operasi operasi intelijen, dengan wujud pelanggaran pelanggaran ham sebagai berikut: penangkapan pihak pihak yang diduga sebagai ekstrem kanan ekstrem kiri dan ekstrem lain lain, penculikan: pembunuhan luar proses hukum: mengetahui, membiarkan dan memerintahkan penguburan (secara diam diam) para korban (khususnya pada kasus peristiwa tanjung priok dan karangsari karangsari penyiksaan (kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tanjung priok karangsar (dom aceh), bahwa definisi ancaman keamanan nasional, seharusnya diberikan pembatasan yang tegas, rigid dan mendetail, serta perlu suatu pembakuan, seperti halnya pencantuman, ancaman yang bersifat militer, ancaman bersenjata dan ancaman non bersenjata yang mengancam eksistensi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. pembatasan yang tegas ini penting, demi menjamin adanya kepastian hukum, sehingga tidak merugikan hak hak warga negara: bahwa ketidakjelasan rumusan mengenai ancaman, kepentingan dan keamanan nasional, telah berakibat pada munculnya suatu kekhawatiran publik, bahwa negara akan menempatkan semua masalah menjadi ancaman, akibat tidak adanya kebijakan nasional yang jelas dari negara, mengenai apa yang disebut sebagai ancaman kepentingan dan keamanan nasional. haruslah ada pembedaan yang tegas antara masalah nasional dan ancaman nasional, bahwa ancaman keamanan nasional dapat dirincikan secara ketat dalam beberapa bentuk ancaman, antara lain: (a) ancaman militer yang merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa yang berasal dari luar. ancaman militer dapat berbentuk: agresi, invasi: infiltrasi, okupasi: spionase, sabotase, penggunaan senjata kimia, biologi, radio aktif, nuklir, bahan peledak oleh militer asing: kegiatan militer asing yang melanggar perjanjian internasional, dan penggunaan tentara bayaran kelompok bersenjata untuk kepentingan tertentu wilayah negara kesatuan republik indonesia, (b) ancaman bersenjata adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, baik terorganisir maupun tidak yang dapat membahayakan keselamatan individu warga negara, masyarakat, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa yang berasal dari dalam. ancaman ini dapat berbentuk sebagai berikut: separatisme bersenjata: pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata, pembajakan bersenjata, kriminal bersenjata, dan penyanderaan bersenjata, (c) ancaman tidak bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan publik dan keamanan manusia yang terjadi secara sistemik, meluas dan dalam kondisi yang luar biasa. ancaman non bersenjata dapat berbentuk: konflik horisontal dan komunal, anarkisme, multi smuggling (penyelundupan manusia, imigran gelap, senjata amunisi), kejahatan keuangan (uang palsu, money laundering): cybercrime, bencana alam (banjir, tsunami, dan lain lain), non alam (kegagalan teknologi, kebakaran hutan ulah manusia, dan lain lain): bencana sosial (kelaparan, wabah penyakit pandemik, krisis pangan, krisis energi, krisis air), kejahatan narkoba, makar, tindakan radikal yang menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), dan pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan): bahwa ketidakjelasan rumusan dan definisi juga mengemuka dalam ketentu. ketiadaan batasan yang jelas dalam rumusan tersebut, telah membuka ruang penafsiran yang luas dan karet, sehingga potensial untuk disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan, sehingga potensial mengganggu hak hak konstitusional warga negara:guo kabur dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang wenang. ketentuan dalammana hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakkan keadilan, tidak mudah disalahgunakan oleh kekuasaandengan ketidakjelasan dan ketidakrigidan rumusan pengertian mengenai ancaman dan pihak lawkhusus terkait dengan ketentuan undang undang intelijen negara, yang berhubungan dengan peran intelijen negara dalam rangka upaya penangkalan dan penanggulanga: bahwa dalam pengaturan intelijen negara negara demokrasi, pemberian kewenangan penangkalan dan penanggulangan kepada intelijen negara adalah tidak tepat, dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena fungsi fungsi tersebut telah diberikan kepada aktor keamanan yang lain, seperti kepolisian dan imigrasi, bahwa seharusnya fungsi intelijen negara dalam negara demokrasi sebatas pada pelaksanaan, bahwa tugas utama intelijen negara adalah melakukan pengumpulan dan analisis informasi (intelijen positif), sedangkan fungsi untuk melakukan aksi tertutup (covert action) dan kontra intelijen menjadi fungsi intelijen agresif. aksi tertutup hanya bisa dilakukan dalam kerangka operasi rahasia luar negeri, sementara fungsi kontra intelijen dilakukan untuk menghadapi aksi infiltrasi intelijen luar negeri yang beroperasi dalam negara indonesia. dengan demikian fungsi covert action dan kontra intelijen, tidak boleh ditujukan kepada warga negarasebagaimana disebutkan dalam huruf undang undang nomor tahun:ara pemohon serta para ahli para pemohon dan pemerintah: memeriksa bukti bukti para pemohon:pendahuluan meski mendapat banyak tentangan publik, pada akhirnya dpr tetap memaksakan untuk melakukan pengesahan terhadap ruu intelijen negara, pada rapat paripurna dpr, oktober sikap dpr dan pemerintah ini kian menunjukan ketidapekaan, sekaligus ketidakpahaman pembentuk undang undang terhadap buruknya materi ruu intelijen negara, yang mengancam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara. pembentukan intelijen negara sebagai salah satu mandat reformasi, justru melenceng dari yang diharapkan. undang undang ini terlalu prematur dan tidak cukup menjadi pedoman bagi reformasi intelijen, yang masa lalu banyak melakukan praktik praktik hitam, yang melanggar hak asasi dan merampas kebebasan warga negara. intelijen negara diperlukan untuk mengatasibahwa jika dikaitkan pula dengan asas asas terkait materisebagaimana ditegaskan dalam hurufketentuan mengenai kewarganegaraan telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang undangan, seperti halnya undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia, sebagai turunan dari mandat uud yang menyebutkan: setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang , bahwa jaminan serupa juga ditegaskan dalam dan dan deklarasi universal hak asasi manusia. dalam deklarasi disebutkan berbunyipun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain . selanjutnya tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukyang berbentuk wilayah wilayah perwalian, jajahan atau yang berada bawah batasan kedaulatan yang lain . selanjutnya dalam ketentuan deklarasi disebutkan: setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan tidak seorangpun dengan semena mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia telah ditegaskan bahwa, kewarganegaraan republik indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. pengertian kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan indonesia melalui permohonan: bahwa syarat syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun adalah:,bahwa setelah melengkapi seluruh persyaratan untuk mendapatkan kewarganegaraan indonesia, keputusan akhir atas permohonan terletak tangan presiden. bila dikabulkan oleh presiden maka status wni dinyatakan berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada negara kesatuan republik indonesia, bahwa keputusan akhir untuk menentukan seseorang layak atau tidak layak untuk diberikan status kewarganegaraan indonesia, adalah sepenuhnya mutlak berada tangan presiden, tidak menjadi kewenangan dari badan intelijen negara, bahwa terkait keberadaan status orang asing dalam sebuah negara, kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik, sebagaimana telah dilakukan pengesahan oleh indonesia, melalui undang undang nomor tahun menyebutkan: seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara dalam kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang , bahwa dalam laporan pelapor khusus special rapporteur) martin scheinin yang berjudul, report the special rapporteur the promotion and protection human rights and fundamental freedoms while counting terrorism: compilation good practices legal and institutional frameworks and measures that ensure respect for human rights intelligence agencies while counting terrorism, including their oversight. juga disebutkan beberapa prinsip utama dan khususnya prinsip yang memberikan jaminan perlindungan pada pendekatan non diskriminasi dan berbunyi: intelijen melaksanakan pekerjaan mereka dengan cara yang memberikan kontribusi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua individu bawah yurisdiksi negara. intelijen tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok lainnya atas dasar jenis kelamin, warna ras, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, atau status lainnya : bahwa terkait dengan proses dan tata cara pendaftaran organisasi internasional non pemerintah indonesia, telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hubungan luar negeri. selain itu, juga telah terdapat: bahwa dalam laporan pelapor khusus special rapporteur) pbb, martin scheinin juga telah disebutkan mengenai penghargaan atas jaminan untuk berkumpul secara damai dan berekspresi (dalam konteks mendirikan perwakilan lembaga asing indonesia), yang tertuang dalam prinsip berikut ini: intelijen dilarang menggunakan kekuasaan mereka untuk menargetkan kegiatan politik yang sah atau manifestasi legal lainnya, utamanya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul secara damai dan berekspresi'": bahwa terkait dengan kewenangan badan intelijen negara bin) untuk memberikan rekomendasi pendirian perwakilan asing dan perizinan untuk melakukan aktivitas akademik indonesia, haruslah merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, seperti halnya undang undang nomor tahun bahwa dalam undang undang nomor tahun ditegaskan bahwa kementerian luar negeri merupakan gerbang utama bagi proses pendirian perwakilan lembaga asing non pemerintah indonesia, bahwa organisasi internasional non pemerintah yang akan melakukan kegiatan indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut: berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan indonesia: tidak melakukan kegiatan politik indonesia: tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan indonesia, tidak melakukan kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan: tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (fund raising) indonesia. bahwa tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi administrasi dan kredibilitas organisasi internasional non pemerintah yang akan melakukan aktivitas indonesia, adalah menjadi kewenangan dari kementrian luar negeri, melalui perwakilan republik indonesia negara bersangkutan, bahwa terkait dengan izin untuk melakukan aktivitas akademik (khususnya belajar dan melakukan penelitian indonesia) peraturan pemerintah nomor tahun menyebutkan: , bahwa menteri yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, adala: bahwa otorisasi rekomendasi yang diberikan kepada badan intelijen negara bin) untuk membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan atau lembaga asing,bahwa meskipun tidak terkait langsung dengan kepentingan para pemohon, namun" (rechtsstaat). pandangan mr. ic. van der lies tentang negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan undang undang. asas ini mengandung pengertian wetmatigheid yang merupakan jaminan atas tindakan pemerintah yang dikatakan rechmatigheid . untuk mewujudkannya, maka pembentukan undang undang yang dirancang harus memenuhi asas asas pembentukan peraturan yang baik: dengan ditetapkannya prinsip negara hukum tersebut membawa konsekuensi bahwa undang undang yang mengatur kewenangan atau tindakan tindakan aparatur penyelenggara negara antara lain haruslah memenuhi nilai nilai hak asasi manusia. hal itu senada dengan apa yang diungkapkan oleh julius stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia grondrechten, adanya pembagian kekuasaan lcheading van machen, pemerintahan yang berdasarkan undangundang wetmatigheid van bestuur, dan adanya peradilan tata usaha negara administrative rechspraak. peraturan tersebut tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan negara, bahwa undang undang guo harusnya memuat mengenai ketentuan ketentuan intelijen yang terbatas dan tidak multitafsir dalam menjalankan fungsi kewenangannya. seperti yang sudah pemohon katakan sebelumnyawenangan dan pelanggaran ham: bahwa penyalahgunaan kewenangan akan menjadi sangat nyata apabila ini dilakukan secara arbiter oleh aparat intelijen. tindakan, langkah dan keputusan aparatur intelijen bukan didasarkan pada kisah hukum yang pasti, tetapi dilakukan berdasarkan selera intelijen itu sendiri. padahal negara hukum, hukuman yang menjadi panglima, bukan person person aparatdalam mengatur kewenangan aparatur intelijeahwa negara melalui aparatur aparaturnya memang berwenang menjaga keamanan nasional dan melakukan tindakan kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap kemanan nasional. namun tindakan tersebut haruslah memiliki kualifikasi yang sifatnya terbatas. tindakan tindakan aparatur negara dalam menjalankan amanat undang undang tidak boleh melanggar nilai nilai hak asasi manusia dan memberikan rasa takut serta rasa tidak aman bagi warga negaranya sendiri. lebih lebih apabila kaidah hukum terlihat samar samar, kurang tegas dan terlampau luas pengertiannya sehingga membuka peluang multi tafsir,, bahwa istilah penggalian informasi sebagaimana yang disebutkan dalam juncto juncto penjelasan undang undang guo yang menjadi kewenangan aparat intelejen tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai upaya paksa (wang middle) yang dilakukan oleh aparatur intelijen? upaya paksa yang selama ini sudah kita kenal adalah yang terdapat dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap), upaya paksa tersebut terdiri atas: penangkapan, butir kurap, penahanan: butir kurap,menurut undang undang ini. penggeledahan:, yang terdiri dari penggeledahan rumah berdasarkan butir yaitukurap, dan penggeledahan badan berdasarkan butir yaitumeriksaan surat, diatur dalam pada prinsipnya bahwa surat surat yang dimiliki oleh seseorang atau yang ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, selain dari yang berhak atasnya. hal ini merupakan hak asasi, mana rahasia pribadi seseorang dilindungi: bahwa upaya paksa dalam sistem peradilan pidana yang sudah diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada pelanggaran hak hak asasi manusia ternyata masih memilki celah untuk terjadinya pelanggaran hak ha asasi manusia. penyiksaan adalah contoh dari beberapa tindakan tindakan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan upaya paksa pada sistem peradilan pidana indonesia. lalu bagaimana dengan penggalian informasi yang dalam juncto juncto penjelasan undang undang guo yang tidak memiliki pengaturan yang tegas dan pasti serta pengertian yang luas dan muttitafsirjuncto penjelasan undang undang guo tidak membuka peluang muttitafsir. kewenangan intelijen yang atur dalam undang undang intelijen negarabagi warga negara: bahwa kaidah negara hukum dan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam dan uud nyata nyata dilanggar oleh norma juncto juncto penjelasan undang undang intelijen negara, bahwa dilihat dari fungsi dan kewenangannya, lembaga intelijen negara sudah sepatutnya diberikan wewenang untuk melakukan intersepsi komunikasi penyadapan, namun aturan yang muncul dalam undang undang intelijen negara, khususnya pada ketentuan huruf dan penjelasan undang undang intelijen negara, justru memiliki potensi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bahwa dalam praktik internasional, undang undang nasional yang mengatur mengenai kewenangan penyadapan bagi lembaga intelijen, harus secara tegas mengatur mengenai hal hal berikut ini: tindakan intersepsi yang dapat dilakukan, tujuan melakukan intersepsi, kategorisasi objek individu yang dapat dilakukan intersepsi, ambang kecurigaan bukti permulaan, yang diperlukan untuk membenarkan penggunaan tindakan intersepsi, pengaturan mengenai pembatasan durasi dalam melakukan tindakan intersepsi, prosedur otorisasi perijinan, dan pengawasan serta peninjauan atas tindakan intersepsi yang dilakukan: bahwa pengaturan ketat harus diberlakukan bagi aktivitas intersepsi komunikasi, sebab aktivitas ini merupakan salah satu tindakan yang membatasi hak asasi manusia seseorang, khususnya terkait dengan hak privasi seseorang. hal itu sebagaimana tertera dalam pelbagai instrumen internasional hak asasi manusia, yang diantaranya menegaskan bahwa menjadi hak asasi yang bersifat fundamental (fundamental rights), bagi setiap orang untuk tidak dikenakan tindakan sewenang wenang ataupun serangan yang tidak sah, terhadap kehidupan pribadinya atau barang milik pribadinya, termasuk dalamnya juga hubungan komunikasinya,, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada perkara nomor puu imenyatakaud lebih lanjut mahkamah konstitusi menyatakan, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu iv lagi lagi pada pengujian undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, mahkamah konstitusi kembali, bahwa mahkamah konstitusi kembali menegaskan putusannya dalam perkara nomor puu viii tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi eletronik, mahkamah konstitusi menyatakan bahwa, akan tetapi untuk kepentingan nasional yang lebih luas, seperti halnya penegakan hukum, hak tersebut dapat disimpan dengan pembatasan. dikarenakan intersepsi merupakan salah satu bentuk pembatasan hak asasi seseorang, maka pengaturannya harus dilakukan dengan undang undang. menurut mahkamah konstitusi, pengaturan dengan menggunakan undang undang akan memastikan adanya keterbukaan dan legalitas dari penyadapan itu sendiri, bahwa lebih jauh mahkamah konstitusi menekankan tentang perlunya sebuah undang undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya, hingga tata cara penyadapan untuk masing masing lembaga yang berwenang. menurut mahkamah konstitusi, undang undang ini penting adanya, dikarenakan hingga saat ini indonesia belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan. seperti diketahui, saat ini indonesia, sedikitnya terdapat sebelas undang undang yang memberikan kewenangan penyadapan kepada instansi penegak hukum, dengan mekanisme dan cara yang berbeda beda: bahwa menurut mahkamah konstitusi, akibat ketiadaan aturan tunggal tentang hukum acara dan atau tata cara penyadapan telah menyebabkan terancamnya hak atas privasi warga negara dalam negara negara hukum modern dunia:intelijen pada hakikatnya adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai bahan atau instrumen untuk pengambilan keputusan. intelijen dapat dilihat sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi, informasi sebagai produk, dan organisasi yang menanganinya. oleh karena itu aktivitas intelijen yang utama adalah mengumpulkan dan mencari informasi, mengevaluasi informasi, mengintegrasikan, menganalisis, menyimpulkan, dan memperkirakan dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode yang ilmiah david carter, intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan unsur pelaksana pemberi input, dan bukan pengambil keputusan kebijakan keamanan nasional. bahkan untuk dapat memberikan informasi yang objektif, harus terdapat jarak proporsional antara intelijen dan pengambil keputusan kebijakan nasional agar informasi yang diberikan tidak hanya menuruti keinginan dari pembuat kebijakan tersebut. agar dapat bekerja secara cepat dan tepat, salah satu karakter intelijen adalah kerahasiaan dalam bekerja. hal ini merupakan keharusan karena hakikat intelijen sebagai penyuplai informasi keamanan nasional. kerahasiaan diperlukan agar kebijakan keamanan nasional atau tindakan pencegahan berdasarkan informasi deteksi dini intelijen tetap mutakhir sesuai dengan ancaman yang akan terjadi dan mampu mencegah terjadinya pendidikan ancaman keamanan nasional.kuasaan dan pelanggaran ham. apalagi banyak catatan menunjukkan hal itu terjadi, baik indonesia (misalnya kasus pembunuhan munir) maupun negara negara lain. namun demikian, guna mewujudkan intelijen yang profesional dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan kekuasaan maka adalah penting untuk juga menekankan bahwa semua kinerja intelejen pada suatu masa tertentu sesungguhnya tidak lagi bahwa dalam praktik intelijen, terkait dengan pelaksaan kewenangan intersepsi komunikasi, selain harus patuh pada pembatasan pembatasan yang diatur dalam undang undang mengenai intersepsi komunikasi penyadapan, karena tindakannya yang melanggar hak asasi manusia, dalam tindakannya juga harus diawasi oleh setidaknya satu institusi eksternal dan independen dari intervensi badan intelijen. lembaga ini memiliki kekuasaan untuk revisi perintah order, penangguhan atau penghentian tindakan intersepsi, serta pengumpulan data intelijen lainnya. untuk memastikan tindakan yang dilakukan badan intelijen, tidak menabrak prinsip dan jaminan hak asasi manusia, terhadapnya harus dikenakan proses otorisasi bertingkat, bahwa materi muatan undang undang guo, khususnya terkait dengan pemberian kewenangan khusus intersepsi komunikasi bagi lembaga intelijen, ketentuan penyadapan yang diatur dalam juncto penjelasan undang undang guo, meski terkesan memberikan batasan dan syarat bagi intelijen, dalam menggunakan kewenangan penyadapan, namun hal itu belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi warganegara. meski diatur dalam undang undang, akan tetapi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan unlawful intervention, sebab berseberangan dengan mandat konstitusional mahkamah konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam putusannya, yang menghendaki satu pengaturan tunggal tentang tata cara penyadapan: bahwa ketiadaan batas waktu yang tegas untuk melakukan suatu tindakan penyadapan seperti dikemukakan dalam huruf undang undang intelijen negara, telah melahirkan suatu kondisi ketidakpastian hukum: bahwa sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia, pengaturan mengenai pembatasan durasi dalam melakukan tindakan penyadapan haruslah secara tegas menyebutkan durasi atau imitasi waktu bagi aparat intelijen negara untuk melakukan suatu tindakan penyadapan, bahwa perintah konstitusional mahkamah konstitusi untuk membentuk undang undang khusus tentang penyadapan, yang menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas penyadapan, yang dilakukan aparat negara, haruslah dimaknai bahwa perlindungan hak privasi sebagai bagian hak konstitusional warga negara wajib diberikan perlindungan oleh negara. merujuk pada studi yang dilakukan said amir armand, yang mengatakan bahwa pembentukan mahkamah konstitusi, bagi negara yang mengalami proses transisi, adalah dimaksudkan sebagai panduan dalam transisi demokrasi, dan menjaga berjalannya konstitusi. diungkapkan armand, in the new constitutionalism, just the constitutional courts have assumed the function guiding the transition democracy . oleh karena itu, pengingkaran terhadap amanat konstitusional putusan mahkamah konstitusi, dapat pula dimaknai sebagai pengingkaran terhadap konstitusi. bahwa sejalan dengan praktik praktik internasional dan hukum ham internasional, pengaturan mengenai pemberian kewenangan khusus intersepsi komunikasi penyadapan bagi lembaga intelijen, dalam undang undang guo, seharusnya cukup menyebutkan perihal pemberian kewenangan untuk melakukan intersepsi komunikasi penyadapan, beserta prinsip prinsip umum intersepsi komunikasi bagi kegiatan intelijen, selebihnya haruslah mengacu pada peraturan perundang undangan yang lain (undang undang mengenai intersepsi komunikasi penyadapan). tidak mengunci dari kemungkinan tunduk pada peraturan perundang undangan lain, seperti yang tertuang dalam penjelasan undang undang guo. bahwa beberapa negara seperti belanda, amerika serikat, dan canada, pengaturan mengenai penyadapan diatur secara khusus dalam kitab undang undang hukum pidana mereka. bila melihat canadian security and intelligence service act, seluruh ketentuan mengenai intersepsi, termasuk pengertian, tata cara penyadapan, serta otoritasnya haruslah tunduk dan mengacu pada canadian criminal code. sementara indonesia pengaturan mengenai penyadapan diatur secara menyebar dalam sejumlah peraturan perundang undangan, untuk itu guna menindaklanjuti amar dari putusan mahkamah konstitusi, sebaiknya pengaturan mengenai penyadapan diatur dalam satu undang undang khusus. adanya undang undang khusus mengenai penyadapan setidaknya menjadikan adanya satu kesatuan hukum penyadapan, sehingga bisa meminimalisir tindakan intersepsi illegal, yang berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia warga negara: bahwa pengaturan penyadapan dalam huruf serta, rahasia informasi intelijen ketentuan juncto dan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara bertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan uudprinsip dasar negara demokrasi adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dan dan peran aktif publik dalam mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan pemerintah. pembentukan organisasi negara merupakan konsensus publik untuk menunjuk pemerintah yang menjalankan kepentingan mereka (res publica). dari sisi hukum, konsensus tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang mendapatkan otoritas dari publik sebagai kekuatan konstituen (constituent power). artinya segala bentuk pengecualian tidak dapat menitipkan atau menghilangkan jaminan konstitusional yang sudah ada dan sah, termasuk yang diatur dalam uud menurut jimmy asshiddigie dalam bukunya konstitusi dan konstitusionalisme indonesia , sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, sistem demokrasi harus menjamin kepemilikan publik atas negara' dengan segala kewenangannya, yang kemudian dijalankan pemerintah bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. kewenangan kepemilikan publik sesungguhnya berkaitan dengan wewenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi fungsi kekuasaan: bahwa roberto mangabeira under dalam bukunya law modern society: toward criticism social theory menegaskan penyelenggaraan kedaulatan yang efektif mengandaikan pengetahuan dan akses informasi yang memadai tentang penyelenggaraan negara, terutama menyangkut kepentingan publik secara luas. sebagai akibatnya, negara berpotensi menjadi organ yang terpisah dan otonom dari publik, dan pemerintahan berubah menjadi birokrasi yang otoriter, karenanya jimmy asshidigie menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya pemenuhan hak dan kebebasan publik, termasuk yang meliputi keterbukaan informasi publik dan kebebasan memperoleh dan menggunakan informasi publik untuk kepentingan mereka. keterbukaan dan kebebasan informasi membantu terwujudnya kontrol sosial, juga bermanfaat untuk memperbaiki kelemahan mekanisme pelaksanaan pemerintahan, terutama ketika parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu satunya saluran aspirasi rakyat, bahwa ketentuan undang undang intelijen negara yang menyebutkan:ersifat sangat umum dan luas, berpeluang untuk disalahgunakan melindungi kepentingan yang berpotensi mencederai jaminan konstitusional atas atas nama rahasia intelijen: bahwa uud bahkan juga menjamin hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , yang menegaskan pengakuan akan kebutuhan publik atas informasi yang tidak semata mata terkait dengan dengan penyelenggaraan negara, namun juga yang berhubungan dengan kebutuhan untuk pengembangan kehidupan pribadi dan kelompok. ini seringkali terjadi dalam upaya penegakan hukum, baik yang dilakukan secara independen oleh individu, pengacara maupun organisasi hak asasi manusia ham) atau penyelidikan resmi oleh lembaga penegak hukum yang berwenang. upaya ini juga berpotensi menghadapi hambatan atas nama rahasia intelijen, bahwa sebagai bagian dari hak asasi manusia ham), maka negara berkewajiban untuk memajukan, menjamin, memenuhi dan melindungi hak atas informasi. ketentuan konstitusi atas dikuatkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham), yang menyatakan bahwa,dan , bahwa berbagai instrumen internasional ham juga mengakui hak akses informasi dan hak berkomunikasi sebagai bagian dari ham.pada menyatakbahwa selanjutnya dalam dinyatakan bahwa pembatasan dimungkinkan, dengan pertimbangan bahwa: melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum . dalam upaya pembatasan atas nama keamanan nasional selanjutnya tidak bisa dibuat terlalu umum dan luas, karena akan mengancam hak atas informasi publik dan membuat rancu pengertian keamanan nasional dan ancamannya, bahwa amandemen uud juga mengatur pembatasan padapembatasan atas nama rahasia intelijen, jaminan pengakuan dan penghormatan atas tidak akan dapat terpenuhi manakala batasan antara informasi yang bersifat publik dan rahasia intelijen memiliki batasan yang tidak jelas. pengklasifikasian bahwa segala hal yang berhubungan dengan intelijen (yaitu informasi, benda, personel, dan atau upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen) sebagai rahasia menyebabkan organisasi intelijen akan menjadi badan publik yang sepenuhnya tertutup, memiliki akuntabilitas yang rendah serta bertentangan dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), hak asasi manusia dan demokrasi, bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang beradab transparansi informasi merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, yaitu serangkaian upaya untuk mencari, memperoleh, dan menggunakan informasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa pakar sejarah dan kebijakan publik dari virginia commonwealth university as, melvin trotsky mengatakan bahwa prinsip dasar demokrasi adalah harus adanya pers yang bebas guna mengontrol kinerja pemerintahan agar lebih efektif dan efisien seperti pengawasan terhadap proses hukum yang salah atau bahkan untuk memberantas korupsi, democracy, the people rely the press ferret out corruption, expose the maladministration justice the coefficient and ineffective working government body. country can free without free press, and one sign any dictatorship the silencing the media . terjemahan: dalam negara yang menganut sistem demokrasi masyarakat bergantung kepada pers untuk mengungkap perilaku korupsi, untuk mengekspos maladministrasi keadilan atau kerja tidak efisien dan tidak efektif dari badan pemerintah), bahwa hak konstitusional para pemohon telah dijamin dalam uud, bahwa, tidak adanya kategori yang rinci tentang rahasia intelijen yang menjadi rahasia negara dalam undang undang intelijen tentunya akan bersifat multitafsir dan bersifat karet karena dapat ditafsirkan secara luas dan sepihak oleh kekuasaan sehingga dapat mengancam kebebasan informasi dan kebebasan pers: bahwa, klasifikasi rahasia informasi intelijen dalam undang undang intelijen negara tidak sesuai dan bahkan cenderung bertentangan dengan klasifikasi rahasia informasi intelijen yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik kip), mana rahasia informasi intelijen dalam undang undang kipsistem persandian negara, dan atau sistem intelijen negara : bahwa, apabila pengaturan tentang kerahasiaan yang terkait dengan intelijen akan diatur dalam ruang lingkup tersendiri dalam undang undang intelijen negara, yang tidak bertolak belakang dengan informasi intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang kip, maka secara spesifik pengaturan informasi intelijen yang bersifat rahasia itu seharusnya diklasifikasikan sebagai berikut: informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan sistem intelijen strategis: informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan sistem komunikasi strategis: kristologi: perintah operasi rahasia: strategi dan taktik intelijen (metode): personil intelijen, kecuali kepala intelijen dan beberapa jabatan strategis lain dalam struktur intelijen: aktivitas intelijen (termasuk aktivitas spesial), sumber intelijen, bahwa, informasi intelijen baik itu yang bersifat rahasia maupun sangat rahasia dengan sendirinya dapat dibuka semata mata demi untuk kepentingan penegakan hukum. khususnya demi kepentingan membantu upaya penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum apabila terdapat kasus hukum yang upaya penyelesaiannya hanya dapat dilakukan apabila mendapat informasi dari informasi intelijen yang bersifat rahasia dan sangat rahasia yang dikelola oleh lembaga intelijen, atau kasus tersebut terkait dengan lembaga intelijen itu sendiri sehingga dibutuhkan informasi dari lembaga intelijen itu untuk mengungkap kasus tersebut, bahwa undang undang intelijen negara tidak mengatur tentang mekanisme keberatan publik atas informasi intelijen yang dirahasiakan oleh negara merujuk kepada mekanisme keberatan yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, hal itu jelas berpotensi melanggar hak para pemohon untuk mendapatkan informasi, bahwa, kovenan hak sipil dan politik dalam paragraf menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat, bahwa terdapat secara teoritik dan prinsip setidaknya terdapat (empat) asas umum dalam kebebasan informasi, yakni: kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan akses terhadap informasi, pertimbangan kepentingan keamanan nasional yang sah, pertimbangan kondisi darurat, dan non diskriminasi: bahwa asas kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan akses terhadap informasi mensyaratkan bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat, tanpa mendapatkan gangguan. setiap orang memiliki kebebasan berekspresi, yang dalamnya termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan berbagai informasi dan ide, tanpa memandang mediumnya, baik secara lisan, tertulis ataupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media pilihannya. selain itu terdapat juga kebebasan akses untuk terhubung dengan jaringan informasi (access connect), baik dalam bentuk internet dan sarana komunikasi lainnya. bilamana akan dilakukan pembatasan haruslah mempertimbangkan beberapa prinsip berikut ini: memiliki dasar hukum batasan atas kebebasan informasi harus dijabarkan dalam hukum. hukum tersebut haruslah dapat diakses publik, tidak ambigu, dibuat terbatas dan terperinci sehingga memungkinkan setiap individu untuk melihat kesesuaian suatu tindakan hadapan hukum. perlindungan terhadap kepentingan nasional yang sah batasan atas informasi yang harus dijustifikasi oleh pemerintah atas dasar kepentingan nasional haruslah memiliki tujuan riil dan mampu diperlihatkan efeknya dalam perlindungan kepentingan keamanan nasional. kepentingan nasional yang dimaksud juga harus ditetapkan melalui mekanisme politik yang demokratis, dapat dijelaskan kepada publik serta tidak bertentangan dengan hukum internasional maupun hukum negara. dibutuhkan dalam masyarakat demokratis untuk membuat pembatasan atas kebebasan mendapatkan informasi, adalah adanya kepentingan untuk melindungi kepentingan nasional yang sah. suatu pemerintahan haruslah menunjukkan bahwa: (a) ekspresi informasi yang dibatasi memiliki ancaman serius terhadap kepentingan keamanan nasional yang sah, (b) batasan yang diberikan dibuat seminimal mungkin dan hanya untuk melindungi kepentingan nasional tersebut tidak meluas, (c) batasan yang diberikan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi: bahwa asas pertimbangan kepentingan keamanan nasional yang sah mensyaratkan bahwa batasan ini haruslah dapat dibuktikan melalui dasar kepentingan keamanan nasional yang sah, dan tidak dapat menjadi sah kecuali dapat dibuktikan bahwa pembatasan informasi tersebut berpengaruh pada perlindungan negara, bangsa dan integritas teritorialnya saat berhadapan dengan kekuatan ancaman, atau dalam kapasitas untuk merespon kekuatan ancaman, baik yang berasal dari luar, seperti ancaman agresi militer, atau ancaman internal, seperti provokasi yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara cara kekerasan: bahwa pembatasan informasi dengan alasan demi kepentingan keamanan nasional harus dilakukan berdasarkan hukum nasional yang ketentuan untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum (yang lebih tinggi) atau tidak. the johannesburg principles didalam principle menyatakan bahwa: any restriction expression information must prescribed law. the law must accessible, ambiguous, drawn narrowly and with precision enable individuals forest whether particular action unlawful . terjemahan: setiap pembatasan terhadap ekspresi atau informasi harus dilakukan melalui sebuah aturan hukum. aturan hukum itu harus dapat diakses, tidak ambigu, tidak sempit dan dibuat dengan teliti sehingga memungkinkan bagi setiap orang untuk mengetahui sebelumnya apakah suatu tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak): bahwa asas pertimbangan kondisi darurat mensyaratkan bahwa saat diterapkannya kondisi darurat berdasarkan keputusan politik resmi terkait bersifat rahasia. keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik harus dilakukan lembaga intelejen dengan membuka semua kinerja intelejen negara kepada publik pada suatu masa tertentu (masa retensi). selain itu, pengaturan intelejen itu harus memberi penegasan bahwa setiap penyelenggara intelijen harusmelalui sistem diferensiasi fungsi intelijen dapat terwujud mekanisme checks and balances internal komunitas intelijen.baik rechtstaat maupun the rule lawdengan adanya ancaman terhadap negara, bangsa dan integritas wilayah, dan berdasar hukum telah dinyatakan sesuai dengan hukum nasional dan internasional, suatu negara dapat memberikan pembatasan atas kebebasan berekspresi dan informasi namun hanya bersifat sementara pada situasi darurat tersebut, tidak bertentangan dengan kewajiban negara lainnya yang telah disepakati dalam hukum internasional, bahwa asas non diskriminasi mensyaratkan bahwa pembatasan terhadap hak atas informasi publik atau kebebasan memperoleh informasi publik atau keterbukaan informasi publik, termasuk yang ditetapkan berdasarkan kepentingan keamanan nasional yang sah, tidak dilakukan atas dasar diskriminasi berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun pendapat lainnya, serta latar belakang masyarakat, warga negara, kepemilikan, kelahiran maupun status lainnya. bahwa negara negara yang mengedepankan unsur demokrasi dalam pelaksanaan kehidupan senegaranya seperti amerika serikat dan inggris mengatur klasifikasi mengenai rahasia informasi dalam official secrets act yang secara berkala dan sesuai situasi domestik, regional dan global dilakukan perubahan atau penambahan terhadapnya. bahwa secara umum, negara negara tersebut mengklasifikasi informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara kedalam beberapa kategori yang hampir serupa, poin poin yang seringkali muncul dalam undang undang rahasia sebuah negara demokrasi meliputi hal hal bawah ini: informasi mengenai rencana rencana dalam bidang militer, sistem persenjataan, atau operasi informasi mengenai negara negara lain yang dimiliki oleh pemerintah. informasi mengenai kegiatan intelijen, sumber sumber informasi intelijen atau metodenya. hubungan luar negeri atau aktivitas luar negeri, termasuk sumber sumber rahasia yang memberikan kontribusi bagi negara. informasi dalam bidang sains, teknologi, atau ekonomi yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional. informasi mengenai kelemahan atau kemampuan sebuah sistem, instalasi, infrastruktur, proyek, rencana, atau proteksi yang berkaitan dengan keamanan nasional. beberapa negara memberikan penekanan khusus kepada tindak terorisme dalam undang undang rahasia negaranya. amerika serikat, pengaturan tentang informasi yang bersifat rahasia juga diatur dalam undang undang keterbukaan informasi freedom information ac? foia) yang lahir pada dimotori oleh organisasi organisasi media. terdapat informasi yang diberikan perlindungan' informasi dalam foia: classified information yang terkait dengan perihal pertahanan negara dan kebijakan luar negeri, peraturan internal personil dan pelaksanaannya dalam sebuah lembaga, peraturan yang 'dilindungi' bawah peraturan undang undang lainnya, confidential trade dan rahasia bisnis: komunikasi internal maupun antar lembaga, informasi personal: penegakkan hukum, institusi finansial: informasi geologis. bahwa prosedur pengaturan rahasia negara yang terkait dengan keamanan nasional amerika serikat juga diatur dalam classified information procedures act cipa). sementara itu, pengaturan mengenai klasifikasi, batasan, masa retensi, otoritas, dan sebagainya mengenai informasi yang dilindungi berdasarkan alasan keamanan nasional amerika serikat as) diatur dalam u.s. executive order classified national security information yang pertama kali dikeluarkan pertama kali pada dan terakhir pada masa pemerintahan presiden bush pada ini, diatur pula mengenai batasan batasan kerahasiaan negara yang menjadi acuan dari penetapan kerahasiaan negara. batasan batasan yang digunakan untuk informasi yang memenuhi persyaratan dalam klasifikasi informasi as, antara lain: perencanaan militer, sistem persenjataan dan operasi militer. informasi pemerintahan negara lain aktivitas intelijen (termasuk aktivitas spesial), sumber dan metodologi intelijen, dan kristologi. hubungan luar negeri atau aktivitas yang berhubungan dengan negara lain, termasuk sumber sumber yang rahasia. perihal ilmu pengetahuan (ilmiah), teknologi dan ekonomi yang terkait pada keamanan nasional, mana dalamnya termasuk pada perlawanan terhadap terorisme transnasional. program pemerintah dalam menjaga material dan fasilitas nuklir. kelemahan dan kapabilitas dari sistem, instalasi, infrastruktur, proyek, perencanaan dan perlindungan yang terkait pada keamanan nasional, yang termasuk dalamnya perlawanan terhadap terorisme transnasional. senjata pemusnah masal (weapons mass destruction) dan terorisme. perbandingan ketentuan kebebasan informasi dan rahasia negara negara otoritas isu demokrasi penuh: demokrasi setengah: sempurna: swedia meksiko palestina kebebasan setiap warga negara selain dari informasi yang mengijinkan seluruh informasi swedia berhak untuk |dikecualikan, negara harus warga negara dan mendapat akses informasi membuka akses untuk: penduduk palestina atas dokumen resmi, untuk struktur konstitusi untuk mendapatkan mendukung kebebasan kewenangan unit hak akses terhadap pertukaran pendapat dan |administrasi daftar pejabat infromasi yang tersedianya informasi yang publik dari level kepala tersedia institusi komprehensif. undang |departemen bawah publik, sesuai dengan undang kebebasan pers remunerasi bulanan bagi hukum yang ada. swedia, tiap posisi, termasuk sistem kompensasinya mempromosikan undang undang kip alamat pejabat semangat swedia mempromosikan |bersangkutan baik fisik transparansi dan transparansi dalam hal maupun elektronik tujuan akuntabilitas bagi mandat, organisatoris, unit dan skema operasi institusi publik dan aktivitas dan |yang dilakukan jasa yang palestina dan administrasi publik diberikan prosedur, syarat keterbukaan bagi sehingga akses dan formulir pelayanan rakyat dokumen publik harus informasi anggaran hasil dibuka undang undang audit anggaran desain dan semua informasi kebebasan informasi audit program subsidi bila yang ada badan bidang adm publik, ada kontrak yang disetujui publik dapat diakses atas pekerjaan publik, oleh warga kecuali jumlah, nama rekanan, untuk yang periode kerja sama norma dikecualikan yang diterapkan hukum berdasarkan hukum. positif mekanisme partisipasi public informasi terdapat lain yang dianggap relevan perlindungan bagi undang undang informan. draft transparansi dan akses undang undang hak informasi aparat informasi publik, pemerintah, rahasia pembatasan informasi pembatasan informasi petugas yang negara dilakukan hanya bila dilakukan bila: berkompeten harus informasi: berkaitan dengan menolak untuk berkaitan dengan pertahanan dan keamanan membuka informasi keamanan yang nasional dapat yang dapat dibuktikan berhubungan dengan menghambat negosiasi merugikan negara lain atau organisasi |internasional merugikan kemampuan internasional, kestabilan ekonomi pertahanan dan berkaitan dengan membuat kehidupan keamanan nasional. kebijakan pajak, moneter seseorang dalam bahaya ini termasuk: dan mata uang inspeksi, |melukai proses verifikasi senjata, taktik, kontrol atau aktivitas |hukum, pencegahan dan strategi dan kekuatan pengawasan lain yang penindakan kejahatan, militer, termasuk dilakukan oleh otoritas pengumpulan pajak, operasi yang public kepentingan untuk operasi imigrasi, atau bertujuan melindungi mencegah atau menindak |proses prosedural tanah air kejahatan kepentingan peradilan dan administrasi informasi intelijen ekonomi untuk institusi |yang sedang berjalan yang bertujuan untuk public perlindungan untuk informasi yang bisa menghambat tindakan seseorang atau keadaan dianggap dikecualikan: kejahatan agresif ekonomi pribadi |telah diatur berdasarkan terhadap keamanan perlindungan atas spesies hukum sebagai rahasia internal maupun binatang atau tumbuhan rahasia hukum komersial, eksternal dan dijamin industri, pajak dan yang menurut hukum aturan lainnya mengenai diatur dalam aturan hukum komunikasi dan pengecualian informasi tertulis proses penyidikan korespondensi tertulis diatur dalam data peradilan dan internal yang berkaitan undang undang lain administratifnya tuntutan dengan masalah terhadap pejabat publik pertahanan dan saat putusan belum aliansi militer dijatuhkan rekomendasi, informasi apapun pendapat badan publik mana komisi telah sebelum diputuskan menetapkan bahwa didokumentasikan dapat merusak pada ketertiban dan keamanan publik bahwa hak konstitusional para pemohon tentang kebebasan informasi juga menjadi terhambat dan berpotensi dilanggar oleh ketentuan undang undang intelijen negara tentang perpanjangan masa retensi kerahasiaan informasi yang dapat dilakukan atas persetujuan dpr, namun untuk jangka waktu yang tidak ditentukan: bahwa masa retensi informasi rahasia intelijen yang dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dpr tidak mempunyai jangka waktu yang jelas berapa lama informasi tersebut akan tetap dirahasiakan, sehingga informasi tersebut berpotensi tetap bersifat rahasia untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau bahkan mungkin selama lamanya, bahwa harus ada jangka waktu yang rasional untuk informasi intelijen yang bersifat rahasia jika ingin masa retensi kerahasiaan informasi intelijen tersebut diperpanjang setelah mendapat persetujuan dpr, misalnya selama lima tahun sesuai dengan masa jabatan anggota dpr: bahwa perpanjangan masa retensi informasi intelijen yang bersifat rahasia tersebut harus mempunyai alasan alasan yang kuat, seperti apabila informasi tersebut dibuka maka secara nyata akan mengancam ketahanan dan keamanan nasional, merugikan ketahanan ekonomi atau hubungan luar negri negara, atau secara nyata informasi tersebut mengancam keselamatan individu warga negara indonesia, termasuk personel intelijen: bahwa undang undang intelijen negara juga perlu menyebutkan adanya klasifikasi sifat kerahasiaan dari sebuah informasi intelijen yang dapat diperpanjang masa potensinya. artinya tidak semua informasi intelijen perlu diperpanjang masa potensinya terutama hal hal yang akan bertentangan dengan prinsip rahasia sebagaimana yang diatur dalam undang undang keterbukaan informasi publik, seperti transparansi anggaran intelijen misalnya: bahwa terkait dengan pengaturan mengenai masa retensi atas suatu informasi yang dikecualikan, pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor tahun telah membuat panduan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: jenis informasi yang jangka waktu keterangan mar mba dapat menghambat proses tahun kecuali dibuka dalam penegakan hukum sidang terbuka untuk umum. dapat menganggu disesuaikan dengan misalnya: desain kepentingan perlindungan peraturan perundang industri tahun. hki dan persaingan usaha undangan dapat membahayakan sesuai jangka waktu pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan negara dapat mengungkap sesuai jangka waktu muyaraaramma drnataaan dapat merugikan sesuai jangka waktu kepentingan hubungan luar yang dibutuhkan negeri dapat mengungkap isi akta sesuai peraturan otentik yang bersifat pribadi perundang undangan dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang dapat mengungkap rahasia sesuai jangka waktu kecuali atas pribadi seseorang yang dibutuhkan persetujuan tertulis dan berkaitan dengan jabatan publik. memorandum, surat surat sesuai peraturan jadi, tidak semua antar badan publik atau intra perundang undangan surat surat intra dan badan publik sepanjang antarbadan publik mengenai informasi yang dikecualikan bahwa pengaturan tentang pengkategorian informasi intelijen yang bersifat rahasia dan masa perpanjangan retensi informasi intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana yang diatur dalam dan undang undang intelijen negara jelas berpotensi melanggar hak hak konstitusional para pemohon karena masih bersifat kabur (obscure), tidak rinci dan dapat diatasi'kan secara sepihak, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon, bahwa pengaturan tentang pembatasan hak hak asasi warga negara harus dilakukan melalui sebuah aturan hukum setingkat undang undang. dan aturan yang bersifat membatasi tersebut harus pula bersifat jelas, rinci, terbuka, tidak kabur dan tidak dapat diterjemahkan secara bebas oleh kekuasaan mengingat indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam uud bahwa dengan demikian, dan undang undang intelijen negara sangat berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon tentang kebebasan informasi dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam dan uud bahwaalam principle menyatakan bahwa: person may punished national security grounds for disclosure information the disclosure does not actually harm and not likely harm legitimate national security interest,, bahwaidalam principle menyatakan bahwa: person may subjected any detriment national security grounds for discussing information that she learned virtue government service: bahwa,secara langsung menghasut terjadinya kekerasan atau dapat memotivasi kekerasan yang akan terjadi atau ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi dan kekerasan tersebut. the johannesburg principles didalam principle menyatakan bahwa: subject principles and expression may punished threat national security only government can demonstrate that: (a) the expression intended invite imminent violence, (b) likely invite such violence, and (c) there direct and immediate connection between the expression and the likelihood occurrence such violence . terjemahannya: sesuai dengan prinsip dan(a) secara langsung menghasut terjadinya kekerasan (b) atau dapat memotivasi kekerasan yang akan terjadi (c) atau ada hubungan langsung dan dekat antara ekspresi dan kekerasan tersebut)dapat ditiadakan:menurut gustav radbruch, cita hukum ide des rechts::,d:,d: bahwa juncto dan undang undang intelijen negar bahwa unsur "setiap orang" dalam juncto dan undang undang intelijen negarabocornya rahasia intelijen , dapat dipidana. ketentuan ini berpotens. sehingga situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,juncto dan undang undang guo, ketentuan tersebut tidak memenuhi syarat syarat kriminalisasi, seperti perumusannya yang sangat sumur karena mendasarkan pada penafsiran atas kegiatan yang dianggap membocorkan rahasia intelijen , yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pasti, karena: bahwa kebocoran informasi intelijen yang bersifat rahasia seharusnya beban pertanggungjawabannya hanya ditujukan kepada personel intelijen itu sendiri dan bukan kepada masyarakat umum, karena kerahasiaan informasi intelijen merupakan tanggungjawab masing masing personel intelijen:juncto dan undang undang guo tidak memenuhi kualifikasi syarat ini: bahwa ketentuan juncto dan undang undangdan undang undang guo tersebut bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi mut:juncto dclaw back atau bersifat membatasi perlindungan hak asasi manusia, bahwa dengan demikian, ketentuan juncto darena seharusnya ketentuan ini ditujukan secara spesifik dan khusus pada aparat personel intelijen negara, bahwa dalam kasus kasus kebocoran rahasia negara sering dibahas kekuatan asing, mata mata asing dan semacamnya sebagai pelaku. mata pemerintah masih ada anggapan bahwa ancaman bagi kerahasiaan negara dan ketahanan nasional itu adalah masyarakat sipil, pers, warga negara dengan kebebasannya. maka selama ini sanksi yang dirumuskan lebih kepada masyarakat pengguna informasi rahasia, yang bisa jadi tidak mengetahui kerahasiaan itu, dan bukan sanksi bagi badan publik yang tidak berhasil menjaga kerahasiaan itu. jenis pelanggaran yang diatur juga sebatas pembukaan informasi rahasia negara. pelanggaran klaim penutupan informasi yang bukan rahasia negara, klaim rahasia negara yang salah, atau klaim sepihak dan merugikan publik tidak diatur sama sekali. padahal secara faktual dan potensial, ini yang lebih sering terjadi: bahwa selain itu haruslah terdapat pembatasan yang jelas mengenai masalah informasi rahasia yang terbuka publik adalah kesalahan dari keteledoran pejabat publik yang bertanggung jawab untuk menjaganya. sementara publik yang mendapatkan informasi tersebut tidak dapat disalahkan untuk informasi yang didapat, melainkan bila proses hukum berlangsung, dilihat dari bagaimana cara orang lembaga tersebut mendapatkan informasi. misalnya apakah cara mengakses informasi dengan tindakan kriminal seperti hacking: bahwa sanksi pidana merupakan ultimatum medium . artinya, penjatuhan saksi pidana adalah upaya terakhir setelah semua prosedur lain dipenuhi. prinsip ultimatum medium juga sejalan dengan prinsip dasar keterbukaan informasi, maximum access minimum exemption. pada dasarnya semua informasi bersifat terbuka kecuali yang dinyatakan secara tegas tegas tertutup: bahwa tidak ada rahasia atas informasi publik yang bersifat permanen. konsekuensinya, sanksi pidana otomatis gugur jika rahasia sudah berubah sifatnya menjadi terbuka baik karena lewatnya masa retensi maupun karena alasan kondisional seperti perintah pengadilan: contoh kasus ancaman pemotor rahasia intelijen bradley manning analis intelejen amerika kebocoran rahasia militer amerika serikat irak serikat lalu dikirimkan website wiki leaks. maret mendapat sebanyak tuduhan termasuk tuduhan membantu musuh dan menyebarkan informasi pertahanan. valerie place mantan united states cia july valerie place mengungkapkan operations officer identitasnya sebagai agen cia kepada jurnalis. aldrich haven ames kgb uni soviet tahun ames mengungkapkan kepada kgb bahwa ada orang anggota kgb yang merupakan aset dari amerika serikat. kemudian ames ditangkap oleh cia tahun ironisnya, ames pernah menjadi bagian dari cia. thomas drake mantan national security penyalahgunaan otoritas penggunaan agency nsa) komputer pemerintah. drake dituduh melakukan tindakan spionase yaitu dengan mengubah keterangan data data rahasia. john kiriakou mantan agen cia desember kiriakou mengakui kepada jurnalis telah menggunakan teknik waterboarding untuk melakukan interogasi terhadap tahanan yang diduga anggota al ganda jeffrey delle canadian naval januari delle ditangkap dengan intelligence officer sub lt. tuduhan melakukan pelanggaran kepercayaan dan memberikan informasi pada pihak asing tanpa ijin dari otoritas. stephen kim pejabat departemen luar agustus departemen keadilan negeri amerika serikat menyatakan setahun yang lalu, kim ditahan dengan tuduhan telah membocorkan laporan sangat rahasia intelijen kepada seorang reporter jurnalis jeffrey sterling mantan pejabat cia juni sterling ditahan dengan tuduhan membocorkan informasi sangat rahasia tentang iran kepada reporter new bahwa contoh contoh kasus atas memperlihatkan bahwa sanksi pidana kebocoran rahasia hanya diberikan kepada aparat atau mantan aparat negara (agen intelijen ataupun pejabat pemerintah) bukan ditujukan kepada warga negara pada umumnya, kelembagaan badan intelijen negara ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang intelijen negara bertentangan dengan dan uu,huruf huruf huruf dan hurufbahwa munculnya dualisme pelaporan hasil pengumpulan informasi intelijen dan tanggung jawab komando, telah melahirkan suatu bentuk ketidakpastian hukum, yang potensial akan merugikan hak hak konstitusional warga negara pada umumnya, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, bahwa perekrutan sumber daya badan intelijen negara yang berasal dari penyelenggara intelijen negara yang lain tetap dimungkinkan, sepanjang personil yang bersangkutan melepaskan ikatan dinas dari instansi selain badan intelijen negara, melalui suatu mekanisme rekrutmen dan disesuaikan dengan kebutuhan, bahwa perekrutan sumber daya badan intelijen negara yang menempatkan instansi intelejen negara sebagai sumber daya rekrutmen personel badan intelijen negara, tidak boleh, bahwa semenjak tumbangnya rezim orde baru muncul kehendak bersama dari seluruh elemen negara ini untuk melakukan reformasi dan pembaharuan terhadap kelembagaan, struktur dan personel intelijen negara, mengingat peran intelijen masa lalu, yang seringkali menjadi alat bagi kekuasaan: bahwa dualisme komando bagi personil badan intelijen negara yang berasal dari penyelenggara intelijen negara yang lain, tanpa disertai dengan pemutusan ikatan dinas dari institusi sebelumnya, dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam akuntabilitas hukum: bahwa ketidakjelasan dalam akuntabilitas hukum ini potensial terjadi ketika seorang personil intelijen melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia, dalam operasi intelijen, apakah yang bersangkutan akan dikenakan hukum pidana militer atau hukum pidana sipil: bahwa ketidakpastian dalam akuntabilitas hukum jelas telah memberikan ancaman nyata terhadap hak hak konstitusional warga negara, khususnya jaminan atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi. oleh karena itu, ketentuan undang undang guo secara normatif bertentangan dengan uud bahwa presiden diberikan kewenangan berupa hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentidan hal tersebut tidak boleh mendapat campur tangan dari pihak manapun sebagai konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial: bahwa kepala badan intelijen negara merupasebagaimana sebelumnydan melalui peraturan presiden nomor tahun dan terakhir dengan nomor tahun bahwa ketentuan uud menyebutkepala badan intelijen negara adalah pejabat negara setingkat mentri, diangkat dan diberhentikan melalui sebuah keputusan presiden sebagaimana yang terdapat dalam undang undang intelijen negara. maka, pengangkatan kepala badan intelijen negara merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang selayaknya tidak mendapat campur tangan dari pihak manapun: bahwa undang undang guo menerangkan bahwa badan intelijen negara berada dan bertanggung jawab kepada presiden, maka tidak sepantasnya pemilihan kepala badan intelijen negara melibatkan pihak manapun selain presiden: bahwa meskipun dpr memegang fungsi pengawasan terhadap badan intelijen negara, bukan berarti dpr harus secara serta merta terlibat dalam proses pemilihan kepala badan intelijen negara, karena keterlibatan dpr dalam pemilihan kepala badan intelijen negara justru potensial akan membuka ruang transaksi politik baru, yang akan memiliki dampak buruk terhadap pelaksanaan fungsi intelijen negara, bahwa pengguna (user) dari produk intelijen adalah presiden, mana produk intelijen tersebut disampaikan langsung kepada presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diterangkan dalam huruf undang undang guo. maka hak prerogatif presiden dalam menunjuk kepala badan intelijen negara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,jelas bertentangan dengan uud tentang kewenangan presiden untuk mengangkat mentri atau pejabat setingkat mentri yang merupakan hak prerogatif presidentelah menempatkan jabatan kepala badan intelijen negara sebagai jabatan politis mengingat dpr adalah lembaga politik yang mempunyai berbagai kepentingan: bahwa pelibatan dpr dalam hal pemilihan kepala badan intelijen negara membuka ruang terjadinya politisasi proses pengangkatan kepala badan intelijen negara oleh dpr. politisasi tersebut dapat merugikan kepentingan keamanan secara nasional, dan berpotensi merugikan hak hak konstitusional warga negara khususnya para pemohonjuncto juncto huruf juncto penjelasan huruf juncto.adalah informasi publik yang terkait intelijen, yang ditutup aksesnya untuk sementara waktu demi kepentingan keamanan nasional yang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang undangan :intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk:intelijenmasa retensi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (dua,juncto djuncto penjelasdan pemeriksaan aliran dana , juncto penjelasjangka waktu penyadapan paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa (enam) bulan :undang undang nomor tahun tentang intelijen negara adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca peraturan perundang undangan adalah peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyadapankepala badan intelijen negara sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh presiden . bilamana majelis hakim konstitusitelijen negara, bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi ad art organisasi dan fotokopi ktp pemohon badan hukum privat: bukti fotokopi ktp pemohon sampai dengan pemohon xiii: bukti fotokopi ktp dan npp pemohon xiv sampai dengan pemohon xvi: bukti fotokopi ktp dan kartu pers pemohon xvii sampai dengan pemohon xvii: selain itu, para pemohon mengajukan seorang saksi dan (empat) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal maret dan april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon raharjo waluyo jati keterangan saksi berkaitan dengan pengalaman saksi sebagai aktivis, sekaligus sebagai korban dari peristiwa penghilangan paksa pada tahun saksi adalah aktivis dari partai rakyat demokratik, setelah pelarangan organisasi, para aktivis melakukan aktivitas bawah tanah. artinya, tidak dapat muncul secara terbuka. aspirasi saksi pada saat itu adalah ingin partai saksi diakui secara legal karena itu adalah hak konstitusional dari setiap warga negara. singkatnya, pada tahun oleh sebuah operasi yang disebut kemudian sebagai operasi dari tim mawar. saksi menjadi salah satu korban, yaitu saksi diambil pada tanggal maret pukul depan rumah sakit cipta mangunkusumo. saksi berada penyerapan yang sampai hari ini tidak ketahui tempatnya karena dalam persidangan para anggota tim mawar, kemudian para aktivis yang ditangkap tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan rekonstruksi tempat mana saksi dan teman teman yang lain disekap: saksi mengalami penyerapan atau penahanan oleh mereka yang kemudian diidentifikasi sebagai anggota tim mawar, selama kurang lebih hari. saksi dibebaskan pada tanggal april selama dalam penyerapan, saksi dipaksa untuk mengakui beberapa hal yang tidak diketahui, dan saksi juga dipaksa dengan berbagai cara metode interogasi, dari mulai pemukulan, kemudian penyetruman, intimidasi intimidasi lain juga dilakukan terhadap anggota keluarga dan sanak famili saksi. selain itu, para interogator berusaha mendapatkan informasi dari saksi menyangkut keberadaan seorang kawan saksi yaitu andi arif, yang saat ini menjadi staf khusus presiden, dalam proses penyerapan tersebut, saksi sempat merekam beberapa statement dari para interogator bahwa pertama, saksi tidak akan mungkin bisa bertahan karena saksi hanya satu dan jumlah mereka lebih banyak. mereka bisa berganti ganti menyiksa, sementara posisi saksi yang disiksa tidak bisa digantikan oleh siapa pun. kedua, tidak ada hukum berlaku dalam proses ini karena saksi memang tidak bisa mendapatkan hak saksi sebagai warga negara untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara. ketiga, saksi tidak tahu bagaimana ujung dari proses ini karena selama saksi dalam ruang penyerapan, saksi hanya dihadapkan pada interogasi interogasi, kemudian masa penyerapan yang saksi tidak tahu kapan berakhir, saksi juga mendapatkan informasi bahwa tempat penyerapan telah pernah ditahan beberapa orang yang sampai hari ini tidak pernah dapat ditemukan dan tidak jelas keberadaannya, interogasi interogasi selama dalam masa penyerapan tersebut dilakukan secara sistematis karena pada saat kondisi tubuh saksi melemah mereka memanggil dokter, kemudian memberi vitamin dan mengistirahatkan saksi untuk sementara: bahwa yang saksi alami selama dalam penyerapan tidak pernah diklaim dalam konteks pertanggungjawaban kelembagaan negara. artinya, sampai akhir masa persidangan oleh mahkamah militer tinggi il, para anggota kopassus atau kelompok tim mawar mengklaim melakukan semua operasinya atas dasar inisiatif mereka sendiri dalam menerjemahkan perintah atasan. dengan demikian tidak pernah ada satu pun lembaga yang mengklaim telah bertanggung jawab melakukan operasi tersebut: ahli para pemohon prof ris). dr. ikrar nusa bhakti bahwa berubahnya sistem keamanan sebuah negara merupakan suatu hal yang niscaya terjadi dan kita juga tahu bahwa sistem keamanan bukanlah suatu hal yang statis melainkan suatu yang dinamis mana perubahan sistem keamanan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, baik itu tingkat dalam negeri maupun internasional yang terus berkembang dan terus berubah. juga tahu dari segi ancaman itu juga selalu berubah: sebagaimana diketahui bahwa derasnya arus gelombang demokratisasi, kecenderungan konflik, dan juga dari interstate menjadi intrastate, laju arus globalisasi yang tak terelakkan, kemajuan teknologi, dan juga arus informasi yang begitu cepat, kemudian juga pengakuan universalitas mengenai hak asasi manusia, serta kompleksitas ancaman yang berkembang pasca perang dingin, tentunya menjadi faktor faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa banyak negara untuk kembali menata ulang sistem keamanannya. indonesia telah mengalami reformasi sektor keamanan seperti yang terjadi tni dan juga polri: reformasi sektor keamanan dalam intelijen ada tiga hal yaitu reformasi strukturalnya, reformasi instrumentalia, dan kemudian reformasi kulturalnya. tiga hal itu tentunya menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan: tujuan utama dari proses reformasi sektor kemanan adalah terciptanya yang good governance sektor keamanan dan kemudian juga menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. sehingga dapat menopang tujuan negara untuk mensejahterakan dan juga memakmurkan rakyat. tidak hanya itu, sistem kemanan masa kini tidak lagi sebatas menjadikan negara sebagai objek yang harus dijaga, tetapi juga harus menjaga dan melindungi rasa aman manusia dan juga kemanusiaan itu sendiri. dengan demikian, keamanan harus ditempatkan sebagai barang publik atau public goods yang berhak dinikmati oleh setiap warga negara,, sebagai contoh indonesia sudah memiliki undang undang nomortentara nasional indonesia, dan terakhir adalah undang undang nomor tahun tentang intelijen negara. pelayanan keamanan pada negara demokratis dikenal dengan political paradox yaitu satu sisi layanan keamanan didirikan untuk melindungi segenap warga negara dan tatanan negara, tetapi sisi yang lain kadang kadang bisa saja kewenangan itu kemudian memiliki suatu potensi yang mengancam hak asasi warga negara, keamanan warga negara, bahkan proses demokrasi suatu negara, seiring dengan sifat, peran, fungsi, kewenangan, dan karakteristik intelijen yang sangat kental dengan unsur kerahasiaan, maka tantangan bagi negara negara demokrasi adalah membangun sebuah peraturan yang komprehensif mengenai pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan penyalahgunaan kewenangan intelijen, dan memastikan bahwa intelijen bekerja bawah peraturan dan sistem yang sah dan demokratis. sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang berperan sebagai sistem peringatan dini dan pencegahan pendidikan strategis untuk melindungi keamanan nasional, intelijen yang profesional dan efektif dalam negara demokratis setidaknya memiliki ciri ciri. pertama, intelijen adalah institusi sipil. kedua, intelijen netral secara politik, dan tidak boleh berpolitik, tidak boleh kemudian juga memiliki politik sendiri, dan tidak otonom, artinya dia harus benar benar bawah pengawasan baik pemerintah, legislatif, ataupun masyarakat. kemudian intelijen harus dibentuk berdasarkan undang undang, tunduk kepada hukum dan kendali demokratis, memiliki anggaran yang sepenuhnya berasal dari negara, bersifat accountable dan waspada. sedangkan kebalikannya intelijen yang tidak akan efektif adalah antara lain, institusi militeristik menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstrakonstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada karena demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri luar anggaran negara tanpa pengawasan yang efektif, dan berharap bahwa tidak akan ada lagi yang disebut dengan abused power dan karena itu intelijen pada sebuah negara demokratis harus tunduk pada kode etik intelijen yang menegaskan prinsip prinsip antara lain: kesetiaan pada negara dan konstitusi. kepatuhan kepada hukum dan tunduk pada aturan main. menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi. penghormatan atas hak asasi manusia, khususnya pada non derogable right. sumpah untuk menjaga kerahasiaan. integritas yang tinggi kepada publik dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. memiliki objektivitas dan tidak bias dalam mengevaluasi informasi. memiliki komitmen untuk mempromosikan terbangunnya rasa saling percaya antara pengambil kebijakan dan intelijen. tidak melakukan tindak represif dan tidak melaksanakan fungsi polisi atau pun tindakan pemeriksaan. netral secara politik, tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh partai politik, aparat negara, individu, kelompok, media, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga lembaga perekonomian untuk tujuan luar kewenangannya atau luar tugas tugas yang harusnya emban untuk negara. tidak bekerja atas dasar sentimen ras, agama, ideologi, kelompok atau karena keanggotaannya dalam suatu organisasi. tidak menyalahgunakan kewenangannya dan menghindarkan penggunaan dana secara semena mena. oleh karena itu, intelijen harus tunduk pada prinsip demokrasi dan ham yang dilaksanakan secara cepat dan akurat atau velox catus berdasarkan kewenangan yang telah diatur secara jelas dan tegas secara hukum serta didasarkan pada mekanisme otorisasi dalam pelaksanaannya. intelijen sebagai alat kekuasaan, bahwa era orde baru, terjadi intelijen hitam, yaitu adanya pelanggaran ham dan kemudian intelijen digunakan oleh penguasa untuk melindungi kekuasaannya. seperti pada peristiwa malaria tanjung priok karangsari lampung, penembakan misterius era an awal setelah pemilu kemudian juga kasus penghilangan aktivis yang juga terjadi pada saksi pemohon pada tahun pada periode orde baru dinas dinas intelijen mengalami politisasi dan militerisasi, sehingga secara efektif dapat melaksanakan intervensi politik yang secara sistematis masuk setiap lini sosial masyarakat. sebagaimana diketahui bahwa praktik praktik intelijen hitam itu tidak berhenti pada masa orde baru, tapi juga masih terjadi pada era reformasi. seperti misalnya penghilangan aktivis ham munir yang terbunuh dalam pesawat garuda dan kemudian juga adanya pencetakan uang palsu dan juga cukai oleh cukai palsu yang pada saat itu disinyalir dilakukan oleh beberapa orang dalam institusi intelijen. bahwa kompleksitas ancaman itu semakin berkembang, tidak lagi bersifat tradisional, tetapi juga nontradisional. intelijen tentunya harus memiliki satu keahlian profesional yang begitu tinggi untuk menangani persoalan persoalan ancaman nontradisional atau yang disebut dengan terorisme, penyelundupan senjata, separatisme bersenjata, penjualan wanita dan anak anak, dan lain sebagainya: mudah mudahan intelijen indonesia juga memiliki satu kapasitas yang cukup tinggi dalam menangani persoalan persoalan yang terkait dengan hubungan bilateral antara indonesia dengan berbagai negara tetangga yang terkait dengan misalnya border disputes. kita juga menginginkan bahwa intelijen indonesia benar benar memiliki satu kecanggihan dalam mencegah terjadinya pendidikan pendidikan strategis. dalam kerangka itulah, reformasi intelijen menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan indonesia, mengingat pertama, reformasi intelijen merupakan bagian dari usaha untuk mengoreksi kesalahan sejarah kelam intelijen masa lalu maupun mengoreksi serta memperbaiki praktik penyimpangan intelijen yang terjadi masa kini, dan mencegah penyimpangan tersebut agar tidak terjadi lagi masa mendatang. kedua, untuk memperkuat sistem peringatan dini dan kemudian memperkuat sistem analisa informasi strategis, mana intelijen memiliki peran utama dalamnya. ketiga, sebagai bagian penting dari proses reformasi sektor keamanan, maka kelembagaan intelijen harus menyesuaikan diri dengan tata nilai baru dalam negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum: adapun tujuan reformasi intelijennya adalah mewujudkan terciptanya intelijen yang profesional dan efektif dan juga patuh pada tata nilai demokrasi, dan sebagainya. dengan demikian, yang menjadi persoalan adalah bagaimana aturan yang bersifat kabur tentang intelijen, sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. sejarah telah membuktikan bagaimana penyalahgunaan terjadi, baik intelijen telah disalahgunakan oleh penguasa, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat intelijen itu sendiri. bahkan penyalahgunaan yang disembunyikan warga negara dan juga masyarakat tersebut, tidak pernah dapat terungkap dan para pelakunya hingga kini juga belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, prinsip penting lain adalah perlindungan hak asasi manusia. oleh karena itu, hakikat tujuan dari pengatur, sehingga eksistensi dan kemampuannya dapat menjalankan pemerintahan untuk memenuhi ham tidak terganggu, tetapi pada saat yang bersamaan, keamanan warga negara dan juga keamanan negara tetap dapat dijaga. dengan tujuan tersebut, tentunya intelijen tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap ham, apalagi kebal terhadap pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan: keamanan adalah barang publik, sehingga adalah hak publik untuk ikut menentukan bagaimana hak atas keamanan harus dipenuhi dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atas hak tersebut. untuk itu, partisipasi politik publik mutlak dibutuhkan dan juga diatur dalam peraturan perundang undangan tentang intelijen. ahli agus sudiro rasional dalam tujuan, irasional dalam perumusan . inilah problem beberapa undang undang yang lahir indonesia dewasa ini. undang undang itu disusun berdasarkan alasan yang masuk akal, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak sehingga patut untuk mendapat dukungan. undang undang itu juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah faktual bangsa. namun ketika masuk dalam detail perumusan, berbagai undang undang itu melenceng dari tujuan awalnya. dalam batang tubuh undang undang itu ditemukan yang kontraproduktif bagi prinsip dasar demokrasi: pelembagaan hak politik warga negara, perlindungan ham, good governance, kebebasan informasi atau kebebasan pers. prinsip yang secara langsung maupun tak langsung justru diklaim sebagai dasar dari perumusan undang undang itu. rasional dalam tujuan dan irasional dalam perumusan undang undang ini, juga terjadi dalam undang undang nomor tahun tentang intelijen negara. tujuan undang undang ini patut didukung, yakni memperkuat lembaga intelijen negara serta untuk mereformasi sistem dan struktur intelijen negara. namun ketika sampai waktunya disahkan dpr, undang undang intelijen negara tidak lagi konsisten menjawab tujuan tersebut, dan melebar kepada agenda yang lain: bagaimana mengontrol dan membatasi hak hak politik warga negara dalam mengontrol jalannya pemerintahan. dalam pelbagai diskusi yang diselenggarakan pemerintah untuk mengampanyekan pentingnya ruu intelijen negara, serta dalam draft akademik ruu intelijen negara, jelas bahwa yang dikonstruksi sebagai ancaman bagi sistem intelijen negara terutama sekali adalah kekuatan asing beserta kemampuannya dalam melakukan operasi mata mata, penyadapan dan difusi informasi. namun dalam undang undang intelijen negara, khususnya dalam bab kerahasiaan informasi intelijen dan ketentuan pidana, yang dikonstruksi sebagai ancaman bagi intelijen negara notabene adalah warga negara dengan hak haknya untuk mengontrol jalannya pemerintahan. dalam undang undang intelijen negara, belum menemukan secara persis apa formula pemerintah untuk menanggulangi masalah operasi mata mata dan kebocoran informasi rahasia oleh pihak asing yang sesungguhnya lebih disebabkan oleh masalah kemampuan teknologi dan sumber daya mereka yang lebih baik dari indonesia. dari perspektif hak hak publik atas informasi, yang dominan justru bagaimana formula pemerintah dalam membatasi hak hak warga negara dan pers untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja lembaga lembaga resmi yang tidak terbatas pada lembaga lembaga strategis intelijen negara. problem problem keterbukaan informasi dari sudut pandang undang undang keterbukaan informasi publik kip), pokok masalah berikutnya dalam undang undang intelijen negara adalah perumusan kerahasiaan informasi intelijen yang sangat luas dan terbuka terhadap multi penafsiran. undang undang intelijen negara mengatur kerahasiaan informasi intelijen mencakup informasi yang: lembah ada beberapa persoalan dalam rumusan kerahasiaan intelijen ini. pertama, objek kerahasiaan informasi intelijen seharusnya bukan lingkup informasi yang bersifat luas dan terbuka seperti atas, melainkan kepentingan spesifik pihak pihak (list interests) yang harus dilindungi dalam kerangka intelijen negara. kerahasiaan informasi semestinya tidak berhenti pada kategori kategori yang bersifat umum dan luas yang pelaksanaannya sangat tergantung kepada penafsiran lembaga atau pejabat yang berwenang atas kerahasiaan informasi. kerahasiaan informasi, atau istilah lainnya adalah pengecualian informasi, harus benar benar merujuk pada informasi yang tertentu dan spesifik. jika benar klaim pemerintah bahwa undang undang intelijen negara telah merujuk kepada pengecualian informasi dalam kip, maka yang harus mendasari perumusan kerahasiaan intelijen negara adalah prinsip keterbukaan maksimal dan kerahasiaan terbatas (maximum disclosure and limited exemption). prinsip ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan informasi tidak berdampak buruk terhadap hak publik atas informasi, dan benar benar dilaksanakan untuk kepentingan publik yang lebih besar. tujuan lainnya adalah untuk menciptakan mekanisme kerahasiaan yang realistis dan efektif. pengalaman banyak negara menunjukkan, menjaga kerahasiaan informasi adalah persoalan yang kompleks dan cenderung membebani birokrasi. menjaga kerahasiaan informasi juga sering membenturkan birokrasi pada kontroversi publik yang menganggu kinerja birokrasi. apalagi jika dipertimbangkan era sekarang ini, difusi informasi adalah sebuahara pemohon dari pemohon nomor s.d nomorintelijen negarakeniscayaan yang sulit dicegah. maka trend yang berkembang adalah, kerahasiaan informasi dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan terbatas dan keterbukaan maksimal. pertimbangannya, lebih mudah menjaga kerahasiaan informasi yang terbatas, daripada menjaga kerahasiaan informasi yang ekstensif dan luas. dengan kata lain, kerahasiaan informasi yang terbatas sebenarnya justru meringankan beban badan atau pejabat publik dalam bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi. kedua, tidak ada penjelasan lebih lanjut kategori kategori rahasia intelijen atas secara spesifik merujuk pada informasi mana saja. ini sama artinya intelijen negara menyatakan bahwa semua informasi yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara, sistem intelijen negara, kekayaan alam indonesia, ketahanan ekonomi nasional, hubungan luar negeri, apapun informasi itu tanpa terkecuali adalah informasi yang dapat secara sepihak diklaim sebagai rahasia intelijen. dalam konteks ini, juga perlu dipersoalkan misalnya seberapa jauh lingkup kerahasiaan yang berkaitan dengan keselamatan personil intelijen negara , mencakup informasi apa saja, personil yang mana saja, apakah semua personil intelijen dari tingkat pimpinan sampai bawahan? apakah informasi tentang kepala badan intelijen negara sebagaimana diatur dalam undang undang intelijen negara juga sepenuhnya rahasia intelijen? bagaimana seandainya yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum? menurut kip, keterbukaan dan akuntabilitas harus diberlakukan untuk semua orang yang berada dalam jabatan publik atau orang yang memegang mandat untuk menjalankan fungsi publik tertentu. persoalannya, apakah semua personil dalam struktur intelijen negara dimasukkan dalam kategori pejabat publik ini atau tidak? karena sifat sifat intelijen yang khusus, memang ada banyak segi dalam kehidupan personil intelijen yang harus dirahasiakan, namun apakah harus semua segi dirahasiakan, dan apakah mencakup semua personil intelijen dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah kedudukannya? perlu ada penjelasan yang memadai dalam hal ini. kita tidak dapat begitu saja melepaskan aspek aspek akuntabilitas pejabat publik dalam konteks undang undang intelijen negara. jika kip melembagakan konsep pengecualian informasi, undang undang intelijen negara tampaknya melembagakan kategori pengecualian lembaga atau personil. lembaga lembaga publik dan pejabat publik lain boleh terbuka dan patuh kepada kip, namun lembaga dan personel intelijen sepenuhnya adalah rejim tersendiri yang tidak harus taat kepada prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kip. ruang lingkup dan rumusan rahasia informasi intelijen dalam undang undang intelijen negara yang seperti atas berpotensi memberikan imunitas kepada pejabat pejabat lingkungan lembaga strategis, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pejabat tersebut melakukan pelanggaran atau penyelewengan atas ketentuan rahasia intelijen. lingkup kerahasiaan intelijen yang terlalu luas dan ekstensif selalu menimbulkan masalah bagi kebebasan warga negara. studi organization for security and co operation europe osce) tahun menunjukkan, dari negara anggota osce eropa menggunakan definisi rahasia negara yang terlalu luas dan belum melakukan harmonisasi terhadap prinsip prinsip kebebasan informasi. negara negara ini dalam praktiknya sering mengabaikan hak hak publik untuk tahu dan membiarkan klaim rahasia negara secara sepihak yang sering dilakukan para pejabat publik. karena dalam praktiknya, yang mengetahui secara persis mana informasi informasi rahasia intelijen dan kapan kerahasiaan itu berlaku, hanya lembaga intelijen sendiri. dengan kata lain, sangat mungkin yang menentukan dalam hal ini adalah penafsiran dan subjektivitas para pemegang otoritas bidang intelijen sendiri. yang perlu diwaspadai dalam hal ini, masyarakat tidak pernah tahu secara persis informasi mana yang termasuk dalam kategori rahasia intelijen dan mana yang tidak. sekali lagi, kategori sistem informasi intelijen dan akses yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya misalnya, adalah kategori informasi yang sangat luas dan elastis. pada titik ini, kita dihadapkan pada suatu kemungkinan: warga negara, termasuk para wartawan, baru sadar telah mengakses, membocorkan atau menyebarluaskan rahasia informasi intelijen ketika mereka dihadapkan pada klaim, pemeriksaan bahkan penangkapan oleh aparat intelijen. publik selalu terlambat menyadari adanya rahasia informasi intelijen. persoalannya kemudian, sanksi kebocoran rahasia informasi intelijen sangat berat, baik untuk yang kebocoran yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. ketiga, tidak pada tempatnya undang undang intelijen negara mengatur kerahasiaan informasi bidang ketahanan ekonomi nasional dan peta kekayaan alam indonesia, karena persoalan ini bukan tanahnya regulasi intelijen. regulasi intelijen negara seharusnya hanya mengatur informasi dan dokumen yang terkait dengan fungsi intelijen dan keamanan nasional. jika pun ada informasi dalam ranah ketahanan ekonomi nasional dan peta kekayaan alam indonesia yang dianggap menajdi bagian dari lingkup keamanan nasional, harus jelas dan spesifik informasi mana yang dimaksudkan. jika tidak, undang undang intelijen negara dapat berdampak buruk terhadap upaya perwujudan good governance dan upaya pemberantasan korupsi. semua pihak paham bagaimana selama ini kontrak kontrak karya sektor migas atau ekstraktif sarat dengan masalah korupsi, suap, mark up anggaran, serta pembagian keuntungan yang tidak adil bagi masyarakat lokal. undang undang intelijen negara berpotensi melegitimasi praktik semacam ini dengan melembagakan kerahasiaan informasi yang sangat longgar bidang ketahanan ekonomi nasional dan peta kekayaan alam. tentu ironis jika bangsa sendiri tidak boleh tahu seberapa besar kekayaan alam bumi pertiwi, sementara pihak asing dapat mengetahuinya lewat teknologi penginderaan satelit dan hubungan bilateral. ketertutupan informasi tentang kekayaan alam juga hanya menguntungkan para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, serta akan melahirkan kontrak karya dengan pihak asing yang justru merugikan kepentingan orang banyak seperti pada kasus blok tangguh, freeport, dan lain lain. pada titik ini muncul pertanyaan, kepentingan apa yang hendak dilindungi jika kerahasiaan intelijen dalam undang undang intelijen negara dirumuskan seperti atas? atau jika undang undang intelijen negera justru berpotensi mengkriminalkan hak warga negara untuk mengetahui kekayaan alamnya sendiri dan tanpa sengaja menempatkan warga negara dengan hak atas informasinya sebagai ancaman bagi keamanan nasional? desember harian the guardian inggris melaporkan skandal pembelian unit tank scorpion oleh pemerintah indonesia kepada perusahaan senjata alves vehicle limited tahun diungkapkan bahwa seseorang yang berperan besar dalam memuluskan alokasi apbn untuk proyek itu, telah menerima insentif juta poundsterling dari alves vehicle limited. pemerintah indonesia juga cedera janji karena tank scorpion sebenarnya tidak boleh digunakan dalam konflik bersenjata, seperti pada konflik timor timur dan aceh. skandal scorpion ini memantik kontroversi tanah air, laporan the guardian diulas lebih jauh oleh media nasional. peristiwa seperti ini mungkin akan sulit terulang dengan disahkannya undang undang intelijen negara. informasi tentang pembelian scorpion itu dapat serta merta diklaim sebagai rahasia intelijen yang dianggap mengancam keamanan nasional. tindakan pers indonesia mengutip berita the guardian dan mempublikasikannya bagi khalayak tanah air dianggap tindakan yang ilegal. pers yang melakukannya dapat didakwa melakukan pidana kebocoran rahasia negara. ironis memang, sesuatu yang terang benderang bagi publik asing bersifat tertutup bagi publik negeri sendiri. sebuah skandal yang diketahui oleh publik internasional, dinyatakan terlarang untuk diketahui oleh publik dalam negeri. orang asing dapat leluasa mengetahui skandal dalam pembelian senjata, sementara publik negeri sendiri dilarang bahkan dikriminalkan jika mengetahui hal itu. inilah salah satu komplikasi yang perlu direnungkan kembali dari perumusan kerahasiaan intelijen negara yang bersifat elastis dan luas terkait dengan isu ketahanan ekonomi nasional dan peta kekayaan alam . perumusan kerahasiaan intelijen negara yang ideal untuk menghindari kemungkinan buruk seperti atas, ada tiga formula yang diajukan. pertama, belajar dari beberapa negara, undang undang intelijen negara seharusnya tidak merumuskan kategori atau definisi rahasia informasi intelijen yang bersifat umum, luas dan multi interpretatif seperti atas. yang didefinisikan sebagai rahasia intelijen negara seharusnya bukanlah kategori kategori informasi, melainkan daftar kepentingan kepentingan (list interests) pihak pihak tertentu yang harus dilindungi dalam konteks intelijen negara. jadi titik tolak sekaligus objek kerahasiaan informasi intelijen seharusnya bukan kategori informasi yang bersifat luas, melainkan kepentingan pihak pihak. terkait dengan personil intelijen negara misalnya, perlu dirahasiakan informasi tentang umur, agama, alamat rumah, alamat email personil intelijen sebagai bagian dari informasi privat. dengan catatan, kerahasiaan informasi ini tidak berlaku lagi jika berdasarkan mekanisme uji kepentingan publik, informasi tersebut dinyatakan dapat dibuka untuk publik, atau jika informasi tersebut telah dipublikasikan oleh media massa atau oleh forum forum publik. dengan kata lain, informasi informasi privat tidak lagi bersifat rahasia jika telah terlanjur menjadi konsumsi publik. informasi yang dapat membahayakan sistem intelijen negara dalam undang undang intelijen negara atas tentu sebuah kategori yang sangat luas dan tak berbatas. berdasarkan standard internasional tentang keterbukaan dan kerahasiaan informasi, berikut ini beberapa contoh jenis kepentingan yang legitimate untuk mendapatkan proteksi dalam konteks sistem intelijen negara: kemampuan intelijen dalam menjalankan tujuan tujuannya, kemampuan intelijen dalam menginvestigasi kriminalitas internasional: kemampuan intelijen dalam mengumpulkan informasi pertahanan nasional, keamanan staf dan agen intelijen yang beroperasi lapangan, informasi hasil operasi bawah tanah terkait dengan kapasitas militer negara lain: kedua, untuk merinci rahasia intelijen atau menyusun negative list informasi rahasia intelijen, memang membutuhkan usaha yang luar biasa dan waktu yang panjang. jika opsi ini tidak realistis dalam jangka pendek bagi undang undang intelijen negara, maka harus ditempuh opsi kedua, yakni kerahasiaan informasi intelijen tetap dalam bentuk kategori kategori informasi, namun harus dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi (conseguential harm test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test). dengan kata lain, kerahasiaan informasi tidak bersifat sepihak dari badan publik atau lembaga intelijen, sebagaimana masih tergambar dalam undang undang intelijen negara, tetapi harus dilakukan dengan alasan alasan yang masuk akal dan selalu mempertimbangkan kepentingan publik. dua uji ini, meskipun tidak cukup detail, sudah diadopsi dalam kip. uji konsekuensi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi informasi yang dirahasiakan atau dikecualikan adalah benar benar informasi yang jika dibuka kepada publik, menyebabkan konsekuensi atau risiko yang merugikan kepentingan publik. prinsipnya, informasi tertentu dapat dikategorikan rahasia apabila badan publik yang berwenang dapat secara memuaskan menjelaskan konsekuensi atau risiko kerugian yang muncul bagi kepentingan tertentu, katakanlah kepentingan perlindungan keamanan nasional. beban pembuktian atas hal ini ada pada pejabat publik yang mendalilkan pengecualian, bukan kepada publik mengakses informasi. uji kepentingan publik dilakukan untuk memastikan mana yang lebih menguntungkan bagi kepentingan publik: membuka suatu informasi atau merahasiakannya. jika suatu informasi ternyata lebih menguntungkan publik jika informasi tersebut dibuka, maka informasi itu tidak dapat dirahasiakan. prinsip yang digunakan adalah, suatu informasi dapat dirahasiakan setelah ditimbang dan dipastikan bahwa kepentingan publik untuk tidak menutup informasi ternyata lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik untuk membukanya . perlu ditegaskan, pendefinisian kerahasiaan informasi sekaligus uji kepentingan publik, tidak bertolak dari kategori kategori informasi yang bersifat umum sebagaimana sementara ini dirumuskan dalam undang undang intelijen negara, tetapi bertolak dari prinsip perlindungan atas kepentingan kepentingan yang bersifat spesifik. dengan demikian, rekomendasi pelaksanaan uji kepentingan publik berada dalam satu paket dengan rekomendasi untuk mengubah lingkup kerahasiaan informasi intelijen yang secara spesifik mengatur jenis jenis kepentingan yang perlu diproteksi dengan kerahasiaan, bukan kategori kategori informasi yang bersifat luas dan sumur. tidak adanya uji kepentingan publik dan uji konsekuensi ini sangat riskan bagi perlindungan hak hak publik atas informasi, mengingat definisi dan lingkup kerahasiaan intelijen dalam undang undang intelijen negara yang demikian luas dan umum. kerahasiaan informasi intelijen dalam undang undang intelijen negara dengan demikian juga tidak sesuai dengan standard internasional kerahasiaan informasi. kerahasiaan informasi menjadi sepenuhnya domain pemerintah, dan tidak ada peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalamnya. dengan tidak adanya mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik dalam undang undang intelijen negara, menunjukkan klaim pemerintah bahwa undang undang intelijen negara telah merujuk kepada kip adalah klaim yang tidak berdasar. ketiga, undang undang intelijen negara harus memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas mekanisme dan proses kerahasiaan informasi. dalam undang undang intelijen negara yang sekarang ini, kita dihadapkan kepada masalah tidak adanya jaminan tentang mekanisme guna menyeimbangkan kepentingan untuk merahasiakan informasi satu sisi, dengan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi pemerintahan secara transparan sisi lain. pelembagaan kerahasiaan informasi dalam undang undang intelijen negara belum mempertimbangkan kepentingan publik atas kebebasan informasi sebagai bagian dari hak hak politik warga negara, dan hanya berpijak kepada kebutuhan lembaga lembaga resmi untuk merahasiakan informasi. masalah pengawasan penting karena kerahasiaan informasi intelijen dalam praktiknya dapat salah atau disalahgunakan. pengaturan mekanisme pengawasan dalam undang undang intelijen negara yang baru hanya dilakukan dalam bentuk pengawasan dpr yang dilaksanakan oleh perangkat kelengkapan dpr yang membidangi pengawasan intelijen. tidak ada ketentuan yang mengatur pengawasan internal, pengawasan eksekutif, maupun pengawasan hukum. pada titik ini, unsur masyarakat sipil mengusulkan pengawasan yang dilakukan oleh komisi tersendiri dalam dpr, dan tidak hanya dilakukan secara shock. dpr semestinya membentuk kognisi yang khusus mengawasi praktik intelijen negara karena pengawasan rutin bulanan atau pengawasan pada level panitia kerja dianggap tidak mewadahi jika dipertimbangkan bobot masalah yang dihadapi. ahli jaleswari pramodhawardani ahli memulai dengan pertanyaan, apakah masing masing dari kita pernah menjadi korban operasi intelijen? pertanyaan ini mungkin perlu diajukan kepada diri masing masing, karena titik tolak berdasarkan "pengalaman" ini akan memiliki implikasi yang berbeda pada setiap orang. seorang korban intelijen tentu berbeda dengan para pengamat intelijen. ini bukan berarti ahli menganjurkan untuk menjadi korban operasi intelijen terlebih dahulu, untuk mengerti kinerja intelijen. ahli hanya sekadar ingin mengingatkan bahwa titik pijak yang tidak sama inilah seyogianya tidak membuat kita terjebak dalam persoalan teknis mekanistik yang dianggap penting semata, tetapi justru abai dalam mempertanyakan hal yang paling krusial, yaitu bagaimana sebuah kebijakan penting memuat prinsip prinsip kemanusiaan dan nilai nilai dasar yang ingin ditegakkan. perdebatan undang undang intelijen ini telah ada jauh sebelum diundangkan. berbagai kajian dan alasan yang menawarinya sudah pernah diperdebatkan. dari perdebatan akan perbedaan tersebut, ada satu hal yang membuat kedua pihak memiliki kesamaan, yaitu sama sama sepakat bahwa undang undang intelijen sangat diperlukan untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman faktual dan potensial yang ada. kedua pihak, yang pro dan kontra juga sepakat bahw agar kinerja intelijen hitam masa lalu tidak terulang lagi. namun memang perlu diakui bahwa titik pijak yang sama tentang pentingnya kehadiran intelijen ini tidaklah serta merta membuat kita memiliki pengertian yang sama dalam memutuskannya, baik dalam frasa, maupun undang undang. ada kesenjangan antara tujuan dan implementasi dalam undang undang. perbedaan ini memang tidak lain karena logika dan kepentingan pemerintah untuk melindungi tidak sama dengan logika dan kebutuhan masyarakat yang dilindungi. titik singgung yang paling krusial memang berada pada bagaimana ancaman, keamanan nasional dan kepentingan nasional secara berbeda dipersepsikan. pihak pemerintah cenderung melihat ancaman dalam konteks narasi besar dan makro seperti persoalan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, yang kemudian dihadapi dengan tindakan tindakan yang mengedepankan ukuran efektivitas. sedangkan pihak masyarakat sipil melihat ancaman perlu memiliki definisi yang jelas dan terukur karena ketidakjelasan dan keluasan dalam mendefinisikan akan memiliki peluang pelanggaran terhadap hak hak dasar warga sehingga cara menghadapi ancaman tersebutpun penting untuk mempertimbangkan hal tersebut. perpindahan rejim otoritarianisme demokrasi setelah tahun memang telah membawa perubahan mendasar berbagai bidang, namun satu sisi juga disadari bahwa perubahan struktur tidak selalu diiringi oleh perubahan kultur perubahan mindset. secara historis, mana negara adalah totaliter, para pemimpinnya "knew how rule with the help the secret police, but not with the secret ballot". karenanya sebuah badan intelijen keamanan satu negara totalitarianisme merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah, yang bertujuan represi dan melakukan kontrol terhadap warga negaranya sendiri. walaupun begitu, faktanya tetap, bahwa semua negara demokratis mempertahankan keamanan internalnya melalui badan intelijen. lantas pertanyaannya kemudian, apa gunanya sebuah dinas lembaga intelijen keamanan dalam negara demokrasi? hal ini dapat disimpulkan secara harfiah bahwa tugas utama dari badan ini adalah untuk mempertahankan negara terhadap ancaman keamanan nasionalnya. karena ancaman tersebut sering dilakukan melalui organisasi terselubung, maupun operasi rahasia pihak lawan, tidak hanya muncul dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri, bukan hanya mengandalkan kekuatan militer juga kekuatan non militer, karenanya negara membutuhkan intelijen untuk melawan mereka. tetapi apa yang negara definisikan dipersepsikan sebagai ancaman? banyak negara terutama yang baru terbebas dari rezim otoritarianisme hal hal tersebut menjadi problematis dan kerap disikapi secara mendua. demikian pula indonesia. satu pihak kehadiran intelijen "hitam" masa lalu sama sekali tidak dikehendaki lagi dan karenanya undang undang intelijen diperlukan untuk mengaturnya, namun lain pihak tanpa disadari kita memasukkan cara cara kerja intelijen masa lalu dalam perumusan undang undangnya. persepsi dan konsepsi keamanan nasional versi orde baru masih belum sepenuhnya menghilang akibat hegemoni rezim militeristik masa lalu. pengalaman indonesia juga dialami oleh negara negara berkembang yang baru saja terbebas dari rezim otoritarianisme hingga hari ini, semua negara demokrasi, baik yang baru dan telah lama berdiri, menghadapi dilema mendasar dan tak terhindarkan dalam menggabungkan kerja badan badan intelijen yang efektif bawah kontrol sipil demokratis. hal ini disebabkan oleh ketegangan antara kebutuhan kerja badan badan intelijen secara rahasia sampai batas tertentu dan kebutuhan pemerintahan demokratis yang memerlukan akuntabilitas, dan transparansi. tantangan mendasar bagi para pembuat kebijakan dan akademisi adalah untuk memahami dilema dan mengelolanya dengan cara yang konsisten dan produktif. amerika serikat, yang kerap dikatakan sebagai demokrasi tertua, melalui intelligence community ic) nya yang besar, saat ini ada upaya besar untuk melipatgandakan akuntabilitas dan efektivitas dalam kinerja badan intelijennya. menghadapi ancaman yang semakin luas dan kompleks amerika serikat menggunakan konfigurasi kemampuannya sebagai upaya besar dalam menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dengan penekanan khusus pada efektivitas, pasca serangan september pemerintahan bush dan national security agency nsa) telah diam diam memantau pesan email dan jaringan telepon dari semua warga negara amerika. menurut mereka, hal ini dilakukan, kata mereka, demi kebaikan mereka sendiri. untuk mencari teroris. paranoia terhadap sebuah ancaman melahirkan tindakan tindakan represif terhadap warga negara yang wajib dilindungi. banyak orang mengkritik kerja nsa memata matai sebagai invasi yang melanggar hukum privasi, seperti pengejaran pencarian terorisme tanpa surat perintah, seperti penyalahgunaan kekuasaan, sebagai penyalahgunaan sumber daya nsa, yang inkonstitusional, sebagai sesuatu yang dilakukan oleh negara komunis rusia dimasa lalu. sesuatu yang sangat un american'. namun, pengawasan masif yang dilakukan terhadap warga negara amerika tersebut tidak dapat menemukan teroris. ini adalah sebuah kemustahilan probabilistik. dalam negara demokrasi sekalipun tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan keamanan nasional tetap memiliki peluang untuk represi warga negara yang seharusnya lindungi. namun dalam negara yang mengalami transisi demokrasi seperti indonesia, ada serangkaian tantangan timbul. ini berasal dari sifat non demokratis dari rezim sebelumnya dan fakta bahwa apa yang disebut intelligence atau informasi adalah keamanan negara yang benar benar terfokus pada pengendalian masyarakat, seringkali dengan jaminan hasil mengerikan bagi pelanggaran hak asasi manusia. kasus kasus ini berkisar dari sni brazil sampai securitate rumania, juga indonesia ketika masa orba. beberapa tantangan yang dihasilkan dari sebagian besar negara negara ini, intelligence tetap memiliki stigma dari hubungannya dengan masa lalu sebagai negara yang non demokratis dan kejahatan yang dilakukan atas nama keamanan negara. akibatnya, sulit untuk merekrut orang baru yang kompeten sebagai staf lembaga, dan untuk memperoleh pemahaman dan kerja sama dari masyarakat. ada juga kecenderungan mendaur ulang dan berorientasi pada agen intelijen dari rezim lama. dalam mengandalkan peninggalan lama ini ada risiko yang tak terelakkan bagi mereka untuk beroperasi seperti masa lalu, dan untuk membatasi kemungkinan kerja bagi generasi baru ahli intelijen dalam kerangka kerja negara demokratis. hal ini juga merupakan masalah yang sangat besar rumania seperti yang dituliskan dalam beberapa penelitian. selain itu, kehati hatian terhadap perwiraank indonesia yang diwakili oleh gubernur bank indonesia dr. ir. burhanuddin abdullah, ma., yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari memberi kuasa kepada dani saliswijaya, sh., mh., setop, sh., mh., ruri trianingrum, sh., affairs somalia, sh., ismail berdaun, sh., andhika wisnu prabowo, sh., musa effendy, sh., seluruhnya advokat pada saliswijaya partners, beralamat menara kuningan lantai jalan h.r. rasa said blok kav. jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemohonjumat, februari dengan registrasi: bahwa terhadap perkara nomor skinskintanggal februari bahwa mahkamah konstitusi telah menerima surat dari kuasa hukum pemohon dengan nomor swp mk!i11 bertanggal maret perihal pencabutan perkara nomor skin vi yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal maret dengan alasan: bahwa berdasarkan surat bank indonesia nomor gbi d tanggal maret pihak bank indonesia meminta kuasa hukum untuk mencabut perkara guo, bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal februari panel hakim memberikan tiga alternatif terhadap perkara guo antara lain, untuk dicabut dan dicari saluran yang pas, diperbaiki, atau tetap pada permohonan semula, bahwa setelah diadakan diskusi dan penelitian lebih lanjut maka apa yang disampaikan oleh panel hakim sangat beralasan dan dapat dimengerti secara logika hukum: bahwa atas dasar tersebut atas, kuasa hukum pemohon berkesimpulan untuk mencabut perkara ini dan kemungkinan akan menempuh dengan saluran yang lain, bahwa dalam sidang tanggal maret telah didengar keterangan pemohon berkait dengan surat penarikan nomor swp mkri11 bertanggal maret perihal pencabutan perkara nomor skin vi dan pemohon menegaskan penarikan permohonan tersebut benar adanya, bahwa terhadap permohonan pencabutan penarikan kembaliskin, ditarik kembali, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan sengketa kewenangan lembaga negara antara bank indonesia terhadap komisi pemberantasan korupsi dalam perkara guo: memerintahkan kepada panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara nomor skin vi guo dalam buku registrasi perkara konstitusi, ditetapkan jakarta pada tanggal maret ketua, ttd. jimmy asshiddi@ie

sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. saham. perusahaan terbuka. pembelian kembalelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaanelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, ketentuperusahaan terbukngalihan saham sebagaimana dimaksud dalam atau dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan terbuka dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam atau jika terjadi kondisi: indeks harga saham gabungan bursa efek turun melebihi (sepuluh persen) dari indeks harga saham gabungan (satu) hari bursa sebelumnya, selama (tiga) hari bursa berturut turut, bursa efek dimana saham perusahaan terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup, cc. perdagangan saham perusahaan terbuka tersebut bursa efek dihentikan, dan atau bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, dan pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan terbuka. dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam telah berakhir, perusahaan terbuka wajib segera melanjutkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam atau perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam hurufluar bursa efek, paling sedikit memuatsifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka (jika ada).bursa efek, paling sedikit memuat: nama anggota bursa efek yang ditunjuk untuk melakukan penjualan saham, waktu pelaksanaan penjualan saham, dan cc. jumlah seluruh saham yang akan dijual. dalam hal saham hasil pembelian kembali dijual bursa efek, penjualan saham hasil pembelian kembali wajib memenuhi ketentuan: transaksi jual wajib dilaksanakan melalui (satu) anggota bursa efekcc. jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan terbukakerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan terbuka. bab ketentuan lain lain dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali merupakan transaksi material, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi peraturan otoritas jasa keuangan ini. pihak sebagai berikut: anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, dan pemegang saham utama perusahaan terbukaterbuka memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau ccatau huruf dilarang melakukan transaksi atas saham perusahaan terbuka tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh perusahaan terbuka melalui bursa efek. dalam hal batas waktu penyampaian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam dan atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam jatuh pada hari libur, penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. dalam hal perusahaan terbuka menyampaikan keterbukaan informasi atau pelaporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dlaporan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham mei tanggal jumlah gahani harga rata rata sisa biaya pembelian dibeli dari seluruh jumlah nominal transaksi yang dibeli pembelian rp) kembali saham saham yang akan dibeli sesuai rups jakarta, look . perusahaan terbuka direkturterbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada tidak melanggar ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pasar modal sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. pembelian kembali sahamselain pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam perusahaan terbuka dapat membeli kembali sahamnya untuk memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. bab keterbukaan informasi perusahaan terbuka yang melakukan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam wajib mengumumkan informasi tentang pembelian kembali saham kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman rups, dengan memenuhi prinsip keterbukaan yang paling sedikit memuat: perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali, penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham perusahaan terbuka, cc. perkiraan menurunnya pendapatan perusahaan terbuka sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan perusahaan terbuka: performa laba per saham perusahaan terbukaanalisis dan pembahasanterbuka masa mendatang. dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi atas pengumuman sebagaimana dimaksud dalam perubahan atau penambahan informasi wajib diumumkan paling lambat (dua) hari kerja sebelum rups. bukti pengumumdiumumkan. dalam hal pembelian kembali saham dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, perusahaan terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi kepada otoritas jasa keuangan mengenai: penjelasan dilakukannya pembelian kembali saham perusahaan terbuka: nama pemegang saham yang sahamnya dapat dibeli kembali oleh perusahaan terbuka, cc. harga saham serta tata cara penentuan harga, dan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham. pengumuman dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan paling lambat (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan rups dalam rangka aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. bab iii pelaksanaan pembelian kembali saham pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam wajib diselesaikan paling lama (delapan belas) bulan setelah tanggal rups yang menyetujui pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui bursa efek maupun luar bursa efek. dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui bursa efek, pembelian kembali saham wajib memenuhi ketentuan: transaksi beli dilakukan melalui (satu) anggota bursa efek, dan harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. dalam hal pembelian kembali saham dilakukan luar bursa efek, harga pembelian kembali sahamkembali saham perusahaan terbuka paling tinggi sebesarmbelian kembali saham oleh perusahaan terbuka: atas saham perusahaan terbuka yang tidak tercatatmbelian kembali atau paling tinggi sebesarrendah. perusahaan terbuka wajib melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada otoritas jasa keuangan secara berkala setiap (enam) bulan, yaitu pada bulan juni dan desember. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada paling lambat disampaikan pada tanggal bulan berikutnya dan disusun sesuai dengan format laporan hasil pelaksanaan pembelian kembali sahterbuka yang sahamnya dicatatkan pada bursa efek dilarang membeli kembali sahamnya, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham bursa efek. bab pengalihan saham hasil pembelian kembali perusahaan terbuka wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali. dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh perusahaan terbuka selama jangka waktu (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, perusahaan terbukadalam tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh perusahaan terbuka, dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perusahaan terbuka wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud. saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara: dijual baik bursa efek maupun luar bursa efek, ditarik kembali dengan cara pengurangan modal, cc. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau direksi dan dewan komisaris, pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas, dan atau cara lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan: hanya dapat dilaksanakan setelah (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham perusahaan terbuka dilaksanakan seluruhnya, dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rups, tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan dengan masa pembelian kembali saham perusahaan terbuka:terbuka, sertaterbukapengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf harga penjualan saham wajib mengikuti ketentuan

sma tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. saham. perusahaan terbuka. pembelian kembalperusahaan terbuka yaituii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas raktiknya program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau direksi dan dewan komisaris dikenal dengan istilah employee stock option plan, management stock option plan, employee stock purchase plan, atau management stock purchase pafiliasi dan benturan kepentingantransaksi material penjami, penyertaan langsung pada perusahaan sektor jasa keuangan syariah indonesia, il.ektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, danperlu didukung dengan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, bahwa belum terdapat pengaturan dan pengawasan atas praktik penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, perlu pengaturmegang bus tanpa penawaran umum, dan cc. merangkap menjadi penanggung dan atau pemberi agunan dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum, dan atau kewajiban penerbit. agen pemantau wajib melaksanakan tugas paling sedikit: memantau pelaksanaan kewajiban penerbit berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan pemegang bus tanpa penawaran umum sesuai dengan syarat penerbitan bus tanpa penawaran umum, memberitahukan kepada pemegang bus tanpa penawaran umum setelah agen pemantau mengetahui bahwa: penerbitpenerbitusaha penerbit, cc. menganalisa dan memantau secara berkala perkembangan pengelolaan usaha penerbit berdasarkan laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan dengan bidang usaha penerbit yang disampaikan oleh penerbit kepada agen pemantau, dan memberikan semua keterangan jika diminta oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian selaku agen pembayaran dan rapat umum pemegang bus tanpa penawaran umum mengenai pelaksanaan tugasnya selaku agen pemantau. bab prosedur dan tata cara penerbitan bus tanpa penawaran umum pihak yang akan menerbitkan bus tanpa penawaran umum wajib menyampaikan dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal penerbitan bus tanpa penawaran umum membutuhkan persetujuan dari regulator yang berwenang mengatur industrinya, penerbit wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari regulator tersebut sebelum menyampaikan dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada dalam hal penerbitan bus tanpa penawaran umum dilakukan olehdokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan oleh penerbit. dalam hal penerbitan bus tanpa penawaran umum dilakukan oleh selain pihak sebagaimana dimaksud pada dokumendokumendokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum yang disampaikan dalam bentuk salinan elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam dokumenelektronik penyampaian dokumen bus tanpa penawaran umum, penyampaian dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib dilakukan melalui sistem elektronik tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik penyampaian dokumen bus tanpa penawaran umum ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan (tiga puluh) hari sejak dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal penerbit akan melakukan perubahan dokumen penerbitan sebelum dilaksanakannya penerbitan bus tanpa penawaran umum, seluruh dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib disampaikan kembali kepada otoritas jasa keuangan. penyampaian seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada merupakan penyampaian kembali dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan (tiga puluh) hari sejak penyampaian kembali dokumen kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bab dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum dan memorandum informasi bagian kesatu dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam wajib paling sedikit: surat pengantar atas penerbitan bus tanpa penawaran umum sesuai dengan format surat pengantar penyampaian dokumen dalam rangka penerbitan bus tanpamorandum informasi. bagian kedua memorandum informasi memorandum informasi dalam rangka penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib memuat rincian informasi atau fakta material mengenai penerbitan bus tanpanerbit. memorandum informasimemorandum informasi tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. memorandum informasi wajibmemorandum informasi dilarangmemorandum informasimemorandum informasi wajibmemorandum informasi tidak menyesatkan. penerbit wajib mengungkapkan seluruh bagian yang terdapat dalam memorandum informasi serta menyusun memorandum informasimemorandum informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan dan atau disesuaikan dengan informasi yang setara, jika pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh penerbit. memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat paling sedikit: tanggal penerbitan atau tanggal distribusi bus tanpa penawaran umum, pernyataan dalam rangka penerbitan bus tanpa penawaran umum, cc. informasi mengenai penerbit, informasi mengenai perusahaan sponsor dalam hal penerbit merupakan badan hukum baru yang dibentuk perusahaan sponsor untuk menerbitkan bus tanpa penawaran umum, informasi mengenai penerbitan bus tanpa penawaran umum, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum, ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan oleh manajemen, faktor risiko, pihak yang terlibat dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum: dan tata cara pemesanan bus tanpa penawaran umum. pernyataan dalam rangka penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dimuat dalam memorandum informasi dengan ketentuan: ditempatkan pada bagian awal memorandum informasi: dan dicetak dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang menyatakan sebagai berikutmemorandum informasi ini. setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. , penerbit bus tanpa penawaran umummemorandum informasi ini. penerbitan efek ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam undang undang pasar modal dan diterbitkan melalui mekanisme penawaran terbatas (private placement) kepada pemodal profesional. : dan efek ini hanya dijual kepada pemodal profesional. . informasi mengenai penerbittanggal pendirian dan pengesahan pendirian, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini termasuk dalamnya uraian terkait produk dan atau jasa yang dihasilkan, serta prospek usaha, struktur permodalan dan struktur kepemilikan atau yang setara dalam hal penerbit bukan merupakan perseroan terbatas, pemegang saham utama, jika terdapat pemegang saham utama: informasi kelompok usaha penerbit, jika penerbit tergabung dalam kelompok usaha, yang dibuat dalam bentuk struktur, susunan pengurusan dan pengawasan, dan nama pihak yang dapat dihubungi dari penerbit bus tanpa penawaran umum. informasi mengenai perusahaan sponsorkegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini, cc. struktur permodalan dan struktur kepemilikan atau yang setara dalam hal perusahaan sponsor bukan merupakan perseroan terbatas, susunan pengurusan dan pengawasan, ikhtisar data keuangan penting selama (tiga) tahun terakhir, analisis dan pembahasan oleh manajemen, dan faktor risiko. informasi mengenaibus tanpa penawaran umum yang ditawarkan, paling sedikit meliputi: jenis dan jumlah maksimal penerbitan bus tanpa penawaran umum, mekanisme pengalihan bus tanpa penawaran umum, jika bus tanpa penawaran umum dapat diperdagangkan, satuan pemindahbukuan dan atau satuan perdagangan termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan, dalam hal bus tanpa penawaran umum dapat diperdagangkan, ikhtisar hak pemegang bus tanpa penawaran umum, ikhtisar sifat bus tanpa penawaran umum yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan penerbit atau pemegang bus tanpa penawaran umum, persyaratan dan atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas bus tanpa penawaran umum, dalam hal terdapat persyaratan dan atau pembatasan atas pembayaran lebih dini bus tanpa penawaran umum, harga penawaran, tingkat suku bunga, imbal hasil, atau imbalan dengan cara lain dalam bentuk nilai atau dalam bentuk rentang tingkat suku bunga, imbal hasil, atau imbalan dengan cara lain, tanggal pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut, tanggal pembayaran bunga, imbal hasil, atau imbalan dengan cara lain, untuk efek yang dapat dikonversi menjadi saham, meliputi paling sedikitdan tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya konversi, ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang, dalam hal terdapat persyaratan dana pelunasan utang, dan mata uang yang menjadi denominasi bus tanpa penawaran umum, aset yang menjadi agunan atas bus tanpa penawaran umum, dalam hal terdapat aset yang menjadi agunan bus tanpa penawaran umum, cc. penjelasan tentang bagian bus tanpa penawaran umum yang tidak dijamin, dalam hal tidak semua bus tanpa penawaran umum yang ditawarkan dijamin, keterangan mengenai penanggulangan bus tanpa penawaran umum, dalam hal terdapat penanggung bus tanpa penawaran umum, hasil pemeringkatan bus tanpa penawaran umum, dalam hal bus tanpa penawaran umum diperingkat, pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang bus tanpa penawaran umum, dalam hal terdapat pembatasan atau larangan, ada atau tidaknya situasi benturan kepentingan antara penerbit dan pihak yang terlibat dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum dan tindakan mitigasi untuk mengatasinya, informasi efek bersifat utang dan atau sukuk yang telah diterbitkan sebelumnya dan belum dilunasi, dalam hal terdapat efek bersifat utang dan atau sukuk yang telah diterbitkan sebelumnya, informasi persetujuan atau izin dari regulator yang berwenang atas penerbitan bus tanpa penawaran umum, dalam hal regulator yang berwenang dimaksud mempersyaratkan persetujuan atau izin, j . hal yang berhubungan dengan senioritas atau hak keutamaan dari bus tanpa penawaran umum secara relatif dibandingkan dengan kewajiban lainnya dari penerbit yang belum lunas dan tambahan kewajiban yang dapat dibuat oleh penerbit pada masa yang akan datang, dalam hal terdapat senioritas atau hak keutamaan, yang mencakup paling sedikit: tingkat senioritas atau hak keutamaan bus tanpa penawaran umum,bersifat utang dan atau sukuk tanpa penawaran umum, yang selanjutnya disebut bus tanpa penawaran umum adalah efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme penawaran umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkansebesarerbit adalah pihak yang menerbitkan bus tanpa penawaran umum. penerbitan secara bertahap bus tanpa penawaran umum, yang selanjutnya disebut penerbitan bertahap adalah kegiatan penerbitan bus tanpa penawaran umum yang dilakukan secara bertahap. sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk kepada pemodal profesional. penata laksana penerbitan adalah pihak yang membantu penerbit dalam proses penerbitan bus tanpa penawaran umum. agen pemantau adalah pihak yang melakukan total jumlah bus tanpa penawaran umum yang memiliki senioritas atau hak keutamaan dan batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas atau hak keutamaan, dan batasan hak yang dimiliki oleh bus tanpa penawaran umum karena adanya penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk dari kelas yang berbeda, keadaan lalai yang dapat menyebabkan pernyataan default termasuk cara penyelesaiannya, il. pembelian kembali bus tanpa penawaran umum, alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang bus tanpa penawaran umum, persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk dapat hadir dalam rapat. informasi mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasilpenggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran bus tanpa penawaran umum, dan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh penerbit dalam rangka penerbitan bus tanp. informasi mengenai ikhtisar data keuangan pentingdata keuangan (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun buku: dan data keuangan interim, jika terdapat data keuangan interim, data keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufrasio penting berdasarkan karakteristik masing masing industri penerbit. ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib konsisten dengan laporan keuangan penerbit termasuk nama pos yang digunakan. dalam hal penerbit merupakan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain, data keuangan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada merupakan data laporan keuangan konsolidasi. informasi mengenai analisis dan pembahasan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuatmemorandum informasi. bahasan dan analisa sebagaimana dimaksud pada wajib memuat atau mengungkapkan paling sedikit: analisis laporan laba rugi, analisis laporan posisi keuangan, dan analisis rasio keuangan berdasarkan karakteristik masing masing industri penerbit. informasi mengenai faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat atau mengungkapkan paling sedikit informasi atas faktor risiko yang bersifat material yang berpengaruh terhadap kondisi penerbit. informasi mengenai pihak yang terlibat dalamnama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum, dan keterangan mengenai surat tanda terdaftar dan atau izin kegiatan usaha dari otoritas jasa keuangan, dalam hal penerbit dan pihak yang terlibat merupakan pihak yang terdaftar dan atau memiliki izin kegiatan usaha dari otoritas jasa keuangan. informasi mengenai tata cara pemesanmasa pembelian bus tanpa penawaran umum, tata cara pengajuan pemesanan pembelian bus tanpa penawaran umum, cc. jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan, persyaratan pembayaran termasuk konfirmasi pembelian dan batas waktu pembayaran, distribusi bus tanpa penawaran umum secara elektronik: dan pendaftaran bus tanpa penawaran umum dalam penitipan kolektif. dalam hal efek yang diterbitkan dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum berupa sukuk, informasi mengenai penerbitan bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat pula informasi paling sedikit:aset yang menjadi dasar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penerbit, cc.penggantian aset yang menjadi dasar sukuk jika terjadi hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk yang diterbitkan, jika diperlukan sesuai karakteristik akad syariah, rencana penggunaan dana hasil penerbitan sukuk sesuai dengan karakteristik akad syariah, ketentuan apabila penerbit gagal dalam memenuhi kewajibannya, mekanisme penanganan dalam hal penerbit gagal dalam memenuhi kewajibannya, il. syarat dan ketentuan dalam hal penerbit akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah, dan atau aset yang menjadi dasar sukuk, pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk dalam penerbitan bus tanpa penawaran umum dari dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah: dan ada atau tidak adanya pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sukuk dalam hal pelaksanaan penawaran sukuk yang diungkapkan pada bagian awal informasi penawaran. bab vii penerbitan bertahap penerbitan bus tanpa penawaran umum dapat dilakukan melalui penerbitan bertahap. dalam hal penerbit melakukan penerbitan bertahap, penerbitan bertahap wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: penerbitan dapat dilaksanakan dalam periode (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan penerbitan bertahap terakhir disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak penyampaian dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum tahap pertama kepada otoritas jasa keuangan, dan dalam hal dilakukan pemeringkatan, bus tanpa penawaran umum wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai penerbitan bertahap. pada bagian awal memorandum informasi penerbitan bertahap wajib mencantumkan: keterangan yang berbunyi memorandum informasi penerbitan bus tanpa penawaran umum secara bertahap , dengan menyebutkan nama bus tanpa penawaran umum: dan total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis bus tanpa penawaran umum yang akan diterbitkan selama periode penerbitan bertahap. informasi tambahan atas memorandum informasi penerbitan bertahap tahap kedua dan tahap selanjutnya wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (satu) hari kerja sebelum penerbitan bus tanpa penawaran umum tahap kedua dan tahap selanjutnya dimaksud. informasi tambahan atas memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat informasi paling sedikit mengenai: jumlah dana yang telah dihimpun dalam penerbitan bertahap bus tanpa penawaran umum, jumlah bus tanpa penawaran umum yang akan diterbitkan, cc. tingkat bunga atau imbal hasil, hasil pemeringkatan atas bus tanpa penawaran umum atau perubahan hasil pemeringkatan atas bus tanpa penawaran umum, jika penerbitan tahap pertama diperingkat dan terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas efek, perkiraan tanggal penerbitan bus tanpa penawaran umum, rencanarnyataan penerbit bahwa seluruh informasi dan fakta penting telah diungkapkan dan informasi atau fakta penting tersebut tidak menyesatkan, pernyataan dalam huruf cetak tebal sebagai berikut: penerbitan bus tanpa penawaran umum ini merupakan penerbitan bus tanpa penawaran umum tahap ke . dari penerbitan bertahap yang telah dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal. j . informasi mengenai kewajiban keuangan penerbit bus tanpa penawaran umum yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu (tiga) bulan depan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban keuangan dimaksud, dan perubahan dan atau tambahan informasi atas memorandum informasi dalam rangka penerbitan bertahap bus tanpa penawaran umum tahap sebelumnya yang sudah diterbitkan, jika terdapat perubahan dan atau tambahan informasi. bab viii laporan bagian kesatu laporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum penerbit wajib menyampaikan laporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal bus tanpa penawaran umum diterbitkan oleh pihaklaporan hasillaporan hasillaporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umumhasilpenyampaian laporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum dan pelaporan secara elektronik, penyampaian pelaporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib dilakukan secara elektronik. laporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja setelah penerbitan bus tanpa penawaran umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan format laporan hasil penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk yang dilakukan tanpa melaluierbitan bertahap, penyampaian laporan hasil penerbitan bus tanpa penawaran umum kepada otoritas jasa keuangan wajib dilakukan paling lambat (lima) hari kerja setelah setiap tahapan penerbitan bus tanpa penawaran umum. bagian kedua laporan informasi material agen pemantau wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) hari kerja setelah agen pemantau mengetahui bahwa: penerbitberdasarkan bukti yang diterima dan berlaku secara umum, penerbit selain emiten, perusahaan publik, atau kontrak investasi kolektifkegiatan usaha penerbit selain emiten, perusahaan publik, atau kontrak investasi kolektif. dalam hal penerbit bermaksud melakukan perubahan atas syarat dan kondisi bus tanpa penawaran umum setelah penerbitan bus tanpa penawaran umum, penerbit wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang bus tanpa penawaran umum. perubahan atas syarat dan kondisi bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang bus tanpa penawaran umum. bagian ketiga laporan transaksi bus tanpa penawaran umum setiap pihak yang melakukan transaksi bus tanpa penawaran umum pasar sekunderenerima laporan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pelaporan transaksi efek. bab ketentuan lain laintidak tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini.pemantauan atas kewajiban penerbit bus tanpa penawaran umum sejak penerbitan bus tanpa penawaran umum sampai dengan jatuh tempoihak yang akan menerbitkan bus tanpa penawaran umum wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatursektor atau industri tertentu yang mengatur mengenai penerbitan bus tanpa penawaran umum, pihak sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor atau industri tersebut. bab sebagaimana dimaksud padas5), dan danriteria bus tanpa penawaran umum bus tanpa penawaran umum meliputi efek bersifat utang dan atau sukuk yang memenuhi kriteria: memiliki jatuh tempo lebih dari (satu) tahu, atau memiliki jatuh tempo tidak lebih dari (satu) tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lai. bus tanpa penawaran umum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan disimpan dalam penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian, diperingkat atau dijamin ditanggung dengan jaminan penanggulangan senilai paling sedikit (seratus persen) dari nilai nominal bus tanpa penawaran umum, jika diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik, hanya dapat dibeli kembali setelah (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi bus tanpa penawaran umum, dan satuan pemindahbukuan bus tanpa penawaran umum paling sedikit rp25. (dua puluh lima juta rupiah) atau kelipatannya, dan jumlah pemegang bus tanpa penawaran umum tidak lebih dari (empat puluh sembilan) pihak. jangka waktu antara tanggal hasildengan tanggal penyampaian seluruh kelengkapan dokumen penerbitan bus tanpa penawaran umum kepada otoritas jasa keuangan wajib paling lama (satu) tahun.wajib dilakukan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan, kecuali pemeringkatan atas bus tanpa penawaran umum yang diterbitkan oleh lembaga supranasional dapat dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional. dalam kondisi tertentu, penerbit wajib melakukan pembelian kembali bus tanpa penawaran umum. kewajiban pembelian kembali bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada berlaku juga bagi bus tanpa penawaran umum yang belum mencapai (satu) tahun dari tanggal penerbitan atau tanggal distribusi bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam huruf pembelian kembali bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang bus tanpa penawaran umum. ketentuan prosedur dan mekanisme pelaksanaan rapat umum pemegang bus tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam perjanjian mengenai penerbitan bus tanpa penawaran umum. bab iii penerbit dan pembeli bus tanpa penawaran umum penerbit wajib merupakan: emiten atau perusahaan publik, badan usaha atau badan hukum indonesia selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. lembaga supranasional, atau kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. bus tanpa penawaran umum dilarang dijual kepada selain pemodal profesional. pihak yang akan membeli bus tanpa penawaran umum wajib menyatakan telah memenuhi kriteria sebagai pemodal profesional kepada: penerbit: atau penata laksana penerbitan bagi penerbit yang menggunakan penata laksana penerbitan.bus tanpa penawaran umum. penerbit atau penata laksana penerbitan wajibbus tanpa penawaran umum memenuhi kriteria pemodal profesional untuk tujuan pembelian efekdalam hal perdagangan atas bus tanpa penawaran umumbus tanpa penawaran umumdalam hal pembeli efek bukan merupakan pemodal profesional, perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud pada wajib menolak instruksi beli. dalam hal pembeli efek bukan merupakan pemodal profesional, kustodian sebagaimana dimaksud pada wajib menolak instruksi pemindahbukuan. bab penata laksana penerbitan dan agen pemantau bagian kesatu penata laksana penerbitan penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib menggunakan penata laksana penerbitanpenata laksana penerbitan wajib merupakan perusahaan efek yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dari otoritas jasa keuangan. penata laksana penerbitan wajib melaksanakan tugas paling sedikit: membantu penerbit dalam proses penerbitan bus tanpa penawaran umum, dan memastikan bahwa pemodal profesional yang akan membeli bus tanpa penawaran umumbagian kedua agen pemantau penerbitan bus tanpa penawaran umum wajib menggunakan agen pemantaudalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan bus tanpa penawaran umum tidak lagi menjadi emiten atau perusahaan publik pada saat bus tanpa penawaran umum yang diterbitkannya belum jatuh tempo, emiten atau perusahaan publik dimaksud wajib menggunakan agen pemantau. agen pemantau wajib merupakan pihak yang telah terdaftar sebagai wali amanat otoritas jasa keuangan. agen pemantau wajib bertindak independen dalam melakukan kegiatan pemantauan bus tanpa penawaran umum. agen pemantau dilarang: mempunyai hubungan afiliasi dengan penerbit, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban penerbit kepada agen pemantau selaku kreditur dalam hal penerbit mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan agen pemantau, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. penerbitan efek. utang. sukukumum instrumen keuangan indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hal ini memberikan variasi pilihan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan oleh investor sesuai dengan kebutuhan investor. selain memilih instrumen keuangan yang cocok dengan kebutuhannya, investor juga harus memilih instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dari investorrusahaan merupakan pilihan dalam memperoleh pendanaan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan tersebut. salah satu instrumen keuangan yang telah ada adalah efek bersifat utang yang diterbitkan tanpa melalui proses penawaran umum (private placement). berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pasar modal upm) dalam penjelasan angka upm disebutkan bahwa penawaran umumselanjutnya dalam upm disebutkan juga bahwa ketentuan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan dalam rangka penawaran efek melalui mekanisme penawaran umum juga tidak termasuk untuk penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari (satu) tahunhingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas penerbitan efek bersifat utang dengan jangka waktu atau tenor melebihi (satu) tahun yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum sebagai contohnya adalah medium term notes. dalam rangka perlindungan pemodal, konsumen atau masyarakat dimana dari sisi pengaturan, diperlukan suatu regulasi yang dapat memayungi tujuan sebagaimana dimaksud dalamtersebut. selanjutnya, terdapat kesepakatan negara negara g20 pada tahun sebagaimana dituangkan dalam declaration summit financial markets and the world economy pada tanggal november yang antara lain menyatakan . strengthen our regulatory regime, prudential oversight and risk management, and ensure that all financial markets, products and participants are regulated subject oversight, appropriate their circumstances . berdasarkan latar belakang tersebut atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat, perlu dibuat pengaturan atas penerbitan efek bersifat utanglalai adalah keadaan dimana terdapat kondisi yang dapat menyebabkan penerbit dinyatakan lalai apabila penerbit tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kontrak pemantalaporan hasilnerbitan bus tanpa penawaran umum. cukup jelas. cukup jelas. dan atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, dengan menerbitii. demi cukup jelas. cukup jelas. sebagai contoh, jika terdapat ketentuan perundang undangan sektor perbankan yang mengatur mengenai penerbitan bus tanpa penawaran umum, penerbitan bus tanpa penawaran umum tersebut terlebih dahulu memenuhi ketentuan perundang undangan sektor perbankan. huruf yang dimaksud dengan efek bersifat utang dan atau sukuk yang memenuhi kriteria memiliki jatuh tempo lebih dari (satu) tahun termasuk juga efek bersifat utang dan atau sukuk yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari (satu) tahun namun terdapat klausul perpanjangan otomatis yang mengakibatkan jatuh tempo lebih dari (satu) tahun. huruf yang dimaksud dengan otoritas lain antara lain bank indonesia. bus tanpa penawaran umum termasuk bus tanpa penawaran umum yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham. contoh bentuk atau nama dari bus tanpa penawaran umum antara lain medium term notes, medium term notes syariah, long term notes, dan obligasi surat berharga perpetual. huruf dalam praktiknya bentuk tanpa warkat dikenal juga dengan sebutan scripless. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. lembaga pemeringkat internasional yang dimaksud antara lain standard poros, fitch ratings, dan moody 's. yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain ketidakpatuhan penerbit atas ketentuan dalam perjanjian terkait penerbitan bus tanpa penawaran umum yang dapat membahayakan kelangsungan usaha penerbit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh badan usaha atau badan hukum antara lain perseroan terbatas, yayasan, koperasi, commanditaire vennootschap cv), dan firma. huruf contoh lembaga supranasional adalah world bank, international monetary fund, asian development bank, dan islamic development bank. huruf saat ini, kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal adalah dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. cukup jelas. dalam praktiknya penata laksana penerbitan dikenal juga dengan sebutan arranger. bentuk pernyataan menyesuaikan dengan fleksibilitas dalam proses penerbitan bus tanpa penawaran umum, misalnya bisa dimasukkan sebagai isian dalam formulir pemesanan efek. cukup jelas. cukup jelashuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memastikan adalah memastikan pemodal profesional telah menyatakan dalam formulir pemesanan pembelian bus tanpa penawaran umum bahwa pemodal profesional telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca memorandum informasi berkenaan dengan bus tanpa penawaran umum sebelum atau pada saat pemesanan dilakukancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian dokumenbus tanpa penawaran umum dapat segera diterbitkan sejak dokumen penerbitan disampaikan kepada otoritas jasa keuangmaka sejak dokumen penerbitan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, penerbit dapat langsung menerbitkan bus tanpa penawaran umum dari tanggal april sampai dengan april cukup jelas. penyampaian kembali berarti dokumen yang telah disampaikan sebelumnya menjadi tidak berlaku dan dokumen final penerbitan bus tanpa penawaran umum adalah dokumen terakhir yang disampaikan sebelum penerbitan. dengan penyampaian kembali dokumen, maka jangka waktu penerbitan bus tanpa penawaran umum dihitung dari awal sehingga bus tanpa penawaran umum dapat langsung diterbitkan segera setelah penyampaian kembali dokumen dan paling lambat (tiga puluh) hari kemudikemudian sebelum dilakukannya penerbitan, dalam perkembangannya terdapat informasi atau persyaratan yang akan diubah. dalam hal ini, penerbit harus memperbaiki memorandum informasi dan menyampaikan kembali kepada otoritas jasa keuangan. dokumen tersebut disampaikan kembali pada tanggal april maka jangka waktu penerbitan bus tanpa penawaran umum dihitung kembali (tiga puluh) hari setelah tanggal april cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf perusahaan sponsor merupakan perusahaan yang membentuk badan hukum baru dengan tujuan menerbitkan bus tanpa penawaran umum untuk proyek tertentu seperti project bodapat dihubungi dikenal juga dengan sebutan contact persoingkat suku bunga bisa dalam bentuk tingkat suku bunga tetap atau mengambang. angka cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. lembaga jasa keuangan nonblokualitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonblok, perlu melakukan pengaturan pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok dengan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonblok, bahwa pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok sebagaimana telah diaturbelum memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum,hukumdanhakasasimanusia republikindonesia, ttd yasonnah.lalulembaga jasa keuangan nonbloperaturan perundang undangan mengenai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenaia pension sebagaimana dimaksud dalamlembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, perusahaan modal ventura sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariahembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah,: dan perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai usaha pegadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh ataublok yang dilakukan kantor lembaga jasa keuangan nonblok dan atau tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan lembaga jasa keuangan nonblok. pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemeriksaan langsung, sehingga berbunyi sebagai berikut: ojk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap lembaga jasa keuangan nonbloblok, perusahaan anak dari lembaga jasa keuangan nonblok, dan atau cc. pihak lain yang melakukan transaksi dengan lembaga jasa keuangan nonbloengaruhi tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonblok atau menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadapblok, memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonblok, dan atau cc. menilai kepatuhan lembaga jasa keuangan nonbankterhadap peraturan perundang undangan bidang lembaga jasa keuangan nonblok. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap lembaga jasa keuangan nonbanksecara berkala maupun setiap waktu. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan pemeriksaan langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada dengan frekuensi (satu) kali dalam (satu) tahun. frekuensi pemeriksaan langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan penilaian pengawas atas kondisi tingkat kesehatan atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonblok. lingkup pemeriksaan langsung meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonblok. penentuan lingkup pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan otoritas jasa keuangan berdasarkan: pengawasan berbasis risiko bagi lembaga jasa keuangan nonblok yang telah menerapkan pengawasan berbasis risiko, atau rencana pemeriksaan langsung bagi lembaga jasa keuangan nonblok yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam proses pemeriksaan langsung, pemeriksa melakukan konfirmasi kepadasebelum pemeriksaan langsung berakhir, pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu denganpada saat pemeriksaan langsung berakhir, pemeriksa melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga jasa keuangan nonblok dan atau pimpinan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam atas hasil pemeriksaan langsung dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan langsunglangsung dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan pimpinan lembaga jasa keuangan nonblok. periode pemeriksaan langsung dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setelah proses pemeriksaan berakhir, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan langsung. otoritas jasa keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada kepada direksi dan dewan komisaris atau yang setara pada lembaga jasa keuangan nonblok. laporan hasil pemeriksaan langsung sebagaimanadimaksud pada bersifat rahasia. penggunaan laporan hasil pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada oleh pihak luar lembaga jasa keuangan nonblok yang diperiksa harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: kegiatan pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok yang masih berlangsung diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya, peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pemeriksaan langsung91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 46, dan13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lembaga jasa keuangan nonbloumumerupakan dasar hukum bagi otoritas jasa keuangan dalam melakukan pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok. pemeriksaan langsung tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual lembaga jasa keuangan nonblok. sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok khususnya terkait proses pemeriksaan langsung perlu diselaraskan dengan proses pemeriksaan lembaga jasa keuangan lainnya sehinggakedua atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pemeriksaan langsung bagi lembaga jasa keuangan nonblok. ii. demi angka cukup jelas. angkablok yang berbentuk perseroan terbatas, dan pendiri bagi lembaga jasa keuangan nonbloblok. yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan lembaga jasa keuangan nonblok antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan nonblok untuk melakukan pemasaran produknya. cukup jelas. angka cukup jelas. angka pemeriksaan langsung setiap waktu dilakukan antara lain untuk mendalami hasil pengawasan tidak langsung dan atau adanya indikasi penyimpangan dari praktik lembaga jasa keuangan nonblok yang sehat. cukup jelas. yang dimaksud dengan penilaian pengawas atas kondisi tingkat kesehatan adalah penilaian atas tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, reliabilitas, dan atau permodalan pendanaan, yang dilakukan pengawas secara berkala bagi lembaga jasa keuangan nonblok yang telah menerapkan pengawasan berbasis risiko. yang dimaksud dengan penilaian pengawas atas faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha adalah penilaian pengawas atas faktor kelembagaan, faktor keuangan, faktor operasional, dan atau faktor lainnya yang diperoleh pengawas dari laporan berkala bagi lembaga jasa keuangan nonblok yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko. yang dimaksud dengan aspek tertentu dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonblok antara lain terkait aspek tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, reliabilitas, dan permodalan. pemeriksaan langsung dilakukan terhadap aspek tertentu dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonblok, pemeriksa dapat menilai satu atau lebih aspek dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonblok. s5) cukup jelas. angka pemeriksa melakukan konfirmasi kepada lembaga jasa keuangan nonblok dan atau pihak lain yang terkaitlangsung oleh pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh lembaga jasa keuangan nonblok maupun pihak lain yang terkait. pembahasan terlebih dahulu atau pra exit meeting dilakukan antara tim pemeriksa dengan lembaga jasa keuangan nonblok dan atau pihak lain yang terkait. pemeriksa melakukan pertemuan atau exit meeting untuk menyampaikan hasil pemeriksaan langsung beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah pemeriksaan langsung kepada pimpinan lembaga jasa keuangan nonblok. dalam pertemuan atau exit meeting tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan lembaga jasa keuangan nonblok. yang dimaksud dengan pimpinan adalah direksi atau yang setara bagi kantor pusat atau pimpinan cabang bagi kantor cabang. cukup jelas. s5) cukup jelas. angka6 cukup jelas. cukup jelas. laporan hasil pemeriksaan langsung dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja lembaga jasa keuangan nonblok. oleh karena itu direksi dan dewan komisaris lembaga jasa keuangan nonblo langsung. cukup jelas. cukup jelas.

keuangan. ojk. pembinaan syariahsaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah,usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah bagi pihak pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah, cc. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan usaha dengan syariah, perlu diterbitkan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan usaha dengusaha pembiayaan syariah. perusahaan syariah yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menggunakanekuan kegiatan usaha dari ojkasuransiberasal dari pembiayaan penerusan (channing). pendaftaran didunia sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilakukan paling lambat (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan syariah. perusahaan syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan diduniasyariah. eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan diduniasyariah. bab tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariahpembiayaan syariah. tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada meliputi: rasio permodalan, kualitas aset produktif: cc. reliabilitas, dan likuiditas. dan melakukan langkah langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas aset produktif (umrah)atau terdapat keterlambatan pembayaran pembayaran pokok, margin, hasil investasi bagi hasil, dan atau imbal jasa (umrah) sampai dengan (tiga puluh) hari kalender:tiga puluh) hari kalender sampai dengan (sembilan puluh) hari kalender::hasil investasi bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam penilaian kualitas aset produktif untuk pembiayaan investasi sebesar rp3. (tiga miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor: kemampuan membayar konsumen:: kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan syariah: kesesuaian penggunaan dana pembiayaan syariah:cc.konsumen dalam rangkajk, kualitas aset produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh ojkjk sebagaimana dimaksud pada dalam laporan yang disampaikan kepada ojk. pedoman penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam surat edaran ojkrjanjian pembiayaan syarirjanjianpembiayaan syariah sampai dengan jumlah rp3. (tiga miliar rupiah). dalam hal terdapat perbedaan kualitas aset produktif dalam perjanjianaragraf aset produktif bermasalah perusahaan syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio aset produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif paling tinggi sebesar (lima persen) dari total aset produktif. aset produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan atau macet. ketentuan mengenai besaran rasio aset produktifyang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan: (lima persen) dari saldo aset produktifaset produktifyang memiliki kualitas meragukan setelah dikurangi agunan, dan (seratus persen) dari saldo aset produktifditetapkan paling tinggi senilai saldo aset produksinya. perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud pada dilakukan perusahaan syariah dalam rangka perhitungan rasio permodalan, gearing ratio, rasio ekuitas terhadap modal disetor, apps, rasio aset produktif bermasalah, dan perbandingan aset produktifaset dan efisiensi operasionalaset produktif terhadap total aset perusahaan syariah wajib memiliki aset produktif neto paling rendah (empat puluh persen) dari total aset. aset produktif neto sebagaimana dimaksud pada harus diperoleh dari pengurangan aset produktif bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif. pemenuhan ketentuan aset produktif neto sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi perusahaan syariah paling lambat (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin ditetapkan. dalam hal perusahaan pembiayaan syariah:perusahaan pembiayaan yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum berlakunya peraturan ojk ini wajib memenuhi ketentuan ekuitas bagi uus sebagaimana dimaksud pada dengan tahapan sebagai berikut: paling sedikit rp5. (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal desember paling sedikit rp15. (lima belas miliar rupiah) paling lambat tanggal desember dan cc. paling sedikit rp25. (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal desember bagi perusahaan pembiayaan syariah yang berasal dari konversipembiayaan syariahsyariah: badan usaha dimana perusahaan syariah bertindak sebagai pengendali:ada perusahaan syariahorang perseorangan yang merupakan pengendali perusahaan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf dari dewan komisaris atau direksi pada perusahaan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf g8.dan atau direksi merupakan: dewan komisaris atau direksi pada perusahaan syariah:ada perusahaan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf bertindak sebagai pengendali:syariah wajib memiliki dan menata konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok konsumen sebagaimana dimaksud pada apabila:: dan atau dewan komisaris dan atau direksi konsumen menjadi komisaris dan atau direksi pada konsumen lain (dana talangan) dan atau pemberian pelayanan dengan dan atau tanpa pembayaran imbal jasa (umrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihakurabahah adalah jual belidengan harga lebih (margin)syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh(shahih mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelolasama di (umrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. ketentuan apps sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan bagi pembiayaan syariah untuk pengadaan barang dan atau jasa dalam rangka program pemerintah. bab kerja sama pembiayaan syariah perusahaan syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channing) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta dilarang bertentangan dengan prinsip syariahsyariah. pembiayaanpada: dan atau selaku penyedia dana modal barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lainpembiayaan penerusan (channing) sebagaimana dimaksud pada berada pada pihak penyedia dana modal barang. bab pendanaan dalam rangka memperoleh pendanaan, perusahaan syariah dapat:menerima pinjaman garde) subordinasi, menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau melakukan sekuritisasi sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangdari lembaga dan atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berasal dari: lembaga dan atau badan usaha indonesia: dan atau lembaga dan atau badan usaha asing. pendanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan menggunakan akad: mudharabah, mudharabah musytarakah, masyarakat, ijazah, garde, dan atau akad pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariahindonesia sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi ketentuan paling sedikit rp300. (tiga ratus jutaasing sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi ketentuan paling sedikit rp1. (satu miliarpinjaman garde) subordinasicc. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notaris antara perusahaan syariah dengan pemberi pinjaman. perusahaan syariah wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling tinggi (sepuluh) kali. gearing ratio sebagaimana dimaksud pada harus diperoleh dari perbandingan antara jumlah pendanaan yang berasal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman garde) subordinasi dengan penyertaan. pinjaman garde)syariah yang menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam (umrah) dan atau jangka waktu pembayaran. perusahaan syariah yang akan menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam dalam valuta asing wajib memenuhi tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam peraturan ojk ini. bab xiipada perusahaan sektor jasa keuangan indonesia sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (empat puluh persen) dari jumlah ekuitas perusahaan pembiayaan syariah. jumlah penyertaan langsung perusahaan pembiayaan syariahmodal sebagaimana dimaksud pada dan pada saat melakukan penyertaan. bab xiii sertifikasi dan pimpinan uussyariahatas pemenuhan kewajiban pihak lain: menerbitkan surat sanggup bayar (promisorperaturan perundang undangan yang berlaku. perusahaan syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara tunai kepada konsumejk. bab penyampaian laporan berkala perusahaan syariah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada ojkpesyariah yang mempunyai kantor cabang lebih dari (lima). bab xvii perusahaan syariah bidang ketenagalistrikan dan pelayaran perusahaan syariah yang khusus melakukan kegiatan pembiayaan syariah bidang ketenagalistrikan tidak wajibtidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bab xvii penegakan kepatuhan bagian kesatu pemberitahuan perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayajk ini diberikan surat pemberitahuan. perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari kerjaperusahaan pembiayaan yang mempunyai uusperusahaan pembiayaan yang mempunyai uuslangkahapabila rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan usaha dan atau badsyariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uuperusahaan pembiayaan yang mempunyai uus dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus paling lama (empat belas) hari kalendersyariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada perusahaan perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud padadalambawalah bil umrah adalah bawalah dengan pengenaan imbal jasa (umrah). makalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkiy kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di lurah). kafilah bil umrah adalah kafilah dengan pengenaan imbal jasa (umrah). ju'alah adalah janji atau komitmen (ilham) untuk memberikan imbalan (reward 'indah ju'(dana talangan)perusahaantingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah adalah hasil penilaian kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset produktif, dan kinerja keuangan perusahaan syariah. modal disetor: bagi perusahaan pembiayaan syariahsyariahsyariahatau peraturan ojk ini, pembekuan kegiatan usaha uus, pencabutan izin usaha, dan atau pencabutan izin uustingkat kesehatan, cc. pembatalan persetujuan, dan atau penilaian kembali kemampuan dan kepatutanatauperusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uusmaka: perusahaan pembiayaan syariah dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha, atau perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin uus, tanpa didahului sanksi pembekuan kegiatan usahasebagaimana dimaksud dalam atauatauatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf dan ataupadaojk dapat, tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan apabila perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus melakukan pelanggaran atas huruf sanksidalam hal perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uusan atau dewan pengawas syariah dari perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uudapat melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak peraturan ojk ini ditetapkan. perjanjian pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh perusahaan syariahsyariah tersebutdua) tahun sejak peraturan ojk ini ditetapkan. penyaluran pembiayaan yang melampaui ketentuan apps sebagaimana dimaksud pada dapps. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku bagi pendanaan dalam valuta asing yang telah diterima oleh perusahaan syariah sebelumsyariah terkait pembiayaan syariahtersebut. ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan perusahaan syariahmulaisyariah berdasarkan:dan atausyariahsyariah: dan, bagi perusahaan pembiayaan syariah, atau bagi uus harus sebesar selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer. direksi: bagi perusahaan pembiayaan syariahsyariahsyariah yang selanjutnya disebut denganaset produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh perusahaan syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan syariahpembiayaan syariah penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan ( ad kegiatankegiatan, dan atau istishna'. kegiatan, kegiatangarde. kegiatan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain sebagaimana dimaksud pada dan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ojk. ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada dan serta persetujuan akad lain sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. kegiatan pembiayaan syariahdalam dan gabungan akad sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan beberapa akad sebagaimana dimaksud dalam dan untuk suatu kegiatan pembiayaan syariah tertentu. akad sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf hanya dapat dilakukan oleh perusahaan syariah melalui gabungan akad. perusahaan syariah wajib terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal dan atau gabungan akad sebagaimana dimaksud dalam kepada ojk. ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan yang mempunyai uus wajib secara jelas mencantumkan kegiatan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam dalam anggaran dasarnya. bab iii perjanjian pembiayaan syariah perjanjian pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dengan konsumen wajib dibuat secara tertulis. perjanjian pembiayaan syariah dalam kegiatan pembiayaan syariahperaturan ojk ini,yek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah d: cc. identitas para pihak, objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan atau jasa): tujuan pembiayaan: nilai objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan atau jasa): mekanisme dan cara pembayaran dan besarannya, kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan: jangka waktu pembiayaan syariah: nisbah, margin, dan atau imbal jasa (umrah) pembiayaan syariah, objek jaminan (jika ada): il. rincian biaya biaya terkait dengan pembiayaan syariah yang diberikan antara lain memuat: biaya survey: biaya asuransi penjaminan didunia, biaya provisi, dan biaya notaris. klausul pembebanan didunia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan didunia dalam pembiayaan syariah: mekanisme apabila(ta'j (down payment urban). bab uang muka pembiayaan jual beli kendaraan bermotor perusahaan syariah yang melakukan pembiayaan jual beli untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (down payment urbancc. urban) kepada konsumen,

lan keuangan. ojk. pembinaan syariah.mbiayaan syariah ii. umum pembangunan nasional memerlukan kontribusi dan partisipasi dari semua elemen masyarakatprinsip syariah dalam pembiayaan syariah. perkembangan pembiayaan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. namun pertumbuhan yang pesat pembiayaan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembiayaan syariah. dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap jasa pelayanan pembiayaan syariah saat ini, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah yang komprehensif, transparan dan memberikan kepastian hukum, baik bagi perusahaan pembiayaan syariah, unit usaha syariah, maupun konsumen pembiayaan syariah, yang antara lain mengenai pengaturan kegiatan pembiayaan syariah, perjanjian pembiayaan syariah, uang muka, mitigasi risiko pembiayaan, tingkat kesehatan keuangan, dan sumber pendanaanperusahaan pembiayaan dan unit usaha syariah atau pihak lain yang melanggar ketentuan ini syariah dan unit usaha syariahyang dimaksud dengan:penyedia alih daya bidang penagihan, dan atau surveyor.dana secara tunai dalam ini adalah penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan barang atau jasa. tidak termasuk dalam pengertian penyediaan dana secara tunai antara lain pemberian dana talangan garde) dalam rangka pembiayaan yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah (sharia card) dan dana talangan garde) dalam rangka anjak piutang syariahngka waktu (enam) bulan pada ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepadauntuk tetap dapat melakukan kegiatan usahanya hingga batas waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan proses perizinan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan ojk mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiaycukup jelas. cukup jelas. yang termasuk juga dalam pembiayaan jasa yang dapat dilakukan oleh perusahaan syariah diantaranya yaitu kegiatan memasarkan produk produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, atau produk produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. kegiatan pembiayaan syariah yang menggunakan akad tunggal antara lain pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah. kegiatan pembiayaan syariah yang menggunakan gabungan akad antara lain pembiayaan jasa untuk usaha perantaraan (wasathah) dalam bisnis properti, dilakukan dengan menggunakan gabungan akad sebagai berikut: gabungan akad perantaraan (akad makalah bil umrah, akad ju'alah, atau akad bai' a samsara) dan akad bai', serta dapat disertai akad ijazah. gabungan akad jual beli (agd alba), akad ijazah, dan akad perantaraan (akad makalah bil umrah, akad ju'alah, atau akad bai' alsamsarah). cc. gabungan akad perantaraan (akad makalah bil umrah, akad ju'alah, atau akad bai' al samsara, akad masyarakat, atau akad mudharabah. yang dimaksud penggunaan gabungan akad dilakukan untuk suatu kegiatan pembiayaan syariah tertentu antara lain penggunaan gabungan akad jual beli (agd al bai), akad ijazah, dan akad perantaraan (akad makalah bil umrah, akad ju'alah, atau akad bai'' alsamsarah) dengan tujuan untuk melakukan pembiayaan jasa usaha perantaraan (wasathah) dalam bisnis properperusahaan syariah dapat melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah, bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok, margin, hasil investasi bagi hasil, dan atau imbal jasa (umrah)saha bagi perusahaan pembiayaan syariah atau izin uus. yang dimaksud dengan sejak tanggal peningkatan modal dihitung sejak: tanggal persetujuan dan atau pencatatan dari instansi yang berwenang mengenai peningkatan modal disetor bagi perusahaan pembiayaan syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dan tanggal rapat anggota mengenai peningkatan, atau tanggal keputusan direksi perusahaan pembiayaan (atau pejabat yang berwenang) mengenai peningkatan modal kerja bagi uus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal uus, penentuan pihak terkait dilakukan berdasarkan perusahaan pembiaya: saudara kandung tiri angkat, anak kandung tiri angkat, kakek atau nenek kandung tiri angkat:, suamiangka cukup jelas angka:perusahaan yang terkait dengan kegiatan perusahaan pembiayaan syariah antara lain: dealer kendaraan bermotor, biro penyedia informasi perkreditan,

mid lembaran negara republik indonesia informasi. fakta material khususnya terkait informasi atau fakta material, perlu menyempurnakan peraturan mengenai keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik denganbab ketentuan umumkewajiban penyampaian dan jenis informasi atau fakta material emiten atau perusahaan publikinformasi atau fakta material kepada masyarakat. informasi atau fakta material dalam laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada penyampaian laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakulaporan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan menggunakan format laporan informasi atau faktainformasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan yang disusun sesuai dengan format laporan informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh anggota direksi atau sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik sepanjang diberi kuasa tertulis oleh direksi. pengumuman informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnyadalam bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tidakjika informasi atau fakta material belum dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan dan diumumkan kepada masyarakat namun sudah diketahui oleh pihak lain selain orang dalam, emiten atau perusahaan publik wajib sesegera mungkin,dengan ketentuan:kerjatersebut, atauliburpertama setelah hari libur tersebut. informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan, pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain: cc. pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material: pemecahan saham atau penggabungan saham: pembagian dividen interim: penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham bursa efek, pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnyanjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya, perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik: il. perubahan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan atau sukuk, pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting: oo. perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan, pp. perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material: penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik: penggantian wali amanat, ss. penggantian biro administrasi efek, perubahan tahun buku emiten atau perusahaan publik: perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan, emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik: pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait: perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material, adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material, restrukturisasi utang: aa. penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha, bb. dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa, dan atau cc. informasi atau fakta material lainnya. dalam hal informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam selain huruf huruf huruf huruf dan hurufperusahaan terkendali bukan merupakan emiten atau perusahaan publik, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan dan mengumumkan informasi atau fakta material tersebut kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dalam hal informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalammerupakan emiten atau perusahaan publik, kewajibansebagaimana diatur dalam hanya berlaku bagi perusahaan terkendali. dalam hal emiten atau perusahaan publik telahdalam rangka memenuhi peraturan otoritas jasa keuangan lainnya, emiten atau perusahaan publik tersebut dianggap telah memenuhi kewajibberdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan innomor: kep pm tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik beserta peraturan nomor x.kketerbukaan informasi atau fakta materialinformasi. fakta material. keterbukaumum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan informasi yang mempunyai arti penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. sehubungan dengan pemenuhan keterbukaan informasi tersebut, emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keterbukaan informasi atau fakta material kepada otoritas jasa keuangan serta mengumumkan keterbukaan informasi atau fakta material tersebut kepada publik. peraturan otoritas jasa keuangan ini mengatur mengenai kewajiban penyampaian keterbukaan informasi atau fakta material serta jenis jenis informasi apa saja yang wajib disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik sehingga terdapat pedoman bagi emiten atau perusahaan publik atas informasi atau fakta material yang harus dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan dan diumumkan kepada publik. dengan ditetapkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini, diharapkan kepentingan investor dapat semakin terlindungi dan kualitas keterbukaan informasi atau fakta material dapat terus ditingkatkan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik adalah sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam. cukup jelas. yang dimaksud dengan orang dalamcc. pemegang saham utama sebagaimana dimaksud dalam huruf atasari pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya : jumlah dividen yang diperoleh sangat material dibandingkan dengan laba bersih perusahaan. jumlah dividen yang diperoleh lebih besar atau lebih kecil secara signifikan dibandingkan tahun tahun sebelumnyajadian yang bersifat memaksa dikenal juga dengan istilah keadaan kahar (overzicht .force majeure). huruf cukup jelasinklusi keuangan bagi masyarakat menengah bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pegadaian, bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha pegadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu adanya landasan hukum bagi otoritas jasa keuangan dalam mengawasi usaha pegadaian indonesia, bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsusaha pegadausaha pegadaian. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: usaha pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariahperusahaan pegadaian swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pegadaian. perusahaan pegadaian pemerintah adalah pegadaian persero) sebagaimana dimaksud dalam staatsblad tahun nomor tentang landhuis regleementhuruf angka angka dan angkahuruf angka angka dan angkaor,or pokok wajib pajak npp) atas nama perusahaan pegadaian, bukti setor pelunasan biaya perizinan, j .:il. pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. ojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam peraturan ojizin usahaizin usaha dinyatakan batalsesuai lingkup wilayah usaha sebagai: perusahaan pegadaian, bagi perusahaan pegadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, atau perusahaan pegadaianketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. nama perusahaan pegadaian memuat kata: gadai atau kata yang mencirikan kegiatan gadai, bagi perusahaan pegadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, atau gadai atau kata yang mencirikan kegiatan gadai diikuti dengan kataperusahaan pegadaian yang telah memperoleh izin usaha dari ojk wajib melakukan kegiatan usaha paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. perusahaan pegadailima belas) hariharusfotokopi surat bukti gadai. perusahaan pegadaian dilarang membuka atau memindahkan alamat unit layanan (outlet) luar wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usaha dari ojk. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan atau pemindahan alamat unit layanan (outlet) sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bab penyelenggaraan usaha kegiatan usaha perusahaan pegadaian meliputi: penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan didunia: cc. pelayanan jasa titipan barang berharga, dan atau pelayananjasa taksiran. selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada perusahaan pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu: kegiatan lain yang tidak terkait usaha pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang jasa keuangan, dan atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan ojk. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada wajib menggunakan akad dengan ketentuan: memenuhi prinsip keadilan (adl), prinsip keseimbangan (tawaran), prinsip kemaslahatan (masalah), dan prinsip universalisme (alamiah): tidak mengandung garam, masih, riba, hlm, risalah, dan objek haram, dan tidak bertentangan denganketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan ojk sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan pegadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam huruf harus tidak sedang dikenakan sanksi oleh ojk. perusahaan pegadaian yang akan melakukan kegiatan usahakegiatan usaha yang akan dilakukan, dan hak dan kewajiban para pihak. ojk melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada dan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama (dua puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan okk ini. perusahaan pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan didunia sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib melakukan mitigasi risiko yang dapat dilakukan dengan: mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit, mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan melalui mekanisme asuransi, dan atau melakukan pendaftaran jaminan didunia atas barang yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha. perusahaan pegadaian wajib mencantumkan keterangan informasi secara jelas setiap kantor atau unit layanan (outlet) hal sebagai berikut: nama dan atau logo perusahaan pegadaian, nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan pegadaian diawasi oleh ojk, hari dan jam operasional, dan tingkat, dan biaya administrasi. perusahaan pegadaian wajib menetapkan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan. penetapan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan sesuai dengan kriteria barang jaminan. ketentuan mengenai kriteria barang jaminan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan pegadaian yang menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dilarang untuk: menggunakan barang jaminan, menyimpan barang jaminan tempat nasabah, cc. memiliki barang jaminan, dan atau menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain. perusahaan pegadaian wajib memiliki paling sedikit (satu) orang penafsir untuk melakukan penafsiran atas barang jaminan pada setiap unit pelayanan (outlet. dalam melakukan penafsiran, penafsir wajib dilengkapi pedoman tertulis yang ditetapkan oleh perusahaan pegadaian. penafsir sebagaimana dimaksud pada harus lulus sertifikasi penafsiran barang jaminan. perusahaan pegadaian wajib memberikan nilai taksiran atas setiap barang jaminan kepada nasabah. dalam rangka memenuhi kualitas penafsiran barang jaminan, perusahaan pegadaian wajib: menyediakan alat penafsir, dan menetapkan daftar harga pasar barang jaminan yang wajar. perusahaan pegadaian wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan dalam memberikan uang pinjaman kepada nasabah, kecuali apabila nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki uang pinjaman yang lebih rendah. ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran direksi: bagi perusahaan pegadaianperusahaan pegadaianpegadaierusahaan pegadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetorsimpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian. barang jaminan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan pegadaian wajib memiliki tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. perusahaan pegadaian wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan. perusahaan pegadaian wajib mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi risiko. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan pegadaian wajib menyerahkan surat bukti gadai kepada nasabah pada saat menerima barang jaminan. surat bukti gadai sebagaimana dimaksud pada wajib disusun dengan memenuhi ketentuusahaan pegadaian wajib menyimpan paling sedikit (satu) salinan surat bukti gadai untuk setiap transaksi. jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama (empat) bulan. dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, perusahaan pegadaian dapat melelang barang jaminan. sebelum pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pegadaian dengan nasabah, barang jaminan dapat dijual dengan cara: nasabah menjual sendiri barang jaminannya, atau nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pegadaian untuk penjualan barang jaminannya. dalam hal perusahaan pegadaian bersepakat dengan nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. kesepakatan antara perusahaan pegadaian dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada harus dimuat dalam surat bukti gadai. penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap perusahaan pegadaian. barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan pegadaian atau pegawainya. perusahaan pegadaian wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta berdasarkan prinsip syariah, perusahaan pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang jaminan. dalam hal barang jaminan sebagaimana dimaksud pada hilang atau rusak, perusahaan pegadaian wajib menggantinya dengan:hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan, ataudijadikan, untuk barang jaminan selain perhiasan. syarat dan tata cara penjualan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dengan cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan pegadaian wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam atau berdasarkan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada nasabah. perusahaan pegadaian wajib mencatat secara terpisah uang kelebihan dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian uang kelebihan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan pegadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah. mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan dalam surat bukti gadai. ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada berpedoman padabeserta peraturan pelaksanaannya. perusahaan pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib mengangkat paling sedikit (satu) orang dps. dps sebagaimana dimaksud pada wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. bagi perusahaan pegadaian yang berbentuk badan hukum koperasi, pengangkatan dps sebagaimana dimaksud pada dapat pula dilakukan setelah memperoleh sertifikasi pelatihan dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. dps sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat oleh (satu) atau beberapa perusahaan pegadaian secara bersama sama. dps sebagaimana dimaksud pada mempunyaipaling sedikit dilakukan terhadap: kegiatan operasional perusahaan pegadaian, pedoman operasional dan produk yang dipasarkan, dan cc. pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi kegiatan usaha perusahaan pegadaian yang antara lain mencakup produk, operasional, dan pemasaran. perusahaan pegadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari, wajib: mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari kegiatan usaha konvensional, dan menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam direksi perusahaan pegadaiharus dihampiri dokumen: surat rekomendasi dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesiaojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari sejak permohonan persetujuan dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam peraturan oupersetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahpersetujuan dinyatakan batal. penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan alasan penolakan. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, ojk menetapkan surat persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. bab pelaporan bagian kesatu perubahan modal disetor, perubahan alamat kantor pusat, dan perubahan nama perusahaan pegadaian perusahaan pegadaian wajib melaporkan perubahan modal disetor secara tertulis kepada ojk paling lama (lima belas) hari setelah diterbitkannya persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota. pelaporan perubahan modal disetorperusahaan pegadaian wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat secara tertulis kepada ojk paling lama (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemindahan. pelaporan perubahan alamat kantor pusatbukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru, dan fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru. perusahaan pegadaian yang melakukan perubahan nama wajib melaporkan perubahan nama paling lama (lima belas) hari setelah diterbitkannya persetujuan dari instansi berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota. laporan perubahan namnomor pokok wajib pajak npp) atas nama perusahaan pegadaian yang baru. bagian kedua pelaporan perusahaan pegadaian perusahaan pegadaian. selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada perusahaan pegadaian wajib menyampaikan laporan sewaktu waktu bila diperlukan oleh wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam laporan berkala sebagaimana dimaksud pada laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lambat pada akhirsebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh perusahaan pegadaian berupa: profil perusahaanb penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan pegadaian yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib menyampaikan laporan penggabungan atau peleburan kepada ojk paling lama (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. laporan penggabungan atau pelebuakta hasil penggabungan atau peleburan yang telah disetujui atau disahkan oleh instansi yang berwenang, akta pendirian atas perusahan pegadaian hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi berwenang, dan data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru. berdasarkan laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ojk menetapkan: pencabutan izin usaha perusahaan pegadaian yang menggabungkan diri atau yang melakukan peleburan, dan atau pemberian izin usaha kepada perusahaan pegadaian hasil peleburan. sebelum pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan, perusahaan pegadaian hasil peleburan dilarang menjalankan kegiatan usaha. perusahaan pegadaian yang diambil alih wajib menyampaikan laporan pengambilalihan kepada ojk paling lama (lima belas) hari sejak tanggal akta pengambilalihan yang dibuat hadapan notaris. laporan pengambilaliakta pengambilalihan, dan data pemegang saham atau anggota pendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan pegadaian yang melakukan pemisahan wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada ojk paling lama (lima belas) hari terhitung sejak tanggal gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya biaya mana harus didahulukan. uang pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh perusahaan pegadaian kepada nasabah. barang jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan pegadaian. penafsir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penafsiran atas nilai barang jaminan dalam transaksi gadai. surat bukti gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh perusahaan pegadaian dan nasabah. nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima uang pinjaman dengan jaminan berupa barang jaminan dan atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia perusahaan pegadaian. lelang adalah penjualan barang jamina. uang kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan jumlah uang pinjaman, bunga jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut. akta pemisahan yang dibuat hadapan notaris. pemisahan sebagaimana dimaksud padaset dan liabilitas perusahaan pegadaian beralih karena hukum kepada (duaset dan liabilitas perusahaan pegadaian beralih karena hukum kepada (satutetap ada. laporan pemisadan akta pemisahan. berdasarkan laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ojk mencabut izin usaha perusahaan pegadaian yang melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada perusahaan pegadaian yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan ojk ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lain mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. bab vii asosiasi perusahaan pegadaian dalam hal telah terbentuk asosiasi yang menaungi perusahaan pegadaian indonesia, perusahaan pegadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut: bagi perusahaan pegadaian yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya asosiasi, paling lama (tiga) bulan sejak asosiasi terbentuk, bagi perusahaan pegadaian yang mendapatkan izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling lama (tiga) bulan sejak mendapatkan izin usaha. asosiasi sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan dari ojk. asosiasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas paling sedikit: mengoordinasikan penyusunan standar praktik dan kode etik perusahaan pegadaian, dan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada ojk. bab viii pengawasan dan pemeriksaan bagian kesatu pengawasan perusahaan pegadaian pengawasan terhadap perusahaan pegadaian dilakukan oleh ojk. pengawasan terhadap perusahaan pegadaian dilakukan berdasarkan peraturan ojk ini dan peraturan pelaksanaannya. bagian kedua pemeriksaan perusahaan pegadaian dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ojk berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pegadaijk yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, pihak lain yang ditunjuk oleh ojk, atau cc. gabungan antara pegawai ojk dan pihak lain yang ditunjuk oleh ojk. pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap perusahaan pegadaian dilakukan: secara berkala sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh ojk, dan atau setiap waktu bila diperlukperusahaan pegadaian. surat pemberitahuan pemeriksaan, nama pemeriksa: cc. tujuan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan, dan batas waktu penyampaian dokumen kepada pemeriksa. surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan apabila penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan diduga akan mempersulit atau menghambat proses pemeriksaan, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatkegiatkegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara pemeriksaan perusahaan pegadaian, pemeriksaan kantor ojk, atau pemeriksaan tempat lain yang ditentukan oleh ojk. pada saat akan dimulai pemeriksaan, pemeriksaerusahaan pegadaian yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya pemeriksaan. pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen,ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dalam surat edaran ojk. dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pegadaiperusahaan pegadaian yang diperiksa wajib untuk: memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinannya, memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis, cc. kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa, dan atau menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independengadaian yang diperiksa dinyatakansetelah pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir, pemeriksapemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sementara kepada perusahaan pegadaian paling lama (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan. dalam hal hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi ojk yang harus dilakukan oleh perusahaan pegadaian maka perusahaan pegadaian wajib melakukan rekomendasi tersebut. perusahaan pegadaianpada perusahaan pegadaiankukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada berakhir dalam hal ojk menilai bahwa perusahaan pegadaian telah melakukan rekomendasi tersebut. penilaian ojk sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada perusahaan pegadaian melalui surat. perusahaan pegadajk paling lambat (dua puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan sementara. apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada perusahaan pegadaian tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan sementara secara tertulispada berakhir. dalam hal perusahaan pegadaiperusahaan pegadaian yang diperiksa. dalam hal perusahaan pegadai maka ojk dapat mengundang perusahaan pegadaiperusahaan pegadaian yang diperiksa. laporan hasil pemeriksaan final sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat rahasia. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bagian ketiga kerja sama dengan pihak tertentu ojk dapat bekerja sama dengan pihak tertentu untuk dan atas nama ojk melaksanakan sebagian fungsi pengawasan perusahaan pegadaian. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ojk dengan pihak tertentu yang menerima kerja sama. pihak tertentu yang melakukan kerja sama harus melaporkan rencana dan pelaksanaan sebagian tugas pengawasan perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud pada kepada ojk. ketentuan mengenai kerja sama ojk dengan pihak tertentu untuk melaksanakan sebagian fungsi pengawasan perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud pada dan pelaporan rencana serta pelaksanaan pengawasan perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran ojk. bab pencabutan izin usaha pencabutan izin usaha perusahaan pegadai pegadaian: bubar karena pailit, bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir, cc. bubar karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan, melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan pegadaian, atau dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh ojk, perusahaan pegadaian wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada nasabahnasabah. perusahaan pegadaian yang dinyatakan pailit wajib menyampaikan laporan kepada ojk paling lama (dua puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pailit. lapoberdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ojk mencabut izin usaha perusahaan pegadaian. perusahaan pegadaian yang akan melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam huruf atau melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mendapatkan persetujuan dari ojk. permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usahperusahaan pegadaian yang telah memperoleh persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha dari ojk sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha paling lama (dua puluh) hariada perusahaan pegadaian. hari adalah hari kerjdan permodalan bentuk badan hukum perusahaan pegadaian adalah: perseroan terbatas, atau koperasi. perusahaan pegadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf sahamnya hanya dapat dimiliki oleh: negara republik indonesia, pemerintah daerah, warga negara indonesia, dan atau badan hukum indonesia. ketentuan kepemilikan untuk perusahaan pegadaian yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengoperasian. perusahaan pegadaian dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan atau perusahaan pegadaian yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata gadai atau kata yang mencirikan kegiatan gadai dalam nama perusahaan. ojk dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari ojk. bab perusahaan pegadaian pemerintah perusahaan pegadaian pemerintah dinyatakan telah memperoleh izin usaha dari ojk berdasarkan peraturan ojk ini. permodalan perusahaan pegadaian pemerintah mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan pegadaian pemerintah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan ojk ini. untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pegadaian pemerintah wajib membentuk unit usaha syariah. unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada merupakan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pegadaian pemerintah. perusahaan pegadaian pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan: mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan unit usaha syariah, mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dan cc. mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit usaha syariah. pimpinan unit usaha syariah perusahaan pegadaian pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi ketentuan: diangkat oleh direksi perusahaan pegadaian pemerintah: dan tidak melakukan. untuk membentuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam direksi perusahaan pegadaian pemerintah harus mengajukan permohonan izin unit usaha syariah kepada ojk dengan dihampiri: anggaran dasar perusahaan pegadaian pemerintah yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, surat keputusan dari rapat umum pemegang saham atau direksi, yang membuktikan adanya modal kerja yang disisihkan untuk unit usaha syariah, dokumen dps meliputi: keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan dps, dan surat rekomendasi dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi: surat keputusan direksi perusahaan pegadaian pemerintah mengenai pengangkatan pimpinan unit usaha syariah, surat pernyataan dari pimpinan unit usaha syariah dan diketahui oleh direksi perusahaan pegadaian pemerintah yang menyatakan bahwa pimpinan unit usaha syariah tidak, dan daftar riw hidup pimpinan unit usahalaporan berkala sebagaimana dimaksud dalam bagi perusahaan pegadaian pemerintah berupa laporan unit usaha syariah dalam hal perusahaan pegadaian pemerintah telah memiliki izin pembukaan unit usaha syariah. selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pegadaian pemerintah wajib menyampaikan kepada ojk: laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, dan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sanksi perusahaan pegadaidan atau pencabutan izin usaha. peringatanpaling lama masing masing (empat puluh) harigadaigadaian tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ojk melakukan:atau cc. pencabutan izin usaha. bagi pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar ojk dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan ojk ini dikenakan sanksi berupa peringatan paling banyak (dua) kali berturut turut dengan jangka waktu paling lama masing masing (satu) bulan. dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada pelaku usahadua sebagaimana dimaksud pada berakhir dan pelaku usaha pegadaian tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ojk membatalkan pendaftaran. bab xii ketentuan peralihan perusahaan pegadaian pemerintah harus menyesuaikan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam dan paling lambat (dua) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. kegiatan usaha perusahaan pegadaian pemerintah yang telah mendapat persetujuan ojk sebelum peraturan ojk ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku. permohonan izin pembukaan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam harus diajukan oleh perusahaan pegadaian pemerintah kepada ojk paling lambat (satu) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. bab xusaha pegadaian format permohonan pendaftaran pelaku usahapendaftaran pelaku usaha pegadaian:cc.r spt koperasi cv firma ud ) bentuk lainnya?tt) sebutkan format permohonan iziuntuk mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pegadaian swasta: nama pt koperasi ) . alamat panam) . termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang.,s5)badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing, kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek. modal disetor perusahaan pegadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten kota atau provinsi. jumlah modal disetor perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling sedikitmodal disetor sebagaimana dimaksud pada harus disetor secara tunai dan penuh atas nama perusahaan pegadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah indonesia. bab iii pendaftaran dan perizinan usaha bagian kesatu pendaftaran bagi pelaku usaha pegadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pegadaian sebelum peraturan ojk ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada ojk. bagi pelaku usaha pegadaian yang akan mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari ketentuan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksudangka huruf huruf dan hurufangka huruf huruf dan hurufel: dan cc.):er pokok wajib pajak npp) atas nama perusahaan pegadaian, bukti setor pelunasan biaya perizinan,pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorismet) coret yang tidak perlu format laporan pelaksanaan kegiatapegadaian kepada pt koperasi ) ., dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pegadaian pada tanggal. sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan fotokopi surat bukti gadai yang telah ditandatangani oleh perusahaan dan nasabah#) coret yang tidak perlu format permohonan persetujuan perusahaan pegadaian untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan usahusaha pegadaian, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah: nama pt koperasi'). izin usaha dari ojk nomor. tanggal. alamat jalan. desa kelurahan. kecamatan. kota kabupaten. provinsi. telp fax email untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut: surat rekomendasi dpsdapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi sdr. seri.') ., melalui alamat email. atau nomor telepon. demikian permohonan ini dan atas perhatian bapak ibu") kami mengucapkan terima kasih. direksi pt koperasi?) lo. coret yang tidak perlu format laporan perubahan modal' ) tanggal., telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai perubahan modal, sebagai berikut: permodalan sebelum setelah perubahan perubahan modal dasar nan modal disetor dan modal ditempatkan dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut: nama pemegang nan saham total nilai saham saham rpj setelah perubahan rp) last.| yo) adapun alasan perubahan modal tersebut adalah . sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan: perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang yang persetujuannya telah diterima pada tanggal akan akta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar ): dan cc.#rubahan alamat kantor?) gedung menara merdeka jl. budi kemuliaan jakarta bersama ini kami laporkan bahwa kantor pusat kami . telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut: alamat lama panama telepon pan alamat baru panama telepon pan tanggal pemindahan :. sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen fotokopi bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru dan fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru. demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian bapak lbu''jperubahan nama nama, sebagai berikut: nomor dan tanggal surat keputusan izin usaha nama lama nama baru perusahaan pegadaitelah diterima pada tanggal kanan akta risalah rapat anggota dan atau perubahan anggaran dasar ), dan nomor peek wajib pajak npp) atas nama dari perusahaan peradaban yang baru. berkenaan dengan hal tersebut atas kami mohon kepada bapak lbu'") untuk menetapkan perubahan keputusan ojk izin usaha dari pt koperasi" ) panaanannananaanananaanan kepada pt koperasi'") demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak lbu''persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas #t4)nggabungan atau peleburdankananananaananang telah dilakukan penggabungan peleburan ) antara pt koperasi) look dan pt koperasi). menjadi pt koperasi'"hasil penggabungan peleburan" yang telah disetujui disahkan' ) oleh instansi berwenang, yang persetujuan pengesahannya" telah diterima pada tanggal . jj.i akta pendirian atas perusahan peradaban hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi berwenang, dan data pemegang saham anggota, dalam hal terdapat pemegang saham anggota baru. berkenaan dengan hal tersebut atas kami mohon kepada bapak lbu") untuk menetapkan keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan mengenai izin usaha perusahaan pegadaian kepada pt koperasi") ek. yang merupakan hasil peleburan antara pt koperasi) lek. pt koperasi) ll&#) pilihan sesuai dengan bentuk badan hukum format laporan pelaksanaan pengambilalipenananananann aman fanangambilalihan antara pt koperasi'") banananannanana anna menjadi pt koperasi pengambilalihan, dan data pemegang saham anggota pendirialam dan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada ojk paling lama (dua) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. permohonan pendaftaran oleh pelaku usaha pegadaian sebagaimana dimaksud pada disampaikgi pelaku usaha pegadaian sebagaimana dimaksud pada yang mengajukan permohonan pendaftaran harusdihampiri dengan,4r sr. ojk memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran paling lama (sepuluh) hari sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan ojk ini. format pelaporan pemisadenannananananananan anna aan naan melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham rapat anggota ) perusahaan pegadaian pada tanggal . telah dilakukan pemisahan pt koperasi?) . kepada pt koperasi'") presiteeeeeame. lan pt koperasi ) .i jj, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: risalah rapat umum pemegang saham rapat anggota" ) yang menyetujui pemisahan, dan akta pemisahkepailitan pembubaranlaporkan pembubaran: nama pt koperasi" . alamat panama kota . provinsi . teleponffax :. email panamademikian laporan kami dan atas perhatian bapak ibuformat permohonan persetujuan pembubaran atau. alamat pan kota . provinsi . telepon fax :. email pan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan pegadaian atau permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha).ga format laporansjk. tentang usaha pegadaianpegadaian, bagi: nama pt koperasi) . alamat para kota . provinsi . telepon fax :. email perayarapat anggota")ojk menetapkan pendaftaran pelaku usaha pegadaian berupa tanda bukti terdaftar. tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (outlet. pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar, dapat membuka unit layanan (outlet. pembukaan unit layanan (outlet sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada ojk melalui laporan berkala. pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar paling sedikit berupa: profil pelaku usahagi pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pegadaian dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar, pada saat mengajukan izin usaha harus memenuhi ketentuan dalam peraturan oux ini. pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar dan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, pada saat mengajukan izin usaha dikecualikan dari ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan permodalan bagi pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar dan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagaimana dimaksud pada pada saat mengajukan izin usaha harus memenuhi ekuitas sebesarapabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah berakhir dan pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar belum menyampaikan permohonan izin usaha, pendaftaran dinyatakan batal dan tidak berlaku. bagian kedua perizinan usaha perusahaan pegadaian perusahaan pegadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari ojk. untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pegadaian dari ojk sebagaimana dimaksud pada direksi perusahaan pegadaian harus mengajukan permohonan izin usahauk ini dan harus dihampiri dokumen berupa: akta pendirian perseroan terbatas atau koperasiusaha, kegiatan usaha sebagai perusahaan pegadaian:

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pegadaian.usaha pegadaian umum usaha pegadaian turut berkontribusi bagi perekonomian indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak gadai). pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh perusahaan pegadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah umkm) dalam mendapatkan akses pendanaan. kegiatan usaha pegadaian yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian pemerintah telah diatur dan diawasi oleh pemerintah sejak zaman pemerintahan hindia belanda. saat ini, usaha pegadaian telah dilakukan pula oleh pihak pihak selain perusahaan pegadaian pemerintah, bahkan jumlahnya semakin banyak. undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) telah mengatur bahwa pegadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengaturan dan pengawasan ouk. namun sampai dengan saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai usaha pegadaian sehingga kegiatan usaha pegadaian belum diawasi. kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. berdasarkan pertimbangan tersebut, adanya regulasi yang mengatur usaha pegadaian dinilai sudah sangat mendesak. peraturan ojk ini memuat kewajiban perusahaan pegadaian untuk mendapat izin usaha dari ojk serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufcukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan nasabah menjual sendiri barang jaminannya adalah nasabah membawa calon pembeli kepada perusahaan pegadaian, tidak dengan membawa keluar barang jaminan dari penguasaan perusahaan pegadaian. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perusahaan pegadaian tidak berupaya untuk mendapatkan calon pembeli dengan harga yang wajar, yang berakibat merugikan nasabah. yang dimaksud dengan dibeli secara langsung adalah dengan cara perusahaan pegadaian atau pegawainya membeli barang jaminan langsung dari nasabah. yang dimaksud dengan dibeli secara tidak langsung adalah dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perantara yang mewakili kepentingan perusahaan pegadaian atau pegawainya atau membeli secara langsung barang jaminan milik nasabah dari pihak lain. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan adalah staatblad tahun nomor tentang landhuis regleement. barang jaminan adalah milik nasabah. oleh karena itu, apabila hasil penjualan barang jaminan dengan cara lelang atau kuasa menjual telah digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada perusahaan pegadaian dan masih terdapat uang kelebihan maka uang kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah. yang dimaksud dengan mencatat secara terpisah adalah membuat akun tersendiri dalam laporlaksanakan pengawasan perusahaan pegadaian, ojk menugaskan satuan kerja terkait yang berada kantor pusat maupun kantor ojk daerah seluruhyang diatur dalam surat edaran ojk antara lain adalah lingkup tugas pengawasan yang dapat diberikan dan tata cara pelaporan rencana serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan perusahaan pegadaian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perusahaan pegadaian pemerintah telah diawasi oleh ojk sebelum peraturan ojk ini mulai berlaku. oleh karena itu, perusahaan pegadaian pemerintah tidak perlu mengajukan lagi permohonan izin usaha kepada ojkdan perubahanadalah: peraturan ojk mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank, dan surat edaran ojk mengenai laporan bulanan pegadaian persero). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud lingkup wilayah usaha adalah lingkup kantor atau unit layanan (outlet) perusahaan pegadaian sesuai dengan wilayah usaha yang disebutkan dalam izin usaha dari ojtelah melakukan kegiatan usaha antara lain berupa surat bukti transaksi kegiatan usaha yang telah dilakukan. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud tanda bukti terdaftar yaitu surat yang menerangkan bahwa perusahaan telah terdaftar pada ojk, sebagai: pelaku usaha pegadaian, bagi yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, atau pelaku usaha pegadaian syariah, bagi yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan laporan berkala adalah periode laporan berkala terdekat setelah pembukaan unit layanan (outlet. kewajiban penyampaian laporan secara berkala merupakan salah satu bentuk pengawasan ojk terhadap pelaku usaha pegadaian yang telah terdaftar. cukup jelas. contoh dari ketentuan ini adalah: peraturan ojk ini diundangkan pada tanggal agustus pelaku usaha pegadaian mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh tanda bukti terdaftar dari ojk pada tanggal desember berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha pegadaian mempunyai sisa waktu untuk mengajukan permohonan izin usaha sejak terdaftar adalah tahun bulan dan harus mengajukan izin usaha paling lambat pada tanggal julinventaris antara lain: lemari besi kuis, alat uji emas, dan komputer. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf'j dalam hal belum terdapatbukti sertifikat penafsir dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman kerja paling singkat selama (satu) tahun sebagai penafsir pada perusahaan pegadaian pemerintah, perusahaan pegadaian swasta, atau bank syariah yang menyelenggarakan jasa pegadpemekaran wilayah kabupaten kota yang menyebabkan unit layanan (outlet) perusahaan pegadaian berubah kedudukan kabupaten kota maka perusahaan pegadaian dikecualikan dari ketentuan ini. cukup jelas. layanan kegiatan usaha pegadaian dapat dilakukan melalui media elektronik. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip keadilan ( adl)prinsip keseimbangan (tawaran)prinsip kemaslahatan (masalah)prinsip universalisme (alamiah)? adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. yang dimaksud denganawasi adalah perusahaan pegadaian telah memiliki izin usaha dari ojk. huruf cukup jelas. huruf tingkat bunga pinjaman dapat dihitung dari (tiga) komponen yaitu: harga pokok dana untuk pinjaman, biaya overhead yang dikeluarkan oleh perusahaan pegadaian dalam proses pemberian pinjaman, dan cc. marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perusahaan pegadaian. besaran dapat dihitung antara lain dari: biaya penyimpanan dan atau biaya pemeliharaan, biaya overhead yang dikeluarkan oleh perusahaan pegadaian dalam proses pemberian pinjaman, cc. marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perusahaan pegadaian, dan mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menggunakan barang jaminan adalah mengambil nilai manfaat atas barang jaminan dalam bentuk antara lain dipakai untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, disewakan, atau dipinjamkan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang termasuk dengan alat penafsir antara lain air uji emas, timbangan, jarum uji berlian, jarum uji emas, dan batu uji. huruf yang dimaksud dengan harga pasar barang jaminan yang wajar adalah harga yang berlaku pasaran setempatelua, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pengeterbuka yang sahamnya tercatat bursa efek dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal berbeda. bab persyaratan pengeluaran saham dengan nilai nominal berbeda perusahaan terbuka dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal berbeda apabila harga pasar saham perusahaan terbuka berada bawah nilai nominal. saham dengan nilai nominal berbeda sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan: saham dengan klasifikasi yang sama dengan nilai nominal berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat, dan saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal bargeluaran saham dengan nilai nominal berbedamanajer investasi, serta mengoptimalkan pengawasan bagi wakil manajer investasimanajer investasinomor poj. tentang perizinan wakil manajer investasi dengan peraturan otoritas jasa keuanganmanajer investasimanajer investaskelahiran pemegang izin wakil manajer investasi. apabila pada saat permohonan perpanjangan izin wakil manajer investasi, pemegang izin wakil manajer investasiketentuansedikit (satu) kali dalam (tiga) tahununtukasosiasi yang mewadahi wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan mengenai pengakuan terhadap asosiasi wakil manajer investasi. bab vii pelaporan orang perseorangan yang memiliki izin wakil manajer investasi wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuanganbab vi izin wakil manajer investasiketentuan lain lainakil manajer investasi atau permohonan perpanjangan izin wakil manajer investasimanajer investasimasa berlaku izin wakil manajer investasi wakil manajer investasi. masa berlaku izin wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: bagi pemegang izin wakil manajer investasi yang tanggal kelahirannya sebelumdan bulan kelahiran pemegang izin wakil manajer investasi pada tahun keempat, dan bagi pemegang izin wakil manajer investasi yang tanggal kelahirannya setelahkelahiran pemegang izin wakil manajer investasi pada tahun ketiga.manajer investasigakuan terhadap asosiasi wakil manajer investasi, surat edaran otoritas jasa keuangan nomor seok. tentangizin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi yang selanjutnya disebut izin wakil manajer investasiuntukperihal permohondonananananananananna nana nana ana ananda tempat tanggal lahir pnanananannanannnanaana aman ana aman aan ana jenis kelamin dknakantana akan kesana ana kana kanan nomor ktp paspor dadkakankananaa katana kanan kanan agama pnkaananana akan nana kanak alan kewarganegaraan pennaanananaannanannnna nan nan nana anna aan alamat pemohon pnaananannanannnanaanaan anna aman sana ana see pama jalan dan nomor) kota dan kode pos) nomor telepon pemohon menkaanananananann aan anna perusahaan dkaakknana kanan akan ena alamat perusahaan pakan aan bana nana aan aan seeeenese nama jalan dan nomor) ioi kota dan kode pos) nomor telepon perusahaan menkanananananannnn naa aan riw pendidikan formal tingkat jurusan nama nomor ijazah atau (terakhir) leo riw kerja perusahaan bekerja kerja lho pernyataan saya menyatakan:. saat ini saya tidak bekerja atau bekerja pada . atau hanya bekerja pada . (bagi lembaga jasa keuangan") pilih salah satu.jjika pernah, sebutkan . jjj.jika pernah, sebutkan . jj. tidak pernah dikenakan sanksi oleh pihak berwenang lainnya, jika pernah, sebutkan .i j9a permohonan perpanjangan izin wakil manajer investasi perihal permohonan perpanjangdonnanananaananananananaa ana ana tempat tanggal lahir donnananaananananananan nana anna ana aan jenis kelamin donnananaananananananannananana anna ana agama naannananaanaa ana maan kewarganegaraan donamananananannnnnnanan aan anna ana anna alamat pemohon dankatanenananen anakan aan keke nama jalan dan nomor) eeeeee kota dan kode pos) nomor telepon pemohon donnanannananananananan anna aan nana aan perusahaan dankatanenananen anakan aan alamat perusahaan donamananananannnnnnanan aan anna ana anna mess ama jalan dan nomor) kota dan kode pos) nomor telepon perusahaan donnanananaananananananaa ana ana nomor anggota asosiasi enannnanananan pengembalian izin wakil manajer investasi perihal pengembalian izin manananag aka .nannannanan aan kana nana naa akan ana aan aan alamat lengkap kanan panganan nana anna aan anakan lereeaeeeeeeeee nama jalan dan nomor) pekan dudu (kota dan kode pos) nomor telepon dnnnnannananana nana mana anna nana anna aan apdan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, persyaratan kompetensi yang meliputi:manajer investasikepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format surat permohonmanajer investasi secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuanrmohonan izin wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud pada harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus. izin wakil manajer investasimanajer investasimanajer investasi dan dapat diperpanjang. permohonan perpanjangan izin wakil manajer investasimanajer investasimanajer investasiwakil manajer investasi. permohonan perpanjangmanajer investasi. perpanjanganhingga terdapat: persetujuan perpanjangan izin wakil manajer investasi dari otoritas jasa keuangan, atau pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

keuangan ojk. rasio pengungkiberkembang sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional, diperlukan struktur permodalan bank yang kuat, bahwa untuk mengukur struktur permodalan bank, diperlukan indikator rasio permodalan untuk melengkapi rasio kewajiban penyediaan modal minirasio pengungkit atau leverage ratio yang selanjutnya disebut rasio pengungkit adalah perbandingan antara modal inti dengan total eksposur. modal inti adalah modal inti(securities financing transactions), dan eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontingensi. lampiran peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum pedoman kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum daftar isi lampiran tata cara perhitungan rasio pengungkit bagi bank umum lampiran tata cara penyusunan laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum lampiran format laporan total eksposur dalam rasio pengungkit lampiran pengisian laporan total eksposur dalam rasio pengungkit lampiran format laporan perhitungan rasio pengungkit lampiran tata cara pengisian laporan perhitungan rasio pengungkitlampiran tata cara perhitungan rasio pengungkit bagi bank umum il: umum rasio pengungkit merupakan perbandingan antara modal inti dengan penjumlahan total eksposur pada laporan posisi keuangan dan nilai transaksi rekening administratif tra) pada laporan komitmen dan kontingensi. rasio pengungkit dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: modal inti total eksposur modal inti yaitudalam perhitungan rasio pengungkit merupakan penjumlahan dari eksposur aset dalamsecurities financing transactions sft), eksposur tra dalam laporan komitmen dan kontingensi. total eksposur eksposur aset neraca eksposur transaksi derivatif eksposur sft eksposur tra dalam laporan komitmen dan kontingensi cakupan posisi trading book dan banking book mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. entitas referensi merupakan pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari, termasuk: penerbit dari surat berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari. ii. perhitungan total eksposur dalam rasio pengungkit umum perhitungan nilai eksposur dalam rasio pengungkit pada umumnya menggunakan nilai tercatat dari eksposur. nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan rasio pengungkit yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas aset, sesuai standar akuntansi keuangan. dalam melakukan perhitungan total eksposur,sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bank yang melakukan aktivitas sekuritisasi harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: bank yang melakukan sekuritisasi tradisional dan bertindak sebagai kreditur awal dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan kepada penerbit dalam perhitungan total eksposur rasio pengungkit sepanjangini, eksposur sekuritisasi yang tetap tercatat pada laporan posisi keuangan bank akan diperhitungkan dalam rasio pengungkit. bank yang melakukan sekuritisasi sintetis dan atau sekuritisasi tradisional namun tidaketap harus memperhitungkan aset keuangan yang mendasari dalam perhitungan total eksposur rasio pengungkit. bank harus waspada terhadap transaksi atau struktur yang dapat menyebabkan bank tidak dapat mengetahui sumber pengungkit secara memadai. transaksi atau struktur tersebut antara lain: bank melakukan transaksi sft dimana eksposur kepada pihak lawan meningkat ketika kualitas kredit pihak lawan menurun atau transaksi sft dimana kualitas kredit pihak lawan secara positif berkorelasi dengan nilai dari surat berharga yang diterima (kualitas kredit dari pihak lawan menurun ketika nilai surat berharga turun), bank yang umumnya memiliki peran sebagai pelaku utama dalam melakukan transaksi derivatif dan sft kemudian memilih menjadi agen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus terhadap agen dalam perhitungan rasio pengungkit, bank melakukan collateral swap trade untuk menghindari dihitungnya nilai agunan dalam perhitungan eksposur rasio pengungkit, dan bank menciptakan struktur atau mekanisme untuk memindahkan aset dari neraca. dalam hal sumber pengungkit dari transaksi tersebut tidak dapat diketahui secara memadai dalam rasio pengungkit atau berpotensi menyebabkan proses penjualan aset (deleveraging) menjadi tidak stabil, bank meneliti kembali transaksi tersebut dan melakukan beberapa tindakan perbaikan, antara lain meningkatan kualitas pengelolaan dari rasio pengungkit atau menyampaikan laporan tambahan kepada otoritas jasa keuangan. eksposur aset dalam laporan posisi keuangan eksposur aset dalam laporan posisi keuangan adalah seluruh aset, agunan dalam transaksi derivatif, agunan dalam sft yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, termasuk rekening giro bank indonesia, namun tidak mencakup:atau eksposur yang diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan yaitu transaksi derivatif dalam laporan posisi keuangan dan sft. perhitungan eksposur aset dalam laporan posisi keuangan adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima, dengan formula: eksposur aset dalam nilai tercatat aset tagihan laporan posisi keuangan bunga yang belum diterima (jika ada) cken). pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler perlakuan akuntansi untuk pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler yang belum dilakukan penyelesaian dapat menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. pembelian atau penjualan reguler yaitu pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku pasar. akuntansi tanggal perdagangan dalam rangka perhitungan rasio pengungkit, bank yang menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk pembelian dan penjualan aset keuangan harus. bank dapatmemenuhi persyaratan: aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk dalam definisi trading book bank, dan transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan diselesaikan dengan basis delivery versus payment p). akuntansi tanggal penyelesaian untuk perhitungan rasio pengungkit, perhitungan eksposur atas pembelian atau penjualan aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian berdasarkan metode perhitungan untuk eksposur tra. perlakuan terhadap cash polling cash polling yaitu mekanisme bank dalam menggabungkan saldo kredit dan atau debit dari beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan cash polling dalam saldo rekening tunggal atas nama nasabah tersebut untuk memfasilitasi manajemen kas dan atau likuiditas. cash polling tersebut mensyaratkan proses transfer paling lama secara harian. setelah melakukan proses transfer, untuk perhitungan rasio pengungkit, bank melakukan: dalam hal proses transfer terjadi secara harian maka bank atas nama nasabah tersebut sepanjang bank tidak memiliki kewajiban terhadap setiap rekening individu. dengan demikian, dasar perhitungan rasio pengungkit untuk cash polling yaitu saldo dalam rekening tunggal, bukan beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi, atau dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian, bank tetap dianggap telah. saldo dalam rekening tunggal tersebut dapat digunakan sebagai basis perhitungan eksposur untuk rasio pengungkit sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: selain menyediakan beberapa rekening milik satu nasabah yang menggunakan layanan cash polling, bank menyediakan rekening tunggal dengan saldo dari seluruh rekening milik satu nasabah yang dapat ditransfer dan kemudian dihapuskan, bank harus memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk setiap saat mentransfer saldo dari masing masing rekening nasabah yang menggunakan layanan cash polling dalam rekening tunggal sehingga bank tidak memiliki tanggung jawab atas saldo dalam rekening secara individu, bank harus memastikan bahwa frekuensi proses transfer tersebut memadai setelah melakukan konsultasi dengan otoritas jasa keuangan, tidak terdapat ketidaksesuaian jatuh tempo saldo dalam beberapa rekening milik nasabah individu yang yang menggunakan layanan cash polling dalam mekanisme cash polling atau seluruh saldo berjangka waktu overnight atau demand, dan bank membayar bunga, membebankan bunga dan atau mengenakan biaya berdasarkan saldo gabungan dari masing masing rekening milik nasabah individu yang berada dalam mekanisme cash polling. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian dan bank tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka maka bank harus menampilkan secara terpisah saldo dalam beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi secara individu. eksposur transaksi derivatif bank menghitung eksposur atas seluruh transaksi derivatif, termasuk transaksi penjualan proteksi dengan menggunakan derivatif kredit. perhitungan eksposur transaksi derivatif merupakan penjumlahan dari replacement cost rc) dan potential future exposure pfe) yang dikalikan dengan (satu koma empat), secara matematis dihitung dengan formula: eksposur transaksi derivatif pfe) perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan pada setiap getting set. setiap getting set terdiri atas: (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu, atau (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan transaksi yang sama sepanjang (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus melalui perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu. persyaratan tertentu untuk perjanjian saling hapus yaitu sebagaimana diatur dalamrangka perhitungan rasio pengungkit, bank tidak dapat melakukan saling hapus untuk kategori produk yang berbeda. sebagai contoh: saling hapus antara transaksi derivatif dan sft. perhitungan replacement cost rc) perhitungan replacement cost rc) dilakukan pada setiap getting set. dalam rangka perhitungan rasio pengungkit, perhitungan untuk transaksi derivatif adalah nilai terbesar antara: nilai mark market transaksi derivatif dikurangi dengan cash variation margin yang diterima oleh bank ditambah cash variation margin yang diberikan oleh bank, atau (nol), dalam hal perhitungan dalam huruf menghasilkan angka negatif, yang secara matematis dihitung dengan formula: max mp, keterangan: nilai mark market transaksi derivatif. cash variation margin yang diterima oleh bank dan belum dikurangkan dari nilai mark market transaksi derivatif v). cash variation margin yang diberikan oleh bank. cash variation margin harus memenuhi persyaratan mengenai perlakuan cash variation margin cvm). perhitungan untuk transaksi derivatif yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan standar akuntansi keuangan karena transaksi tersebut sepenuhnya dicatat pada tra adalah dengan menggunakan jumlah dari nilai wajar positif atas transaksi derivatif tersebut. perhitungan potential futures exposure pfe) perhitungan pfe mengacu padank wajib menyediakan modal inti yang memadai berdasarkan total eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan serta laporan komitmen dan kontingensi. penyediaan modal inti yang memadai sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan menggunakan rasio pengungkit. bank wajib memenuhi rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada paling rendah sebesar (tiga persen) setiap waktu. rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada dihitung dalam denominasi rupiahrasio pengungkitrasio pengungkit secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi. untuk perhitungan rasio pengungkit, multiplier dalam perhitungan pfe ditetapkan konstan yaitu (satu). dalam hal bank melakukan penjualan opsi (written option) sehingga bank memiliki eksposur terhadap aset yang mendasari, penjualan opsi tersebut diperhitungkan dalam perhitungan eksposur untuk rasio pengungkit. perlakuan agunan agunan yang diterima agunan yang diterima dalam transaksi derivatif memiliki dampak yang saling bertentangan terhadap kondisi pengangkatan (leveraging). agunan tersebut dapat mengurangi eksposur pihak lawan namun agunan tersebut juga dapat digunakan oleh bank sebagai kondisi pengangkatan (leveraging) dalam neraca bank. agunan yang diterima oleh bank dalam transaksi derivatif tidak secara otomatis mengurangi kondisi pengangkatan (leveraging) yang secara inheren terdapat dalam neraca bank akibat posisi derivatif. hal tersebut dapat terjadi ketika eksposur bank terkait penyelesaian transaksi derivatif tidak secara otomatis berkurang dengan adanya agunan. berdasarkan pertimbangan pada angka dan untuk perhitungan rasio pengungkit, agunan yang diterima tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan eksposur transaksi derivatif meskipun agunan dimaksud dapat dilakukan saling hapus dengan eksposur transaksi derivatif. dengan demikian, tidak dapat dikurangi dengan agunan yang diterima dan multiplier pada pfe ditetapkan sebesar (satu). agunan yang diserahkan dalam hal bank menyerahkan agunan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca bank berdasarkan standar akuntansi keuangan maka dalam perhitungan eksposur untuk rasio pengungkit, bank harus menambahkan kembali (gross up) sebesar penurunan nilai eksposur aset dalam neraca dimaksud. perlakuan cash variation margin cvm) persyaratan tertentu untuk cvm sebagaimana dimaksud dalam angka harus memenuhi syarat sebagai berikut: cvm dihitung secara harian dan dipertukarkan secara harian berdasarkan nilai mark market transaksi derivatif. cvm dapat dipertukarkan pada awal hari berikutnya berdasarkan nilai mark market akhir hari sebelumnya, cvm dipertukarkan sesuai mata uang yang disepakati dalam perjanjian transaksi derivatif, master getting agreement (mna) atau credit support annex (csa) atas mna, cvm yang dipertukarkan sebesar nilai yang digunakan untuk memitigasi perubahan nilai mark market dengan tetap memperhatikan nilai ambang batas mark market transaksi derivatif dimana pihak lawan tidak harus menyerahkan agunan kepada bank dan besaran nilai minimum agunan yang harus diserahkan oleh pihak lawan kepada bank, dan mna memenuhi syarat sebagai berikut: sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yurisdiksi tempat kedudukan bank dan pihak lawan, serta dapat diterapkan saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran otoritas jasa keuanganerdapat proses saling hapus yang menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak bank atau pihak lawan) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens) dengan memperhitungkan cvm. cvm yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diperhitungkan dalam perhitungan eksposur transaksi derivatif untuk rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada butir dengan perlakuan sebagai berikut: untuk cvm yang diterima oleh bank dari pihak lawan, diperlakukan sebagai faktor pengurang sepanjang besaran tagihan derivatif (mark market positif) yang tercatat dalam neraca belum dikurangi dengan cvm. untuk cvm yang diberikan bank kepada pihak lawan, dalam hal bank mencatat cvm dimaksud sebagai piutang kas maka piutang kas dimaksud dapat menjadi pengurang eksposur aset pada neraca untuk rasio pengungkit, namun demikian cvm dimaksud tetap diperlakukan sebagai faktor penambah rc. perhitungan eksposur transaksi derivatif berupa penjualan derivatif kredit pengertian derivatif kredit tidak terbatas pada credit default swap cds) dan total return swap trs) yang dijual oleh bank, tetapi juga segala bentuk opsi jual yang menyebabkan bank memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi kredit. perhitungan eksposur atas penjualan derivatif kredit untuk rasio pengungkit yaitu: nilai eksposur atas penjualan derivatif kredit merupakan penjumlahan antara: nilai eksposur risiko akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan nilai wajar dari perjanjian penjualan derivatif kredit dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada angka dan eksposur nasional kredit atas entitas referensi yang mendasari berupa nilai nasional efektif kredit yang direferensikan dalam penjualan derivatif kredit. perhitungan eksposur atas penjualan derivatif kredit sebagaimana dimaksud pada huruf dapat menghasilkan nilai yang berlebihan. dengan demikian, dalam menghitung nilai eksposur risiko akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud pada butir a.l), bank dapat mengeluarkan dari komponen pfe sebesar bagian dari nilai nasional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit yang tidakkarena tidak memenuhi persyaratan saling hapus nilai nasional efektif kredit dalam transaksi derivatif kredit. nilai nasional efektif kredit tersebut tetap diperhitungkan dalam perhitungan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada butir perhitungan dalam butir muncul karena transaksi penjualan derivatif kredit menimbulkan eksposur atas nilai nasional kredit yang disebabkan oleh faktor kelayakan kredit atas entitas referensi. untuk perhitungan eksposur rasio pengungkit, penjualan derivatif kredit diperlakukan sebagai instrumen kas seperti halnya kredit dan surat berharga. perhitungan nilai nasional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit sebagaimana dimaksud dalam butir yaitu: bank menyesuaikan nilai nasional efektif kredit untuk dapat mencerminkan nilai eksposur riil yang diproteksi oleh derivatif kredit atau yang menyebabkan timbulnya kondisi pengangkatan (leveraging),contoh: dalam hal nilai wajar dari penjualan derivatif kredit sebesar rp20. (dua puluh juta rupiah) pada tanggal maret dan memiliki nilai wajar negatif sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) pada tanggal pelaporan berikutnya maka nilai nasional efektif dapat berkurang menjadi sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). namun, nilai nasional efektif tidak dapat dikurangi sebesar rp30. (tiga puluh juta rupiah), dalam hal nilai wajar dari penjualan derivatif kredit memiliki nilai wajar positif rp5. (lima juta rupiah) pada tanggal pelaporan berikutnya, maka nilai nasional efektif tidak dapat dikurangi. perlakuan tersebut konsisten dengan rasionalitas bahwa nilai nasional efektif yang dimasukkan dalam perhitungan eksposur dapat dibatasi pada tingkat potensi kerugian maksimum pada saat tanggal pelaporan yaitu sebesarnilai nasional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredityang dibeli dari entitas referensi yang sama sepanjang memenuhi persyaratan yaitu: aset keuangan referensi dari derivatif kredit yang dibeli oleh bank identik dengan aset keuangan referensi dari derivatif kredit yang diterbitkan. yang dimaksud dengan identik adalah terdapat kesamaan penerbit (legal entity), proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit memiliki persyaratan yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual. persyaratan dimaksud mencakup tingkat subordinasi, rasionalitas, credit events, referensi, atau persyaratan lain yang relevan dalam valuasi transaksi derivatif: sisa jangka waktu dari proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit paling kurang sama dengan derivatif kredit yang dijual, tidak membeli proteksi kredit dari pihak lawan transaksi yang memiliki kualitas kredit yang sangat berkorelasi dengan nilai obligasi yang mendasari, dan dalam hal nilai nasional efektif derivatif kredit yang dijual dikurangi oleh penurunan nilai wajar yang dihitung dalam modal inti, nilai nasional efektif derivatif yang dibeli dikurangi oleh kenaikan nilai wajar yang telah dihitung dalam modal inti. dalam rangka pemenuhan syarat untuk melakukan saling hapus sebagaimana dimaksud pada angka dua entitas referensi dianggap identik dalam hal mereka mengacu pada subyek hukum yang sama. proteksi kredit dengan menggunakan derivatifatau dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk sekumpulan entitas referensi, pada kondisi tertentu. kondisi yang memungkinkan perlakuan saling hapus yaitu:memiliki nilai ekonomi yang ekuivalen dengan nilai untuk membeli proteksi kredit secara terpisah untuk setiap individu yang terdapat dalam sekumpulan entitas referensi tersebut, proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi tidaktidak mencakup seluruh kumpulan entitas referensi (proteksi hanya mencakup himpunan bagian dari kumpulan entitas referensi). sebagai contoh derivatif kredit dengan tipe nth default atau pembagian kelas (tranche) dalam sekuritisasi, dan cc)sekumpulan entitas referensi sepanjang proteksi kredit yang dibeli tersebut mencakup seluruh bagian dari sekumpulan entitas referensi yang menjadi dasar untuk penjualan proteksi kredit. dalam hal transaksi penjualan derivatif kredit berupa opsi yang dijual oleh bank dengan kondisi bank memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi kredit berdasarkan kondisi tertentu maka nilai nasional efektif kredit atas opsi tersebut dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nasional efektif kredit atas opsi beli, yaitu bank memiliki hak untuk membeli proteksi kredit. saling hapus tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir contoh kondisi derivatif kredit yang dibeli memiliki persyaratan yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual sebagaimana dimaksud pada butir ).b) yaitu ketika strike price untuk proteksi kredit yang dibeli sama atau lebih rendah dari strike price untuk proteksi kredit yang dijual. bank yang membeli proteksi kredit melalui trs dan mencatat pembayaran bersih yang diterima sebagai laba bersih namun tidak mencatat pembusukan nilai saling hapus (offsetting deterioration) pada nilai penjualan derivatif kredit pada modal inti baik melalui penurunan nilai wajar maupun penambahan cadangan modal maka proteksi kredit yang dibeli tidak dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nasional efektif yang mendasari penjualan derivatif kredit. eksposur securities financing transaction sft) sft antara lain transaksi repo, transaksi reverse repo, security lending, security borrowing, dan transaksi berupa margin lending. nilai dari transaksi sft pada umumnya tergantung pada harga pasar dan memiliki perjanjian pengenaan margin. perhitungan eksposur akan berbeda dalam hal bank melakukan sft untuk kepentingan sendiri dengan bank sebagai perantara atau agen. bank melakukan sft untuk kepentingan sendiri perhitungan eksposur sft dalam rangka perhitungan rasio pengungkit, perhitungan eksposur sft merupakan penjumlahan dari: perhitungan nilai tercatat aset sft secara gross yang tidak mengakui saling hapus berdasarkan standar akuntansi keuangan. contoh: saling hapus antara tagihan kas dan liabilitas kas: dan pengukuran risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterpart credit risk) yang dianggap sebagai eksposur saat ini yang selanjutnya disebut current exposure tanpa menghitung faktor penambah (add on) berupa pfe. dalam rangka transaksi sft, terdapat perlakuan untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction). dalam hal transaksi sft diperlakukan sebagai transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan surat berharga yang menjadi dasar (underlying) transaksi maka untuk perhitungan rasio pengungkit, bank harus melakukan jurnal balik terhadap transaksi jual beli dimaksud dan menghitung eksposur transaksi sft sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. perhitungan nilai tercatat aset sft secara gross contoh perhitungan nilai tercatat aset sft secara gross: aset berupa surat berharga untuk transaksi repo dan aset berupa tagihan reverse repo untuk transaksi reverse repo sebagaimana dimaksud pada butir a.l) dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut: mengeluarkan nilai dari surat berharga yang diterima dalam transaksi sft hanya jika surat berharga tersebut telah dicatat sebagai aset pada neraca bank. contoh: bank menerima aset yang dicatat pada neraca bank dan memiliki hak untuk mengagumkan kembali namun bank belum melakukan hal tersebut, perlakuan liabilitas kas dalam sft, contoh liabilitas repo, dan tagihan kas dalam sft, contoh tagihan reverse repo, dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih dalam hal memenuhi persyaratan: sft memiliki tanggal penyelesaian akhir yang sama dan eksplisit. bank tidak dapat melakukan perhitungan secara bersih untuk sft yang tidak memiliki tanggal penyelesaian akhir yang eksplisit (transaksi dapat dibatalkan setiap waktu), hak untuk melakukan saling hapus dapat dilakukan secara hukum pada kondisi bisnis normal maupun pada saat terjadi gagal bayar, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), dan atau kepailitan, dan pihak lawan transaksi memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih dan simultan, atau sft tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang serupa dengan penyelesaian secara bersih yaitu arus kas dari sft setara dengan satu nilai bersih pada tanggal penyelesaian. untuk menghasilkan kesetaraan dimaksud, penyelesaian kedua transaksi dilakukan melalui sistem penyelesaian yang sama dan didukung dengan kas dan atau fasilitas kredit intra hari yang menjamin bahwa penyelesaian akan terjadi pada akhir hari dan setiap hal yang timbul dari posisi (leg) surat berharga dalam sft tidak mempengaruhi penyelesaian bersih dari piutang dan utang. secara khusus, kondisi tersebut berarti bahwa kegagalan pada setiap satu transaksi surat berharga dalam mekanisme penyelesaian dapat menunda penyelesaian pada posisi (leg) kas yang sesuai atau menghasilkan liabilitas pada mekanisme penyelesaian yang didukung oleh fasilitas kredit terkait. dalam hal terjadi kegagalan pada posisi (leg) surat berharga dalam mekanisme tersebut pada akhir waktu penyelesaian maka transaksi sft dan posisi (leg) kas yang terkait harus dipisahkan dari getting set dan diperlakukan secara gross. kriteria pada huruf tidak bertujuan menghalangi mekanisme penyelesaian dengan atau jenis mekanisme penyelesaian lainnya, sepanjang mekanisme penyelesaian tersebut memenuhi persyaratan fungsional yang ditetapkan pada huruf c). sebagai contoh, dalam hal terdapat transaksi yang gagal seperti surat berharga yang gagal untuk melakukan transfer serta piutang atau utang yang terkait dengan surat berharga tersebut, mekanisme penyelesaian atas transaksi tersebut dapat dianggap memenuhi persyaratan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf jika transaksi tersebut dapat dimasukkan kembali dalam mekanisme penyelesaian sampai transaksi diselesaikan. perhitungan current exposure perhitungan current exposure sebagaimana dimaksud bab perhitungan rasio pengungkit untuk pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud dalam bank wajib menghitung modal inti dan total eksposur. modal inti sebagaimana dimaksud pada mencakupsebagaimana dimaksud pada mencakup posisi trading book dan banking book. dalam melakukan perhitungan total eksposur sebagaimana dimaksud padaata cara perhitungan total eksposur sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dalam butir .a) dihitung berdasarkanperhitungan current exposure dalam hal bank tidaci)nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan bank kepada pihak lawan untuk transaksi repo merupakan nilai tercatat bersih surat berharga yang mendasari transaksi repo. untuk transaksi reverse repo merupakan nilai tercatat bersih tagihan reverse repo. nilai wajar instrumen keuangan yang diterima bank dari pihak lawan untuk transaksi repo yaitu sebesar nilai kas yang menimbulkan kewajiban repo, atau untuk transaksi reverse repo yaitu nilai wajar agunan berupa surat berharga yang mendasari transaksi reverse repo. perhitungan current exposure dalam hal baneitotal nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan bank kepada pihak lawan total nilai wajar instrumen keuangan yang diterima bank dari pihak lawan mna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yurisdiksi tempat kedudukan bank maupun pihak lawan serta dapat diterapkan pada saat terjadinya gagal bayar, kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens), pihak yang tidak mengalami gagal bayar memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan (close out) seluruh transaksi pada saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens) pihak lawan transaksi, saling hapus tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai transaksi awal tetapi juga dilakukan terhadap keuntungan dan kerugian transaksi termasuk nilai agunan pada saat terjadinya pembatalan atau pengakhiran transaksi. saling hapus hanya menghasilkan satu kewajiban hukum bagi salah satu pihak antara bank atau pihak lawan transaksi, dan dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolens) maka proses likuidasi dan saling hapus terhadap agunan harus dilakukan dengan segera. bank melakukan sft sebagai perantara atau agen bank menghitung eksposur sft yang bergantung pada jaminan yang diberikan bank kepada nasabah. dalam hal bank bertindak sebagai perantara transaksi sft dan tidak memberikan jaminan kepada nasabah maka bank tidak perlu menghitung eksposur transaksi sft dalam perhitungan rasio pengungkit. dalam hal bank bertindak sebagai perantara transaksi sft namun bank memberikan jaminan terhadap nasabah sebesar selisih antara: nilai instrumen keuangan yang diberikan nasabah, dengan nilai instrumen keuangan yang diterima nasabah, maka bank menghitung eksposur sft sebesar selisih positif antara nilai dengan nilai dalam hal cakupan jaminan yang diberikan oleh bank lebih dari huruf maka bank harus memperhitungkan jaminan tersebut dalam perhitungan rasio pengungkit sebesar nilai jaminan yang diberikan oleh bank. dalam hal bank memberikan jaminan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam sft, perhitungan dalam rasio pengungkit untuk masing masing pihak dilakukan secara terpisah. eksposur transaksi rekening administratif tra) eksposur tra yang diperhitungkan dalam rasio pengungkit mencakup seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari fasilitas dengan komitmen (termasuk fasilitas likuiditas) maupun fasilitas tanpa komitmen. fasilitas tanpa komitmen termasuk fasilitas yang secara kontraktual dapat dibatalkan oleh bank setiap saat tanpa pemberitahuan kepada debitur. contoh tra antara lain direct credit substitutes, aksentuasi, letter credit (l c), dan standby letter credit (sblm) dalam transaksi perdagangan. dalam hal eksposur tra harus diperlakukan sebagai eksposur transaksi derivatif, berdasarkan standar akuntansi keuangan maka eksposur tersebut diperhitungkan sebagai eksposur derivatif. perhitungan eksposur tra merupakan hasil perkalian antara nilai nasional kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi dan faktor konversi kredit fkk) dikurangi dengan cken, dengan formula: eksposur tra (nilai nasional kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi fkk) cken nilai total eksposur tra sebagaimana dimaksud pada formula atas tidak dapat kurang dari (nol) fkk untuk eksposur tra penetapan fkk untuk eksposur tra sebagaimana dimaksud pada angka yaitu: fkk (seratus persen) diberikan untuk eksposur tra dalam bentuk: jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk bank garansi dan sblm, aksentuasi, termasuk endorsement atau awal atas surat berharga, transaksi forward beli, transaksi forward untuk deposito dan pembelian saham serta surat berharga dengan pembayaran sebagian, yang merupakan komitmen untuk pencairan dana dalam jumlah tertentu, eksposur atas pembelian aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian, atau tra yang merupakan substitusi kredit yang tidak secara eksplisit masuk dalam kategori lain. fkk (lima puluh persen) diberikan untuk eksposur tra dalam bentuk: kewajiban kontingensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti bid bonds, performance bonds atau advance payment bonds, atau fasilitas berupa note issuance facilities (ni fs) dan revolving underwriting facilities fs), tanpa melihat jatuh tempo dari fasilitas yang mendasari, cc. fkk (empat puluh persen) diberikan untuk eksposur tra dalam bentuk kewajiban komitmen tanpa melihat jangka waktu fasilitas yang mendasari, kecuali kewajiban komitmen tersebut memenuhi syarat untuk fkk yang lebih rendah, fkk (dua puluh persen) diberikan untuk eksposur tra dalam bentuk kewajiban komitmen berupa l c, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan (satu) tahun, namun tidak termasuk sblm, baik terhadap bank penerbit (issuing bank) maupun bank yang melakukan konfirmasi (confirming bank), fkk (sepuluh persen) diberikan untuk eksposur tra dalam bentuk kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen. otoritas jasa keuangan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat membatasi kemampuan bank untuk membatalkan komitmen dan mempertimbangkan untuk memberikan fkk yang lebih tinggi untuk fasilitas tanpa komitmen. dalam hal bank memberikan komitmen terhadap eksposur tra, bank memberikan fkk yang lebih rendah dari dua fkk yang berlaku, sebagai contoh: bank memiliki komitmen untuk memberikan short term self liguidating trade letters credit yang timbul dari pergerakan barang, transaksi tersebut diberikan fkk sebesar (dua puluh persen) bukan sebesar (empat puluh persen), bank memiliki komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat untuk menerbitkan direct credit substitutes seperti bank garansi dan sblm, sebagaimana dimaksud dalam butir .f, transaksi tersebut diberikan fkk sebesar (sepuluh persen), bukan sebesar (seratus persen). lampiran format laporan total eksposur dalamd8) penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif. penyesuaian untuk nilai eksposur sft sebagai contoh transaksi reverse repo. penyesuaian untuk nilai eksposur tra yang telah dikalikan dengan fkk. penyesuaian penilaian prudential berupa faktor pengurang modal dan cken. total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit. analisis kualitatif lampiran pengisian laporan total eksposur dalam rasio pengungkit laporan total eksposur dalam rasio pengungkit merupakan ringkasan perbandingan antara nilai tercatat aset berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan total eksposur dalam rasio pengungkit berdasarkan tata cara perhitungan rasio pengungkit sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. tujuan dari laporan total eksposur dalam rasio pengungkit adalah menyajikan informasi kuantitatif dan melakukan rekonsiliasi total aset laporan posisi keuangan dalam laporan keuangan publikasi dengan total eksposur rasio pengungkit. bank mempublikasikan dan merinci sumber perbedaan yang signifikan antara nilai tercatat aset dalam laporan keuangan dengan total eksposur rasio pengungkit. nomor keterangan baris baris ini menunjukkan total aset laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. nilai ini harus sama dengan nilai yang dilaporkan bank pada laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur). baris ini menunjukkan penyertaan kepada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan atau entitas lain yang tidak termasuk dalam lingkup konsolidasi sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuanganharus diperhitungkan dalam total eksposur rasio pengungkit sebesar nilai tercatat penyertaan tersebut (bukan sebesar nilai aset yang mendasari dan eksposur lain kepada invested). dalam hal penyertaan tersebut merupakan faktor pengurang modal inti nomor keterangan baris maka penyertaan tersebut dapat mengurangi total eksposur rasio pengungkitbaris ini menunjukkan nilai pengurangan dalam perhitungan eksposur rasio pengungkit, untukbaris ini menunjukkanini akan mengurangi nilai total eksposur dalam perhitungan rasio pengungkit sehingga disajikan dalam nilai negatif. baris ini menunjukkan pengurangan terhadap nilai aset atas aset didunia yang diakui sebagai aset berdasarkan standar akuntansi keuangan dan memenuhi persyaratan penghentian pengakuan. nilai pengurangan disajikan dalam nilai negatif dikarenakan merupakan faktor pengurang dari total eksposur rasio pengungkit. baris ini menunjukkan penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan nomor metode akuntansi tanggal perdagangan. penyesuaian tersebut yaitu: bank, dan banksaling hapus memenuhi persyaratantransaksi cash polling yang memenuhi syarat. penyesuaian ini merupakan perbandingan antara nilai tercatat transaksi cash polling laporan posisi keuangan dengan perlakuan transaksi cash pollingeksposur transaksi derivatif berupa perbandingan antara nilai tercatat transaksi derivatif dengan perhitungan eksposur transaksi derivatifnilai eksposur sft fara ani cam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab iii pelaporan dan publikasi bank wajib menyampaikan laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada otoritas jasa keuangan. laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan total eksposur rasio pengungkit, dan laporan perhitungan rasio pengungkitformat laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. tata cara pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud padadaring kepada otoritas jasa nomor keterangan baris dengan hasil perhitungan eksposur sft berdasarkan tata cara perhitungan dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal penyesuaiannilai hasil perkalian antara nilai tra dengan fkk sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. hasil perkalian tersebut merupakan peningkatan eksposur rasio pengungkit sehingga dilaporkan sebagai nilai positif. baris ini menunjukkan penyesuaian penilaian prudential berupa faktor pengurang modal dan cken. cken dalam baris ini tidak termasuk cken yang diperhitungkan dalam eksposur transaksi sft. penyesuaian ini dilaporkan sebagai nilai negatif. baris ini menunjukkan penyesuaian lainnya (jika ada)total eksposur rasio pengungkit yang merupakan penjumlahan dari baris sampai dengan baris nilai pada baris ini harus sama dengan nilai pada baris pada laporan perhitungan rasio pengungkit). lampiran format laporan perhitunganneracai (cken atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)keterangan mengenai kewajiban penyediaan modal jammmamtamm total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan penjumlahan dari baris sampai dengan barispengecualian atas eksposur transaksi derivatif n a n apenyesuaian untuk nilai nasional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add untuk transaksi penjualan derivatif kredit) total eksposur transaksi derivatif jeimertnsainan amamasamanaa nilai bersih antara liabilitas kas dan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset sft yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana keterangan diatur dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi dan fkk kemudian dikurangi cken) |total eksposur penjumlahan baris baris baris dan baris rasio pengungkit leverage)as. fa. keterangan 25kndmasana msn nilai rata ratanilai akhir triwulan laporanketeranganllampiran tata cara pengisian laporan perhitungan rasio pengungkit laporan perhitungan rasio pengungkit merupakan rincian informasi terkait komponen dalam rasio pengungkit dan memberikan informasi perbandingan rasio pengungkit pada saat tanggal pelaporan dengan persentase minimum rasio pengungkit yang dipersyaratkan. bank menjelaskan faktor utama yang memberikan dampak yang material terhadap rasio pengungkit periode akhir triwulan laporan berjalan dibandingkan dengan periode akhir triwulan laporan sebelumnya. bank menjelaskan faktor utama yang menyebabkan perbedaan signifikan antara nilai sft yang dihitung dalam laporan total eksposur dalam rasio pengungkit dengan nilai rata rata sft yang dilaporkan pada baris ke dalam laporan perhitungan rasio pengungkit ini. nomor keterangan baris baris ini menunjukkan seluruh nilai aset pada laporan posisi keuangan dalam perhitungan total eksposur termasuk agunan transaksi derivatif yang tercatat pada laporan posisi keuangan dan agunan sft dengan pengecualian aset dimaksud yang merupakan cakupan baris sampai dengan baris agunan transaksi derivatif dan agunan sft mengacu pada agunan yang diterima atau agunan yang diserahkan, yang dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan. nilai yang dilaporkan pada baris ini mengacu pada lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. baris ini menunjukkan penambahan kembali (gross up) sebesar penurunan nilai eksposur aset pada laporan posisi keuangan dalam hal agunan yang diserahkan kepada pihak lawan transaksi yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset pada laporan posisi keuangan, karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan. baris ini menunjukkan pengurangan atas piutang terkait cvm yang diberikan dalam transaksi derivatif. baris ini menunjukkan penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam sft dan bank mengakui surat berharga tersebut dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuanganasetnunjukkan seluruh nilagi bank umumuntuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat cvm yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu. nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan (satu koma empat). baris ini menunjukkan nilai penambahan yang merupakan pfe untuk seluruh transaksi derivatif. nilai yang dilaporkan dalam baris ini adalah setelah dikalikan (satu koma empat). baris ini merupakan pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterpart ccp). baris ini menunjukkan nilai nasional efektif dari derivatif kredit dapat dikurangi dengan penurunan nilai wajar yang telah dihitung dalam perhitungan modal inti baris ini menunjukkan: a.jumlah bagian dari nilai nasional efektif penjualan derivatif kredit yang dikurangi dengan nilai nasional efektif pembelian derivatif kredit untuk (satu) entitas referensi yang sama, dan nilai pengurangan add on dalam perhitungan pfe yang terkait dengan penjualan derivatif kredit. baris ini merupakan penjumlahan baris sampai dengan baris baris ini menunjukkan nilai tercatat aset sft secara gross tanpa mengakui adanya proses saling hapus. baris ini menunjukkan perlakuan liabilitas kas dalam sft (contoh: liabilitas repo) dan tagihan kas dalam sft dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersihnilai. baris ini menunjukkan nilai eksposur dalam hal bank bertindak sebagai agen sft yang memberikan penjaminan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. baris ini merupakan penjumlahan baris sampai dengan baris baris ini menunjukkan nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi sebelum dilakukan penyesuaian dengan fkk. baris ini menunjukkan nilai pengurangan untuk nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi yang disebabkan oleh penyesuaian dengan fkktramodal inti sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. baris ini merupakan penjumlahan baris baris baris dan baris nilai ini harus sama dengan nilai pada baris pada laporan total eksposur dalam rasio pengungkit. baris ini menunjukkyang25a baris ini menunjukkan perhitungtanpanilai minimum rasio pengungkit yang telah ditetapkan sebesar (tiga persen). baris ini menunjukkan total jumlah bantalan terhadap nilai rasio pengungkit, untuk memasukkan bantalan rasio pengungkit untuk g sib dan bantalan lainnya. baris ini menunjukkan nilai rata rata dari penjumlahan nilai pada baris dan baris berdasarkan penjumlahan nilai harian dari periode triwulan laporan. keuangan sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilakukan, laporan disampaikan secara luring. batas waktu penyampaian laporan secara daring dan secara luring ditetapkan sebagai berikut: tanggal setelah akhir bulan laporan, untuk laporan bank secara individu, dan tanggal setelah akhir bulan laporan, untuk laporan bank secara konsolidasi. dalam halkewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan maret penyampaian laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit secara luringnk wajib mempublikasikan laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkitbaris ini menunjukkan dalam hal nilai pada baris dan baris adalah berdasarkan nilai posisi akhir triwulan, nilai pada baris diisi dengan penjumlahan nilai pada baris dan baris dalam hal nilai pada baris dan baris adalah berdasarkan nilai rata rata, nilai pada baris diisi dengan penjumlahan nilai posisi akhir triwulan dari baris dan baris baris ini menunjukkbaris ini menunjukkperbandingan antara modal inti dengan penjumlah3la baris ini menunjukkan perbandingan antara modal inti dengan penjumlahbank memiliki laporan keuangan publikasi sebagai berikut: nama bank bank posisi laporan dalam juta rupiah) pao u 474pa bina gas lens beni bon kita keterangan: penyertaan merupakan penyertaan kepada perusahaan anak yang merupakan pengurang modal inti modal inti yang memenuhi persyaratan sebesar bank memiliki kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen sebesar agunan dalam transaksi reverse repo berupa surat berharga sebesar perhitungan total eksposur eksposur aset dalam laporan posisi keuangan. kas surat berharga kredit aset tetap eksposur transaksi derivatif. pfe) nila dan pfe merupakan asumsi hasil perhitungan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. eksposur' set untulstransaksi: tep ob.o.oo.o.ooo.oo.oco.o gross sft current exposure max 150j eksposur sft untuk transaksi reverse tep o.ann4) gross sft current exposure max #t0 eksposur tra.ooooooco#w woo mnnnlnnnnnnnnnnn as) nilai nasional kewajiban komitmen fkk) cken 10y6) total eksposur pengisian laporan total eksposur dalam rasio pengungkit tejo mata (onde faaneraca maka angka pada baris ini adalah (nol). penyesuaian terhadap pengecualian n auntuk aset didunia yang n a diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam rasio pengungkitpenyesuaian untuk nilai eksposur tagihan spot dan transaksi derivatif. derivatif penyesuaian untuk nilai eksposur (surat sft sebagai contoh transaksi reverse berharga repo repo. tagihan reverse repo) penyesuaian untuk nilai eksposur tra yang telah dikalikan dengan fkk. penyertaan dan cken penyesuaian penilaian prudential eksposur aset dalam berupa faktor pengurang modal dan keuangan (neraca) gafrmematantay. total eksposur dalam perhitungan pet sabak isi men pengisian laporan perhitungan rasio pengungkit periodelaporan posisi keuangan|(cken atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan) aset yang telah diperhitungkan sebagai|) total eksposur aset dalam laporan posisi| keuangan penjumlahan dari baris sampai dengan baris periode keterangan eksposur transaksi derivatifseluruh transaksi derivatif pengecualian atas eksposur transaksi n a n a derivatifderivatif kredit penyesuaian untuk nilai nasional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add on untuk transaksi penjualan derivatif kredit) total eksposur transaksi derivatif penjumlahan baris sampai dengan baris eksposur securities financing transaction sft) nilai tercatat aset sft secara gross nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas) periode keterangan| nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi dan fkk kemudian dikurangi cken) modal inti total eksposur penjumlahan baris baris baris dan baris rasio pengungkitjuni, bulan september, dan bulan desember. publikasi laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit posisi akhir triwulanan laporan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan melalui: situs web bank untuk laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud dalam posisi akhir triwulan laporan, dan paling sedikit (satu) surat kabar nasional berbahasa indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web bank, dan secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, untuk nilai persentase rasio pengungkitkewajiban pemenuhan rasio pengungkitrasio pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai denganublikasi laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit triwulanan sebagaimana dimaksud pada disampaikan pertama kali untuk posisi periode keterangan giro wajib minimum (jika ada) 25a|nilai minimum rasio pengungkit bantalan terhadap nilai rasio pengungkit ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santoso laporan akhir bulan maret bank wajib memelihara pengumuman laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit posisi akhir triwulan laporan pada situs web bank sebagaimana dimaksud dalam huruf paling singkat untuk (lima) tahun buku terakhir. bagi bank baru yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, atau konversi kurang dari (lima) tahun tetap wajib memelihara pengumuman laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit sebagaimana dimaksud pada bank dinyatakan tidak melakukan publikasi nilai rasio pengungkit posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud dalam hurufrasio pengungkit posisi akhir triwulan laporan. bab sanksi administratifterlambatan atau paling banyak sebesarperaturan otoritas jasa keuanganasio pengungkit. bank umumterjadi kondisi pengangkatan yang berlebihan pada sistem perbankan baik untuk eksposur yang tercatat pada laporan posisi keuangan maupun eksposur transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontingensi bank. meskipun bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang kuat, kondisi pengangkatan yang berlebihan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi bank dan perekonomian secara keseluruhan pada saat terjadi proses penjualan aset dalam jumlah besar yang mengakibatkan harga aset pada sistem keuangan semakin menurun. selanjutnya, jumlah dan kualitas modal secara bersamaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh bank pada saat kondisi likuiditas pada sistem keuangan menurun secara signifikan. kondisi ini menimbulkan dampak terjadinya kontraksi kredit secara besar besaran yang berpengaruh pada menurunnya kemampuan bank untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya risiko kredit secara menyeluruh. sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak tersebut, diperkenalkan suatu rasio tambahan dalam bentuk rasio pengungkit yang dipergunakan untuk melengkapi rasio kerangka permodalan berbasis risiko berupa kewajiban penyediaan modal minimum. rasio pengungkit bertujuan untuk membatasi kondisi pengangkatan yang berlebihan pada sektor perbankan sehingga proses penjualan aset yang memburuk dan dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan serta perekonomian dapat dihindari. rasio pengungkit merupakan pengukuran yang lebih sederhana dan tidak berbasis risiko sehingga diharapkan dapat memperkuat persyaratan perhitungan modal berbasis risiko. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.kegiatan usaha asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan kegiatan usaha bank sehingga tidak diterapkan perhitungan rasio pengungkit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf teknik mitigasi risiko kredit merupakan metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf laporan total eksposur rasio pengungkit merupakan laporan yang memuat perhitungan total eksposur secara rinci dengan membandingkan antara nilai total eksposur berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan nilai total eksposur berdasarkan metode perhitungan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. huruf laporan perhitungan rasio pengungkit merupakan laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai rasio pengungkit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: untuk laporan rasio pengungkit bank secara individu posisi akhir bulan maret paling lambat disampaikan pada tanggal april huruf contoh: untuk laporan rasio pengungkit bank secara konsolidasi posisi akhir bulan maret paling lambat disampaikan pada tanggal april cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh: publikasi untuk laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit posisi akhir bulan maret dilakukan paling lambat pada tanggal mei huruf contoh: publikasi untuk laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit posisi akhir bulan desember dilakukan paling lambat pada akhir bulan maret cukup jelas. cukup jelas. laporan kewajiban pemenuhan rasio pengungkit posisi akhir bulan maret dipelihara pada situs web bank sampai dengan akhir bulan maretjasa keuangan. layanan konsumen. masyarakato7dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisionerotoritas jasa keuangan, menimbang bahwa untuk melaksanakan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pencegahan tindakan kerugian konsumen, dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam dan sert,dianggap membatalkan pengaduan terindikasi sengketa apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut pengaduan terindikasi sengketa. otoritas jasa keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan dan atau dokumen terkait pengaduan terindikasi sengketa kepada konsumen dan atau punk dalam rangka tindak lanjut pengaduan terindikasi sengketa. jika konsumen tidak memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan oleh otoritas jasa keuangan, konsumen dianggap membatalkan pengaduan terindikasi sengketa. punk wajib memenuhi permintaan penjelasan dan atau dokumen terkait pengaduan terindikasi sengketa dari otoritas jasa keuangan dalam rangka penyelesaian pengaduan terindikasi sengketa dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan atau dokumen oleh otoritas jasa keuangan. apabila terdapat kondisi yang berada luar kendali, punparagraf penyelesaian sengketa melalui fasilitasi otoritas jasa keuangan mempertemukan punk dan konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa. jika pada pertemuan sebagaimana dimaksud pada tercapai kesepakatan, punk wajib melaksanakan kesepakatan. jika: dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai kesepakatan, konsumen dan punk sepakat bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui fasilitasi oleh otoritas jasa keuangan, dan cc. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait punk, tidak terdaftar otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan melakukan fasilitasi. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat: kesepakatan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui aturan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi namun tidak terbatas pada: konsumen dan punk tidak dapat memengaruhi fasilitator dalam upaya penyelesaian sengketa. kesepakatan yang dihasilkan dari proses fasilitasi merupakan kesepakatan secara sukarela antara punk dan konsumen dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan fasilitator. konsumen dan punk tidak dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada fasilitator. konsumen wajib hadir pada saat pelaksanaan fasilitasi, kecuali konsumen memenuhi kondisi: kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan fasilitasi, bawah pengampunan, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. jika kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf terpenuhi, pelaksanaan fasilitasi dihadiri oleh perwakilan konsumen. konsumen diberikan kesempatan untuk melakukan penandatanganan perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari kerja sejak upaya mempertemukan sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai kesepakatan. jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, konsumen dianggap membatalkan penyelesaian sengketa oleh otoritas jasa keuangan. pelaksanaan fasilitasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak konsumen dan punk menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu pelaksanaan fasilitasidiberikan berdasarkan permintaan dari konsumen atau pertimbangan otoritas jasa keuangan. jika: kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai, jangka waktu fasilitasi terlampaui, konsumen mencabut permohonan, atau punk dan atau konsumen tidak menaati perjanjian fasilitasi, pelaksanaan fasilitasi berakhir. akta kesepakatan ditandatangani oleh konsumen dan punk. akta kesepakatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama punk dan konsumen yang bersepakat, pokok pokok kesepakatan, dan waktu pelaksanaan kesepakatan. jika tidak tercapai kesepakatan, konsumen dan punk menandatangani berita acara. punk wajib melaksanakan hasil fasilitasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan. punk wajib melaporkan tindak lanjut hasil fasilitasiparagraf penyelesaian sengketa melalui fasilitasi secara terbatas jika: lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait punk, telah terdaftar otoritas jasa keuangan, dan konsumen menyampaikan penegasan terkait pilihan penyelesaian sengketamelalui fasilitasi secara terbatas oleh otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan melakukan fasilitasi secara terbatas. konsumen menyampaikan secara tertulis penegasan atas pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penegasan dari otoritas jasa keuangan. jika jangka waktu penegasan konsumen sebagaimana dimaksud pada terlampaui, konsumen dianggap membatalkan permohonan penyelesaian sengketa. jika konsumen memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui fasilitasi secara terbatas oleh otoritas jasa keuangan, punk wajib mengikuti pelaksanaan fasilitasi secara terbatas. pelaksanaan fasilitasi secara terbatas dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak konsumen menegaskan pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu pelaksanaan fasilitasi secara terbatassecara terbatas diberikan berdasarkan permintaan dari konsumen atau pertimbangan otoritas jasa keuangan. jika konsumen tidak hadir pada saat pelaksanaan fasilitasi secara terbatas, konsumen dianggap membatalkan penyelesaian sengketa oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal konsumen memenuhi kondisi: kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan fasilitasi secara terbatas: bawah pengampunan, cc. memberitahukan alasan ketidakhadiran kepada otoritas jasa keuangan, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, ketidakhadiran konsumen dikecualikan dari pembatalan sebagaimana dimaksud pada dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada terpenuhi, fasilitasi secara terbatas dihadiri oleh perwakilan konsumen. jika: kesepakatan atau ketidaksepakatan telah tercapai, jangka waktu fasilitasi secara terbatas terlampaui, konsumen tidak hadir tanpa pemberitahuan pada pelaksanaan fasilitasi secara terbatas, atau konsumen mencabut permohonan, pelaksanaan fasilitasi secara terbatas berakhir. punk wajib melaksanakan hasil fasilitasi secara terbatas yang telah disepakati. punk wajib melaporkan tindak lanjut hasil fasilitasi secara terbatasbagian kedua layanan pengaduan terindikasi pelanggaran konsumen dan atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduanjika pengaduan terindikasi pelanggarandilengkapi dokumen dan informasi paling kurang sebagai berikut: identitas konsumen dan atau masyarakat, alamat surat menyurat, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat surat elektronik (email): dan materi atau deskripsi pengaduan terindikasi pelanggaran, pengaduan terindikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti. otoritas jasa keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut pengaduan terindikasi pelanggaran. otoritas jasa keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan kepada konsumen, masyarakat, dan atau ljk dalam rangka tindak lanjut pengaduan terindikasi pelanggaran. jika berdasarkan penelaahan, permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau tindakanlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan konsumen dan atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan. punk wajib memantau pengaduan pada sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan. jika terdapat pengaduan terkait punk sesuai pemantauan sebagaimana dimaksud pada punk wajib menindaklanjuti pengaduan berdasarkan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. punk wajib menginformasikan tindak lanjut pengaduan kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan. konsumen dapatdalam hal sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan mengalami gangguan, punk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan melalui suratkantor regional otoritas jasa keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan. jika konsumen menolak tanggapan pengaduan dan atau tanggapan atas keberatan secara tertulis yang disampaikan punk dalam sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan, konsumen dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui pengadilan atau luar pengadilan. penyelesaian pengaduansektor jasa keuangan. bab vii sanksi administratif baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah selain pegadaian swasta, dan lembaga keuangan mikro yang melanggar ketentuan. punk selain pegadaian swasta dan lembaga keuangan mikro yang melanggar ketentupembiayaan ekspor indonesia, permodalan nasional madani persero)modal ventura, dan perusahaan penjaminan. perusahaan pegadaian swasta, lembaga keuangan mikro baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ,dan dikenai: peringatan atau teguran tertulis, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatandan huruf dapat dikenakan dengan atau tanpasistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan untuk melaksanakan layanan konsumen dan atau masyarakat sektor jasa keuangan.ngaduan terindikasi sengketapengaduan terindikasi pelanggaran adalah penyampaian ungkapan oleh konsumen dan atau masyarakat atas indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh ljk yang diduga terjadi karena kesengajaan atau kelalaian ljk. pengaduan adalah pengaduan terindikasi sengketa dan pengaduan terindikasi pelanggarmaupun tertulisdidahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf bab viii ketentuan lain lain pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan tugas otoritas moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dapat disampaikan kepada otoritas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babi ketentuan peralihan penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan terindikasi sengketa melalui fasilitasi secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hanya dilakukan terhadap pengaduan terindikasi sengketa yang diterima oleh otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal desember sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak januari babidan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam: peraturan bank indonesia nomor pbi tentang mediasi perbankan, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang perubahan atas pbi nomor pbi tentang mediasi perbankan, dan poj nomor poj. tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan surat edaran bank indonesia nomor dpn tanggal juni perihal mediasi perbankanformulirpermohonanlayananpengaduan identitas konsumen masyarakat nama alamat rt. provinsi kecamatan kabupaten kota kelurahan desa! kode pos nomor rumah nomoridentitass telepon kantor ktp sim paspor handphone identitas lainnya . email tanggal surat kuasa (jika dikatakan) penerima kuasa deskripsi pengaduan nama punk" alamat punk kantor pusat kantor cabang kantor lainnya.| perjanjian dokumen transaksi yang disengketakan jumlah kerugian terbilang permasalahan yang disengketakan pernah diupayakan ya| tidak penyelesaiannya dengan punk sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atautelah diputus ya|! tidak oleh lembaga arbitrase, peradilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya nomor registrasi pengaduan punk tanggal pengajuan pengaduan punk kaa. nomor surat tanggapan pengaduandari punk tanggal surat tanggapan pengaduan dari punk| dokumen pendukung dokumenpendukung yang dilampirkan: fotokopibuktiidentitasdiri 'surat pernyataan sengketatidaksedangdiprosesataupernah fotokopi tanggapan pengaduan putusoleh lembaga arbitrase, peradilan, maupun dari punk lembaga penyelesaian sengketa lainnya fotokopibuktitransaksi fotokopisuratkuasa (dalamhaldikuasakan) o. uraian ringkas pengaduansurat pernyataan sehubungan dengan pengajuan penyelesaian sengketa melalui fasilitasi fasilitasi secara terbatas, dengan ini saya: nama nomor identitas alamat menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada otoritas jasa keuangan ojk) tidak sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya termasuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan belum pernah difasilitasi oleh ojk. apabila pernyataan yang saya berikan atas tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya maka ojk berhak untuk menolak permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan jalannya proses fasilitasi fasilitasi secara terbatas. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. materai # kerugiandan ataupotensikerugianmateril, wajardansecaralangsung fasilitasiyang hasilnya dituangkan dalam akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi. fasilitasi secara terbatastanpa adanya akta kesepakatan atau berita acara fasilitasi. fasilitator adalah pegawai otoritas jasa keuangan yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan untuk melakukan fasilitasi. akta kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan hasil pemberian fasilitasi yang bersifat final dan mengikat bagi konsumen dan punk. berita acara adalah dokumen tertulis yang memuat ketidaksepakatan hasil fasilitasi. penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat oleh otoritas jasa keuangan bertujuan untuk memberikan akses bagi konsumen dan masyarakat dalam memberi, menerima informasi dan atau penyelesaian pengaduan kepada otoritas jasa keuangan untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat. penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. bab jenis layanan konsumen dan masyarakat otoritas jasa keuangan menyediakan (tiga) jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen, dan masyarakatonsumen dan atau perwakilan konsumen, dan masyarakat dapat memberikan dan meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan melalui surat, surat elektronik, laman otoritas jasa keuangan, telepon, tatap muka, dan atau media lain yang dikelola secara resmi oleh otoritas jasa keuangan. konsumen dan atau perwakilan konsumen, dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada otoritas jasa keuanganmelalui surat, surat elektronik, dan atau laman otoritas jasa keuangan. & bab iii layanan penerimaan informasi otoritas jasa keuangan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh konsumen dan atau perwakilan konsumen, dan masyarakat. tanggapan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikanbab layanan pemberian informasi otoritas jasa keuangan melakukan layanan pemberian informasijika konsumen dan atau perwakilan konsumen, dan masyarakat meminta melalui surat dan dilengkapi dengan: alamat surat menyurat,nomor telepon yang dapat dihubungi, atau alamat surat elektronik, dan dokumen identitas diri yang berlaku, otoritas jasa keuanganakan memberikan informasi melalui surat sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat meminta informasi kepada ljk melalui surat dan atau surat elektronik untuk melakukan layanan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ljk wajib memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian permintaan informasi melalui suratan atau surat elektronik. jika terdapat kondisi yang berada luar kendali ljk, ljbab layanan pengaduan otoritas jasa keuangan menyediakan layanan terhadap permintaan konsumen dan atau perwakilan konsumen, dan masyarakatuntuk upaya penyelesaian: pengaduan terindikasi sengketa, dan atau pengaduan terindikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. bagian kesatu layanan pengaduan terindikasi sengketa paragraf penerimaan dan penanganan pengaduan terindikasi sengketa konsumen dan atau perwakilan konsumen dapat menyampaikan pengaduan terindikasi sengketa untuk dilakukan upaya penyelesaian. upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: fasilitasi: atau fasilitasi secara terbatas. pengaduan terindikasi sengketa sebagaimana dimaksud pada disampaikanregional otoritas jasa keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan. pengaduan terindikasi sengketa sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen paling kurang sebagai berikut: konsumen mengalami kerugian dan atau potensi kerugian materiil yang ditimbulkan oleh: bank umum, bank perkreditan rakyat, perantara pedagang efek, manajer investasi, dana pensiun, asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaiperusahaan penjaminan, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, permodalan nasional madani persero)500. (lima ratus juta rupiah), atau asuransi umum750. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). pengaduan terindikasi sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian oleh punk namun ditolak oleh konsumen, pengaduan terindikasi sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang, pengaduan terindikasi sengketa yang diajukan bersifat kepercayaan, pengaduan terindikasi sengketa yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan, pengajuan penyelesaian pengaduan terindikasi sengketa tidak melebihi (enam puluh) hari kerja sejak tanggal tanggapan pengaduan. dalam hal konsumen mengajukan keberatan atas tanggapan pengaduan, pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi (dua puluh) hari kerja sejak tanggal tanggapan atas keberatan, dan permohonan secara tertulis yang memuat deskripsi pengaduan terindikasi sengketa disertai dengan dokumen pendukung paling kurang meliputi: identitas konsumen, tanggapan pengaduan, surat pernyataan yang ditandatangani atas meterai yang cukup bahwa sengketa yang diajukan tidakdan belum pernah difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan, dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan pengaduan terindikasi sengketa. permohonan secara tertulispada huruf angka mengikuti formatkonsumen melengkapi dokumen pengaduan terindikasi sengketa dengan: bukti tanda terima pengaduan terindikasi sengketa yang ditandatangani atau diterbitkan punk, bukti penyampaian pengaduan terindikasi sengketa kepada punk, dan atau konfirmasi penerimaan pengaduan terindikasi sengketa secara lisan dari punk, jika konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf angka otoritas jasa keuangan menolak melakukan upaya penyelesaian pengaduan terindikasi sengketa apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf jika terdapat kekurangan dokumen pengaduan terindikasi sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf otoritas jasa keuangan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. jasa keuangan. layanan konsumen. masyarakatumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan disebutkan bahwa salah satu tujuan otoritas jasa keuangan adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. dalam rangka mewujudkan amanah perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan menginisiasi berbagai upaya yang bersinergi dengan stakeholders terkait. upaya perlindungan konsumen dan masyarakat tersebut diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu: pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha sektor jasa keuangan (market confidence), dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan punk secara adil, efisien, dan transparan serta sisi lain konsumen memahami hak dan kewajiban terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk. dalam rangka mencapai dua tujuan utama tersebut, otoritas jasa keuangan menyelenggarakan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat serta pelayanan pengaduan sesuai dengan amanat 28dan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan. salah satu tindakan pencegahan kerugian yang dilakukan otoritas jasa keuangan adalah dengan memberikan informasi serta edukasi bagi konsumen dan masyarakat. seiring dengan pesatnya perkembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan, kebutuhan konsumen dan masyarakat terhadap informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya menjadi meningkat. upaya penyelenggaraan pemberian informasi oleh otoritas jasa keuangan diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan akan informasi tersebut. selain itu, otoritas jasa keuangan juga melakukan salah satu tindakan pelayanan pengaduan yaitu memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan apabila saat dilakukan internal dispute resolution tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan.telah disebutkan otoritas jasa keuangan memberikan fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen namun belum komprehensif, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan penambahan pengaturan seperti rincian mekanisme tindak lanjut pengaduan, penyediaan pilihan upaya penyelesaian fasilitasi atau fasilitasi terbatas oleh otoritas jasa keuangan, jangka waktu pelaksanaan upaya penyelesaian tersebut dan kewajiban punk melaksanakan hasil kesepakatan. saat ini, otoritas jasa keuangan menyediakan layanan penerimaan informasi, layanan pemberian informasi dan layanan pengaduan melalui sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan. dengan adanya sistem layanan konsumen terintegrasi sektor jasa keuangan, pelaksanaan layanan kepada konsumen dan masyarakat dapat ditangani secara jelas dan komprehensif. namun demikian, otoritas jasa keuangan perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem layanan tersebut secara berkelanjutan sehingga lebih andal dan informatif. salah satunya dengan menerbitkan regulasi pendukung pelaksanaan sistem layanan konsumen terintegrasi. keberadaan peraturan eksternal yang menjabarkan alur dan jangka waktu penyelesaian sengketa yang dapat dipantau penyelesaiannya melalui sistem, serta adanya fasilitasi dan fasilitasi secara terbatas bagi konsumen yang ditindaklanjuti oleh otoritas jasa keuangan merupakan salah satu upaya otoritas jasa keuangan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam hal konsumen cukup jelas.cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf konsumen menyampaikan informasi mengenai tidak hadir pada proses fasilitasi secara terbatas kepada otoritas jasa keuangan melalui surat, surat elektronik (email), atau telepon. informasi tidak hadir disampaikan sebelum proses fasilitasi secara terbatas dilaksanakan. huruf cukup jelas. hasil fasilitasi secara terbatas yang telah disepakati dituangkan antara lain dalam risalah rapat. cukup jelas. cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. tindakan lain yang dapat dilakukan oleh otoritas jasa keuangan antara lain meminta ljk menghentikan kegiatannya, memperbaiki sistem, menyusun standar prosedur operasional, dan atau menarik iklan. cukup jelas. otoritas jasa keuangan memberikan hak akses kepada punk untukcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan adalahcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan otoritas terkait dalam hal ini adalah bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dan atau punk mengharapkan adanya penyelesaian melalui otoritas jasa keuangan. dari sisi lain, baik punk, konsumen maupun masyarakat akan mengetahui perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan konsumen otoritas jasa keuangan. penerbitan peraturan eksternal berupa peraturan otoritas jasa keuangan juga sebagai pelaksanaan amanat perlindungan konsumen yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan asas manfaat adalah segala upaya dalam penyelenggaraan layanan konsumen sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan masyarakat serta lembaga jasa keuangan secara keseluruhan. yang dimaksud dengan asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan masyarakat serta lembaga jasa keuangan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. yang dimaksud dengan asas keamanan adalah untuk memberikan jaminan kerahasiaan data dan atau informasi konsumen, masyarakat dan atau lembaga jasa keuangan dalam penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah agar baik lembaga jasa keuangan maupun konsumen dan masyarakat menaati hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan layanan konsumen sektor jasa keuangan. perwakilan konsumen bertindak untuk dan atas nama konsumen dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari konsumen. huruf layanan penerimaan informasi merupakan layanan yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan atas informasi laporan yang disampaikan oleh konsumen dan atau masyarakat. huruf layanan pemberian informasi merupakan layanan yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan terhadap permintaan informasi dan atau pertanyaan (inquiry) yang disampaikan oleh konsumen dan atau masyarakat. huruf cukup jelas. informasi terkait karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produknya antara lain meliputi: sektor perbankan antara lain tabungan, safe deposit box, kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kelembagaan, dan perizinan bank. sektor industri keuangan non bank antara lain asuransi jiwa, asuransi umum,penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah berizin dan terdaftar, kelembagaan, dan perizinan industri keuangan non bank. sektor pasar modal antara lain obligasi, saham, sukuk, reksadana, kelembagaan, dan perizinan pasar modal. yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah informasi yang terkait dengan sistem dan informasi yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan dan investasi illegal. yang dimaksud dengan "telepon" adalah telepon layanan kontak otoritas jasa keuangan. tatap muka yang dikenal dengan istilah internasional adalah walk in. cukup jelas. cukup jelas. pemberian informasi melalui surat dapat dilakukan dengan melampirkan surat pada surat elektronik (email). cukup jelaskepada punk dapat berupa dokumen atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan informasi yang diminta oleh masyarakat dan konsumen. kondisi yang berada luar kendali punk antara lain seperti adanya keterlibatan pihak lain luar punk dalam memenuhi permintaan informaolak adalah menolak tanggapan pengaduan atau pun tanggapan keberatan yang disampaikan punk. huruf lembaga alternatif penyelesaian sengketa termasukhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan adalah fasilitasi atau fasilitasi secara terbatas. contoh pengaduan yang difasilitasi adalah pengaduan yang telah dilakukan upaya penyelesaian namun tidak mencapai kesepakatan. huruf cukup jelas. huruf angkaangka tanggapan pengaduan antara lain melalui surat atau surat elektronik (email). angka cukup jelas. angka dokumen pendukung lainnya merupakan dokumen yang secara langsung dimiliki dan atau dapat diperoleh oleh konsumen. contoh dokumen pendukung dari permasalahan yang diadukan antara lain slip setoran, bukti transfer, bukti pembayaran, dan atau surat keterangan domisili, surat keterangan kematian, surat keterangan transaksi laporan bulanan rekening, tanggapan atas keberatan. cukup jelas. cukup jelasbukti telah menyampaikan pengaduan dapat berupa antara lain resi pengiriman melalui perusahaan jasa pengiriman dengan alamat pengiriman kepada alamat punk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. permintaan penjelasan oleh otoritas jasa keuangan kepada konsumen dan atau punk dapat dilakukan antara lain: secara langsung yaitu dengan tatap muka,atau secaratidaklangsungmelalui surat atau surat elektronik (email). cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mempertemukan adalah pertemuan antara punk dan konsumen dalam rangka permintaan penjelasan lanjutan dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan sebelum pelaksanaan fasilitasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tidak dapat memengaruhi fasilitator adalah dalam melaksanakan tugasnya, fasilitator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk penyelesaian sengketa. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufhuruf ketidaksepakatan termasuk juga dalam hal terjadi kebuntuan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud tidak menaati perjanjian fasilitasi antara lain konsumen tidak hadir pada saat pengambilan kesepakatan fasilitasi. cukup jelas. cukup jelas. huruf mengingat lembaga alternative penyelesaian sengketa sudah tersedia, konsumen menegaskan pilihan penyelesaian sengketa, yaitu melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau fasilitasi secara terbatas. apabila konsumen memilih melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa, otoritas jasa keuangan akan meneruskan pengaduan melembaga alternative penyelesaian sengketa. apabila konsumen memilih melalui fasilitasi secara terbatas, otoritas jasa keuangan melanjutkan proses fasilitasi secararups. perusahaan terbukprinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan terbuka perlu ditingkatkan untuk lebih melindungi hak pemegang saham dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, bahwa ketentuan mengenai rencana dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham bagi perusahaan terbuka memerlukan penyesuaian sejalan dengan kebutuhan industri pasar modal akan pelaksanaanrups terdiri atas rups tahunan dan rups lainnya. rups tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. dalam hal ralat pemanggilan rups sebagaimana dimaksud pada memuat informasi atasatur dalam ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang rups sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila ralat pemanggilan rups mengenai perubahan atas. bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan rups sebagaimana dimaksud dalam dan mutasi mutans berlaku untuk media ralat pemanggilan rups dan penyampaian bukti ralat pemanggilan rups sebagaimana dimaksud pada pemanggilan rups kedua dilakukan dengan ketentuan: pemanggilan rups kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari sebelum rups kedua dilangsungkan. dalam pemanggilan rups kedua harus menyebutkan rups pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. rups kedulangsungkan. ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan rups sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan mutasi mutans berlaku untuk pemanggilan rups kedua. pemanggilan rups ketiga dilakukan dengan ketentuan: pemanggilan rups ketiga atas permohonan perusahaan terbuka ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam pemanggilan rups ketiga menyebutkan rups kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. bagian keenam hak pemegang saham dan kehadiran pihak lain dalam rups paragrafterjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalamralat pemanggilanparagrafujuhgian kedelapankurang mengenaigian kesembilan keputusan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan rups paragrafparagraf.tiga per empattransaksi yang mempunyai benturan kepentingansebagaimana dimaksud pada huruf adalah sah jika disetujukedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari (satu berdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rups namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi: bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham perusahaan terbuka. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya. bagian kesepuluhringkasan risalah rups sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat informasi paling kurang: tanggal rups, tempat pelaksanaan rups, waktu pelaksanaan rups, dan mata acara rups:pada bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efeksebagaimana dimaksud pada bagi perusahaan terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek,ringkasan risalah rups yang menggunakan bahasa indonesia. dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah rups dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah rups dalam bahasa indonesia sebagaimana dimaksud pada informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa indonesia. pengumuman ringkasan risalah rups sebagaimana dimaksud pada dan wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat (dua) hari kerja setelah rups diselenggarakan. bukti pengumuman ringkasan risalahdiumumkan. ketentuan dan dan mutasi mutans berlaku untuk: penyampaian kepada otoritas jasa keuangan atas risalah rups dan ringkasan risalah rups yang diumumkan, dan pengumuman ringkasan risalah rups, darib iii ketentuan lain lainrups lainnya dapat diselenggarakanpertama permintaan penyelenggaraan rups, dapat meminta agar diselenggarakan rupireksi. dalam hal direksi tidak melakukan pengumuman rups sebagaimana dimaksud pada pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan rups kepada dewan komisaris. dewan komisarisalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pengumuman rups dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud bab ketentuan peralihan perusahaan terbuka dalam waktu (satu) tahun setelah diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib mengubah anggaran dasarnyapm tanggal januari tentang rencana dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham beserta peraturan nomor ix.irups tetap berlaku bagi perusahaan terbukadalam dan direksi atau dewan komisaris wajib mengumumkan: terdapat permintaan penyelenggaraan rups dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam dan alasan tidak diselenggarakannya rups. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lambat (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan rups dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam dan pengumumansebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan rupspengumuman. dalam hal dewan komisaris tidak melakukan pengumuman rups sebagaimana dimaksud dalam pemegang saham sebagaimana dimaksud dal.pada wajib: melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan rups, pengumuman ringkasan risalah rups, atas rups yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan rups dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah rups, dan bukti pengumuman ringkasan risalah rups atas rups yang diselenggarakan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada perusahaan terbuka yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan rups dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada otoritas jasa keuangan terkait akan diselenggarakan rups tersebut. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit (enam) bulan sejak rupspengadilanibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perusahaan terbuka: atau provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham perusahaan terbuka dicatatkan. bagian ketiga pemberitahuanwajibketentuan mutasi mutans berlaku untuk pemberitahugian keempatpaling kurang memuasebagaimana dimaksud dalam selain memuat hal yang disebutrupsrups. dalam hal rups diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman rups sebagaimana dimaksud pada juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mutasi mutans berlaku untuk pengumummegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada direksiadalahnyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rups. perusahaan terbuka wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. bagian kelimarupskurang memuat informasi: tanggal penyelenggaraan rups, waktu penyelenggaraan rups,:kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada bagi perusahaan terbuka yangmanggilan rups yang menggunakan bahasa indonesia. dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilmanggilmanggilan rups. ketentuan mutasi mutans berlaku untuk pemanggilrusahaan terbukabahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada dapat berupaterbuka jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat diakses atau diunduh melalui situs web perusahaan terbukakurang

keuangan. ojk. rups. perusahaan terbuknomor tahun tentang perseroan terbatas. pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham seharusnya dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar perusahaan. hak pemegang saham tersebut antara lain menghadiri dan. sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, ketentuan mengenai rups diatur dalamlaksanaan rapat umum pemegang saham. dengan mempertimbangkan adanya perkembangan industri pasar modal dan tuntutan pemangku kepentingan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengaturan terkait rups yang lebih melindungi hak pemegang saham. sehubungan dengan hal tersebutnyelenggaraan rapat umum pemegang saham. peraturan otoritas jasa keuangan ini telah mengakomodir berbagai ketentuan terkait hak pemegang saham dalam penyelenggaraan rups. dengan peraturan otoritas jasa keuangan iniontoh peraturan perundang undangan lain adalah peraturan perundang undangan bidang pasar modal yang mengatur mengenai. cukup jelas. cukup jelas. pengumuman penyelenggaraan rups atas permintaan pemegang saham oleh direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. cukup jelas. pengumuman penyelenggaraan rups atas permintaan pemegang saham oleh dewan komisaris dilaksanakan sesuai dengpenyampaian mata acara rapat kepada otoritas jasa keuangan ditujukan kepada deputi komisioner yang membawahi pengawasan terhadap perusahaan terbuka kepala departemen pengawasan pasar modal yang membawahi pengawasan terhadap perusahaan terbuka. yang dimaksud dengan mata acara rapat dalam praktik sering dikenal sebagai agendaperaturan perundang undangan yang berlaku, merupakan kewenangan rupukup jelas: perubahan yang diakibatkan karena kesalahan cetak oleh surat kabar, misalnya tertulis dalam pemanggilan bahwa rups akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal september seharusnya ditulis hari selasa tanggal september sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan oleh perusahaan terbuka kepada surat kabar yang memuat iklan pemanggilan rups dimaksud. perubahan yang diakibatkan atas perintah otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelaspihak lain yang dimaksudyang dimaksudcukup jelas. hurufsuara yang berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya yang merupakan pemegang saham perusahaan terbuka bukan merupakan suara berbeda mengingat kedudukan kedua pihak ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek untuk kepentingan nasabah yang dapat mempunyai suara yang berbeda. huruf dalam peraturan perundang undangan bidang pasar modal diatur bahwa: pengelolaan investasi reksa dana dilakukan oleh manajer investasi dan pengadministrasian aset dalam pengelolaan investasi reksa dana dilakukan oleh bank kustodian, pencatatan atas efek yang menjadi portofolio reksa dana dilakukan atas nama bank kustodian untuk kepentingan reksa dana, dan hak hadir dan pengeluaran suara dalam rapat umum pemegang saham atas saham yang menjadi portofolio efek reksa dana atau portofolio kontrak investasi kolektif yang pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi. cukup jelas. cukup jelas melalui situs web perusahaan terbuka. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal bukti pengumuman ringkasan risalah dikirim melalui pos, jangka waktu (dua) hari kerja dapat dibuktikan dengan cap pohasil pemeringkatan efek, kecuali untuk efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham.. comfort letter: surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur::.: dan atau surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya.jika ada):: uraian mengenai efek yang diterbitkan dalam pelaksanaan meta: cc. tanggal dan hasil keputusan rups yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan meta::: uraian mengenai tata cara pengalihan meta:: ppg ,::padaada:::cc.:urat pengantar pernyataan pendaftaran nomor manan aan lampiran perihal surat pengantarana i(nama perusahaan) kepada yth, kepala eksekutif pengawas dasar modal jakarta. bersama ini kami mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum hak memesan efek terlebih dahulu meta)j pan ee) dalam rangkap . sebagai berikut: perusahaan nama lengkap pan nun nun unud nun alamat lengkap pan nun nun unud nun bentuk hukum nomor dan tanggal akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada, kan kanna pengesahan dan persetujuan menteri kehakiman republik indonesia atas akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada, kan kanna nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara republik indonesia sehubungan dengan huruf atas, nun nanti nun inn domisili perusahaan, nun nanti nun inn nomor surat izin usaha perusahaan, dan nun nanti nun inn kegiatan usaha perusahaan nun nanti nun inn rencana jadwal penawaran daftar dokumen yang dilampirkan tni kane kek nan one neon nenek one neoperusahaan| meterai (nama jelas dan tanda tangan| penjelasan singkat mengenai efek yang ditawarkan.rnyataan perusahaan terbuka kami yang bertanda tangan bawah inirusahaan ann palu nun kegiatan usaha pan una nia nan nan nnn dan patin nan ttu alamat pen nun nnn nun nid telepon dan facsimile nan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu hmetdj (sebutkan efek yang ditawarkan) sejumlah lana aka menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: pernyataan pendaftaran penambahan modal dengan memberikan meta yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan tertanggal ono, dimana pernyataan perusahaan terbuka ini menjadi bagian dokumen dari pernyataan pendaftarandanfatau menyesatkan, danfatau belum mengungkapkan informasi atau fakta material danfatau menyesatkan, dan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran dan prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka atas perintah otoritas jasa keuangan kami bersedia untuk melakukan hal hal sebagai berikut: mengubah pernyataan pendaftaran dan menyebar luaskan kembali prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar dan atau tidak menyesatkan, dan atau: menangguhkan atau membatalkan penawaran umum meta: dan atau menangguhkan penambahan modal dengan memberikan meta, kami sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan hukumtidak membuat perjanjian dengan pihak lain selaku pembeli siaga selain perjanjian dengan pembeli biasa dalam rangka penawaran umum meta yang berlaku,ran tempat) ,. (tanggal, bulan, tahun komisaris direktur meterai meterai (nama jelas dan tanda tangan) (nama jelas dan tanda tangan) dalam hal terdapat pmb eli siapa pernyataan profesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum penilai kami yang bertanda tangan bawah ini: nama profesi penunjang pasar modal nana nama direksi rekan han nun nan dan nett dit alamat maa aan ana std nomor anna bertindak sebagai profesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum penilai!!) dalam rangka penambahan modal dengan memberikan meta sejumlah ana yang dilakukan oleh pt, eka nama perusahaan terbukaakuntan publik notaris konsultan hukum penilai3).yakin bahwa tidak terdapat hal danfatau menyesatkan, dan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam prospektus dan dokumen pernyataan pendaftaran lainnya dalam rangka penambahan modal dengan memberikan metaenan (tempat, . (tanggal, bulan, tahun| profesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum, penilai meterai (, untuk notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya. alur proses penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu lapan kan ahb ban bee ina lokasi manga era lralalns kejar anak, kepada t sejalan.e tanggapan serena pedagang pa, ala lil fta ratna mar derita mer tia kasi pengajaran jejeran aan sta perak laras hal ini aoa ( ri ran kal arm kera na. santa tenda mann rasa ker .ri sesi 550p kan. jakarta poin paca tenaga rise biar kula psa lor www www wwn map tes kir seat, maa, pamacc. pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam:ketentuanketentu::ketentuanatas::dalamdalam: dalam rangka penerbitan meta untuk efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi: kontrak perwaliamanatan, perjanjian penanggulangannomor tahun1l1

kun publiktransparansi dan publikasi laporan bank, bahwa berdasarkan pertimbangan11,. beberapa ketentuan dalam: laporan informasi dan atau fakta material, dan:wajib: mengumumkan laporan informasi dan atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit pada situs web bank, dan menyampaikan laporan informasi dan atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan, dengan segera dalam jangka waktu paling lambat (dua) hari kerja setelah adanya informasi dan atau fakta material, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan. penyampaian laporan informasi dan atau fakta materialinformasi dan atau fakta material. antara dan disisipkan (satu) yang berisi penjelasan atas hurufyakni sehingga berbunyi sebagai berikut:high quality liquid asset bola) level paling tinggi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (net cashoutflou) dalam valuta asing dimaksud. ketentuan dan diubah serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang terlambat mengumumkan laporan sdk sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksiberupa denda sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). bank yang: tidak mengumumkan informasi dan atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau tidak menyampaikan informasi dan atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis,anggotaanggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif bank. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan juni kewajiban pengungkapan informasi kuantitatif dan kualitatif lcr sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan september diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dancabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak laporan posisi akhir bulan september pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, seluruh ketentuketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:rupakan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris bank. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:hingga berbunyi sebagai berikut:susunan dan komposisi pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris serta susunan dewan pengawas syariah bagicc.: antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank wajib menambahkan informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi bank pada laporan publikasi triwulanan posisi akhir bulan juni. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) dan buku wajib menambahkan informasi mengenai pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka basel pada laporan publikasi triwulanan. pengungkapan permodalan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: perhitungan permodalan, rekonsiliasi permodalan, dan rincian fitur instrumen permodalan. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang diwajibkan menyusun dan mempublikasikan laporan rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio), yang selanjutnya disingkat lcr, sebagaimana diaturwajib menambahkan informasi mengenai pengungkapan lcr pada laporan publikasi triwulanan. pengungkapan mengenai lcr sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai lcr: dan informasi kualitatif yang menjelaskan perhitungan dan nila lcr sebagaimana dimaksud dalam huruf format pengungkapan mengenai lcr sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dansedikitketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:denganrta ditambahkan (dua) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:atas: susunan direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif bank serta susunan dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah, susunan dan komposisi pemegang saham, cc., cc. rasio keuangan bank, dan transaksi spot dan transaksi derivatif. pengungkapan eksposur risiko dan hal terkait lainnya yang diterapkan bank sebagaimana dimaksud pada huruf wajib diumumkan dalam situs web bank secara triwulanan, dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (prone rapid change). tata cara pelaporan serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada tata cara pelaporan serta sanksi atas laporan publikasi triwulanank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. laporan. transparansi. publiko3 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum sejalan dengan perkembangan penerapan kerangka basel, bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposure), praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh bank, serta komponen permodalan yang lebih rinci secara tepat waktu dan lengkap. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank antara lain penambahan cakupan laporan, frekuensi pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko serta penyesuaian komponen permodalan. ii. demi angka cukup jelas. angkaangka cukup jelas. angka pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka basel antara lain mengacu padacukup jelas. angka pengungkapan lcr mengacu pada dokumen liquidity coverage ratio disclosure standards yang diterbitkan oleh basel committee banking supervision. cukup jelas. cukup jelas. angkakarta, bogor, depok, tangerang atau bekasi, berkantor pusat luar jakarta, bogor, depok, tangerang atau bekasi,:karta, bogor, depok, tangerang atau bekasi,muman informasi pada situs web bank ditempatkan dalam tautan khusus, misalnya dengan judul: informasi kuantitatif eksposur risiko untuk pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi bank sebagaimana dimaksud dalam pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka basel untuk pengungkapan permodalan sebagaimana dimaksud dalam liquidity coverage ratio lcr) untuk pengungkapan lcr sebagaimana dimaksud dalamyang sesuai dengan ketentuansedikit, peleburan (konsolidasi), pemisahan (spin off), atau konversi kurang dari (lima) tahun. cukup jelas. angkacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. & yang dimaksud dengan hal terkait lainnya antara lain ringkasan umum dari kebijakan dan sasaran penerapan manajemen risiko, serta sistem pelaporan manajemen risiko yang digunakan. perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (prone terapi change) antara lain terkait perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan intern bank kelompok usaha. cukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf transaksi dengan pihak pihak berelasi adalah sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angkayang dimaksud dengandan atau fakta dimaksud. huruf cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas.

sta lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. perseroan. pengelolaan. kontrakontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan paling sedikit memuat: nama dan alamat manajer investasi, komposisi investasi dalam pasar uang dan pasar modal, cc. rencana diversifikasi efek dalam obligasi dan saham, rencana diversifikasi investasi efek berdasarkan jenis industri emiten, kewajiban bagi manajer investasi, alokasi dan perincian biaya manajer investasi dengan reksa dana berbentuk perseroan, ketentuan pembukuan dan laporan, termasuk perhitungan nilai aktiva bersih, tata cara pemutusan dan perubahan kontrakj . manajer investasi wajib menjamin bahwa semua efek, dana, dan aktiva lain reksa dana berbentuk perseroan disimpan oleh bank kustodian, keadaan yang dapat menjadi dasar dilakukannya likuidasi bagi reksa dana berbentuk perseroan, il. larangan bagi reksa dana berbentuk perseroan, larangan investasi dalam bidang tertentu, tanggung jawab manajer investasi atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, oo. semua kontrak yang baru, diperpanjang maupun pengalihannya dari suatu reksa dana berbentuk perseroan harus merupakan hasil perundingan yang dibuat berdasarkan kepentingan objektif para pihak yang bersangkutan sebagaimana halnya apabila perundingan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap pihak lainnya, kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan, kontrak penyimpanan kekayaan, atau kontrak penggunaan jasa akuntan hanya dapat dibuat, diperpanjang, atau dialihkan berdasarkan persetujuan sebagian besar anggota direksi reksa dana berbentuk perseroan, reksa dana berbentuk perseroan dilarang mengadakan kontrak untuk mengganti kerugian yang timbul bagi reksa dana berbentuk perseroan atau pemegang saham reksa dana berbentuk perseroan sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, atau kecerobohan yang dilakukan oleh manajer investasi, pemisahan harta reksa dana berbentuk perseroan dan harta manajer investasi, hal yang memperbolehkan reksa dana berbentuk perseroan melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) oleh pemodal, kewajiban menghitung nilai aktiva bersih reksa dana berbentuk perseroan, apabila manajer investasi ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih, danlarangan bagi reksa dana berbentuk perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit untuk melakukan: pembelianpembelianpenjualanpembelianpembelian efek yang tidak melalui penawaran umum dan atau tidak dicatatkan pada bursa efek indonesia, kecuali efek pasar uang, dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah republik indonesia, pembelianpembelianpembelianpembayaran dividen selain berasal dari laba, pembelianpembelian efek beracun aset yang tidak tercatat bursana besar. batas maksimemberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran bpk.her pada saat bulan laporan untuk perhitungan penampakan bpk secara individu. xihrefsdari modal inti! bpk kelompok peminjam penyediaan dana bagian yang dijamin) dari modal inti:cc.j .,il.cc: memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi bank atau perusahaan lain:6o::j .:,:&"psaham saham tpa pesat saham"b1? secara berjenjang. berdasarkan hal tersebut, badan hukum terakhir (ultimate subsidiary,:saham saham mad jar eee nis saham""c1?fatau pihak terkait dengan bank memilsaham saham eko star dan merupakan porsi terbesar saham saham sae saham ang saham kolektif saham pada gambar bank beserta pihak terkait bank c2 dan b1m,m. dalam hal (satu) peminjam memiliki saham peminjam lamdenga porsi lahan meminjam aon eno nnn sis50y6oon,?, dan kelompok peminjam abc ditetapkan masing masing paling tinggimendasari (underlying asset) berupa kredit (credit derivative)::25y9 ya. contoh pengelompokan peminjam dalam beberapa kelompok peminjam bank flip? memiliki debitur yaitu kelompok peminjam yang terdiri dari b?, c , d?, be , f7, dan g , serta kelompok peminjam yang terdiri dari x , y , z?, dan gp"er bank fsi? sebesar rp16fer bank. keterangan: x?er bank fsi ," pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam ga#as:: #assunderlying assets. sementara itu, pihak yang mengalihkan risiko kredit (protection buyermu: atauunderlying asset kepada bank a . penyediaan dana bank &um swap pembayaran yang telah madara umpan underlying asset yang akan dibayarkan sebesar mu, dan nda,cds, dan entitas referensi atau pihak yang mengambil alih risiko kredit (protection seller bukan merupakan lembaga jasa keuangan.repo party reverse party) mega geser party surat berharga yang dihubungkan dijamin dengan aset yang mendasari (underlying assetmu dalam perhitungan bpk atas surat berharga tersebut, bank dapat menggunakan metode iconca? rp20. rp12. , : dan penyediaan dana kepada bprancrancranc,,,ccrecourselmembayar penjual bank bintang kredit tagihan kredit (pembeli) barang surat kredit angan berharga bpk pihak yang wajib membayar penjual bank piutang kredit tagihan kredit (pembeli) tega datang)| empuh2g? (selain pihak terkait bank x ) sebagai berikut: bumn ? a rp10. kredit yang diperoleh bertujuan untuk pembangunan kompleks perkantoran bumn ?a pet (mesosamoo pra mamamoo. keterangan: modal bank modal inti (fire bank rp100. bpk bank kepada kelompok usaha bumn ? a? dari modal inti (t?a? rp116. total penyediaan dana yang rp20. maanaveilan dami bank penempatan jangka panjang pada rp80. aan man penempatan pada prime bank pihak rp70. a?, "b , bank c , prime bank dan "d yaitu pihak terkait sblm yang diterima bank dari bank rp90. taman ema sblm yang diterima bank dari bank rp90. ame mmas| kelompok nama jenis bentuk bagian penerbit keterangan anna alkali total dana tempo agunan dijamin agunan tempo bank (dengan bank peminjam prebank perusahaananak konsol.isasi individu jumlah jumlah jumlah anggota pan penyediaan penyediaan penyediaan kelompok hubungan langka waktu dana jangka waktu dana dana phnom kelompok keterangan hubungan dai setelah teknik hai setelah modal juta tato : lea mri pesan teknik mak konsolidasi kelompokfpol kepemilikan bersama ketergantungan keuangan penjaminan om05..er bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi. xih. bentuk jaminan agunan kolom ini diisi dengan jaminanfoton ratings tidak adaen bnn sebelum teknik mrk) individu jumlah jumlah penyediaan danompok keterkaitan penyediaan roda dana jaminan | yang jaminan aan pemaimodal inti tempo dana dengan peminjam modal inti aaa.klien?isi sooamsim been wari dana perlakuan bpk tertentu bb! nama jenis bentuk total kelompok sma penyediaan perlakuan total peminjam dana jatuh bpk tertentu penyediaan dana kelompok dengan bank tempo dengan modal peminjam inti lil ta lulu law jala lo . lawuue0g(sebelum teknik mk) diangkat waktu| jumlah jana modal int anggota muba status maa dat aan ain ana tea esa peminjam dana tempa| agunan dijamin agunan amin pemeringkat| pemeringkatan peminjam oo junior| bon jajan foam tomi gowa| xxi jara| mai jamakkanan aan jenis jangka waku dana jenis jangka waktu dana modal jumlah bpk penanam (emak keterkaitan penyediaan setelah teknik kurs penyediaan setelan penekan dna kale dengan bank dana mbk dana teknik mrk eror tempo tempo ro) rp) modal konsolidasi untuk perhitungan pelanggaran bpk merupakan total modal atau modal inti (firelpol

lembaran negara republik indonesiayederhanaan tindakan pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan, serta penyesuaian terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat yang digunakan sebagai salah satu kriteria bank perkreditan rakyat dalam pengawasan intensifeberapa ketentuan dalam4y6, dan atau cc.cc. tingkat kesehatan dengan: predikat sehat atau cukup sehat bagi bpr, atauua belas persen), rata rata selama (enam) bulan terakhir paling sedikitubah sehingga berbunyi sebagai berikut: melakukan penilaian kembali bagi pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan atau anggota dewan komisaris bpr atau bar sehingga berbunyi sebagai berikut:cc.rangka penerapan manajemen risiko dan tata kelola bank perkreditan rakyat, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat. penilaian tingkat kesehatan tersebut berkaitan dengan salah satu kriteria bank perkreditan rakyat dalam pengawasan intensif. dengan mempertimbangkan bahwa saat ini sedang dilakukan perubahan terhadap sistem penilaian tingkat kesehatan, pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang saat ini berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan yang baru. dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengawas menetapkan tindakan pengawasan dengan mewajibkan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk menyusun rencana tindak untuk penyelesaian permasalahan berdasarkan hasil temuan pengawas dalam pemeriksaan tersebut. tindakan pengawasan tersebut juga diterapkan untuk mencegah agar bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memenuhi kriteria sebagai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengawasan intensif. dengan demikian, tindakan pengawasan tersebut lebih tepat menjadi muatan dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perubahan terhadap ketentuanii. demi angka dihapuudarto pekerjaan pensiunan alamat jalan dr. wahidin sudiro hosoda, gang ii rt. rw. desa sengon, kecamatan jombang, kabupaten jombang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada sugeng nugroho, s.h., dan akh. harmoni ummatullah, sh., pd. i., para advokat biro konsultasi dan bantuan hukum, yayasan grahami brawijaya, yang beralamat komplek pondok mutiara blok sidoarjo pusat) dan jalan soepratman nomor pacitan cabang)angkaadapun norma angka huruf kurap kitab undang undang hukum acara pidana) yang mohon untuk diuji adalah sebagai berikut: angka huruf kurap kitab undang undang hukum acara pidana)kurap kitab undang undang hukum acara pidana). adapu"dansertkibatkan tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapa terpidana: bahwa berdasarkan uud undang undang dasar) yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum , angka huruf tidak dapat menjamin kepastian hukum setiap warga negara dalam peradilan yang mencerminkan due process law', yang mengakibatkan kekosongan hukum, sehingga menimbulkan kerugian hak hak konstitusional warga negara akibat tindakan kesewenang wenangan penegak hukum yang dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak ada norma yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan tersebut: bahwa dengan adanya kekosongan hukum karena sifat angka huruf yang sempit dalam memberikan wewenang lembaga praperadilan maka hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh dan uud sangat dirugikan: bahwa agar angka huruf sejalan dengan uud sudah sepatutnya definisi wewenang praperadilan dalam angka huruf merumuskan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dilakukan oleh jaksa dalam wewenang praperadilan. sehingga bunyi dari angka huruf adalah, bahwa norma kurap menyatakan, bahwa ketentuan kurap menegaskan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde dilakukan oleh jaksa penuntut umum, yang untuk ituilan mengirimkan salinan surat kepadanya. rumusan norma kurap mengandung ketidakjelasan dan multitafsir khususnya pada kalimat yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya . ketidakjelasan dan sifat multitafsir seperti itu membawa implikasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor, apakah dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (eintracht van gewijsde) tetap jaksa penuntut umum wajib memperoleh salinan putusan tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan putusan pengadilan? atau apakah setelah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), jaksa penuntut umum baru menerima salinan putusan bahwa ketentuan kurap telah menegaskan :'perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tinggal pertama dalam waktu tujuh hari . menegaskan:dan penasehat hukumnya diberikan atas permintaan . berdasarkan ketentuan juncto kurap dihubungkan dengan kurap, maka wajib bagi jaksa penuntut umum selaku pelaksana putusan pengadilan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) setelah menerima salinan putusan pengadilan, akan tetapi dengan sifat kurap yang multitafsir dan tidak jelas, menimbulkan penafsiran sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri sidoarjo dalam putusan praperadilan nomor pen. pra pn. sda. menyatakan: mengatur bahwa eksekutor perkara pidana adalah jaksa, artinya secara normatif yang melaksanakan putusan pidana adalah jaksa setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, selain itu tersebut mengatur bahwa panitera diberi tanggung jawab untuk mengirim memberikan salinan resmi putusan kepada jaksa dan terhadap ketentuan kurap tersebut kami berkesimpulan bahwa tidak ada keharusan dyang dilaksanakan adanya salinan putusan smi. dalam se ma tahun dinyatakan:sebagaimana undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa norma kurap kitab undang undang hukum pidana) tidak dapat menunjukkan kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda beda dan mengakibatkan ketidakpastian hukum berdampak pada kerugian hak konstitusionalngayoman, asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan harus dijiwai oleh kurap kitab undang undang hukum acara pidana) akan tetapi dalam rumusan kurap kitab undang undang hukum acara pidana) timbul banyak penafsiran dan ketidak belasan tujuan diumumkannya sehingga mengakibatkan hak konstitusional pemohon dirugikan atas berlakunya kurap kitab undang undang hukum acara pidana): bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam dan uud akan tetapi karena rumusan kurap tidak menjiwai aturan dalam pembentukan dan muatan materi sebagaimana yang diamankan oleh dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, maka hak konstitusional pemohon dirugikan: bahwa sifat kurap yang multitafsir dan penuh ketidakjelasan hal.ini sangat bertentangan dengan uud dan sangat merugikan pemohon yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh dan uud bahwa a.v. dicek dalam bukunya the law the constitution mengemukakan bahwa paham rule law itu memuat tiga unsur, yaitu: supremacy law, equality before the law: konstitusi yang berlandaskan hak hak asasi. bahwa dengan berlakunya norma kurap kitab undang undang hukum acara pidana) yang multi tafsir mengakibatkan tidak dapat terwujud, atasrasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasuraian yang dikemukakan dalam angka sampai dengan angka tersebut atas, sudah jelas norma dan angka huruf kurap kitab undang undang hukum acara pidana) menghilangkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam dan uud sertpelaksana putusan pengadilan, untuk berbuat sewenang wenang kepada seseorang,petit dengan dasar uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada. mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dseluruhnya,angka huruf kurap kitab undang undang hukum acara pidana bertentangan dengan uud menyatakan bahwa angka huruf kurap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menetapkan isi angka huruf mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah praperadilan menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus atas: menyatakan bahwa kurap kitab undang undang hukum acara pidana) bertentangan dengan uud menyatakan bahwa kurap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menetapkan isi kurap mempunyai kekuatan hukum mengikat adalahasli surat putusan pengadilan bukan petikan putusan pengadilan untuk pelaksanaannya kepadanya: memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia. atau ago bono,b undang undang hukum acara pidana, bukti fotokopi risalah pemberitahuan putusan mahkamah agung, bukti fotokopi surat panggilan terpidana, bukti fotokopi surat dari pengadilan negeri sidoarjo perihal pengembalian berkas putusan mahkamah agung ri, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri sidoarjo, bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi surabaya: bukti fotokopi relasi pemberitahuan putusan kasasi perkara pidana, bukti fotokopi relasi pemberitahuan putusan kasasi, bukti fotokopi permohonan peninjauan kembali atas putusan mahkamah agung ri, bukti fotokopi permohonan penundaan waktu pelaksanaan putusan mahkamah agung ri: bukti fotokopi informasi perkara mahkamah agung ri, bukti fotokopi putusan mahkamah agung, bukti fotokopi permintaan pemeriksaan praperadilan: bukti fotokopi putusan praperadilan: bukti fotokopi memori banding atas putusan praperadilan: bukti fotokopi berita drs. sugeng riyanto, mm., media jawa pos,hukum acara pidana terhadap uud sehingga mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan guo: bahwbahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari kamis, tanggal desember dan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon pada hari selasa, tanggal januari bahwa pada persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan tersebut, kuasa hukum pemohon depan persidangan telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pemohon prinsipal telah meninggal dunia pada tanggal desember yang disertai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa sengon, kecamatan jombang, nomorhukum lain selain pemohon, maka permohonan pemohon menjadikehilangan subjek karena pemohon telah meninggal duniakuasa pemohon, sebelum sampai kepada petit permohonan ini, pemohonangka huruf dan kurap kitab undang undang hukum acara pidana)guo, diuraikan sebagai berikut: bahwa pemohon memohon mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian materiil angka huruf dan, sedang menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menypoin sampai poin tersebutngka huruf dan kurap kitab undang undang hukum acara pidana), sebagaimana dimohon dalam permohonan guo. pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian atas angkadiuraikan sebagai berikut: bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mengatakan, pemohon mengajukamemiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh uudyang menjadi. hak pemohon sebagaimana dijamin oleh uud danjamin oleh uud sedangkan hak secara tidak langsung pemohon dapat ditarik dari pemahaman maknadirumuskan oleh a.v. dicek, bahwa pemohon adalah terdakwa dalam suatu tindak pidana yangsidoarjo dan diputus menghukum pemohon dengan pidana penjara selama (satu) tahun. selanjutnya pemohon melakukan upaya banding pada pengadilan tinggi surabaynya pengadilan tinggi surabaya menyatakan dalam hal ini pemohon, dilepaskan dari segala tuntutan hukum. kemudian, jaksa penuntut umum mengajukan upaya kasasi mahkamah agung dan akhirnya pemohon menerima copy petikan putusan mahkamah agung dari penasehat hukum pemohon yakemudian dengan mengadili sendiri, menghukum terdakwa (dalam hal ini pemohon) dengan pidana penjara selama (empat) tahun. selanjutnya berdasarkan kurap pemohon meminta secara lisan salinan putusan pengadilan kepada pengadilan negeri sidoarjo dan diberitahukan bahwa salinan putusan tersebut belum selesai serta pemohon dijanjikan oleh pengadilan negeri sidoarjo akan diberitahu dan akan diberikan kepada pemohon, apabila putusan tersebut telah selesai dan sampai dengan saat ini salinan putusan mahkamah agung tersebut tidak ada. walaupun tanpa ada salinan putusan mahkamah agung, jaksa pada kejaksaan negeri sidoarjo melaksanakan putusan pengadilan yang menurut jaksa telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pemohon: bahwa menurut pemahaman pemohon seharusnya pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan salinan putusan, sebagaimana diatur dalam kurap, akan tetapi jaksa penafsiran jaksa terhadap kurap berbeda dengan pemohon, sehingga hanya berdasarkan petikan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dijalankan oleh jaksa pada kejaksaan negeri sidoarjo: bahwa kurap kitab undang undang hukum acara pidana) menyatakan,. dalam se ma tahun dinyatakan,engan sifat kurap yang multitafsir menimbulkan hak konstitusional pemohon dirugikan sebagaimana diatur dan dijamin oleh dan uud bahwa pemohon telah berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan upaya praperadilan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan negeri sidoarjo pengadilan negeri sidoarjo, yang pada akhirnya pengadilan negeri sidoarjo memutus permohonan pemohon praperadilan ditolak, bahwa pemohon mengajukan upaya praperadilan berdasarkan definisi angka huruf karena dalam pelaksanaannya jaksa pada kejaksaan negeri sidoarjo cara cara sebagai berikut: memanggil terpidana dengan surat panggilan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila terpidana tidak memenuhi panggilan maka jaksa akan melakukan upaya paksa dengan cara menangkap dan menahan terpidana. bahwa angka huruf kurap hanya mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang inibahwa menurut pemahaman pemohon angka huruf dapat diterapkan sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana, jika jaksa penuntut umum dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) bertentangan dengan ketentuan kurap, sehingga hak konstitusional terpidana dapat diwujudjamin oleh dan uud yang telah dirugikan oleh jaksa penuntut umum atas pelaksanaan putusan yang menyimpang dari ketentuan kurap, akan tetapi karena angka huruf yang terlalu sempit memberikan definisi pengertian praperadilan, maka hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya angka hurufjamin oleh uud rasa aman atas hukum untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam dan jaminan dari tindakan diskriminatif yang dijamin oleh yang telah dirugikan oleh berlakunya norma dan angka huruf kurap. maka harapan pemohon untuk mendapatkan keadilan atas hukum hanya kepada mahkamah konstitusi yang mempunyai putusan akhir yang bersifat final dan mengikat, sesuai fungsi dan peran mahkamah konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum, putusan nomor php.d vi pada hakikatnyatersebut atas, maka pemohon mempunyai dan memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan guo. polita: argumentasi atas norma angka huruf dan kurap secara materiil bertentangan dengan uud diuraikan sebagai berikut: bahwa norma angka huruf kurap memberikan definisi pengertian praperadilanbahwa maksud dan tujuan praperadilan adalah menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan terhadap hak yang melekat pada penyidik atau penuntut berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, akan tetapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh jaksa, tidak ada sarana yang digunakan oleh terpidana untuk melakukan upaya hukum, padahal dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan upaya paksa yang merampas kemerdekaan dan kebebasan terpidana, bahwa pengerti? dan pengertian penahanan adalah sebagaimana diatur dalam angka angka kurap kitab undang undang hukum acara pidana): bahwa berdasarkan rumusan dari body principles for protection all persons under any form detention imprisonment selanjutnya disebut the body principles: penangkapan berarti tindakan menahan orang karena dugaan keras atas pelanggaran atau dengan tindakan penguasa, penahanan berarti kondisi orang yang ditahpemenjaraan berarti kondisi orang yang dipenjarakbahwa berdasarkan asas the body principles dinyatakan: penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilaksanakan secara kaku sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh para pejabat yang berwenang atau orang yang diberikan wewenang untuk ituinternational covenant civil and political rights menyatakan: "tak seorang pun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum : bahwa dalam victims declaration menyatakan: apabila para pejabat publik dan agen agen lainnya bertindak dalam kapasitas resmi atau semi resminya melanggar hukum pidana pidana nasional, maka para korban akan menerima ganti kerugian (restitution) dari negara dalam hal para pejabat atau agen agenda bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan : bahwa norma angka huruf terlalu sempit memberikan kewenangan lembaga praperadilan hanya untuk memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, padahal dalam pelaksanaan putusan pengadilan jaksa telah menggunakan upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap terpidana untuk melaksanakan putusan walau upaya paksa tersebut tidak diatur dalam hukum: bahwa kurap diberlakukan untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan sebagaimana diatur dalam kurap kitab undang undang hukum acara pidana),':norma angka huruf tidak mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan mengakibatkan kekosongan hukum yang sangat dibutuhkan didalam masyarakaperkumpulan institute for global justice igj), yang diwakili oleh dra. sri haruki indah. kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan direktur eksekutif, alamat jalan diponegoro nomor menteng jakarta pusat disebut sebagai . pemohon perhimpunan dokter hewan indonesia phi), yang diwakili oleh drh. retno dewi baja, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan ketua organisasi dan kemasyarakatan perhimpunan dokter hewan indonesia phi), alamat gedung rumah sakit hewan jakarta lt. jalan harsh rm. nomor (belakang) ragunan jakarta. disebut sebagai . pemohon il, gabungan koperasi susu indonesia aksi), yang diwakili oleh drs. dedi setiap, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan ketua gabungan koperasi susu indonesia aksi), alamat jalan raya rumah sakit gede page. nomor kecamatan ujungberung, kotamadya bandung, provinsi jawa barat. disebut sebagai . iiyilll pemohon iii: wahana masyarakat tani dan nelayan indonesia wati), yang diwakili oleh titah soebajoe, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan wakil ketua wahana masyarakat tani dan nelayan indonesia wati), alamat jalan cinere raya blok nomor rt. depok, telp bandung, provinsi jawa barat. disebut sebagai .lill ulu pemohon iv, serikat petani indonesia spi), yang diwakili oleh henry saragih, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan ketua umum serikat petani indonesia spi), alamat jalan mampang prapatan xiv nomor mampang prapatan, jakarta selatan. disebut sebagai . oil pemohon yayasan lembaga konsumen indonesia lki), yang diwakili oleh husna agustina zahir, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan ketua harian, yayasan lembaga konsumen indonesia lki), alamat jalan pancoran barat nomor duren tiga, jakarta disebut sebagai .lill ulu pemohon vi, yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa), yang diwakili oleh idham arsyad, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan jabatan sekretaris jenderal yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa), alamat jalan duren tiga, nomor jakarta selatan. disebut sebagai . iii pemohon vii: teguh boediyana, kewarganegaraan indonesia, lahir purwokerto mei agama islam, alamat jalan kenanga nomor rt. kalibening baru, pondok gede, kota bekasi. disebut sebagai . oil pemohon viii: soul abidin, kewarganegaraan indonesia, lahir nganjuk september agama islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat jalan anggrek raya as rt. kelurahan jati sampurna, kecamatan jati sampurna, bekasi. disebut sebagai . lill ulu pemohon ix, diamanatkan oleh persetujuan wto lainnya (yaitu, persetujuan tbt atau gateatas dasar itulah indonesia menerapkan payung hukum kesehatan hewan yang ketat, melalui undang undang nomor tahun tentang pokok keheranan. undang undang ini tidak mencabut staatsblad nomor tentang campur tangan pemerintah dalam bidang keheranan.penerapan asas maximum security terbukti berhasil dan indonesia dinyatakan sebagai negara bebas dari penyakit pmk. sehingga peraturan perundang undangan dan selanjutnya keputusan menteri yang mengubah asas maxpeternakan dan kesehatan hewan secara keseluruhan dalam negeri. dalam perjanjian perdagangan internasional, indonesia berpotensi kehilangan statusnya sebagai negara yang bebas pmk. terancamnya keamanan konsumen saat ini keamanan produk yang beredar dipasaran telah menjadi masalah nasional yang krusial. banyaknya peredaran makanan pasaran yang berasal dari produk hewan seperti ayam, daging yang dikonsumsi oleh konsumen yang bermasalah seperti masih adanya penjualan produk ternak tren mati kemarin daging yang mengandung formalin, daging kadaluarsa, dendeng yang berasal dari produk babi tanpa keterangan yang jelas, dan banyak lagi kasus kasus yang sehari hari lazim dihadapi konsumen. lemahnya pengawasan pemerintah merupakan penyebab utama timbulnya persoalan persoalan atas. sumber daya manusia yang disediakanguo yang menurut para pemohon menganut sistim minimum security, namun unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona yang akan mengekspor produk hewan wilayah nkri harus memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan yang diatur dalam penjelasan guo meliputi, yaitu unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona harus memiliki: hasil analisis renkri. nomor registrasi untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan dalam wilayah nkri antara lain, dari badan kesehatan hewan dunia (world organization for animal health, noah), dan atau codex alimentarius commission cac)". sedangkan yang dimaksud dengan "". samping itu bagi unit usaha produk hewan dimaksud wajib memiliki nkv nomor kontrol veteriner) yait, frase "atau kaidah internasional" pada peternakan dan kesehatan hewan menunjuterhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa dalil para pemohon tidak berdasar, mengingat dalam penjelasan sudah dirinci secara jelas ketentuan international yang menjadi rujukan yaitu ketentuan dari badan kesehatan hewan dunia world organization for animal health, noah), dan atau codex alimentarius commission cac). bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pencantuman kata "dapat"terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa perlu dicermati yang dimaksud dengan. sedangkan otoritas veteriner (vide angka undang undang guo) adalah sebuah kelembagaan pemerintah danmengerahkan semua lini kemampuan semua profesi mulai dari pengidentifikasilapangan. bahwa terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan sistim kesehatan hewan diseluruh wilayah nkri tentunya memerlukan otoritas veteriner sebagaimana diaturim kesehatan hewan nasionaldengan demikian atas dasar uraian tersebut, dpr berpandang: menyatakpara pemohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (ex ago bono)dan tanggal maretberkaitan dengan frasa unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona , berkaitan dengan frasa atau kaidah internasional", dan berkaitan dengan kata daudlembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kajian perdagangan dan investasi yang berkaitan dengan perjanjian internasional melalui wto, fta, dan berbagai kebijakan perdagangan dalam negeri, seperti pencabutan subsidi, penghapusan pengurangan tarif, pembangunan kawasan ekonomi khusus, dan kebijakan investasi lainnya, bahwa pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, pemohon adalah persatuan dokter hewan indonesia phi) yang bidang keahliannya adalah ilmu kedokteran dan pertanian dengan objek profesinya yang berkaitan dengan berbagai spesies hewan dan penyakit penyakitnya, termasuk penyakit hewan yang menular, yang dapat menulari manusia,pemohon dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan hak yang telah diberikan oleh uud pemohon iii adalahyang memberlakukan minimum security, akan mengancam kesehatan ternak yang berakibat merugikan hak konstitusional pemohon, pemohon adalah organisasi massa yang berbasis isu pertanian, peternakan dan nelayan yang melakukan kegiatan advokasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat petani, peternak dan nelayan. dengan diberlakukannya berakibat dirugikan hak konstitusionalnya, pemohon adalah serikat petani indonesia spi).,: pemohon adalah yayasan lembaga konsumen indonesia lki) yang merupakan: pemohon vii adalah yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa) yang merupakan organisasi yang aktif melakukan advokasi dan penguatan organisasi petani terkait dengan isu isu agrarian reform secara luas, termasuk yang berkaitan dengan, dan keberlangsungan usaha taninya: pemohon viii ix adalah peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi. dengan berlakunya sistem zona yang mengancam kesehatan ternak, menjadikan important daging segar yang sangat bebas akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta berlakunya depopulasi tanpa kompensasi berpotensi merugikan hak konstitusionalnya, pemohon x xv adalah para pedagang daging sapi menyatakan melanggar hak konstitusionalnya jika ketentuan yang mengaturxvi xvii adalah para dokter hewan yangoleh adanya berkaitan dengan kata dapat mengancam eksistensi profesi yang berbasis pada profesionalisme dokter hewan,guo, bahwa dan dan serta uud masing masing menyatakan sebagai berikut: menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum". menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya': danberlakunya khususnya?, dan berkaitan dengan kata dapa?'dan serta, peternak,dengan berlakunya dan serta: dan berkaitan dengan kata "dapat yang masing masing menyatakan: yang, dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional . yangyang menurut para pemohon bertentangan dengan uud khususnya dan pemerintah sebagai pengawas masih sangat kurang. ditambah lagi dengan sistem pengawasan yang bersifat menyeluruh belum dimiliki oleh negara ini.impor amerika serikatmemiliki kemampuan laboratorium untuk menguji bse tersebut. rencana important ternak dari negara negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentu sangat membahayakan bagi pihak konsumen nasional baik daging maupun susu ditengah lemahnya sistem pengawasan yang ada. dalam negeri hingga saat ini tidak ada fasilitas laboratorium untuk mendeteksi keberadaan penyakit zoonosis tersebut termasuk kemungkinan terbawa oleh impor ternak dari negara lain. semestinya peraturan perundang undangan, kelembagaan yang kuat, dan sumber daya manusia yang memadai, adalah sesuatu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil kebijakan important ternak dari negara lain, terutama negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis yang berbahaya atau sangat menular seperti pmk dan lain lain. kewenangan yang diberikan kepada menteri sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun sama sekali tidak dapat menjamin hak keamanan bagi konsumen daging dan susu nasional. kewenangan pada menteri dapat memicu conflict interest terutama jika menterinya tidak berasal dari kalangan profesional yang mengerti benar tentang masalah kesehatan hewan dan penyakit hewan menular pada hewan. pelanggaran konstitusi dan kerugian rakyat kebijakan pembukaan impor ternakdan serta pembukaan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: meskipun para pemohon telah memenuhi kewajiban berdasarkan menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap para pemohon dari risiko masuk dan penyebabnya penyakit hewan menular yang dapat membahayakan, sehingga mengancam kesehatan manusia, hewan, lingkungan, serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya peternak, pemerintah tidak menunjukkan pertanggungjawabannyapara pemohon (peternak) atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi, cc. pemerintah tidak menunjukkanmengakibatkan adany: menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, para pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis bukti sampai dengan bukti juga mengajukan (delapan) orang ahli bernama dr. drh. hadji: dr. drh. sofyan sudrajat, ms: dr. drh. bangku steppe, drh. bachtiar murad: dan dr. rohani tawaf, ms, dr. hunian rubina thamrin akb, m.s., kes., sp. fk.: yusuf shore, s.h., m.h.: dan dr. drh. heru setijanto, vet yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari dansebagai berikut: ahli dr. drh. soehadji pada akhir abad ke bpenyakit ngoro pada tahun penyakit anthrax pada tahun penyakit sura pada tahun penyakit mulut dan kuku pada tahun1887, dan penyakit rindhepest pada tahun tahun lingkungan departemen pertanian berdasarkan keppres nomor tahun dibentuk direktorat jenderal keheranan yang kemudian pada tahun diubah menjadi direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan. selanjutnya pada tahun diubah lagi menjadi direktorat jenderal produksi peternakan, dan akhirnya pada tahun hingga sekarang diubah kembali menjadi direktorat jenderal peternakan: bahwa bidang peternakan menyangkut aspek produksi, pengembangan, budaya, genetika, dan nilai ekonomis. fungsinya antara lain adalah optimalisasi produksi. peternak adalah subjek, ternak adalah objek, lahan adalah pendukung pakan, dan teknologi adalah bidang ilmu peternakan. sedangkan ilmu kedokteran hewan atau kesehatan hewan adalah jaminan keamanan (security), yaitu menjamin kesehatan hewan dan manusia (safety), serta pelayanan medik (services). fungsinya adalah promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. sini ada rambu rambu profesi dan sertifikasi kompetensi. kalau disamakan, maka harus secara sinergi dua sisi diartikan yang harus saling mendukung, bahwa subsistem kesehatan hewan nasional, menurut undang undang kesehatan hewan, saling berkaitan, yaitu terdiri dari lima subsistem: pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat veteriner, diagnosa, kesiagaan darurat, dan pendukung sdm. kelima sub inilah yang belum ada: bahwa masalah emerging infectious diseases dipacu oleh: pertumbuhan penduduk manusia yang sangat cepat dibandingkan dengan populasi hewan, urbanisasi yang cepat: sistem peternakan yang berubah: integrasi yang semakin mendekat antara hewan dan manusia: pengrusakan hutan, perubahan perubahan dalam bentuk ekosistem, dan globalisasi perdagangan hewan: bahwa prinsip one world one health woh) merupakan satu konsep yang multidisiplin dan multisektor, sehingga didefinisikan sebagai suatu upaya kolaborasiada tuntutan yang mendesak dari sistem kesehatan hewan nasional siskewanas) agar terpenuhinya prinsip woh yang memerlukan adanya otoritas veteriner. jadi samping kita mengatur kita dituntut harus one world one health atau yang disebut woh . bahwa mengenai substansi, ada tiga tahapan. tahap pertama, tahun ada pendekatan teknis yang diatur dalam undang undang tentang campur tangan pemerintah dalam lapangan keheranan dan polisi keheranan staatsblad nomor dan nomor kemudian ada kuhp yang antaranya berkaitan dengan keheranan: tahap kedua, sebelum terbitnya pada kondisi pendekatan terpadu dan agraris, staatsblad nomor masih berlaku. ada juga undang undang tentang ketentuan ketentuan pokok keheranan, undang undang tentang pangan, undang undang tentang kehutanan, dan kuhp: tahap ketiga, setelah tahun staatsblad nomor dicabut. undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan juga dicabut diganti, sementara undang undang lain masih berlaku, sehingga tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya mata rantai yang hilang dan menimbulkan konflik kepentingan: bahwa dan tidak memberikan kompensasi. ini menimbulkan: bahwae: ahli dr. drh. sofyan sudrajat, ms. bahwa dalam tidak ada kata zona , ahli tidak setuju kalau kata zona dipakai sebagai dasar. ahli dalam melaksanakan tugas justru menjadi aman karena melaksanakan free country, sebab negara itu bukan zona,, aspek kemahiran: dan aspek penurunan produksi yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja, bahwa ciri penyakit karena virus, yaitu pmk, ditularkan melalui udara, jarak dari sumber penyakit itu dapat menular, bahwa kalau hewan terserang pmk dapat menyebarkan virus kepada yang lain, ini yang harus dimusnahkan,. apabila ada virus masuk tidak dapat kita ketahuiahli dr. drh. bangku steppe. bahwa telah memasang kewenangan medis dokter hewan.anusia y nya adalah zoonosis. ini yang emerging diseases, bahwa penyebab penyakit zoonosis diawali dari yang paling kecil, namanya prion, virus, bakteri, dan sesudah itu parasit. penularannya dapat disebabkan oleh manusia, perubahan pola hidup manusia, dapat juga perubahan daripada virus itu sendiri, bahwa bidang kedokteran hewan ada namanya otoritas veteriner, yang tidak ada departemen pertanian. ada kewenangan lembaga medis veteriner, situ ada lembaganya dan ada kewenangannya. keduanya, yaitu kelembagaan dan kewenangan, harus ada dan tidak dapat pisahkan, bahwa penyakit yang diderita pasien karena tertular penyakit hewan menular, penetapan zona adalah kewenangan medis veteriner, bukan kewenangan seorang menteri, sehingga menentukan bahwa menteri pertanian dapat melimpahkan kewenangannya kepada otorisasi veteriner, bahwa pengertian penggunaan kata dapat pada seolah olah menteri memiliki. pengertian kata dapat tersebut atas menunjukkan bahwa menteri pertanian mempunyai kewenangan medis veteriner penuh. hal tersebut akan memupus habis kewenangan medis veteriner dan profesi dokter hewan: bahwa penyakit zoonosis mempunyai batas penularan. kewenangan medis veteriner berada pada dirjen peternakan, akan tetapi saat penularan telah terjadi dari hewan manusia, kewenangan tersebut berpindah menjadi kewenangan medis veteriner melalui departemen kesehatan: bahwa dan mencabut staatsblad nomor nomor yang mengukuhkan kewenangan medis veteriner. yang mengukuhkan menteri pertanian dalam penanganan medis veteriner adalah tidak benar. seharusnya yang diberlakukan tetap seperti yang tersebut dalam staatsblad guo, ahli drh. bachtiar murad bahwa kesehatan masyarakat veteriner berkaitan dengan zoonosis karena zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan manusia atau sebaliknya adalah cikal bakal lahirnya bidang kesehatan masyarakat veteriner, bahwa diperlukan kewaspadaan agar penyakit jangan sampai masuk negara kita. penyakit ini bukan disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit, tetapini dapat ditularkan melaluioleh karena itu, perlu diterapkan maximum security guna melindungi bangsa, manusia, dan hewan negara kita, ahli dr. ir. rohani tawaf, m.s. bahwa petani peternakan sapi potong indonesia sangat kecil, sedangkan permintaan daging jauh lebih tinggi daripada peningkatan produksi dalam negeri, sehingga diperlukan impor, bahwa kita harus memperhatikan tiga hal, antaranya adalah, pertama, kelestarian: kedua, kesinambungan: dan ketiga, kesejahteraan. hal yang dimaksud kelestarian adalah ternak yang bukan hanya sebagai komoditas, akan tetapi ternak sebagai sumber daya. oleh sebab itu,menjadi kewajiban negara untuk melindunginya, bahwa peternak harus sejahtera dan harus menikmati keuntungan dari usahanya,,bahwa asosiasi pengimpor daging sapi indonesia asasi) telah melakukan kajian pada tahun apabila ternak yang dipotong satu ton dagingnya memerlukan tenaga kerja orangdengan demikian impor setiap ton daging ternak akan menghilangkan orang tenaga kerja, sehingga kesempatan bekerja dalam negeri berkurang: ahli dr. hunian rubina thamrin akb, m.s., kes., sp. fk. bahwa impor hewan ternak dan produk hewan ternak menurut ketentuanakibat buruk. dengan demikian negara tidak diperbolehkan memasukkan hewan ataupun produk hewan::empat hingga limasepuluh hingga lima belas tahun pada manusia: ahli yusuf shore, s.h., m.h. dalam undang undang nomor tahun terdapat posisi pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan buruh atau pekerja. tiga pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, masuk ranah hukum perlindungan konsumen. terdapat komoditas yang pada umumnya dimanfaatkan oleh para consumer, yang paling asasi adalah yang berhubungan dengan kebutuhan makanan. perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari undang undang perlindungan konsumen semata, melainkan juga hukum materiil dalam ketentuan ketentuan luar undang undang perlindungan konsumen. tidak ada kata "ternak hewan dalam undang undang perlindungan konsumen sehingga secara sistem, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, maka yang berlaku adalah undang undang peternakan. dalam penjelasan umum alania ke disebutkan pentingnya perlindungan konsumen dengan menyebutkan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen uuk). yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan semangat perlindungan hukum bagi segenap warga negara republik indonesia. semangat ini tidak terlaksana karena perumusan tersebut tidak konsisten. menteri diberikan kewenangan mengenai penentuan negara atau zona dalam suatu negara yang memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan wilayah indonesia,setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewan tersebut. kegagalan pemerintah untuk melindungi warganya dari ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi, dibebankan kepada korbannya, yaitu para pelaku usaha bidang peternakan dan masyarakat konsumen. jika pemerintah konsisten mengedepankan perlindungan konsumen seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum alinea ke semestinya tidak cuci tangan dengan melakukan depopulasi tanpa ganti rugi. yang dimohonkan pengujian berpotensi menimbulkan konflik, sengketa antara sesama pelaku usaha dalam hal ini importir hewan dengan industri makanan dan minuman, serta pelaku usaha versus konsumen akhir. dalam hubungannya dengan frasa kaidah internasional dalam seyogianya disebutkan kaidah internasional mana yang dimaksudkan agar warga negara mendapatkan kepastian hukum. resolusi perserikatan bangsa bangsa nomor tentang perlindungan konsumen guidelines for consumer protection . nomor angka general principle menyatakan bahwaperlindungan konsumen. nomor iii angka resolusi tersebut menyataka, serta mendukung dan sejauh mungkin mengakui standar standar organisasi pangan dan pertanian, perserikatan bangsa bangsa pbb) dan who. atau jika belum memiliki standar standar internasional lainnya, pemerintah memelihara, mengembangkan, atau memperbaiki perangkat keamanan pangan yang meliputi diantaranya kriteria keamanan, standar pangan dan kebutuhan gizi, serta mekanisme pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang efektif. pengadilan indonesia belum pernah mengadopsi resolusi pbb tersebut. strict liability untuk perlindungan konsumen baru pada tataran kajian. sistem yang dianut dalam uuk tetap pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan sistem pembuktian terbalik. depopulasi seolah olah melindungi konsumen, tetapi jika dicermati lebih lanjut, hal ini merupakan kegagalan negara dalam melindungi kepentingan hukum para warga negaranya. justru kalau tersebut dikaitkan dengan program smart consumer yang dikedepankan oleh kementerian perdagangan dan juga badan perlindungan konsumen, negara harus memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan yang hewannya depopulasi. ahlisaja, akan tetapi suatu profesi veteriner (veterinary profession). untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari risiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan atau additive, contaminants, toxic atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman dan pakan (food bone diseases). menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintah dalam sidang pleno tanggal januaribahwa dasar pembentukan hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan panganguna pengaturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan yang holistik dan terintegrasi dengan tujudan ketahanan pangan nasional, cc. melindungi, mengamankan, dan atau menjamin wilayah dan, memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. bahwa terhadap, sebagaimana dimaksud pada penjelasan yang dimaksud dengan memberikan kompensasi ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan eksotik.tidak adanya sistem dan kelembagaan yang kuat baik pada tingkat negara, organisasi profesi dan ketahanan masyarakat sendiri yang masih sangat lemah, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit menular pada hewan dan penularan dari hewan pada manusia akan sangat membahayakan kehidupan peternak dan masyarakat konsumen pada umumnya. sementara acuan dalam pengaturan masalah masalah kelangsungan peternakan dan kesehatan hewan sebagian besar masih mengacu pada kaidah internasional. negara ini belum memiliki dasar pijakan sendiri dalam mengelola urusan ini secara baik. sehingga kebijakan yang keliru dapat berimplikasi menimbulkan bencana penyakit yang massal dan masif. pada sisi lain negara menolak bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian ekonomi yang dihadapi rakyat pada saat mewabahnya penyakit ternak tertentu yang membahayakan. undang undang nomor tahun menyatakan bahwaadanya ini jelas berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat peternak. atas dasar hal tersebut atas, undang undang peternakan dan kesehatan hewan khususnya frase unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona , dalam frase mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional dan menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner', melanggar konstitusi ketentuan tersebutmenular tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati, bahwa samping itu, hewan yang terjangkit penyakit hewan eksotik dan atau strategis apabila tidak depopulasi, justru akan menularkan penyakit kepada hewan lain yang sehat bahkan kepada manusia atau dari manusia yang terjangkit penyakit tersebut kepada hewan karena sifatnya yang zoonotik sic): bahwa bertujuan: melindungi setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh uud melindungi hak asasijamin dalam uud melindungi hak setiap orang untubagaimana dijamin oleh uud perlindungan hak hak sebagaimana tersebut atas sesuai asas yang dianut dan tujuan yang termuat dalam khususnya huruf huruf dan huruf: mencukupi kebutuhan panganngembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat. bahwa penjelasan yang dimaksud dengan zona adalah bagian suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemic logic, penyakit hewan menular,antara lainekspor negara kesatuan republik indonesia. nomor registrasi atau establish number untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan kepada serta tidak mengganggu kepentingan nasional. kesesuaian antara ketentuan internasional yang relevan antara lain dari badan kesehatan hewan dunia, atau world organization for animal health dan atau codex alimentarius commission. bahwa pemasukan produk hewan dari suatu unit produksi pada suatu negara atau zona dalam suatu negara hanya diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu terutama hasil analisis risiko penyakit hewan menular utamanya yang eksotik dan kesesuaian dengan ketentuan internasional yang relevan. bahwa dari peraturan pemerintah tersebut menyatakan, menteri menetapkan jenis jenis penyakit hewan dan wilayah bebas'. penjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan wilayah bebas adalah suatu daerah terbatas mana hewan atauuatu penyakit hewan . ketentuan ini secara implisit mengakui adanya pendekatan zona dalam menentukan wilayah darimana produk hewan dapat diekspor. bahwa indonesia sebagai negara anggota wto tetap memiliki kewenangan untuk menolak produk hewan dari negara anggota wto lainnya.penyakit hewan menular eksotik dan atau strategis dari negara pengekspor. bahw: untuk menjelaskan bahwa persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri dalam wilayah negara republik indonesiauntuk menjelaskan bahwa produk hewan dari satu unit usaha pada suatu negara atau zona dalam suatu negara dapat diimpor apabila berdasarkan analisis risiko ternyata memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. penjelasan mengenaiketentuan ini dimaksudkan, menteri pertanian yang menurut angka selaku pejabat politik dan sekaligus pejabat publik atau administrasi negara. oleh karenanya dapat dilimpahkan kepada pemangku profesi otoritas veteriner. bahwa dengan ketentuan dokter hewan tidak dalam keadaan yang tertutup sama sekali dalam menjalankan profesinya. sehingga dokter hewan tetap dapat melakukan aktivitas profesinya sesuai dengan keahliannya. menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pemerintah juga mengajukan (dua) orang ahli bernama prof. dr. drh. m.b. malone dan prof. dr. drh. denny wijaya lukman yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli prof. dr. drh. m.b. malone. sebenarnya mengandung dua asas yang penting, yaitu: (i) asas keadilan: pemilik hewan yang hewannya terjangkit penyakit eksotik, yaitu penyakit yang belum ada suatu wilayah, berarti pemilik hewan yang terjangkit itu lalai dan harus bertanggung jawab, hewannya mati dan tidak diganti. (il) asas ilmu pengetahuan: hewan ternak sangat peka terhadap penyakit dari luaroleh penyakit itu, sehingga perlu dilindungi. oleh karena itu hewan yang sakit perlu segera dimusnahkan (depopulasi). terkait mengenai koning, adalah tidak adil menyatakan seluruh bagian negara tertular penyakit, bila penyakit tersebut hanya terdapat salah satu atau beberapa zona saja. hal ini tidak adil karena penularan penyakit ada batas batasnya. setiap akan dilakukan impor dari zona yang bebas, dilakukan suatu analisa risiko. kajian terhadap hasil analisis tersebut menjadi dasar dilakukannya impor atau tidak. analysis record tidak mengenal istilah maximum security seperti yang dikemukakan para pemohon. pemerintah indonesia mengadopsi ketetapan oie tentang zona dan unit usaha produksi atau compartment. saat indonesia belum bebas penyakit mulut dan kuku, indonesia telah mengekspor sapi dari provinsi bali, provinsi nusa tenggara barat, dan provinsi nusa tenggara timur yang merupakan zona bebas penyakit mulut dan kuku sampai tahun an. impor sapi oleh pemerintah indonesia dilakukan setelah pengamatanbebas penyakit. ahli prof. dr. drh. denny wijaya lukman berdasarkan dan zona dalam suatu negara diartikan sebagai pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas. istilah zona dalam tersebuts sps agreement) yang merupakan bagian dari gate yang diadministrasikan oleh wto. penilaian karakteristik suatu regional memperhatikan tingkat prevalensimenurut artikel dan penentuan regional bebas hama dan penyakit atau yang dikenal sebagai pest free area atau regional dengan prevalence hama dan penyakit yang rendah area low pest prevalence ditentukan berdasarkan geografi, ekosistem, surveillance, epidemiologi, dan efektivitas pengendalian hama dan penyakit. perlindungan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dalam perjanjian sps dipergunakan oleh organisasi kesehatan hewan dunia yaitu world organization for animal health noah) dalam rangka pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit hewanpemerintah republik indonesia sudah menerapkan pendekatan zona sejak tahun dengan diundangkannyamenteri menetapkan jenis jenis penyakit hewan dan wilayah bebas, dalam hal ini wilayah regional. berdasarkan asas resiprositas, beberapa sistem zona harus dilaksanakan secara konsekuen baik untuk keperluan impor maupun (terutama) untuk ekspor. dalam sps dan oie tidak dikenal konsep zero risk. pendekatan yang dipakai sekarang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah risiko yang dapat diterima atau yang dikenal sebagai acceptable risk dan itu ditetapkan oleh pemerintah atau dalam suatu tim analisis resiko sebagai appropriate level protection. dalam oie maupun dalam spmengatur analisis risiko dalam yang dalam penjelasannya (risk assessment), manajemen risiko (risk management), dan komunikasi risiko (risk communication). dengan demikian, danisiko dengan mengacu kepada kaidah internasional oie dan cac. tata cara pemasukan produk hewan, ketentuan teknis kesehatan hewan, dan peraturan perkarantinaan dimaksudkan untuk (i) menjamin perlindungan konsumen dalam negeri: (ii) melindungi hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya dari kemungkinan tertular penyakit hewan berbahaya atau eksotik: (iii) melindungi hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda yang bawah kekuasaannya serta hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan tertular penyakit hewan berbahaya atau eksotik, (iv) melindungi hak setiap orang untubebas dari kemungkinan tertular penyakit hewan berbahaya dan eksotik terutama yang bersifat zoonotik, (v) menjamin perekonomian nasional dapat diselenggarakan sesua, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dewan perwakilan rakyat dalam sidang pleno tanggal januari telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: bahwa para pemohon mengajukan pengujian yaitu ketentuan sepanjang frasa, . unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam', frasa . mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional, serta frasa, dapat untuk peternakan dan kesehatan hewan" isi|. para pemohon beranggapan ketentuan dan serta bertentangan dengan ketentuan dan dan serta uud bahwa para pemohon menganggapdan serta bahwa pemohon sampai dengan pemohon vii dalam permohonannya belum membuktikan adanya kerugian atau potensi kerugian oleh berlakunya dan serta undang undang guo. berlakunya dan serta tidak menghalang halangi atau tidak mengurangi hak konstitusional pemohon yang bergerak dalam bidang kajian. oleh karena itu tidaklah tepat dan berdasar jika dalam perkara guo pemohon sampai dengan pemohon vii berkedudukan hukum sebagai pemohon. bahwa pemohon viii dan pemohon dalam permohonan guo berprofesi sebagai peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sebagai bagian dari sumber ekonomi kehidupan. menurut para pemohon, berlakunya sistem zona atau minimum security akan mengancam kesehatan ternak dan menjadikan impor asli daging segar sangat dibatasi dan akan mendesak peternak sapi lokal. dan penjelasanpertanian, dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, antara lain daging, telur, susu, dan tulang.sampai dengan pemohon xv, yang berprofesi sebagai pedagang sapi beranggapan dengan berlakunya sistedpr berpandangan bahwa hal ituxvi sampai dengan pemohon xix, dpr menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilainya. dengan demikiansesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii bertanggal mei dan perkara nomor puu bertanggal september pengujian materiil atas undang undang peternakan dan kesehatan hewan: bahwa salah satu upaya pemberantasan penyakit hewan menular zoonosis berbahaya yang diatur dalamzoonosis, tindakan depopulasi yang diatur dalam undang undang guo merugikan hak konstitusional para pemohon. terhadap dalil para pemohon tersebut dpr berpandangan justru hak para pemohon yakniepopulasi. bahwa pemerintah. adalah hal yang logis dan berdasar mengingat hewan yang positif terjangkit penyakit hewan berbahaya dapat menularkan penyakit kepada hewan yang sehat justru dapat menimbulkan penyebaran penyakit hewan berbahaya meluas,akan lebih besar. meskipun tidak dilakukan depopulasi,nytidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan sepanjang frasa unit usaha produksi hewan pada suatu negara atau zona dalam undang undang guo menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap para pemohon dari risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular sehingga dapat membahayakan serta mengancam kesehatan manusia, hewan, lingkungan, dan melemahkan perekonomian rakyat, serta dianggap bertentangan dengan ketentuan serta pembukaan uud bahwa dpr berpandangan pendekatan sistem zona dalam pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional yang terkandung dalam undang undang guo adalah mengacu pada ketentuan badan kesehatan dunia dimana indonesia menjadi salah satu anggotanya, maka sudah sepatutnya dalam penerapan sistem zona harus dilakukan secara konsekuen baik untuk keperluan pengeluaran (ekspor) maupun pemasukan (impor). bahwa dengan penetapan sistem zona, justru memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau daerah yang tidak terjangkit penyakit hewan berbahaya, berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dengan ketentuan standar internasional, agar tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. sebaliknya apabila dengan sistem maximum security dapat menghal,undang undang guo yang menurut para pemohon menganut sistem minimum security namun unit usaha produk hewan suatu negara atau zona yang akan mengekspor produk hewan wilayah republik indonesia harus memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan yang diatur dalam penjelasan guo, meliputi unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona harus memiliki: hasil analisis risiko penyakit hewan menularindonesia. nomor registrasi untuk unit usaha yang mengekspor produk hewan dalam wilayah indonesia. cc dan lingkungan, serta tidak mengganggu kepentingan nasional. sesuai dengan ketentuan internasional yang relevan, antara lain, dari badan kesehatan dunia noah) dan atau codex alimentarius commission cac). dan merugikan rakyat indonesia. lahirnya ini mengabaikan prinsip prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan, rasa aman dan keberlangsungan hidup rakyat indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam uud khususnya alinea empat pembukaan uud dan dan sertail.yang menjadi objek pengajuan permohonan ini adalahterhadapjudicial review ini. illsedangkansamping itu, unit usaha produk hewan dimaksud wajib memiliki nomor kontrol veteriner atari frasa atau kaidah internasional padabahwa dpr berpendapat dalil para pemohon tidak berdasar, mengingat dalam penjelasan tersebut sudah dirinci secara jelas ketentuan internasional yang menjadi ketentuan dari badan kesehatan hewan dunia noah) dan atau cac. bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pencantuman kata dapat'bahwa dpr berpandangan yang dimaksud, sedangkan otoritas veteriner (vide angka undang undang guo) adalah sebuah kelembagaan pemerintahberkaitan dengan hewan dengan melibatkan profesional dokter hewan, mengerahkan kemampuan semua profesi mulai pengidentifikasilapangan. bahwa terkait dengan kesehatan hewan seluruh wilayah nkri memerlukan otoritas veteriner sesuaiem kesehatan hewan nasional,atau internasional. bahwa dpr berpendapat ketentuan dan serta tidak bertentangan dengan dan dan serta pembukaan uud dan tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. pendapat mahkamah menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian oleh para pemohonmenimbang bahwa karena tersebut menunjuk kepada dari tersebut, maka yang menyatakan, , perlu dicantumkan sini, bahwa depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan, merupakan tindakan pemerintah untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat, bahkan untuk menghindari penularan kepada manusia. tindakan pemerintah seperti itu adalah dalam rangka melindungi hewan, masyarakat indonesia, serta kesehatan masyarakat indonesia. selain itu hewan yang sudah positif terjangkit penyakit hewan, tanpa depopulasi tetap tidak akan membantu pemiliknya oleh karena pada akhirnya hewan tersebut akan mati dan membahayakan hewan lain dan orang orang sekitarnya. adapun terhadap pemilik hewan yang depopulasi, padahal hewan tersebut masih sehat, tetap diberikan kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam yang menyatakan,". berdasarkan pertimbangan atas mahkamah menilai tidak bertentangan dengan uud:,menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon menentu, yang menurut para pemohon menunjukkan ketidakpastian hukum serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. bahwa mahkamah menilai frasa atau kaidah internasional adalah benar tidak memberikan kepastian hukum oleh karena kaidah internasional mana yang dimaksud dan apakah kaidah internasional tersebut telah disetujui atau belum oleh dewan perwakilan rakyat, bahwa kepastian hukum yang adil tertera dalam uud sedangkan ketentuan mengenai persetujuan dpr atas, tertera pada uud selain itu, uud menegaskan, kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . bahwa berdasarkan pertimbangan atas, frasa atau kaidah internasional selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam uud sebagaimana adanya keharusan persetujuan dpr, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. dengan pertimbangan tersebut atas, maka frasa atau kaidah internasional adalah bertentangan dengan uud sepanjang belum dituangkan dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi: bahwa dengan demikian, menjadi. menimbang: bahwa': bahwa . konklusi berdasarkan penilaian fakta dan hukum ataspunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan guo, permohonan beralasandikabulkan untuk sebagian:bulan agustus tahun dua ribu sepuluh dan ucapkan dalam sidang plenortono, arsyad sanusirsyad sanusi akil mochtar ttd. ttd. ahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti, ttd. alias ngapainberkaitan dengan frase "atau kaidah internasional dan berkaitan dengan kata "dapat" yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta yang dimuat dalam undang undang dasar khususnya pembukaan uud dan dan serta uudpemohon adalah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan perkumpulan para individuw, dan berbagai kebijakan proteksionis, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus kek) serta kebijakan investasi lainnya, maka jelaslah bahwa pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya. bahwa pemohon phi adalah organisasi profesi dokter hewangunakan manusia masyarakat. berdasarkan hal tersebut maka pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan hak yang telah diberikan oleh konstitusi yakniyang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. dengan demikian dengan lahirnya undang undang guo akan berpotensi kepada pemohon sebagai warga negara indonesia yang dalam hal tertentu akan bersentuhan dengan muatan yang diatur dalam undang undang guo. bahwa pemohon iii aksi, adalah koperasi para peternak sapi perah yang mewadahi ribuan peternak sapi perah indonesia. dengan berlakunya sistem zona yang memberlakukan minimum security akan mengancam kesehatan ternak yang pada ujungnya merugikan pemohon, sehingga berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya. bahwa pemohon adalah organisasi massa yang berbasis issue pertanian, peternakan dan nelayan yang melakukan kegiatan advokasi, penguatan dan pemberdayaan masyarakat petani, peternak dan nelayan. dengan demikian dengan lahirnya undang undang guo berpotensi merugikan pemohon sebagai warga negara indonesia. bahwa pemohon adalah serikat petani indonesia,bahwa pemohon lki adalah. bahwa pemohon vii kpa adalah organisasi yang aktif melakukan advokasi, dan penguatan organisasi petani terkait dengan issue issue agrarian reform secara luas termasuk dalamnya yang berkaitan dengan masalah akses petani dan keberlangsungan usaha taninya. bahwa pemohon ill adalah. maka dengan berlakunya sistem zona yang mengancam kesehatan ternak, menjadikannya important daging segar yang sangat bebas akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, apalagi berlakunya depopulasi tanpa kompensasi berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya, bahwa pemohon x xv adalah pedagang daging sapi sehingga potensial menjadi korban melanggarnya hak konstitusional jika ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur pemberlakuan sistem zona yang mengancam keselamatan dan kesehatan ternak, akan berdampak kerugian bagi pemohon dalam menjalankan usahanya. bahwa pemohon xvi xvii adalah dokter hewan yang merupakan profesi yang selama ini dijalankan, menyelesaikan pendidikan dokter hewan,dengan adanya undang undang nomor tahun berkaitan dengan kata dapat' mengancam eksistensi profesi yang berbasis pada profesionalisme dokter hewan. bahwadiberlakukan indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun ketentuan guo, pedagang, peternakterhadap uud khususnya pembukaan uud dan dan serta uud iv. alasan alasan hukum pencantuman frasa unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam pada undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyatkhususnya peternak. rumus'. bahwa frase "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam menimbulkan pengertian negara dapat memasukkan hewan dan produk hewan segar dari suatu unit usaha atau zona suatu negara yang pada zona tersebut anggap memenuhi syarat . bahwa dengan pemberlakuan sistem zona (zona based) akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi . bahwa hewan segar negara lain. sementara itu untuk mampu mengamankan negara dari ancaman penyakit hewan menular yang terbawa timbul bersamaan masuknya hewan dan produk hewan dari negara lain baik sengaja maupun tidak sengaja perlukan sistem pengamanan penyakit, sarana, sumber daya manusia yang kuat, canggih, dan terpadu. sehingga pemberlakuan sistem zona sangat merugikan pemohon juga masyarakat indonesia, hal ini sangat jelas jika dibandingkan siste. bahwa fakta sejarah telah menunjukkan sejak sebelum kemerdekaan hingga undang undang nomor tahun tentang pokok keheranan, indonesia tidak mengenal sistem zona, hal ini dipastikan guna menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan keamanan hewan serta ternak yang adalah sumberdaya hewani kekayaan bangsa. bahwa . prosedur ilmiah dan teknis kesehatan hewan yang berterusan dan tworld organization for animal health oie). bahwa status bebas penyakit ini dapat saja hanya berlaku bagi jumlah populasi ternak yang. bahwa adanya zona yangepenyakit hewan menular tertentu). batas batas zona untuk dinyatakan bebas penyakit menular tertentu memang mungkin namun tidak dapat diketahui pasti batas batas zona teritorial, spas. bahwa memberlakukan sistem zona juga mengindikasikan berlaku karakter penyakit yang menyempit. flu babi, flu burung, dllnya. salah satu penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya dunia adalah penyakit mulut dan kuku pmk) dan penyakit sapi gila bovine spongiform encephalopathy bse)akan memberlakukan sistim zona untuk memasukkan produk hewan yang segar. achmad,. kewarganegaraan indonesia, lahir ambarawa maret agama islam, alamat komplek kostrad, rt. rw. kebayoran lama selatan, jakarta selatan, disebut sebagai pemohon suryarahmat, kewarganegaraan indonesia, lahir jakarta oktober agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan dasa iv, rt. rw. kelurahan gandaria utara, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan. disebut sebagai 5n5 05n50 . pemohon xi, drs. asnawi, kewarganegaraan indonesia, lahir jakarta september agama islam, alamat jalan sawo rw. kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan. disebut sebagai 5n525 0n0 05n pemohon xii: made suwecha, kewarganegaraan indonesia, lahir bali maret agama hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan babakan indah nomor rt. rw. desa banjarbaru, kecamatan ciawi, kabupaten bogor, jawa barat. disebut sebagai 5n505 0n0 pemohon xiii: robi agustin, kewarganegaraan indonesia, lahir dki jakarta agustus agama islam, pekerjaan peternak sapi, alamat jalan plered nomor rt. rw. kelurahan antasari tengah, kecamatan antasari, kota bandung, provinsi jawa barat. disebut sebagai 05n50 pemohon xiv, warsito, kewarganegaraan indonesia, lahir madiun april agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan polo asem utara nomor kelurahan jati, kecamatan pulo gadung, jakarta timur. disebut sebagai 5n5 pemohon xv: drh. subagyo poedjomartono, kewarganegaraan indonesia, lahir pati februari agama islam, pekerjaan dokter hewan, alamat negara negara lain dunia yang berstatus bebas pmkmberlakuan sistim zona oleh suatu negara dapat diartikanbahwa pemberlakuan sistebahwa risiko penularan penyakit hewan berbahaya sangatlah besar. sebagai contoh, risiko masuknya penyakit mulut dan kukuagorihal ini dapatagori petani miskin. masuknya daging murah dapat diibaratkan "peluru berbalut gula dimana bila gulanya habis maka peluru itu yangkesemakin dalam perangkap pangan (food trap). beberapa catatan tentang efek sosial ekonomi yang menunjukkan bahaya pmk adalah bahwa tahun kerugian yang ditanggung peternak dan pemerintah inggris dengan outbreaks pmkerdasarkan hal tersebut maka pencantuman kata "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam pada undang undang nomor tahun bertentangan dengan"undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewanketentuan ini menunjuemohon peternak atas ganti rugi yang merupakan hak tindakan depopulasi bahwa ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi setiap orang dan para peternak termasuk pemohon akibat tindakan depopulasi yang dilakukan oleh pemerintah: bahwa ketentuan tersebut mengabaikan fakta, penyebaran penyakit menular (zoonosis) adalah bukti ketidakmampuan pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit menular. padahal hewan ternak adalah sumber kehidupan ekonomi bagi masyarakat khususnya peternak. maka ketentuan tersebut menimbulkan kesimpulan, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit menular, peternak yang harus menanggung kerugian. berdasarkan hal tersebut maka, tidak adanya kompensasi atas tindakan depopulasi adalah tindakan melanggar hak para pemohon, peternak khususnya ataupun setiap orang atas kerugian yang dialami yang dilindungi oleh "frasa "atau kaidah internasional pada undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan,bahwa pencantuman frase "atau kaidah internasional mengandung pengertian tidak adanya dasar dan batasan yang jelas serta tegas tentang kaidah internasional yang mana yang dimaksudkan, sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar regulasi dalam negeri. bahwa pemerintah akan begitu saja mengikuti norma internasional tanpa memperhatikan kedaulatan negaranya, dan seolah olah kita tidak memiliki norma yang pasti, sebagai ketentuan yang mengatur dan mengikat dalam menentukan suatu keputusan sebagai negara hukum, yang berdampak besar bagi masyarakat. bahwa ketentuan guo memberikan kebebasan tanpa batas dalam mengadopsi ketentuan pasar bebas, padahal mestinya negara memperhatikan dengan sungguh sungguh kepentingan nasional yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan serta perekonomian rakyat. bahkan identitas diri sebagai negara yang berdaulat, yang tidak semestinya kita melepaskan kedaulatannya kepada kaidah internasional, bahwa akibatnyaserta perekonomian rakyat khususnya para pemohon peternak. bahwa ketentuan guo juga memberikan pengertian negara bebas memasukkan produk hewan segar dari negara lain, tanpa memperhatikan kemampuan para peternak dalam negeri, bahwa negara juga membiarkan sistem pasar bebas berlangsung tanpa memberikan perlindungan pada peternak dalam negeri. bahwa sesungguhnya dengan pemberlakuan pasar bebas pada perdagangan hewan dan produk hewan, indonesia akan menjadi tong sampah produk hewan segar maupun olahan. bahwa dalam wto word trade organisation) ada ketentuan terpisah tentang keamanan pangan dan standar kesehatan hewan ternak dan tanaman pangan yang sebut agreement sanitasi and phytosanitary sps. (sanitasi mencegah merebaknya kuman penyakit). ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya produk hewan yang aman dan sehat dikonsumsi bagi konsumen. sekaligus untuk memastikan bahwa persyaratan kesehatan dan keamanan produk yang tinggi tidak dimaksudkan untuk alasan perlindungan bagi konsumen domestik: ketentuan sps) ini mengijinkan negara negara anggota untuk mempunyai standar masing masing dengan tetap berdasarkan pada kaidah ilmiah bidang kesehatan hewan veteriner (urusan hewan dan penyakit penyakitnya), demi perlindungan maksimum bagi kesehatan dalam negeri suatu negara. bahwa ketentuan sps juga memberikan pengaturan bahwa negara pengekspor harus dapat menunjukkan bahwa tindakan ekspor barang barangnya mencapai tingkatan yang sama dengan standar perlindungan kesehatan negara pengimpor dan sebaliknya. persetujuan atas termasuk tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan perijinan atas suatu produk impor, berdasarkan uraian diatas maka pencantuman kata "atau kaidah internasional?: bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam uud alinea ke bahwa pembukaan uud menyebutrta negara indonesia adalah negara hukumkata dapat pada undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, berakibat pad. rumuspenjelasan . bahwa pencantuman kata "dapat" dalam undang undang nomor tahun mengandung pengertian "kewenangan otoritas veteriner yang merupakan keputusan tertinggi dibidang kesehatan hewan berarti menjadi kewenangan jabatan menteri, sebagai jabatan politik bukan pada keahlian dan otoritas profesi . bahwa kata "dapat' juga memberikan pengertian adanya opsi atau pilihan kewenangan bagi seorang menteri untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan , padahal sebagai pejabat politik dengan kepentingan politik atau kelompoknya sangat potensial untuk mempertahankan keuntungan politik bahkan ekonomi, sehingga tidak memberdayakan otoritas veteriner dan siskeswanansnya. bahwa kata "dapat" dalam ketentuan guo, juga, dan potensial untuk terjadinya abuse kewenangan, apalagi jika seorang menteri tidak berlatarbelakang medis veteriner tentu saja "tidak memahami secara ilmiah veteriner. bahwa sesungguhnya otoritas veteriner sebagai lembaga yang mendapatkan tugas siskeswannas keputusannya sangat melekat dan berbasis pada keahlian profesi sebagai profesi veteriner (profesi bidang kedokteran hewan yang mengurus berbagai hewan dan penyakit penyakitnya termasuk yang dapat menulari manusia zoonosis) dan pada profesinya disyaratkan memegang teguh sumpah dan kode etik profesi. bahwa pencantuman kata "dapat" juga menunjukkan pertentangan dengan substansi yang tertuang dalam penjelasan guo, yang memeiliki semangat untuk memeberikan kewenangan otoritas veteriner tertinggi kepada lembaga otoritas veteriner bukan kepada menteri. bahwa mukadimah undang undang nomor tahun pada menimbang butir bb, dinyatakan ". bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencantuman kata dapat' pada sesungguhnya mencabut kewenangan profesi veteriner melalui otoritas veteriner menjadi kewenangan pejabat menteri. hal ini sesungguhnya adalah pengebirian profesi veteriner. bahwa pencantuman kata "dapat" dalam sesungguhnya adalah kemunduran bagi pengaturan kewenangan lembaga veteriner. melalui staatblads nomor dan secara jelas mengakui dan memberikan kewenangan yang jelas bagi dokter hewan yang akan memasuki usia tahunnya indonesia. bahwa tugas berat bagi profesi dokter hewan untuk menjamin, mengendalikan serta melindungi kesehatan hewan, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan sudah seharusnya mendapatkan peran dan pengakuan yang jelas sebagai profesi yang mulia. bahwa perlu sadari, fakta nasional maupun global juga sudah menunjukkan penyakit menular yang bersifat zoonotik terus meluas dan tak terkendali, maka sudah seharusnya kita memikirkan kedepan suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab dengan segala kewenangannya secara profesional untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran penyakit hewan menular yang berbahaya demi terciptanya kesehatan dan keselamatan masyarakat, kelestarian hewan dan ternak indonesia, serta menghindari kerugian kerugian lain secara ekonomi bagi para peternak maupun kekayaan hewani sebagai aset bangsa dalam status mega diversity (memiliki keanekaragaman koleksi hewani), sebagai salah satu yang tertinggi dunia. bahwa sebagai bangsa seharusnya juga menyadari atas ancaman bioterorisme yang mengarah pada biosubversif, ancaman bagi keselamatan dan keamanan makhluk hidup dan lingkungannya serta negara. diperkirakan persen dari agen bioterorisme ini bersumber dari penyakit menular pada hewan yang bersifat zoonosis. serta persen dari penyakit menular pada manusia merupakan penyakit zoonosis. biological weapon atau senjata biologis kerap disamakan dengan bioterorisme, padahal sebenarnya biological weapon merupakan bagian dari bioterorisme lalat biological weapon adalah senjata yang amunisinya menggunakan bahan bahan biologis seperti virus dan bakteri. misalnya pistol yang pelurunya diisi dengan bakteri antraks. bandingkan dengan buku saatnya dunia berubah. tangan tuhan dibalik virus flu burung oleh siti fadilah supardi sp.jp (k), menteri kesehatan republik indonesia), bahwa kita tentu ingat, ancaman penggunaan senjata biologis yang pernah terjadi dalam peperangan tahun oleh bangsa tartar yang melemparkan penderita penyakit pes (penyebabnya ricketsia) sungai. sesudah tahun diperhitungkan juta yang menjadi korban harold ang gary pada tahun amerika pasukan inggris memberikan jaket atau baju penderita penyakit cacar smallpox) kepada masyarakat indian ohio amerika sehingga masyarakat indian terserang penyakit cacar. tahun pernah terjadi pencurian typhoid bacteria dari laboratorium untuk meracuni sumber air minum maryland griffith, jepang pada tahun dilakukan penyebaran bakteri salmonella sungai manchuria untuk menghadang tentara soviet pada perang manchu. penggunaan toksin clostiridium botulinum jepang pada tahun penggunaan spora antraks pada perang teluk irak yang diikuti oleh penggunaan spora antraks yang direkayasa genetika menjadi lebih kecil serta lebih efektif zillingkas serta teror antraks mulai pada oktober amerika serikat dalam beberapa tahun terakhir ini: bahwa berbagai kuman penyakit yang dapat digunakan untuk bioterorisme maupun senjata biologis yang mampu mengancam kesehatan hingga menimbulkan kematian manusia dan hewan antara lain adalah penyakit cacar, antraks, salmonella, toksin clostridium tbc, dan lain lain. berbagai penyakit menular yang muncul kembali ataupun baru muncul emerging infectious diseases eid) seperti flu burung dan flu babi (flu h1nt1) telah menyerang baik hewan maupun manusia. jumlah penyakit bersifat zoonosis ada jenis dan sebagian sangat menular cepat mewabah sehingga memerlukan pengendalian secara serius oleh pemerintah. yang terjadi justru penggembosan fungsi dan peran profesional veteriner pemerintah dalam kemampuan pengendalian penyakit hewan menular dengan mencantumkan kata dapat' dalam pelimpahan kewenangan profesional yang melekat pada otoritas veteriner sesuai bahwa berdasarkan semua uraian diatas, pencantuman kata "dapat" dalam undang undang nomor tahun sesungguhnya adalah pengebirian kewenangan profesi veteriner dan otoritas veteriner. menurunkan derajat kewenangan profesional menjadi kewenangan politik, serta melimpahkan tanggungjawab profesi yang berbasis pada keahlian profesi kepada tanggung jawab politik. rumusan tersebut menimbulkan pertentangan dengan uud khususnyncantuman kata dapat juga bertentangantentuan uud yang mengjuga memberikan penegasan perlindungan atas profesi yakni "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus jalan buncit il rt. duren iii, pancoran, jakarta selatan. disebut sebagai pemohon xvi, drh. purwanto djoko ismail, kewarganegaraan indonesia, lahir solo maret agama islam, pekerjaan dokter hewan, alamat jalan kelurahan rt. rw. kelurahan duren sawit, kecamatan duren sawit, jakarta timur. disebut sebagai 5n555 0n0 05n . pemohon xvii: elly sumintarsih, kewarganegaraan indonesia, lahir cianjur agustus agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan cimanggu perikanan rt. rw. kedung waringin, kecamatan tanah areal, kota bogor, provinsi jawa barat. disebut sebagai pemohon xviii: alauddin, s.e., kewarganegaraan indonesia, lahir mura taliwang april agama islam, pekerjaan swasta, konsumen susu segar, alamat jalan kecubung gang nomor mataram, rt. rw. kelurahan gotong, kecamatan kelaparan kota mataram, provinsi nusa tenggara barat. disebut sebagai 05n50 pemohon xix, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal oktober memberikan kuasa khusus kepada hermawan, s.h. sudaryatmo, s.h. nurkholis hid, s.h. edy halaman burning, s.h. feby honesta, s.h. kasus ahmad belati, s.h. kesatria hutabarat, s.h. muhamad issue, s.h. algiffari asa, s.h. kesemuanya adalah advokat dan pengacara publik dari lbh jakarta, lki dan kantor hukum hermawan partners, yang tergabung dalam komite perlindungan perdagangan peternakan dan kesehatan hewan kp3 kesan), dengan memilih domisili hukum kantor institute global justice igj), alamat jalan diponegoro nomor jakarta pusat telp faxuntuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. kesimpulan bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan fakta fakta atas maka pemohon berpendapat, ketentuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan,bertentangan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia dan prinsip pembentukan peraturan perundangan. bahwa ketentuandalam undang undang nomor tahun merupakan pengabaian terhadap cita cita bangsaebagaimana telah diatur dalam pembukaan uud pembentukan pemerintahan negarapendapat jimmy asshid: cc.jika dikaitkan dengan undang undang nomor tahun materi muatan undang undang nomor tahunsetidak tidaknyahak asasi manusia dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. maka pemberlakuan sistem zona, tidak adanya kompensasi akibat depopulasi, memberlakukan kaidah internasional yang tidak pasti, serta pengabaian profesi veteriner dalam undang undang nomor tahun adalah bentuk tidak adanya pengayoman, perlindungan hak asasi manusiahingga pemberlakuan sistem zona, tidak adanya kompensasi akibat depopulasi serta pengebirian kewenangan otoritas veteriner merupakan pengabaian asas kemanusiaan bagi pemohon. ccsamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, seharusnya undang undang nomor tahun memberlakukan dan menempatkan profesi dokter hewan veteriner sebagaimana profesi lainnya indonesia. ketertiban dan kepastian hukum:hingga pemberlakuan kaidah internasional tanpa ketentuan yang jelas kaidah yang mana yang menjadi acuan menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon. bahwa keseimbangan, keserasian, dan keselarasan juga seharusnya menjadi asas yang mendasari pembentukan undang undang nomor tahun sehingga tidak ada pencantumanyang berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon. bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pemohon berpendapat bahwa ketentuan pencantuman frase unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam pencantuman frase "atau kaidah internasional pada dan pencantuman kata dapat" pembukaan uud dan dan serta uud ? dan berkaitan dengan kata "dapat" terhadap uud khususnya pembukaan uud dan dan sertabertentangan dengan uud khususnya pembukaan uud dan dan serta uud, terhadap uud khususnya pembukaan uud dan dankuasa perkumpulan institute for global justice igj) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa perhimpunan dokter hewan indonesia phi) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa gabungan koperasi susu indonesia aksi) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa wahana masyarakat tani dan nelayan indonesia wati) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa serikat petani indonesia spi) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa yayasan lembaga konsumen indonesia lki) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa) dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa teguh boediyana dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa soul abidin dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa achmad dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa suryarahmat dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa drs. asnawi dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa made suwecha dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa robi agustin dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa warsito dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa drh. subagyo poedjomartono dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa drh. purwanto djoko ismail dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa elly sumintarsih dan fotokopi ktp. bukti surat kuasa alauddin, s.e. dan fotokopi ktp. bukti fotokopi akte perkumpulan institute for global justice igj). bukti fotokopi akte perhimpunan dokter hewan indonesia phi). bukti fotokopi surat keputusan menteri negara koperasi dan pengusaha kecil dan menengah nomor bh kwk. tentang akte pendirian koperasi. bukti fotokopi akte wahana masyarakat tani dan nelayan. indonesia wati). bukti fotokopi akte pernyataan keputusan kongres, tentang anggaran dasar serikat petani indonesia. bukti fotokopi akte yayasan lembaga konsumen indonesia lki). bukti fotokopi akte yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa). bukti undang undang negara republik indonesia tahun dasar bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewanatau jeroan dari luar negeri. bukti fotokopi suratbuku undang undang veteriner dan polisi keheranan disusun oleh drh. mudahan, diterbitkan oleh badan usaha penerbitan fakultas kedokteran universitas gajah mada yogyakarta tahun bukti fotokopi terjemahan staatblad nomor dan nomor tahun tahun dikeluarkan oleh bagian hukum dan organisasi direktorat jenderal peternakan. bukti buku penyakit mulut dan kuku indonesia berbagai aspek dan pengendaliannya, direktorat kesehatan hewan direktorat jenderal peternakan departemen pertanian jakarta bukti buku peraturan peradangan kesehatan hewan edisi disusun oleh drh. sofyan sudrajat. direktorat kesehatan hewan direktorat jenderal peternakan departemen pertanian. selain itu, para pemohon mengajukan (delapan) orang ahli bernama dr. drh. hadji, dr. drh. sofyan sudrajat. dr. drh. mengaku steppe, drh. bachtiar murad, dan dr. rohani tawaf, ms. dr. hunian rubina thamrin akb, m.s., kes., sp. fk. yusuf shore, s.h., m.h, dan dr. drh. heru setijanto, vet k), yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal januari dan persidangan pada hari kamis tanggal februari sebagai berikut: ahli para pemohon dr. drh. hadji bahwa pada akhir abad timbul wabah yang sangat merugikan petani ternak. setelah dibagikan ternak kurang lebih tahun yang lalu. ternak pernah yang impor kemudian muncul berbagai penyakit yaitu ada penyakit yang sangat berbahaya diantaranya: penyakit ngoro tahun penyakit anthrax tahun penyakit sura tahun penyakit mulut dan kuku tahun1887, dan penyakit rindhepest pada tahun bahwa pada tahun departemen pertanian dibentuk keppres nomor ditetapkan direktorat jenderal keheranan, kemudian diubah pada tahun diubah menjadi direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan. bahkan selanjutnya diubah menjadi direktorat jenderal produksi peternakan. sini mulai hancurnya, yang dulu objeknya hewan dan penyakit sekarang mengapa setelah kemerdekaan ada pertimbangan khusus diubah menjadi direktorat jenderal produksi peternakan. kemudian pada tahun hingga sekarang kembali lagi menjadi direktorat jenderal peternakan: bahwa ilmu tentang peternakan menyangkut produksi, pengembangan, budaya, genetika, nilai ekonomis. fungsinya optimalisasi produksi. peternak sebagai subjek, ternak sebagai objek, lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan, dan teknologi sebagai bidang ilmu peternakan. sedangkan ilmu kedokteran hewan atau kesehatan hewan adalah cakupan masalahnya untuk jaminan keamanan security , kemudian menjamin kesehatan hewan dan manusia safety , serta pelayanan medik services . fungsinya adalah promosi, preventif, kuratif, reabilitatif. sini ada rambu rambu profesi, kode etik, sumpah dokter hewan, dan sertifikasi kompetensi. jadi kedua disiplin ilmu ini sebetulnya berbeda. kalau disamakan, maka harus secara sinergi dua sisi diartikan yang harus saling mendukung: bahwa sub sistem kesehatan hewan nasional, yang menurut undang undang disebut tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan. yang terdiri dari lima sub sistem yaitu sub sistem pelayanan kesehatan, sub sistem pelayanan masyarakat veteriner, sub sistem diagnosa, sub sistem kesiagaan darurat, sub sistem pendukung sdm dan lain lain. kelima sub inilah yang belum ada: bahwa konsep one world one health karena masalahnya sekarang emerging infectious diseases dipacu oleh pertumbuhan cepat dalam populasi manusia dan hewan, urbanisasi yang cepat, sistem peternakan yang berubah, integrasi yang semakin mendekat antara hewan dan manusia, pengrusakan hutan perubahan perubahan dalam bentuk ekosistem, dan globalisasi perdagangan hewan, bahwa prinsip woh merupakan satu konsep yang multidisiplin dan multisektor sehingga didefinisikan sebagai suatu upaya kolaborasi antaratuntutan yang mendesak siskewanas untuk penerapan woh" diperlukannya otoritas veteriner. jadi samping kita mengatur undang undang nomor tahun kita dituntut harus one world one health atau yang disebut woh . bahwa mengenai substansi, ahli mencatat ada tiga tahapan: tahap pertama tahun ada pendekatan teknis ada materi undang undang staatsblaad yang disebut undang undang. sisa materlaag veteriner. kemudian ada kuhp, ada yang berkaitan dengan keheranan, tahap kedua, setelah tahun sebelum terbitnya undang undang tahun pada kondisi pendekatan terpadu dan agraris, staatsblaad masih berlaku, ada undang undang nomor yang disebut undang undang keheranan, kemudian undang undang lain. ada undang undang, antara lain undang undang pangan, undang undang kehutanan dan kuhp, tahap ketiga setelah tahun staatsblaad dicabut. undang undang nomor dicabut diganti, undang undang lain masih ada, kuhp masih ada. dalam proses penyusunan, maka tidak dipungkiri kemungkinan adanya mata rantai yang hilang sehingga ada yang menimbulkan konflik kepentingan. bahwa dan tidak memberikan kompensasi. ahli rasakan ini menimbulkan rasa. bahwa dalam definisi koning atau suatu status kesehatan hewan yang berbeda kaitannya dengan suatu penyakit tertentu atau sejumlah penyakit tertentu. namuna, dan untuk mempertahankan akses pasar bagi komoditi tertentu. ahli para pemohon dr. drh. sofyan sudrajat, ms. bahwa dalam undang undang nomor tahun tidak ada kata zona . ahli tidak setuju kalau kata zona dipakai sebagai dasar. sebab ahli dalam melaksanakan tugas dapat menjadi aman?. karena melaksanakan free country, sebab negara itu bukan zona. kenapa penyakit mulut dan kuku bagi hewan sangat ditakuti oleh bangsa indonesia?, karena berdampak pada aspek yaitu aspek teknis, aspek kematian, aspek kemahiran, dan aspek penurunan produksi yang berdampak pada tenaga kerja kehilangan pekerjaannya: bahwa ciri penyakit yang disebabkan karena virus yaitu penyakit mulut dan kuku adalah ditularkan lewat udara kurang lebih km, menurut ahli smith dan john, dan menurut ahli lain yakni malin itu bisa dari sumber penyakit itu bisa menular, bahwa kalau hewan terserang penyakit pmk bisa mati, bisa sakit, bisa tidak kelihatan mati dan tidak kelihatan sakit tetapi dapat menyebarkan virus kepada yang lain, ini yang harus dimusnahkan., apabila ada virus masuk tidak saat itu atau beberapa hari ketahuan, tetapi bisa dua, tiga atau beberapa tahun kemudian baru ketahuan. jadi, sehingga selama sekian tahun lagi, baru anak cucu dan keturunan kita yang akan mengalaminyadari para pemohon: memeriksa bukti bukti dari para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari pemerintah,dan registrasi pada hari rabu tanggal oktober dengan nomor puu vii yang telah diperbaiki dan diterima persidangan mahkamah pada hari senin tanggal november' terhadap uud khususnya pembukaan uud dan dan serta uud adapun alasan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut: ahli para pemohon dr. drh. bangku steppe veteriner). bahwa undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan hewan sini hanya melayani ternak saja. inilah penyebab timbulnya undang undang nomor tahun telah memasang kewenangan medis dokter hewan. sertapenyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang ditularkan manusia dan sebaliknya dari manusia kepada hewan, penyakit hewan yang ditularkan dari hewan manusia nya adalah zoonosis. ini yang emerging emerging diesels. bahwa penyebab penyakit zoonosis diawali dari bawah. yang paling kecil namanya prion, kemudian virus, bakteri, sesudah itu parasit. penularannya dapat karena disebabkan oleh manusia, perubahan pola hidup manusia, dapat juga perubahan daripada virusnya itu sendiri karena perubahan pola hidup manusia. bahwa dalam bidang ilmu kedokteran hewan. kedokteran hewan ada namanya otoritas veteriner, yang tidak ada departemen pertanian, yang betul betul tidak ada sama sekali, itu sudah hilang sama sekali. itu ada kewenangan lembaga medis veteriner, situ ada lembaganya dan ada kewenangannya. jadi dua kelembagaan dan kewenangan. ini harus ada dan tidak dapat kita pisahkan. bahwa penyakit yang diderita pasien, menetapkan negara tertular penyakit hewan menular, menetapkan zona adalah kewenangan medis veteriner, bukan kewenangan oleh seorang menteri. jadi undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, menteri pertanian dapat melimpahkan kewenangannya kepada otorisasi veteriner. bahwa bunyi, berkaitan dengan kata dapat. dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan dunia melalui siskenwanas sebagaimana dimaksud pada menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner. pengertian penggunaan kata dapat pada ada dua hal yaitu seolah olah menteri itu memiliki. dari kedua pengertian kata dapat tersebut diatas menunjukkan bahwa menteri pertanian mempunyai penuh kewenangan medis veteriner. pada undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan akan memupus habis kewenangan medis veteriner, dan profesi dokter hewan. bahwa penyakit zoonosis mempunyai batas penularan. bahwasanya kewenangan medis veteriner melalui dirjen peternakan akan tetapi saat penularan telah terjadi dari hewan manusia. kewenangan medis veteriner pada manusia melalui departemen kesehatan ini yang menjadi garis depan. bahwa undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan bab vii, dan mencabut staatsblaad nomor nomor mengukuhkan kewenangan medis veteriner. sehingga undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan mengukuhkan menteri pertanian memiliki penanganan medis veteriner tidak benar, dan itu bertentangan dengan staatsblaad. bahwa pada yang berbunyi, setiap orang dilarang mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan dan atau media yang memungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan atau terduga daerah bebas . itu sudah jelas jelas tidak boleh memasukkan, kenapa kita dapat memasukkan melalui zona itu?. jelas bertentangan bunyi dengan bunyi dalam undang undang nomor tahun ahli para pemohon drh. bachtiar murad. bahwa erat kaitannya antara kesehatan masyarakat veteriner dengan zoonosis, karena zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan manusia atau sebaliknya itu adalah cikal bakal lahirnya bidang kesehatan masyarakat veteriner. apa kaitannya masyarakat veteriner dengan perkara ini?. yaitu menyangkut dengan zona atau free zone atau zona bebas. bahwa pada abad ke eropa muncul new varian crossvelt jako disease, penyakit ini yang belum ada obatnya, yang disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar), yang tidak mati pada suhu derajat celcius, dan hanya mati pada derajat celcius. bahwa kewaspadaan dengan waspada waspadanya agar penyakit ini jangan sampai masuk negara kita. penyakit ini bukan disebabkan oleh virus, bukan oleh bakteri dan bukan parasit parasit yang lazim kita kenal selama ini, tetapi penyakit disebabkan oleh suatu prion yaitu semacam sel protein yang liar, yang sangat berbahaya. prion ini sangat tahan terhadap panas, penyakit ini tahan terhadap radiasi ion,. bahwa penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, bahkan produk produk seperti meat and bone meal atau tepung daging, tulang yang masih kita impor dari luar negeri yang diperlukan untuk dibuat bahan makanan poultry ternak unggas negara kita. sehingga guna penerapan maximum security, apabila kita ingin melindungi bangsa, manusia, hewan kita negara kita. ahli para pemohon dr. ir. rohani tawaf, ms. bahwa ternyata peternakan sapi potong indonesia dikuasai oleh lebih peternak rakyat yang skalanya hanya ekor rumah tangga peternak, sedangkan permintaan akan daging jauh lebih tinggi dari pada peningkatan produksi dalam negeri, sehingga diperlukan impor. kemudian rata rata produksinya kenaikannya masih sangat rendah sampai bila dibandingkan dengan perusahaan perusahaan yang ada indonesia. bahwa kita harus memperhatikan hal diantaranya adalah pertama kelestarian, kedua kesinambungan, dan ketiga kesejahteraan. yang dimaksud kelestarian, adalah ternak itu bukan hanya sebagai komoditi saja, akan tetapi ternak sebagai sumber daya. sehingaitu kewajiban negara untuk melindunginya. bahwa kesinambungan usaha peternak, harus sinambung usahanya. dan pengusaha ternak harus sejahtera dan harus menikmati keuntungan dari usahanya. itu sendiri. bahwa karena sifat pmk yang ditularkan melalui komoditi hewan ini secara air bo maka arus perdagangan akan dihentikan oleh negara pengimpor sehingga dampak ekonominya bagi yang tertular pmk sangat besar, karena komoditi yang bersangkutan tidak laku. bahwa dalam kajian yang dilakukan oleh asasi, beberapa waktu yang lalu yakni pada tahun apabila ternak yang dipotong dagingnya satu ton memerlukan orang tenaga kerjasehingga per ton akan kehilangan orang tenaga kerja. berarti kesempatan pekerja dalam negeri akan kehilangan pekerjaannya. bahwa peternak yang ada indonesia juta orang, memberikan kontribusi terhadap konsumsi produk nasional. mereka tidak diberikan insentif dan proteksi apa apa. sekarang kita dihadapkan pada dilema yang memberikan peluang diberikannya zona, sehingga pembangunan akan kompetisi selama ini yang mereka berikan kepada masyarakat tidak mereka nikmati. ahli para pemohon dr. hunian rubina thamrin akb, m.s., kes., sp. fk. bahwa important hewan ternak dan produk hewan ternak yang tertera padadampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal dibandingkan sistem negara. maka dengan demikian negara tersebut tidak diperbolehkan memasukkan hewan ataupun produk hewannya. bahwa tersebut penyakit bovine spongiform encephalopathy yang biasa disebut juga penyakit sapi gila. pemerintah indonesia senantiasa berupaya mempertahankan status bebas penyakit sapi gila, kita masih dalam status bebas penyakit sapi gila, yang penyakit ini memberi dampak berbahaya bagi kesehatan masyarakat, bahkan berakibat fatal baik bagi hewan dan juga bagi manusia. bahwa bse adalah penyakit menular yang mengenai jaringan otak atau penyakit neuro degeneratif pada sapi yang selalu berakibat fataltahun. dan selama itu bisa berlangsung silent, jadi tidak terlihat gejala. sapi. bahwa penyebab bse ini sangat stabil, tahan terhadap pembekuan, pengeringan, pemanasan suhu tinggi, bahkan tidak mati bila dilakukan pasteurisasi atau sterilisasi. bahkan ada literatur yang menyatakan bahwa sampai derajat celcius baru bisa mematikan prion ini. bahwa bse ini yang sangat berbahaya karena dapat menular manusia. manusia yang terkontaminasi bse menimbulkan penyakit otak yang fatal, yang disebut variant creutzfeldt jakob disease vcd). masa inkubasi pada manusia itu lebih lama yaitu tahun. bahkan menurut national institute neurological disorder dapat sampai tahun. bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan gejalanya sangat parah, jadi pada awalnya mirip alzheimer atau penyakit dimensi, pelupa, memorinya hilang, tidak dapat berfikir, perubahan perilaku kadang kadang terlihat seperti gangguan psikiatrik, tidak bisa koordinasi dengan motornya. bahwa kemudian berlanjut menjadi gangguan mental yang semakin parah, timbul pergerakan otot yang tidak terkontrol, sering terjadi kejang kejang secara volunteer, dengan sendirinya, kemudian otot kaki dan lengan melemah, terjadi kaku kaku dari otot otot, kemudian timbul kebutaan, infeksi memori, dan infeksi lain, gagal jantung, nafas, koma, dan berakhir dengan kematian. bahwa penyakit ini dapat menular melalui jaringan otak atau cairan sumsum tulang pasien, kemudian bisa melalui transfusi darah, bisa karena pemberian hormon pertumbuhan yang berbahan baku berasal dari sapi, tetapi mereka memberikan bahan rekombinan atau obat suntik mengandung unsur sapi seperti misalnya hormon insulin. bahwa dalam pencegahannya, yaitu melarang penggunaan protein binatang memamah biak untuk makanan hewan eu. kemudian monitoring pada sapi radiasi, vaksinasi manusia maupun veteriner dari produk yang mengandung unsur sapi sebaiknya tidak dilakukan, juga penggunaan obat atau kosmetik yang mengandung unsur sapi. bahwa negara yang tidak bebas bse, tidak bisa dijamin ada zona bebas bse. karena masa inkubasi yang lama dan selama masa inkubasi itu tidak kelihatan bergejala. masa inkubasinya hingga tahun pada sapi dan hingga tahun pada manusia. ahli para pemohon yusuf shore, s.h., m.h. bahwa sehubungan dengan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, terhadap undang undang dasar bahwa yang seharusnya konsumen itu dilindungi oleh berlakunya undang undang tersebut. bahwa dengan pengujian undang undang nomor tahun ahli melihat begitu beragamnya para pemohon, tidak cuma yang bergerak bidang perlindungan konsumen, tetapi dari kalangan profesi, pelaku usaha, dan kemudian para peternak dan juga konsumen. bahwa hukum materiil yang mengatur hubungan pelaku usaha dengan konsumen juga ditunjukkan dalam ketentuan ketentuan luar undang undang perlindungan konsumen. dalam hal ini yang berhubungan dengan produk hewan karena tidak ada sama sekali kata ternak hewan dalam undang undang perlindungan konsumen sehingga menggunakan undang undang perlindungan konsumen, asas lex specialis derogat legi generali maka yang berlaku adalah undang undang peternakan. bahwa dalam hal ini para pemohon yang ada kalangan profesi dokter hewan, ada pelaku usaha yang berbeda, bahkan ahli belum melihat ada importir. sebenarnya adalah satu ancaman yang tidak baik bagi penegakan hukum perlindungan konsumen masa yang akan datang. bahwa menteri diberikan kewenangan untuk menentukan zona atau dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan wilayah indonesia.pemilik ternak atas tindakan depopulasi terhadap hewan peliharaannya tersebut. ketika pemerintah gagal melindungi warganya dari ternak yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga negaranya, tanggung jawab itu tidak ditunjukkan, justru dibebankan kepada korbannya yaitu para pelaku usaha bidang peternakan dan pada tataran lebih lanjut lagi adalah masyarakat konsumen. apabila pemerintah konsisten mengedepankan salah satu latar belakang filosofis perlindungan konsumen seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum alinea ke undang undang nomor tahun secara sistematis dalam melakukan depopulasi tanpa ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahu serta mendukung dan mengakui standar standar organisasi pangan dan pertanian, perserikatan bangsa bangsa dan organisasi kesehatan dunia atau who, apabila belum ada standar standar internasional lainnya pemerintah memelihara, mengembangkan atau memperbaiki perangkat keamanan pangan meliputi keamanan, standar pangan, kebutuhan gizi, dan mekanisme pemantauan pemeriksaan dan evaluasi yang efektif. ahli para pemohonakan tetapi suatu profesi. seorang profesional yang dituntut untuk memadukan domain, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan yang tinggi dan perilaku yang diperlukan berkaitan dengan profesinya. dua domain pertama akan menghasilkan medical performance atau prestasi medis, sedangkan domain ketiga, menampilkan non medical performance atau prestasi non medis. bahwa untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari resiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan atau additive, contaminants, toxin atau organisme penyebab penyakit dalam makanan, minuman dan pakan, foodborne diseasesmenimbang bahwa pada persidangan tanggal januari pemerintah yang diwakili oleh dr. ir. tjeppy daradjatun soerjani, dirjen peternakan)dan sertapembukaan uud ketentuan dan dan serta uud bahwa menurut para pemohon, ketentuan undang undang peternakan dan kesehatan hewan, telah, peternak maupun para pemohon atas kerugian yang merupakan hak atas tindakan depopulasi: bahwa menurut para pemohon, ketentuan dan undang undang peternakan dan kesehatan hewan, telah menunjukkan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyat, khususnya, dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat, khususnya peternak. khususnya ketentuan undang undang guobahwa menurut para pemohon, ketentuan undang undang peternakan dan kesehatan hewan, dapat menimbulkan, bahwa ketentuan ketentuan tersebut atas, menurut para pemohon telah menegaskan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia, pengabaian terhadap cita cita bangsa guntentuan guo juga dianggap menyimpang prinsip prinsip pembentukan peraturan perundangan undangan yang baik dan benar, karenanya menurut para pemohon ketentuan tersebut atas dianggap bertentangan dengrii.konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam uud1945.undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewnpendahuluan sebagai negara agraris indonesia kini telah masuk dalam perangkap pangan (food trap). sebagian besar komponen kebutuhan pangan pokok masyarakat dipasok dari luar negeri impor) seperti beras, kedelai, gandum, daging, susu, ikan, gula, bahkan garam yang dulunya mampu dihasilkan oleh petani dan peternak dalam negeri kini harus diimpor dalam jumlah dan nilai yang cukup besar dan mengalami peningkatan dari waktu waktu. penyebab utama dari kondisi semacam ini adalah semangat negara melakukan liberalisasi ekonomi khususnya bidang investasi dan perdagangan. pembukaan investasi modal besar seluruh sektor ekonomi seperti pertambangan, kehutanan, termasuk pertanian, langsung atau tidak langsung telah menyebabkan semakin tergusurnya masyarakat petani, peternak dan nelayan dari wilayah penghidupan mereka. akibatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti umum relatif melemah dan tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan permintaan dalam negeri. dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah justru secara aktif mendorong liberalisasi perdagangan termasuk dalamnya produk pangan, baik melalui world trade organisation wto), free trade agreement fta) dan pembuatan undang undang serta kebijakan nasional seperti penurunan tarif bea masuk impor dan penghapusan subsidi. selain itu segala bentuk pembatasan (restriksi) impor pangan seperti beras, daging, susu dan lain lain, dihapuskan dalam rangka memenuhi kesepakatan perjanjian perdagangan bebas. pemerintah beralasan bahwa kebijakan impor pangan diambil untuk menjaga stabilitas harga demi membangun ketahanan pangan nasional. pemerintah melupakan bahwa sebagian besar, para petani kecil, peternak, nelayan dan kaum miskin lainnya, belum siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan pangan impor bersubsidi yang jauh lebih murah. kebijakan semacam ini menyebabkan kehidupan masyarakat tani, peternak, nelayan dan masyarakat pedesaan pada umumnya semakin terpuruk. pada saat yang sama kebijakan important pangan seperti hewan ternak dan produk hewan ternak semakin mengabaikan aspek aspek keamanan pangan dan kesehatan baik pada hewan ternak maupun kesehatan manusia. dan mendasarkan pada asumsi asumsi semata, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: terhadap pemohon yang menyatakan diri sebagai lembaga swadaya masyarakat,un dan berbagai kebijakan proteksionis, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus serta kebijakan investasi lainnya. menurut pemerintah undang undang peternakan dan kesehatan hewaktivitas seperti tersebut atas, dengan demikian menurut pemerintah aktifitas pemohon tidak dirugikan atas berlakunya ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. terhadap pemohon dan pemohon xvi serta pemohon xvii, yang mengatasnamakan perhimpunan dokter hewan indonesia phi) maupun dokter hewan perseorangan,menurut pemerintah, dokter hewan tidak dalam keadaan yang tertutup sama sekali (dikebiri) dalam menjalankan profesinya, sehingga menurut pemerintah, dokter hewan tetap dapat melakukan aktivitas profesinya sesuai dengan keahliannya. terhadap pemohon iii sampai dengan pemohon vii, yang mengatasnamakan gabungan koperasi susu indonesia aksi), wahana masyarakat tani dan nelayan indonesia wati), yayasan lembaga konsumen indonesia lki), yayasan konsorsium pembaharuan agraria kpa), dan organisasi massa lainnya, pada dasarnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan, yang pada intinya sebagai organisasi massa yang memiliki kepedulian dan memberikan advokasi terhadap kegiatan kegiatan yang berbasis pertanian, peternakan, dan nelayan yang menyatakan dengan berlakunya sistim zona yang memberlakukan minimum security, maka dapat menimbulkan kerugian konstitusionalnya. menurut pemerintah, pemohon iii sampai dengan pemohon vii juga tidak terganggu, berkurang atau setidak tidaknya terhalang halangi untuk memberikan penyuluhan maupun advokasi dalam bidang pertanian, peternakan maupun nelayan, guna meningkatkan pemahaman maupun kesejahteraan para petani, peternak dan para nelayan. terhadap pemohon viii sampai dengan pemohon ix, sebagai, maka dengan berlakunya sistim zonamenurut pemerintah, anggapan kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena undang undang guo tidak mengatur hal hal yang berkaitan dengan pemasukan hewan hidup, sehingga menurut pemerintah tidak terdapat hubungan kausal maupun kerugian yang bersifat faktual maupun potensial. terhadap pemohon sampai dengan pemohon xv, sebagai pedagang sapi, maka dengan berlakunya sistimenurut pemerintah, anggapan pemohon bahwa undang undang guo tidak beralasan karena unit usahayaitu sesuai dengan kaidah internasional yang relevan oie, cac, dan sps) serta peraturan perundang undangan bidang karantina hewan. karena itu menurut pemerintah apabila ketentuan ketentuan dan persyaratan tersebut atas dipenuhi maka tidak terdapat alasan bahwa pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. terhadap pemohon xviii sampai dengan pemohon xix, sebagai para konsumen daging dan susu segar, akan mengalami kerugian, berupa tidak tersedianya daging hewan yang sehat dan susu yang sehat, jika prinsip minimum security dengan menerapkan sistim zona diberlakukan. menurut pemerintah, undang undang guo tidak mengatur penerapan minimum security, melainkan mengatur kewajiban membuat analisis risiko sebelum menetapkan suatu produk hewan dari suatu unit usaha dari suatu negara atau zona dalam suatu negara memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal sehingga dapat diimpor indonesia. samping itu, pemerintah juga telah mengatur kriteria penilaian zona dari suatu negara dalam peraturan menteri pertanian nomor tahun yaitu: kewenangancc.: sistem identifikasi peternakan (farm) dan hewan: status penyakit hewan menular utama phu) dan penyakit zoonosis utama, pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, status vaksinasi, ii. status phu wilayah yang berbatasan, tingkat perlindungan hewan: hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan:dengan demikian menurut pemerintah kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan oleh pemohon sampai dengan pemohon baik secara faktual maupun potensial tidak terbukti.undang undang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas. lebih lanjut menurut pemerintah, ketentuan ketentuan guo justru dalam rangka memberikan perlindungan umum (general prevention) terhadap seluruh masyarakat indonesia, utamanya terhadap pencegahan penularan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hal demikian tentunya telah sejalan dengan amanat uudatas permohonan peneguhan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan. menurut para pemohon, ketentuan dan serta undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang menyatakan?!. ketentuan tersebut atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan pembukaan uud alinea keempat, ketentuan dan dan serta undang undang dasar yang menyatakan sebagai berikut: pembukaan uud alinea keempat: ". melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia." negara indonesia adalah negara hukum". setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"rajaan dan kesatuan ekonomi nasional . terhadap dalil dalill bahwa makna yang terkandung dalam undang undang guo, bahwa "tindakan depopulasi tidak mengharuskan pemerintah untuk mengganti rugi terhadap hewan yang terkena penyakit". artinya pemilik hewan tidak akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, karena seandainya pun hewan tersebut tidak depopulasi akan mati dengan sendirinya. selain itu jika hewan yang terjangkit penyakit tersebut tidak depopulasi dikhawatirkan pasti akan menularkan penyakit kepada hewan lain yang sehat bahkan kepada manusia atau dari manusia kepada hewan (zoonosis). bahwa pengertian tersebut atas dapat pula diidentikkan dengan "pemusnahan" sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistim budidaya tanaman, yang menyatakan:pengertian "radiasi" dalam hal inhal ini menjelaskan bahwa selain tanaman, benda lain yang dapat diiradiasi: organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau pernah ada wilayah yang bersangkutan:hal serupa juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, khususnya: sebagai berikut: "terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina. yang dimasukkan dalam. wilayah negara republik indonesia dilakukan pemusnahan apabila ternyata: ".. dari hama dan penyakit hewan karantina.". sebagai berikut:. tidak berhak menuntut ganti rugi apapun". pemberian kompensasi dilakukan oleh pemerintah jika penyakit yang menyerang hewan bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan brucellosis dan anthrax dan penjelasannya). ketentuan ini menjunjung tinggi asas efisiensi berkeadilan. dari uraian tersebut atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular (zoonosis) berbahaya tanpa pemberian kompensasi tidak bertentangan dengan konstitusi, karena hal tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah dalam rangka melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia yang mengutamakan kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan individu pemilik hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya. kepentingan umum yang lebih besar tersebut adalah "tersebarnya penyakit hewan menular berbahaya tersebut kepada hewan lain dan bahkan kepada manusia atau sebaliknya (zoonosis)". sedangkan hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya apabila tidak didepopulasipun akan mati dengan sendirinya. dengan demikianuud dengan uraian penjelasan sebagai berikut: uud berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyamembantu setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena dengan dilakukannya depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya, hewan lain yang sehat dan masyarakat tidak akan terkena (tertular) penyakit hewan menular berbahaya. uuddalam rangka melindungi setiap orang dari ancaman ketakutan tertular penyakit hewan menular (zoonosis) berbahaya. tindakan depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya merupakan upaya pemerintah memberikan perlindungan dari ancaman ketakutan yang pada dasarnya merupakan perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat dan bangsa indonesia.undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, ketentuan guo mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan pemberantasan penyakit hewan, melalui depopulasi terhadap hewan yang terjangkit penyakit hewan menular berbahaya. tindakan depopulasi tersebut menurut pemerintah adalah dalam rangka untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan uud uud lebih lanjut menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan diatur dalam undang undang". undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perekonomian nasional, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut: yang berbunyi penyelenggaraan peternakan dan perangkap liberalisasi perdagangan keyakinan yang berlebihan pada pasar bebas mendorong pemerintah bersikap aktif dalam berbagai perundingan internasional. indonesia termasuk negara mendorong suksesnya putaran doha doha around) yang menjadi agenda utama wto. tidak hanya itu, negara ini juga aktif melakukan perjanjian perdagangan bebas melalui free trade agreement fta) secara bilateral maupun multilateral dalam rangka membuka akses pasar dalam negeri. pasca kebuntuan perundingan putaran doha, indonesia mendorong liberalisasi perdagangan melalui asean dengan menyepakati fta antara asean dengan negara negara maju seperti jepang, china, india, korea, australia, dan new zealand. selain itu indonesia sedang mengupayakan terjalinnya kesepakatan perdagangan bebas fta dengan uni eropa dan amerika serikat as). salah satu perjanjian fta yang paling maju adalah fta antara asean dengan australia dan selandia baru aan fta). perjanjian yang paling komprehensif meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, roo, costume, sps, tbt, safeguard, hari, kebijakan persaingan, mnp, kerja sama ekonomi, dsm dan e commerce. aan fta berkaitan erat dengan penghapusan bea masuk dan tarif sebagian besar produk pangan australia yang sejak awal mendominasi pasar indonesia. bahkan sebelum aan fta ditandatangani, australia dan selandia baru adalah negara pemasok daging sapi dan susu terbesar indonesia. bahkan indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup australia, jumlahnya mencapai persen dari total sapi hidup yang diekspor dari australia pasar dunia. sementara produk olahannya susu seperti susu bubuk, susu kental manis dan susu cair uht pasteurisasi sterilisasi) sebanyak persen bahan bakunya dipasok impor dan sebagian besar dari selandia baru. undang undang pro impor ternak tengah ketergantungan yang tinggi pada impor ternak dan produk ternak, pemerintah bukannya berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat dalam negeri, akan tetapi malah bertindak sebaliknya,. khususnya huruf huruf dan huruf yang berkaitan dengan tujuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewngembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat: selain itu, undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, menjelaskan:: pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik: pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan:dari uraian penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah,ndang undang dasardianggap bertentangan dengan ketentuan serta pembukaan undang undang dasar pemerintah dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa secara. umum makna yang terkandung dalam undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, adalah pendekatan sistim zona dalam pelaksanaan siskeswanasseperti misalnya australia manual animal diseases australia tanggal desemberguna memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas atas anggapan para pemohon (dalam permohonan terdapat butir anggapan para pemohon yang terkait dengan sistim zona), pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan frase "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" menimbulkan pengertian negara dapat memasukkan hewan dan produk, hewan segar dari suatu unit usaha atau zona suatu negara yang pada zona tersebut dianggap memenuhi syarat". hal ini menunjukkan bahwa: para pemohon tidak memahami dengan seksama: bahwa ketentunjelasan yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan" antara lain memiliki ". kesesuaian kaidah noah) danau codex alimentarius commission cac). para pemohon telah melakukan interpretasi sendiri terhadap dengan menambahkan kata "hewan" sehingga sangat berbeda pengertiannya dengan yang sebenarnya, bahwa hanya mengatur mengenai pemasukan produk hewan segar dan tidak mengatur sama sekali mengenai pemasukan hewan atau hewan hidup. ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, mendefinisikan tentang "hewan" dan "produk hewan sangat berbeda, dalam hal ini dapat dijelaskan.dengan demikian, pemerintah dapat menyampaikan bahwa para pemohon menggugat (menguji) suatu substansi yang dikembangkan atau ditafsirkannya sendiri. dengan perkataan lain menurut pemerintah, para pemohon tidak memahami secara benar beberapa ketentuan internasional (antara lain sps, oie dan codex alimentarius commission cac). bahwa para pemohon beranggapan "memberlakukan sistim zona" akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi para". hal ini menunjukkan bahwa: dengan menambahkan kata "hewan hidup" para pemohon telah mendramatisasi ketentuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, sehingga menimbulkan kesan seolah olah kondisinya menjadi sangat gawat, padahal tidak demikian kenyataannya. bahwa argumentasi para pemohon yang menyatakan. hal demikian menurut pemerintah memberikan konotasi bahwa para pemohon tidak memahami ketentuan khususnya dan serta penjelasannya sebagaimana telah dijelaskan atas. bahwa salah satu perjanjian dalam general agreement tariffs and trade putaran uruguay gate adalah agreement the application sanitasi and photo sanitasi measures perjanjian sps). perjanjian sps mengatur bahwa setiap negara anggota tidak boleh melakukan pembatasan impor barang dan jasa dari negara negara anggota lainnya, kecuali dengan alasan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan kajian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. alasan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan berdasarkan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut meliputi aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan (termasuk penyakit ikan) berbahaya suatu negara dari negara lain, aspek kesehatan tumbuhan untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, dan aspek keamanan pangan yaitu cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik yang dapat terbawa oleh pangan asal hewan dan asal tumbuhan. anggapan para pemohon yang menyatakadengan memasuki perjanjian sps, menunjukkan bahwa para pemohon tidak memahami esensi dan substansi dari perjanjian sps tersebut. misalnya indonesiaberdasarkan tersebut. dengan demikian anggapan para pemohosama sekali tidak memiliki nilai kebenardan kesmavet fifteenth edition). bahwa mencermati argumentasi para pemohon tersebut atas, khususnya yang berkaitan dengan "perlakuan sistem zona sangat merugikan para pemohon juga masyarakat indonesia, hal ini sangat jelas jika dibandingkan sisti". menurut pemerintah, para, pemohon tidak memahami secara komprehensif ketentuan khususnya dan serta penjelasannya sebagaimana telah dijelaskan atas. selanjutnya guna mendukung penjelasan pemerintah tersebut dapat disampaikan hal hal sebagai berikut: kiranya para pemohon dapat menyimak secara seksama ketentuan nomor tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, sebagaiketentuan nomor tahun atas, tampak bahwa para pemohon tidak memahami pengertian wilayah bebas (free zone) yang telah dianut oleh indonesia sebelum undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan. nomor tahun berbunyi, menteri menetapkan jenis jenis penyakit hewan dan wilayah bebas". penjelasan nomoresuatu penyakit hewan" bahwa argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa indonesia hanya perlu menerapkan sistim negara (country based) dalam memberikan kepastian bebas dari penyakit hewan menular berbahaya dengan secara total membolehkan masuknya hewan dan produk hewan dari negara tersebut memberikan pemahaman bahwa para pemohon menggunakan konsep sistim kesehatan hewan pada wilayah kontinental. padahal indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekuatan perairan laut sebagai batas alam (natural barrier). bahwa sungguhpun suatu negara wilayahnya merupakan suatu kontinen seperti australia ternyata juga menerapkan sistem zona terhadap beberapa penyakit tertentu manual animal diseases, diunduh dari au i). artinya dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan berbagai pendekatan sistem penanganan. dalam konteks ini indonesia sebagai negara kepulauan perlu menerapkan pengamanan sistem negara, pengamanan sistem zona, dan pengamanan sistem kompartemen yang implementasinya disesuaikan untuk setiap jenis penyakit. hal demikian telah sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan. dengan demikian menurut pemerintah, argumentasi yang digunakan para pemohon yang menyatakan bahwa indonesia tidak mengenal sistim zona" adalah tidak tepat. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "", pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: penerapan sistem zona tidak semata mata untuk kepentingan negara yang bersangkutan saja, mengingat dalam ketentuan oie penetapan zona diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perdagangan internasional. dengan demikian argumentasi yang digunakan pemohon bahwa "penetapan zona hanya untuk kepentingan negara bersangkutan" tidak memiliki kebenaran. agar argumentasi tersebut sesuai dengan ketentuan oie, perlu dilengkapi dengan "kepentingan perdagangan internasional". bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "ilmiah dan teknis kesehatan hewan yang berketurunan dan tidoie)", pemerintah dapat menjelaskan bahwa para pemohon tidak konsisten dalam argumentasinya, satu sisi tanggapannya sesuai dengan maksud dan serta penjelasan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, namun sisi lain para pemohon menganggapnya. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "status bebas penyakit ini dapat saja hanya berlaku bagi sejumlah populasi ternakidak dapat dikontrol oleh negara pengimpor," pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa pernyataan para pemohon menggunakan asumsi asumsi yang tidak jelas dan tendensius. hal ini dicerminkan dengan adanya kalimat dalam permohonannya "". apabila asumsi yang digunakan oleh para pemohon adalah contoh yang terjadi dalam perdagangan internasional, mestinya menurut pemerintah, para pemohon memberikan contoh negara mana yang menerapkan cara cara tersebut. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "adanya zona yang,ihewan menular tertentu)". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah anggapan para pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan oje. dalam ketentuan jie meskipun negara tersebut tidak bebas dari penyakit hewan menular, tetapi pemasukan produk hewan dari zona yang bebas dari penyakit hewan menular tertentu dari negara tersebut tidak mengubah status suatu negara pengimpor sepanjang negara pengimpor tersebut tidak tertular oleh penyakit hewan menular dimaksud. selain itu, perubahan status suatu negara mata dunia internasional ditetapkan oleh oj e jika negara tersebut tertular suatu penyakit baik penyakit yang berasal dari impor maupun penyakit yang terbawa oleh hal hal lain. sebagai penjelasan, indonesia sebagai negara yang tertular virus flu burung h5n1) dapat mengekspor produk telur berupa telur olahan untuk konsumsi manusia amerika serikat dan australia. kedua negara tersebut dapat menerima produk indonesia dimaksud dengan melakukan pendekatan kompartementalisasi dan analisis risiko. kekhawatiran para pemohon akan membawanya penyakit hewan melalui important produk hewan dari zona sebagaimana tersebut atas, telah diantisipasi oleh pemerintah indonesia sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan yaitu peraturan menteri pertanian nomor tahun telah mengatur bahwa setiap impor produk hewan wajib terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan pemasukan spp) dari menteri pertanian. dalam memberikan spp, menteri pertanian atau pejabat yang ditunjuknya dirjen peternakan) terlebih dahulu melakukan analisis risiko penyakit. yang dimaksud dengan ": identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi (sosialisasi) risiko. yaitu memperluas kebijakan important ternak dengan membuat undang undang baru tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka liberalisasi pasar ternak dan produk ternak. padahal dalam hal pangan, banyak negara dunia menjalankan kebijakan yang bersifat proteksionis dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi domestik lokal. negara negara maju seperti komunitas eropa, amerika serikat, kanada, dan jepang memberikan subsidi dan dukungan yang besar terhadap sector pertanian dan peternakan. sis tarif pertanian berkisar antara persen sampai persen. uni eropa total dukungan untuk sector pertanian mencapai miliar euro untuk tahun sementara indonesia yang terjadi justru sebaliknya, baik tarif maupun subsidi berusaha dihapuskan dengan berbagai kebijakan. lahirnya undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan menggantikan undang undang nomor tahun tentang pokok keheranan tampaknya dimaksudkan untuk memperluas kebijakan liberalisasi pasar hewan ternak dan produk ternak. undang undang yang disahkan presiden tanggal juni dimotivasi oleh rencana untuk membuka impor daging dari berbagai negara dengan menghilangkan berbagai pembatasan yang ada pada undang undang sebelumnya, seperti larangan impor dari negara yang masih terjangkit penyakit zoonosis yang berbahaya. dalam disebutkselama ini indonesia hanya melakukan impor dengan pendekatan negara bukan zona dalam suatu negara. minat yang besar pemerintah untuk melakukan impor daging sapi murah dari negara yang belum bebas penyakit zoonosis yang berbahaya terbaca dengan jelas. dalam tempo yang sangat cepat segera setelah undang undang nomor tahun diundangkan dalam lembaran negara nomor tanggal juni departemen pertanian tanggal agustus mengeluarkan analisis risiko dilakukan untuk menjamin bahwa: produk hewan yang diimpor tersebut bebas dari penyakit hewan menular dan atau zoonosis terutama penyakit hewan eksotik: berasal dari negara atau zona bebas dari penyakit hewan tersebut atas, berasal dari unit usaha yang telah menerapkan sistem jaminan keamanan dan kehalalan pangan. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "batas batas zona untuk dinyatakan bebas penyakit menular tertentu memang mungkin, namun tidak dapat diketahui pasti batas batas zona' territorial, spec'. pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: batas zona teritorial atau administratif sangat tergantung dari masing masing negara. untuk indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, penetapan zona sangat memungkinkan, karena ada batas alam yang jelas (laut). pemerintah indonesia dalam menilai zona suatu negara diatur berdasarkan penjelasan yang berbunyi sebagai berikutselain itu pemerintah indonesia telah mengatur kriteria penilaian zona suatu negara, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pertanian nomor tahun yaitu.im informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan: sistim identifikasi peternakan (farm) dan hewan: status penyakit hewan, menular utama (phu) dan penyakit zoonosis utama, pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan: status vaksinasi: status phupelaksanaan pengawasan lalulintas hewan produk hewan, sistijuga mengindikasikan berlaku karakter penyakit yang menyempit:, flu babi, flu burung dan lain lain". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa pada hakekatnya penyakit tidak mengenal batas wilayah, oleh sebab itu penetapan zona tidak semata mata berdasarkan batas wilayah administrasi, melainkan juga batas alam yang jelas, kejelasan populasi hewan, kejelasan status epidemiologi, dan kejelasan rentang kendali otoritas veteriner. oleh sebab itu pemerintah indonesia sangat berhati hati dalam menetapkan zona suatu negara sebagai sasaran perdagangan internasional. dalam hal penyakit yang hampir mewabah seluruh dunia seperti flu burung dan flu babi, indonesia tidak menggunakan jenis jenis penyakit tersebut sebagai dasar penetapan zona, mengingat eksklusifnya penyakit tersebut lebih disebabkan oleh perubahan iklim global dan mobilitas manusia, hewan, dan media pembawa penyakit lainnya sebagaimana dinyatakan oleh oie. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "salah satu penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya dunia adalah pmk dan penyakit sapi gilamemberlakukan sistem zona untuk memasukkan produk hewan yang segar". pemerintah dapat menjelaskan sebagai. berikut: bahwa anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa: indonesia akan mengimpor produk hewan segar dan hewan hidup merupakan interpretasi yang dibuatnya sendiri. sepanjang berkaitan dengan penerapan sistim zona, mama indonesia sebagaimana ditentukan dalam nomor tidak pernah mengatur untuk important hewan hidup sehingga risiko masuknya penyakit hewan menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku dan penyakit sapi gila sangat kecil. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "negara negara lain dunia yang berstatus bebas pmk yang sekalipun memiliki sistidan bukan status zona bebas (zone base)". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa anggapan para pemohon tersebut seharusnya dilengkapi dengan nama nama negara yang berstatus bebas penyakit mulut dan kuku, memiliki sistem perlindungan keamanan produk hewan dan kesehatan hewan yang canggih sertayang hanya membolehkan impor dari negara status bebas. bahwa pemerintah indonesia senantiasa berupaya mempertajam kan status bebas penyakit mulut dan kuku dan penyakit sapi gila. dalam rangka memenuhi kebutuhan produk hewan dalam negeri indonesia memprioritaskan produk hewan produksi dalam negeri. dalam hal produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka kekurangannya diperoleh melalui impor yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan dengan prinsip kehati hatian. sistim zona dalam menentukan sumber produk hewan segar yang akan diimpor dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehatihatian dan kewaspadaan dengan melalui penilaian yang cukup ketatpemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa pertimbangan pemerintah dalam membuka pemasukan (impor) produk hewan dari luar negeri, merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat indonesia, yang belum dapat dipenuhi dalam negeri. dalam penyediaan produk hewan dari luar negeri, pemerintah mengedepankan prinsip kewaspadaan dan kehati hatian melalui analisis risiko yang berdasarkan pada prinsip prinsip ilmiah sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian sps tentang hak dan kewajiban utama anggota wto. perjanjian psp menyatakan bahwa para anggota wto harus fliemastikan setiap tindakan tindakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta ekosistemnya, tidak menimbulkan diskriminasi semena mena dan tidak diskriminatif antar anggota, yang terdapat keadaan yang sama atau serupa, termasuk diantaranya wilayah mereka sendiri dan wilayah anggota lain. tindakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta ekosistemnya tidak dibenarkan diterapkan dengan cara yang akan merupakan restriksi terselubung terhadap perdagangan. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "risiko penularan penyakit hewan berbahaya sangatlah besar. sebagai contoh, risiko masuknya pmkegori penyakit'. pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa seluruh negara mengakui bahwa penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dengan daya penularan yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, oleh sebab itu seluruh negara menyusun protokol bersama untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku muka bumi. hal ini tertuang dalam o e terrestrial animal health code fifteenth edition yang sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan iptek veteriner dan kondisi masing masing negara. pengertian kondisi masing masing negara sangat beragam, antara lain sebagai berikut: ada negara yang sudah menjadi zona seperti negara singapura, ada beberapa negara yang dipandang dalam satu kesatuan zona seperti negara yang berada persemakmuran eropa european union member countries): ada negara yang memiliki beberapa zona seperti, malaysia yang menetapkan berawak bebas penyakit mulut dan kuku, sedangkan peninsula (malaysia barat) infektif (belum bebas) penyakit mulut dan kuku. indonesia sebagai anggota oie dan sebagai negara kepulauan memiliki arti yang strategis dalam penerapan sistim zona terhadap berbagai macam penyakit hewan menular strategis. dalam konteks ekspor, indonesia memiliki potensi untuk menerapkan sistim zona berdasarkan pulau per pulau sekaligus memiliki potensi sumberdaya hewan yang dapat dioptimalkan sebagai komoditi ekspor yang dapat memenuhi persyaratan teknis negara tujuan. dalam konteks impor produk hewan dalam rangka strategi ketahanan pangan nasional, indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan negara mana, zona mana, produk hewan mana, dan persyaratan atau prosedur apa saja yang perlu diterapkan. sudah tentu indonesia menggunakan kewenangan untuk kepentingan nasional yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan uud bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "masuknya pmk indonesia dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: negara indonesia memiliki pengalaman dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku pada masa lampau. sudah tentu indonesia senantiasa berhati hati terhadap penyakit mulut dan kuku. sejauh ini penyakit mulut dan kuku cenderung menular pada hewan ternak yang berkuku genap, seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan tidak pernah terjadi pada itik dan ayam. pernyataan para pemohon dengan mengatakan bahwa penyakit mulut dan kuku juga terjadi pada itik dan ayam, menurut pemerintah bisa dipandang sebagai upaya provokatif kepada peternak unggas maupun konsumen produk unggas. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "hal lain yang menjadi keberatan peternak dengan pemberlakuan sistienyakit mulut dan kukupemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa pernyataan para pemohon tersebut, seolah olah memberikan kesan bahwa ada negara negara dengan zona bebas telah melakukan kecurangan dengan mencampurkan produk hewan murah dari zona yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. menurut pemerintah pernyataan demikian bersifat asumsi dan hipotetis yang memerlukan membuktikan lebih lanjut. mestinya para pemohon dapat membuktikan bahwa ada negara tertentu yang mengekspor produk hewannya dengan cara cara yang curang. selain itu, pernyataan para pemohon tersebut, juga memberikan kesan para pemohon tidak mempercayai adanya sistim pertahanan negara indonesia dalam bidang kesehatan hewan dan keamanan pangan, padahal sistim keamanan pangan yang telah diterapkan indonesia khususnya bidang perunggasan telah cukup baik dan memadai. sebagai contoh, pemasukan unggas umur satu hari day old chicken doe) dari negara amerika serikat dengan sistim kompartemen dan sistim zona. dengan pendekatan ini indonesia tidak terkena imbas dari wabah penyakit influenza unggas tipe patogen rendah yang terjadi amerika serikat. bahwa pernyataan para pemohon tersebut atas, juga memberikan kesan ada pihak pihak yang mengingkari ketentuan internasional yang disepakati dalam oj e. padahal melalui oie negara negara terikat dengan oie codes. pengingkaran terhadap oie codes sama halnya merendahkan harkat dan martabat suatu negara, termasuk negara indonesia sebagai salah satu anggotanya. selain hal hal tersebut atas, pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon yang menyatakan bahwamenurut pemerintah pernyataan tersebut mengada ada dan tidak benar, karena indonesia tidak mungkin memasukkan produk hewan dari zona yang belum bebas pmkem zona bisaegori petani miskin. masuknya daging murah dapat diibaratkan peluru berbalut gula", dimana bila gulanya habis maka peluru itudalam perangkap pangan (food trap)". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa indonesia bertekad untuk berswasembada daging dan sekaligus ingin melepaskan diri dari perangkap pangan (food trap) dan ketergantungan pada luar negeri. untuk itu indonesia menyusun strategi dalam pengembangan potensi peternakan dalam negeri. dengan strategi itu secara bertahap indonesia akan mengurangi persentase produk hewan impor dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan kemampuan daya beli masyarakat. bahwa dalam konteks masih tergantung dengan produk hewan impor, indonesia telah menyusun strategi untuk mendapatkan produk tersebut dari sumber sumber yang murah dan dengan risiko yang sekecil kecilnya. karena itu, dalam important produk hewan dilakukan pendekatan analisis risiko dan menerapkan mitigasi risiko secara efektif, dan sebagai tindak lanjutnya indonesia melakukan kerjasama internasional dengan negara negara lain untuk membangun kemitraan dalam penyediaan produk hewan impor dengan penuh kehati hatian. bahwa dalam implementasinya indonesia terus berupaya menghemat devisa yang dimilikinya untuk memperoleh produk hewan impor yang aman, sehat, utuh dan halal asuh) dari berbagai negara yang secara teknis memenuhi persyaratan. sedapat mungkin indonesia dari sejak awal berusaha menghindari ketergantungan dari negara negara tertentu sebagaimana ditakutkan oleh para pemohon. dengan diversifikasi sumber sumber produk hewan dari banyak negara, indonesia sudah pasti dapat menghindari adanya ketergantungan harga yang tinggi dari negara tertentu. uraian tersebut atas, telah sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat antara pelaku pasar. bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa "beberapa catatan tentang efek sosial ekonomi yang menunjukkan bahaya penyakit mulut dan kuku adalah bahwa tahun kerugian yang ditanggung peternak inggris dengan outbreaks penyakit mulut dan kuku". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: terhadap pernyataan para pemohon tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan bahwa terjadinya kasus penyakit mulut dan kuku inggris sebagai pembelajaran kita bersama sekaligus ingin menekankan bahwa hal itu merupakan akibat masuknya tulang karkas babi yang masuk secara illegal dari afrika, hal demikian menurut pemerintah, tidak ada hubungannya dengan perdagangan resmi dan penggunaan sistim zona. keputusan menteri pertanian nomor pts tentang persetujuan pemasukan daging tanpa tulang (defined meat) dari negara brasil. yang merupakan salah satu negara dunia yang masih terjangkit penyakit zoonosis yaitu penyakit mulut dan kuku pmk). penghilangan asas maximum security keluarnya keputusan menteri tentang impor daging brazil ini telah diduga sejak awal. sebelumnya departemen pertanian melakukan upaya sangat keras agar dapat mengatasi hambatan hukum terkait pembukaan impor daging murah dari negara yang masih terjangkit penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis brazil, india, dan negara lainnya. secara khusus brazil yang merupakan negara eksportir dan pemilik populasi ternak sapi potong terbesar dunia, merupakan salah satu negara yang belum terbebaskan dari penyakit mulut dan kuku pmk). penyakit ini yang merupakan jenis penyakit dalam daftar nomor urutan pertama dari seluruh jenis penyakit hewan ternak. status brazil tersebut mengacu pada rekomendasi badan kesehatan hewan dunia atau office international des epizooties oie) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang paling berkompeten saat ini. hal inilah yang menyebabkan daging sapi asal brazil ditolak oleh berbagai negara dunia terutama eropa. kebijakan pertanian komunitas eropa atur oleh common agriculture policy cap), termasuk penentuan standar dan pemberian subsidi. aturan nomor mengatur mengenai standar keamanan pangan negara negara komunitas eropa. aturan keamanan pangan tersebut mencakup lima prinsip standar tingkat tinggi diberlakukan dari rantai pangan, mencakup kesehatan tanaman dan hewan untuk melabeli produk produknya sampai kesejahteraan binatang atau dari sawah peternakan sampai meja makan analisa risiko merupakan komponen dasar dari keamanan pangan yang mereka impor tanggung jawab dari operator pelaksana atas importir atas keamanan produk pangan yang diimpor, yang diproduksi, diproses, tempat untuk memasarkan distribusi: produk dapat ditelusuri dari semua level rantai pangan hak bahwa guna memberikan penjelasan terhadap argumentasi para pemohon yang menyatakan bahwa " tahun. dan fakta juga telah menunjukkan indonesia baru bebas dari pmk dalam waktu tahun". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa indonesia telah menetapkan penyakit mulut dan kuku sebagai penyakit hewan menular eksotik. bahwa sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, masalah penyakit hewan menular eksotik telah diantisipasi dalam sampan dengan dalam bab kesehatan hewan. hal demikian menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah penyakit hewan menular eksotik termasuk penyakit hewan strategis lainnya. dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah bersifat komprehensif dalam suatu sistim kesehatan hewan nasional siskeswanas). termasuk dalam sistim ini adalah penerapan sistim zona wilayah negara kesatuan republik indonesia maupun dalam sistim perdagangan internasional. bahwa dengan pendekatan secara komprehensif sebagaimana tersebut atas, maka tujuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan indonesia diharapkan dapat tercapai yaitu: undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewcckemudian undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, juga dilaksanakan dengan menganut asas asas sebagai berikut:bahwa frasa "mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional" sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, dianggapalinea keempat, dan pembukaan uud pemerintah berpendapat bahwa ketentuan yang. indonesia sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yangtidak bertentangan dengan konstitusi". pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa penjelasan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan". sedangkan yang dimaksud dengan "analisis risiko"selain hal tersebut atas, menurut pemerintah, para pemohon tidak memahami secara komprehensif ketentuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya: yang menyatakan bahwa "pemasukan produk hewan segar dari luar negeriyang menyatakan bahwa "persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan yang mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko bidang kesan dan kesmavet serta mengutamakan kepentingan nasional?. lebih lanjut pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon, seolah olah ketentuan dimaknai sebagai: tidak ada dasar dan batasan yang jelas serta tegas tentang "kaidah internasional" yang dimaksudkan, pemerintah begitu saja mengikuti norma internasional tanpa memperhatikan kedaulatan negaranya, memberikan kebebasan tanpa batas dalam mengadopsi ketentuan pasar bebas,dan perekonomian rakyat: negara bebas memasukkan produk hewan segar dari negara lain tanpa memperhatikan kemampuan peternakan dalam negeri dan membiarkan sistim pasar bebas tanpa memberikan perlindungan pada peternak dalam negeri, indonesia akan menjadi tong sampah produk hewan segar maupun olahan, dalam wto ada ketentuan perjanjian sps untuk menjamin tersedianya produk hewan yang aman dan sehat dikonsumsi bagi konsumen serta mengizinkan negara negara anggota untuk mempunyai standar masing masing dan tanpa tindakan diskriminatif antara negara pengimpor dan negara pengekspor. anggapan anggapan tersebut atas, menurut pemerintah tidak berdasarkan alasan dan pembuktian yang benar dan akurat, atau dengan perkataan lain hanya berdasarkan hipotesis semata. karena dengan menyelundupkan kata "hewan" pada sehingga seolah olah tersebut mengatur pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri yang, menunjukkan bahwa para pemohon tidak memahami perbedaan risiko masuknya penyakit hewan menular berbahaya antara hewan dan produk hewan. padahal dari sisi risiko penyebaran penyakit antara pemasukan hewan hidup dan produk hewan sangat jauh berbedafrasa menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner" sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan,dan uud pemerintah dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa ketentuan atas mengandung pengertian bahwa kewenangan otoritas veteriner yang merupakan keputusan tertinggi bidang kesehatan hewan menjadi kewenangan jabatan menteri: bahwa ada opsi atau pilihan kewenangan bagi seorang menteri untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan, padahal sebagai pejabat politik dengan kepentingan politik sangat potensial untuk mempertahankan keuntungan politik dan ekonomi sehingga tidak memberdayakan otoritas veteriner dan siskeswannasnya, bahwa ketentuan atas dapat: bahwa keputusan otoritas veteriner sangat melekat dan berbasis pada keahlian profesi sebagai profesi veteriner yang disyaratkan memegang teguh sumpah dan kode etik profesi". selain hal hal tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan yang menyebutktidak bertentangan dengan dan uud yang dapat dijelaskan sebagai berikut: menteri yaitu menteri pertanian angka undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan), dan, dapat dilimpahkannya kepada pemangku profesi otoritas veteriner. wewenang wewenang menteri bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan kepada otoritas veteriner adalah sebagai berikut: wewenang yang tidak dapat dilimpahkan, antara lain: mengangkat otoritas veteriner, menetapkan jenis jenis penyakit zoonosis bersama menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan menetapkan wilayah bebas penyakit hewan menular tertentu, menetapkan dan mencabut wilayah wabah: menetapkan kebijakan jenis penyakit tertentu dan menetapkan biaya pemberantasan penyakit, menetapkan kebijakan siskeswanas: atas rekomendasi teknis profesi dari otoritas veteriner. wewenang yang dapat dilimpahkan antara lain: penentuan metode pemberantasan, pengendalian, diagnosa dan pengobatan penyakit hewan menular, perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan: melakukan analisis risiko terhadap rencana pemasukan hewan dan produk hewan: membuat rekomendasi pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri kepada menteri yang bertanggung jawab bidang perdagangan: ketentuan tentang wewenang menteri yang dapat dilimpahkan tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. sedangkan untuk kewenangan teknis profesi yang meliputi diagnosa, pemeriksaan, perlakuan dan pengobatan diatur sesuai dengan kode etik oleh perhimpunan profesi kedokteran hewan indonesia.ternakan dan kesehatan hewan, tidak memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan bagi profesi dokter hewan veteriner dengan profesi lainnya indonesia, karena cast ketentuan tidak dimaksudkan untuk mengebiri profesi otoritas veteriner. dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewmasyarakat pada umumnya (general prevention) atas kesinambungan peternakan indonesia dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat indonesia. karena itu menurut pemerintahndang undang dasardua orang ahli yaitu prof. dr. drh. m.b. malone dan dr. drh. denny wijaya lukman, yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari sebagai berikut: ahli dari pemerintah prof. dr. drh. m.b. malone. bahwa mengenai mengandung dua asas yang penting. pertama, yaitu asas keadilan. pemilik hewan yang terjangkit penyakit eksotik, yaitu suatu penyakit yang belum ada suatu wilayah. kalau penyakit sampai masuk wilayah itu, berarti pemilik hewan yang terjangkit ada kelalaian sehingga penyakit bisa masuk, yang dulunya penyakit itu tidak ada. kalau masuk berarti ada kelalaian. jadi dari asas keadilan, memang mereka harus bertanggung jawab, hewannya harus dimusnahkan dan tidak diganti rugi. bahwa asas ilmu pengetahuan. hewan ternak daerah yang belum pernah ada suatu penyakit sangat peka terhadap penyakit yang dari luar,terkena penyakit. mereka perlu dilindungi. oleh karena itu hewan yang sakit masuk, maka hewan yang membawa masuk penyakit baru itu perlu segera dimusnahkan atau depopulasi. bahwa mengenai koning. dari pertama, asas keadilan adalah tidak adil yang menyatakan seluruh bagian suatu negara tertular penyakit, bila penyakit tersebut hanya terdapat salah satu atau beberapa zona. kalau asas negara, maka seluruh negara republik indonesia ini dinyatakan terjangkit penyakit, padahal cuma ada satu tempat atau satu zona. jadi tidak adil untuk mengatakan kalau ada penyakit suatu negara atau suatu zona atau suatu tempat suatu negara itu, kemudian seluruh bagian negara itu dinyatakan tertular penyakit. bahwa undang undang yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan dibuat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. teknologi yang canggih juga digunakan untuk melakukan analisis risiko (risk analysis). setiap kali akan dilakukan import dari zona yang bebas atau dari negara yang bebas itu dilakukan suatu analisa risiko. bahwa dalam analysis record tidak dikenal adanya istilah maximum security seperti yang dikemukakan oleh para pemohon. dunia ini tidak ada yang bebas risiko. bahwa sewaktu pemerintah indonesia mengimpor sapi, dilakukan pengamatan atau surveillancetelah bebas penyakit. dilakukan studi analisa risiko untuk menentukan apakah ini ada risikonya bagaimana kira kira me manage supaya risiko itu sekecil mungkin. ahli dari pemerintah dr. drh. denny wijaya lukman. bahwa istilah zona dalam dan yang merupakan bagian dari general agreement trade and tariff atau gate oleh badan perdagangan dunia atau wto, menurut artikel dalam perjanjian sps. bahwa karakteristik suatu regional memperhatikan tingkat prevalencebahwa perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dalam perjanjian sps, ini digunakan oleh organisasi kesehatan hewan dunia yang kita kenal sebagai oie atau world organization for animal health dalam rangka pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit hewan. bahwa zona atau regional bagian yang jelas batasnya dari suatu teritorial yang memiliki super populasi hewan dengan status kesehatan hewan yang berbeda, distinct, terkait suatu penyakit tertentu dengan penerapan surveillance, tindakan pengendalian dan insecurity untuk keperluan perdagangan internasional ada dalam terrestrial animal health code dan juga aquatic animal health codebahwa asas resiprositas beberapa sistem zona harus dilaksanakan secara konsekuen baik untuk keperluan impor maupun untuk keperluan ekspor, jadi bukan hanya impor tetapi juga untuk mendukung atau merangsang ekspor dari negara kita. standar dan rekomendasi tentang impor hewan dari produk hewan atas warga negara untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari otoritas publik. sebelumnya indonesia menerapkan kebijakan maximum security terkait kebijakan impor hewan ternak dan produk ternak. hal ini disebabkansehingga untuk mengatasinya membutuhkan waktu hingga tahun untuk bebas dari penyakit ini. kebijakan maximum security dimungkinkan mengingat kaidah internasional seperti yang diatur dalam oie bahwa suatu negara dapat menetapkan standar yang lebih tinggi terkait dengan impor ternak dalam rangka melindungi kesehatan ternak dalam negeri (general remark, hal demikian pula dengan kesepakatan wto tentang agreement sanitasi and phitosanitaryl sps dimana suatu negara diperbolehkan melindungi kesehatan konsumen, tanaman, hewan lokal dari masuknya produk pertanian impor yang membahayakan keamanan pangan, kesehatan tanaman dan hewan dengan pembuktian secara ilmiah. untuk tujuan persetujuan sps, tindakan tindakan sanitasi dan phytosanitary (s&p) didefinisikan sebagai tindakan apapun yang diterapkan untuk melindungi kehidupan binatang atau manusia dari risiko yang timbul dari zat adiktif, bahan yang menimbulkan pencemaran, toksin atau organism pembawa penyakit dalam makanan, melindungi kehidupan manusia dari penyakit yang dibawa oleh hewan dan tumbuhan, melindungi kehidupan hewan dan tumbuhan dari pes, penyakit atau organism penyebab penyakit dan mencegah atau membatasi kerusakan lain bagi sebuah negara dari masuknya, berkembangnya atau menyebarnya pes. langkah langkah tersebut termasuk langkah langkah sektor s&p yang diambil untuk melindungi kesehatan hewan liar dan ikan, juga hutan dan flora liar. (sumber wto, printed switzerland, xl11 tahun langkah langkah perlindungan lingkungan (selain yang didefinisikan atas), untuk melindungi kepentingan konsumen, atau untuk kesejahteraan hewan yang tidak tercakup dalam persetujuan sps. kepedulian ini, bagaimanapun, terkait dengan penyakit hewan terutama yang zoonosis diatur oleh oie dalam terrestrial animal health code yang setiap tahun diperbarui. bahwa dalam sps juga dalam oie tidak dikenal konsep zero risk ini terkait dengan perkembangan analisis risiko kesehatan hewan termasuk kesehatan masyarakat veteriner dalam perdagangan, sehingga tidak ada yang dikenal sebagai zero risk dalam perdagangan. bahwa dalam sps dan oie. pendekatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah resiko yang dapat diterima atau yang dikenal sebagaibahwa penetapan alor adalah bagian dari analisis risiko, ini didasarkan atas kaidah ilmiah dan prinsip kehati hatian atau yang dikenal sebagai precautionary principles. dalam oie maupun dalam sps jelasehingga tindakan kehati hatian ini memang harus diambil oleh suatu pemerintah atau pengambil kebijakan bilamana memang tidak ada standarnya. bahwa undang undang nomor tahun yang mengatur analisis risiko sebagai bagian dari yang dalam penjelasan tersebut atau risk assessment, manajemen risiko atau risk management dan komunikasi risiko atau risk communication. bahwa pada artikel perjanjian sps ditetapkan bahwa setiap negara harus memastikan bahwa tindakan sps nya tidak membatasi perdagangan yang diperlukan untuk mencapai alor dengan memperhatikan kelayakan aspek teknis dan ekonomis. bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun yaituesiko dengan mengacu kepada kaidah internasional oie dan codex alimentarius commission cac). menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari dewan perwakilan rakyat diwakili oleh drs. adang daradjatun menyampaikan keterangannya, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewan (untuk selanjutnya disebut peternakan dan kesehatan hewan) yang dimohonkan pengujian terhadap uud para pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian materiil ketentuan sepanjang frase "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam", dan frase "mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional serta frase "dapat" perternakan dan kesehatan hewan, yang berbunyia re"para pemohon beranggapan ketentuan dan serta peternakan dan kesehatan hewan, bertentangan dengan ketentuan dan dan serta uud yang berbunyi sebagai berikut: negara indonesia adalah negara hukum" setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusi'hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon dirugikan oleh berlakunya perternakan dan kesehatan hewan para pemohon dalam permohonan guo, mengemukakan bahwapasat dan serta peternakan dan kesehatan hewan, dengan dalil dalil yaitu sebagai berikut: bahwa pada halaman permohonan guo, para pemohon beranggapan, ketentuan peternakan dan kesehatan hewanara pemohon peternak atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi: bahwa pada halaman permohonan guo, para pemohon berpandangan frase "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam." pada peternakan dan kesehatan hewan, menunjuk. bahwa pada halaman permohonan guo, para pemohon berpandangan, frase "atau kaidah internasional" pada peternakan dan kesehatan hewan: bahwa pada halaman permohonan guo, para pemohon berpandangan pencantuman kata "dapat" pada peternakan dan kesehatan hewanketerangan dpr ri. terhadap pandangan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, dpr dalam keterangan ini menguraikan dahulu kedudukan hukum (legal standing)c a am undang undang,kdanmeskipun pemohon sampai dengan pemohon vii memenuhi ketentuan mahkamah konstitusi, sebagai badan hukum privat, namun merujuk putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu dan perkara nomor puu v pemohon sampai dengan pemohon vii dalam permohonan guo belum membuktikan adanya kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya dan serta undang undang guo. bahwa karena itu dpr berpandangan, berlakunya dan serta peternakan dan kesehatan hewan tidak menghalang halangi atau tidak mengurangi hak konstitusional pemohon sampai dengan pemohon vii untuk melakukan kegiatan aktivitasnya sebagai badan hukum indonesia yang bergerak dalam bidang kajian, memberikan penyuluhan maupun advokasi dalam bidang pertanian, peternakan maupun nelayan. oleh karena itu tidaklah tepat dan berdasar jika dalam perkara guo pemohon sampai dengan vii berkedudukan hukum sabagai pemohon. bahwa pemohon viii dan pemohon ix, dalam permohonan guo berprofesi sebagai peternak sapi yang melakukan aktifitas memelihara sapi sebagai bagian dari sumber ekonomi kehidupan. menurut para pemohon dengan berlakunya "sistem zona" (minimum security)terhadap dalil pemohon viii dan pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa dalam dan penjelasannyamisalnya daging, telur, susu, dan tulang. dengan merujuk putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu iii dan perkara nomor puu v persoalan konstitusionalitas yang dikemukakan olehbegitu pula terhadap pemohon sampai dengan pemohon xv, yang berprofesi sebagai pedagang sapi, beranggapan dengan berlakunya "sistem zona" (minimum security), dpr berpandangan bahwa hal initerhadap pemohon xvi sampai dengan pemohon xix, dpr menyerahkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulya untuk menilainya. berdasarkan uraian uraian diatas,nomor puu dan nomor puu vri atas pengujian materiil peternakan dan kesehatan hewan. pengujian materiil atas peternakan dan kesehatan hewan terhadap pandangan pandangan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, dpr ri menyampaikan penjelasan keterangan sebagai berikut: bahwa salah satu upaya pemberantasan penyakit hewan menular (zoonosis) berbahaya yang diatur dalam peternakan dan kesehatan hewan(zoonosis) bahwa tindakan depopulasi yang diatur ketentuan undang undang guo merugikan hak konstitusional para pemohon. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr ri berpandangan bahwa justru hak para pemohonidepopulisasl". bahwa negara (dalam hal ini pemerintah), adalah hal yang logis dan berdasar mengingat hewan yang telah positif terjangkit penyakit hewan berbahaya dapat menularkan hewan yang sehat yang justru dapat menimbulkan persebaran penyakit hewan berbahaya meluaslebih besar. bahkan meskipun tidak dilakukan depopulasirsri tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan sepanjang frase "unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam."edan dianggap bertentangan dengan ketentuan serta pembukaan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa pendekatan "sistim zona" dalam pelaksanaan sistim kesehatan hewan nasional yang terkandung dalam undang undang guo, adalah mengacu pada ketentuan badan kesehatan hewan dunia o e) dimana indonesia menjadi salah satu anggotanya maka sudah sepatutnya dalam penerapan "sistiengan penetapan "sistiim maximum security dapat menghalangi atau mengurangi hak masyarakal. nama digit wijayanto wijaya, s.h., m.h., s.e., mba warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat taman pemangsaan indah blok rt. rw. kelurahan pemangsaan dua, kecamatan kelapa gading, jakarta utara nama antonius suatu, s.h., m.h warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat jalan gempol nomor kelurahan bambu apus, kecamatan cipayung, jakarta timur nama ahmad murad, s.h warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat jalan rawamangun nomor kelurahan kawasaki, kecamatan cempaka putih, jakarta pusma perdana, s.h warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat kebon nanas selatan viii nomor kelurahan cipinang cempedak, kecamatan jatinegara, jakarta timur nama tristan simbolon, s.h warga negara: indonesia alamat jalan raya koda perum bumi alam indah rt. kelurahan jatirahayu, kecamatan pondok melati, kotamadya bekasi nama hanung hudson, s.h warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat jalan anggrek garuda raya nomor kelurahan pemanggilan, kecamatan palmerah, jakarta barat nama iqbal alif maulana, s.h warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat kp. cangkul tengah, kel kec. lemahwungkuk, cirebon sebagai ane lau pemohon il. nama asasi chika warga negara nigeria alamat lembaga pemasyarakatan kelas iia karawang, jalan surotokunto nomor karawang, jawa barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor dcc skk. bertanggal november memberi kuasa kepada: digit wijayanto wijaya, s.h., m.h., s.e., mba: antonius suatu, s.h., m.h: ahmad murad, s.h: perdana, s.h: tristan bp. simbolon, s.h: hanung hudson, s.h: iqbal alif maulacharger laptop dell sejumlah buah: cpu slim warna hitam silver sejumlah buah: warna hitam charger sejumlah buah: barang bukti nomor sampai dengan nomor dirampas untuk dimusnahkan. buku agenda bertuliskan pt. markis indonesia utama sejumlah buah, buku diary bertuliskan garment manufacture dan exporter sejumlah buah, buku catatan warna hitam merk facto sejumlah buah, buku agenda bertuliskan pt. bintang triputrates sejumlah buah, album photo sejumlah buah: buku cek bank phb platinum habib bank plc sejumlah eks: buku cek oceanic bank international plc sejumlah eks: kartu bank phb an. chika asasi sejumlah buah: kertas warna biru putih bertuliskan bank phb sejumlah lembar, buku catatan kotak kotak sejumlah buah, map warna hitam berisi kertas bertuliskan air will emirates sejumlah lembar: tas warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah buah, tas map warna abu abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah buah: tanda bukti pembayaran fiskal sejumlah lembar: slip setor dan pengambilan bca ibr, uba ibr, standart charter ibr, lippo ibr sejumlah lembar, buku catatan keuangan coklat kotak kotak sejumlah buah: slip setoran bca sejumlah lembar, kwitansi dan faktur pembayarjanjian sejumlah lembar: struk atm sejumlah lembar, sim an. asasi chika sejumlah lembar, sim internasional an. chika asasi sejumlah lembar, nota dan kwitansi dalam map warna hitam sejumlah lembar, kwitansi pembuat aran listrik dan telepon sejumlah lembar, kwitansi pembayaran sejumlah lembar, buku catatan sejumlah buah: kwitansi sewa kantor jl. wahid hasyim sejumlah buah: kertas catatan sejumlah lembar, buku catatan sejumlah buah: piagam sertifikat penghargaan sejumlah buah: surat tanda melapor sejumlah lembar, buku memorandum and articles association sejumlah lembar, buku catatan warna coklat boston university sejumlah lembar, fotokopi bill lading for ocean transport mark line sejumlah eks: faktur pt. modern furniture lembar: slip lippo bank sejumlah lembar, kertas catatan warna hitam sejumlah buah, buku agenda warna hijau sejumlah buah, kertas catatan sejumlah lembar, fotokopi paspor an. ogbuawelu sejumlah buah, buku catatan warna hitam sejumlah buah, kwitansi sejumlah buah, buku agenda executive diary sejumlah buah, buku agenda pt. find prima utama sejumlah buah: buku agenda toko sinar abadi sejumlah buah, kertas bertuliskan auto the credit kehilangan stok apv fotokopi stok sejumlah buah: kwitansi sejumlah lembar: buku diary pt. alam lestari unggul sejumlah buah: buku catatan warna biru kombinasi merah sejumlah buah: ticket pesawat emirates dari aulia tour travel sejumlah buah, ticket pesawat emirates dari aulia tour travel sejumlah buah: fotokopi paspor an. nwakolo peter anayochukwu sejumlah buah: pesanan tiket ari god's power agency ltd sejumlah buah, kartu nama dalam map panorama tour sejumlah buah, laporan biaya lippo bank asasi chika sejumlah buah: boarding pass an. emisi sejumlah buah, buku bertuliskan cv. assa lintas maju sejumlah buah: piagam nigeria profesional indonesia sejumlah buah: fotokopi slip pembayaran oceanic bank sejumlah lembar, fotokopi arsip ijin tinggal indonesia sejumlah eks, fotokopi paspor an. asasi chika sejumlah eks, akte notaris sewa menyewa rumah jl. tunjung jatipulo jakbar sejumlah eks: kwitansi pembayaran sewa lembar, map warna merah muda berisi fotokopi data perusahaan sejumlah eks: sim an. asasi chika dikeluarkan oleh res karawang sejumlah buah, identity card federal republik nigeria sejumlah buah: surat keterangan lapor diri dari baintelkam polri sejumlah buah: surat keterangan tinggal sementara karawangnama colombo invest ltd an. kondisi madu.t. sejumlah buah, kartu nama an. chika asasi sejumlah buah, photo chika asasi sejumlah buah: struk atm bca sejumlah buah: advance deposit receipt harris hotel bali sejumlah buah, boarding pass emirates flight sejumlah buah, buku warna hitam menko deluxe name card holder berisi kartu nama sejumlah buah, buku catatan nota barang merk mirage sejumlah buah: buku inavoice pt. chefindo internasional sejumlah buah: buku inavoice merk sinar dunia sejumlah buah, startepack indosat broadband sejumlah buah: kotak coklat transparan berisi lembar kartu nama chika sejumlah buah, buku nota kontan merk pipeline sejumlah buah: buku inavoice chika auto inv (nig) sejumlah buah, buku tabungan lippo dollar an. asasi chika guchi rek. sejumlah buah: buku tabungan bisnis mandiri an. asasi chika guchi rek. sejumlah buah: buku tahapan lippo bank an. asasi chika guchi rek sejumlah buah, buku tahapan bca an. asasi chika guchi rek sejumlah buah: atm paspor bca platinum sejumlah buah, buku tahapan bca an. basi chika guchi rek sejumlah buah, atm paspor bca gold sejumlah bubuku tabungan mandiri an. asasi chika guchi rek sejumlah buah, buku tabungan an. asasi chika guchi rek sejumlah buah, amplop coklat berisi surat keterangan mitra kerja dari pt. daya mandiri sakti sejumlah eks, amplop coklat berisi tagihan telepon, televise langganan, sofa sejumlah bundel: amplop biru bio test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari ekavswasa sejumlah buah, amplop bertuliskan pt. silikon tour travel berisi tiket an. alih sejumlah buah: kartu kredit bii mastercard sejumlah buah, slip aplikasi transfer bank mandiri sejumlah lembar, kertas packing list dari pt. manis indonesia utama sejumlah lembar: kertas packing list dari pt. utama sejumlah lembar, kertas bertuliskan badawi kaya berkat sampah plastik sejumlah lembar, kertas fotokopi elektronik tiket sejumlah lembar, kertas bertuliskan dry charged automotive battery fob work exploration price sejumlah lembar: kertas berisikan laporan keuangan dari hendri sejumlah lembar, kertas berisi laporan keuangan dari samsudin sejumlah lembar, kartu nama pt. pelindo an. chika asasi sejumlah buah: kertas bertuliskan nomor rekening an. hendra tirtajaya dan mari fransisca sejumlah lembar, pas foto asasi chika sejumlah amplop, kartu federal republik nigeria an. asasi chika guchi national driver licenseidentitas dari federal republik nigeria an. asasi chika guchi sejumlah buah: kartu flyer garuda indonesia an. chika asasi sejumlah buah, kartu frequent flyer garuda an. chika asasi sejumlah buah, boarding pass an. chika asasi sejumlah lembar: kartu nama sejumlah buah: paspor nigeria an. asasi chika no, a0016269 sejumlah buah: slip bukti setoran bca rekening an. wai nam some sejumlah lembar, slip bukti setoran rekening an. nikah sejumlah lembar, slip bukti setoran bca rekening an. dwi indariyano studi sejumlah lembar: slip bukti setoran bca rekening an. agus setiawan sejumlah lembar, slip bukti bca copy kosong sejumlah lembar: slip rekening lippo bank copy sejumlah lembar: slip setoran tunai rekening lippo bank an. asasi chika guchi sejumlah lembar: tiket emirates an. okechukwu boarding pass sejumlah buah: formulir setoran bank mandiri kosong sejumlah lembar: formulir setoran rekening an. indah purnama sari sejumlah lembar, tagihan telpon star one sejumlah buah, tagihan kartu kredit lippo bank sejumlah buah, surat keterangan terdaftar sebagai karyawan dari pt. aliando prima utama sejumlah buah, nota pembelian penjualan dari pt. globe valas sejumlah lembar, kertas berisi fotokopi faktur dan inavoicefaktur dari jaya busana sejumlah lembar, inavoice dari elmo sejumlah lembar, nota dari shop vida sejumlah lembar: inavoice pid dari henry sejumlah lembar, nota dari shop luis sejumlah lembar, buku billet giro bca seri s d sejumlah buah, cek bca seri s d sejumlah buah: buku billet giro bank danamon seri s d sejumlah buah, buku cek bank danamon seri s d sejumlah buah, buku kwitansi merk vos sejumlah buah: slip bukti setoran bca rekening an. hendri cendawan sejumlah lembar, map biru berisi perjanjian kerja c1 x1 sejumlah lembar, map biru berisi akta pendirian perseroan terbatas sejumlah eks: amplop coklat berisi coklat bertuliskan packing list sejumlah eks: paspor an. jovice joseph a4099954 sejumlah buah, paspor nigeria an. benjamin ifebuchechukwu ewnukora a003447 sejumlah buah: tiket dari gods power travel agency ltd an. enukora sejumlah buah, tiket dari gods power travel agency ltd an. jovi joseph sejumlah buah, kertas berisi fotokopi surat keterangan tempat tinggal an. asasi chika sejumlah lembar, surat keterangan lapor diri an. asasi chika sejumlah buah: kartu npp an. pt. chefindo sejumlah lembar, slip dari bnitanda melapor nomor pol stm 1x sektor sejumlah lembar, surat keterangan tempat tinggal nomor badukcatpilkb sejumlah lembar, surat tanda melapor nomor pol stm x1 sat. sejumlah lembar, surat kontrak sejumlah lembar, surat tanda penerimaan laporan nomor pol stl xi sektor sejumlah lembar, surat keterangan terdaftar nomor pem wpj. kp. sejumlah lembar: kertas hasil print out email dari bambang jokoraharjo sejumlah lembar, amplop coklat berisi surat perjanjian sewa menyewa sejumlah lembar, sebuah bukti catatan team listen merk big boss sejumlah lembar, inavoice dari pt. alistarindo wahanatama sejumlah lembar: kwitansi official receipt sejumlah lembar, surat perjanjian kerja nomor ci viii sejumlah lembar, surat lamaran pekerjaan an. ikan supriatna sejumlah eks, kertas bertuliskan credit with hindi hermawan sejumlah lembar, amplop coklat berisi surat perjanjian nomor ci vii1 an. muziek triwiyanti sejumlah eks, map kuning merk fujita yang berisi fotokopi paspor an. asasi chika sejumlah eks, fotokopi ktp an. hindi tanto gunawan sejumlah lembar, kertas bertuliskan estimation for plastic recycling sejumlah eks: surat sponsor dari pt. find drama utamamplop putih pt. midttou aryacom future berisi sertifikat membership sejumlah eks, kertas yang bertuliskan plastic recycling sejumlah eks, kertas bertuliskan transparency sejumlah eks, kertas bertuliskan bulo charting dan marine logistic ltd sejumlah eks: summary report bulan agustus s d oktober sejumlah eks, kertas bertuliskan pembukuan sejumlah eks, kertas bertuliskan plastic recycling dari pt. assa lintas mandiri sejumlah eks, tagihan kartu kredit bca sejumlah amplop: struk atm bca an. unik triwiyanthi sejumlah lembar, surat dari bank danamon sejumlah lembar, surat pembayaran rekening lippo bank sejumlah lembar, surat pembayaran dan kwitansi sejumlah lembar, dokumen pembukaan rekening lippo bank jumlah eks, buku certificate incorporation sejumlah buku, amplop putih berisi nota sejumlah buah, kertas bertuliskan maersk line shipping containers worldwide sejumlah eks: surat jalan dari pt. manis indonesia utama sejumlah lembar, kertas bertuliskan beneficial name tiger power machine co. ltd sejumlah lembar, aplikasi transfer bank mandiri sejumlah lembar, struk atm anak mandiri sejumlah lembar, slip pemindahan dana antar bank bca sejumlah lembar: slip setoran tunai lippo bank sejumlah lembar, slip setoran multiguna lippo bank sejumlah lembar,: kertas bertuliskan keep money sejumlah lembar, slip bukti setoran bank bca sejumlah lembar: slip pemindahan dana antar rekening bca sejumlah lembar, inavoice dari more surya busana sejumlah lembar, inavoice paid dari henry sport wear sejumlah lembar, nota faktur dari jerry design sejumlah lembar, nota faktur dari kokoro sejumlah lembar, inavoice paid dari prestige sejumlah lembar: nota samsul oil sejumlah lembar, surat jalan dari pd. gaisha indah armando sejumlah lembar, faktur dari shop kargo sejumlah lembar, nota tanggal sejumlah lembar: faktur to80555 sejumlah lembar: nota dari abadi roti sejumlah lembar, nota dari royal master fashion sejumlah lembar, surat jalan tanggal desember sejumlah lembar, nota dari multi jaya sejumlah lembar, surat pengiriman pt. lestarindo jaya mandiri sejumlah lembar, inavoice dari microlink sejumlah lembar, nota dari sumber arya sejumlah lembar, nota dari itc roy mas sejumlah lembar, nota dari aji cellular sejumlah lembar: faktur dari shop kargo sejumlah lembar, amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor yamaha sejumlah buah, amplop coklat berisi perjanjian pembiayaan konsumen dari pt. tiga berlian auto finance sejumlah ek.h, advokat dan konsultan hukum pada kantor law office dcc associates, beralamat graha irama lt. jalan h.r rasa said blok kav jakarta dan taman pemangsaan indah blok pemangsaan dua, kelapa gading, jakarta, baik bersama ataupun sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai n0n0n0n05 0n0n ne. pemohon ilkemudianersyaratanamplop putih berisi bukti setoran bca sejumlah lembar, amplop putih berisi slip bukti setoran bca, pemindahan dana antar bank bca dan struk atm sejumlah lembar, barang bukti nomor sampai dengan tetap terlampir dalam berkas perkara, sup pt. aliando prima utama sejumlah eks, stub, akte dan lenny duniawi sejumlah lembar, perjanjian kerja nomor ci viii sejumlah eks, stok kendaraan apv gu an. hendri hermawan sejumlah buah, surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum perseroan sejumlah lembar, fotokopi kep. mentri hukum dan ham tentang pengesahan badan hukum perseroan, surat depnaker dan transmigrasi tentang kep menteri tenaga kerja nomor kep men b b imt. fotokopi sejumlah lembar, surat badan koordinasi penanaman modal tentang persetujuan penanaman modal sejumlah lembar: surat keterangan nomor vi not ds tanggal juni dari notaris dan plat dana ashita, sejumlah lembar, surat dari kepala desa dawuan timur tentang domisili usaha dagang sejumlah lembar, surat tdp perseroan terbatas pt. dari dinas pendidikan perdagangan dan pasar kab. karawang sejumlah ib.: amplop putih pt. sentratama investor berjangka yang berisi tentang profil perusahaan sejumlah eks: fotokopi kep menteri tenaga kerja dan transmigrasi sejumlah eks: amplop berisi police asuransi milik hendri hermawan sejumlah ekcredit with hendri hermawan sejumlah lembar: amplop coklat berisi daftar kewajiban nasabah yang ditujukan kepada bp. henry hermawan sejumlah eks: amplop coklat berisi surat jaminan warga nigeria an. mr. ofulagha ifeanyi benjamin dari pt. daya mandiri sakti sejumlah eks: amplop coklat berisi surat jaminan warga nigeria an. onyegbu chinense michael dari pt. daya mandiri sakti sejumlah eks: amplop coklat berisi surat jaminan warga nigeria an. chosen sunday chinese dari pt. daya mandiri sakti sejumlah eks: amplop coklat berisi surat jaminan warga nigeria an. mr. wanna charles uguioeze dari pt. daya mandiri sakti sejumlah eks: barang bukti nomor sampai dengan nomor dikembalikan kepada yang berhak: uang kertas amerika pecahan sejumlah lembar:pecahan rp. sejumlah lembar:ang kertas arab emirates pecahan dirham sejumlah lembar, uang kertas china pecahan sejumlah lembar, uang kertas thailand pecahan sejumlah lembar, uang kertas vietnam pecahan sejumlah lembar, uang kertas vietnam pecahan sejumlah lembar: barang bukti nomor sampai dengan nomor dirampas untuk negara: membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (dua ribu.rupiah): bahwa pemohon telah dijatuhkan putusan pemidanaan oleh pengadilan tinggi dki jakarta nomor pid pt.dki., tanggal januari dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan) mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa, menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta barat nomor pid. pn.jkt.bar tanggal oktober yang dimintakan banding tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan rp. (dariku rupiah): bahwa pemohon telah dijatuhkan putusan pemidanaan oleh pengadilan mahkamah agung republik indonesia nomor pid. sus tanggal juni dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan) mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ii terdakwa: bagasi chika tersebut:baratmbatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta nomor pid pt2dki,tanggal januari yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta barat nomor: pid. pn.kt.bar, tanggal oktober mengadili sendiri: menyatakan terdakwa bagasi chika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,erorganisasi, dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa luar negeri,, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (dua puluh) tahun dan denda sebesar rp. (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (dua) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, memerintahkan barang bukti berupa: (vide kutipan amar putusan nomor pid. pn.kt.bar tanggal oktober bahwa dalam tingkat kasasi pemohon dinyatakan melanggar huruf juncto huruf juncto undang undang nomor tahun tentang narkotika dan melanggar huruf juncto undang undang nomor tahun tentang psikotropikaalamnya dinyatakan barang bukti berupa narkotikgajukan permohonan peninjauan kembali ataspengadilan negeri jakarta barat nomor pid. pn.jkt.bar pada tanggal desember namun permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon pun ditolak (bukti salinan putusan peninjauan kembali belum diterima namun sudah ada surat permohonan salinan putusan peninjauan kembalijakarta barat nomor1397 pid. pn.jkt.bar jakarta barat dengan surat nomor lgl dcc xi tanggal november (bukti bahwa atas apa yang telah terjadi pada diri pemohon dapat dikatakan telah mengalami kerugian atas sistem peradilan pidana republik indonesia, dalam hal penerapan undang undang yang berlaku dan tindakan hakim yang tidak cermat dalam proses peradilan, sehingga menyebabkan hakim yang memutus perkara atas pemohon tersebut berbuat sewenang wenang dan dengan seenaknya menghukum seseorang (abuse power). sehingga hal yang demikian bertentangan dengan aturan normatif yang ada tentang hakim itu sendiri, yaitu: aturan normatif dan pengertian tentang hakim secara normatif menurut undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial:kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi negara kita. dalam amandemen ketiga uud ditegasaka fungsi hakim adalah menyelenggarakan peradilan atau mengadili dan menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas, sehingga dengan demikian, hakim pada badan peradilan semua lingkungan yang berada bawah mahkamah agung dan hakim konstitusi, seharusnya dapat menentukan kebenaran yang mutlak dan dapat memenuhi rasa keadilan, sehingga mampu menciptakan kedudukan setiap orang yang sama dimata hukum, mendapatkan keadilan serta penegakan atas hak hak dasar setiap orang yang merupakan implementasi dari hak asasi manusia sesuai dengan dan uud kedudukan, fungsi dan tugas hakim merujuk dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diubah dengan undang undang nomor tahun dan disesuaikan lagi melalui undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. kemudian, undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. kurapkomisi yudisial, dan peraturan perundangan lainnya, bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada kurap yang mengisyaratkan: hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa, serta kurap dalam menilai alat bukti: . tidak hanya itu saja, sebagaimana dikatakan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman: hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman bidang hukum , profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain: prinsip kebebasan, prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan: prinsip ketidakberpihakan, prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuatkintegritas, prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi, prinsip kesopanan, kesopanan dan citra dari kesopananitu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang hakim, prinsip kesetaraan, prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya, prinsip kompetensi dan ketaatan, prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya. (vide disiplin mana, sh, hakim sebagai pilihan profesi, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan ika permai ikatan alumni perhimpunan mahasiswa hukum indonesia), jakarta, juli disiplin mana, seorang hakim, juga pengurus ika permai) sehingga dengan demikan cukuplah jelas pemohon yang telah dinyatakan (pada saat itu) dalam dakwaan alternatif, pada putusan tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, telah melanggar huruf dan undang undang nomor tahun tentang pencucian uang dan melanggar huruf dan undang undang nomor tahun tentang pencucian uang, namun kemudian atas dakwaan alternatif, justru dalam tingkat kasasi pada prakteknya menerapkan dakwaan kumulatif dengan disertakan dan dinyatakan bersalah telah juncto (bila dikaitkan dengan undang undang yang berlaku saat ininarkotika, tidaklah sejalan dengan ketentuan dalam kurap mana hakim dalam menilai alat bukti, undang undang telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana. sebagaimana telah dijelaskan, pemohon dinyatakan bersalah tanpa adanya satupun barang bukti narkotika, dari manakah hakim yang telah menyatakan pemohon bersalah menilai barang bukti sementara barang buktinya saja tidak ada?, maka hakim tersebut dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri pemohon sangatlah bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak adanya kepastian hukum, serta diperlakukan sewenang wenang oleh hakim hadapan hukum: bahwa terdapat yurisprudensi putusan ma,tanggal september nomor pid membatalkan putusan pengadilan tinggi dan membebaskan terdakwa, dengan alasan saksi tidak sempat didengar keterangannya, walaupun visum repertum ada dan telah dibacakan, serta yurisprudensi putusan m.a, tanggal agustus nomor pid membatalkan putusan pengadilan tinggi, dan membebaskan terdakwa, karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah, maupun alat bukti lain yang mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. sehingga dengan demikian, apabila yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia diatas, maka seharusnya pemohon tidak dapat dinyatakan bersalah, karena memang tidak adanya barang bukti narkotika sebagaimana terlampir dalam amar putusan tingkat pengadilan negeri dan kasasi pemohon, tidak ada satu pun didalamnya atau disebutkan ada barang bukti narkotika, maka perbuatan menyimpan narkotika yang diterima pemohon hanyalah merupakan rekaan, asumsi, dan hal tersebut tidaklah dapat dinyatakan sebagai alat bukti. secara jelas dan nyata hal yang demikian tidak menjamin kepastian hukum terhadap diri pemohon dan hal ini sudah tentukerugian konstitusional parayaitu sebagai berikut: .danbahwa para pemohon dan pemohon mempunyai hak untuk mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukumdanyaatasi bahwa para pemohon dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban profesinya sebagai penasehat hukum,lakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya, mengingat bukti sampai dengan bukti dimana klien dari para pemohon adalah terdapat beberapa warga negara asing, bahwatidak bernilai, dianggap sia sia, bahwbene adalah sebuah negara hukum, karena pemohon dihukum dengan peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia, namun tidak diperkenankan melakukan upaya hukum yang sama dimana tentu saja hal ini bertentangan dengan uud bahwa para pemohon dan pemohon mempunyai hak atasbahwa para pemohon telah diperlakukan tidak sama, dimanabahwdalam hal untuk mendapatkan keadilan upaukum terhadap pemohon tidak sama,bahwa pemohon mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum serta hak hak dasar lain berdasarkanpemohon sebagai warga negara asing mengalami kerugian konstitusional dengan tidak diakui sebagai pribadi dimuka hukumhal untuk penerapan seluruh undang undang, pemohon diakui sebagai subjek hukum termasuk diijinkan untuk menuntut atau dituntut peradilan umum. bahwa para pemohon dan pemohon mempunyai hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatifrlakuan diskriminatif yang dialam, bahwa pemohon mempunyai hak untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia berdasarkanud karena dalam uud secara jelasmentara pada huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi hanya menyatakan warga negara indonesia , bukan setiap orang , maka jelas dalam undang undang mahkamah konstitusi tersebut tidak sejalan dengan uud sehingga dengan demikian undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusicara jelas membeda bedakan hak asasi seseorang untuk diperlakukan sama hadapan hukummbatasi para pemohon dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban profesinya sebagai penasehat hukum, yang melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya, dan menegakkan hukum demi memperoleh kebenaran dan rasa keadilan berdasarkan moral justice, legal justice dan social justice: bahwa bukanlah karena status kewarganegaraan pemohon yang menjadikan keadaannya terbatas, tetapi justruh yang justru membatasi hak hukum seseorang, dan secara jelas telah bertentangan dengan uud sesungguhnya penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia yang terkandung dalam uud sesuai dengan universal declaration human rights, yang merupakan pedoman umum setiap negara hukum, dan negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechstaats) dimana salah satu unsur yang dimiliki negara hukum adalah pemenuhan akan hak hak dasar manusia (fundamental rights): bahwaada yang bersengketa datang hadapan hakim, maka merekalakukan sama oleh hakim tersebut (audi altera parte). namun apa yang dialami oleh pemohon adalah diluar hal hal tersebut, dimana pemohon telah diperlakukan secara tidak adil dalam proses perwakilannya sebagai seseorang yang telah dinyatakan bersalahidalamnya dinyatakan barang bukti berupa narkotika. kemudian, pemohon terbentur lagiman bene adalah sebuah negara hukum: bahwa persamaan hadapan hukum yang diartikan secara dinamis tersebut, , sehingga dengan demikian pemohon meskipun mempunyai status warga negara asing, namun hak untuk memperoleh keahlian adalah wajib diberikan kepadanya, karena hak tersebut adalah milik setiap orang bukan hanya warga negara tertentu saja: bahwa perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (access legal counsel) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all). sehingga dengan demikianbernilai, dianggap sia sia dan penurunan nilai nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam semangat keadilan dan persamaan dihadapan hukum. maka dalam hal ini para pemohon pun telah dirugikan hak konstitusionalnya,maka jika kita lihat dengan apa yang dibunyinyata telah bertentangan diantara kedua tersebut, karena dalam uud seharusnya setiap orang berhak atas persamaan dan keadilan. artinya, kedudukan atas persamaan dan keadilan adalah hak setiap orang, bukan hanya golongan, kelompok atau bahkan warga negara tertentu saja, namun persamaan dan keahlian merupakan hak dasar setiap orang yang telah terikat sejak lahir dunia, bahwa pada kenyataannyyang mengherankan justru kenapa dalam hal untuk mendapatkan keadilan upaya hukum terhadap pemohon tidak sama,singkatnya, pemohon, tetapi tidak memperoleh upaya hukum yang sama dalam pembelaan dan dalam menyatakan keberatan atas terjadinya kekeliruan penerapan hukumnya, ataupun adanya adanya pelanggaran hak hak konstitusional atau hak asasi manusia yang terjadi dan tercermin pada penerapan dalam undang undang pemidanaan dimaksud: bahwa selama menyangkut persoalan persamaan dan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, tanpa kecuali, setiap negara dan perangkat atau lembaga yang ada didalam negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia pribadi pribadi yang ada dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikkan atau menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak hak yang dimiliki warga negara. hak asasi manusia dimiliki oleh siapa saja, sepanjang bisa disebut sebagai manusia, demikian makna yang secara nyata terkandung dalam uud tersebut. sehingga dengan demikian, kedudukan pemohon sebagai orang, tidak dapat dengan mudah kehilangan haknya untuk diperlakukan sama hadapan hukum dan untuk mendapat keadilan, bahwa demikian juga yang dialami oleh para pemohon telah diperlakukan tidak sama, sebagaimana misalnya para advokat lain membela kliennya yang berstatus warga negara indonesia. sehingga dengan demikiantelah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon untuk kemerdekaan pikiran dan hati nuranidalam forum mahkamah konstitusi ini sebagaimana disebutwarga negara asing tidak diakui sebagai pribadi dimuka hukum, padahal untuk penerapan seluruh undang undang, diakui sebagai subjek hukum termasuk diijinkan untuk menuntut atau dituntut peradilan umum. sehingga dengan demikian dengan adanytelah mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya untuk diakui secara sah sebagai pribadi hadapan hukum, bahwa negara indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam seminar nasional indonesia pada tahun jakarta tentang indonesia negara hukum. begitu pula dalam konstitusi kita, uud juga memuat jaminan perlindungan atas hak asasi manusia.d didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja berada . bahwa tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia merupakan implementasi dari uud artinya undang undang hak asasi manusia yang kita miliki pun sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh uud sehingga dengan demikian, pemohon yang telah dihukum berdasarkan undang undang pemidanaan yang berlaku indonesia, seharusnya juga diakui sebagai pribadi dihadapan hukum indonesia, karena negara indonesia sebagai negara hukum sendiri dalam konstitusinya maupun undang undang hak asasi manusianya tidak membeda bedakan hak asasi manusia, maka dengan adanya undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana teada perkara guo, sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah para advokat yang tergabung dalam law office dcc associates, yang berkedudukan gedung graha irama lantai jl. rasa said blok kav jakarta selatan, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dibawah law office dcc associates, yang secara profesional memberikan advokasi, konsultasi dan informasi bagi setiap orang yang membutuhkan keadaan dan bantuan hukum. namun hak para pemohon dalam melaksatelah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pribadi dihadapan hukum dan hal tersebut bertentangan dengan uud dan ketentuan tentang hak asasi manusia indonesiaka para pemohon dan pemohon telah mendapat perlakuan yang diskriminatif atasdudukan pemohon sebagai warga negara asing, tidaklah menjadikan dirinya kehilangan haknya untuk diperlakukan secara diskriminatifangatlah menghalangi diri pemohon untuk melakukan upaya hukum, karena sebagai warga negara asing, pemohon tidak bisa mengajukan keberatan mahkamah konstitusi, sementara sendiri. sehingga dengan demikian, apa yang terjadi pada dirsebuah tindakan diskriminatif yang sangat merugikan hak konstitusionalnya, dimana adanya undang undang mahkamah konstitusi tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan hak asasi manusia yang ada indonesia dan juga bertentangan dengan uud bahwanya dinyatakan perorangan warga negara indonesia , hal ini tentu sangat bertentangan dengan uud dimana didalamnya dinyatakan setiap orang . artinya, pemohon telah diperlakukan secara diskriminatif dengan kehilangan hak asasi nya untuk melakukan upaya hukum, padahal pemohon menjalani ketentuan hukum yang sama sebagaimana dengan warga negara indonesia, dengan dinyatakan bersalah atas perbuatannya. sehingga dengan demikian, perlakuan diskriminatif yang dialami pemohon: bahwa demikian juga hal nya dengan para pemohon yang dalam hal ini adalah sebagai advokat, dalam melakukan pembelaan demi kepentingan hukum kliennya yang berstatus warga negara asing telah mendapat perlakuan diskriminatif dengan diatasnya tindakan pembelaan para pemohon karena adanyasebut tentu saja secara jelas menimbulkan pembedaan antara pembelaan terhadap warga negara indonesia dengan warga negara asing, padahal secara kodratnya setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama, baik itu apabila dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman yang sama, maupun untuk pembelaannya mendapat upaya hukum yang sama pula berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. sehingga dengan demikian,. sehingga dengan demikian, baik para pemohon maupun pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan tidak memperoleh ketentuan mengenai upaya hukum yang sama berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana perlakuan diskriminatif itu sendiri muncul pada forum mahkamah konstitucara jelas dan nyata tersebut bertentangan dengan uud dan juga bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia indonesiakeberadaan negara indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya dapat menjamin hak asasi bagi setiap manusia telah dituangkan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang merupakan implementasi dari uud bahwa seharusnya pemohon memperoleh hak asasi manusia yang sama dimanapun berada, demikian pula juga jika berada indonesia yang nota bene sebagai negara hukum yang secara pasti melindungi setiap hak asasi manusia. pelaksanaan hak asasi manusia sendiri indonesia telah dijamin dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, dengan berbagai macam ketentuan dalamnya untuk melindungi hak asasi manusia. bahwa ketentuan yang melindungi hak asasi manusia dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, secara jelas tidak diperoleh pemohon apabila diterapk, karena tersebut selain bertentangan dengan uud juga tidak sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia: sehingga dengan demikian,ka sudah patut dan wajbertentangan dengan uud dan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berlaku indonesiatau apabila mahkamah berpendapat lainnomor dcc skk bertanggal juli bukti fotokopi surat kuasa nomor dcc skk. bertanggal mei bukti fotokopi surat kuasa nomor dcc skk. bertanggal maret bukti fotokopi surat kuasa nomor dcc skk. .012a, bertanggal april bukti fotokopi surat kuasa nomor dcc skk. bertanggal januari bukti fotokopi surat kuasa nomor dcc skk. bertanggal april bukti fotokopi informasi perkara mahkamah agung tentang peninjauan kembali atas nama asasi chika, bukti fotokopi surat nomor lgl dcc xi perihal permohonan salinan putusan peninjauan kembali atas putusan mari nomor pid. sus. juncto putusan pt. dki jakarta nomor pid pt.dki juncto putusan jakarta jakarta barat nomor pid. pn.jkt.bar dengan terpidana bagasi chika, bukti fotokopi serta uuddan pemohon adalah pengujian konstitusionalik)ngujian konstitusionalitas terhadap uud oleh karena itu menurut mahkamahwajiban pembelaan atas klien yang berstatus warga negara asing antara lain: bina nwajagu, kewarganegaraan nigeria, berdasarkan surat kuasa khusus nomor dcc skk. tertanggal juli (bukti henry albert, kewarganegaraan nigeria, berdasarkan surat kuasa khusus nomoridcc skk. tertanggal mei (bukti liu ching chung, kewarganegaraan taiwan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor dcc skk. tetangga maret (bukti menu, kewarganegaraan cina, berdasarkan surat kuasa khusus nomor dcc skk. tertanggal april (bukti asasi chika, kewarganegaraan nigeria, berdasarkan surat kuasa khusus nomor dcc skk. tertanggal januari (bukti liang gian jun dan yong siang, keduanya warga negara china, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: dcc skk. tertanggal april (bukti bahwa mereka telah memberikan kuasa kepada para pemohon dan mereka memiliki kepentingan untuk menjalankan kegiatan mereka dan tunduk pada hukum dan peraturan indonesia.sebagai penerima kuasa dari para warga negara asing menjadi terhambat dalam memenuhi hak para pemberi kuasa tersebut, termasuk dalam memenuhi segala upaya hukum yang berhak diperoleh mereka, bahwa para pemohon adalah sah dan tidak ada masalah untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud kepadaatas nama: digit wijayanto wijaya: antonius suatu, ahmad murad, perdana, tristan simbolon: hanung hudson, iqbal alif maulana, adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada law office dcc associates warga negara indonesia yang secara profesional memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan kliennya yaitu pemohon yang berwarna negara asing. pemohon atas nama asasi chika adalah perseorangan warga negara asing nigeria), bahwa menurut pemohon telah membatasi pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai penasihat hukum, yang melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan kliennya dimana kliewarga negara asing. pemohon telah dipermalukan dalam sistem peradilan pidana indonesia karena semua upaya yang dilakukan dalam kepentingan pembelaan perkara yang dialami pemohon dianggap tidak bernilai dan sia sia, sedangkan menurut pemohon dengan adanya mk, pemohon telah dikurangi, dirugikan, dan dibatasi hak hak konstitusionalnya negara indonesia yang nota bene adalah sebuah negara hukum. pemohon telah dihukum dengan peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia, namun tidak dapat melakukan upaya hukum yang sama, menimbang, bahwa pemohon atas nama: digit wijayanto wijaya, antonius suatu, ahmad murad: perdana, tristan simbolon, hanung hudson, iqbal alif maulana, apakah memiliki kedudukan hukum (legal standing) yangpotensial diakibatkan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: putusan mahkamah nomor puu viii bertanggal desember paragraf sampai dengan paragraf antara lain, mempertimbangkan,. i3. menimbang, bahwa berdasarkan putusan nomor puu viii bertanggal desemberadalah warga negara asing (wna) maka mahkamah terlebih dahuluputusan mahkamah nomor puu viii bertanggal februari paragraf antara lain, mempertimbangkan:yang kemudian ditegakkan dalam putusan mahkamah nomor puu v bertanggal oktober yang antara lain,,', i3. menimbang, bahwa berdasarkan putusan nomor puu viii bertanggal februariuraian dan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, oleh karena itu, dalil dalil pokok permohonan yang diajukan tidak perlu dipertimbamuhammad alim, materialis akbarmaterialis akbardudin adams ttd. ttd. maria farida indrawi muhammad alim ttd. ttd. materialis akbar dewa gede lagunatang mahkamah konstitusi, karena para pemohon adalah terdiri dari para warga negara indonesia yang mewakili dirinya sendiri sebagai pribadi dan perorangan untuk mengajukan permohonan pengujiitu sendiri. bahwa pemohon adalah seseorang yang telah mengalami kerugian dalam sistem peradilan indonesia, namun karena yang diuji adalantang mengenai siapa aja yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud maka dengan inlu dan patut untuk dikesampingkan terlebih dahulu: adapun kronologis hukum yang telah dijatuhkan pada pemohon adalah sebagai berikut: bahwa pemohon dijatuhkan putusan pemidanaan oleh pengadilan negeri jakarta barat nomor pid. pn. jkt. bar, tanggal oktober berdasarkan dakwaan penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta barat yang terdiri dari: pertama melanggar huruf juncto huruf juncto undang undang nomor tahun tentang narkotika, dan kedua melanggar huruf juncto undang undang nomor tahun tentang psikotropiktau ketiga primairesubsidibahwa pemohon telah diputus oleh pengadilan negeri jakarta barat dengan mengingat kurap juncto undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pencucian uang, dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan) mengadili menyatakan terdakwa bagasi chika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana , mexicana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (lima belas) tahun dan denda sebesar rp. (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (dua) tahun:agar terdakwa tetap dalam tahanan: menetapkan barang bukti berupa: tas warna abu abu sejumlah buah, tas plastik warna merah bertuliskan the enam tigas warna hitam merk sejumlah buah, tas warna coklat merk luis vuitton sejumlah buah, dompet warna hitam merk georgia antonelli sejumlah buah, tas warna hitam merk note book sejumlah buah: tas warna coklat merk downhill sejumlah buah: tas hitam merk toshiba sejumlah buah: tas hitam merk verde sejumlah buah, dompet hitam merk boss hugo boss sejumlah buah, map kecil hitam plastik merk nuevo sejumlah buah, stop map putih merk joko sejumlah buah, stop map hijau merk eagle sejumlah buah, stop map warna kuning merk eagle sejumlah buah, map putih merk eagle sejumlah buah: map hijau merk diamond bertuliskan pt. chefnindo document sejumlah buah: map merah bening merk inter folder sejumlah buah, map biru sinar dunia sejumlah buah: map hijau merk eagle sejumlah buah: map biru bening sejumlah buah, map hijau merk beautone sejumlah buah: owner warna hitam merk banten bertuliskan awb sejumlah buah: owner warna hitam merk index bertuliskan garmen receipt sejumlah buah, owner warna hitam index bertuliskan bank slip mandiri lippo sejumlah buah, owner warna hitam merk index bertuliskan durable sejumlah buah, owner warna hitam merk index bertuliskan bank transfer vca sejumlah buah, stop map hijau merk eagle sejumlah buah, charger sejumlah buah: nokia sejumlah buah: nokia 3110ckia 6275i sejumlah buah: nokia 3110c sejumlah buah: nokia sejumlah buah, nokia sejumlah buah, atm lippo bank bca an. asasi chika guchi sejumlah buah: atm paspor bca asasi chika guchi sejumlah buah: atm paspor bca an. cristina maria sejumlah buah, atm lippo bank an. asasi chika guchi sejumlah buah: atm danamon an. asasi chika guchi sejumlah buah: atm mandiri visa an. asasi chika guchi sejumlah buah: cd r plus merk gt pro sejumlah buah: cd r merk maxwell sejumlah buah, flash disk merk nexus sejumlah buah, flash disk merk kingston sejumlah buah: camera digital merk rasio sejumlah buah: label data sejumlah buah: camera logitect sejumlah buah: label data sejumlah buah: mouse komputer sejumlah buah, laptop merk compat sejumlah buah: charger laptop compat sejumlah buah: laptop merk compat sejumlah buah: charger laptop sejumlah buah, modem indosat sejumlah buah: handsfree sejumlah buah: laptop merk toshiba sejumlah buah, charger laptop toshiba sejumlah buah, laptop merk delllaorsiagian, s.h.: tempat, tanggal lahir: siantar, september umur tahun: pekerjaan advokat, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan soka raya blok nomor kemang pratama bojong rawalumbu kota bekasi, disebut sebagai . pemohon nama manapun silalahi, s.h.: tempat, tanggal lahir: siantar, mei umur tahun, pekerjaan advokat: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan merdeka nomor gersang harapan simalungun, disebut sebagai . pemohon ii: nama daniel tanpa musik, s.h.: tempat, tanggal lahir: tato, mei umur tahun, pekerjaan advokat, alamat jalan kali pasir gang eretan, rt rw. kelurahan kebon sirih, kecamatan menteng jakarta pusat: disebut sebagai . pemohon iii: nama sandi ebenezer situngkir, s.h.: tempat, tanggal lahir: palopo, april umur tahun: pekerjaan advokat, alamat jalan tidur bulan rt rw. kelurahan sumur batu, kecamatan kemayoran, jakarta pusat: disebut sebagai . oil pemohon iv: nama barrel ticualu, s.e., s.h.: tempat, tanggal lahir: jakarta, juni umur tahun: pekerjaan advokat, alamat jalan raya kelapa nias ab. nomor rt rw. kelurahan kelapa gading barat, kecamatan kelapa gading, jakarta utara, disebut sebagai . . iii pemohon nama peterson tnos, s.h.: tempat, tanggal lahir: singkawang, april umur tahun: pekerjaan advokat,. bahwa menurut para pemohon, penerbitan perpu dilakukan secara sewenang wenang oleh presiden yang membuat presiden mencampuri independensi komisi negara yang diatur oleh undang udang sehingga sangat merugikan hak konstitusional para pemohon. seharusnya presiden tidak mencampuri dan atau melakukan intervensi terhadap kpk dengan kewenangan subjektif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. presiden seharusnya tunduk dan patuh kepada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam uuduntuk menjaga terjadinya kekosongan hukum: perpu merugikan hak konstitusional para pemohon bahwa tanggal september presiden republik indonesia telah mengeluarkan perpu yang sejak dikeluarkan hingga saat diajukannya permohonan inibertentangan dengan uud dan tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bahwa presiden republik indonesia dalam pertimbangannya huruf perpu menyatakan,mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi", bahwa pertimbangan presiden republik indonesia dalam perpu adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. menyatakan,,bahwa pada seat dikeluarkannya perpu pimpinan kpk yang aktif terdiri dari (dua) orang sedangkan (tiga) orang tidak aktif (diberhentikan sementara) karena sedang menjalani proses hukum karena diduga telah melakukan tindak pidana. akan tetapi status kepemimpinan kpk oleh tetap dinyatakan sebagai pimpinan kpk. sehingga tidak benar pertimbangan presiden republik indonesia yang menyatakan, "terjadinya kekosongan keanggotaan pimpinan komisi pemberantasan korupsi'"': bahwa pada saat dikeluarkannya perpu tanggal september pimpinan kpk menjadi (delapan) orang yang terdiri dari (dua) orang dengan status aktif, (tiga) orang dengan status non aktif dan (tiga) orang dengan status pimpinan sementara, sehingga bertentangan dengan yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara, karena tidak adanya kepastian hukum, maka akan merugikan para pemohon sebagai penegak hukumpimpinan kpk sebelum dipilih oleh dpr dicalonkan oleh presiden, setelah melalui seleksi yang cukup komprehensif dan sangat objektif. artinya dalam kepatutan hukum presiden lah yang bertanggung jawab atas pencalonan tersebut. bahwa dampak dengan dikeluarkan perpu tersebut, bahwa presiden telah mengintervensi lembaga kpk yang bertentangan dengan menypresiden memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan undang undang sebagaimana dimaksud, bahwa menurut para pemohon dan apabila dihubungkan dengan pengeluaran perpu oleh presiden secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum, kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanat: bahwa tindakan presiden tersebut dengan mudahnya mengeluarkan perpu dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara, akan berpotensi mudah mengeluarkan perpu membubarkan organisasi advokat, perpu pembredelan pers atau perpu membubarkan mahkamah konstitusi karena putusan putusan mahkamah konstitusi berbeda dengan presiden (eksekutif), sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting. bahwa perlu diingat lahirnya kpk karena kegagalan kepolisian dan kejaksaan memberantas korupsi, sehingga perlu lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang lebih agar korupsi bisa lebih mudah diberantas, karena akar dari segala permasalahan bangsa ini adalah korupsi. gagal berantas korupsi sama dengan negara gagal: bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut atas telah terbukti bahwa perpu dapat dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) dan kesewenang wenangan (arbitrary action), selain itu perpu tersebut telah melanggar asas kepastian hukum dan merusak sistem hukum. perpu tersebut melanggar konstitusi yaitu uud dengan demikian menurut hukum, perpu haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, bahwa penerbitan perpu merugikan hak konstitusional para pemohon, sehingga bertentangan dengan uud bahwa dikarenakan perpu merugikan hak konstitusional para pemohon, maka mohon ketua mahkamah konstitusi berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan parasah dan tidak mengikat karena bertentangan dengan dan uud memerintahkan pembuat undang undang untuk membuat undang undang tentang hal ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksudkan dalam uud memerintahkan agar putusan perkara ini dimuat dalam berita negara, apabila bapak ketua mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ago bono):,artu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama sayur siagian: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan tanda pengenal sementara advokat atas nama manapun silalahi, sh, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama daniel tanpa musik, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama sandi ebenezer situngkir, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama barrel ticualu, se, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama peterson tnos, se, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama samsudin rm, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama vinsensius ranteallo, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan tanda pengenal sementara advokat atas nama widianto simanjuntak, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama marino h.h. dibuka, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama produk, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu advokat atas nama roberts bait ketemu,advokat,ost , i3.6j haruslah diletakkan dalam sistem uud setelah perubahan ii, iii, dan secara komprehensif: sebagai hasil perubahan dan :, kewenangan tersebut hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan kepentingan yang memaksa,i3.9j: i3i3.i3.i3.alamat jalan metro ria blk nomor rt rw. kelurahan papanggo, kecamatan tanjung priok, jakarta utara, disebut sebagai .iioiolol pemohon vi, nama kaharuddin manullang, s.h.: tempat, tanggal lahir: padat, agustus umur tahun, pekerjaan advokat, alamat jalan batu mantis nomor rt rw. kayu putih, kecamatan pulo gadung, jakarta timur, disebut sebagai .woii|i| pemohon vii: nama vinsensius ranteallo, s.h.: tempat, tanggal lahir: malang, maret umur tahun, pekerjaan advokat, alamat kav marinir blok rt rw. kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, jakarta timur: disebut sebagai . pemohon viii: nama widianto simanjuntak, s.h.: tempat, tanggal lahir: segumpal julu, oktober umur tahun, pekerjaan advokat, alamat jalan kayu mas raya rt. rw. kelurahan pulo gadung, jakarta timur, disebut sebagai .woii| u|l pemohon ix: nama marino hb. sebuah, s.h.: tempat, tanggal lahir: jakarta, januari umur tahun,kedudukan hukum (kepaniteraan mahkamah pada tanggal november telah menerima perbaikan permohonan para pemohon. permohonan dimaksud diperbaiki kembali (perbaikan kedua) dengan permohonan bertanggal november dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november terhadap perbaikan permohonan kedua tersebut, mahkamah berpendapat bahwa perbaikan permohonan para pemohon bertanggal november yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal november telah melewati tenggat hari sebagaimana yang ditentukan dalam mk. oleh karena itu perbaikan permohonan kedua tersebut haruslah dikesampingkan dan mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para pemohon yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal november i3. menimbangperpu para pemohon mendalilkan bahwa profesinya sebagai advokat memiliki kewajiban hukum lebih dibanding dengan warga negara lainnya. sebelum menjadi advokat, para pemohon telah mengucapkan sumpahjjanji untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan uud sehingga implikasi dari sumpah janji tersebut telah memberikan kewajiban kepada para pemohon untuk mengajukan keberatan atas terbitnya perpu karena tidak sesuai dengan. menurut para pemohon bahwa perpu telah merugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, karena perpu dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak sistem dan tatanan hukum dalam masyarakat. berdasarkan uraian tersebut, para pemohon berpendapat bahwa perpu bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa perpu mengatur mengenai mekanisme penggantian pimpinan komisi pemberantasan korupsi, dimana dalam perpu tersebut telah menambah dan atau menyelipkan dua yaitu , dan hak yang sama dengan pimpinan komisi pemberantasan korupsi , , , ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi ditetapkan dengan keputusan presiden jdalam perpu tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para pemohon. jika pun perpu advokat sebagaimana yang telah didalilkan: i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian para pemohon tersebut atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: para pemohon yang berprofesi sebagai advokat tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya perpu jika pun para pemohon mengalami kerugian, good non, maka kerugian dimaksudperpu yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan guo, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak lagi terjadi: berdasarkan urai, karena tidak dirugikan oleh berlakunya perpu yang dimohonkan pengujian: i3. menimbang bahwa oleh karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka pokok permohonaatuarsyad sanusi, hartono, muhammad alimarsyad sanusi hartono ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. ahmad fadli semadi hamdan zelda alasan berbeda dan pendapat berbeda (concerning opinion dan dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah ini hakim konstitusi moh. mahfud mempunyai alasan berbeda (concerning opinion) dan hakim konstitusi muhammad alim mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion): hakim konstitusi moh. mahfud dika dirunut dari original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya mahkamah konstitusi tidak bisa melakukan pengujian yudisial (judicial review) atas peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) terhadap undang undang dasar sebab menurut uud mahkamah hanya menguji undang undang terhadap undang undang dasar. kalimat dalam tersebut sangat jelas hanya menyebut undang undang dan tidak menyebut perpu. seandainya mahkamah diperbolehkan menguji perpu tentu uud menyebut secara eksplisit perolehan tersebut sebab secara formal uud membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan atau pengaturan antara dan perpu: undang undang diatur dalam sedangkan perpu diatur dalam memang benar, dari sudut isi sebuah perpu itu mengatur materi muatan undang undang. artinya isi perpu itu sebenarnya adalah undang undang yang dibuat dalam kepentingan yang memaksa yang alasan alasannya merupakan hak subjektif presiden. tetapi justru karena dibuat dalam keadaan genting itulah uud melalui menyatakan bahwa perpu itu harus mendapat persetujuan dari dpr pada masa sidang berikutnya, yang apabila dpr tidak menyetujuinya maka perpu itu harus dicabut atau dibatalkan, tetapi apabila dpr menyetujuinya maka perpu itu ditetapkan menjadi undang undang. jadi kewenangan mahkamah untuk menguji perpu yang memang bermaterikan undang undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik dpr dan dpr menyetujuinya menjadi undang undang. jika dpr tidak menyetujui maka perpu itu dicabut tetapi jika dpr menyetujui maka perpu itu ditetapkan menjadi udang undang dan setelah menjadi udang undang inilah mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. sinilah letak imbangan bagi keadaan genting itu: artinya karena perpu berisi udang undang tapi dibuat dalam keadaan genting maka dpr harus memberi penilaian atau melakukan pengujian politik (political review) lebih dulu, apakah akan disetujui menjadi undang undang atau tidak. kalau sudah menjadi undang undang barulah dapat diuji oleh mahkamah. kajian kajian akademik yang pernah berkembang kampus kampus pada tahun menyebutkan, antara lain, bahwa pengujian perpu oleh lembaga yudisial (judicial review) atau oleh lembaga lain (seperti yang pernah diberikan kepada mpr oleh tap mpr iii mpr merupakan perampasan atas hak dan kewenangan konstitusional dpr yang diberikan oleh uud sebab sudah sangat jelas, uud memberi hak kepada dpr untuk menilai sebuah perpu pada persidangan berikutnya, apakah perpu itu akan disetujui sebagai undang undang ataukah tidak. kesamaan level isi antara undang undang dan perpu tetap tidak dapat dijadikan alasan bagi lembaga selain dpr untuk menguji konstitusionalitas perpu terhadap uud apalagi kalau kesamaan isi itu hanya karena perpu diartikan sebagai undang undang dalam arti materiil, sebab dalam hukum tata negara semua jenis peraturan perundang undangan, mulai dari uud sampai peraturan desa, adalah undang undang dalam arti materiil. namun akhir akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui. dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi uud tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. perkembangan ketatanegaraan lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap perpu oleh mahkamah konstitusi adalah hal hal sebagai berikut:dalam arti kapan saja dpr sempat sehingga pembahasannya dapat diukur ulur. dalam kenyataannya perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara guo baru dibahas oleh dpr setelah melampaui masa sidang pertama sejak perpu ini dikeluarkan. seperti diketahui perpu guoguo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. kalau perpu tidak dapat diuji oleh mahkamamahkamah konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah perpu. timbul juga polemik tentang adanya perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata nyata disetujui dan tidak nyata nyata ditolak oleh dpr. dalam kasus ini dpr hanya meminta agar pemerintah segera mengajukan ruu baru sebagai pengganti perpu. masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. secara gramatik, jika memperhatikan bunyi uud sebuah perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari dpr mestinya tidak dapat dijadikan undang undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa kesemestian tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah perpu yang tidak disetujui oleh dpr (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. dalam keadaan ini menjadi wajar jika mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap perpu. terkait dengan tidak disetujuinya sebuah perpu oleh dpr ada juga pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah perpu yang tidak mendapat persetujuan dpr harus diganti dengan undang undang pencabutan atau undang undang pengganti. karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada perpu yang tidak mendapat persetujuan dpr tetapi ruu penggantinya atau penyebutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, mahkamah konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap perpu. dapat terjadi suatu saat perpu dibuat secara sepihak oleh presiden tetapi secara politik dpr tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar dpr tidak dapat bersidang. bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada perpu yang melumpuhkan lembaga lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kepentingan yang memaksa sehingga ada perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan persidangan dpr tidak dapat diselenggarakan. dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas perpu. berdasarkan hal hal tersebut maka saya menyetujui perpu dapat diuji oleh mahkamah konstitusi melalui penekanan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. penekanan pilihan atas penafsiran yang demikian memang agak mengesampingkan penafsiran historis dan gramatik, bahkan keluar dari original intent ketentuan tentang perpu sebagaimana diatur dalam uud hal ini perlu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan original intent dan prinsip prinsip lain yang juga ada dalam uud pilihan pandangan ini semata mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni tidak boleh satu detik . dengan demikian saya setuju dengan pendapat tujuh hakim lainnya bahwa perpu dapat diuji oleh mahkamah konstitusi, tetapi khusus permohonan guo penguji) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvaniklijke verklaard) karena permohonan bersifat kabur (obscura) dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). pekerjaan advokat, alamat jalan rawamangun muka selatan rt. rw. rawamangun, jakarta timur, disebut sebagai . oil pemohon nama produk, s.h.: tempat, tanggal lahir: kanuruhan, september umur tahun, pekerjaan advokat, alamat kampung sawah logo rt. setiadarma, tambun selatan, kabupaten bekasi, disebut sebagai . . ui. pemohon xi: nama hendri sitompul, s.h.: tempat, tanggal lahir: medan, februari umur tahun: pekerjaan advokat, alamat jalan geministiti barat kelurahan medan sunggal kota medan, sumatera utara: disebut sebagai . oil pemohon xii: nama roberts bait ketemu, s.h.: tempat, tanggal lahir: flores, april umur tahun: pekerjaan advokat, alamat jalan pendidikan rt. nomor kelurahan jantung, pasar rebo, jakarta timur, disebut sebagai .woodii pemohon xiii: selanjutnya ketiga belas pemohon atas disebut sebagai para pemohon: hakim konstitusi muhammad alim alasan alasan ketidakberwenangan mahkamah konstitusi menguji perpu:hanya menyebut, menguji undang undang terhadap uud. uud yaitu kewenangan membentuk undang undang, begitu pula tentang kewenangan membuat perpu, sudah lebih dahulu ada, karena waktu mengubah uud dilakukan pada perubahan pertama dan khusus pada perubahan kedua uud tidak ada perubahan, sedangkan dilakukan pada perubahan ketiga tetapi hanya menyebut, menguji undang undang terhadap undang undang dasar pada waktu diumumkannya uud tata urutan perundang undangan indonesia menurut tap mpr nomor iii mpr tahun tentang sumber hukum dan tata urutan perundang undangan adalah: uud tap mpr, undang undang: perpu, dst. meskipun demikian, rumusan uud hanya memberi kewenangan untuk, menguji undang undang terhadap uud : kewenangan menguji undang undang (tanpa menyebut perpu), terhadap undang undang dasar dan perubahannya dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat yang menurut ketentuan tap mpr iii mpr tahun merupakan kewenangan mpr lalu dialihkan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi berdasarkan uud hanya sebatas menguji undang undang terhadap uud tidak termasuk menguji perpu, tidak termasuk pula menguji tap mpr. dengan pemberian kewenangan semula kepada mpr kemudian kepada mahkamah konstitusi hanya sebatas menguji udang undang terhadap uud walaupun waktu itu posisi perpu bawah undang undang, sedangkan posisi tap mpr atas undang undang menunjukkan dengan seberang terangnya bahwa pembuat uud, yakni mpr memang hanya menghendaki kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang undang terhadap uud: uud tidak menyebutkan perpu, berarti hal itu diserahkan kepada dpr untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perpu pada sidang berikutnya sesuai ketentuan uud setelah disetujui menjadi undang undang barulah dapat diuji mahkamah konstitusi. perpu tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dikeluarkan menyusul peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa bom bali , diuji mahkamah konstitusi setelah disetujui dpr). tata urutan perundang undangan indonesia yang sekarang berlaku sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang memosisikan undang undang dan perpu pada level yang sama (seperti dalam tap mars xx mars itu dibentuk setelah selesainya perubahan keempat uud tahun perubahan aturan yang lebih rendah tingkatannya dari uud, misalnya tap mpr nomor iii tahun yang menetapkan tata urutan perundang undangan yang meletakkan perpu pada posisi bawah undang undang, kemudian yang memosisikan undang undang pada level yang sama dengan perpu dengan menggunakan garis miring ( ), tidak dapat mengubah uud yakni yang hanya menyebut kewenangan mahkamah konstitusi untuk antara lain menguji undang undang terhadap uud, tanpa menyebut kewenangan menguji perpu. uud menentukan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud . kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan uud, tidak boleh menyimpang dari uud kewenangan mahkamah konstitusi yang tertera dalam uud yang hanya sebatas menguji undang undang terhadap uud, apabila ditambah dengan menguji perpu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut uud, melainkan dilaksanakan menyimpang dari uud, berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas saya berpendapat mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan guo. bahwa akan tetapi jikalau muatan materi perpu bukan muatan yang seharusnya diatur dalam undang undang, atau materi muatan perpu yang luar kewenangan presiden, atau jelas jelas bertentangan dengan konstitusi, misalnya presiden mengeluarkan perpu yang berisi atau materinya membekukan atau membubarkan dpr, karena bertentangan dengan uud maka mahkamah konstitusi berwenang mengadili pengujian perpu tersebut, walaupun belum mendapat persetujuan atau penolakan dari dpr dalam persidangan yang berikutnya, apalagi kalau materi perpu itu adalah pembubaran dpr sudah tak ada dpr yang menyetujui atau menolak perpu tersebut. bahwa perpu nomor tahun menurut saya isinya masih dalam kewenangan presiden serta tidak bertentangan dengan uud maka saya berpendapat mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan guo, oleh karena itu permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. panitera pengganti, ttd. suwardipermohonan mana telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah(selanjutnya disebut: , bahwa sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh para pemohon guo, perpurpu yang diajukan oleh para pemohon, ii. kedudukan hukum legal standing) para pemohon. bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai advokat yang memiliki status sebagai penegak hukum. sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang advokat (selanjutnya disebu, sehingga dengan ketentuan hukum tersebut, para pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban hukum yang lebih dibanding warga negara lainnya dalam rangka memelihara tegaknya indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan. bahkan secara luas dalam sejarah negara negara hukum seluruh dunia, para pengacara (advokat) disebutkan juga pengawal konstitusi (the guardian konstitusi), bahwa para pemohon sebagai advokat memiliki kewajiban yang sama dengan pejabat pejabat negara lainnya termasuk presiden republik indonesia sebelum memangku profesinya sebagai advokat, harus terlebih dahulu untuk bersumpah memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan uud berdasarkan poin pertama menyatakan,bahwa sesuai dengan kewajiban dasar para pemohon yang telah bersumpah dan berjanji untuk menegakkan undang undang serta ketentuan hukum lainnya maka kewajiban para pemohon juga untuk keberatan terhadap dikeluarkannya perpu yang menurut para pemohon tidak sesuai: sesuai dengan, yaitu: perorangan warga negara indonesia", bahwa menurut para pemohon, sesuai dengan dalil yang telah disampaikan dalam permohonan guo, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian perpu iii. pokok pokok permohonan para pemohon perpu melanggar prosedural pembentukan peraturan perundang undangan bahwa menurut para pemohon permohonan pengujian perpu terhadap uud dalam perpu presiden republik indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan tersebut menyatakan:diantara dan yakni:::, ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi ditetapkan dengan keputusan presiden: atau pengucapan sumpahjjanji anggota pimpinan pemberantasan korupsi yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana dimaksud dalam ): peraturan pemerintah pengganti undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkan : bahwa penerbitan perara pemohon karena akibat penerbitan perersyaratan persyaratan pembuatan perpu, presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan pembuat undang undang dasar dan undang undang nomor tahun tentang peraturan pembuatan perundang undangan:, bahwa dalam kamus besar bahasa indonesia karangan zal fahri dan ratu aprilia senja, yang dimaksud dengan kepentingan adalah keadaan yang krisis, keadaan yang genting dan keadaan yang gawat, faktanya, sehari setelah menandatangani perpu, presiden melakukan kunjungan kerja keluar negeri, dan kembali indonesia pada tanggal oktober artinya keadaan negara normal normal saja. jadi bukan kepentingan memaksa tetapi dipaksa genting, bahwa apabila keadaan genting dikaitkan dengan konteks kepemimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk), kalau substansinya pimpinan kpk berkurang, karena tinggal orang lebih tidak tepat lagi. karena berkurangnya jumlah pimpinan kpk tersebut yang semula orang menjadi orang tidak serta merta mengurangi kinerja kpk. bahkan pelayanan kpk atau kinerjanya lebih meningkat baik segi kualitas maupun kuantitasnya: pimpinan kpk tersebut tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh para deputi, penyidik, dan staf yang profesional. sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang komisi tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut yang menyatakan, pelaksana tugas komisi pemberantasan korupsi adalah pegawai komisi pemberantasan korupsi: demikian juga halnya ketentuan menyebutkan: dalam melaksanakan tugas dan wewenang:,,, bahwa dalam penerbitan perpunovember dari ismail thomas, s.h., si., dan rusticus dullah, yang memberi kuasa kepada burhan renteng, s.h. dan ismail s.h.dalam permohonan pengujian materiilpermohonan para pemohon selanjutnya diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal januari yang diterima dalam persidangan mahkamah tanggal januari dengan menambah satu orang pemohon yaitu fx. japan s.h., yang memberi kuasa kepada cannes halaman, s.h., candra surya, s.h., dan aldi lombok wizard, s.h. berdasarkan surat kuasa bertanggal februari bahwa pokok permohonan para pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas dan terhadap uud cc. bahwa terhadap permohonan dengan registradesemdesember bahwa para pemohon menyampaikan surat nomor tas kb .puu perihal permohonan penarikan kembali judicial review nomor puu xii pada mahkamah konstitusi republik indonesia, bertanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari dalam persidangan mahkamah tanggal februari para pemohon melalui kuasa hukumnya juga menyatakan penarikan kembali permohonannya:permohonan penarikan kembali permohonan deng: permohonan nomor puu xii perihalmaret, tahun dua ributerialis akbaridrus nawawi, tempat tanggal lahir baturaja, desember agama islam, warga negara indonesia, pekerjaan karyawan pt. semen baturaja, alamat jalan raya tiga gajah kpr tiga gajah indah blok nomor rt. rw. kelurahan sukawati, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulu, provinsi sumatera selatan dan haimingsi hadiri, tempat tanggal lahir sugiwaras, september agama islam, warga negara indonesia, pekerjaan karyawan pt. semen baturaja, alamat jalan dr. moh. hatta lorong sehati nomor rt. rw. kelurahan sukaraja, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulu, provinsi sumatera selatan, dengpada hari kamis, januari dengan registrasi perkaraixmaret telah menerima surat dari para pemohon bertanggal maret yang pada pokoknya menyatakan, para pemohon mencabut permohonan pengujian angka undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh,sepuluh bulan maret: menyatakan permohonan para pemohon dalam registrasioto sugianto simohartono, warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan raya selatan nomor slawi, dan jalan sidomutti gang nomor pekalongan, telepon selanjutnya disebut sebagai . il, pemohon, i1.republik indonesianerndst. bahwa oleh karena objek permohonan pengujian materiil adalah muatan pemda tahunmelakukan pengujian materiil tersebut il. kedudukan hukum perorangan warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya diberikan dijamin oleh uud telah dirugikan oleh berlakunya dan bagian dalam pemda yang dimohonkan pengujian materiil atau setidaknya bersilat potensial akan menimbulkan kerugian bagi pemohodan yaitu: pengujian materiil yaitu dalam proses pembentukan undang undang nomor tahun bulan januari dan diteruskan bulan mei noto sugianto memberi masukan tentang adanya penemuan, yaitu cara noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung forum , dengan cara colokan, (detailnya pada buku yang berjudul memilih presiden dan wakil presiden cukup kali langsung forum), serta bukti pengiriman buku kepada pemerintahan republik indonesia. artinya bila itu suatu yang baru dan bermanfaat, tentu ada yang menghubungi saya, tetapi tak satupun yang menanyakan, bukan tidak bermanfaat tulisan tersebut, tetapi karena hal lain saya kurang tabu, tak satupun yang memikirkannya. tanggal januari sebelum terbentuknya undang undang nomor tahun saya memberitahukan adanya cara baru lagi yang disempurnakan, yang berjudul: penyederhanaan cara noto memilih nomor favorit cukup satu kali langsung lebih, kepada pemerintahan republik indonesia (fotokopi terlampir), juga tidak ada tanggapan sama sekali, padahal undang undang termasuk undang undang nomor tahun termasuk dan disahkan oleh pemerintah republik indonesia, berarti tidak memikirkan tulisan atas, pemerintah republik indonesia tak memerlukannya, padahal ini suatu pendidikan yang baru tentang pemilukada. pengujian materiil yang lain: pengujian ini terdapat pads uud yang berbunyi: perekonomian nasional diselennyederhanaan cara noto tersebut digunakan pemilih cukup satu kali saja langsung lebih, jadi pemilih datang tps satu kali datang selesailah sudah, hanya panitia pemilulah yang harus bekerja lebih lama, yaitu menghitung beberapa kali umumnya dua kali dalam waktu yang berbeda: dengan cukup satu kali datang, waktu yang hilang hanya satu kali untuk satu objek pilihan serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial: inilah yang disebut biaya sosialnya cukup satu kali, jadi biaya sosialnya lebih rendah, misalnya pabrik hanya libur satu kali, sekolah libur satu kali dan lain sebagainya, cukup libur satu kali saja untuk satu objek pemilihan. karena memilih satu kali saja maka semangat beberapa kelompok masyarakat lebih bersemangat, yang tadinya malas memilih menjadi ikut memilih, sehingga mengurangi sebagian golongan putih golput). dengan demikian cara tersebut lebih efisien dan berkeadilan: oleh karena itu, dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud antaranya berbunyi,v. permohonan berdasarkan uraian uraian alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi, berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa undang undang nomor tahun dan bertentangan dengan undang undang dasar dan dan menyatakan materi muatan dan undang undang nomor tahun dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, dimohon memberienerimaan buku memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung forum, yaitu kepada pak amien rais, megawati dan yudhoyono serta mpr, bukti fotokopi kumpulan tanda terima dari pemberitaan adanya judul tulisan penyederhanaan cara noto memilih angka favorit cukupsatu kali langsung lebih dari bapak presiden dan dpr, bukti fotokopi tulisan tentang penyederhanaan cara noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung lebih: bukti buku dengan judul memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung forum: bukti gambar cara penyederhanaan cara noto : bukti gambar bukti tercapainya lebmendalilkan berlakunya dan yang mengatur tentang dibukanya kemungkinan pemilihan kepala daerah lebih dari satu kali karena tidak mencapai perolehan suara lebih dari ataupun tidak mencapai perolehan suara lebih dari dalam putaran pertama, akan dilakukan pemilihan putaran kedua, hal mana didalilkan merugikan hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan dan uud mahkamah berpendapat secara prima face pemohon sebagai perorangan warga negara republik indonesia, memenuhi syarat baik tentang adanya hak hak konstitusional yang diberikan uud maupun hubungan kausal antara dirugikannya hak konstitusional tersebut dengan berlakunya undang undang yang diuji, sehingga oleh karenanya pemohon dinilaimasalah pokok yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan oleh mahkamah adalah konstitusionalitas norma dalam dan yang berbunyi sebagai berikut . apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30x (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua, yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua . apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada diperoleh lebih dari satu pasangan calon atau lebih, penemuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas . bahwa pemohon telah menemukan metode yang disebut "cara noto memilih satu kali putaran jadi, yang biaya sosialnya cukup satu kali pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah, sehingga kantor, pabrik, sekolah, tempat kerja baik formal maupun informal hanya libur satu kali, dan oleh karenanya perekonomian nasional dilaksanakan secara efisiensi berkeadilan, dengan demikian tersebut oleh pemohon dianggap bertentangan, masing masing dengan da3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti sampai dengan bukti dan tidak mengajukan saksi maupun ahli. pendapat mahkamah menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh mahkamah, mengenai substansi penemuan cara noto untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah yang memungkinkan terlaksananya pemilihan kepala daerah berlangsung satu kali putaran memperoleh hasil untuk ditetapkan sebagai pemenang pemilihan sehingga dapat dihindari inefisiensi, karena hari libur diperlukan hanya satu hari, apakah memang menyangkut masalah konstitusionalitas norma yang diatur dalam sampai dengan i3. menimbang bahwa norma konstitusi yang didalilkan pemohon untuk menguji konstitusionalitas sampai dengan undang undang nomor juncto undang undang nomor tahun sebagaimana telah diuraikan atas adalah dan serta uud terhadap mana mahkamah memberi penilaian sebagai berikut: benar bahwa uud menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara dan umat manusia: kepedulian pemohon dalam memikirkan persoalan bangsa melalui upaya pencarian metode dan cara yang efisien dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga pemohon berhasil merumuskan cara noto tersebut, menurut mahkamah, telah merupakan perwujudan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya baik secara sendiri sendiri maupun kolektif untuk membangun bangsa dan negara, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilindungi oleh konstitusi, bahwa akan tetapi penemuan pemohon yang disebut sebagai cara noto dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang oleh pemohon sendiri disebut sebagai metode matematik sederhana, belum teruji secara akademis dan belum terbukti lapangan, melalui proses pengujian yang selayaknya oleh badan yang berwenang untuk itu. i3. menimbang bahwa penemuan "cara noto tentang cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memungkinkan tercapainya pemenang hanya dengan satu kali putaran dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diuraikan dalam bukti bukti bukti dan bukti merupakan metode pemilihan yang tidak memerlukan pemilihan ulang dengan metode secara matematik sederhana sebagaimana dikatakan, bila (n) adalah jumlah calon yang dipilih, maka supaya pasti forum, maka pemilih harus memilih (n kali . dalam bukti pemohon menguraikan lebih lanjut bahwa cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut: pemikiran pertama kali bagaimana bila harus diulang belum tercapai forum lagi, kalau ingin benar benar demokratis, pemilih harus memilih ulang atau lanjutan lagi dalam artian akan bertambah dekat dengan forum, dan diteruskan lagi sehingga tercapai forum. yaitu soal waktu, kapan atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengulang pemilihan lanjutan? penemu dengan tegas yaitu diulang dalam kurun waktu "beberapa detik , artinya pemilih setelah memilih yang pertama atau pilihan utama, maka dipersilahkan memilih selanjutnya dalam waktu beberapa detik kemudian malah cukup satu detik. artinya setelah memilih memberi tanda pilihan pertama utama, diteruskan pilihan selanjutnya (halaman bukti i3. menimbang bahwa metode pemilihan dengan "cara noto sebagaimana diuraikan dalam permohonan dan didukung oleh alat alat bukti yang diajukan pemohon, menurut mahkamah adalah kabur (obscura), karena samping uraian metode pemilihan "cara noto belum jelas, maka masalahjuga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstitusionalitas norma dan hal tersebut disebabkan karena seandainya pun "cara noto tersebut dapat dibuktikan kebenarannya good non maka memungkinkannya pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah putaran kedua merupakan pilihan pembentuk undang undang yang dilakukan berdasarkan sistem yang dianggap benar sampai saat pembuatan undang undang guo. sebagai satu penemuan keilmuan, maka metode pemilihan umum yang diklaim ditemukan pemohon efisien karena hanya dilangsungkan satu kali putaran, harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan domain mahkamah dalam pengujian undang undang terhadap uud tanpa pengujian dan penerimaan metode demikian, maka "cara noto dalam pemilihan umum kepala daerah tanpa pembuktian ilmiah tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan adanya cara yang lebih menjamin efisiensi dibandingkan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang guo, i3. menimbang bahwa metode pemilihan yang ditetapkan oleh suatu undang undang tentang pemilihan kepala daerah akan sangat tergantung kepada penafsiran pembentuk undang undang terhadap uud apakah kata demokratis diartikan sebagai pemilihan langsung ataukah dipilih secara tidak langsung melalui perwakilan (dprd). apabila pemilihan dilakukan secara langsung maka barulah diperlukan suatu metode tertentu untuk pelaksanaan pemilihannya, sehingga seandainyapun "cara noto terbukti benar, hal demikian tidak dengan sendirinya menjadi keharusan konstitusional untuk digunakan, sebab banyak metode lain yang sudah dibuktikan secara ilmiah tetapi tidak harus menjadi pilihan sebagai materi muatan undang undang. hal ini dikarenakan undang undang hanya akan menentukan salah satu dari berbagai alternatif metode yang ada dan sama sama benar. pilihan atas suatu metode pemilihan adalah kewenangan dari pembentuk undang undang. lagi pula, perorangan warga negara indonesia: kesatuan masyarakat hukum adat.il. uud gubernur, bupati, dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dipilih secara demokratis pemohon dalam perkara ini adalah sebagai perseorangan sebagai pemilih dalam pilkada yang kebetulan menemukan memilih angka favorit cukup satu kali langsung forum lebih , yang pada alat bukti memilih presiden dan wakil presiden cukup satu kali langsung forum , yang dikirimkan kepada bapak amin rais, ibu megawati, bapak sby, bapak mpr, dan diserahkan lagi sebagai bukti dengan judul penyederhanaan cara noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung lebih: il. bahwa kedudukan pemohon dalam perkara ini adalah perseorangan yang peduli terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia indonesia sesuaisebagai wujud dari kepedulian tersebut, pemohon menolak tentang undang undang nomor tahun dan sebab pemohon telah menemukan cara satu kali jadi untuk pilkada, padahal cara tersebut, yaitu pada bulan mei dan januari pernah mengirim buku buku dan surat permohonan paten kepada ibu presiden, amin rais, sby, mpr. untuk tahun presiden melalui setneg dan ketua fraksi fraksi partai dpr tahun efisiensi bukanlah satu satunya pertimbangan untuk menentukan pilihan metode yang akan digunakan dalam pemilihan: i3.16j menimbang bahwa dari dalil dan alat alat bukti yang diajukan sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat tidak terdapat pertentangan antara sampai dengan dengan uud sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dinilai tidak cukup beralasancara noto hanyalah salah satu alternatif metode pemilihan dari berbagai metode pemilihan lainnya yang tidak harus menjadi pilihan materi muatan suatu undang undang: yang dimohonkan pengujian oleh pemohon tidak bertentangan dengan uudtiga puluh bulan aprillima bulan mekil mochtar, hartonoachmad nowiki ttd. ttd. akil mochtar hartono ttd. ttd. arsyad sanusi muhammad alim panitera pengganti ttd. sholihin nasir bahwa pemohon sebagai warga negara indonesia haknya dijamin dan dilindungi uud saat ini dan seterusnya mempunyai hak pilih dalam pemilu, terutama pilkada, yaitu dalam undang undang dasar yang berbunybahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun dan pemohon merasa dirugikan, karena undang undang nomor tahun tersebut menyebabkan setiap pemilih termasuk pemohon untuk satu objek dapat (dua) kali datang tps, sehingga biaya sosialnya akan lebih tinggi, misalnya sekolah, pabrik, kantor dan sebagainya dapat libur (dua) kali, sebab pemohon dan lain orang sebagai pemilih ikut pemilu. ill. alasan permohonan pengujian materiil il. dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud dan dan in. undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan uud. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi atau tidak ada yng mencapai 30x (tiga puluh persen) dari jumlah suara salt, dilakukan pemilihan putaran kedua.. apabila pemenang pertama sebagaimana.bahwa sebagai warga negara indonesia dewasa mempunyai hak memilih yang tercermin dalam uudundang undang nomor tahun bila pasangan calon lebih dari dua bisa mencapai maka jadi antara mereka, bila tidak dilakukan satu kali lagi alias tahap kedua. dengan ditemukannya cara noto, yaitu satu kali jadi lebih maka dan bertentangan dengan uudertentangan dan tersebut kurang memperjuangkan hak koleksinya untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya, sebab dimungkinkan dua kali tahap untuk satu objek pilkada, sedangkan temuan baru, yaitu cam noto telah dikirim pemerintahan tahun dan tahuyang berbunyi. cara noto adalah cara baru, sehingga merupakan pemajudan kemungkinan bisa dua tahap untuk satu kali pilkada maka kurang mendapat kemajuan, sehingga bertentangan dengan uuddan kesatuan ekonomi nasional. undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud cara noto memilih satu kali jadi, biaya sosialnya cukup satu kali untuk satu kali pilkada, misalnya kantor, pabrik, sekolah, tempat kerja baik formal maupun informal, misal, bongkar muat, angkot dan lain lain hanya libur satu kali, padahal komponen komponen tersebut merupakan pendukung ekonomi nasional. dengan cukup satu kali maka perekonomian nasional dilaksanakan secara efisiensi berkeadilan. sedang dan undang undang nomor tahun bisa dua tahap untuk satu pilkada berarti bertentangan dengan uud bahwa dari ketentuan dalam uud paling tidak ada hak konstitusional pemohon selaku warga negara indonesia dilindungi dijamin oleh konstitusi, yaitu: hak atas pendidikan yang lebih baik, dan mengembangkan ilmu dan teknologi hak untuk mengerjakan yang lebih efisien yang berkeadilan misalnya pabrik, sekolah, kantor, tempat pekerjaan formal dan informal juga bisa libur satu kali yang merupakan bagian dari perekonomian nasional. materi muatan undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan uud ketentuan dan undang undang nomor tahun tersebut melanggar hak hak konstitusional pemohon yaitu: hak atas pendidikan yang lebih baik, dan mengembangkan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif membangun masyarakat bangsa dan negara. hak pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang harus ditanggung pemerintah. hak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung persatuan bangsa. hak untuk mengerjakan yang lebih efisien yang berkeadilan dalam perekonomian nasional. pelanggaran tersebut terlihat jelas yaitu: pemohon sebagai pemilih, tidak diberi kesempatan untuk dididik sekaligus mendidik yang lebih baik, juga sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu memilih waktu pilkada cukup satu kali selesai, padahal sudah diajukan kepala negara dan dpr pada tanggal januari sebelum terbentuknya undang undang nomor tahun tersebut, selain juga pada bulan mei dikirimkan kepada presiden megawati, ketua mpr amin rais, serta anggota lainnya. pemohon sebagai pemilih tidak diberi kesempatan untuk memilih satu kali saja yang lebih efisien dan berkeadilan, tidak usah libur lebih dari satu kali untuk satu objek pilihan pada pilkada, sehingga perusahaan dimana pemohon bekerja juga harus libur, sehingga mengurangi kemajuan perekonomian nasional, juga orang lain seperti pemohon sebagai pemilih kantornya diliburkan, sekolah, dan tempat lain libur, padahal tempat tempat tersebut merupakan bagian dari kemajuan perekonomian nasional, yaitu dengan cara noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung lebih. padahal cara tersebut telah dikirim presiden, mpr,tahun dan tahun ketua fraksi dpr, presiden dengan judul penyederhanaan cara noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung lebih. penyederhanaan cara noto memilih angka favorit cukup satu kali langsung lebih berbunyi: adanya satu cara yaitu suatu sistem yang terdiri dari kotak kotak kosong dimana tiap tiap kotak kosong terletak tepat samping atau bawah gambar peserta pemilu atau gambar angka dan seterusnya, dimana pemilih: menulis gambar angka dan seterusnya pada tiap tiap kotak kosong tersebut sesuai dengan pilihan favorit masing masing peserta pemilu, yang paling favorit adalah nomor dan seterusnya: atau menempelkan gambar lepas tempel angka dan seterusnya pada masing masing kotak kosong sesuai dengan pilihan favoritnya, atau menempelkan gambar lepas tempel peserta pemilih pada kotak kotak kosong bawah angka (yang menyatakan favorit) sesuai dengan pilihan favoritnya. jadi ada tiga cara yang penyederhanaan cara noto, dipilih mana yang paling sesuai, tetapi cara nomor lah yang paling sederhana. dengan cara atas, pemilih termasuk pemohon juga sebagai pemilih, cukup datang satu kali saja tps selesailah sudah yang akhirnya akan dapat nomor satu. cara tersebut ditulis tersendiri setiap pemilihan, pemilih lebih senang datang tps satu kali saja, selesailah sudah, tak usah dua kali. ini salah satu sebab orang menjadi golput, bila harus datang dua kali. dengan cara baru tersebut tidak sulit, sebab hanya menulis atau menempelkan gambar lepas tempel angka dan seterusnya, atau gambar lepas tempel peserta pemilu, justru termasuk meningkatkan pendidikan masyarakat: juga satu kali jadi menjadi efisien, juga meningkatkan orang untuk memilih. kenapa lebih, tidak bagi suara yang yang mendapat kurang dari dan kalah, (tentu lebih dari satu calon), bila dijumlah, akan dapat melebihi pemenang, (bila pemenang kurang mendapat lebih). apabila mereka bersatu, walaupun secara forum kalah, tetap memprihatinkan, bagaimana kalau mereka demo, hal ini yang menjadi tolok ukur mengapa sebaiknya lebih. kalau lebih, sisa suara walaupun bersatu tetap masih kalah, sebab tidak melebihi jadi dan merupakan kesatuan dengan dan juga ikut bermasalah, selain pendapat bahwa kurang kuat walaupun menurut undang undang dapat berlaku tetapi dapat memecah belah kesatuan bangsa yang sesuai dengan pada undang undang dasar memang ini suatu cara baru, tetapi cara baru tersebut tidak sulit bagi pemilih, misalnya cukup menulis angka dan seterusnya, jadi tidak muluk muluk, hanya saja panitia pemilihan dididik untuk lebih bersikap jujur. sesuaicara baru menjadi pilihannya, sedang undang undang nomor tahun dan kurang menambah pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga pemilih kurang merasa mendapat efisiensi berkeadilan. untuk cerita yang lebih lengkap adalahyang diajukan oleh: misi nama dra. sumilatun, m.pd.i nana alamat tegalsari, rt rw muncar banyuwangi pena jawa timur, ate sai sebagai n nnn5 050n200050n0nn lnn l . pemohon nama jn. rasial hag, si. alamat tegalsari, rt rw muncar banyuwangi jawa timur: sebagai(bukti menganggap hak hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam uudterhadap permohonan para pemohon,penyelenggaraan ibadahnyelenggaraan ibadah haji terhadap uud tahun adapun bunyi tersebut adalah sebagai berikut: setiap warga negara yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold berusia paling rendah (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan mampu membayar bp. uudan ibadah haji merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji bertentangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan berlakunya penyelenggaraan ibadah haji, apabila tidak dimaknai secara bersyarat, dalam pengertian apabila sepanjang frase. bahwa hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam dan uud dirugikan oleh berlakunya penyelenggara ibadah haji apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam pengertian apabila sepanjang fraseundang undang nomor tahunapabilandah haji. pemohon menganggap hak hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam yang berupa hak untuk memperoleh kepastian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hukum yang adil, dirugikan oleh berlakunya penyelenggaraan ibadah haji.nyelenggaraan ibadah haji terhadap permohonan pengujian dan penyelenggaraan ibadah haji, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing masing sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh uud yaitu. kepentingan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god jemaah, maka pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat membentuk undang undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. terhadap pendapat pemohon yang menyatakan dengan adanya dapat merugikan hak pemohon untuk menunaikan ibadah haji karena dapat mengurangi kesempatan pemohon untuk menunaikan ibadah haji, jika frasa setiap warga negara yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dalam guo tidak dimaknai bagi umat islam yang belum beribadah haji. dpr berpendapat, menunaikan ibadah haji merupakan hak setiap warga negara yang beragama islam tidak ada pengecualian, hal ini sejalan denganberagama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang telah dijamin dalam uud makna ini telah tercermin dalam undang undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu setiap warga negara yang bersama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji. bahwa negara republik indonesia sebagai negara hukum, mempunyai ciri ciri diantaranya adalah, adanya pengakuan dan penegakkan hak asasi manusia ham), dan equality before law atau perlakuan yang sama dimuka hukum. dengan adanya perlakuan yang sama dimuka hukum, maka setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, adil dan tidak pandang bulu. berdasarkan hal tersebut maka setiap warga negara yang beragama islam mempunyai hak yang sama untuk melakukan ibadah haji. bahwa ketentuan penyelenggaraan ibadah haji menentukan persyaratan bagi setiap warga negara yang beragama islam yang akan menunaikan ibadah haji yaitu dari usia dan kemampuan secara finansial. hal ini sesuai dengan ajaran islam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang memiliki kemampuan secara fisik, mental dan keuangan. bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatakan penyelenggaraan ibadah haji (arena setoran awal bpi tersebut dikuasai secara paksa oleh pihak terkait. dpr berpendapatan tersebut tidak beralasan karena uang yang diberikan oleh calon jemaah haji sebagai setoran awal bpi merupakan uang titipan sebagai dana penyelenggaraan ibadah haji kepada pemerintah, sehingga dalam hal ini tidak ada unsur pemaksaan dari pemerintah untuk mengambil harta milik seseorang secara sewenang wenang. bahwa setoran awal bpi tetap milik dari calon jemaah haji tersebut sehingga ini mencerminkan bahwa pemerintah menjaga uang calon jemaah haji tersebut dan bpi tersebut dikembalikan lagi oleh pemerintah apabila calon jemaah haji batal berangkat haji sesuai dengan tentang penyelenggaraan ibadah haji. bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatakandpr berpendapat, nilai manfaat dari setoran bpi digunakan untuk bimbingan jemaah, untuk media center haji, dan pelatihan. adapun nilai manfaat setoran bpi yang diberikan oleh calon jemaah haji digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji, maksud dari digunakan langsung (berdasarkan risalah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god rapat pembahasan tentang penyelenggaraan ibadah haji antara dpr dan pemerintah) yaitu agar setoran bpi tersebut tidak digunakan untuk hal lain diluar biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji atau kata digunakan langsung sebagai pengaman agar uang tersebut tidak masuk uang negara yang lain, sehingga memberikan jaminan kepada calon jemaah haji bahwa setoran bpi hanya khusus untuk membiayai operasional penyelenggaraan haji. bahwa setoran awal bpi yang sudah disetorkan kepada pemerintah menteri agama) tetap menjadi milik calon jemaah haji dan jika calon jemaah haji tidak bisa berangkat atau gagal karena meninggal dunia atau alasan kesehatan atau alasan lain yang sah maka uang tersebut akan dikembalikan kembali kepada calon jemaah haji (vide pma tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji regular). hal ini menandakan bahwa pemerintah menjamin uang atau setoran atau biaya bpi yang telah dikeluarkan oleh calon jemaah haji tidak akan hilang. hal ini telah sesuai dengan uud yaitu setiap orang berhak atas perlindungan harta benda dibawah kekuasaannya. dalam hal ini pemohon tidak beralasan jika menganggap hak konstitusional pemohon dalam uud telah dirugikan dengan tentang penyelenggaraan ibadah haji. bahwa selain itu setoran bpi yang diberikan oleh calon jemaah haji kepada pemerintah menteri agama) bukan menjadi milik pemerintah, dana tersebut merupakan titipan calon jemaah haji kepada pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji, sehingga dalam hal ini tidak ada unsur pengambil alihan hak milik seseorang secara sewenang wenang. sehingga ini telah memenuhi uud i. bahwa setiap calon jemaah haji yang telah membayar setoran bpi maka akan diberangkatkan tanah suci, yang dapat membatalkan seseorang untuk tidak bisa naik haji adalah unsur unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, atau batal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah. peraturan pelaksana dari tersebut adalah peraturan menteri agama yaitu pma tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji regular. bahwa terhadap pengujian penyelenggaraan ibadah haji, dpr berpendappada prinsipnya dalam rangka melakukan pembinaan kepada calon jemaah haji, pemerintah tidak lagi memungut biaya tambahan diluar yang telah ditetapkan oleh bpi. karena dalam komponen bpi itu sudah ada komponen pembinaan kepada jemaah haji, luar itu tidak boleh memungut biaya. dalam hal ini jelas bahwa pemerintah tidak lagi memungut biaya untuk pembinaan kepada calon jemaah haji. adapun jika calon jemaah haji memilih pembinaan yang dilakukan oleh bih maka hal tersebut merupakan pilihan yang dilakukan oleh calon jemaah haji. sebagai konsekuensi bagi calon jemaah haji yang memilih pembinaan oleh bih yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok maka calon jemaah haji tersebut dikenakan biaya oleh bih karena bih yang dilakukan oleh masyarakat atau perseorangan merupakan pihak diluar pemerintah. bahwa berdasarkan uraian uraian diatas dpr berpendapat dan penyelenggaraan ibadah hajii2.5j menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan tambahanmerdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun go,ift2.6jpara pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang terdapat dalam uud yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum dan hak untuk beribadah menurut agama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. menurut para pemohon apabila frasa "setiap warga negara yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id tidak dimaknai bagi umat islam yang belum beribadah haji , maka dapat merugikan hak para pemohon untuk menunaikan ibadah haji, karena dapat mengurangi para pemohon untuk berkesempatan menunaikan ibadah haji. menurut para pemohon, yang adil dirugikan oleh berlakunya bahwa apabila guoiaya penyelenggaraan ibadah haji (bpi)ara pemohon sebagai calon jemaah haji daftar tunggu, menganggap hak konstitusional para pemohon dalam uud berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, dirugikan oleh berlakunya bahwa para pemohon menganggap tidak ada kepastian hukum yang adil bagi para pemohon karena dalam praktiknya semua bih memungut biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan karena bih merasa tidak memperoleh alokasi dana yang cukup dari bpi yang telah ditetapk"membayar bpi dimaknai sebagai membayar bpi pada tahunbahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut atas pemohon menganggap mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil penyelenggaraan ibadah haji guo terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun pokok pokok permohonan, dasar hukum, dalil dalil dan alasan alasan permohonan bahwa agama islam didirikan atas lima hal (rukun) yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah dan bersaksi bahwa muhammad adalah utusan allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan ramalan serta menunaikan ibadah haji bantulah. hr. bukhari muslim).membayar bpmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji seorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan . terhadap dan uud i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dan bertentangan dengan dan uud karena merugikan hak konstitusional para pemohon,, sertai3. menimbang bahwa sebagai negara hukum, indonesia secara tegas menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan atas kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam uud dalam konteks permohonan guo, setiap warga negara (yang beragama islam) mempunyai hak yang sama untuk menjalankan ibadah haji. ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama islam dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang diemban oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menyelenggarakan ibadah haji untuk mengatur tentang persyaratan bagi orang islam yang hendak menunaikan ibadah haji., merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god(vide uud para pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ketentuan merugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum karena yang boleh menunaikan haji seharusnya, sehingga menurut para pemohon ketentuan guo bertentangan dengan uud terhadap dalil para pemohon tersebut mahkamah berpendapat, jika pemerintah melarang umat islam dalam menjalankan ibadahnya justru akan melanggar hak asasi manusia bagi umat yang lainnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentueskipun demikian,jalanra pemohon mendalilkan dan bertentangan dengan uud karena para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah. bahwmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang baik. terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapa haji., i3. menimbang bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas yang menyangkut martabat serta nama baik bangsa sehingga kegiatan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah. namun demikiamenurut mahkamah, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji telah bersesuaian dengan ketentuan dalam uud mengenai hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya divide dai3. menimbang bahwamerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id dalam bentuk dana abadi umat dau), telah menentukan pengelolaan bpi agar dau dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat serta pengelolaan dau juga dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat. oleh karena itu, menurut mahkamah, telah menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji: i3.16j menimbangsebagaimana didalilkan para pemohonbahwa. bahwaberhaji. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwaibadah haji adalah merupakan kewajiban berkunjung bantulah dengan amalan dan waktu tertentu bagi setiap muslim yang mampu mengupayakan perjalanan bantulah (bukan monopoli untuk orang yang kaya saja, walaupun hidup pas pasan tetapi jika berusaha keras dan merasa terpanggil hatinya untuk dapat beribadah haji, mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji juga) sebagaimana firman allah dalam ali imran yang artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan bantulah barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam as. ali imran ) . bahwa setiap muslim (orang islam) baik yang hidup berkecukupan maupun yang pas pasan pasti terpanggil hatinya untuk menunaikan ibadah haji dengan ikhlas dan tulus tanpa pernah memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan ibadah haji baik melalui darat, laut dan udara baik dengan berjalan kaki maupun dengan naik unta), sebagaimana firman allah as. hajj yang artinya: dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh as. hajj bahwa haji adalah merupakan panggilan hati, bagi seseorang yang sudah merasa terpanggil hatinya, pasti berupaya semaksimal mungkin untuk dapat segera menunaikan ibadah haji baik yang ekonominya berkecukupan maupun yang ekonominya pas pasan bahkan ada pula yang tergolong tidak mampu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tetapi karena semangatnya dapat pula menunaikan ibadah haji, tetapi tidak sedikit orang yang tergolong mampu secara ekonomi tidak mau tidak sempat menunaikan ibadah haji. bahwa karena kuota haji jumlahnya sangat terbatas maka seharusnya orang yang belum pernah haji harus diutamakan dapat berangkat haji terlebih dahulu, sedangkan yang sudah pernah haji, baru dapat haji kembali manakala daftar tunggu haji sudah habis (tetapi ini tidak mungkin) atau dapat haji lagi manakala bertugas untuk urusan haji, pembimbing haji atau yang ada kaitannya dengan urusan haji atau ada alasan lain yang dibenarkan menurut hukum. bahwa ibadah haji hanya wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan sekali seumur hidupnya dan haji yang kedua dan seterusnya tidak wajib lagi hukumnya, sebagaimana sabda nabi muhammad saw. dari ibnu abbas, berkata, sai gagal sini gan alang dala alan uya aaa pai 83a gain ema juga pal upin gale artinya: rasulullah shallallahu 'alaihi sallam pernah berkhotbah hadapan kami dan berkata, allah telah mewajibkan haji pada kalian. lantas agro' bin habis, berkata, apakah haji tersebut wajib setiap tahun? beliau berkata, seandainya kukatakan ya, maka wajib haji (setiap tahun), haji itu cuma wajib sekali, haji yang selebihnya, maka sunnah hukumnya, hukumnya. dikeluarkan oleh yang lima selain imam kirmizi. hr. abu daud ibnu wajah, nasai, ahmad, hafiz abu thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih). bahwa ibadah haji adalah ibadah aaliyah, badannya dan aliyah (ibadah fisik dan membutuhkan bekal yang cukup) untuk itu selagi badan masih sehat dan keuangan mencukupi maka setiap muslim diharuskan segera menunaikan ibadah haji yang wajib (yang pertama) sebagaimana sabda nabi: abi akal ati gan artinya: bersegeralah menunaikan haji yaitu yang wajib, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang akan menghadang baginya .( hr. ahmad) merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id bahwa dari dalil dalil tersebut atas dapat disimpulkan bahwa ibadah haji adalah merupakan rukun islam yang kelima yang harus dilaksanakan dengan segera oleh setiap orang islam yang memenuhi persyaratan, sekali sepanjang hidupnya (terutama bagi yang mampu sanggup mengadakan perjalanan bantulah) serta sehat jasmani dan rohaninya. bahwa karena ibadah haji itu merupakan ibadah aaliyah batiniah (ibadah yang memerlukan kesiapan mental dan kesehatan fisik) maka ibadah haji seyogyanya diupayakan bisa dikerjakan antara usia tahun, sebab usia tersebut seseorang secara fisik dan finansial ideal sekali dan sangat mendukung untuk dapat melaksanakan ibadah haji secara sempurna, tetapi hal ini tidak mungkin dapat terealisir manakala tidak ada regulasi dan reformasi tentang tata cara pendaftaran calon jemaah haji. bahwa sistem pengelolaan pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji yang berlaku saat ini tidak memungkinkan seseorang dapat menunaikan ibadah haji diusia muda tersebut, depan mayoritas jemaah haji indonesia akan berusia antara umur tahun atas sebab dengan seiring bertambahnya penduduk dan meningkatnya jumlah calon jemaah haji namun tidak seimbang dengan kuota haji yang diperoleh, maka masa tunggu ibadah haji depan adalah antara tahun bahkan bisa lebih lama lagi. bahwa sistem pendaftaran haji indonesia yang mewajibkan bagi setiap calon jemaah haji yang mau mendaftar sebagai calon jemaah haji daftar tunggu untuk membayar juta sebagai uang setoran awal cicilan titipan bpi yang harus disetor rekening menteri agama untuk bisa mendapatkan nomor porsi yang akan dikonversikan dengan kursi tahun berapa seseorang dapat berangkat haji apabila mendaftar tahun maka berangkat harinya antara tahun depanfantara tahun bahwa secara ekonomi mayoritas calon jemaah haji baru mampu mandiri secara ekonomi dan memungkinkan untuk membayar dana setoran biaya haji adalah antara usia tahun sebab antara usia tahun seseorang mayoritas masih mulai merintis karier dan pekerjaan, menyiapkan rumah dan membiayai pendidikan putra putrinya dan lain lain. bahwa apabila seorang baru mampu mendaftar dan membayar setoran biaya haji pada usia tahun maka seorang baru akan dapat menunaikan ibadah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god haji pada usia antara tahunan, dan kemungkinan besar antara calon jemaah haji akan gagal untuk menunaikan ibadah haji dengan sempurna, karena perkiraan umur orang indonesia mayoritas antara tahun saja kemungkinan sudah terganggu kesehatannya bahkan kemungkinan banyak yang sudah meninggal dunia sebelum dapat menunaikan ibadah haji). bahwa pelaksanaan ibadah haji diusia produktif antara tahun sangat mungkin untuk diupayakan yaitu dengan cara menghapus uang titipan setoran awal bpi pada saat mendaftar atau setidaknya ada kebebasan boleh membayar atau tidak membayar uang setoran bpi (mengingat lamanya masa tunggu dan kemandirian ekonomi seseorang tersebut). bahwa dengan cara tersebut seseorang dapat memprogram usia berapa harus berangkat untuk menunaikan ibadah haji, contoh apabila seseorang ingin berangkat haji usia tahun dengan masa tunggu tahun, maka diusianya yang tahun harus mendaftar, tanpa harus membayar setoran awal bpi dan baru membayar bpi pada tahun keberangkatan ibadah haji nanti. bahwa adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan bagi pendaftar haji daftar tunggu untuk membayar setoran awal cicilan bpi juta dengan masa tunggu antara tahunan adalah sangat memberatkan bagi mayoritas calon haji yang kebanyakan bukan tergolong golongan orang kaya yang berkecukupan, akan tetapi mayoritas para pekerja keras yang gigih menabung agar mampu untuk menunaikan ibadah haji, dan banyak juga yang harus menjual aset tanah ladang tempat kerjanya, dan ada juga yang ikut dana talangan haji (hutang bank) dengan bunga yang cukup tinggi yang cukup memberatkan, antara rp. juta per tahun. bahwa apabila pemerintah telah menampung cicilan bpi dari calon jemaah haji daftar tunggu, maka uang dana tersebut harus dijamin keamanannya dari penurunan nilai tuanya rupiah terhadap dollar (dana cicilan bpi harus dikuatkan dihitung dengan nilai dollar atau emas, sebab bpi selalu dihitung dengan dollar juga). contoh bila sesorang membayar cicilan haji juta dengan kurs dollar maka dana cicilan tersebut dihargai setara dengan dollar. jika tahun kedepan nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi per dollar, maka nilai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god setoran awal bpi tetap dihitung senilai dollar, tidak boleh dikuatkan menjadi dollar. bahwa karena uang setoran awal bpi, oleh pemerintah semestinya ditanam dalam deposito maupun sukuk dan jenis jenis usaha lain yang menguntungkan, maka tambahan nilai manfaat dari setoran awal bpi harus dikembalikan kepada jemaah haji yang membayar setoran awal bpi. bahwa sebagai contoh apabila jumlah jemaah haji daftar tunggu tahun depan bisa berjumlah juta orang dengan uang titipan setoran awal bpi juta per orang maka akan terkumpul dana juta juta trilyun, maka bpi cukup dibiayai dengan bunga dari setoran awal bpi tersebut, dan uang titipan setoran awal bpi akan kembali kepada jemaah haji, seperti contoh berikut: haji bisa gratis dan setoran awal bpi kembali utuh. bahwa misalkan dana setoran awal bpi sudah mencapai trilyun apabila didepositokan sukuk atau dibuat modal usaha syariah dengan bagi hasil, apabila nilai manfaatnya antara yo yo,maka akan dapat memperoleh dana antara sampai triliunan pertahun, apabila biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji pertahun berkisar antara trilyun, maka biaya operasional perjalanan ibadah haji murni dapat diambilkan dari dana pengembangan tersebut. untuk itu dana titipan haji atau setoran awal bpi seharusnya wajib kembali utuh sebesar kutipannya, bahkan mungkin mendapat tambahan lagi dari sisa nilai manfaatnya. bahwa kenyataan yang terjadi saat ini dana titipan setoran awal bpi tidak dijamin keamanannya dari merosotnya nilai tukar rupiah atas dollar, dan calon jemaah haji masih harus menambah biaya tambahan sebesar yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa ada perhitungan dan penambahan dari nilai manfaat hasil pengembangannya (bunga deposito) (bukti bahwa uud yang merupakan konstitusi negara dan bangsa indonesia telah menetapkan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya yang dianut dan dipercayai. bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang merupakan salah satu bentuk amalan peribadatan dalam agama islam, berarti dapat diartikan bahwa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ibadah haji adalah merupakan hak asasi dari setiap muslim yang harus dijamin oleh negara bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan harus dapat melaksanakan ibadah haji dalam keadaan apapun pemerintah negara harus menjamin dapat terlaksananya ibadah haji bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. bahwa segala persyaratan dan hal hal yang dapat mengganggu, menghambat, menghalangi atau mengurangi hak hak asasi orang islam untuk beribadah haji harus dihapuskan (misalnya daftar haji harus membayar terlebih dahulu padahal masa tingginya masih antara15 tahunan lagi, sebab kuota haji memang tidak sebanding dengan jumlah calon jemaah haji dan banyaknya pendaftar calon haji yang ingin berhaji beberapa kali). bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik yang dilakukan dengan amalan tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan tanggal, waktu dan tempatnya yang harus dikerjakan negeri orang yang berbeda adat, tabiat dan bahasanya, untuk itu perlu peran serta pemerintah untuk turut campur dalam perencanaan, persiapan, pembinaan, penempatan, pembimbingan pembinaan dan pengawasannya. bahwa dalam rangka menjalankan peran pembinaan dan pembimbingan, pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga lembaga ormas keagamaan bih kelompok bimbingan haji). bahwa pengelolaan ibadah haji harus bersifat nirlaba dengan biaya bpi) yang besarnya ditetapkan pemerintah setiap tahun berjalan. bahwa atas dasar itu bih harus tidak boleh menarik biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan kepada calon jemaah haji yang dibimbingnya sebab biaya komponen pembinaan bimbingan telah ada dalam bpi, berarti biaya bih juga harus diambilkan dari bpi, agar bih tidak terkesan berbisnis atau mencari keuntungan dalam pelaksanaan bimbingan haji seperti yang selama ini terjadi karena dana dari bpi dianggap tidak mencukupi. bahwa selama ini tugas bih dalam praktik dan kenyataanya oleh jemaah yang dibimbingnya diminta untuk membimbing mulai masih tanah air sampai pelaksanaan ibadah haji tanah suci (semestinya memang demikian). bahwa dengan kenyataan tersebut penyelenggara bih berupaya dapat ikut membimbing kelompoknya sampai tanah suci, walaupun pemerintah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godvetanat@mahkamahkonsitun god sudah menyediakan pembimbing haji, mayoritas jemaah banyak yang memilih ikut bih. bahwa dengan dalih tidak ada anggaran dari pemerintah untuk biaya bih sampai tanah suci, maka dengan alasan atas dasar sukarela, bih memungut biaya tambahan diluar bpi antara juta juta kepada jemaah haji, dan mayoritas jemaah haji ikhlas membayar dan tidak mempermasalahkan atau berfikir apakah ini bisnis atau panggilan hati (ada cameo yang diyakinkan bahwa agar harinya kabur jemaah haji tidak diperbolehkan mempermasalahkan bunga deposito dana harinya, biar terhindar dari perbuatan riba, dan apabila ada biaya tambahan ainun harus diterima dengan ikhlas). bahwa seharusnya apabila kenyataanya jemaah bih menginginkan dibimbing bih sampai tanah suci maka agar tidak terjadi bisnis terselubung, maka bih harus diikutkan membimbing sampai tanah suci dengan biaya dari bpi tanpa memungut biaya tambahan diluar bpi yang telah ditetapkan (ada kepastian hukum bahwa bih tidak boleh memungut biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan, perolehan dananya dari bpi) dengan ketentuan dan syarat syarat tertentu. bahwa pemerintah sebaiknya tidak membuat kebijakan yang sifatnya setengah hati yaitu memberi mandat masyarakat ormas keagamaan dan lembaga keagamaan atau kelompok masyarakat untuk turut serta melakukan pembimbingan ibadah haji sampai pelaksanaan ibadah haji, tetapi harus mencari dana sendiri dengan memungut biaya tambahan luar bpi kepada calon jemaah haji, karena secara sosiologis dan psikologis jemaah haji akan tenang dan merasa puas apabila ibadah harinya dibimbing oleh pembimbing yang membimbing mereka sejak tanah air sampai tanah suci, sehingga mereka siap menambah biaya untuk bih. bahwa dengan kebijakan tersebut ada kemungkinan terdapat dua kelompok pembimbing haji yaitu: pembimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah bimbingan haji yang diselenggarakan oleh masyarakat bih bawah naungan dan pengawasan pemerintah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan adanya dua kelompok bimbingan haji tersebut, masyarakat dapat memilih apakah ikut bimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau ikut bih. bahwa agar lebih efektif dan efisien sebaiknya masalah bimbingan haji diserahkan saja pada bih mulai dari tanah air sampai tanah suci dan sumber pembiayaannya diambilkan dari bpi yang telah ditetapkan, dengan persyaratan, seleksi, dan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan bih sebaiknya ada setiap kecamatan atau beberapa kecamatan terdekat jemaah calon haji., sedangkan pemerintah cukup menyediakan beberapa pembimbing ibadah haji utama tanah.suci yang berfungsi sebagai koordinator pembimbing bimbingan ibadah haji saja. bahwa adanya kewajiban membayar setoran awal bpi bagi pendaftar calon jemaah haji daftar tunggu sangat memberatkan bagi orang orang tersebut atas (tidak kaya) serta dapat menutup hak mereka untuk dapat menunaikan ibadah haji, bahkan tidak jarang untuk membayar setoran awal bpi mereka menjual aset yang merupakan ladang kehidupannya (petani menjual sawah) hanya karena untuk mendapatkan nomor porsi haji yang pelaksanaanya tahun bahkan bisa lebih lama lagi. bahwa persyaratan pendaftaran calon jamaah haji daftar tunggu harus dibuat semudah dan penampang mungkin serta tidak memberatkan calon pendaftar yang akan menjalankan syariat islam (menunaikan ibadah haji). allah berfirman dalam gurun dalam surat hajj sebagai berikut: artinya: allah tidak membuat kesukaran padamu dalam urusan agama. hajj: artinya: allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesungguhannya a.s.ai baroh bahwa setoran awal bpi bagi sebagian besar jemaah haji adalah sangat menyulitkan dan memberatkan sekali, untuk itu kami nilai haram hukumnya setidaknya apabila tidak terikat oleh akad dan syarat syarat yang telah kami uraikan atas. dalam agama islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghosh yaitu perbuatan memanfaatkan, memakai dan menggunakan barang atau harta benda orang lain tanpa ijin atau tanpa kerelaan hati yang berhak. setoran awal bpi bisa dikategorikan sebagai perbuatan ghosh sekalipun pemerintah sudah merekayasa hukum dan alasan alasan kebenarannya, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menurut hukum islam tetap haram hukumnya bila tanpa akad perjanjian dan persyaratan yang jelas, hal ini sesuai dengan firman allah dan hadits nabi muhamad saw sebagai berikut: dalam @uran surat baroh yang artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathinas. baroh ) . dari terjemahan tersebut dapat kami pahami dengan pengertian sebagai berikut: dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang bathin (tidak dibenarkan tidak berdasar hukum) dan janganlah membawa kerana hukum pengadilan (merekayasa hukum) agar kamu (mendapatkan legalitas alasan untuk) dapat memakan harta orang lain yang tidak syah menurut hukum (berdosa) padahal sebenarnya kamu mengetahuinya. artinya tidak halal (untuk dipakai, dimakan serta dimanfaatkan dsb) harta seseorang kecuali dengan seizin dan kerelaan hati pemiliknya. hadits riw darul guti) bahwa memanfaatkan memakai setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya oleh pihak yang tidak berhak adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghosh dan mengalahkannya adalah perbuatan dosa, sebab setoran awal bpi dan tambahan nilai manfaatnya adalah jelas jelas hak milik pribadi calon jemaah haji daftar tunggu, jemaah terpaksa membayar karena adanya keharusan yang dipaksakan dan apabila tidak membayar mereka tidak akan memperoleh nomor urut porsi ibadah haji. bahwa pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas dari norma norma yang berlaku dalam pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji secara bersyarat, yang terkait dengan adanya norma norma sebagai berikut: diperbolehkannya seseorang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, untuk berhaji lagi, padahal jumlah kuota haji tidak sebanding dengan jumlahadanya kewajiban bagi calon jemaah haji daftar tunggu untuk membayar setoran awal bpi rekening menteri agama bpk juta tanpa adanya akad perjanjian, jaminan dan persyaratan yang jelas, padahal pelaksanaan ibadah harinya masih sekitar antara tahunan depan. diperbolehkannya tambahan nilai manfaat setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. diperbolehkannya bih menarik (memungut) biaya tambahan kepada calon jemaah haji yang dibimbingnya luar dana bpi yang telah ditetapkan, padahal penyelenggaraan ibadah haji itu harus bersifat nirlaba dan tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis dari pihak pihak yang mengambil keuntungan dari ibadah haji dan umrah sedangkan biaya bimbingan sudah diperhitungkan dalam bpi, berarti bih harus dibiayai dari bpi dan dan tidak boleh ada dana liar luar bpi yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya kepastian hukum bahwa tidak boleh ada dana dana tambahan diluar bpi yang telah ditetapkan. bahwa pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk berkenan menguji konstitusionalitas secara bersyarat terhadap atau muatan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut: norma diperbolehkannya orang yang sudah pernah beribadah haji menunaikankan ibadah haji lagi. bahwa menetapkan::. bahwa sepanjang frasa setiap warga negara indonesia yang beragama islam , pemohon anggap inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali bagi orang islam yang sudah menjalankan ibadah haji. bahwa sepanjang frasa "setiap warga negara yang beragama islam harus dimaknai setiap warga negara indonesia yang beragama islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan konstitusional apabila dibaca dimaknai tidak termasuk yang sudah pernah menjalankan ibadah haji", (kecuali bagi merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id petugas dan pihak pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji atau sudah tidak ada lagi calon jemaah haji daftar tunggu). bahwa guo bertentangan dengan uud yang menetapkan: hak beragama adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya . bahwa dari tersebut dapat kami simpulkan bahwa memeluk suatu agama dan beribadat menurut agama yang dipeluk dan dipercayainya adalah merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. bahwa pemohon menganggap hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh dan uud ago yang berupa hak untuk beragama dan beribadat menurut agama yang dipeluknya dapat berkurang,dalam hal ini adalah hak untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun islam yang kelima dapat terhambat oleh banyaknya orang yang sudah pernah berhaji, namun tetap diperbolehkan haji lagi dengan tanpa syarat syarat tertentu. bahwa pemohon mendalilkan bahwa saat ini daftar tunggu ibadah haji sudah mencapai sampai tahun, jika yang sudah menunaikan ibadah haji masih diperbolehkan haji kembali, maka dapat menghalangi, menghambat atau setidaknya dapat mengurangi kesempatan pemohon untuk dapat menunaikan kewajiban ibadah haji. bahwa selain itu, pemohon menganggap bahwa adanya ketidakjelasan orang islam mana yang berhak menunaikan ibadah haji, apakah yang sudah berhaji boleh berhaji lagi, hal ini mengandung ketidakpastian hukum dan dapat merugikan hak konstitusional pemohon yang ada dalam uud sebab dalam agama islam ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidupnya, sedangkan ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya tidak wajib lagi, mengingat banyaknya jumlah daftar tunggu jamaah calon haji sudah berjumlah jutaan (t3 jutaan dan sebentar lagi pasti mencapai jutaan), maka jemaah haji merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang sudah pernah ibadah haji harus dilarang (tidak boleh) menunaikan ibadah haji lagi selama masih terdapat calon jemaah haji daftar tunggu, dan baru dapat menunaikan ibadah haji lagi apabila sudah tidak terdapat calon ramah haji daftar tunggu atau mendapatkan tugas yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji.atau ada alasan lain yang rasional. bahwa pemohon menganggap dengan dibatalkannya secara bersyarat guo maka, hak pemohon untuk dapat menunaikan ibadah haji dapat terpenuhi atau setidaknya tidak terhambat, terhalang dan berkurang karena banyak umat islam yang sudah pernah haji namun ingin berhaji lagi, dan mendapatkan kepastian hukum bahwa yang boleh berhaji adalah umat islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau yang sudah pernah haji bisa haji lagi apabila dengan syarat syarat tertentu yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. bahwa ibadah haji adalah merupakan salah satu bentuk peribadatan yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan, sekali dalam seumur hidupnya (seperti uraian atas). bahwa karena ibadah haji itu merupakan salah satu rukun islam salah satu bentuk peribadatan dalam agama islam bagi yang mampu mengadakan perjalanan bantulah, maka beribadah haji adalah merupakan hak asasi bagi setiap muslim tersebut yang harus dapat dipenuhi dan dijamin oleh negara agar setiap muslim (yang memenuhi persyaratan) dapat melaksanakannya. bahwa secara realita yang ada saat ini jumlah kuota kursi haji tidak sebanding lagi dengan jumlah pendaftar calon jamaah haji daftar tunggu yang saat ini sudah mencapai kisaran antara sampai tahun atas. bahwa apabila jemaah yang sudah pernah menunaikan ibadah haji masih diperbolehkan mendaftar lagi maka akan dapat menghalangi atau setidaknya dapat mengurangi hak kesempatan jemaah lain yang belum pernah berhaji untuk dapat menunaikan ibadah haji, berarti pemberian kesempatan berhaji lagi bagi yang sudah pernah berhaji sangat bertentangan dengan konstitusi, karena dapat menghalangi atau mengurangi hak asasi bagi orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji untuk dapat beribadah haji. bahwa undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia juga menetapkan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan n undang undang ini . bahwa karena ibadah haji itu merupakan bentuk peribadatan dalam agama islam yang wajib dikerjakan oleh orang islam yang belum pernah haji maka tidak boleh ada aturan yang memperbolehkan orang yang sudah pernah haji untuk beribadah haji lagi yang kedua, ketiga kali dan seterusnya, sebab hal tersebut dapat menghapuskan atau setidaknya dapat mengurangi hak untuk dapat menunaikan ibadah haji bagi yang belum pernah menugaskannya. bahwa walaupun dalam tata cara pelunasan pembayaran bpi ditentukan bahwa yang berhak melunasi pembayaran bpi dan yang berhak berangkat pada tahun berjalan adalah didahulukan bagi calon jemaah haji yang belum pernah haji dan mempunyai nomor urut porsi yang berangkat tahun itu, namun apabila banyak kursi dari kuota haji yang tidak terisi, dapat diisi oleh calon haji daftar tunggu dari jemaah yang sudah pernah haji. seharusnya kuota haji yang tidak terisi oleh jemaah haji yang mempunyai porsi haji tahun berjalan harus diisi oleh jemaah haji yang belum pernah berangkat haji sesuai dengan nomor urut porsi harinya atau setidaknya dapat diisi oleh orang orang yang berprestasi yang memperoleh penghargaan hadiah untuk dapat menjalankan ibadah haji atau petugas dan pihak pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan haji. sedangkan bagi pendaftar calon jemaah haji daftar tunggu yang sudah pernah haji baru dapat haji untuk yang kedua kali dan seterusnya apabila para jamaah haji daftar tunggu yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god belum pernah haji sudah habis dan sudah dapat menunaikan haji semuanya atau apabila mendapat tugas khusus yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. bahwa dari dalil dalil baik yang terdiri dari @uran maupun hadits nabi yang telah kami uraikan atas dapat kami simpulkan bahwa: ibadah haji wajib hukumnya bagi orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji, sedangkan bagi yang sudah pernah menunaikan ibadah haji tidak ada kewajiban haji kedua, ketiga dan seterusnya dan hukumnya yang asli adalah sunah, dan dapat merubah menjadi mubah, makruh bahkan.haram tergantung dari niat, motivasi, situasi dan kondisi serta illa dan alasan alasannya. setiap muslim wajib berupaya maksimal agar dapat menunaikan ibadah haji. setiap muslim wajib berupaya menyegarkan pelaksanaan ibadah haji tidak boleh menunda nunda pelaksanaan ibadah haji manakala sudah ada kemampuan dan kesempatan untuk menugaskannya. bahwa pemohon beranggapan belum ada kepastian hukum yang adil atas berlakunya guo apabila dimaknai bahwa orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji dapat berhaji lagi selama masih terdapat calon jemaah haji daftar tunggu atau terkait dengan tugas yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan ibadah haji atau ada alasan lain yang dapat dibenarkan secara hukum, sebab apabila yang sudah pernah haji diperbolehkan haji lagi dapat mengurangi atau menghambat kesempatan bagi umat islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji untuk dapat menunaikan ibadah haji. bahwa hukum fikih dalam agama islam yang mengatur tentang peribadatan menetapkan, apabila ada amal ibadah yang wajib berhadapan dengan amal ibadah yang sunnah atau mubah maka yang harus dilakukan diberi kesempatan prioritas utama adalah amalan atau ibadah yang wajib. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa ibadah haji bagi yang belum pernah menugaskannya adalah wajib hukumnya, sedangkan bagi yang sudah pernah berhaji, tidak wajib lagi hukumnya. bahwa apabila keduanya masing masing mendaftarkan diri untuk dapat menunaikan ibadah haji, maka wajib hukumnya memberi kesempatan berhaji bagi yang belum pernah menjalankan ibadah haji, sedangkan bagi yang sudah pernah beribadah haji baru boleh berhaji lagi setelah tidak ada calon haji daftar tunggu atau ada alasan rasional yang memperbolehkan haji lagi. bahwa karena menyegarkan ibadah haji itu wajib hukumnya bagi yang sudah mampu dan mempunyai kesempatan, maka kesempatan haji kedua dan seterusnya harus ditunda karena dapat menghalangi atau setidaknya dapat menghambat hak calon jemaah haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, kecuali bagi mereka yang beralasan kuat untuk dapat melaksanakannya. bahwa dari uraian, alasan dan dalil dalil yang berdasarkan hukum atas, kiranya mahkamah berkenan untuk menguji dan menyatakan: bahwabahwa sepanjang frasa setiap warga negara indonesia yang beragama islam , konstitusional secara bersyarat apabila dimaknai kecuali bagi orang islam yang sudah menjalankan ibadah haji. bahwa undang undang guo pemohon anggap bertentangan dengan uud apabila dimaknai dibaca bahwa setiap orang islam yang sudah pernah menunaikan ibadah haji boleh menunaikan ibadah haji kembali, tanpa adanya alasan yang kuat yang membolehkannya dan dinyatakan konstitusional manakala dibaca dimaknai bahwa yang berhak untuk menunaikan ibadah haji adalah setiap orang islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji. bahwa pemohon menganggap yang ber berbunyi, setiap warga negara indonesia yang beragama islam berhak. untuk menunaikan ibadah haji , konstitusional secara bersyarat dan dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon apabila tidak dimaknai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god secara bersyarat, dalam pengertian apabila sepanjang frasa "pemohon anggappemohon untukmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji, menyatakan: setiap warga negara indonesia yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah hajcalon jemaah haji. bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut. bahwa pemohon beranggapcc. apabila sudah tidak ada lagi calon jemaah haji daftar tunggu. norma adanya kewajiban bagi calon jemaah haji daftar tunggu untuk membayar setoran awal bpi, dengan tanpa syarat dan akad perjanjian yang jelas. bahwa undang undang nomor tahun tentang penyeleng membayar bpi yang disetor melalui bank penerima setoran. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa pemerintah menafsirkan sepanjang frasa membayar bpi yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji guo menjadi membayar setoran awal bpi yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji daftar tunggu pada waktu calon jemaah haji mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji daftar tunggu yang pada hakekatnya masih sebatas untuk mengambil nomor porsi antrean haji, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana berikut. pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: jemaah haji menyerahkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam mengisi formulir pendaftaran haji: formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada bps bpi: jemaah haji membayar setoran awal bpi pada rekening menteri bps bpi: (bukti bahwa sepanjang frasa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban membayar bpi pemohon anggap bertentangan dengan uud dan dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon apabila dibaca dimaknai bahwa setiap orang yang mendaftarkan haji daftar tunggu wajib membayar bpi (setor awal bpi, tabungan haji, cicilan haji atau apapun sebutannya) bahwa pemohon adalah calon jemaah haji daftar tunggu diharuskan membayar setoran awal bpi agar memperoleh nomor porsi untuk memperoleh jatah perkiraan pemberangkatan ibadah haji (tahun berapa kira kira dapat menunaikan ibadah haji). bahwa hal tersebut kami anggap melanggar konstitusi dan merugikan hak hak konstitusional kami untuk dijamin, dilindungi dan tidak dirampas hak miliknya secara sewenang wenang oleh siapapun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi dan harta bendanya dan berhak mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambilkewajiban pembayaran biaya bpi bagi pemohon yang masih berstatus sebagai jamaah haji daftar tunggu yang nota neneknya seperti hanya mengambil nomor antrian haji yang keberangkatannya tahunan lagi, itu merupakan upaya nyata untuk menguasai hak milik pribadi pemohon yang kami anggap merupakan pemaksaan kehendak, karena apabila pemohon tidak membayar setoran awal bpi tersebut pemohon tidak akan memperoleh nomor porsi antrian haji dan kami anggap sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang wenang untuk merampas atau setidaknya untuk menguasai atau sekadar memanfaatkan hak milik uang pemohon untuk digunakan atau setidaknya dikuasai sehingga pemohon tidak berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang tersebut dan tidak ada perjanjian akad yang jelas untuk apa hal tersebut diwajibkan, bagaimana keamanan dan perlindungannya dari merosotnya nilai tukar rupiah atas mata uang asing, serta tidak ada jaminan bahwa uang hasil dari manfaat pengembangannya akan benar benar kembali kepada pemohon. bahwa bpi yang boleh dikelola, dikembangkan, disetor rekening menteri dan hasil manfaat dari pengembangannya dapat digunakan sebagai biaya operasional perjalanan haji adalah bpi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berjalan yang harus dibayar oleh calon jemaah haji yang memperoleh kuota untuk dapat berangkat beribadah haji pada tahun itu dan bukan bagi calon jemaah haji daftar tunggu yang sejatinya hanya mengambil nomor urut untuk dapat beribadah haji saja sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji. bahwa pemaksaan kehendak dengan mewajibkan calon jemaah haji membayar setoran awal bpi adalah tindakan yang tidak berdasar dan melawan hukum apapun alasannya dan sangat memberatkan bagi pemohon dan masyarakat pada umumnya, kecuali kalau pembayaran bpi itu sifatnya sukarela dan jelas akad perjanjiannya dan dijamin keamanannya serta bagi pendaftar calon jemaah haji daftar tunggu boleh membayar setoran awal bpi dan boleh juga tidak membayar setoran awal bpi, tetapi sama sama berhak memperoleh nomor porsi antrian haji. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa bagi setiap calon jemaah haji daftar tunggu sebelum mendaftar harus membuka rekening tabungan haji kemudian kalau jumlah tabungannya sudah mencapai nominal tertentu (saat ini juta) baru diperbolehkan mendaftar sebagai calon jemaah haji daftar tunggu kementerian agama kabupaten kota, setelah itu berkas pendaftaran dibawa bank yang ditunjuk dengan membawa bukti rekening bank tabungan haji, setelah mendapat bukti transfer dana rekening atas nama menteri agama uang yang ada digabungkan haji secara otomatis berpindah rekening menteri dan setelah ditunggu beberapa saat, baru diperoleh nomor porsi haji yang dapat dipakai sebagai bukti memperoleh kepastian perkiraan tahun berapa dapat menunaikan ibadah haji (bukti bahwa pemohon juga menganggap adanya kewajiban membayar setoran awal bpi bagi pemohon, kami anggap inkonstitusional dan merugikan hak konstitusional pemohon untuk dapat beribadat (menunaikan ibadah haji), sebab dengan adanya ketentuan tersebut (membayar setoran awal bpi) dapat merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dan uud yang menyatakan: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun . bahwa kesempatan pemohon untuk beribadat (menunaikan ibadah haji) dapat terhambat karena pemohon yang semestinya bisa beribadah haji sekitar umur tahunan akan tertunda hingga umur tahunan, mestinya pemohon tahun ini sudah dipastikan berangkat haji apabila beberapa tahun yang lalu diperbolehkan mendaftar tanpa harus membayar setoran awal bpi (sebagai calon jamaah haji daftar tunggu) pemohon sudah berkali kali mencoba meyakinkan petugas bahwa seharusnya daftar tunggu tidak harus membayar, tetapi tetap tidak diperbolehkan daftar haji kalau tidak membayar setoran awal bpi. bahwa pemohon yang belum mendaftar sebagai calon jemaah haji yang berkeinginan dapat menjalankan ibadah haji pada usia muda tahunan juga tidak bisa berhaji pada usia tersebut manakala tahun ini tidak membayar setoran awal bpi. pemohon beranggapan bahwa berlakunya atau muatan guo dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon untuk menunaikan ibadah haji. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa pemohon sebagai warga negara yang beragama islam yang ingin menunaikan ibadah haji usia muda (antara usia tahun) yang saat ini belum mampu membayar setoran awal bpi namun kedepan yakin mampu untuk menunaikan ibadah haji, menganggap berlakunya guo merugikan hak hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam uud dalam hal ini ketidakpastian hukum calon jemaah haji yang mana yang diwajibkan membayar bpi, apakah calon jemaah haji yang sudah memperoleh kepastian mendapat kuota haji tahun berjalan atau diwajibkan membayar bpi itu juga bagi calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa saat ini kementerian agama dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum terus menaikkan setoran awal bpi bagi jemaah haji daftar tunggu yang sebenarnya masih mengambil nomor antrian yang belum bisa dipastikan tahun berapa keberangkatannya, kemenag dengan seenaknya menetapkan setoran awal bpi yang dulu ditetapkan juta kemudian juta dan saat ini ditetapkan juta, hal ini kami anggap inkonstitusional dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa pemohon beranggapan kerugian konstitusional pemohon adalah sangat riil atau setidaknya potensial dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon untuk menunaikan ibadah haji, hak untuk dilindungi hak miliknya agar tidak dirampas atau dikuasai oleh pihak lain dan memperoleh kepastian hukum bahwa yang wajib membayar bpi adalah calon jemaah haji yang sudah mendapat kuota haji, dan apabila atau muatan guo yang telah diuraikan atas dibatalkan secara bersyarat maka hak hak konstitusional pemohon tersebut tidak akan dirugikan oleh berlakunya muatan tersebut, dalam pengertian apabila kewajiban membayar bpi hanya diwajibkan bagi calon jemaah haji yang sudah memperoleh kuota haji pada tahun berjalan maka pemohon tidak diwajibkan untuk membayar pada saat pendaftaran untuk pengambilan nomor porsi antrian haji sehingga dananya dapat digunakan untuk modal kerja atau kepentingan yang lain, dan pemohon tidak perlu menjual aset tanah dan dan aset lainnya, kalau hanya untuk sekedar membayar cicilan setoran awal bpi (dan semestinya tahun ini sudah dapat berangkat haji karena sudah membayar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god awal bpi, apabila beberapa tahun lalu boleh mendaftar tanpa harus membayar) dan bagi jemaah yang belum mendaftar saat ini dapat mendaftar tanpa harus membayar terlebih dahulu, sehingga dapat menentukan tahun berapa keberangkatan ibadah harinya sesuai dengan perkiraan kemampuannya, dan ada kepastian hukum bahwa yang wajib membayar bpi adalah calon jemaah haji yang sudah memperoleh kuota haji tahun berjalan, sedangkan calon jemaah haji daftar tunggu yang sudah terlanjur membayar setoran awal bpi harus dijamin keamanan uangnya dari merosotnya nilai tukar rupiah dan dapat memperoleh nilai bagi hasil pengembangannya atau dapat memanfaatkan uangnya atau dapat juga menarik kembali setoran awal bpi tersebut. bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelenmembayar bpi yang disetor melalui bank penerima setoran, dan bahwa pemohon memohon kepada mahkamah kiranya berkenan menguji konstitusionalitas secara bersyarat terhadap guo dan dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang frasa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban membayar bpi , sepanjang tidak dibaca dimaknai bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban membayar bpi pada tahun berjalan penyelenggaraan ibadah haji . (kewajiban membayar bpi atau setoran awal bpi tidak diharuskan kepada calon jemaah haji daftar tunggu pada saat pendaftaran sebelum besaran bpi ditetapkan presiden pada tahun berjalan pelaksanaan ibadah haji), dan dinyatakan konstitusional manakala dibaca.dimaknai bahwa calon jamaah haji daftar tunggu tidak diharuskan membayar bpi atau membayar sejumlah uang sebagai setoran awal bpi juta) rekening atas nama menteri agama, dan baru diwajibkan membayar melunasi bpi pada tahun berjalan (tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, setelah angka nominal bpi ditetapkan oleh presiden. bahwa setoran awal bpi dinyatakan konstitusional manakala pembayaran cicilan bpi dibayarkan oleh jemaah haji daftar tunggu pada saat pendaftaran dilakukan secara sukarela, tidak mengikat dan tanpa adanya tekanan disertai dengan akad dan perjanjian yang jelas. dan dinyatakan konstitusional manakala setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu yang masuk rekening atas nama menteri agama dikembalikan rekening calon haji dan dijamin keamanannya dari penurunan nilai tukar rupiah atas kurs mata uang asing (misal saat pembayaran dihargai dengan nilai tukar dolar emas dsb.) dan dinyatakan konstitusional manakala tambahan nilai manfaat dari hasil pengembangan dana cicilan setoran awal bpi dikembalikan sepenuhnya kepada calon jemaah haji, serta dinyatakan konstitusional manakala jemaah calon haji yang membayar setoran awal bpi tetap dapat memanfaatkan dana tersebut untuk dikembangkan atau untuk usaha yang sifatnya produktif dan sebagainya. bahwa realitas yang ada dan menjadi masalah utama yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji adalah tidak bandingnya jumlah pendaftar (umat islam) yang ingin segera menunaikan ibadah haji dengan kuota haji yang ditetapkan oleh pemerintah arab saudi yaitu hanya sekitar dari jumlah penduduk saja bahkan bisa lebih kecil dari itu. bahwa keadaan ini oleh pemerintah dimanfaatkan untuk menghimpun dana segar dengan mewajibkan bagi setiap muslim yang akan menunaikan ibadah haji harus mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji dengan membayar juta dengan dalih sebagai uang cicilan setoran awal bpi yang harus disetor rekening atas nama menteri agama dengan alasan yang tidak mempunyai dasar hukum yang konstitusional. bahwa hal tersebut kami anggap sebagai penguasaan paksa yang tidak berdasarkan hukum terhadap hak milik harta benda warga negara calon jemaah haji. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji sendiri pada dasarnya tidak ada satu pun yang mengharuskan calon jemaah haji daftar tunggu wajib membayar setoran awal bpi rekening menteri agama, sebab penyelenggaraan ibadah haji merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god merupakan tanggung jawab pemerintah yang bersifat nirlaba (tidak boleh mencari keuntungan) dan bpi baru boleh dibayarkan rekening menteri agama setelah nominal dari bpi ditetapkan oleh presiden atas persetujuan dpr pada tahun berjalan, seperti yang tertera dalam sebagai berikut: besaran bpi ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan dpr bpi sebagai dimaksud pada digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bpi diatur dengan peraturan menteri (keterangannya:yah) bpi disetordari uraian tersebut jelaslah bahwa menteri agama baru dapat menerima dana setoran bpi dari calon jemaah haji yang memperoleh kuota haji, setelah besaran bpi ditetapkan oleh presiden sesuai kalender tahun hijriyah pada tahun berjalan (tahun penyelenggaraan ibadah haji. bahwa prosedur pendaftaran haji dan pembayar bpi yang sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perjalanan haji yang benar dan tidak melanggar konstitusi menurut kami sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pengambilan nomor urut antrian haji. mengingat jumlah kuota haji tidak sebanding dengan jumlah peminat haji, maka demi keadilan dan untuk menghindari jual beli kursi jatah naik haji, maka setiap saat umat islam yang merasa mempunyai kemampuan (dengan menunjukkan aset, tabungan, penghasilan dsb) dapat mengambil nomor urut antrian daftar tunggu ibadah haji dengan tanpa dipungut biaya tidak harus membayar setoran awal bpi dan lain lain dan boleh memungut setoran awal bpi asalkan bersifat sukarela dengan akad dan perjanjian yang jelas. penetapan kuota haji pemerintah menetapkan kuota haji sesuai dengan yang disetujui oleh pemerintah arab saudi, kuota dibagi setiap propinsi dan kabupaten kota secara adil dan proporsional, kemudian ditetapkan nomor urut siapa saja yang berhak menunaikan ibadah haji berdasarkan nomor urut daftar tunggu yang telah ditetapkan. penetapan bpi presiden menetapkan nominal besaran bpi setelah mendapat persetujuan dpr, calon jemaah haji daftar tunggu yang mempunyai nomor urut yang mendapat kuota haji harus segera mendaftar dan melunasi bpi pada tahun berjalan, apabila ada kuota yang tidak terisi baru dapat diisi oleh nomor urut antrian berikutnya. menteri hanya berhak menerima setoran bpi dari jemaah haji yang mendapatkan kuota haji pada tahun berjalan (dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah ditetapkan), sedangkan tabungan haji harus tetap ada pada bank atau sukuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. nilai manfaat dari dana bpi tahun berjalan (bukan setoran awal bpi) harus digunakan langsung untuk membiayai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. bahwa apabila frasa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban membayar bpi, diartikan bahwa setiap warga negara yang mendaftar untuk mendapatkan nomor urut daftar tunggu untuk beribadah haji diharuskan membayar bpi baik disebut cicilan atau setoran merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god awal bpi, pemohon anggap bertentangan dengan uud dengan sebagai berikut: dan sebagai berikut:wajiban membayar setoran awal bpi rekening menteri agama bagi calon jemaah haji daftar tunggu yang belum memperoleh kuota haji, padahal pelaksanaan ibadah haji baru beberapa tahun depan adalah pemohon anggap melanggar konstitusi dan bertentangan dengan uud guo, sebab kami anggap sebagai tindakan mengambil alih hak milik, harta uang calon jemaah haji secara sewenang wenang, sebab menteri hanya boleh menarik bpi dari jemaah haji yang sudah pasti mendapat kuota pada tahun berjalan penyelenggaraan ibadah haji setelah nominal bpi ditetapkan oleh presiden. bahwa pembayaran setoran awal bpi bagi pendaftar haji daftar tunggu juga pemohon anggap bertentangan dengan konstitusi, sebab dana yang terkumpul rekening menteri tersebut juga tidak dijamin dan dilindungi keamanannya dari penurunan nilai tukar rupiah atas mata uang asing. sebagai contoh pada tahun biaya haji juta dollar), pada tahun terjadi inflasi dan devaluasi yang cukup tinggi sehingga biaya haji daftar tunggu tahun naik menjadi juta tetap sekitar dollar). bahwa jemaah haji yang semestinya bisa berangkat tahun dengan biaya haji jutaan, pada tahun naik kali lipat lebih dan jemaah haji daftar tunggu yang semestinya sudah lunas apabila setoran awalnya dihargai dengan dollar, harus membayar kekurangannya bpi naik menjadi jutaan) tanpa ada perlindungan dan pengakuan bahwa seharusnya dana yang dibayarkan dahulu kalau dikuatkan dengan nilai tukar dollar saat itu sudah cukup untuk bpi, sehingga banyak calon haji yang harus menjual &set kali lipat untuk membayar bpi padahal seandainya merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go imenganggap hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi dapat melanggar atau berkurang atau setidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji yang terdapat dalam dan (bukti jika dikaitkan dengan hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam undang undang dasar terutama yang tercantum dalam (bukti danbas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dana setoran awal bpi tersebut dilindungi dan dikuatkan dengan nilai dollar atau harga emas dan lain lain, maka calon haji tidak akan dirugikan dan tidak harus membayar berlipat ganda. bahwa dana setoran awal bpi) atau apapun sebutannya (tabungan cicilan setoran awal) pemohon anggap konstitusional manakala dana tersebut dijamin keamanannya dari penurunan nilai tukar rupiah atas mata uang asing dan dana tersebut dijamin keamanannya untuk dapat dijadikan ongkos bpi serta nilai manfaat dari pengembangannya (bunganya) dikembalikan atau dipergunakan untuk bpi bagi yang bersangkutan, sehingga dana awal dapat dikembalikan pada jemaah haji secara utuh pada saat kepulangan dari tanah suci apabila nilai pengembangannya sudah mencukupi untuk bpi, sebab masa tunggu haji sangat lama sekali. sebagai contoh misalkan masatunggu haji tahun dengan setoran awal juta dengan bunga pertahun, maka akan terkumpul tambahan nilai manfaat sebagai berikut juta jutaan, sedangkan bpi sekitar jutaan (sesuai dengan kurs dollar saat penentuan bpi tahun berjalan) berarti bunga depositonya sudah cukup untuk biaya haji, maka simpanan tabungan haji harus kembali utuh kepada jemaah haji pada saat kepulangannya, apabila tambahan nilai manfaatnya sudah mencukupi untuk setoran bpi, kalau belum mencukupi dapat ditambahkan pada setoran awal bpi dan sisanya harus dikembalikan kepada jemaah haji. bahwa adanya kewajiban membayar titipan setoran awal bpi bagi calon jemaah haji daftar tunggu pemohon anggap inkonstitusional, dan merupakan bentuk kesewenang wenangan dari pemerintah untuk merampas hak milik warga negara dan kami anggap juga melanggar ham sesuai ketentuan yang ada dalam undang undang nomor tahun tentang ham yang menetapkan: tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang wenang dan secara melawan hukum , (bukti bahwa alasan pemerintah menetapkan dan menaikkan nominal setoran awal bpi bagi jamaah calon haji daftar tunggu dari juta menjadi juta adalah untuk menekan jumlah pendaftar calon jamaah haji adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab haji adalah panggilan ilahi dan kewajiban bagi setiap muslim, pendaftaran tidak boleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dipersulit atau dihentikan sementara (moratorium) sekalipun. yang rasional dan beralasan menurut hukum, pendaftaran calon jemaah haji harus dibuka terus dengan menghapus setoran awal bpi pada pendaftar kalaupun ada setoran awal tabungan bpi sifatnya harus sukarela dengan akad dan perjanjian yang jelas dan harus transparan dan akuntabel, dijamin keamanannya serta pertambahan nilai manfaat dari hasil pengembangannya (bunganya) harus kembali kepada calon haji yang membayar setoran awal cicilan bpi. bahwa karena ibadah haji itu terkait dengan syariat agama islam kami juga meninjau hukum setoran awal bpi. menurut pandangan hukum islam, semoga mahkamah berkenan untuk mempertimbangkannya. bahwa sesuai dengan ketentuan @uran dan hadits nabi yang telah diuraikan atas kewajiban menjalankan ibadah haji itu tidak dibebankan kepada umat islam yang kaya agennya saja tetapi diwajibkan kepada seluruh umat muslim yang terpanggil untuk berusaha segera dapat menugaskannya apabila mempunyai kemampuan untuk menuju bantulah baik dengan berjalan kaki (bagi yang dekat) maupun berkendaraan (bagi yang jauh) untuk saat ini bisa melalui transportasi darat, laut dan udara asalkan terjamin keselamatannya. bahwa untuk kaum buruh, petani, pedagang, nelayan dan sebagainya yang hidupnya pas pasan bahkan pemulung dan orang meskipun mempunyai hak yang sama untuk diberi kesempatan agar dapat menunaikan ibadah haji apabila mereka berusaha menabung agar dapat membayar bpi. bahwa uud menjamin setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya sebagaimana tercantum dalam sebagai berikut: dan uud1945 menyatakan: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya . menyatakan: pekakeae hak beragama .adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa menunaikan ibadah haji adalah merupakan bentuk dari pelaksanaan peribadatan dalam agama islam yang merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara bahwa setiap muslim yang memenuhi persyaratan harus dapat melaksanakannya tidak boleh ada regulasi dan aturan serta syarat syarat yang memberatkan yang dapat menghalangi atau mengurangi kesempatan umat islam untuk dapat menunaikan ibadah haji karena hal tersebut dapat melanggar konstitusi. bahwa keharusan membayar setoran awal bpi bagi calon jemaah haji daftar tunggu adalah sangat memberatkan bagi umat islam yang tergolong tidak kaya namun merasa sanggup menunaikan ibadah haji dan apabila tidak mampu membayar setoran awal bpi maka kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji dapat terhapuskan atau setidaknya dapat berkurang. sebagai contoh misalkan seorang petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya yang gajinya (pendapatannya) jutaan pada usia tahun kebanyakan belanja keuangan rumah tangganya masih habis untuk operasional kebutuhan hidup sehari hari untuk kontrak rumah, menyiapkan membuat rumah (tempat tinggal), biaya pendidikan anak anaknya dan pernikahan anaknya dan sebagainya, baru sekitar tahun biasanya secara ekonomi memungkinkan untuk dapat menunaikan ibadah haji, apabila saat usia tahun baru dapat mendaftar haji dengan kewajiban membayar setoran awal bpi, maka kemungkinan besar baru dapat menunaikan ibadah haji ketika usianya sudah mencapai tahun sampai tahunan, apabila daftar tingginya nanti sudah mencapai antara tahunan, sehingga kemungkinan untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna sangat kecil sekali. bahwa muatan dari undang undang nomor tahun guo pemohon anggap tidak jelas dan multi tafsir dan dapat menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan uud yangsepanjang frasa setiap warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji wajib mendaftar dan membayar bpi oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, ditafsirkan bahwa: calon jemaah haji yang mendaftar sebagai calon jemaah haji daftar tunggu (masih mengambil nomor porsi (nomor urut antrian untuk menentukan prakiraan tahun keberangkatan haji) harus membayar setoran awal bpi (dahulu juta saat ini juta) setoran awal bpi masuk rekening menteri tanpa ada akad perjanjian dan persyaratan yang jelas dengan calon jemaah haji. tidak perlu ada jaminan kepastian keamanan uang jemaah haji dari merosotnya nilai tukar rupiah atas mata uang asing. tidak perlu ada perhitungan yang jelas terhadap bunga (tambahan nilai manfaat) dari uang jemaah calon haji daftar tunggu dan tidak ada kewajiban untuk memasukkan bunga tersebut kepada jemaah yang berhak. pemerintah dapat dengan mudah menetapkan besaran nilai dari setoran awal bpi sesuai dengan selera dan perhitungannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral yang sangat memberatkan bagi calon jemaah haji (dahulu kemudian juta dan saat ini juta). bahwa norma norma tersebut dalam kenyataannya diberlakukan bagi seluruh jemaah haji daftar tunggu walaupun tidak tertulis secara teks dalam undang undang nomor tahun guo sedangkan hukum positif yang tertulis dalam undang undang guo yang sudah kami cantumkan atas yang terdapat dalam dan menetapkan bahwa: penyelenggaraan ibadah haji berasaskan keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. setiap tahun dalam perhitungan tahun hijriyah pemerintah menetapkan besaran bpi. pemerintah menetapkan kuota haji setiap tahun atas persetujuan pemerintah saudi arabia dan bagi jemaah calon haji yang memperoleh kuota haji pada tahun berjalan harus membayar bpi rekening menteri agama (yang harus membayar bpi adalah calon jemaah haji yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god memperoleh kuota haji pada tahun berjalan bukan calon jemaah haji daftar tunggu yang mengambil nomor urut porsi haji). bpi digunakan untuk keperluan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. bpi yang disetor rekening menteri agama selama tahun berjalan dapat dikelola menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat (misal ditanamkan dalam bentuk deposito sukuk). nilai manfaat bunga bpi pada tahun berjalan digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji (bukan bunga setoran awal calon jemaah haji daftar tunggu, sebab itu milik pribadi calon jemaah haji). tidak ada hukum tertulis yang mewajibkan calon jemaah haji daftar tunggu untuk membayar setoran awal bpi dalam penyelenggaraan ibadah haji guo. bahwa dari uraian tersebut dapat pemohon simpulkan bahwa adanya aturan yang mewajibkan calon jemaah haji daftar tunggu untuk membayar setoran awal bpi adalah konstitusional apabila dimaknai sebagai setoran bpi pada tahun berjalan dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil apabila dilakukan tanpa akad perjanjian dan persyaratan yang jelas dan jaminan yang pasti sebab norma yang pasti dan secara jelas tertera dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji yang wajib membayar bpi adalah jemaah haji yang memperoleh kuota dapat berangkat pada tahun berjalan, bukan bagi calon jemaah haji daftar tunggu yang belum jelas kepastian tahun keberangkatannya atau setidaknya masih beberapa tahun depan, selain itu dengan norma tersebut pemerintah akan dapat dengan leluasa menetapkan besaran nominal dari setoran awal bpi yang seharusnya tidak boleh dibebankan kepada calon jemaah haji daftar tunggu, calon jemaah haji boleh mendaftar tanpa harus membayar setoran awal bpi atau dapat membayar secara suka rela dengan akad dan jaminan yang pasti. bahwa apabila tidak ada kewajiban untuk membayar setoran awal bpi, mengingat ibadah haji itu merupakan ibadah fisik maka setiap orang dapat merencanakan dan memprogram kapan dan diusia berapa akan menunaikan ibadah haji? misalkan diprogram ibadah haji pada usia tahun, dengan prakiraan saat itu kebutuhan kebutuhan keluarga tersebut yang telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god diuraikan atas telah terpenuhi, maka apabila masa tunggu ibadah haji sudah mencapai tahun, pada waktu berusia tahun (awal berkeluarga) harus segera mendaftar haji daftar tunggu. bahwa dengan cara tersebut kemungkinan orang islam dapat menunaikan ibadah haji pada usia usia ideal akan dapat tercapai sehingga memungkinkan seseorang dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna, apabila tetap ada keharusan membayar setoran awal bpi, kemungkinan besar jemaah haji indonesia depan akan terdiri dari kakek dan nenek nenek yang tergolong sudah manula. bahwa pemohon menganggap, bertentangan dengan uud dan dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia sebagai calon jemaah haji daftar tunggumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god.apabilantrean haji. bahwa hal tersebut dimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbpi menjadi. bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut diatasdiperbolehkannya tambahan nilai manfaat setoran awal bpi untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji. bahwa danbahwa pemohon mendalilkan sepanjang frasa nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji tidak bertentangan dengan uud atau konstitusional secara bersyarat apabila dimaknai nilai manfaat dari bpi tahun berjalan digunakan langsung untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji . bahwa tambahan nilai manfaat dari setoran awal bpi adalah merupakan hak milik pribadi dari calon jemaah haji daftar tunggu yang harus memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh diambil dan dimanfaatkan secara sewenang wenang oleh siapapun dan kami anggap bertentangan dengan dan uud sepanjang tidak dimaknai bahwa yang boleh digunakan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah nilai manfaat bpi tahun berjalan, bukan nilai manfaat dari setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa undang undang guo juga mengandung adanya ketidakpastian hukum, karena dapat ditafsirkan bahwa yang boleh digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah: nilai manfaat bpi tahun berjalan nilai setoran awal bpi calon jemaah haji daftar tunggu. bahwa walaupun norma yang jelas termaktub dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah norma yang menyatakan bahwa yang boleh digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji adalah nilai manfaat bpi tahun berjalan, tetapi dalam kenyataannya dimaknai bahwa nilai manfaat setoran awal bpi dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. bahwa dalam rangka upaya mencari dasar hukum untuk diperbolehkannya memungut setoran awal bpi bagi calon jemaah haji serta mengupayakan dasar hukum agar bunga nilai manfaat nilai bagi hasil dari setoran awal bpi dapat digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah mencantumkan dasar hukum dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan dasar penafsiran yang diubah dengan redaksi yang menyimpang dari teks aslinya sebagai berikut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god rekayasa nilai manfaat atau bagi hasil dari setoran awal bpi yang disetor rekening menteri agama digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji (bukti teks aslinya nilai manfaat sebagaimana dimaksud dalam bpi tahun berjalan) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji . bahwa dari pembelokan tersebut seakan akan ada dasar hukum yang melegalkan dan membolehkan memungut setoran awal bpi dari calon jemaah haji daftar tunggu dimana nilai manfaat atau bagi hasilnya (bunganya) dapat dianggap sebagai tambahan dana yang dikategorikan sebagai dana indexes cost, padahal arti seharusnya yang boleh dimanfaatkan langsung untuk tambahan operasional penyelenggaraan ibadah haji luar bpi yang telah ditetapkan adalah bunga dari setoran bpi dari jemaah haji yang memperoleh kuota haji pada tahun berjalan dan bukan bunga dari setoran awal bpi dari calon jamaah haji daftar tunggu seperti yang dilakukan saat ini. bahwa secara hukum yang konstitusional bunga dari setoran awal bpi adalah harus menjadi hak milik dari calon jemaah haji daftar tunggu, siapapun tidak boleh menguasai dan memanfaatkan tanpa selainnyaganggapdarat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id hak untuk beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun . setiap warga negara indonesia yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji. (bukti bahwa pemohon dan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (bukti yang mempunyai kepentingan sama menganggapkewajiban haji.untuk menunaikan ibadah haji bagi yang belum pernah, bertentangan dengan uud dan adapt merugikan hak hak konstitusional pemohon, apabila sepanjang frasa nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada digunakan langsung untuk membiayai operasional ibadah haji tidak dinyatakan konstitusional secara bersyaratgumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godberdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebut diatas pemohon menganggap penyelenggaraan ibadah haji tidak bertentangan dengan uudnorma diperbolehkannya bih memungut biaya tambahan kepada jemaah haji diluar bpi yang telah ditetapkan. bahwa pemohon mendalilkanbertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknaidengan tidak menarik biaya tambahan kepada calon jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan , sebab pihak pihak terkait menafsirkan tersebut dengan pengertian bahwa bih dapat menarik biaya tambahan kepada calon jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan, padahal kalau dibaca secara lengkap dan dikaitkan dengan sebelumnya semestinya dana bimbingan haji harus diambilkan dari dana bpi yang telah ditetapkan, baik bimbingan haji yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god seharusnya biaya dari dana bpi dan tidak boleh memungut biaya tambahan kepada calon jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan dan pemohon menganggap guo inkonstitusional secara bersyarat dan merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, manakala dimaknai bahwa bimbingan haji yang dilaksanakan oleh masyarakat bih) tidak memperoleh dana dari bpi dan masyarakat penyelenggara bimbingan haji bih, berhak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan, atau dibaca terpisah dan tidak merupakan satu kesatuan dengan sebelumnya, terutama yang menyatakan bahwa pembinaan (penyelenggaraan bimbingan ibadah haji) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan, sehingga harus dibaca dimaknai bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan bimbingan pembinaan ibadah haji dengan biaya dari bpi dan tidak boleh memungut biaya tambahan dari jemaah luar bpi yang telah ditetapkan. bahwa pemohon menganggap berlakunya tersebut dapat merugikan hak konstitusional pemohon secara bersyarat yang telah ditetapkan dalam uud yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini adalah apakah pemohon harus dikenai biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan oleh pemerintah manakala pemohon memilih mengikuti kelompok bimbingan yang diselenggarakan oleh masyarakat bih). bahwa pemohon beranggapan hukum yang pasti adalah diperbolehkannya masyarakat menyelengarakan bimbingan haji bih) dan tidak boleh memungut biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan. bahwa dengan demikian seharusnya pemohon berhak memilih kelompok bimbingan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat bih tanpa harus membayar biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan. bahwa kerugian pemohon yang berupa tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut adalah bersifat riil atau setidaknya potensial sekali untuk dikenai biaya tambahan luar bpi manakala pemohon memilih ikut bimbingan yang diselenggarakan oleh masyarakat bih, sebab selama ini merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bih diperbolehkan memungut biaya tambahan luar bpi yang telah ditetapkan, yang nilai nominalnya antara juta per orang dan mungkin bisa lebih mahal lagi. bahwa apabila guo dibatalkan secara bersyarat maka hak pemohon untuk mendapat kepastian hukum bahwa penyelengaraan bimbingan tidak boleh memungut biaya luar bpi yang telah ditetapkan kepada pemohon tidak akan melanggar, sebab seluruh biaya bimbingan haji harus diambilkan dari bpi yang telah ditetapkan (penyelengaraan ibadah haji harus bersifat nirlaba dan tidak boleh untuk bisnis dalam rangka mencari keuntungan pribadi, dana bih diambilkan dari bpi). bahwabahwa muatan tersebut pemohon anggap konstitusional secara bersyarat apabila dimaknai dibacadengan tidak memungut biaya tambahan dari jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan . karena tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap jemaah haji yang menghendaki ikut bimbingan haji yang diselenggarakan oleh masyarakat (bih), manakala tersebut dimaknai "bahwa masyarakat penyelenggara bimbingan ibadah haji (bih) dapat memungut biaya tambahan dari jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan sebab menurut ketentuan yang ada dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji sudah diatur dan ditegaskan dengan jelas bahwa penyelenggaraan ibadah haji bersifat nirlaba (tidak boleh dibisniskan untuk mencari keuntungan) yang besaran biaya baik dari perencanaan, bimbingan sampai pelaksanaanya, telah termaktub dalam bpi dan tidak boleh memungut biaya luar bpi yang telah ditetapkan, berdasarkan ketentuan dalam dalam undang undang tentang penyelenggaraan ibadah haji guo sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god . keterangannya: . d terutama manasik dan panduan perjalanan ibadah haji bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menyataseharusnya dimaknai bahwa konteks dari tersebut adalah tidak boleh dilepaskan atau dipisahkan dari dan dan tersebut, serta harus dimaknai dan dipandang sebagai satu kesatuan serta dianggap kelanjutan dari dan sehingga harus dimaknai: bahwa dalam rangka berperan serta dalam pembinaan bimbingan ibadah haji, masyarakat bih harus berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba dan dilakukan dengan tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji luar bpi yang telah ditetapkan . bahwa kenyataanya saat ini bih diperbolehkan menarik biaya tambahan yang besarnya bervariasi antara juta jutaan. bahwa perjalanan ibadah haji dan umrah adalah bentuk peribadatan yang harus dijalankan oleh seluruh umat muslim yang memenuhi persyaratan dan bukan merupakan bentuk perjalanan wisata biasa yang dapat dibisniskan oleh pihak pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus bersifat nirlaba dan perlu campur tangan negara untuk menetapkan besarnya bpi dan demikian pula biaya perjalanan ibadah umrah luar musim haji seharusnya ditetapkan oleh presiden juga. bahwa terdapatnya norma tidak tertulis namun berlaku dan dijalankan saat ini yaitu norma "diperbolehkannya bih memungut biaya tambahan kepada jemaah haji diluar bpi yang telah ditetapkan, sedangkan hukum positif yang pasti, sudah dengan tegas dan jelas menetapkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan bimbingan haji harus akuntabilitas dengan prinsip nirlaba dan tidak boleh memungut biaya tambahan kepada jemaah haji diluar bpi yang telah ditetapkan,hukum yang pasti dari bimbingan perjalanan ibadah haji baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat bih) adalah bersifat nirlaba dan tidak boleh memungut biaya tambahan kepada jemaah haji luar biaya bpi yang telah ditetapkan. bahwa apabila ada peraturan yang menetapkan masyarakat berhak berperan serta untuk menyelenggarakan bimbingan ibadah haji, sedangkan kewajiban bimbingan haji itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan tidak boleh memungut biaya diluar bpi yang sudah ditetapkan, maka anggaran biaya bimbingan haji yang dilaksanakan oleh masyarakat bih harus diambilkan dari dana bpi dan juga tidak boleh memungut biaya tambahan dari jemaah haji diluar bpi yang telah ditetapkan, sebab dana pembinaan bimbingan haji sudah terurai dengan jelas dalam bpi, jangan sampai bih diharuskan memungut biaya tambahan dari calon jemaah haji diluar bpi yang telah ditetapkan, kemudian dana bimbingan haji yang sudah ada posnya diambil oleh pihak lain yang tidak menyelenggarakan bimbingan haji. bahwa apabila masyarakat penyelenggara bimbingan haji atau bih diperbolehkan memungut biaya tambahan diluar bpi yang telah ditetapkan dan boleh mencari keuntungan dari pelaksanaan program bimbingan ibadah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id haji, maka hal tersebut pemohon anggap bertentangan dengan uud karena tidak menjamin adanya kepastian hukum dan dapat mengeliminir hukum tertulis yang sudah pasti, dan dapat merugikan para jemaah haji karena bih berhak menetapkan biaya tambahan diluar bpi, seharusnya biaya bimbingan haji harus diambil dari bpi yang telah ditetapkan (bih tidak boleh memungut biaya tambahan diluar bpi, anggarannya diambilkan dari bpi yang telah ditetapkan), dan kiranya mahkamah berkenan untuk menyatakan tersebut bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat manakala dimaknai bahwa bih diperbolehkan memungut biaya tambahan diluar bpi yang telah ditetapkan. bahwa pemohon menganggap menyatakan: dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan. ibadah haji baik dilakukan secara perorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. bertentangan dengan uud sepanjang tidak dinyatakan konstitusional secara bersyaratberdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut atas pemohon menganggap dan mengadili permohonan permohonan pengujian materiil atas penyelenggaraan ibadah haji guo terhadap uudpenyelenggaraan ibadah haji guo terhadap uud menyatakan dan konstitusional secara bersyarat. bahwawarga negara yang beragama islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji berhak menunaikan ibadah haji, sedangkpenyelenggaraanbahwa"cc. bahwa pemohon beranggapan penyelenggaraan ibadah haji tidak bertentangan dengan uud1945bahwa pemohon beranggapanpetit bahwa berdasarkan uraian, alasan alasan dan dalil dalil yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat bukti yang kuat tersebut, pemohon memohon kepada yang mulia mahkamah berkenan untuk menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,. kecuali bagi warga negara yang beragama islam yang sudah.rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god1945 dapat berkurang. bahwa),merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god selain itu, para pemohon menghadirkan dua orang saksi dan seorang ahlinyelenggaraan ibadah haji, bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti fotokopi biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi) tahun kementerian agama republik indonesia bukti fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama, father hadir, sumilatun, dan jn. rasial hag, bukti p1 fotokopi tabungan haji, bank rakyat indonesia, atas nama, sumilatun, bukti p1 fotokopi tanda bukti setoran awal bpi, atas nama, sumilatun, bukti p1 fotokopi surat pendaftaran pergi haji, atas nama, sumilatun, bukti fotokopi kliping mengenai ongkos naik haji atau onh, bertanggal april bukti fotokopi kliping berjudul kisah tragis calon haji tahun dan kliping berjudul, anggita: pengelolaan dana haji masuki masa transisi, bukti fotokopi tabungan haji, bank rakyat indonesia, atas nama, sanusi affandi dan bukti pembayaran setoran pelunasan bpi, atas nama, sanusi affandi. bukti fotokopi bukti pembayaran setoran pelunasan bpi, atas nama, sanusi affandi.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god setiap warga negara indonesia yang beragama islam berhak untuk menunaikan ibadah haji . ketentuan dalam ini berakibat bahwa hak hak konstitusional yang terdapat dalam 28e dan yang tercantum dalam uud guo,dapat mengurangi kuota haji dan kesempatan menunaikan ibadah haji, karena dalam agama islam kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup, selebihnya sunnah hukumnya. hal ini yang dianggap pemohon bertentangan dengan konstitusi dan dapat merugikan hak haknya untuk dapat segera menunaikan ibadah haji. kami sependapat dengan pemohon, bahwa(a) menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji atau: (b) ada alasan khusus yang dibenarkan menurut peraturan perundang undangan atau, (c) apabila sudah tidak ada lagi calon jemaah haji daftar tunggu. hak ini perlulagi, kecuali memenuhi salah satu unsur atas. kerugian konstitusional benar benar faktual, dengan banyaknyatanpa syarat yang ketat. namun apabila tersebut dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka kerugian tersebut akan berkurang dalam pengertian pemohon dapat lebih cepat untuk. segera menunaikan ibadah haji dapat berkurang. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikutcalon jemaah haji daftar tunggu, yang telah membayar setoran awal bpi menganggap hak hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya penyelenggaraan ibadah haji guo, karena. bahwa kewajiban membayar setoran awal bpi bagi calon jemaah haji daftar tunggu ditidak membayar setoran awal bpi tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji daftar tunggu dan tidak akan memperoleh nomor porsi antrian haji. artinya, terjadi pengambil alihan paksa hak milik, karena dana yang berada dalam tabungan haji pada saatmenurut pemohon sepanjang frasa "membayar bpi oleh pemerintah dimaknai sebagai membayar setoran awal bpi, dianggap terjadi ketidakpastian hukum karena terdapat dua norma yang berbeda dimana pengertian bpi seharusnyaadanya penafsiran norma membayar bpi menjadi membayar setoran awal bpimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godkami sependapat dengan pemohon bahwapemohon sebagai calon jemaah haji daftar tunggu, yang telah membayar setoran awal bpi menganggap hak haknyaguo. bahwa apabila guo undang undangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godmenganggap hak hak konstitusionalnya yang terdapat dalam, karena menurut pemohonpemohon. mendalilkan kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan pengujian materiil merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpetit berdasarkan uraian, alasan alasan dan dalil dalil yang berdasarkan hukum dan didukung oleh alat bukti yang kuat tersebut, kami selaku ahli memohon kepada mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji terhadap undang undang dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga yang mulia mahkamah konstitusi republik indonesia berkenan untuk menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god, kecuali bagia:me,, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god (bukti,tarian haji. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god::aret dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan pada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: i. pokok permohonan para pemohon pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon pada intinya mendalilkan ketentuan ketentuan merugikan hak pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, karen atau ada alasan lain yang rasional sehingga bertentangan dengan uud bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan guo dianggap tidak adanya kepastian hukum dengan penafsiran norma bpi menjadi setoran awal bpi, sehingga pemohon harusfrasa "membayar bpi" menurut pemohon harus diterjemahkan merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold bahwa terhadap mengandung ketidakpastian padahal seharusnya yang dapat digunakan operasional adalah nilai manfaat bpi tahun berjalan. bahwa,yelenggaraan ibadahyelenggaraan ibadah haji, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: terhadap ketentuan penyelenggaraan. ibadah haji dimaksudkan sebagai berikut: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi goldanimo masyarakat yang ingin menunaikan iba:sebagai pembentuk undang undang, mengatur tentang persyaratan bagi hak setiap warga negaranyyang lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan uud" meskipun demikianlemah berhaji yang hendak menunaikan ibadah haji kembali. hal ini sesuai dengan ketentuan pada penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god peraturan menteri. hal ini juga sejalan deng" (vide nomor. tahun tentang hak asasi manusia). dengan demikian terhadap dalil para pemohon yang menganggap ketentuan guo merugikan para pemohon, menurut pemerintahbagi umat islam yang hendak menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan uud terhadap ketentuannya yang hendak menunaikan ibadah haji dengan syarat mampu sehat jasmani dan rohani dan adanya jaminan keamanan (lihat al imran: mengadakan perjalanan sana" bahwa pengejawantahan mampu. bahwa setoran bpi merupakan salah satu indikatordengan diadakannya setoran awal pembayaran bpi sebagai salah satu ukuran kemampuan dari sisi bekal (financial), animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji tetap tinggi (waiting list sampai desember untuk haji regular orang, haji khusus sedangkan kemampuan kuota haji setiap tahun hanya untuk (tiga) tahun terakhir ini). bahwa apabila setoran awal dihilangkan maka: daftar tunggu jemaahkali membatalkan mengundurkan. diri yang jumlahnya kurang lebih orang per tahun).,tanpa adanya setoran awal bpi maka dapat menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum karena penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perencanaan, pengelolaan yang transparan, akuntabel dan profesional. terhadap ketentuan penyelenggaraan ibadah haji dianggap merugikan para pemohon dan mengandung ketidakpastian hukum bpi tahun berjalan. pemerintah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan biaya operasional penyelenggaraan haji dari nilai manfaat tahun berjalan. jika hal demikian dilaksanakan dapat dipastikan setiap calon jemaah haji akan membayar bpi yang lebih tinggi. nilai manfaat dana setoran awal bpi selama ini telah dimanfaatkan untuk mengurangi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god besaran bpi yang dibayar jemaah direct cost) antara lain untuk membiayai sebagian biaya pemogokan makkah dan madinah, sawa hotel jeddah, general service fee (pelayanan umum saudi arabia), katering dan transportasi arab saudi, penerbitan paspor, pelayanan embarkasi, buku manasik dan pelaksanaan manasik, asuransi jemaah, operasional haji dalam dan luar negeri, terhadap ketentuan penyelenggaraan ibadah haji. pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dan undang undang guo pembinaan haji pada dalamnya dilakukan oleh pemerintah tanpa memungut biaya apapun dari jamaah haji. selanjutnya dalam ketentuan undang undang guo dimaksudkan untuk memberikan. jemaah memiliki kebebasan untuk ikut atau tidak ikut bimbingan haji yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. oleh karena itu jika timbul biaya tambahan dalam pembimbingan ibadah haji tersebut, menurut pemerintah sangat terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (jemaah haji dan pihak pembimbing jemaah haji) sehingga menurut pemerintah anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan guo bertentangan dengan uud adalah tidak tepat, dengan perkataan lain, anggapan pemohon tersebut tidak terkait dengan isu konstitusionalitas pemberlakuan norma guoyelenggaraan ibadah hajiahwa hal tersebut "membayar bpi menjadi membayarbahwanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri agama dengan kerjasama dengan masyarakat, kementerian instansi terkait, dan pemerintah kerajaan arab saudi. lebih lanjut secara tegas ditentukan dalam undang undang guo bahwa penyelenggaraan ibadah haji dikoordinasikan oleh: menteri, dan menteri terkaitkemudian ditentukan dalam undang undang guo bahwa pemerintah sebagai penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. untuk itu, pemerintah sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji melalui atau dikoordinasikan oleh menteri agama berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yaitu: penetapan bpi, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang banyak: penyediaan transportasi: penyediaan konsumsi: pelayanan kesehatan: dan atau pelayanan administrasi dan dokumen. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, sangat jelas bahwa secara normatif konstitusional menteri agama adalah penanggung jawab yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji, menteri agama berkewajiban menyediakan dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari penetapan bpi sampai dengan pelayanan administrasi dan dokumen sebagaimana ditentukan dalam huruf sampai dengan huruf dengan demikian, tidak benar adanya anggapan bahwa status hukum menteri agama sebagai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji adalah legal dan inkonstitusional. kedudukan dan status menteri agama sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji adalah syah dan secara normatif yuridis menjalankan undang undang sebagai pelaksanaan amanat undang undang dasar dengan demikian, secara tegas dapat dikatakan bahwa menteri agama dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ibadah haji adalah dalam rangka menjalankan amanat undang undang dasar ill. konstitusionalitas beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang penyelenggaraan ibadah haji beberapa ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji. undang undang guo menyatakan bahwdan mampu membayar bpk, terhadap ketentuan undang undang guo, menurut ilmu perundang undangan dapat dijelaskanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godminat masyarakat yang ingin menunaikan in dan secara normatif yuridis mendapat delegasi untuk mengatur persyaratan bagi hak setiap warga negarislam lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan undang undang dasarmeskipun demikian,suai dengan ketentuan undang undang penyelenggaraan ibadah haji, yang berbunyihal ini juga sejalan dengan ketentuan undang undang dasar yang menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam menjalankan dan melindungilam suatu masyarakat demokratis". dengan demikian, terhadap dalil yang menganggap ketentuan undang undang guo merugikan hak konstitusional para pemohon, menurut ahlihak umat islam yang hendak menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan uud undang undang guocc. membayar bpi yang disetorkan melalui bank penerima setoran: dan memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji. terhadap ketentuan undang undang yang hendak menunaikan ibadah haji dengan syarat mampu (istilah'ah). pengejawantahan pengertian mampu (istilah'ah), termasuk memenuhi kebutuhan nafkah pada saat kembali dari haji setoran bpi merupakan salah satu indikator kemampuan melalui.dengan dipersyaratkan membayar setoran awal bpi pada saat mendaftar sebagai salah satu ukuran kemampuan dari sisi bekal (financial), minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji tetap tinggi. dan ini tidak sebanding dengan kuota haji yang ditetapkan untuk setiap tahun. menurut data dari kementerian agama bahwa calon jamaah haji daftar tunggu waiting list) sampai tanggal desember untuk haji regular mencapai orang dan calon jemaah haji khusus tercatat orang oleh sebab itu, apabila persyaratan setoran awal dihapuskan maka: daftar tunggu calon jemaah haji kali membatalkan mengundurkan diri yang jumlahnya kurang lebih orang per tahun). sangat sulit mengatur jika terdapat orang yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tanpa ada persyaratan kemampuanahli ketentuan guo telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan karena jika setiap warga negara (yang beragama islam) yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji mendaftar tanpa adanya membayar setoran awal bpi akan dapat menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum karena pemerintah sulit untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengeluaran yang transparan, akuntabel, dan professional dalam penyelenggaraan ibadah haji. berdasarkan penjelasan terhadap undang undang guo sebagaimana dimaksud atas sangat jelas bahwa ketentuan ago secara yuridis konstitusional tidakketentuan guo merupakan aturan pelaksanaan dari norma konstitusi yang diamanatkan oleh undang undang dasar kepada pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan menghormati setiap warga negara yang beragama islam yang akan menunaikan ibadah haji. ketentuan dan undang undang guo dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan dan undang undang dasar undang undang guo menyatakan: besaran bpi ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah memperolehundang undang guosanakan dengan memperhatikan ketentuan kuota yang telah. ditetapkan. undang undang guobiaya membayar belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji. terhadap beberapa ketentuan undang undang guo sebagaimana, tersebut diatur berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji. beberapa normalnya sudah dinyatakan tidak berlaku. ketentuan undang undang guo yang mengatur mengenai bpi disetorkan merdeka darat jakarta tol f2x email sokretanat omahkamahkonstitii go id rekening menteri,sesuai dengan ketentuan undang undang ago, bpi dan bpi khusus disetorkan rekening bpk dalam kedudukannya sebagai wakil yang syah dari jamaah haji pada kas haji melalui bps bpi. begitu juga ketentuan mengenai menteri agama sebagai pengelola bpi keuangan haji) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji, dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan juncto undang undang pengelolaan keuangan haji. kemudian terhadap ketentuan undang undang penyelenggaraan ibadah haji dianggap bertentangan dengan konstitusi. terhadap dalil tersebut, ahli tidak sependapat, karena kedudukan bpk berdasarkan undang undang pengelolaan keuangan haji sebagai sebagai pengelola keuangan haji sangat strategis dan menentukan dalam mencari memperoleh keuntungan sebgai nilai manfaat keuangan haji. dan sesuai dengan ketentuan keuangan haji yang dikelola oleh bpk meliputi: sektor bpi dan atau bpi khusus, nilai manfaat keuangan haji: dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji: dau, dan atau sumber lain yang syah dan tidak mengikat. dengan demikian, pemisahan nilai manfaat keuangan haji dan setor awal bpi khusus untuk, sulit untuk dilakukan oleh keuangan haji yang dikelola oleh bpk meliputi seluruh komponen sebagaimana diatur dalam undang undang pengelola keuangan haji. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god oleh sebab itu, jika dalil yang menganggap bahwa nilai manfaat dan setoran awal bpi yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji adalah nilai manfaat keuangan haji dan setoran dan setor bpi tahun berjalan yang dilaksanakan, maka dipastikan setiap calon jemaah haji akan membayar bpi lebih tinggi. nilai manfaat dan setoran awal bpi selama ini telah dimanfaatkan untuk mengurangi besaran bpi yang dibayar jamaah (direct cost) antara lain untuk membiayai sebagian biaya pemogokan makkah dan madinah, sewa hotel jeddah, general service fee arab saudi, catering dan transportasi arab saudi, penerbitan passport, pelayanan embarkasi, buku manasik dan pelaksanaan manasik, asuransi jamaah operasional jamaah haji dalam dan luar negeri. undang undang penyelenggaraan ibadah haji. ketentuan undang undang penyelenggaraan ibadah haji tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan yang berbunyi:: dan pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan pedomamaah haji luar bpi yang telah ditetapkan. terhadap ketentuan tersebut normalnya berhubungan dengan ketentuan undang undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. dalam secara jelas normalnya mengatur mengenai pembinaan ibadah haji dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari jamaah haji luar bpi. ketentuan tersebut, secara yuridis berlaku bagi pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. maksudnya pada saat pemerintah(buktidan penyelenggaraan ibadah haji guoo merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god melaksanakan pembinaan kepada calon jamaah haji, tidak boleh memungut biaya tambahan dari bpi kepada calon jamaah haji. akan tetapi, pembinaan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, tentu saja tidak demikian, karena normalnya dalam berbunyi, bahwaorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. hal ini berarti bahwa jika calon jamaah haji bermaksud memerlukan bimbingan ibadah haji tambahan maka masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji tambahan tersebut. apabila hal tersebut dilaksanakan, dipastikan bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya untuk penyelenggaraannya yang menyangkut antara lain tempat pembinaan, honorarium narasumber, transportasi panitia, dan lain sebagainya. ketentuan ini memuat ahli, tidak bertentangan dengan konstitusi apalagi dikaitkan dengan undang undang dasar yang menegtersebut, normalnya adalah fakultatif maksudnya bahwa calon jamaah haji bebas memilih apakah akan menambah untuk memperoleh bimbingan ibadah haji dari masyarakat atau tidak. jika calon jamaah haji merasa perlu mendapat tambahan bimbingan ibadah haji, maka dapat meminta kepada masyarakat untuk memberikan tambahan bimbingan ibadah haji, tetapi konsekuensinya harus mengeluarkan biaya tambahan luar bpi. namun demikian, jika calon jamaah haji merasa cukup dan tidak perlu tambahan bimbingan ibadah haji, maka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan, oleh sebab itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa tersebut inkonstitusional karena dianggap tidak menjamin, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menghargai dan menghormati hak warga negara untuk memperoleh kepastian hukum

k8)januari dari habiburokhman, sh., mh.pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan pada tanggal maret menurut pemohon, permohonan guo adalah permohonan peninjauan kembali atas putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal januar1 tap.mk tentang pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor puu xfebruari yang dihadiri oleh pemohon. majelis hakim telah menyampaikan nasihat kepada pemohon yang pada pokoknya bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun putusan mahkamah konstitusi bersifat final, oleh karena itu putusannya tidak dapat dimohonkan peninjauan kembali: bahwa sidang perbaikan permohonan dilaksanakan pada tanggal maretmahkamah konstitusi memeriksa dengan saksama permohonan pemohon dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal maret menurut mahkamah oleh karena permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon peninjauan kembali atas putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal januari mengenaiaka mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon,hal mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili suatu permohonan yang dimohonkan maka mahkamah konstitusi mengeluarkan ketetapperhatian konsitusi republik indonesia. mereka bra plakat tap, ema extra gma nama usg panenhmad fadil semadi, maria farida indrawi, muhammad alim, anwar usman, materialis akbar, dan hartono, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal seperhatian konsitusi republik indon, mereka akar far ema: tertata mankamakongiusi nan en salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh pemohon dan dprdrs. barulah akbar, sc., s.e., mba. pekerjaan anggota badan pemeriksa keuangan alamat jalan malaka gang nomor kelurahan malaka sari, kecamatan duren sawit, jakarta timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada drs. arman remy, ms., s.h., m.h., m.m., bulan hn., s.h., iklan super, s.h., siti nur intisari, s.h., m.h., daerah memang, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum law office arman bulan associates beralamat kantorsurat tertulis pemohon: mendengar keterangan saksi dan ahl) yang menyatakanpp telah meletakkan landasan arah, tujuan dan asas yang indonesia tahun fr. berpendidikan paling rendah atau: undang undang nomor tahun berbunyi: anggota bpk dipilih oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd:: calon anggota bpk diumumkan oleh dpr kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat,: bahwa pemohon sebelum memangku jabatan sebagai anggota bpk pengganti, pemohon selama ini bekerja berkarir bpk dan kementerian dalam negeri selama kurang lebih (dua puluh delapan) tahun dengan rincian sebagai berikut: tama peeangakatn staf khusus direktorat jenderal keuangan powo tomo2enne staf ahli bidang ekonomi dan keuangan ihamgoentagntram sekarang lektor kepala institut pemerintahan (ommtagaromewanammtort. bahwa pemohon sebelum diresmikan sebagai anggota bpk pengganti pada oktober pernah beberapa kali mengikuti seleksi anggota bpk. pertama kalinya pemohon ikut seleksi sebagai peserta pemilihan anggota bpk masa jabatan berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang bpk (bukti kemudian pada tahun pemohon mengikuti proses seleksi calon anggota bpk dengan masa jabatan (lima) tahun berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang bpk dengan hasil sebagai berikut: nama calon perolehan bpesammamasmar penanam tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam huruf bpk bahwa terdapat (tiga) orang calon anggota bpk terpilih yang memenuhi syarat berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang bpk, maka posisi pemohon yang semula menempati peringkat ke menjadi peringkat ke konfigurasi calon anggota bpk delapan besar yang memenuhi syarat setelah dipilih oleh dpr sebagaimana diuraikan atas adalah sebagai berikut: pep kematian perdata biasa spesamusmmasma ajamamasa bahwa pada tahun salah seorang pemangku jabatan anggota bpk tengku muhammad nuklir mengundurkan diri sebagai anggota bpk, dan kemudian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai anggota bpk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal april maka terdapat kekosongan (satu) pemangku jabatan anggota bpk sebagaimana dimaksud dalam bpk yang menyatakan bahwa anggota bpk berjumlah (sembilan) orang. oleh karena itu bpk melalui suratnya nomor tertanggal april yang ditujukan kepada dpr, meminta agar dpr mengadakan seleksi untuk mencari pengganti tengku muhammad nuklir yang telah diberhentikan dengan hormat. dengan mendasarkan pada ketentuan bpk untuk melengkapi jumlah (sembilan) orang anggota bpk, akan tetapi masa jabatan anggota bpk pengganti tersebut hanya melanjutkan masa jabatan anggota bpk yang digantikannya sebagaimana ditentukan dalam bpk, bahwa selanjutnya dpr membuka pengumuman publik untuk melaksanakan seleksi pengangkatan penggantian antarwaktu (satu) posisi lowong pemangku jabatan anggota bpk dan pemohon kembali mengikuti proses seleksi calon anggota bpk pengganti antar waktu tersebut. proses seleksi terhadap (enam belas) calon anggota bpk pengganti dilaksanakan pada tanggal september 201dan september oleh dpr, pada tanggal oktober dpr mengadakan rapat internal untuk mengambil keputusan dan hasilnya pemohon mendapatkan suara dari suara melalui pemungutan suara dpr sehingga pemohon terpilih sebagai anggota bpk menggantikan tengku muhammad nuklir sesuai ketentuan yang terdapat dalam bpk, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden nomor tahun tanggal oktober yang secara resmi mengukuhkan pemohon sebagai anggota bpk, bahwa setelah dilantik sebagai anggota bpk pada tanggal november pemohon diberikan tugas dan kewenangan sebagai anggota vii. mana tugas dan kewenangan anggota vii (vide peraturan badan pemeriksa keuangan nomor tahun meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kekayaan negara yang dipisahkan dengan entitas pemeriksaan, yaitu kementerian badan usaha milik negara, badan usaha milik negara dan anak perusahaan, badan pelaksana pengendalian usaha migas (termasuk kontraktor production sharing! kps pertambangan), badan pembina proyek asahan dan otorita pengembangan proyek asahan serta lembaga terkait lingkungan entitas tersebut (bukti bahwa sebagai anggota bpk pengganti yang dipilih dengan istilah pengangkatan penggantian antarwaktu berdasarkan ketentuan bpk, tetapi pada hakikatnya sama dengan proses seleksi dan pemilihan anggota bpk yang pemohon alami pada tahun untuk masa jabatan yang mendasarkan pada syarat dan tata cara yang sama sama diatur menurut ketentuan dan bpk. jika menggunakan pemahaman mengenai mekanisme pengangkatan penggantian antarwaktu untuk mengisi posisi lowong keanggotaan lembaga legislatif dpr, dpd, dan dprd). calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam daftar calon tetap dct) pada partai politik calon perseorangan dari daerah pemilihan yang sama dan masih memenuhi syarat, maka calon tersebut ditetapkan untuk mengisi jabatan lowong keanggotaan dpr, dpd, dan dprd, tanpa mengikuti seleksi kembali melalui pemilihan umum. berkaitan dengan pemohon yang merupakan anggota bpk pengganti, syarat dan tata cara untuk ditetapkan sebagai anggota bpk pengganti sama dengan syarat dan tata cara pemilihan anggota bpk yang memiliki masa jabatan (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam bpk dengan mendasarkan ketentuan dan bpk: bahwa sebagai anggota bpk yang dipilih dengan pengangkatan penggantian antarwaktu sebagaimana dipraktikkan dalam pengangkatan penggantian antarwaktu anggota dpr, dpd, dan dprd. semestinya cukup menetapkan calon anggota bpk yang memperoleh suara terbanyak berikutnya yang masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam bpk, yakni pemohon yang memperoleh suara terbanyak ke dan tidak perlu lagi melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam bpk yang didalamnya menggunakan syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam dan bpk, bahwa bpk yang menentukan mengenai pengisian jabatan anggota bpk yang lowong, dan kemudian bpk menentukan pemangku masa jabatan anggota bpk pengganti sebagaimana dimaksud bpk hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya. pemohon yang dipilih dpr sebagai anggota bpk menggantikan tengku muhammad nuklir hanya melanjutkan sisa masa jabatan tengku muhammad nuklir sampai dengan tahun bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan (enam) anggota bpk lainnya. dalam keputusan presiden nomor tahun tanggal oktober tidak secara tegas menetapkan masa jabatan pemohon sebagai anggota bpk sampai tahun berapa?. (vide keputusan presiden nomor tahun bahwa pemohon sejak diresmikan sebagai anggota bpk melalui pengangkatan penggantian antarwaktu menurut ketentuan tidak mencapai (tiga) tahun berdasarkan ketentuan bpk. sementara masa jabatan anggota bpk lainnya yang dipilih berdasarkan ketentuan dan bpk menjabat selama (lima) tahun, padahal tidak ada perbedaan yang substansial antara tata cara pengangkatan penggantian antarwaktu dan tata cara pemilihan anggota bpk sama sama mengacu pada dan bpk. maka dalam hal ini pemohon mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam masa jabatan pemangku jabatan, khususnya, bahwa konsep penggantian antarwaktu paw) hanya dikenal dalam penggantian jabatan publik dalam cabang kekuasaan legislatif (dpr, dpd, dan dprd). bahwa sumber pengisian jabatan cabang kekuasaan legislatif tersebut adalah melalui pemilihan umum pemilu) secara langsung oleh rakyat dengan jangka waktu tertentu (fix term). dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota legislatif sebelum berakhirnya masa jabatan pemangku jabatan anggota legislatif tersebut, maka pengisian jabatan lowong tersebut tidak memungkinkan untuk dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. karena pemilu sebagaimana atur dalam uud hanya dilaksanakan setiap (lima) tahun sekali. mekanisme yang memungkinkan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan penggantian antarwaktu paw). konsep paw ini sejalan dengan kedudukan lembaga legislatif sebagai lembaga politik. dalam hal terjadinya kekosongan pemangku jabatan anggota dpr dan atau dprd sebelum habis masa jabatannya, maka pengisian jabatan lowong tersebut divisi melalui mekanisme paw. pemangku jabatan yang kosong, diisi ataudan atau dprd dpr dan atau dprd, anggota dpr dan atau dprd (vide dan juncto danmd3i|: bahwa dalam hal penggantian anggota dpd yang berhenti sebelum habis masa jabatannya,pengganti tersebut digantikan oleh calon anggota dpd yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (vide dan md3|: bahwa bpk sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan lembaga legislatif (dpr, dpd, dan dprd) sebagai lembaga politik yang mekanisme pengisian jabatannya dilakukan secara serempak melalui pemilu yang dilaksanakan selama (lima) tahun sekali. oleh karena itu,untuk memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud dalam dan serta uud maka menurut pemohon masa jabatan anggota bpk pengganti tidak dimaksudkan untuk memenuhi sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. pengisian pemangku jabatan anggota bpk pengganti dimaksudkan untuk memenuhi susunan dan keanggotaan bpk sebagaimana diatur dalam dan serta bpk. dengan demikian, masa jabatan anggota bpk pengganti diperlakukan sama menurut bpk, sehingga pengisian pemangku jabatan anggota bpk dengan istilah apapun tetap sesuai dengan dan serta uud bahwa dalam rumusan. manasamping itu,penggunaan kalimat yang berbeda dalam tata cara pengisian jabatan anggota bpk sebagaimana dikemukakan atas memiliki ketidakjelasan rumusan., juncto uud hal ini sesuai dengan pembahasan badan pekerja mpr mengenai rumusan dan uud dengan pertimbangan agar keberadaan bpk bebas dari pengaruh pemerintah, maka anggota bpk dipilih oleh dpr agar sebagai core dengan dpd memberikan pertimbangan naskah komprehensif perubahan uud, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi halaman bahwa isi norma bpkhal demikian menurut pemohon merugikan hak hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang secara khusus dijamin dalam uud normadengan demikian guo bpk bertentangan dengan dan serta uud bahwa norma bpk yang berbunyi: anggota bpk pengganti melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannyabpk yang secara tegas dan jelas menyatakan. menurut bpk, juga bertentangan dengan ketentuan serta dan serta uud dan oleh karenanya bpk harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwanggantikan yang hanya: bahwa yang menjadi pertimbangan untuk masa jabatan anggota bpk adalah adanya jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan hasil audit bpk yang sangat terpengaruh oleh lamanya masa jabatan anggota bpkdengan demikian, pembatasan dan pembedaan perlakuan hukum mengenai masa jabatan anggota bpk tidak beralasan menurut hukum, bahwa mengenai masa jabatan pengganti pada beberapa lembaga negara, mahkamah konstitusi telah meletusnya dengan menyatakan norma yang mengatur hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan uud putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal juni (bukti mengenai tafsir masa jabatan pimpinan kpk pengganti dengan pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagai berikut: pertimbangan hukum pada bagian pendapat mahkamah halaman, jelas, sehingga setiapkonstitusikonstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian dan bpk terhadap dan serta uud il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa sesuaij |vide uud 1945j: amar putusan pada halamaputusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal oktober yang salah satunya membatalkan ketentuan dalam nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi . adapun pertimbangan hukum dan amar putusan perkara tersebut sebagai berikut: pertimbangan hukum pada bagian pokok permohonan halamanimk: amar putusan pada halamamengacu pada putusan mahkamah konstitusi tersebut atas, dan dikaitkan dengan norma yang mengatur masa jabatan anggota bpk pengganti sebagaimana diatur dalam bpk, menurut pemohon adalah sangat tepat dan bijaksana, jika yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi bercermin pada putusan tersebut dalam memutuskan permohonan pemohon, karena putusan mahkamah konstitusi tersebut substansinya sama dengan permohonan yang pemohon ajukan yaitu mengenai masa jabatan pengganti pemangku jabatan pada lembaga lembaga negara, termasuk didalamnya mengenai masa jabatan anggota bpk pengganti yang bertentangan dengan dan serta uud bahwa meskipun mahkamah konstitusi menurut mk, putusan berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang yang merupakan asas dan tujuan universal hukum,konstitusi nomor puu vii tertanggal agustus yang menjadi landasan penetapan anggota dpr periode terutama berkaitan dengan penetapan anggota dpr berdasar penghitungan tahap iii yang semula telah ditetapkan secara salah oleh kpu dan juga putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tertanggal juni yang mengukuhkan posisi pimpinan kpk pengganti busur mugoddas tetap menjabat selama (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan (vide putusan nomor puu ix halaman bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon tidak akan menjabat selama kurang lebih, iv. petit bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, pemohon dengan ini memohon agar kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya1945eputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal oktober bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan bukti fotokopiix selain itu, pemohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama achsanul @asasi dan tiga orangpemohonanggota terpilihlah barulah akbar. menurut saksi dan undang undang guo masih beranggapan tidak bertentangan dengan uud saksi menjalankan hal tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan kepada komisi dan pada waktu itu memang terlintas sedikit diskusi mengenai masa jabatan anggota bpk adalah tahun, sehingga saksi beranggapan adalah bukan domain komisi danpemohon yusril iha mahendra undang undang nomor tahun sebagai undang undang organik yang menyebarkan lebih lanjut pelaksanaan tugas konstitusional dari badan pemeriksa keuangan mengatur beberapa hal sebagai berikut: yakni menentukan bahwa anggota badan pemeriksa keuangan berjumlah orang dengan susunan terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan orang anggota, undang undang bpk menegaskan lebih lanjut ketentuan undang undang dasarundang undangundang undangundang undang bpk itu sendiri mengalami adanya konflik atau pertentangan norma sebagaimana diatur dalam undang undang bpk: penggunaan frasa pengangkatan pergantian antar waktu juga bertentangan dengan undang undang dasar tadi. oleh karena itu menurut pendapat ahli, norma tersebut memang harus ada tetapi dengan tidak mencantumkan frasa pengangkatan pergantian antarwaktu dan norma undang undangrgantian atau pengangkatan antarwaktu: norma undang undangguo undang undangundang undang bpk, kalau konsep perndang undang dasarundang undang bpk, secara nyata selain bertentangan dengan undang undang dasar waktu dengan masa jabatan kurang dari tahun. maka seyogianyalah, mahkamah konstitusi selain menyatakan norma guo dalam undang undang bpk bertentangan dengan undang undang dasar dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat1saudi isra dalam permohonan ini, pemohon mengajukan pengujian atas konstitusionalitas dan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan, dalam hal ini, ketentuan menyatakan, apabila anggota bpk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam dan diadakan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota bpk sesuai c). badan hukum publik dan privat, d). lembaga negara: selanjutnya dalamsesuaibahwa ada (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam mk, yaitu: a). adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud ), bahwa pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk (bukti saat ini berstatus sebagai anggota bpk pengganti berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal oktober (bukti sehingga memenuhi kualifikasi sebagai pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf untuk melakukan pengujian dan bpk yang telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud bahwa dalam kaitannya dengan hak dan kewenangan konstitusional pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan dengan syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada dan dan diresmikan dengan keputusan presiden , yang menyatakan, anggota bpk pengganti, melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikan. sebagai norma yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan dan serta undang undang dasar pada intinya, pemohon mempersoalkan undang undang nomor tahun sepanjang frasa pengangkatan penggantian antar waktu dan undang undang nomor tahun karena dianggap merugikan hak konstitusional pemohon sebagai anggota badan pemeriksa keuangan, seperti diuraikan dalam permohonan kepada mahkamah konstitusi:: penyebab utamanya mereka meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan karena adanya kemungkinan tidak dapat melanjutkan sisa masa jabatan, biasanya undang undang menyediakan bagaimana cara melakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan masa jabatan tersebut, misalnya dalam undang undang nomor tahun dinyatakan anggota dpr yang berhenti antarwaktulalu, nya menyatakan, kalau yang peringkat berikutnya tidak memenuhi syarat, maka akan ditunjuk peringkat berikutnya. dalam nya, masa jabatan anggota dpr, penggantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota dpr yang digantikannya. ketentuan yang sama dapat juga ditemui dalam undang undang nomor tahun yang mengatur soal bagaimana penggantian antarwaktu dan masa sisa, masa jabatan anggota dpd karena penggantian antarwaktu. selain anggota lembaga negara seperti dpr dan dpd tersebut, undang undang juga mengatur mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu kekosongan anggota komisi negara, misalnya komisioner kpu. terkait dengan hal ini undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu menyatakan, penggantian antar kpu, anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada saat itu dilakukan pada ketentuan. anggota kpu yang digantikan oleh anggota kpu yang urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat. kalau provinsi dan kabupaten kota berdasarkan hasil yang dilakukan oleh kpu pusat ataupun kpu tingkat provinsi. berdasarkan mekanisme penggantian antarwaktu anggota dpr, dpd, kpu tersebut undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun menyediakan proses penggantian secara tegas. pertama, penggantinya guna mengisi jabatan yang kosong yang ditinggalkan itu berasal dari calon nomor urut berikutnya pada proses pemilihan sebelumnya. dalam hal ini, bagi anggota dpr dan dpd pengganti dari calon yang lain, suara terbanyak berikutnya pada partai politik peraih kursi daerah pemilihan yang sama atau calon peraih suara terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama bagi anggota dpd. begitu pula dengan hubungan komisioner kpu, pengganti berasal dari calon peringkat berikutnya sesuai dengan hasil fit and proper test dpr. kedua, dalam hal calon yang berada pada peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat atau berhalangan tetap, maka pengganti antarwaktu adalah peringkat berikutnya lagi. ketiga, pengganti antarwaktu tidak lagi mengikuti proses pemilihan atau seleksi sejak dari tahap awal, namun hanya didasarkan kepada proses yang dilakukan sebelumnya: sebagai sebuah lembaga negara, waktu diumumkan oleh dpr kepada publik untuk memperoleh masu waktu bpk dapat dinilai sama dengan proses penggantian antar waktu pimpinan komisi pemberantasan korupsi dan hakim konstitusi, terkait dengan hal tersebut,padadalah inkonstitusional:,an antar pengganti maka mekanisme penggantian nanti antar :contradictionsbisakitdwi handayani terkait dengan dan undang undang badan pemeriksa keuangan yang sedang dimohonkan pengujiannya ini, maka ahli langsung menyoroti dari kedudukan badan pemeriksa keuangan yang mandiri atau bebas dalam struktur organisasi negara indonesia, dalam undang undangundang undang: jadi bahwa menurut ahli apabila undang undangtersebut,, dalam hal ini pemerintah harus meninjau ulang undang undang bpk, khususnya yang sedang dilakukan judicial review karena dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa undang undang bpk dapat dikatakan bertentangan denganundang undangundang undang badan pemeriksa keuangan bertentangan dengan 28d undang undang dasar negara republik indonesia tahunpersidangan mahkamah pada tanggal juli itu sendiri, yang pada intinya bahwa putusan tersebut adalah dalam rangka untuk memperoleh keadilan dan kesamaan kedudukan yang dilakukan oleh pemohon dalam hal untuk pengisian jabatan tertentu:telah dirugikan dengan berlakunya sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk. adapun selengkapnya bunyi bpk adalah sebagai berikutjjanji yang pengucapannya dipandu oleh ketua wakil ketua bpk dengan bunyi sumpahjhwa dalam ketentuan sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, karencast bpkppp). adanya pembedaan,, menghormati putusan mahkamah konstitusi terdahulu pada intinya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamaholeh kepaniteraan mahkamah pada tanggal aprilbpk terhadap permohonan pengujian dan bpk, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa perubahan ketiga uud sebagaimana diatur dalam bab viii mulai dari dan merupakan salah satu reformasi atas ketentuan tentang badan pemeriksa keuanganterkait dalil pemohon bahwa sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu bpk bertentangan dengan uud dpr menjelaskan bahwa dalam undang undang guo harus dibaca secara keseluruhan yaknihingga dengan demikian proses pengangkatan pengganti antarwaktu dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemilihan seperti disebutkan dalam dan undang undang guo dan tidak bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun terkait dalil pemohon bahwa bpk bertentangan dengan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun dpr menjelaskan sebagai berikut: bahwa menurut pemohon undang undang guonorma undang undangbahwa menurut pemohon norma undang undang guo dan apabila diterapkan akan bertentangan dengan undang undang guobahwa terhadap pendapat pemohon tersebut dpr berpendapat yang dimaksud dengan. bahwa.undang undang guo yang kemudian diresmikan dengan keputusan presiden.ndang undang dasar negara republik indonesia tahun karena mengisi kevakuman jabatan anggota bpk yang kosong sehingga memberikan kepastian hukuyang menyatakan,panjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan yang menyatakan, anggota bpk pengganti melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya"bpk)berstatus sebagai anggota badan pemeriksa keuangan bpk) pengganti berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal oktoberangku jabatan anggota bpk tentunya akan berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan bpk secara kelembagaan. bpk sebagai organ atau lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai karakteristik kepemimpinan yang sama dengan organ atau lembaga yang dibentuk oleh konstitusi lainnya (mpr, dpr, dpd, ma, mk, dan ky) yakni bersifat kolektif dan kolegial: bahwa beberapa dalam uud menjamin hak konstitusional pemohon yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:,yang berbunyi: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berlakuan norma yang mengatur tentang pengangkatan pergantian antarwaktu anggota bpk dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya sebagaimana diatur dalam dan bpk menurut hemat pemohon tidak sesuai sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk.sertdua guo, pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang memangku jabatan anggota bpk dirugikan hak konstitusionalnya untuk menduduki masa jabatan anggota bpk selama (lima) tahun karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya sampai dengan tahun yaitu dua setengah tahun, menurut pemohon norma yang terkandu sebagaimana dimaksud dalam bpk, telah mereduksi ketentuan masa jabatan anggota bpk yang menduduki masa jabatan tahun sebagaimana dimaksud dalam bpk yangberlakunya norma sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk, telah menimbulkan pembedaan masa jabatan pada anggota bpk. dengan adanya ketentuan tersebut,kurang dari (lima) tahun yakni pemohon. oleh karena itu, menurut pemohon kedua guo telah merugikan hak konstitusional pemohon.sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk terhadap uud dengan alasan alasan, pada pokoknya sebagai berikut: pemohon adalah anggota bpk pengganti antarwaktu yang menurut ketentuan dan bpk memiliki masa jabatan kurang dari (tiga) tahun, sedangkan masa jabatan anggota bpk lainnya yang dipilih berdasarkan ketentuan dan bpk menjabat selama (ima) tahun. tidak ada perbedaan yang substansial antara tata cara pengangkatan anggota bpk penggantian antarwaktu dan tata cara pemilihan anggota bpk yang bukan penggantian antarwaktu, keduanya sama sama mengacu pada dan bpk. hal tersebut telah menyebabkan pemohon mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam masa jabatan sebagai: menurut pemohon, norma bpk menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota bpk yang menggantikan anggota bpk yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannyaketentuan yang lain dalam bpk yaitu bpk yang secara tegas dan jelaspadahal menurut pemohon,, juga bertentangan dengan ketentuan serta dan serta uud selain itu, menurut pemohon rumusan bpk, yaitu juncto uudhal yang sama dinyatakan kembali dalam bpk yang menegaskan bahwa bpkberdasarkan ketentuan dan uud diserahkan kepada dpr, dpd, dan dprd sesuai dengan kewenangannya dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannyabeberapaapabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon tidak akan menjabat selama kurang darichsanul @asasi dancalon anggota terpilihlah barulah akbar. saksi masih beranggapan bahwa dan undang undang guo masih tidak bertentangan dengan undang undang, saksi menjalankan hal tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan kepada komisi dan pada waktu ada diskusi mengenai masa jabatan anggota bpk adalah tahun, sehingga saksi beranggapan hal tersebut adalah bukan domain komisi xi.yusril iha mahendra bpk menegaskan lebih lanjut ketentuan uud,bpk itu sendiri mengalami adanya konflik atau pertentangan norma sebagaimana diatur dalam bpk: penggunaan frasa pengangkatan penggantian antar waktu juga bertentangan dengan uud. oleh karena itu menurut pendapat ahli, norma tersebut memang harus ada, tetapi dengan tidak mencantumkan frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan normanggantian atau pengangkatan antarwaktu, normabpk, kalau konsep pengudbpk, secara nyata selain bertentangan dengan uud tahunwaktu dengan masa jabatan kurang dari tahuniahli saudi isra, sebagai sebuah lembaga negarawaktu diumumkan oleh dpr kepada publik untuk memperoleh masukwaktu bpk dapat dinilai sama dengan proses penggantian antarwaktu pimpinan komisi pemberantasan korupsi dan hakim konstitusi, terkait dengan hal inizhar adalah inkonstitusional. antarwaktumaka mekanisme penggantian nanti antar,kontradiksitdan atau bertentangan dengan dan serta uud karena melanggar prinsip prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimanasehingga, pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang memangku jabatan anggota bpk yang dipilih nyata nyata telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan karena tidak dapat menjabat sebagai anggota bpk selama (lima) tahun dan hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya tengku muhammad qualify sampai dengan tahun dengan kata lain masa jabatan pemohon sebagai anggota bpk tidak mencapai (tiga) tahun: bahwa norma yang terkadamelanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya sebagaimana dimaksud dalam bpk mereduksi pengaturan mengenai masa jabatan anggota bpk sebagaimana dimaksud dalam bpk yang berbunyi: bahwa pemberlakuan norma sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk pada akhirnya menimbulkan pembedaan dalam pemangku masa jabatan anggota bpk. manadibawah (lima) tahun yakni pemohon. oleh karena itu, norma sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk telah merugikan hak konstitusional pemohon, dan oleh karenanya diajukan pengujian terhadap norma tersebut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalamdapatindonesiahli dwi handayani dalam. jadi bahwa menurut ahli apabilaini: dalam hal ini pemerintah harus meninjau ulang bpk, khususnya yang sedang dilakukan judicial review karena dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa bpk dapat dikatakan bertentangan dengan uududbpk bertentangan dengan uudi3. menimbang terhadap permohonan pemohon, pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada tanggal maret dan keterangan tertulis, yang pada intinya adalah dalam rangka untuk memperoleh keadilan dan kesamaan kedudukan hal untuk pengisian jabatan tertentu. dan menghormati putusan mahkamah konstitusi terdahulu. semuanya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusimaret yang pada pokoknya sebagai berikut:: ri:guo yang kemudian diresmikan dengan keputusan presiden republik indonesia:ud karena mengisi kevakuman jabatan anggota bpk yang kosong sehingga memberikan kepastian hukum.engangkatan penggantian antarwaktu dalam bpk bertentangan dengan uud apakah masa jabatan anggota badan pemeriksa keuangan pengganti dalam bpk yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa dari kedua isu tersebut, isu utama pengujian konstitusionalitas dalam permohonan ini adalah mengenai masa jabatan anggota bpk pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan anggota bpk yang digantikannya yang didalilkan oleh pemohon bertentangan dengan uud menurut mahkamah, isu pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan pemohon memiliki kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas masa jabatan anggota pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) pengganti yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal juni dan masa jabatan hakim konstitusi pengganti yang telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal oktober kedua putusan tersebut menegaskan, norma undang undang yang menentukan bahwa masa jabatan hakim konstitusi pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maupun masa jabatan anggota pimpinan kpk pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota pimpinan kpk yang digantikannya adalah norma yang bertentangan dengan konstitusi. oleh karena adanya kesamaan substansi tersebut, sebelum mempertimbangkan dan menilai dalil dalil permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu merujuk dan mengutip kembali beberapa pertimbangan dalam kedua putusan tersebut, sebagai berikut: dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bertanggal juni mengenainegaskan bahwa masa jabatan anggota pimpinan kpk pengganti, yang hanya melanjutkan masa jabatan anggota pimpinan yang digantikannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan yang dijamin oleh konstitusi. dalam putusan tersebut mahkamah, antara lain, mempertimbangkan: : pada bagian lain dari putusan tersebut mahkamah juga mempertimbangkan sebagai berikutangka (satu) sampai dengan angka (sembilan) atas, maka pemohon berkesimpulan,(a) pemohon adalah perorangan warga negara republik indonesia, (b) sebagai warga negara, pemohon mempunyai hak konstitusional sebagai konsekuensi dianutnya paham negara hukum (rechtsstaat) yang normalnya telah diatur dan diberikan oleh uud yaknsebagaimana diatur dalam dan serta uud (c)sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk yang telah memberlakukan secara berbeda mengenai status pemohon sebagai anggota bpk pengganti antarwaktu yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya: (d)perlakukan secara diskriminatif dan tidak adil dengan diberlakukannya sepanjang frasa pengangkatan penggantian antarwaktu dan bpk yang dikaitkan dengan dan serta uud (e), karena pemohon dapat menjabat sebagai anggota bpk selama (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam bpk: iii. alasan alasan permohonan bahwa sesuai tuntutan reformasi yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme kkn) menuju tata pemerintahan yang baik, mengharuskan adanya perubahan yang signifikan terhadap peraturan perundang undangan dan penataan terhadap lembaga lembaga negara negaravide uud ): dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bertanggal oktoberjuga menegaskan bahwa norma yang menyatakan bahwa hakim konstitusi pengganti yaitu hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum berakhir (lima) tahun masa jabatannya hanya melanjutkan masa jabatan sisa hakim konstitusi yang digantikannya adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dikehendaki oleh konstitusi. dalam putusan tersebut, antara lain, mahkamah mempertimbangk , pada bagian lain dari putusan tersebut, mahkamah juga mempertimbangkan bahwai3. menimbang bahwa badan pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan uud adalah salah satu organ negara yang dibentuk oleh konstitusi sebagai badan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh bpk dan ditindaklanjuti oleh masing masing lembaga perwakilan dan atau oleh badan sesuai dengan undang undang (vide dan uud 1945j. anggota bpk(vide uud berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan bpk sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. bpk adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri seperti halnya kedudukan mahkamah agung serta mahkamah konstitusi yang oleh uud disebut sebagai kekuasaan yang merdeka, yaitu tidak terafiliasi atau tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara yang lain atau pun kekuatan partai politik dan perseorangan manapun, i3. menimbang bahwa dalam uud terdapat lembaga lainnya yang disebut bersifat mandiri, seperti komisi yudisial. demikian pula dalam tingkat undang undang dikenal beberapa lembaga yang disebut bersifat mandiri dan independen seperti komisi pemberantasan korupsi, komisi nasional hak asasi manusia, ombudsman, komisi pengawas persaingan usaha, dan lembaga perlindungan saksi dan korban. lembaga lembaga yang bersifat mandiri dan independen tersebut, pada umumnya dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tidak dapat dipengaruhi oleh institusi atau lembaga lainnya. masa jabatan anggotanya tidak terkait dengan hasil pemilihan umum. berbeda dengan presiden, dpr, dpd, dprd serta kepala daerah yang merupakan lembaga yang merepresentasikan kekuatan partai politik dan pejabatnya dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun. menurut mahkamah, lembaga yang bersifat mandiri dan independen tersebut harus dinihilkan dari pengaruh institusi atau lembaga politik lainnya, sehingga dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat dilaksanakan secara maksimal. sejalan dengan latar belakang pemikiran tersebut dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bertanggal oktober mengenai masa jabatan hakim konstitusi, mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain: . demikian juga dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix bertanggal juni mengenai masa jabatan anggota pimpinan komisi pemberantasan korupsi, mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain. menurut mahkamah, demikian juga halnya dengan bpk, sebagai lembaga negara yang mandiri yang dibentuk konstitusi, haruslah mendapatkan jaminan konstitusional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif, independen dan berkesinambungan. anggota bpk tidak harus berhenti secara bersamaan dalam satu waktu, karena hal itu tidak menjamin efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan wewenang bpk secara baik. dengan demikian jika seorang anggota bpk yang berhenti sebelum berakhir periode jabatannya (lima) tahun harus diganti oleh anggota bpk yang menduduki masa jabatan untuk (lima) tahun pula, dan tidak hanya melanjutkan masa jabatan anggota yang digantikannya. seperti halnya hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi dan pimpinan kpk yang tidak mengenal penggantian anggota antar waktu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah pada putusan tersebut atas. dengan ketentuan seperti itu, pada akhirnya bpk dapat bekerja secara berkesinambungan dengan penggantian anggota secara bergilir, i3. menimbang bahwa baik syarat maupun mekanisme pengisian jabatan anggota bpk pengganti maupun anggota bpk bukan pengganti adalah sama dan tidak ada perbedaan. dalam bpk, calon anggota bpk pengganti harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dan bpk. bpk menyatakan,i berdomisili indonesia: memiliki integritas moral dan kejujuran:: paling rendah berusia (tiga puluh lima) tahun. bpk menyatakan, anggota bpk dipilih oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan, calon anggota bpk diumumkan oleh dpr kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat:menurut mahkamah oleh karena syarat dan mekanisme pengisian jabatan antara anggota bpk pengganti maupun anggota bpk bukan pengganti adalah sama, maka tidak adil jika keduanya melaksanakan masa jabatan yang berbeda. sebagaimana pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu ix tanggal juni dan nomor puu ix tanggal oktober sebagaimana dikutip atas, dilihat dari asas keadilan dalam penyelenggaraan negara yaitu keadilan bagi masyarakat dan asas kemanfaatan maka pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil dan melanggar asas kemanfaatanyang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan secara penuh. ditinjau dari asas kemanfaatan dan asas kepastian sebagai tujuan hukum, masa jabatan anggota pengganti yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya adalah bertentangan dengan asas kemanfaatan karena proses seleksi dan pengisian anggota pengganti yang sama dengan proses seleksi dan pengisian anggota bpk yang bukan pengganti memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga serta biaya yang cukup banyak, baik yang harus dikeluarkan oleh negara maupun yang ditanggung oleh calon anggota. seperti halnya proses seleksi yang dialami oleh pemohon sebagai anggota bpk pengganti, harus melalui proses yang panjang dan rumit, yaitu melalui proses penjaringan calon, pengumuman media masa, seleksi terhadap calon anggota bpk dpr dengan pertimbangan dpd, sampai dengan penetapan dan peresmian oleh presiden. dengan adanya proses seleksi yang panjang dan rumit, padahal hanya untuk mengisi dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikan adalah tidak adil. proses pengisian penggantian antarwaktu yang dilakukan pada penggantian anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd maupun presiden dan wakil presiden tidak bisa disamakan dengan ketentuan penggantian anggota bpk, karena bpk adalah lembaga negara mandiri yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan (lima) tahun sekali. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah ketentuan bpk sepanjang frasa penggantian antarwaktu , harus dinyatakan bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa selain itu, menurut mahkamah, keberadaan bpk yang mengatur tentang sisa masa jabatan anggota bpk pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan anggota bpk yang digantikannya, akan menimbulkan pertentangan internal (contradiction terminus) dengan bpk yang menyatakan,pertentangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yangkehidupan bernegara. oleh karena itu untuk memberi jaminan kepastian hukum yang adil, ketentuan bpk adalah bertentangan uud dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga masa jabatan anggota bpk baik anggota yang diangkat secara bersamaan maupun anggota pengganti yang dipilih untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya mengemban jabatan selama satu masa jabatan penuh yaitu (lima) tahun: i3. menimbang bahwa oleh karena frasa penggantian antarwaktu dalam dan bpk dinyatakan bertentangan dengan uud dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka bpk yang menyatakan,harus pula dinilai dan dipertimbangkan oleh mahkamah walaupun tidak dimohonkan pengujian oleh pemohon. menurut mahkamah ketentuan bpk merupakan ketentuan lebih lanjut dari norma yang terkandung dalam dan bpk sehingga bpk harus pulameskipun menurut mk, putusan mahkamahputusan mahkamah dapat diberlakukan surut (retroaktif) sebagaimana yang tertuang dalam putusan mahkamah nomor puu vii tidak tepat oleh kpu dan putusan mahkamah nomor puu ix tanggal juni yang menjadi landasan penetapan pimpinan pengganti kpk. alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah "telah",tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,hamdan zelda, muhammad alim, ahmad fadli semadi, anwar usman, maria farida indrawkesatuan republik indonesia. salah satu perubahan yang mendasar adalah dengan dirumahnya uud khususnya perubahan ketiga uud pada tahun mengenai bpk sebagaimana diatur dalam bab viii mulai dari dan yang telah meletakkan kedudukan yang kuat, bebas dan mandiri terhadap kedudukan badan pemeriksa keuangan bpk) sebagai organ lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi (uud untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. manud pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memerlukanri korupsi, kolusi, dan nepotisme (konsideran huruf dan huruf tentang bpk), bahwa untuk mewujudkan bpk yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan uud pembentuk konstitusi memberikan atribusi kepada pembuat undang undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai bpk dalam bentuk undang undang sebagaimana ditegaskan dalam uud sebagai akibat perubahan uud undang undang organik yang mengatur tentang bpk juga harus dilakukan perubahan sesuai dengan amanat uud semula undang undang organik tentang bpk diatur dengan undang undang nomor tahun kemudian diganti dengan undang undang nomor tahun kedua undang undang organik yang mengatur tentang bpk terdapat perbedaan yang sangat substansial, terutama berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang, keanggotaan (pemilihan dan pemberhentian), hak keuangan administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan serta larangan, kode etik, kebebasan, kemandirian, dan akuntabilitas, pelaksana bpk, anggaran, serta ketentuan pidana, bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang bpk telah menegaskan betapa penting dan strategisnya kedudukan danarief hid ttd. ttd. maria farida indrawi materialis akbar panitera pengganti, ttd. hani dhani kewenangan konstitusional bpk yang merupakan penjabaran dari uud yaituoleh dan uud diserahkan kepada dpr, dpd, dan dprd sesuai dengan kewenangannya. manabahwa demi terwujudnya kehendak sebagaimana dikemukakan atas, merasionalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan bpk dilaksanakan oleh (sembilan) orang anggota dengan susunan badan pemeriksa keuangandivide dan bpk. kesemua pemangku jabatan(vide bpk. sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri sudah barang tentu harus diisi oleh anggota bpk yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. untuk mewujudkan hal tersebut telah ditentukan syarat syarat untuk dipilih sebagai anggota bpk dan tata cara pemilihan anggota bpk yang diatur dalam dan bpk sebagaimana diamanatkan uud adapun bunyi dan bpk adalah sebagai berikut: undang undang nomor tahunmakmur ibnu fuad, s.e, tran "aa" tang tempat tanggal lahir jakarta timur, agustus pekerjaan jabatan kepala daerah kabupaten bangkalan kini alamat letnan abdullah nomor bangkalan sebagai n00 inti. pemohon nama fadilah buono tempat tanggal lahir: banyuwangi, september pekerjaan jabatan wakil kepala daerah kabupaten sampang plh bupati) alamat jalan trunojoyo nomor sampang sebagai iii aannanannnnanuc. pemohon il, nama drs. achmad syafii, si. tempat tanggal lahir pamekasan, september pekerjaan jabatan kepala daerah kabupaten pamekasan alamat jalan pamong praja nomor pamekasan sebagai aaa iisnxcl. pemohon ill, nama dr. kh. busur karim, si. tempat tanggal lahir sumenep, mei pekerjaan jabatan kepala daerah kabupaten sumenep alamat jalan dr. cipta nomor sumenep sebagai iiiiiaaanasaansno pemohon iv) merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold nama imron rosyidi, s.e.m. si. tempat tanggal lahir pasuruan, september pekerjaan jabatan ketua dprd kabupaten bangkalan alamat graha mentari blok c1 bangkalan sebagai 0n5nn2n0n05000000500000000n0 nun anne. pemohon nama kh. imam ubaidillah, pd. tempat tanggal lahir: sampang, mei pekerjaan jabatan ketua dprd kabupaten sampang alamat kembang jeruk banyuates, sampang sebagai 5n52n0n05000050005000000n000000n nun. pemohon vi, nama halli tempat tanggal lahir pamekasan, september pekerjaan jabatan ketua dprd kabupaten pamekasan alamat dsn. tengrancak pakpak, pamekasan sebagai n000000n0000000000000000 ann en. pemohon vii: nama herman dali kusuma, m.h. tempat tanggal lahir sumenep, april pekerjaan jabatan ketua dprd kabupaten sumenep alamat jalan arya wiratama sumenep sebagai iiiiniisxx12. pemohon viii, nama kh. ali karya shinkai tempat tanggal lahir pamekasan, juli pekerjaan jabatan ketua aliansi ulama madura alma) alamat desa benteng, promo, pamekasan sebagai 5n5250n050050505000000n0n000000n anu nn. pemohon ix, nama kh. nurdin rachman, s.h. tempat tanggal lahir bangkalan, mei pekerjaan jabatan sekjen badan silaturrahmi ulama dan pesantren madura massa) alamat jalan raya perumnas, tanjung nomor kecamatan burned, bangkalan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold konstitusi sebagai the guardian the constitution dan sebagai the sole interpreter the constitutionmda huruf dan huruf pemda bertentangan dengan dan dan uud bahwa madura secara geografis merupakan kepulauan tersendiri yang terpisah dari jawa timur (walaupun secara administratif saat ini merupakan bagian dari provinsi jawa timur), dari segi bahasa, sosial budaya, dan kesejarahan merupakan entitas tersendiri yang berbeda dan terpisah dari provinsi jawa timur, bahwa sesungguhnya inisiatif untuk menjadikan madura sebagai provinsi tersendiri sudah dilakukan sejak lama, sekitar dimulai pada tahun yang diawali dengan seminar nasional universitas bangkalan (saat ini universitas trunojoyo madura), dimana undang undang pemerintahan daerah yang berlaku pada saat itu adalah undang undang nomor tahun bahwa secara hukum, madura sudah memenuhi segala persyaratan untuk dijadikan satuan pemerintahan tersendiri dalam bentuk provinsi madura, baik dari segi persyaratan dasar kapasitas daerah maupun persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam pemda, sebagaimana hasil kajian secara menyeluruh yang telah dilakukan oleh universitas trunojoyo madura (hasil kajian dapat dilihat pada bukti terlampir) dan dukungan dari empat bupati dan ketua dprd madura, serta persetujuan dari gubernur dan dprd jawa timur, kecuali hanya cakupan wilayah merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf yang mengharuskan terdiri dari minimal (lima) kabupaten kota, sedangkan madura saat ini terdiri dari (empat) kabupaten, bahwa huruf dan huruf pemda berbunyi sebagai berikut: cakupan wilayah: dan batas usia minimal daerah provinsi,aa. paling sedikit (lima) daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi. jika dicermati, dalam penjelasan dari tersebut atau dari konsideran menimbang maupun penjelasan umum, tidak ada penjelasan ken? kenapa kok tidak atau apa dasar filosofis dan teoritisnya sehingga menggunakan paling sedikit terdiri dari (lima) kabupaten kota? sama sekali tidak ditemukan argumen filosofis maupun teoritis yang memadai, dibalik munculnya ketentuan tersebut. menurut hemat paradan dari ketentuan huruf dandanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dijawabnya: bahwa ketentuan huruf dan huruf pemda bertentangan dengan dan dan undang undang dasar dengan alasan alasan sebagaimana akan diuraikan dibawah, bahwa uud secara jelas menjelas dalam ketentuan ini sama sekali tidak diatur tentang persyaratan minimal terdiri dari (lima) kabupaten kota untuk dapat membentuk provinsi. jika karena tidak diatasnya dalam ketentuan ini dikategorikan sebagai kewenangan bebas pembentuk undang undang (open legal policy) dalam menentukan persyaratan, alasan tersebut tidak sepenuhnya benar. karena dalam menentukan persyaratan yang akan diatur dalam undang undang harus jelas dasar filosofis, teoritis, dan yuridisnya dalam rangka untuk meneguhkan dan memperkokoh norma norma yang diatur dalam konstitusi, bukan justru menghambat pelaksanaan norma norma konstitusi sebagaimana dalam perkara guo. karena sebagaimana telah diuraikan pada angka atas, sesungguhnya dengan ketentuan huruf dan pemda, sudah cukup sebagai syarat dasar kewilayahan dalam pembentukan provinsi, tanpa harus menyertakan ketentuan huruf dan huruf justru dengan adanya ketentuan huruf dan huruf tersebut, pemda menjadi bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), bahwa uud mengatur sebagai berikut: hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. bahwa jelas dalam inidan madura sebagai suatu entitas tersendiri yang berbeda dan terpisah dari provinsi jawa timur (walaupun secara administratif saat ini masih termasuk bagian dari provinsi jawa timur), memiliki kekhususan dan keistimewaan yang berbeda dengan jawa timur, dari segi geografis madura merupakan pulau tersendiri yaitu pulau madura bukan jawa, dari segi suku dan bahasa merupakan suku madura bukan jawa dan berbahasa madura bukan jawa, dari segi sosial budaya madura memiliki kekhasan budaya sendiri yang berbeda dengan jawa, dari segi potensi ekonomi madura memiliki potensi potensi ekonomi sendiri yang berbeda dengan jawa timur, dan dari segi kesejarahan madura memiliki sejarah tersendiri yang berbeda dengan jawa timur. bahkan madura dalam sejarahnya pernah menjadi provinsi sendiri pada masa kerajaan pajang (dibawah kekuasaan penjajahan belanda), dan bahkan madura pernah menjadi negara bagian pada masa berlakunya konstitusi republik indonesia serikat ris). dalam ketentuan konstitusi ris secara tegas dinyatakan sebagai berikutneville tanggal januari negara indonesia timur, negara pasundan, termasuk distrik federal jakarta, negara jawa timur, negara madura, negara sumatera timur, dengan pengertian,. satuan satuan kenegaraan yang tegak sendiri: jawa tengah, bangka, belitung: riau, kalimantan barat (daerah istimewa), dayak besar, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold daerah banjar, kalimantan tenggara, dan kalimantan timur. dan ial. daerah indonesia selebihnya yang bukan daerah daerah bagian. bahwa dari negara negara bagian dalam ris sebagaimana diatur dalam konstitusi ris atas hanya negara madura yang sampai saat ini belum menjadi satuan pemerintahan sendiri (provinsi). bahkan beberapa satuan satuan kenegaraan yang tegak sendiri yang status kewilayahaannya bawah negara bagian sudah menjadi satuan pemerintahan sendiri (provinsi), dan bahkan ada yang sudah dimekarkan menjadi provinsi. jadi jelas ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan uud bahwa ketentuan berisjadi jelas dalam ketentuan ini yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang undang presiden dan dpr) dalam membentuk satuan pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota adalah kekhususan dan keistimewaan dari daerah tersebut, dan madura memiliki kekhususan dan keistimewaan tersebut sebagaimana telah diuraikan atas, dan akan diuraikan lebih detail dalam dalil dalil berikutnya, sehingga dengan demikian ketentuan huruf dan huruf pemda bertentangan dengan uud bahwa adapun konsep penghormatan atas kekhususan dan keragaman daerah pernah disampaikan oleh soepomo, pada tanggal mei dalam rapat badan penyelidikan untuk persiapan indonesia merdeka. soepomo menjelaskan: maka dalam negara indonesia jang berdasar pengartian negara integralistik itu, segala golongan rakjat, segala daerah jang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. soal pemerintahan apakah jang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid apakah jang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah ketjil, itu semuanja akan tergantung dari pada ,doelmetigheid berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan djuga soalnya. misalnya soal ini, pada masa ini dan tempat ini, lebih baik diurus oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada masa itu dan tempat itu lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. djadi dalam negara totaliter atau integralistik, negara akan ingat kepada segala keadaan, hukum negara akan memperhatikan segala keistimewaan dari golongan golongan jang bermacam mata adanja ditanah air kita itu. dengan sendirinya dalam negara jang terdiri atas pulau pulau jang begitu besar, banjak soal soal pemerintahan jang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. sekian tentang bentuk susunan negara. bahwa soepomo kembali menegaskan hal ini pada tanggal juli tentang daerah, kita telah menyetujui bentuk persatuan, unie: oleh karena itu dibawah pemerintah pusat, dibawah negara tidak ada negara lagi. tidak ada onderstaat, akan tetapi hanja daerah daerah. bentuknya daerah itu dan bagaimana pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang undang. beginilah bunyinya ,,pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang undang, dengan. memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak hak asal usul dalam daerah jang bersifat istimewa . djadi tantangan undang undang dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah indonesia dalam daerah daerah yang besar, dan didalam daerah besar itu ada lagi daerah daerah jang ketjil ketjil. apakah arti ,,mengingat dasar permusyawaratan ? artinya, bagaimanapun penetapan tentang bentuk pemerintah daerah, tetapi harus berdasar atas permusyawaratan. djadi misalnya akan ada djuga dewan permusyawaratan daerah. lagi pula harus diingat hak asal usul dalam daerah jang bersifat istimewa. dipakai daerah istimewa saja gambar dengan streep, dan ada djuga saja gambarkan desa desa. panitia mengingat kepada, pertama, adanja sekarang keradjaan keradjaan, koti koti, baik djawa maupun diluar djawa dan keradjaan keradjaan dan daerah daerah jang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold meskipun keradjaan, tetapi mempunyai status zelfbestuur. kecuali dari itu panitia mengingat kepada daerah daerah ketjil jang mempunyai susunan asli, jaitu volksgemeinschaften. bahwa soal penghormatan atas kekhususan ini juga pernah disampaikan oleh muhammad yamin, pada tanggal agustus yang menyatakan: pembagian kekuasaan pusat antara badan badan pusat sendiri dan pembagian kekuasaan rakjat antara badan pusat dan badan daerah, haruslah diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan, sehingga dapatlah daerah daerah itu mementingkan keadaan keadaan istimewa dengan tidak menyimpang menyimpang kepada negara sekutu. bahwa mengenai penegasan daerah berdasarkan keragaman etnis, budaya, juga telah disampaikan oleh sucipto mewakili f pdip dalam rapat ke pah mpr, pada tanggal desember yang dipimpin oleh slamet effendy, yang pada intinya sebagai berikut: .di antara yang mempertahankan bentuk negara kesatuan itu ada catatan untuk mempertegas otonomi daerah, memperhatikan keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya, serta kondisi geografis negara. bahwa mengenai pembagian daerah dengan memerhatikan kekhususan budaya telah disampaikan oleh f pdu melalui asnawi latief dalam rapat ke pah iii mpr pada tanggal desember yang dipimpin oleh jakob tobing yang menyatakan sebagai berikut: sebagai catatan, pemikiran baru perlu dipikirkan pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten, dan seterusnya, apakah tidak sebaiknya dibagi menurut budaya dan etnis penduduk bukan menurut ruang atau luas tanah. bahwa sebagai pendapat akhir tentang pemerintahan daerah, f kg melalui yusuf muhammad pada rapat paripurna ke agustus yang dipimpin oleh amien rais, dengan agenda pendapat akhir fraksi fraksi menyampaikan sebagai berikut: dalam hal pemerintahan daerah, kami berpendapat bahwa pada dasarnya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah justru bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, sehingga diharapkan hal hal yang menjadi aspirasi rakyat dapat segera ditangkap dan dipenuhi. oleh pemerintah dalam waktu yang relatif singkat karena wewenang sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa madura adalah salah satu pulau yang berada wilayah jawa timur. madura, seluruh wilayah jawa timur merupakan satu kesatuan daratan yang secara langsung terhubung antar satu wilayah kota kabupaten dengan wilayah kota kabupaten lainnya. meskipun madura berbatasan langsung dengan kota surabaya yang merupakan ibu kota provinsi jawa timur dan surabaya adalah kota metropolitan jawa timur namun madura tetap memiliki karakteristik tersendiri, baik dari bahasa, budaya, agama, politik, ekonomi, gender, dan adat istiadat. hal inipun telah lama dikemukakan oleh p.j. veto yang menulis tentang perbandingan keindahan jawa dan madura, menurutnya madura menghadirkan sebuah keindahan yang sederhana, dengan warna warna lembut dan bergaris garis, dengan silang menyilang warna putih kapur kuntowijoyo, bahwa dengan berbagai ragam keistimewaannya, menurut bj. habibie mengatakan bahwasanya madura itu berperan penting dan aktif dalam proses industrialisasi daerah daerah lain. melalui ulama utamanya madura mampu menciptakan daerah industrialisasi yang bercirikan indonesian, maduranis, dan agamis. masyarakat madura yang religius dan menghormati sesama merupakan ciri khas masyarakat madura yang masih utuh dan terpelihara hingga saat ini. adapun beberapa kekhasan pulau madura yang dapat ditemukan antara lain adalah: bahasa bahasa yang digunakan masyarakat madura dalam kehidupan sehari hari adalah bahasa madura, yang mana bahasa tersebut merupakan bahasa asli dari leluhur orang madura yang khas dan berbeda dengan suku suku yang ada indonesia. menurut data dari ethnologue, indonesia memiliki (tujuh ratus dua puluh enam) bahasa yang dituturkan oleh berbagai etnis yang ada diseluruh indonesia salah satunya adalah bahasa madura. menurut sensus pada tahun (dua ribu) penutur bahasa madura mencapai (tiga belas ribu enam ratus ribu rupiah) jiwa sehingga menempati urutan ketiga penutur terbanyak se indonesia sebelum bahasa jawa dan bahasa sunda. bahasa madura memiliki pelafalan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang unik, sehingga orang luar madura akan merasa kesulitan dalam mempelajarinya. begitupun juga dengan tingkatan bahasanya, bahasa madura memiliki tiga tingkatan yaitu ja iya (sama dengan ngoko), enggan burthen (sama dengan madya), dan enggan burthen (sama dengan krama). adapun dialek bahasa madura berbeda antar kabupaten namun yang dijadikan acuan standar bahasa madura adalah dialek sumenep, karena sumenep pada masa lalu merupakan pusat kerajaan dan kebudayaan madura. kebudayaan untuk kebudayaan masyarakat madura sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya termasuk dengan kebudayaan jawa timur surabaya, malang, dil) meskipun satu provinsi dengan mereka madura tetap memiliki corak, karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat jawa. masyarakatnya yang santun membuat masyarakatnya disegani, dihormati bahkan ditakuti oleh masyarakat yang lain. terdapat beberapa adat madura yang mengakar hingga menjadi kebudayaan madura diantaranya serapan sapi, topeng, keris, batik, leles, saleh sono',shonen dan roket task,. serapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang mana kebudayaan tersebut sering diadakan setelah panen selesai yang merupakan persembahan rasa syukur terhadap karunia dan rizki yang diberikan oleh yang maha kuasa. sedangkan saleh sono' sering diadakan diawal tahun karena sebagai pembukaan aktifitas masyarakat untuk bercocok tanam maupun berlayar. adapun kebudayaan yang dimiliki madura lainnya adalah tong tong (ul daun) yang merupakan tradisi memainkan alat musik tradisional madura yang setiap tahun dilombakan se madura yang biasanya diselenggarakan kabupaten sumenep. topeng madura biasanya sering digunakan untuk pentas kesenian topeng dalang, yaitu kesenian topeng yang dalam memerankan suatu cerita, penarinya tidak berbicara, dialog dilakukan oleh dalangnya, cerita yang dibawakan biasanya adalah cerita mahabharata dan ramayana. batik madura adalah kerajinan tangan yang berasal dari pulau madura, yang pusat pembuatan batik tersebut berada daerah bangkalan yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold merupakan ujung barat madura. batik madura identik dengan suatu tempat istimewa, yaitu tanjung bumi yang berada bangkalan utara. religiusitas masyarakat madura yang dikenal sangat kental perihal keagamaannya, pada dasarnya sangat menjunjung tinggi nilai nilai toleransi sebagaimana yang ditanamkan oleh leluhur masyarakat madura. agama merupakan faktor yang paling dominan dalam kehidupan keseharian masyarakat madura. hal ini diperkuat dengan data kh. moh. tirani jauhari yang menyebutkan banyaknya ulama yang datang madura dan orang orang madura yang kembali dari menimba ilmu agama timur tengah sekitar abad sumenep terdapat (dua ribu seratus tiga puluh) ulama, pada tahun terdapat (delapan ratus sembilan puluh enam) haji, dan tahun sudah mencapai (seribu tiga ratus enam puluh empat) ulama. melalui ragam pertemuan ini kemudian melahirkan banyak pondok pesantren madura, seperti ponpes an jugalah dan al amien, bata bata, banyuanyar, dan dengan bangkalan. penguatan dan ketaatan masyarakat madura terhadap nilai nilai religiusitas islam seringkali disejajarkan dengan aceh dan minang sumatera dan bugis sulawesi. bahkan kita mengenal dalam sejarah bahwa lahirnya ulama ulama nusantara berasal dari madura tepatnya dari desa kademangan bangkalan yakni melalui syaikh kiai haji muhammad khalil dhofier, ulama ulama tersebut antaranya auratus syaikh kh. hasyim asy'arie tebuireng pendiri nu), kh. manaf abdul karim lirboyo kediri), kh. mohammad sidik jember), kh. bisri syansuri desanya jombang), kh. munawar krapyak yogyakarta), kh. maksum lasem rembang), kh. abdullah mubarak surabaya tasikmalaya), kh. wahab hasbullah tambak beras jombang), dan kh. as'ad syamsul arifin sebagus situbondo). sehingga melalui catatan sejarah tersebut kayaknya tidak mungkin akan ada pondok pesantren yang disegani dan memiliki dampak yang sangat besar serta sangat luas sebagaimana syaikhona moh. khalil bangkalan. melalui kekuatan inilah pada perempat pertama abad xx, syarikat islam yang merupakan gerakan politik islam berkembang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sebagai 2n5n0n 250n0n0n000050000 nun lan. pemohon nama achmad zaini tempat tanggal lahir bangkalan, juni pekerjaan jabatan ketua umum panitia nasional persiapan pembentukan provinsi madura alamat jalan lebak indah utara nomor surabaya sebagai . aaa x2. pemohon xi, dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni surat kuasa khusus bertanggal januari surat kuasa khusus bertanggal februari surat kuasa khusus bertanggal februariapril surat kuasa khusus bertanggal april dan memberi kuasa kepada dr. deni setya bagus yuherawan, s.h. m.s., mukhlis, s.h. m.h., agung ali fahmi, s.h. m.h., fauzi, s.h. llm., prof. dr. punuk nuswardani, s.h., m.h., dan dr. sapi', sh. m.h., kesemuanya adalah dosen dan konsultan hukum pada unit pelayanan dan konsultasi hukum upah) fakultas hukum universitas trunojoyo madura, dengan memilih domisili hukum jalan raya telang box kamal, bangkalan, jawa timur bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasabarat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god sangat pesat madura korvet, bahwa berdasarkan data kawin departemen agama jawa timur, penduduk jawa timur mayoritas beragama islam diikuti kristen protestan katolik hindu budha dan konghucu berdasarkan data sensus penduduk tahun yang diterbitkan oleh badan pusat statistik, jumlah pemeluk agama madura sebanyak (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam) yang terbagi menjadi enam agama. antaranya dari empat kabupaten pemeluk agama islam sebanyak (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima), pemeluk agama kristen sebanyak (dua ribu delapan ratus empat puluh dua), katolik sebanyak (seribu empat ratus sembilan puluh enam), hindu sebanyak (lima puluh sembilan), budha sebanyak (tiga ratus sembilan) dan konghucu sebanyak (tujuh belas). dari. data statistik atas menunjukkan bahwa masyarakat madura dominan beragama islam dan tingkat religiusitas masyarakat madura sangat tinggi hal ini dapat dibuktikan pula dengan kondisi geografis masyarakat madura yang setiap rumah yang ada madura mesti akan memiliki sebuah langgar atau surau, dan lokasinya berada ujung halaman bagian barat sebagai simbolisasi ka'bah yang merupakan kiblat umat islam ketika sholat. bahwa madura disamping setiap rumah memiliki langgar (tempat beribadah umat islam) setiap desa juga pasti memiliki masjid, yang dipimpin oleh kiai langgar atau imam masjid. hal ini dibuktikan berdasarkan data kementerian agama provinsi jawa timur tahun pulau madura memiliki tempat peribadatan umat islam yang tersebar empat kabupaten antaranya sebagai berikut: masjid sebanyak (empat ribu tiga ratus lima puluh tiga): musholla sebanyak (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan). lebih lanjut masjid dan kiai kemudian menjadi simbol kesatuan dan pusat komunikasi antara warga desa. seperti pengajian kitab, musyawarah desa dan lain sebagainya. dalam hal ini agama merupakan organizing principle bagi masyarakat madura. selain itu, agama juga memberikan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold collective sentiment yang melalui upacara upacara ibadah dan ritual serta simbol yang satu, dan keharusan agamawan yang membuat masyarakat madura menjadi sebuah masyarakat yang membentuk organisasi sosial, yang didasarkan pada agama, yang pada akhirnya akan melahirkan institusionalisasi pembelajaran keagamaan, seperti pondok pesantren. komoditas khas madura kancah nasional bahwa pulau madura kaya akan potensi sumber daya alam baik yang berada daratan maupun lautan. sumber daya alam yang terdapat pulau madura meliputi jagung yang berkontribusi dari produksi jagung jawa timur, penyumbang produksi ubi kayu, produksi kacang tanah, produksi kedelai, produksi kacang tanah, produksi kacang hijau, produksi gandum, 69y4 produksi jambu mente, produksi kelapa, produksi tembakau, 83y5 produksi cabe jamu, ton produksi bawang merah, produksi peternakan dan penyumbang produksi perikanan laut untuk jawa timur. terdapat beberapa produk unggulan madura yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional, secara khusus diantaranya: jagung komoditas jagung tersebar merata empat kabupaten yaitu sumenep, pamekasan, sampang, dan bangkalan. dari kontribusinya terhadap total produksi jagung jawa timur dihasilkan kabupaten sumenep. kabupaten sumenep menduduki peringkat dua jawa timur setelah kabupaten jember. varietas jagung yang dikembangkan diantaranya jenis pigeon corn (asli madura), arjuna, dan bisa2. ubi kayu komoditas ubi kayu juga tersebar merata empat kabupaten, yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan. produksi ubi kayu kabupaten sampang mencapai dari total produksi madura, bahkan menduduki peringkat delapan dari kabupaten kota yang ada jawa timur. kacang tanah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold produksi kacang tanah madura memberikan sumbangsih dari total produksi kacang tanah jawa timur, bahkan kabupaten sampang menduduki peringkat dua bawah kabupaten tuban. komoditas kacang tanah tersebar merata empat kabupaten yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan, namun produksi terbesar berada kabupaten bangkalan dan sampang. kedelai produksi kedelai madura mencapai dari total produksi jawa timur. produksi kedelai juga tersebar merata empat kabupaten, yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan. namun produksi kedelai kabupaten sampang mencapai dari total produksi madura, bahkan menduduki peringkat dua dari total produksi kedelai jawa timur bawah kabupaten banyuwangi. daun kelor bahwa pohon kelor ini populasi terbesarnya terdapat kabupaten sumenep. kecamatan bruto saja terdapat pohon kelor, sehingga bisa ditotal berapa jumlah seluruhnya jika kita menghitung pada kecamatan yang ada kabupaten sumenep. bahwa pohon kelor merupakan produk khas madura, dirjen lipi dan tim peneliti dari jerman meneliti kandungan daun kelor (maranggi) sumenep madura dalam rangka inovasi tekhnologi. hasil penelitian sungguh luar biasa ternyata kandungan nutrisi yang ada pada daun kelor ini, yakni nutrisi potassium kali dari pisang, kali vitamin dari wortel, kali zat besi dari bayam, kali vitamin dari jeruk, kali kalsium dari susu, kandungan protein dari yogurt, serta kali potassium dari pisang. bahwa hasil penelitian itu kemudian oleh pemerintah kabupaten sumenep dengan menggandeng its mengolah potensi tersebut menjadi ekstrak maranggi (bubuk halus) yang bisa dicampurkan dalam berbagai bentuk minuman. bahwa keberadaan pohon kelor yang ada sumenep madura mengandung beragam manfaat dan menjadi obat bagi beragam penyakit diyakini akan mampu mendongkrak nilai ekonomis yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat madura. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa madura memiliki komoditi unggulan berupa pohon kelor yang daunnya ampuh menyembah kan beragam penyakit. saat ini, beberapa negara eropa telah mengembangkan penelitian tentang pohon kelor ini. kacang hijau kontribusi kacang hijau madura terhadap total produksi hijau jawa timur mencapai bahkan kabupaten sampang menduduki peringkat satu dan kabupaten sumenep peringkat dua jawa timur. kacang hijau madura tersebar merata empat kabupaten, yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan, namun kabupaten pamekasan produksinya paling kecil antara tiga kabupaten lainnya madura. sorgum sorgum dikenal juga dengan nama gandum, dan merupakan bahan baku utama pembuatan roti. produksi gandum madura mencapai dari total produksi gandum jawa timur. kabupaten sumenep berkontribusi paling besar hingga mencapai dari total produksi gandum madura, dan bahkan mencapai peringkat utama jawa timur. jambu mente jambu mente merupakan jenis jambu yang menghasilkan biji mente, dimana biji mente ini merupakan makanan snack yang sangat enak dan mahal harganya, bahkan jika menjelang hari besar keagamaan perkilonya bisa mencapai rp250. (dua ratus lima puluh rupiah). produksi mente madura tersebar merata empat kabupaten, yaitu sumenep, pamekasan, sampang, dan bangkalan, dan kontribusinya mencapai dari total produksi mente jawa timur. kelapa produksi kelapa tersebar merata empat kabupaten, yaitu sumenep, pamekasan, sampang dan bangkalan. kontribusi kelapa madura mencapai dari total produksi kelapa jawa timur, bahkan produksi kelapa kabupaten sumenep merupakan yang terbesar jawa timur. dari total produksi kelapa sumenep merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold merupakan kelapa jenis kotor, yaitu jenis kelapa yang harganya mencapai empat kali harga kelapa biasa dan biasanya display surabaya, bali, dan malang untuk disajikan dalam bentuk minuman restoran restoran menengah dan atas. tembakau varietas tembakau yang dibudidayakan madura adalah rancak dan n2, merupakan jenis tembakau yang rendah nikotin dan tar. kontribusi tembakau madura terhadap total produksi tembakau jatim sebesar kabupaten pamekasan menduduki peringkat dua jatim setelah kabupaten jember yang terkenal dengan tembakau jenis naughsnya, sedangkan kabupaten sumenep menduduki peringkat tiga. adapun kabar terbaru yang dilansir oleh dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten sumenep saat ini sedang dilounching varietas terbaru jenis rancak t1, t2, s1, dan yang lebih rendah nikotinnya dibanding jenis rancak dan hasil rekayasa dari balita jawa timur. cabe jamu cabe jamu merupakan jenis tanaman perkebunan yang banyak tumbuh daerah dengan tekstur tanah berpasir seperti madura. kontribusi cabe jamu madura sangat besar terhadap total produksi cabe jamu jawa timur yaitu sebesar kabupaten sumenep menduduki peringkat utama jawa timur sebagai penghasil cabe jamu dan bahkan pangsa pasarnya sampai luar negeri yaitu jepang dan tiongkok. dari empat kabupaten madura hanya kabupaten sampang yang saat ini belum membudidayakan cabe jamu. ternak besar kuda, sapi potong, sapi perah, dan sapi ras kerbau) ternak besar (kuda, sapi potong, sapi perah, dan sapi ras kerbau tersebar merata empat kabupaten, yaitu sumenep, pamekasan, sampang, dan bangkalan. namun untuk jenis sapi ras sapi madura sapi sesuai) hanya ada kabupaten sumenep yang dilindungi keaslian rasnya melalui peraturan bupati nomor tahun populasi peternakan besar madura kontribusinya terhadap merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold total populasi peternakan besar jawa timur cukup besar yaitu sebesar dan bahkan kabupaten sumenep menduduki peringkat pertama jawa timur. perikanan laut kontribusi perikanan laut madura terhadap total produksi perikanan laut jawa timur cukup besar yaitu sebesar bahkan kabupaten sumenep menduduki peringkat dua jawa timur dibawah kabupaten banyuwangi, dan kabupaten bangkalan menduduki peringkat tiga. kabupaten sumenep produksinya besar karena secara geografis memang kabupaten sumenep adalah daerah yang mempunyai jumlah pesisir dan pulau terbesar jawa timur. bawang merah komoditas bawang merah juga budidaya madura khususnya kabupaten sumenep dengan varietas kultivar bangkok dan kabupaten pamekasan dengan varietas tanjung. kedua varietas ini mempunyai kemiripan yaitu tahan hama dan rendah kebutuhan air. untuk saat ini produksinya mencapai (delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam puluh dua) ton kabupaten sumenep dan kabupaten pamekasan, dan rencana pemerintah daerah masing masing kabupaten akan terus menambah luasan lahan untuk membudidayakan bawang merah jenis tersebut. sektor pariwisata bahwa objek dan daya tarik wisata wilayah pulau madura sangat beragam sesuai dengan kekhasan geografis, terkait dengan keanekaragaman sumber daya alam serta keragaman budaya masyarakat yang ada pulau madura dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang layak diperhitungkan untuk dikunjungi, karena keindahan alamnya dan atraksi budaya yang mempesona, sehingga mendorong wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ingin berkunjung. sebagai wilayah kepulauan, madura memiliki potensi alam yang menarik, seperti wisata pantai dan pulau pulau kecil dengan keindahan panorama, pasir putih dan taman lautnya. salah satu pulau di. kepulauan madura, pulau gili yang berbeda dengan pulau pulau kecil lainnya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold memiliki kadar kemurnian oksigen tinggi yang potensial untuk dikembangkan sebagai wisata kesehatan. pulau madura juga memiliki keunikan alam lainnya, seperti api tak kunjung padam . hutan kera nea dan lain sebagainya. migas bahwa wilayah madura secara administratif terdiri dari kabupaten, yaitu kabupaten bangkalan, sampang, pamekasan dan sumenep. dari ke kabupaten tersebut, hanya pamekasan yang tidak memiliki aktivitas terkait eksploitasi migas. aktivitas migas madura semuanya berlokasi lepas pantai (off shore) pada jarak mil dan mil. belum ditemukan adanya pengeboran migas daratan madura meskipun pernah dilakukan upaya eksplorasi oleh spe petroleum pada tahun berdasarkan data yang dikumpulkan dari skk migas dan kementerian esdm dapat diketahui bahwa sejak tahun hingga secara umum lifting minyak yang berasal dari wilayah madura mengalami penurunan. produksi minyak dari kawasan madura pernah mensuplai sekitar dari total lifting minyak jawa timur pada tahun namun nilai volume produksi ini terus menurun, sehingga pada tahun tercatat kontribusi minyak dari madura hanya sekitar dari total lifting minyak jawa timur. lifting minyak dari madura berasal dari kkk yaitu phe wmo bangkalan), kangen energy indonesia sumenep), pertamina bangkalan) dan santos sampang). pada tahun lifting minyak mencapai juta barel dan berkontribusi sekitar dari total lifting minyak jawa timur. penurunan drastis (sekitar juta barel) terjadi pada tahun pada tahun sebelumnya produksi minyak madura mencapai juta barel, tapi pada tahun produksinya hanya juta barel. volume produksi ini terus menurun menjadi juta barel pada tahun dan hanya juta barel pada tahun bila pada tahun kontribusi produksi minyak dari madura mencapai dari total keseluruhan jawa timur maka pada tahun produksi minyak madura hanya menyumbang dari keseluruhan produksi minyak jawa timur. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa skk migas dan kementerian esdm menyebutkan bahwa pada tahun lifting gas dari madura mencapai sekitar juta mutu, namun pada akhir jumlah tersebut menurun hingga mencapai juta mutu atau turun sekitar juta mutu. namun begitu, madura masih menjadi wilayah penghasil utama gas yang mensuplai industry dan rumah tangga jawa timur. kementerian esdm mencatat bahwa sampai tahun provinsi jawa timur masih tergantung pada kontribusi gas dari madura yang mencapai sejak tahun sampai dengan pada tahun total lifting gas madura yang dihasilkan oleh kabupaten mencapai juta mutu. nilai ini menyumbang pasokan gas jawa timur. namun pada tahun terjadi penurunan volume produksi hingga mencapai juta mmb tu. tercatat pada tahun lifting gas madura adalah juta mutu namun pada tahun jumlah menurun menjadi juta mutu. pada tahun jumlah tersebut kembali menurun menjadi sekitar juta mutu. namun demikian, pada tahun total kontribusi gas madura terhadap kebutuhan seluruh jawa timur menyentuh nilai sebesar y4. filosofi kehidupan masyarakat madura masyarakat madura memiliki kekhasan cara berkehidupan yang kultural yaitu ketaatan, ketundukan, dan keparahan mereka secara hierarkis kepada empat figure utama. keempat figure itu adalah bunga', bambu', guru, rato bapak, ibu, guru, pemimpin pemerintahan). kepada figur tesebut kepatuhan hierarkis masyarakat madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya. kelompok kelompok pemukiman rumah rumah keluarga terhimpun dalam pola pemukiman pamenang, pola pemukiman koran, pola pemukiman kampong meja, dan pola pemukiman tangan panjang. pada pola pemukiman pamenang dan pola pemukiman koran jumlah rumah maupun generasi keluarganya belum banyak jumlahnya. sedangkan pada pola pemukiman kampong meja dan pola pemukiman tangan panjang jauh lebih banyak jumlah rumahnya, dan bisa mencapai lima generasi keluarga. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sektor informal sdm madura mempunyai daya saing tinggi karena didukung oleh modal sosial yang kuat, yang bersumber dari norma agama islam dan budaya madura. modal sosial tersebut yang selama ini telah membentuk sdm madura mempunyai karakter religius, jiwa perantau, etos kerja keras, dan kekerabatan yang kuat. sehingga sdm madura mampu menguasai perekonomian sektor informal manapun dia berada, dalam negeri maupun luar negeri. dengan minumnya perekonomian masyarakat madura, maka sifat ulet, pekerja keras, dan tidak pernah pilih pilih pekerjaan merupakan bagian dari etos kerja mereka, yang mempunyai semboyan "abhenthal ombak' asap' angin" (berantakan ombak berselimutkan angin), yang merupakan spirit kerja mereka yang tidak hanya terbatas pada etos kerja kelautan saja tapi juga pada energisitas kehidupan masyarakat. kerja keras tersebut sudah mulai awal menjadi prinsip dasar masyarakat madura untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. selain itu, hemat dan halal juga termasuk dalam prinsip kerja masyarakatnya, meski sebagian ada yang didapat dari hasil pekerjaan yang tidak halal. karena itu orang madura dikenal sebagai pemberani, petualang, loyal, rajin, hemat, menyenangkan, antusias, dan humoris. untuk tetap menguatkan kinerja masyarakat madura dikenal ungkapan leluhur madura yang menghargai nilai nilai etos kerja dan nilai religius yang menjadi satu kesatuan, yakni lakon lakon utama, iya area lakon majhemjhem ban masenneng orang bannya' mon ba'na teror dhaddhiya orang mola, tape mon ba'na ella apangrasa jha' ella mata paseghek antena ba'na ngalakone perencana mora jahat ma'le ba'na mate syahid , setting lontong tong setting potong, song song sombong, akar kar la'as, dan mon lako tedung ghi' lagu, retina cole' asem. bahwa dari uraian dalil dalil atas, maka dapat ditarik (dua) kesimpulan sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf dan huruf pemda tidak memiliki pijakan filosofis, teoritis, dan yuridis yang kokoh sehingga tidak ditemukan legal reasoning yang membenarkan ketentuan tersebut, bahkan justru ketentuan tersebut telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon dan bertentangan dengan uud dan madura termasuk salah satu wilayah daerah yang memiliki kekhususan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan provinsi jawa timur pada umumnya, baik dari segi letak geografis wilayah, suku ras, budaya dan bahasa, potensi dan kekayaan sumberdaya alam, dsb., sehingga sudah semestinya menjadi tanggung jawab negara untuk dibentuk satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi sendiri provinsi madura), bahwa jika seandainya ketentuan huruf dan huruf pemda mahkamah memandang tetap perlu dipertahankan, maka menurut hemat para pemohon agar tidak mengakibatkan kerugian konstitusional kepada para pemohon, maka rumusan yang benar adalah sebagai berikut: cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: paling sedikit (tiga) daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi,(empat) kabupaten kota): bahwa dengan dijadikannya madura sebagai satuan pemerintahan provinsi sendiri, justru akan dapat membantu dan memudahkan tugas tugas pemerintah pusat dalam hal: mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanah dalam pembukaan uud dan ketentuan didalamnymddan huruf pemda bertentangan dengan undang undang dasar nri tahun merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttjuli dan diterima kepaniteraan pada tanggal julmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsttsigoid menyatakan huruf dan huruf pemda tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum: atau: menyatakan huruf pemda bertentangan dengan undang undang dasar nri tahun)an dankonstitusi nomor puunomor puu bukti (bukti tidak diserahkan): bukti (bukti tidak diserahkan): bukti fotokopi naskah akademik kajian provinsi madura, bukti fotokopi naskah perjanjian neville, bukti fotokopi naskah perjanjian linggarjati: bukti fotokopi naskah perjanjian meja bundar, bukti fotokopi konstitusi republik indonesia sergelompokkan diri menjadi dua kelompok, yaitu pemohon sampai dengan pemohon viii sebagai kepala daerah dan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (empat) kabupaten jawa timur yang berada wilayah pulau madura, serta pemohon sampai dengan pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang masing masiumum panitia nasional persiapan pembentukan provinsi madur merasa dirugikan dan dihambat hak konstitusionalnya khususnya dalam mengusulkan madura menjadi satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi, hal ini diakibatkan ketentuan huruf dan huruf pemda, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk membentuk suatu provinsi dibutuhkan paling sedikit (lima) daerah kabupaten kota. para pemohon menganggap adanya ketentuan ini mengakibatkan hak konstitusional mereka tidak dapat dilakukan, mengingat pulau madura saat ini hanya terdiri dari (empat) kabupaten. bahwa para pemohon mendalilkan hal tersebut menyebabkan timbulnya kerugian konstitusional yaitumerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan dan uud i3.6j menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon sampai dengan pemohon viii mendalilkan sebagai para pejabat publik yang memegang jabatan sebagai kepala daerah dan pimpinan dprd wilayah pulau madura, namun para pemohon tersebut memposisikan diri sebagai perseorangan warga negara, bukan sebagai suatu satu kesatuan institusi pemerintahan daerah dan bukan sebagai perwakilan dari pemerintahan daerah. selain itu tidak ada bukti berupa hasil rapat paripurna dprd yang memutuskan bahwa para pemohon tersebut diberi mandat untuk mewakili pemerintah daerah masing masing untuk mengajukan permohonan guo. bahwa sebagai perseorangan warga negara, tidak ada uraian yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa para pemohon yang memegang jabatan sebagai kepala daerah dan pimpinan dprd tersebut, yaitu pemohon sampai dengan pemohon viii mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya ada potensi kerugian dikarenakan norma guo. begitu pula terhadap pemohon sampai dengan pemohon tidak ada uraian yang jelas mengenai kaitan antara posisi mereka masing masing dalam organisasi kemasyarakatan tersebut terhadap norma guo, khususnya terhadap kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dapat terjadi dikarenakan konstitusionalitas norma guo. oleh karena itu, mahkamah berpendapat pemohon sampai dengan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo. bahwa khusus mengenai pemohon achmad zaini) yang saat permohonan diajukan merupakan ketua umum panitia nasional persiapan pembentukan provinsi madura, menurut mahkamah karena pemohon dalam jabatan tersebut telah membuktikan adanya keterlibatan pemohon dalam usaha pembentukan provinsi madura, maka pemohon terbukti memiliki kepentingan dalam usahanya mengusulkan dan mempersiapkan pembentukan suatu daerah pemekaran, mana aturan tersebut berkaitan langsung dengan huruf dan huruf pemda. persyaratan yang diatur dalam norma tersebut secara langsung mempengaruhi usaha pemohon. dalam memperjuangkan hak konstitusional pemohon, dan adanya kemungkinan hak tersebut terpenuhi apabila permohonan pemohon guo dikabulkan. oleh karena merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold itu, pemohon achmad zaini) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, sedangkan pemohon lainnya(untuk selanjutnya disebutan huruf pemda terhadap uud yang masing masing menyatakan: huruf persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: .d. cakupan wilayah, huruf:. menurut pemohon, norma guo bertentangan dengan dan dan uud1945,emohon, dalam penjelasan dari tersebut atau dari konsiderans menimbang maupun penjelasan umum, tidak ada penjelasan meng. menuruthuruf huruf dan huruf dari ketentuan huruf huruf huruf dan huruf jawabnya, bahwa uudi3. menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas huruf dan huruf pemda berkaitan dengan kepentingan pemohon untuk membentuk provinsi madura, mana menurut pemohon provinsi baru tersebut provinsi madura) akan terdiri atas (empat) kabupaten wilayah pulau madura dan merupakan pemekaran dari provinsi jawa timur. menurut pemohon, kesatuan wilayah pulau madura telah memenuhi semua syarat untuk membentuk provinsi tersendiri yang terpisah dari provinsi jawa timur, kecuali persyaratan cakupan wilayah yang diatur huruf dan huruf pemda. terhadap hal tersebut, mahkamah perlu menegaskan bahwa mahkamah tidak akan menilai ataupun menguji mengenai potensi wilayah dan kapasitas pulau madura apakah telah layak untuk dijadikan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold suatu provinsi tersendiri, karena hal tersebut merupakan isu konkret pelaksanaan undang undang dan bukanlah kewenangan mahkamah untuk menilai hal tersebut, kecuali apabila terhadap pembentukan tersebut telah disahkan dalam bentuk undang undang, maka pengujian undang undang tersebut dapat menjadi kewenangan mahkamah. bahwa dalam hal ini yang akan dinilai dan diadili mahkamah adalah konstitusionalitas huruf dan huruf pemda yang berlaku secara umum, tidak secara khusus terhadap usulan pembentukan provinsi madura sebagaimana diuraikan dalam permohonan pemohon sehingga isu konstitusionalitas norma guo akan dipertimbangkan tanpa secara khusus dikaitkan dengan isu usulan pembentukan provinsi madura. bahwa uud pada pokoknya menyatakan wilayah negara kesatuan republik indonesia terdiri atas provinsi, dan provinsi terdiri atas kabupaten kota. ketentuan tersebut menjadi prinsip utama dalam bentuk pemerintahan dan dasar bentuk suatu pemerintahan daerah dalam negara kesatuan republik indonesia nkri). secara substansial, konstitusi tidak mengatur mengenai mekanisme dan persyaratan pembentukan suatu kesatuan daerah atau wilayah yang kemudian dapat dinyatakan sebagai sebuah provinsi ataupun kabupaten kota. konstitusi juga tidak mengatur mengenai bagaimana syarat, mekanisme, dan kriteria terhadap suatu provinsi atau kabupaten kota yang dapat dilakukan pemekaran . rumusan uud yang selengkapnyaartinya, konstitusi telah menyatakan agar mekanisme, syarat, dan kriteria dimaksud dapat diatur lebih lanjut dalam undang undang. norma inilah yang menjadi dasar syarat syarat pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pemda. oleh karena itu memang benar bahwa konstitusi tidak mengatur mengenai persyaratan pembentukan provinsi baru. terhadap hal tersebut, dan pemda mengatur mengenai syarat dasar kewilayahan dan syarat dasar kapasitas, mana kedua syarat tersebut berlaku secara kumulatif dan harus dipenuhi seluruhnya sebelum dilakukan pemekaran terhadap suatu daerah. menurut mahkamah, pemda menetapkan syarat syarat tersebut sebagai mandat dari uud dan sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat oomahkamahkonsttigoid dinyatakan oleh norma konstitusi tersebut, karena tidak menyimpang dari pemaknaan pembagian wilayah negara menjadi provinsi dan kabupaten kota. bahkan meskipun syarat tersebut terpenuhi, hal demikian tidak serta merta berarti suatu daerah harus dimekarkan. bahwa dengan demikian, dikarenakan syarat minimal (lima) wilayah kabupaten kota tersebut tidak diatur dan dibatasi oleh uud maka hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang undang. sebagaimana telah berkali kali ditegaskan oleh mahkamah, norma konstitusi yang menyiratkan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, selama norma tersebut tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang undang, bukan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan uud tidak menegaskan prinsip prinsip dalam uud tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, dan tidak dilakukan secara sewenang wenang. oleh karena itu, berapapun jumlah yang digunakan sebagai syarat cakupan wilayah (syarat kapasitas) sebagaimana diatur huruf dan huruf pemda, hal itu tidak dapat dinilai bertentangan dengan uud bahwa mengenai dalil pemohon bahwa norma guo bertentangan dengan uud yangmenurut mahkamah, norma konstitusi tersebut menegaskan mengenai kekhususan dan keragaman daerah bukan dalam konteks bahwa harus dibentuk provinsi atau daerah khusus dalam implementasi hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. yang dimaksud oleh uud adalah dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kekhasan dan keragaman daerah tersebut dan tidak dilakukan secara seragam. pelaksanaan hubungan wewenang tersebut dilaksanakan secara proporsional, sehingga pelaksanaan tugas tugas satuan pemerintahan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing masing daerah. oleh karena itu, merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat oomahkamahkonsttigoid uud tersebut tidak berkaitan dengan permasalahan syarat kapasitas daerah sebagaimana diatur dalam huruf pemda. dengan demikian uud sesungguhnya tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam menilai konstitusionalitas huruf pemda. oleh karena itu dalil pemohon yang didasarkan pada norma konstitusi atas tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. bahwa pemohon mendalilkan norma guo bertentangan dengan uud yang pada pokoknya menyatakan dalam membentuk satuan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten kota, pemerintah harus memperhatikan kekhususan dan keistimewaan daerah. syarat pemekaran daerah provinsi sebagaimana diatur dalam huruf pemda berlaku secara umum bagi seluruh wilayah indonesia. namun demikian, uud memungkinkan terbentuknya satuan pemerintahan daerah provinsi yang bersifat khusus atau istimewa dengan cara yang menyimpang syarat syarat yang ditentukan oleh pemda. dalam hal ini, apabila suatu daerah ditetapkan sebagai satuan pemerintahan daerah provinsi yang bersifat khusus atau istimewa dapat diakui sesuai uud sekalipun tidak memenuhi syarat pemekaran daerah provinsi yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam pemda guo. bahwa terhadap hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa pemda merupakan perintah dari uud mana pembagian nkri atas daerah daerah provinsi harus diatur dengan undang undang. muatan guo dengan demikan merupakan syarat yang berlaku umum, namun ketentuan yang berlaku umum tersebut sangat mungkin dikecualikan bagi daerah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana diakui dalam uud menurut mahkamah, oleh karena posisinya adalah lingkup berlakunya norma konstitusi baik yang berlaku umum uud dan berlaku khusus uud 1945j|, maka apa yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam pemda tidak dapat diuji dengan norma konstitusi yang bersifat pengaturan khusus. bagaimanapun, pemda dapat dikecualikan keberlakuannya untuk daerah daerah yang melalui undang undang tersendiri telah ditetapkan sebagai daerah khusus atau daerah istimewa, dalam hal ini seperti undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, undang undang nomor tahun merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat oomahkamahkonsttigoidhuruf dan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi'a. paling sedikit (lima) daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi:berbunytentang pemerintahan acehan undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta yang mengesampingkan beberapa ketentuan dalam pemda. bahwa dengan demikian, keistimewaan atau kekhususan sebagaimana dinyatakan uud tersebut baru dapat dijadikan dasar pengujian apabila suatu daerah telah diposisikan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus yang telah dinyatakan dan disahkan melalui sebuah undang undang sebagaimana mandat uud oleh karena itu, penggunaan uud tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas huruf pemda. dengan demikian, dalil permohonan guo tidak beralasan menurut hukum. i3. bahwa mengenai penggunaan dan dan uud sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini, pemohon sama sekali tidak menjelaskan alasan alasannya. jika mengikuti jalan pikiran pemohon, yaitu dengan menafsirkan huruf pemda bertentangan dengan uud , selain hal tersebut dapat berakibat pada penambahan norma, juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. sebab akan timbul perdebatan mengenai daerah seperti apa yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersebut, dan ukuran apa yang akan digunakan untuk menentukan bahwa suatu daerah memiliki kekhususan sehingga dapat menyimpang syarat tersebut, selain tentunya yang telah diatur dalam undang undang tersendiri sebagaimana pada pertimbangan atas. ketidakjelasan norma huruf pemda versi petit pemohon tersebut dapat berpotensi memicu sejumlah wilayah nkri untuk mengajukan pembentukan provinsi atau pemekaran dengan klaim memiliki kekhususan dan keistimewaan . menurut mahkamah, pluralisme budaya, bahasa serta adat istiadat wilayah nkri sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, merdeka barat jakarta te, fax email sekretariat@mahkamahkonsitui god semakin besarnya pengakuan negara terhadap kekhasan dari setiap kelompok masyarakat, namun hendaknya pluralisme tersebut tidak dijadikan alasan utama untuk melakukan pemekaran. pemekaran wilayah pada dasarnya ditujukan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan daerah, bukan untuk menemukan perbedaan antara suatu kelompok masyarakat. hal ini sejalan dengan gagasan kebangsaan indonesia yang tidak didasarkan atas etnisitas, kesukuan, maupun ragam perbedaan lainnya, namun negara tetap menghormati, menjamin, dan melindungi keragaman tersebut. dalam kaitan demikian, penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi mengenai efektivitas pemekaran yang telah terjadi selama ini dan sejauh apa tujuan utama tersebut telah tercapai, karena efek samping dari pemekaran wilayah juga cukup besar. persoalan jarak antara suatu wilayah dengan pusat pemerintahan semestinya pula tidak menjadi alasan utama pemekaran dan mahkamah meyakini bahwa ada solusi lain yang lebih tepat era teknologi yang semakin maju. demi menjiwai konsep nkri serta keutuhan bangsa, penting bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan menggali persamaan antara kelompok masyarakat, dan agar masing masing kelompok masyarakat mengurangi kecenderungan menggali perbedaan perbedaan untuk mendapatkan keistimewaan dan alasan bagi pemekartidak secara sempit diartikan hanya dapat dipenuhi apabila terhadap suatu kelompok masyarakat terbentuk provinsi tersendiri untuknya. lagipula hak tersebut konteksnya memang bukan untuk pemekaran wilayah melainkan dalam konteks pemajuan hak hak ekonomi, sosial, dan budaya. dengan demikianpermohonanlasa, tanggal satu, bulan agustus, tahun dua ribu tujuh belas, danenahan sitompul, dewa gede laguna, maria farida indrawienahan sitompul dewa gede laguna ttd. ttd. maria farida indrawibahwa kualifikasi para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang sedang menduduki jabatan dalam badan hukum publik. sedangkan kualifikasi para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yaketua umum panitia nasional persiapan pembentukan provinsi madurmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golddalam mengusulkan madura menjadi satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsihak mendapat perlindungan dan perlakuan yang samamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golddari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan bahkan dari sisi potensi ekonomi, sda, dan sdm, lebih unggul dari provinsi provinsi baru yang ada indonesia, diantaranya provinsi sulawesi barat, provinsi gorontalo, dan provinsi kalimantan utara)yaitu hak mendapat kemudahtermasukmadura dari segi geografis kepulauan dan sosial budaya masyarakat merupakan entitas tersendiri yang berbeda dan terpisah dari jawa timur, sehingga sudah seharusnya secara hukum untuk diberi kemudahan dan perlakuan khusus dalam pengusulan dan pembentukan pemerintahan provinsi tersendiri, yaitu provinsi madura):ketentuan huruf dan huruf jelas para pemohon mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam mengusulkan madura menjadi satuan pemerintahan tersendiri dalam bentuk provinsi, seharusnya hak konstitusional tersebut mendapat perlindungan hukum dari negara, padahal sebelum berlakunya ketentuan nomor tahun yang kemudian diganti dengan nomor tahun dengan (tiga) kabupaten kota saja sudah dapat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mengusulkan untuk dijadikan provinsi tersendiradura sebagai entitas sendiri, memiliki budaya dan tradisi serta adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan daerah daerah lain jawa timur pada umumnya, sehingga untuk dapat lebih menjamin perlindungan terhadap budaya, tradisi dan adat istiadat tersebut, para pemohon bermaksud untuk mengusulkan madura menjadi satuan pemerintahan tersendiri yang terpisah dari jawa timur yaitu dengan membentuk provinsi madura, akan tetapi gagasan ini terkendala oleh ketentuan huruf dan huruf pemda), dari uraian tersebut atas, sangat jelas dan terang benderang bahwa hak konstitusional para pemohon telah dirugikan sebagai akibat dengan adanya ketentuan huruf dan huruf pemda tersebut. bahwa selain hal tersebut atas, pemohon s.d. pemohon yang sedang menjabat sebagai kepala pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian merepresentasikan kehendak rakybahwa pemilihan bupati madura mengikuti ketentuan dipilih secara demokratis dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, agar terpilih bupati yang memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat: bahwa apabila madura terbentuk menjadi satuan pemerintahan tersendiri berupa provinsi madura, maka gubernur yang mempunyai visi dan misi madura lebih mudah melakukan koordinasi, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pembinaan dan pengawasan antara pemerintah madura dengan pemerintah pusat berdasarkan pemda yang menyatakan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat. bahwa menurut paragraf pemda, kepala daerah mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dapat dilaksanakan lebih baik jika berada dibawah koordinasi dan pembinaan pemerintahan provinsi yang visi, misi dan programnya selaras dengan kebutuhan dan kekuasaan masyarakat madura. bahwa pemohon s.d. pemohon yang sedang menjabat ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangkalan, sampang, pamekasan, dan sumenep untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang diposisikan dalam undang undang guo, oleh karena: menurut pemda merupakan lembaga yang merepresentasikan rakyat daerah kabupaten. dalam melaksanakan fungsinya, menjaring aspirasi dari seluruh rakyat yang menginginkan untuk berdiri sebagai provinsi madura. bahwa para pemohon telah melakukan langkah langkah terkait persiapan pembentukan provinsi madura, yang secara lengkap akan dilampirkan dalam bukti bukti para pemohon. akan tetapi langkah langkah tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terkendala oleh ketentuan huruf dan huruf pemda yang mengharuskan minimal terdiri dari lima wilayah kabupaten kota untuk mengusulkan pembentukan provinsi sendiri, bahwa hak konstitusional para pemohon tersebut nyata nyata telah dirugikan dengan berlakunya pemdhuruf pemda. oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh mahkamah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold

nan lip tani bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang program kampung iklim kabupaten pati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang bahwa kegiatan program kampung iklim problem) merupakan kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal terutama kabupaten pati, sehingga perlu adanya program pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca grk)berdasarkanmerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja perangkat daerah melakukan penguatan pelaksanaan program kampung iklim pro iklim)ampung iklintukan dan pengembangan pro iklim dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lokasi yang ditetapkan sebagai kampung iklim.perangkat daerah, pemerintah desa, pelaksana pro iklim, dan atau pendukung pro iklimsebagaimana dimaksud pada dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pro iklim pemerintah daerah perangkat daerah unit kerja terkait lingkungan pemerintah daerah, pemerintah desa: pelaksana pro iklim, dan atau pendukung pro iklim. bab pembinaan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan: pembinaan pelaksanaan pro iklim sesuai peraturan perundang undangan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi penyusunan kebijakan pemerintah daerah tentang pro iklim: penyusunan kebijakan pemerintah desa tentang pro iklim: sosialisasi: penyuluhan, peningkatan. peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan, dan pembangunan bank data pro iklim. bab apresiasi problem sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan pro iklim tingkat lokal, bupati memberikan apresiasi pro iklim daerah. apresiasi pro iklim sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemerintah kecamatan dan atau pemerintah desa yang bukan menjadi pelaksana pro iklim atas keberhasilannya dalam membina pro iklim wilayahnya, pelaksana pro iklim atas keberhasilanendukung pro iklim atas keberhasilannya dalam mendampingi pelaksana pro iklim. apresiasi pro iklim sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi pro iklim. bab vii kerjasama dan kemitraan dalam melaksanakan pro iklim, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksana. pelaksana pro iklim dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan kelompok pro iklim lain,yang mendukung pelaksanaan pro iklim. bab viii pemantauan, evaluasi dan pelaporan bupatibupati secara periodik setiap (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu , dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat:,: peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang program kampung iklimrogram kampung iklim kabupaten pati. kabupaten pati. dinaskepala dinas adalah kepalasistem registri nasional pengendalian perubahan iklim yang selanjutnya disebut senpa. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pro iklim bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaksana pro iklim dan pendukung pro iklim. peraturan bupati ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi emisi grk melalui pro iklim,ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari tata laksana pro iklim:, perencanaan dan pelaksanaan, cc. pembinaaniii tata laksana problem bagian kesatu umum pro ikli identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim, identifikasi sumber emisi dan serapan grk, pengembangand.pengendalian kekeringan, banjir penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi,.pelaksanaan pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ditinjau dari: keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya, pengembangan kegiatan pro klimadan tercatat dan tersedia dalam senpai yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian pro iklim.kampung iklim. dalam. dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan pro iklim, bupati memfasilitasi dan mengoordinasikan pengusulan kampung iklim untuk ditetapkan menjadi kampung iklim oleh pemerintah pusat. pengusulan kampufitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan pro iklim. pengusulan kampung iklim sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari pelaksana pro iklim, pendukung pro klima, cc. inisiatif pemerintah daerah, dan ataub.kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk lokasi yang diusulkan, dan c.penilaian kampung iklim sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim verifikasi pro iklim. bagian. bagian ketiga kelembagaan bupati daerahperangkat daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan pemerintah desa. dalam penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim koordinasi pro iklim dan tim verifikasi pro iklim yang ditetapkan oleh bupati. tim verifikasi pro iklim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari individu yang memiliki kemampuan teknis dan bertugas membantu melakukan verifikasi pro iklim berdasarkan penugasan dari koordinator pro iklim daerah. koordinator pro iklim sebagaimana dimaksud pada merupakan penanggung jawab pelaksanaan problem yang ditetapkan oleh bupati dan bertugas mengoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan pro iklim tingkat daerah. bab perencanaan dan pelaksanaan penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui pembentukan dan pengembangan pro iklim. pembentukan.

nan latnan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum a|( setda z ypbiati, sh, #perjalanan dinas dalam daerah dapat serial dai han tkb diberikan apabila melaksanakan ketua dprd serial par tempuh minimal dari tempat s2215| jaranan minas param pasrah yang harian orang hari (kedudukan tempat yang dituju. anggota dprdsatuan biaya untuk perjalanan dinas dalam daerah uang representasi dalam daerah tk. wkl. ketua dprd orang hari pelaksanaan tugas opd yang bersifat insidentil dengan ketentuan dalam perjalanan dinas dalam daerah uang representasiapabila perjalanan dinas luar daerah harian tk. ketua dprd orang hari menggunakan kendaraan umum, perjalanan dinas luar daerah dalam sehari uang dibayarkan sesuai tarif yang berlaku harian tk. wkl. ketua dprd orang hari fat cost). perjalanan dinas luar daerah dalam sehari uang perjalanan dinas luar daerah jateng diy uang harian ketua dprd orang hari perjalanan dinas luar daerah jateng diy uang harian221s| belanja perjalanan dinas luar daerah jatim jabar banten selain jabodetabek) perjalanan dinas luar daerah jatim jabar banten selain jabodetabek) uang harian tk. ketua dprd orang hari khusus untuk kegiatan diklat teknis fungsional, kursus, dan peningkatan sdm lainnya diberikan uang harian perjalanan dinas luar daerah jatim jabar banten selain jabodetabek) uang harian tk. wkl. ketua dprd orang hari sebesar sedangkan untuk hari pertama dan terakhir, yang serial jatim jabar bant akomodasinya tidak ditanggung perjalanan dinas luar daerah jatim jabar antena panitia diberikan s2215| selain jabodetabek) uang harian tk. anggota dprd orang hariluar jawa uang harian tk. ketua dprd fasilitas transportasi perjalanan dinas luar daerah luar jawa uang harian tk. psw udara bisnis) kereta jaga wkl. ketua dprd orang hari api luxury perjalanan dinas luar daerah luar jawa uang harian tk. psw udara bisnis) kereta jaan anggota dprd orang hari api luxury tk. psw udara ekonomi) sa2ns| uang transportasi tiket pesawat nan (kereta api eksekutif oo19| s9915! perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang pesawat oo19| s99151 perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang pesawat o19| perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket dalam hal menggunakan fasilitas pesawat penginapan dalam perjalanan dinas, s2515 perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang mekanisme pertanggung jawaban pesawat disesuaikan dengan bukti perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket pengeluaran yang sah dan tidak pesawat orang melebihi batas ketentuan satuan biaya penginapan perjalanan dinas perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket genap pesawat orang dalam negeri. oo19| s99151 perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang pesawat oo19l soo1is! perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang kereta api (luxury) oo19| s99151 perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang kereta api oo19| s9915 perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang kereta api oo19l soo1is! perjalanan dinas luar daerah uang transportasi tiket orang kereta api s22151 perjalanan dinas luar daerah uang penginapan hotel orang hari fasilitas hotelperjalanan dinas luar daerah uang penginapan hotel orang hari tingkat hotel bintangoo19| s92151 perjalanan dinas luar daerah uang penginapan hotel orang hari bintang oo19l s2o1si perjalanan dinas luar daerah uang penginapan hotel orang hari bintang s21s| perjalanan dinas luar daerah uang representasi provinsi jawa tengah nan perjalanan dinas luar daerah uang representasi provinsiperjalanan dinas luar daerah uang representasi provinsi maka yang bersangkutan diberi tarif s2215| jawa tengah tk. wkl. ketua dprd orang hari kamar tengah tk. anggota dprd orang hari s21s| perjalanan dinas luar daerah uang representasi luar provinsi jawa tengah naa perjalanan dinas luar daerah uang representasi luar s2215| provinsi jawa tengahanggota dprd orang hari negeri dapat digunakan untuk uang sa2ns| belanja perjalanan dinas luar negeri uang harian nan makan, transport lokal, uang saku pelan pera tu) daan dan uang penginapan dibayarkan belanja perjalanan dinas luar negeri uang harian tk. lumpur. republik rakyat tiongkok per hari belanja perjalanan dinas luar negeri uang harian tk. uang harian perjalanan dinas luar s2215| republik rakyat tiongkok per hari negeri belanja perjalanan dinas luar negeri uang harian tk. republik rakyat tiongkok per hari tingkat ketua dprd sa2ns| belanja perjalanan dinas luar negeri uang transportasi pesawat tingkat wakil ketua dprd s2215| belanja perjalanan dinas luar negeri uang transportasi ang hari tingkat anggota dprd pesawat asia timur karena sesuai dengan aslinya bupati pati bala bagian hukum tag bupati, sh, haryanto membina tk. ntp

zip tanengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang bahwa bencana ngalam yang disebabkan oleh penyebaran corona virus disease (patidengata calon penerima bantuan sosialjenis jumlah kecamatan desa kelurahan nama alamat kelamin nik pekerjaan anggota keluarga men iin ll. psp poo yo) kepala desa lurah ., ketua bpd ketua lpml goa tai bupati pati, lan kedua bagian hukum set haryanto ydbiati, sh, pembina tk. nda720424pati. pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa lainnya lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan unsur masyarakat kelurahan lainnya) ketua lpml) sekretaris :.( sekretaris bpd sekretaris kelurahan) narasumber :.( kepala desa lurah) setelah dilakukan pembahasan seluruh peserta . (musyawarah desa khusus musyawarah kelurahan khusus)pati telah dilakukan analisa sesuaipatiupati pati, arang maan ttd. ( | setda haryanto obati, sh, aipi pola lampiran iii&&& x. yang bertanda tangan bawah ini nama nik nip jabatan kepala desa lurah . kecamatan . menyatakan dengan sesungguhnya data usulan keluarga penerima bansos tunai dari kabupaten pati sebanyak erend2 surat pernyataan tanggung jawab mutlak direktur bank pembangunan daerah jawa tengah kop bank pembangunan daerah jawa tengah surat pernyataan tanggung jawab mutlak mof .o yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan menyatakan dengan sesungguhnya bank pembangunan daerah jawa tengah sanggup untuk menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari apbd kabupaten pati secara nontunai kepada penerima bantuan sosial sebanyak . kkdirektur . bupati pati, ttd. haryanto mann sesuai dengan aslinya kwbeala bagian hukum jika la| setda:z eijpeun. su, #membina tk.jaring. jaring pengaman sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pati yang selanjutnya disebut jps daerahkabupaten patibab bentuk jps daerah pemerintah daerah menyediakan jps daerah. jps daerah sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnyadalam diberikan sebesar rp600. (enam ratus ribu rupiah), bagi penduduk daerah terdampak corona virus disease covid yang berada daerah, rp200. (dua ratus ribu rupiah), bagi penduduk daerah yang bekerja daerah lain yang pada saat pandemi corona virus disease covid tidak kembali pulang daerah. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan selama (tiga) bulan yaitu bulan april, mei, dan bulan juni yang dilaksanakan secara bertahap. pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalamab iii penerima jps daerahpenduduk : dan individu masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat pandemi corona virus disease covidb penerimamelalui kepala dinas sosial p3akb dengan tembusanp3akbdengan penerimaan jps daerahbab. bab penyaluran dinas sosial p3akb menyalurkan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berdasarkanjawa tengah secara nontunai melalui virtual account. dalam hal penerima bantuan sosial berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam kartu keluarga dimaksudatau menyerahkan fotokopi kartu tanda pendudukjps daerah yang tidak diambil dikembalikan kas daerah. bab monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepala dinas sosial p3akb melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jps daerah. hasijps daerahbank pembangunan daerah jawa tengah melaporkan penyaluran bantuan sosial kepada bupati melalui kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati kepala dinas sosial p3akb dihampiri: buktipembangunan daerah jawa tengab8la bagian hukum setda z 5binti, sh, membina tk. ntp

bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang standar harga satutandar harga satuan pemerintah kabupaten pati tahun dengan peraturan bupati ini ditetapkan standar harga satuan pemerintah kabupaten pati, yaituaturan perundang undangan. . honorarium pembantu bendahara pengeluaran pagu anggaran juta s.d juta honorarium pembantu bendahara pengeluaran pagu anggaran500 juta s.d miliar honorarium pembantu bendahara pengeluaran pagu anggaran miliar s.d.pop pembantu bendahara pengeluaran gaji pagu anggaran s.d. .o8. honorarium pembantu bendahara pengeluaran gaji pagu anggaran juta s.d juta honorarium pembantu bendahara pengeluaran gaji pagu anggaran |. juta s.d juta honorarium pembantu bendahara pengeluaran gaji pagu anggaran500 |. juta s.d miliar honorarium pembantu bendahara pengeluaran gaji pagu anggaran |. miliar s.d. miliar honorarium pembantu bendahara pengeluaran gaji pagu anggaran |.diatas miliar honorarium pengurus barang pengguna total aset s.d miliar honorarium pengurus barang pengguna total aset diatas milyar s.d honorarium pengurus barang pengguna total aset diatas milyar s.d miliar |o001 honorarium pengurus barang pengguna total aset diatas miliar ob honorarium pembantu pengurus barang pengguna total aset s.d |. untuk tingkat pengguna miliar barang, jumlah pembantu i51020101 |oo24 pita rekaman ko. |. |oo24 pitadymo9 12mm ko. |. . |oo24 pita ibm type ax200 ho. . |oo24 pitaketikrollbesar ho. |oo24 pitamesin tele polos ho. |oo24 pitamesintikbiasa rolbesar . |oo24 pitamesintikbiasa rolkecil |oo24 pitamesintik elektronik colour ribbon printer ktp set |oo24 pitamesintikelektronik ribbon printonik set |oo24 pita mesin tik elektronik type . |oo24 3i8| pitamesintikelektronik typeselece . |oo24 pitamesintikelektronik typesharp .ro is1o20101 |oo24 pita tele . io.unit |oo24 plakband kain2" ko. lo. a1. |oo24 plakband kertas1" ho. |. |oo24 plakband kertas2" |oo24 plastik1 ko. ak |oo24 plastiklons ko. ak . |oo24 plastik1 2kg ko. ak .| |oo24 plastik2kg ko. ak sa00| |oo24 plastik5kg ho. ak |oo24 plastikmika il. mete oo |oo24 plastik transparan folio ukuran (isi1001b) pak |oo24 3s31| plastik transparan folio ukuran mm(isi50 ib) pak |oo24 plastik transparan folio ukuran mm(isi100 ib) pak |oo24 portepelbertali il. buah |oo24 3sa| rapid ukuran o,l il. buah is1o20101 |oo24 rapid ukuran0, il. buah is1o20101 |oo24 3s6| rapid ukuran0,3mm s d ,00mm buah . |oo24 fill readable pen buah .| s1o20101 |oo24 ribbon dtc1000 mko full color ribbon buah |oo24 ribbon dtc4500e mko full color ribbon buah |oo24 ribbon cetak card1 il. buah |oo24 ribbon cetak card2 il. buah . |oo24 ribbon cetak card . buah |oo24 ribbon cetak card4 il. buah |oo24 ribbon printer tinta printer) untuk barcode buah i51020101 |oo24 ribbon pita printerkartu uji kir kendaraan unit |oo24 sablon ukuran022 .h.buah |oo24 sablon ukuran0,3mm .h.buh |oo24 sablon ukuran0,5mm .h.buah |oo24 sablon ukuran0,6mm .h.buah |oo24 sablon ukuran0,8mm .h.buah |oo24 sablon ukuran1,00mm . i.buah |oo24 35a| screen set io. buah . |oo24 sekatarsipukfolio . i.buah . |oo24 sekatkartukendali lo. buah . |oo24 selotip goldtape1x72 ko. |oo24 selotip goldtape1 2x72 hk. |. |oo24 selotipintitape1 2x10 ho. |. |oo24 3eal sighted il. buah ba50| |oo24 snelhecter folio il. buah |oo24 366e| snelhecter plastik |. buah |oo24 spidol airline70(semuawarnal lusin |oo24 spidolbesarpermanent danwhiteboard lusin |oo24 spidolbesar snowman isemuawarnal| lusin |oo24 37o0| spidolbesarwhite board permanen buah |oo24 37i| spidol besar white board permanen uk. buah |oo24 spidolemas il. buah |oo24 spidolkecil io. buah |oo24 37a4| spidolkecil snowman isemuawarnal lusin |oo24 spidolkecil signed 12warna set |oo24 spidolkecil signed warna set tas0| |oo24 spidoltransparan 4warna .| is1o20101 |oo24 spidoltransparan 6warna .| is1o20101 |oo24 sponshitunguang il. s350| |oo24 stabil io. buah |oo24 3si| stampa airline kecil ho. b2a50| . |oo24 stampa airline sedang) |. |oo24 stampa airline (besar| |oo24 3sa| stapler gun tackermerk kangaroo . |oo24 stapler max hd 10d ho. . i51020101 |oo24 stapler max hd ho. lo. . |oo24 staplesbesar ko. p s . |oo24 3s8| stapleskecil io. buah |oo24 3s9| stempel bisa . i. buah |oo24 stempel warga io. buah . |oo24 stempel tanggal , lunas , received , urgent (non otomatis) pes |oo24 stempel tanggal , lunas , received , urgent (otomatis) .| |oo24 stempel kesan(stampa) il. buah |oo24 39a| stempeltanggal1220 lo. buah . |oo24 stensil sheet double folio (24helai) dos |oo24 stensil sheet folio(48helai) dos . |oo24 starmap batik io. buah .| |oo24 starmap folio . i.buah |oo24 starmap map dokumentasi20 |.unit |oo24 starmap plastik il. buah |oo24 starmap aplastik |. buah .| |oo24 stopmapbatiktebal |. buah |oo24 stopmapbisa lo. buah .| |oo24 stopmapsnelheacter buah |oo24 talikaretgelang .h.kg |oo24 taliklem ikilosengstrapingband buah |oo24| taliraffia1kg kh. |oo24 tali mafia besar( kg) |oo24 tali mafia kecil |. |oo24 tali mafia sedang |. ba00| |oo24 tempat ballpoint menjabat8312 set . |oo24 tinta rapid il. tube |oo24 tinta spidol white board bot |oo24 tinta stempel il. bot tinta tinta cetak peta khusus tinta printer type .000le print 100ml setara tinta printer type |blueprint setara tinta printer type gt gt tinta printer type gt ekson t664, ekson tinta printer type botol brother colour, gi colour ekson colour, brother lc tinta printer type botol colour, canon gi black ekson black, brother lc tinta printer type black, canon gi black tinta spidol airline maker (semua warna tinta spidol airline whiteboard (semua warna| tinta spidol snowman maker (semua warna| |oo24 tinta stempel automatic) tinta stempel airline (semua warna| |oo24 tinta stensil type |oo24 tinta stensil type tipe type menko ke joko setara |oo24 tipe type tipe type (model roller tipe type (tipe cair gentel tipe type (tipe cair gentel |s102o101 |oo2&| belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak naa amplop besar berlambang garuda dan daerah kertas casting amplop besar berlambang garuda warna dan daerah kertas casting naa amplop dinas dengan lambang kertas dico koran amplop kecil berlambang garuda warna dan daerah kertas casting |. amplop rujukan lembar met men |s1o20o101 joo26e amplopsurat kop dinas besarkertascassing buah |s1o2o101 joo26e amplop surat kop dinas kecilkertascassing buah |s1o2o101 j|oo26e amplop surat kop dinas sedangkertascassing buah 9as| |s1o20o101 joo26e bannertype1l met |s1o20o101 joo2e 1i| bannertype2 met oo |s1o2o101 joo26e bannertype3 mete oo |s1o2o101 joo26e bannertype4 mete oo |s1o2o101 joo26e bannertype5 met oo |s1o2o101 joo26 bangko kartu tanda pengenal petugas buah |s1o2o101 joo26e bangko kembar |s1o2o101 joo26e bangko elektronik lembar |s1o2o101 joo26e bangko kutipan akta lembar |s1o2o101 joo26e blangkopiagam ijazah(kertaslinen) lembar sto0o| |s1o2o101 joo26e 2o| bangko spp biasa(3ply rangkap) |s1o2o101 joo2z6e bangko spot giro pos (2ply rangkap) gas| joo2z6e bangko spptkg spy rangkap) box joo2z6e bangko stats buku joo26 bangko cetakan kwartokertas hvs ogr 1muka joo26e bangko cetakan folio bottomkertas ncr ' ' 1muka joo26 bangko cetakan foliokertasdico koan 1muka joo6e bangko cetakan 1foliokertasdoorsag muka joo6e bangko cetakan 1foliokertasdoorslag 2muka joo6e bangko cetakan foliokertas hvs 1muka joo26e bangko cetakan foliokertas hvs 2muka joo26e 3i| bangko cetakan foliokertas hvs berwarna muka 55s| joo2z6e bangko cetakan foliokertas hvs berwarna 2muka joo26e bangko cetakan foliokertasmanilasuper muka joo26 bangko cetakan foliokertas manilasuper 2muka joo26e bangko cetakan folio kertas manila 1muka joo26 bangko cetakan folio kertas manila 2muka 1a7o| joo26e bangko cetakan folio kop foil emas rim joo26e bangko cetakan folio middlekertas ncr ' muka joo26e bangko cetakan 1folio topkertas ncr 1muka joo26 bangko cetakan kwartokertasclassie muka 9as| joo26 4i| bangko cetakan kwartokertas hvs60gr 2muka 8a0| joo26e bangko cetakan kartu kertas hvs berwarna muka oo26 bangko cetakan kartu kertas hvs berwarna 2muka s.00o| |oo26 bangko cetakan iklan kertas doorslag muka . |oo26 bangko cetakan iplanokertas doorslag muka |. i51020101 |oo26 bangko cetakan iklan kertas doorslagwarna muka |oo2z6 bangko cetakan iklan kertas doorslagwarna 2muka |oo2z6 bangko cetakan iplanokertas hvs berwarna muka |oo2z6 bangko cetakan iplanokertas hvs berwarna 2muka . i51020101 |oo2z6 5o| bangko cetakan iplanokertas hvs folio muka |oo26 5i| bangko cetakan iplanokertas hvs folio muka . |oo2z6 bangko cetakan folio bottomkertas ncr muka . |oo2z6 bangko cetakan foliokertas dico koan muka |oo2z6 bangko cetakan foliokertasdoorslag muka |oo2z6 bangko cetakan foliokertasdoorsag muka |. |oo2z6 bangko cetakan foliokertasdoorslag muka . |oo2z6 bangko cetakan foliokertas hvs muka |. |oo2z6 bangko cetakan foliokertas hvs 2muka .| |oo2z6 bangko cetakan foliokertas warna muka . |oo26 6o| bangko cetakan foliokertas warna 2muka .| is1o20101 |oo2z6 6il bangko cetakan folio middlekertas ncr muka is1o20101 |oo2z6 bangko cetakan folio topkertas ncr muka |oo26 bangko cetakan planokertas hvs 1muka |oo26 bangko cetakan 2planokertas hvs 2muka |oo26 bangko cetakan folio kertasmanila 1muka |. |oo26 bangko cetakan foliokertasmanila muka .| |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertasdoorslag muka .| |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertasdoorslag muka is1o20101 |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas doorslagwarna muka .| |oo2z6 7o| bangko cetakan 2foliokertas doorslagwarna muka aa8s| |oo2z6e 7i| bangko cetakan 2foliokertas hvs 1muka |. |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas hvs 2muka |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas hvs 1muka |. |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas hvs berwarna 2muka is1o20101 |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas manilasuper muka |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas manilasuper muka is1o20101 |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas manila muka .| is1o20101 |oo2z6 bangko cetakan 2foliokertas manila muka .| is1o20101 loo2z6e blank (formulir) dkp il. box is1o20101 loo2z6e sol blockquote ibuku |oo2z6e sil bon makan perawatan buku is1o20101 |oo2z6e buku bakul il. buku |oo2z6 bukubuktipengeluaran buku |oo26e sal buku kas ko. buku |oo2z6 buku kas penerimaan dan penyetoran buku |oo2z6 sc| buku laporanisi ply) uk. folio buku loo2z6e s7| buku laporanisi ply) uk. folio buku |oo2z6 s88| buku model ho. buku i51020101 |oo2ze s9| buku nelayan .ko.buku |oo2ze 9o| buku pernyataan lo. buku . |oo2z6e 9i| bukupesanan1 folio .k. buku . |oo2z6 bukupesanan1 folio ibuku . |oo2z6 buku register akta buku . |oo2z6 bukuujikendaraan bermotor lembar |. |oo2z6 cetakamplopsuratkopdinasbesar buah |oo26 cetak cover dobelfolio2 warna lembar |oo2z6e cetak cover dobelfolio4 warna lembar |oo2z6 cetak coverfoliowarma lembar . |oo2z6 cetakdoosarsip . lo.unit oo |oo2z6e cetak plat penang rth rumah tidak layak huni) buah is1o20101 loo26e cetak ho. buku is1o20101 loo26e cetakspu ho. buku |oo26 checklist supervisi pengamat(2lembar) .rim .| |oo26 daftar album terbayar buku |oo26 daftar statistik lk. buku |oo26e factsheet il. buah |oo26e fisis (kartupendiskripsian)folio buku loo26e form monitoring lk. buku is1o20101 loo2z6e formulir blank) spot il. box loo26e formulir blank stats kh. box |oo26e foto copy bolakbali lembar |oo26e foto copy bolak balik foto copy. lembar |. |oo26e foto copy bolakbalikuk. lembar |oo26e foto copy bolakbalikuk. lembar |oo26e foto copymemperkeciluk. lembar |oo26 foto copymemperkeciluk. folio lembar is1o20101 loo26e foto copy. lembar |oo26e foto copy. lembar is1o20101 |oo26e foto copy. double folio lembar .| is1o20101 |oo26 foto copy. folio lembar is1o20101 |oo2z6e vcard kartupengenal pns lembar j|oo26 infraboarduk. io. buah |oo26 infraboarduk.44x41 io. buah . |oo26e jilid oplah lembar . |oo26e jilid oplah . lembar |oo26e jilid oplah s50 lembar loo26e jilid oplah50 lembar i51020101 |oo26e jilid spiral buku |oo26 kalender. buah |oo26 kalender karton1 . i. buah |oo26 kalender karton2 io. buah |oo26 kalender metal il. buah |oo26 kalender meja2 io. buah |oo26 karcis1 isi100lembar blok |oo26 karcis1 sisi100lembar blok |oo26 karcis1 isi100lembar blok sa50| |oo26 karcis1 sisi100lembar blok |oo26 karcis hvs, doorslag blok s775| |oo26e karcis1 isi100lembar blok |oo26 karcis fhv swarnaisi100lembar buku |. |oo26 karcis hvs adabackgroundisi100lembar blok is1o20101 |oo2z6 karcis1 sisi100lembar blok is1o20101 |oo2z6 karcis1 isi100lembar blok |oo26 karcis1 sisi100lembar blok |oo26 karcis bus kecil sedang besar buku |oo26 karcis leang lk. buku 8a50| . |oo26e karcis timbangan ibuku 8a50| . |oo26e kartu retribusi . i. buah |oo2z6 kartu gaji kartu kendali kegiatan buah is1o20101 |oo2z6e kartu id identitaspasiembesar lembar |oo26e kartu id identitaspasienkecil lembar |oo26e kartu identitas anak kia) lembar |oo26e kartu katalog lembar |oo26 kartukendali ih. buku |oo26 kartukendalisurat kegiatan buku |oo26 kartupemantauan lembar .| |oo26 kartu pinjam buku perpustakaan kertas manila lembar .| |oo26 kartu ucapan mohon diri selamat hari raya" buah .| is1020101 loo26e kartu uji ko. is1o20101 |oo26 kartu undangankertasad karton beserta amplop ukuran folio set |oo26 kertas kop bisa boom lo. i51020101 |oo26 kertas kop bupati foilemas .h looxrim |oo26 labeldoos lembar |oo26 lambang kabupaten pati bahandasarkuningan buah |oo26 laporan jagaperawat |orig lo. |oo26 laporan supervisipengamat(1lembar) o.rim lo. |oo26 leaflet uk. a4, cts gram, full colour). lembar |oo26 lembardisposisibesar buku |oo26 lembardisposisikecil io. buku . |oo26 petawarma lembar |oo26e piagam taliasihdanstopmap lo. loo26e plat imb .ho.buah |oo26 plates kecil (tanda selar) uk. 20x50cm lembar |oo26 poster uk. x70 cm, artcartoon gram, full colour) lembar |oo26e setting cetak lembar |oo26 slempanguntukevent lomba buah loo26e spanduk. mete oo |oo2z6e standar cetak peta ukuran 160cm lembar |oo2z6e standar cetak peta ukuran lembar |oo2z6 standar cetak peta ukuran lembar |oo26e standar cetak peta ukuran lembar |oo26 standar cetak peta ukuran a83 lembar |oo26 standar cetak peta ukuran lembar |oo2z6 standar cetak peta ukuran folio lembar |oo26e stikerbesar il. buah |oo26e stikerkecil .h.buah loo26e stikerkhusus lembar |oo26e stikerreflektif io. buah |oo26e stikersedang il. buah |oo2z6e stikertandasamping |oo2z6e starmap dengan lambang kertas dico koran buah |oo2z6e starmap kop bupati il. buah |oo2z6e starmap lambang (kertascromecoted) lembar is1o20101 |oo26 starmap rapor kurikulum eksemplar |oo26 tandapengenall vcard selembar loo26e velcoinfraboarduk. |. buah lo. lo. ko. lo. n. |oo27| belanja alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos .| oo27 biaya pengepakan part1 paket |oo27 biaya pengepakan part2 paket oo27 biaya pengepakan part paket oo27 biaya pengepakan part4 paket |oo27 biaya pengepakan part5 paket |oo27 kuotalnternet bulanfadmin |oo27 kuota internetkegiatan bomb bulan admin |oo27 materai pembayaran diatas rp. lembar oo27 paket data dak non fisik bidang pertanian pemilihan paket berdasarkan berat, volume, dan tujuan serta jangka waktu pengiriman. |oo27 perangko biasa lembar |oo27 perangko kilat lembar maa genta jenaka wak dan tujuan serta jangka waktu jan tuan solo oo. oil koko. |oo29| belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer oo29 cartridge cannon pfi ito |oo29 cartridge kloter (hitam) buah |oo29 cartridge kloter al(warga) buah |oo29 cartridge printer blank buah |oo29 cartridge printer color buah |oo29 blank box oo29 cleaningkitcetake ktp tabung oo29 cleaning kit for voli primacy& zenius set |oo29 cleaning printer kartu uji kir kendaraan unit oo |oo29 dvp blank box |oo29 filmclearcetake ktp tabung |oo29 flashdisk16 0000000000hoon |oo29 flashdisk2 hoonito |oo29 flashdisk4 00000000000hoon |oo29 flashdisk8 ' 00000000000hoon |oo29 ink cartridge buah tahun| kode rekening uraian satuan marca keterangan honorarium pembantu pengurus barang pengguna total aset diatas (pengurus barang pengguna miliar s.d miliar yang nilai asetnya diatas honorarium pembantu pengurus barang pengguna total aset diatas (milyar maksimal orang. miliar s.d miliar honorarium pembantu pengurus barang pengguna total aset diatas |. honorarium pejabat ketatausahaan barang pengguna total aset s.d |. kena honorarium pej abad ketatausahaan barang pengguna total aset diatas miliar s.d miliar honorarium pej abad ketatausahaan barang pengguna total aset diatas miliar s.d miliar ponoraram pejabat ketatausahaan barang pengguna total aset diatas .o8. honorarium ppt pengelola keuangan bomb tk. kabupaten |. |o001 honorarium bendahara pengelola keuangan bomb tk. kabupaten |. honorarium pembantu bendahara pengelola keuangan bomb tk. |. kabupaten honorarium pengelola keuangan bomb tk. kecamatan honorarium pengelola keuangan bomb tk. kampung |. honorarium tim pengkajian dan analisis kebutuhan perda pengarah |. honorarium tim pengkajian dan analisis kebutuhan perda |. penanggung jawab honorarium tim pengkajian dan analisis kebutuhan perda ketua honorarium tim pengkajian dan analisis kebutuhan perda sekretaris honorarium tim pengkajian dan analisis kebutuhan perda anggota honorarium tim penyusun rkd pengarah ob honorarium tim penyusun rkd penanggung jawab ob honorarium tim penyusun rkd ketua ob honorarium tim penyusun rkd wakil ketua honorarium tim penyusun rkd sekretaris ob |o001 honorarium tim penyusun rkd anggota |o001 honorarium tim teknis pelaksana penyusunan rkd ketua honorarium tim teknis pelaksana penyusunan rkd sekretaris |. |o001 honorarium tim teknis pelaksana penyusunan rkd anggota |. honorarium tim teknis pelaksana penyusunan rkd ketua oo29 inkjetwarma . ionik |oo29 main board printonik p8215 unit |oo29 memory vcard4gb il. buah . |oo29 memory vcard8gb il. buah |oo29 originaltonermesinfotocopy |. zak . |oo29 refilpita lo2180 io. buah |oo29 refilpita lx300t io. buah . |oo29 refit tonerfaximile tabung |oo29 ribbon barcode hk. . |oo29 ribbon cartridge ekson 310t original unit . |oo29 ribbon colour ymc il. buah |oo29 ssd storage ssd blue nand500 unit |oo29 tinta fotokopi . l. botol |oo29 tintaresograph tabung |oo29 3i| toner cartridge samsung .|.unit .| |oo29 toner fotokopi canon ir25225 buah |oo29 3a| toner laser jet5200 .|.unit |oo29 tonerlaserjettype1 |.unit |oo29 3e| tonerlaserjettype2 |.unit |oo29 tonerlaserjettype3 |.unit |oo29 3g| tonerlaserjettype4 |.unit is1o20101 |oo29 tonerlaserjettype5 |.unit |oo29 toner standar |.unit |oo29 4i| toner mesin fotokopi tabung |oo29 toner printer laser jet pro ppm435 buah |oo29 toner printer laser jet fuji xerox hitam unit |oo29 toner printer laser jet fuji xerox warna unit |oo29 runner asetat938 buah |oo29 runner asetat938 buah lo. ko. ho. . |oo31| belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat listrik is1020101 loss1i aaa70mm lo. pem |opsi acetylene welter shinoda sushi) unit |opsi alma connect terpasang |opsi stanford115 .|l.unit loose ballast bhl1000 il. buah |oos1i ballast bhl1i50w buah soosi ballast bil250w . buah i51020101 |opsi ballast bhl400 berbuah |opsi ballast bsn150w berbuah |oos1i ballast bsn250w berbuah . |oos1i ballast bsn dual w 70w io. buah .) |opsi ballast bsn dual w 100w io. buah |opsi ballast bsn dual watt w 150w |. buah |opsi ballast hid 1000watt berbuah |opsi ballast hid 400watt berbuah |oos1i ballast hps 150watt berbuah |oos1i ballast hps 250watt berbuah |opsi baterai mf12v 120ah ho. buah |opsi baterai mf12v 60ah io. buah |opsi battery ah 12vv berbuah |opsi battery60 ah 12v berbuah |opsi biayapemasangantitiklampu titik |opsi box battery besar berbuah |opsi box battery kecil berbuah is1o20101 |opsi box battery sedang berbuah is1020101 |opsi box kwh meter berbuah is1o20101 lokasi box panel preunit |opsi braket boxpanel il. buah |opsi braket solarpanel buah |opsi capasitoruntuk hps hid 1000watt berbuah |opsi 3i| capasitoruntuk hps hid 400watt berbuah |opsi capasitoruntuk hps 150watt berbuah |opsi capasitoruntuk hps 250watt berbuah |opsi 3al contractor13 berbuah |opsi contact20 berbuah |opsi contractor30 berbuah loose contractor35 berbuah |opsi 3s| contractor50 berbuah |opsi contractor80 berbuah |opsi contractor sn berbuah |opsi 4i| controller led spot rgb watt berbuah |opsi downligtekeong ho.nit |opsi driver led hpl watt berbuah |dogs1i dust sampler i.unit joo1i elektroda . io.unit . |oos1i citing gantung . io.buah . |oos1i sel citing plafon . io.buah . |oos1i fitting hunger berbuah |opsi fitting hunger2 berbuah |oos1i foto cel3 berbuah |oos1i 60o| foto cel3 berbuah |oos1i 6il foto cel berbuah |oos1i fotocell3 io. buah |oos1i fuse box group . i. buah is1020101 |opsi 6al fuse box group il. buah is1o20101 loss1i fuse box group il. buah .| is1o20101 loss1i 6e| gunting j300 io. buah is1o20101 loss1i gunting j500 io. buah loose gunting mfl io. buah |opsi gunting mfm . .i. buah |opsi gunting mpl .i. buah loose 7il gunting mpm io. buah loose handle s250a il. buah |opsi housing lampu kap lampu) son t150w berbuah |opsi 7a| housing lampu kap lampu) son dual watt (2x250 berbuah is1o20101 loose sol ir lampu il. buah is1020101 loose sil pr tro il. buah .| is1o20101 loose s82| senator untuklampu hps 150watt berbuah .| is1o20101 |opsi senator untuklampu hps 250watt berbuah is1020101 |opsi sal ignatoruntuk hps hid 1000watt berbuah soosi ignatoruntuk hps hid 400watt berbuah oos1i sel director berbuah oos1i s7| inectoruntuk150 io. buah |opsi ss| inectoruntuk250 io. buah |opsi sol insulting ladder fiberglass berbuah |oos1i inverter dc ac buah |oos1i 9i| ignitoruntuk son . io.buah .| opsi isolasibeningtipis ko. |. |opsi isolasi besar ko. |. |opsi 9al| isolasihitamkecil ko. |. . |oos1i isolasi kecil ko. . |opsi isolasikertaskecil ho. lo. . |opsi isolator tarik suspension) kva preunit |opsi isolator tumpu (longsank) kva preunit . oos1i jitu berbuah |opsi kabel coaxial rg6g mete |oggi kabel listrik sepur nym uk. mete |oggi kabel listrik sepur nnm uk. mete |opsi kabel listrik sepur nym uk. x25 meter |opsi kabel listrik sepur nym uk. mete . |opsi kabel ltc2x50mm24n85 prem .| |opsi kabel ltc2x70mm24n50 il. perm 7a000| |opsi kabel ltc2x10mm? il. mete oo |opsi kabel nfa2x2x10mm2 ih. perm |. |opsi kabel nfa2x2x16mm2 .h. prem . |opsi kabel nfa2x2x25mm2 ih. prem .| |opsi kabel nya1x1,5mm? ih. prem joo3si kabel nya1x2,5mm? pem |. |opsi kabel nym2x1,5mm? . pem . |opsi kabel nym2x2,5mm2 pem |opsi kabel nym2x4mm2 pem |opsi kabel nym3x1,5mm2 pem . |opsi kabel nym3x2,5mm2 . pem lo. a9000| . |opsi kabel nym3x4mm2 ho. pem |opsi kabel nyy2x1,5mm2 . pem . |opsi kabel nyy2x2,5mm2 . pem . |opsi kabel nyy2x4mm? pem |opsi kabel nyy3x1,5mm2 . pem |opsi kabel nyy3x2,5mm2 . pem |opsi kabel nyy3x4mm? pem opsi kabel nyy4x2,5mm? pem |opsi kabel nyy hyo2x0,75mm? pem |opsi kabel nyy hyo2x1,5mm2 pem . oos1i kabel sun .ho.buah . |oggi kabel tanah nyy)2x2,5mm? prem at. |oggi kabel tanah nyy3x10mm? ho. perm |oggi kabel tanah nyy4x25mm? ho. prem .| |oggi kabeltanah nyy4x70mm |. meter |opsi kabel ties perak |opsi kabel nyy2x2,5mm il. mete oo |opsi kap lampu berbuah |opsi kap lampu berbuah |opsi kap lampu taman type l.unit ' |opsi kap lampu taman type2 |.unit .| |opsi kap lampu taman type8 l.unit |opsi kap lampu taman type4 l.unit |opsi klemkabel . ko. ak |opsi klemkabel ho. ak |opsi klemkabel ho. ak (s1020101 oos1i klem ho. p ak loose lampu2 . i.buah |opsi lampu assa12 watt |.unit is1o20101 |opsi lampu comes 25w, 30w,35w buah .| |opsi lampu dai ichi . buah |oggi lampudindingklasik bahan besitempa unit soosi lampu keong . lo.nit |opsi lampu flood light led 120wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 160wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 20watt berbuah . |opsi lampu flood light led 200wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 220wattii65 berbuah |opsi lampu flood light led 245wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 280wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 30wattii65 berbuah |opsi lampu flood light led 315wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 335wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 350wattii66 berbuah |opsi lampu flood light led 50watt berbuah |opsi lampu flood light led 50wattii65 berbuah .| |opsi lampu flood light led 70wattii65 berbuah is1o20101 |opsi lampu hit400watt berbuah |opsi lampu pln watt buah |opsi lampu pln watt |. buah |opsi lampu pln watt |. buah |opsi lampu pln watt buah |opsi lampu hps 1i50watt berbuah |opsi lampu hps 250watt berbuah .| |opsi lampu hps hid 1000watt buah |opsi sampul panel18watt led |.unit |opsi sampul panel24watt led |.unit ) |opsi lampukanopi led 8watt |.unit |opsi lampukolamikan ttravotlampu 7watt led unit |opsi lampu led1o watt il. buah l|opsi lampu led watt housinguntuk pju buah .| is1o20101 |opsi lampu led 18watt holi selling plafon decorativeputih buah .| |opsi lampu led 24watt holi selling plafon decorativeputih buah .| |opsi lampu led watt housinguntuk pju buah s1020101 |oggi lampu led watt housinguntuk pju buah .| soosi lampu led7 watt io. buah |opsi lampu led 8wattkuning . lo.unit . |opsi lampu led downllight12watt buah |opsi lampu led hpl watt berbuah is10o20101 |oggi lampu pijar110 watt buah . is1o20101 |oggi lampu pijar 220v watt buah is1o20101 |opsi lampu pijar110 220v watt buah is1o20101 |opsi lampu pijar 220v v watt buah .| is1o20101 |oggi lampu pijarcabe25 watt buah |. |opsi lampu plc14 watt il. buah .| |opsi lampu plc18 watt il. buah .| loose lampu lc283 watt il. buah |opsi lampu plc36 watt buah |opsi lampu plc5 watt il. buah |opsi lampu lc8 watt il. buah |opsi lampurumputduaarah |.unit .| is1o20101 |opsi lampu sle20 watt il. buah .| is1o20101 loose lampu son t150ww buah .| is1o20101 loose lampu son t250w berbuah |opsi lampusorotgambar led 8watt unit |oggi lampusorot spot lsatuarah unit soosi lampu spot led50 watt berbuah |opsi lampu tamantbolalampuassa .unit |opsi lamputaman cvt4w . koo.unit oo |opsi lamputanah komplit dkecilassa unit .| |opsi lampu tiger head5 ho. buah |oos1i lampu tl10o watt io. buah i51020101 |opsi lampu tl15 watt .ho.buah |opsi lampu tl36 watt io. buah |opsi lampu toyosaki55 ho. buah . opsi mcb1 ph2 berbuah opsi mcb1 ph25 berbuah oos1i mcb1 ph32 berbuah loose mcb1 ph40 berbuah loose mcb1 ph50 berbuah . loose mcb1 ph6 berbuah l|opsi mcb2 untuktianglampu buah .| loose mcb3 fasa6d il. buah |opsi ccb3 phase125 il. buah |opsi ccb3 phase160 buah |opsi ccb3 phase250 buah loose neon simbad eb e218 buah .| |opsi neon simbad eb e236 buah . indorack power distribution unit dari ups rack jaringan) apc pdu rack meter ap8858 dari ups rack server) |oo3i regulator controller buah |oo3i regulator las acetylene unit oo3i relay12v buah opsi relay12v buah apc rbc140 replacement replacement battery cartridge ups kva buah cadangan pengganti untuk ups 15kva) oggi sabuk pengaman full body unit oo oggi seattle pernah opsi sle 20w.cles buah oggi socket lampu selang led pernah oggi solar panel100 preunit oggi 3o0| spot light220 volt watt buah oggi spot light220 volt watt buah t6a50| oggi spot light220 volt 500w watt buah oggi spot light220 volt watt buah |oggi 3oa| stabilizer servo) aferroresonantype unit oo oggi stabilizer1.500v attr unit oggi 30o6| stabilizer kva3 phase unit oggi stabilizer ono joo 3og| stanglampupipal,5inch1 meter berbatang joo31 stanglampupipal,5inch2 meter berbatang joo31 stanglampupipal,5inch3meter berbatang joo31 starter tl fs2( watt) buah joo31 starter tl s10( watt) buah joo31 stikerarde buah joo31 stiker biasa(tanpaarde) buah j|oo31 stop kontak bow io. buah j|oo31 tangamper( elit unit j|oo31 tang ampere metr buah joo31 tangkombinasibesar (multiple) |. unit joo31 tanglancipbesar (multiple) |. unit joo31 tang meter digital pernah j|oo3i tangporongbesar (multiple) .unit joo31 dost io. buah joo3i respon besar buah joo3i testpenbungkus kawa buah joo3i tianglampu single arm7 batang joo3i tianglistrik besi batang 20aa fro2horor joo net ane arm model momen parabola batang alor000| atau melengkung meter 20aa fro2horor oosit ena net mane arah model momen parabola batang ag9r000| atau melengkung meter 202a sro2horor joo ena meta ane arm model momen parabola batang sosro0o| atau melengkung meter 20aa isro2horor joo metana ane arm model momen parabola batang ss77000| atau melengkung meter l200a isro2horor joo tah asa (an arm model momen parabola batang 2s70000| atau melengkung meter honorarium tim teknis pelaksana penyusunan rkd anggota |. . honorarium pembantu tim teknis penyusun rkd ketua |. honorarium pembantu tim teknis penyusun rkd anggota |. honorarium tim penyusun teknokrat rpm rpm perubahan rpm pengarah honorarium tim penyusun teknokrat rpm rpm perubahan rpm penanggung jawab honorarium tim penyusun teknokrat rpm rpm perubahan rpm ketua honorarium tim penyusun teknokrat rpm rpm perubahan rpm wakil ketua honorarium tim penyusun teknokrat rpm rpm) perubahan rpm sekretaris honorarium tim penyusun teknokrat rpm rpm perubahan rpm anggotapembantu tim teknis penyusun teknokrat honorarium pembantu tim teknis penyusun teknokrat honorarium tim penyusun ipjp perubahan ipjp pengarah honorarium tim penyusun ipjp perubahan ipjp ketua honorarium tim penyusun ipjp perubahan ipjp wakil ketua honorarium tim penyusun ipjp perubahan ipjp sekretaris |. honorarium tim penyusun ipjp perubahan ipjp anggota |. honorarium tim teknis pelaksana penyusun ipjp perubahan ipjp |. ketua sekretariatdouble arm). model ornamen parabola ken|oo31 joo31 timer switch delay joo31 joo31 tle watt joo31 tle watt joo31 tnd wwe transformator csp phase kva transformator csp phase kva joo31 bravo watt fasa bravo watt fasa bravo watt fasa bravo watt fasa joo31 ups avr joo31 ups joo31 ups avr apc surat15krmxli( backup perhitungan jam) fonsi s1500va . io.unit opsi ups8g a . ooo.unit opsi ups ss3000v . io.unit i51020101 |opsi 37a| ups 3000va 2700w . io.unit opsi upsskva . io.unit ' | opsi ups600vatar .ho.unit opsi usap starts150011500va .l.unit oo . opsi upset168228 .hoo.nit |opsi ups digital . io.unit ) | |opsi 3sol sic case838600v . lo.unit opsi 3sil ups t1ie31c . io.unit opsi wicsinle . io.unit o ) | . ko. ho. . belanja alat bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga |oo34 bolapingpong gross .| is1o20101 |oo34 bola tenis il. sio |oo34 s8| bola tennis merk dunlop kondisi4 kaleng |oo34 bola tennis merk edisi4 kaleng |oo34 bola tennis merk nassauisi4 kaleng .| |oo34 box bidding ko. |oo34 buah catur il. buah |oo34 barnes perlengkapan p3k buah |oo34 karetpingpong . |oo34 kartu . host . |oo34 netpingpong .ho.set . is1o20101 |oo34 papanbuah catur peraga buah .| |oo34 4i| papan catur il. buah |oo34 ritmik ribbon competition buah .| i51020101 |oo34 skiing il. buah |an da |oo34 6e| target kick double buah lokal |oo34 winshoek buah gardan |oo34 wrist wraps pembalut pergelangan tangan) buah titan usa dan iss . belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya |rose alat pencacah sampah organik unit 8a. rose ambipurrefl buah |rose ambipurtempat buah 6i600| |rose bakkeranjanginfustanpatutup buah |rose banbecaksampah 0nit loose batu alkaline buah .70ojalkaine loose batu battery kecil buah 2100oja8 loose batu battery kotak buah 8a0oja8 oos6e bayelean editor o o loose bayfreshpadat gantung buah loose bayfresh spray buah a7. loose 1a| bayfresh spray besar ' kaleng loose bayfresh spray kecil kaleng oos6e blautisi50dos) karton oos6e botol hand soap buah loose botol prayer arena500ml buah loose botol prayer tudor1000m buah loose botol prayer tudor 500ml buah a5000| loose brondong sampahuntuk sepeda buah |oos6 bubuk pembersih jazz pak loose bubuk pembersih meter loose 2a| celemek apron buah a5000| loose cooper sulfate pentahyarat oos6e cotttmnbud poo pak a800| loose detergen boom400gram ho. loose detergen data . ho.xke lo. . loose detergen rins900gram ho. . loose 3i| detergen rins secret24 gram |. pak loose detergen rins secret48 gram lo.pak loose ekrakbambu . io.buah i51020101 loose 3a| ekrakkulit . io.buah . loose elevated tray2susun ho. ps atas0| . loose elevated tray3susun lo. loose ember bak sampah60 lt. buah . loose ember bak sampah80 lt. il. buah loose memperbesar50liar il. buah . loose ember plastik3 galon lion star buah . loose ember plastik4 gal l. buah .| loose filterpaperfordieselsmokemeter box .| is1o20101 loose furniture polish999 ho. bot .| is1020101 loose sil gayung io. buah is1o20101 loose guntingtamanjenis1 |. buah loose guntingtamanjenis2 buah .| loose 5a| guntingtamanjenis3 |. buah is1o20101 loose guntingtancip il. buah loose 5e| handukbesar il. buah loose handuklaptangan il. buah loose 5s| hit spray (275m) il. bot is1o20101 loose hit spray (600m). bot loose sebagus il. buah is1o20101 loose jaringpadisawah . l.ro is1o20101 loose kain lap handuk gantung buah .| is1o20101 loose kain lap handuk warna lembar .| loose kain lap kaneko lembar loose kain lap kotak lembar .| is1o20101 loose kain lap kotak cap gunting lembar loose kain lapmerk kaneko lo. i51020101 loose kain lobby suster60cm lokal buah . i51020101 loose kain lobby suster lokal90cm lokal buah . loose kain maju putih . koo.xe lo. .| loose 7i| kain microfiber lembar . loose kain microfiber lembar loose 7a4| kain pel putih biru lembar loose kamper bola ping pong dahliaisi5pcs pak |. loose kamper bola ping pong swallows5pcs pak . loose kamper bola tenis il. buah loose kamper bola tilt ko. . loose kamper gantung gepeng seagal buah loose sol kaneko il. buah atom loose sil kantongplastikbesar lo. pak . |rose kantongplastikkecil ho. loose kantong plastik kemasan kombinasi foil plastik lembar loose sal kantongplastiksedang |. pak sa100| is1o20101 loose kapstokkayu io. buah is1o20101 loose sel kapurbarus hk. is1o20101 loose s7| kapurbarus bungkus loose sg| kelengkapan k3 masker buah |. loose s9| kelengkapan k3 obatlalat (relation) liter .| loose 9o| kelengkapan k3 obatrumput roundup) buah .| loose 9i| kelengkapan k3 paculproyek buah .| loose kelengkapan k3 pakaian kerja training . loose kelengkapan k3 sabitkecil buah .| loose kelengkapan k3 skopkecil buah loose kelengkapan k3 taligoni loose kelengkapan k3 topiproyek buah is1o20101 loose kemoceng bulu ayam .k l. ps loose kemoceng mafia |. buah loose kemoceng wig il. buah loose kertas bebas asam il. pak loose keset bahan karpet uk40x60cm buah loose keset bahan sept uk40x120cm buah .| loose keset bahan sept uk40x60cm buah loose keset kain tenun buah .| i51o20101 loose keset karet welcome buah |oos6e keset karpet io. buah loose keset nomad sedang6850 lembar loose keset nomad tebal7150 lembar loose keset nomad tipis6050 lembar loose keset serabut welcome1.5m il. buah loose keset serabut welcome2m buah i51020101 loose kolokbotl . io.buah loose kop toilet super. i. buah . loose lapkacabesar lo. buah loose lapkuningbesar lo. buah loose masker klinis50 lembar box . loose molto pewangi dit oo . loose obatlalat (pertanian) l.pt loose obatpemutih kain pakaian lo.ke loose supercup8oz kh. lo. . loose supercup8ozdengantutupcup loose planet ho. loose pengkilekrakplastik) |. buah loose dengki kaleng il. buah loose dengki lion star beta buah . is1o20101 loose dengki lion star sigma il. buah loose dengki plastik biasa |. buah loose dengki plastik super apollo buah loose plastik sampah hitam kretek uk. gandum pak loose plastik sampah hitam kresekuk. .pak .| loose plastik sampah hitam60x100 |. pak loose plastik sampah hitam.45x50 il. pak .| loose plastik sampah hitam uk.50x75 laris" |. pak .| loose plastik sampah hitam uk.60x100 |. pak .| loose plastik sampah hitam.90x120 |. pak .| loose plastik sampah hitam uk.90x120' laris' |. pak .| loose plastik sampah kuning40x60 lo. .pak .| is1o20101 loose plastik sampah kuning45x50 |. .| loose plastik sampah kuning kresekuk. pak .| loose plastik sampah kuning kretek uk.40x60 pak .| loose plastik sampah kuning uk.60x100 pak .| loose plastik sampah kuning uk.90x120 |. .| loose plastik sampah putih uk.50x75 |. pak |oos6e plastik sampah putih uk. 602x100 pak loose plastik sampah putih uk. 90x120 ho. loose pledge aerosol il. buah loose pleageoil bot loose pledge spray bot loose pledge spray fill il. pouch . loose poster dit oo loose percent2.5grasi100 butir lo. pak .| loose reffill lifeboat cair secret loose reffill pengharum ruangan otomatis buah loose sabun cream ekonomi e350k |. buah |. loose sabun mandi lifebuoy nuevo |. buah |. loose siput dengki kecil .ho.set . loose sapuluh2 macan ho. buah loose sapuluh bisa io. buah . loose sapuluh dragon . i. buah . loose sapu laba laba mission rugball) buah . loose sapu lidi tangkai . i. buah .| is1o20101 loose sapu lidi tanpa tangkai buah loose sapu nylon nagara buah .| loose sarung tangan dokter( latex) |. pak .| loose sarung tangan kain l.lusin loose sarung tangan kain bintik l.lusin loose sarung tangan karet biasa pasang loose sarung tangan karet pataka pasang loose sekop besar il. buah loose sekop kecil . i. buah loose selang air serat benang) 100meter is1o20101 loose selang air serat benang) 50meter loose semir lantai ikg kaleng loose semir lantai ma1 2kg kaleng loose sendok semen il. buah loose sepatu boot panjang( ap) pasang is1o20101 loose sepatu boot panjang jeep) pasang loose sikat gigi il. buah .| loose sikat kawat il. buah .| loose sikat lantai25 nylon nagara buah .| loose sikat lantai25 nylon tangkai dragon buah .| is1o20101 loose sikat lantai nylon tangkai kayu buah |oos6e sikat tangan gagang nagara buah loose sikat tangan nylon kayu lo. buah |. loose sikat tangan plastik il. buah |. loose sikat bulat io. buah i51020101 loose sikat lengkung nagara buah i51020101 loose standing astray23cmx60cm |. buah .| loose standing astray30cmx65cm il. buah .| loose standing astray40cmx80cm il. buah loose steel wool . i.buah loose stella cair fill ho. buah loose 19a| stella matic fill . kang loose stella phone (275m) kaleng loose stella spray (250m) kaleng loose stella spray (400m) kaleng loose stella grade gantung ho. loose sunlight bot loose staff cream il. botol loose tangkai lobby suster60 aluminium (tanjakan) buah loose tangkai lobby suster90 aluminium (tanjakan) buah .| is1o20101 loose napas cuci hijauisi12lembar |.lusin loose napas kawat il. buah is1o20101 loose napas scott rite with hand buah loose napas sponge hijau kuning buah .| loose tas pinggang candy ba) buah .| loose tempat sampah keranjang buah loose tempatsampah blu liter) |.unit' ) is1o20101 loose tempat sampah pilah |. buah loose tempatsampahtertutup buah loose tempat sampah tutup goyang1 lt. buah is1o20101 loose tempat sampah tutup goyang15 lt. buah loose tempat sampah tutup goyang20 lt. buah .| is1o20101 loose tempat sampah tutup goyang42 lt. buah loose tissue dinner makin |. dos loose tissue facial live (24pak ctn) l.pak .| loose tissue facial see (20pak ctn9 |. pak .| loose tissue hand tower multirole live pak ctn) docs .| loose tissue hand tower multirole see (20pak ctn) docs is1o20101 loose tissue kotak delight120s buah .| is1o20101 loose tissue multipurpose pop live opak) docs |oos6e tissue multipurpose pop see (6x 8pak) docs . loose tissue roll emosi live roll bundles24roll)170s docs . loose tissue roll emosi plenty roll) docs loose tissue roll emosi rol) |. dos loose tissue roll halus live (sideemboss) docs i51020101 loose tissue roll halus see u185's dos loose tissue roll jumbo jrt) live (16roll ctn) dos loose tissue roll jumbo jrt) see (16roll ctn) dos loose tissue roll nine ko. |. loose tissue tessakotak kotak . loose tisukeringmobilkotak lo. buah loose tisukeringmobilrol . i.buah . loose tisukotak . io.buah loose disamakan .kook. @ak . loose tisu ko. |. loose toiletcolourball bungkus) buah . loose tongsampah darikaretbandol buah .| loose tongsampahpakaitutupisi 60literplastik buah is1o20101 loose tongsampahpakaitutupplastik(besar) buah is1o20101 loose tongsampahpilah8 . l.unit loose tongsampahpilah5 l.unit loose tong sampah tunggaltertutup |.unit loose tongkatpel il. buah loose tusukanbon kh. s000| loose tahap . i.buah is1o20101 loose wife kaca lion star25cm |. buah loose wiper lantai dragon |. buah loose wiper lantai nagara besar buah .| loose wiper lantai tangkai besi100cm buah .| loose wiper lantai tangkai besi50cm |. buah is1o20101 loose wiper lantai tangkai kayu buah is1o20101 loose dipol karbol il. bot is1o20101 loose tepungkanji ko. xkg lo. .| honorarium tim canis pelaksana penyusun ipjp perubahan ipjp sekretaris sekretariat honorarium tim canis pelaksana penyusun ipjp perubahan ipjp anggota sekretariat honorarium tim canis pelaksana penyusunan ipjp perubahan ipjp ketua pokja honorarium tim canis pelaksana penyusunan ipjp perubahan ipjp anggota pokja honorarium pembantu tim teknis penyusun ipjp perubahan ipjp ketua pembantu tim honorarium pembantu tim teknis penyusun ipjp perubahan ipjp anggota pembantu tim honorarium tim penyusun renstra perubahan renstra pengarah .o8. honorarium tim penyusun renstra perubahan renstra penanggung jawab honorarium tim penyusun renstra perubahan renstra ketua sekretaris honorarium tim penyusun renstra perubahan renstra anggota |.ko) ko) renstra anggota sekretariat ketua pokja honorarium tim teknis pelaksana penyusunan renstra perubahan honorarium pembantu tim teknis penyusun renstra perubahan |. renstra ketua honorarium pembantu tim teknis penyusun renstra perubahan |. renstra anggota |s1o2o101 |oo36 obatnyamukcair1 2lk nite |s1o2o101 |oo36 obatnyamukelektk buah |s1o20o101 |oo36 benangbol koma |s1o2o101 |oo36 refilobatnyamukelektik buah |s1o20o101 |oo36 sedotantekuk pop ag5o| |s1o2o101 joo36 selimut buah |slo2o101 oo36 semprotanobatnyamuk buah (s1o2o101 joo86e sit dos |s1o2o101 joo36e space (kep) 25cm) buah |s1o2o101 joo36 space (kep) 50cm) buah |s1o2o101 joo36 space (kep)( 75cm) buah |s1o2o101 oo36 space (kep) 100cm) buah |s1o2o101 joo36 piring mangkok glas dosen |s1o2o101 joo36 panci poo set |s1o2o101 joo36 pancipresto kapasitas75 liter buah joo36 bendera merahputih bahan kain uk. besar ' ' buah jose bendera merahputih bahan kain uk. kecil '' buah joo36 bendera merah putih bahan kain uk. sedang buah oo36 docs arsip ukuran 375x180x265 buah joo36 duo mikro arsip non tekstual ' o | lite joo36 duo mikro arsip non tekstual ' o | lite joo36 figuran. x160cm buah joo8se figuran.30x40cm buah joo86e figuran.40x50cm buah joo86e figuran.40x60cm buah joo36e fisis kartu pendeskripsian) arsip uk. 2folio buku joo8se folderarsipukuranfolio buah joo36 folder kartu kendali arsip ukuran 4folio buah joo36 infaboard arsip lembar |oo36e kain katun kain perca arsip non tekstual |) |oo36 kartu kendali arsip buku i0. |oo36 worden plastik dom joo836 label dos arsip lembar |oo36 map gantung arsip buah |oo36 maskeruntukseleksiarsip buah loose papanbox pkk paket loose plastik enkapsulasi p.50ml. ,20m) arsip non tekstual . loose skatarsipukuranfoto .ko.set |. 6a50| loose skatkartukendaliarsip .ko.st lo. loose 3oa| stiker barcode kh. xao loose rid sticker io. buah i51020101 loose rid scanner . i.buah loose gate rid . i.unit loose superblok arsip non tekstual buah |. loose triclorotin arsip non tekstual liter oo loose tutup inkubator untuk fototherapi buah .| loose tutup inkubator untuk fototherapi buah .| loose umbul umbul konten uk. x250 buah loose umbul umbulteras merahputih mete . loose boxmesinabsen il. buah loose kuda kuda untuk papanrapatuk.120x90 buah loose papanwhiteboarduk.120x90 buah .| loose rak pendingin 3tingkat |.unit .| loose regulator meterantseang set loose aktivatorsampah . lo.unit is1o20101 loose bad cover o | loose bad cover loose bantal guling macron untuk rumit jabatan buah .| loose bantal baron il. buah is1o20101 loose bantal sofa rumit jabatan buah loose recover spree rumit jabatan type1 set loose recover spree rumit jabatan type2 set loose recover spree rumit jabatan type3 set loose recover spree rumit jabatan type4 set loose boolean il. buah is1o20101 loose bracket gantung proyektor |.unit is1o20101 loose dandang langsensusun3 buah .| is1o20101 loose deep fryer buah is1o20101 loose dinamo kecil . l.unit loose ember. buah loose food processor il. buah loose garuksampah io. buah loose geo membran hype uk. lebar7m,till peele loose geo membran hype uk. lebar 7m,tbl1,5mm perm2 . loose geo textile dengan dari k n (4x100m rol) perm2 . i51020101 loose geo textile dengan daya tarik k n (4x100m ro) perm2 loose gerobak sampahkecil . l.unit . loose guling macron . i. buah loose gunting manual .ko.unit oo . loose jaket lapangan il. buah loose kaca pembesar . i. buah loose favorit . koo.xkg a9500| .) loose karpetbahanaklirik il. .meter loose karpetbahanwool il. mete is1o20101 loose karpetruangrapat type1 mete is1o20101 loose karpetruangrapat type2 meter .| loose karpetruangrapat type3 meter loose karpet sintetis track lari |. .| loose kotaktakakura . i. buah loose kei plastik kh. loose 36al kreyverticalblind meter loose lampu ultra violet il. buah loose laundry basket wheeled buah .| loose matrasukuran160x200cm |. buah loose matrasukuran180x200cm |. buah .| loose mesin cetak motif batik panci aluminium buah loose menitik . lo.unit oo loose mesinpelubangkancing |. buah .| loose meteranjalanberda |.unit loose memerankan .|.unit .| is1o20101 loose pathoktanah il. buah is1o20101 loose pisaupit il. buah is1o20101 loose poly alumunium chloride pac) l.kg |. loose rumbai rumbaipodium rempelpodium set loose taspilahansampah io. buah loose 3so0| telenampilt io. buah loose 3si| vasdanbungaplastik |. set . i51020101 loose wajanpenggorengan buah loose 3s9| cuci potongfilmwarna hitamputih rol kai loose cetakfilmberwarnaukuran lembar . loose cetakfilmberwarnaukuran5 lembar . loose cetakfilmberwarnaukuran10 lembar loose cetakfilmberwarnaukuran2 lembar loose 39a| cetakfilmhitamputihukuran lembar . loose cetakfilmhitamputihukuran lembar loose cetakfilmhitamputihukuran10 lembar is1o20101 loose pasphoto4x6 3x4 3x8 lembar loose sablon 5warnalambang daerah patiuntuk kegiatan haji buah loose biaya pengadaan dekorasi part1 paket loose biaya pengadaan dekorasi paket2 paket loose biaya pengadaan dekorasi part paket loose biaya pengadaan dekorasi part4 paket loose biaya pengadaan dekorasi part5 paket loose biaya pengadaan dekorasi part6 paket loose biaya pengadaan dekorasi part7 paket is1o20101 loose papannamameja dprd buah .| i51o20101 loose papannamaruanganbahankayu unit joo36 papannamaruanganbahanmikha unit oo |s1o2o101 |oo36 papan sook movie board penelusuran15x15cm buah |s1o20o101 j|oo36 papan sook movie text garis buah |s1o2o101 j|oo36 papan sook movie text huruf ukuran11 buah |s1o2o101 j|oo36 papan sook movie text huruf ukuran1 buah |s1o2o101 |oo36 papan sook movie text huruf ukuran3 buah |s1o2o101 |oo36 papan sook movie text tanda baca titik, koma) ukuran buah |s1o2o101 |oo36 papan sook movie text tanda baca titik, koma) ukuran1 buah |s1o2o101 |oo36 papan sook movie text tanda baca titik, koma) ukuran buah |s1o2o101 oo36 papan sook postid buah |s1o2o101 joo8e gun unit |s1o2o101 |oo36 alat laboratorium sederhana set |s1o2o101 |oo36 alat mesinpencacahrumput(cooper) unit |s1o2o101 joo36 alat pemeras madu buah |s1o2o101 |oo36 alat pemimpin jagung type engkol) unit |s1o2o101 oo36 alat pemimpin jagung corn shell) unit |oo36 alat pemimpin jagung model silinder kayu unit oo |oo36 alat perang singkong kripik) unit oo |oo36 alat perang singkong umpan ternak unit oo joo36 alatperangkaphamakelapa unit oo joo36 alat settingdan perekam unit oo joo36 alatubinansawah unit oo joo36 alat ukurtkananban unit joo86 arangkarbon joo36 baju warak buah |oo36 bak perebusan unit joo36 bak perendaman nit |oo36 basketikan trans buah joo86e bung buah joo86 bung besar buah |oo36 bok plastik uk. 100x60x60 buah |oo36 cetakankuekering set |oo36 drum kapasitas 200liter unit oo |oo86 exeter nit |oo36 hygrometer penghitungsuhuruangan buah |oo36 45a| ' injectionvirustamaman pohon loose kabelinput data gps buah loose kacir mete engkol) io. buah .| loose makanan io. buah loose kawat galvani(3mm) . k.xg lo. . loose kepala kompor lpg zeppelin) ukuran buah .| loose 46o| kepala kompor lpg zeppelin) ukuran20. buah loose 46i| kepala kompor lpg zeppelin) ukuran buah |oos6e kepala kompor lpg zeppelin) ukuran buah .| loose kepala kompor lpg zeppelin) ukuran buah .| loose 46a| keranjangplastikpertanian buah .| loose kompor blower kecil . lo.unit oo loose kompor blower sedang .|.unit .| loose kuat industri io. buah . loose loyang . io.buah loose masker kasa io. buah loose mixsconference . l.unit is1o20101 loose panci (bakso) . i. buah . loose panci (bakso) uk. diameter) buah is1o20101 loose panci (bakso juk. il. buah . is1o20101 loose panci (bakso juk. . buah loose panci (bakso juk. il. buah loose panci masak il. buah loose para parakan pisau buah loose 4so| pedal thruster type dengan box unit loose 4si| perajangtembakau |. buah is1o20101 loose perangkatujiwarna daun bwd) |. buah loose metertanah . i.unit loose 4sa| regulatortekanantinggi |.unit ) loose seller il. buah loose 48e| seller il. buah loose split compressor. l.unit loose 4s8| tas kebun il. buah loose 4g90| terpalplastikuk4x6( buah is1o20101 loose terpalplastikuk4x6( |. buah is1o20101 loose terpalplastikuk5x7( |. buah loose terpalplastikuk6x8( buah is1o20101 loose timbangandacin .|.unit |oos6e 49a4| warung khusus pertanian transmigrasi) buah loose wajan io. buah loose daring halus hijau putih) il. .mete loose waringhitam mete oo . i51020101 loose wearpaek io. buah . i51020101 loose 5o0| adaptor cswipon . io.buah loose airaccu .k l. bot loose firaun. io.buah loose workers il. bot loose soal alto. io.buah . loose alternator . i.buah loose amperemeter io. buah loose ampas lembar loose b m asy5 k15 buah loose baskomplastik . i.buah is1o20101 loose sii| baterrytester il. buah loose batugerinda il. buah loose baut murkopmesin il. buah loose sial bakti2 io. buah loose bautdelco send il. buah loose 5i6| bautisolatorplatina il. buah .| loose bautmesinblimbingan .i. buah loose 5i8| bautplatinacw .h. buah loose bautseg il. buah loose bautstelanklkp .| l. buah is1o20101 loose belt frm . i.buah is1o20101 loose belt ref . i. buah loose besi beton batang loose robin coil il. buah is1o20101 loose bola lampu kepala |. buah .| is1o20101 loose bola lampu kota, kota, resting docs .| is1o20101 loose 5s1| boltjoint il. buah .| is1o20101 loose bortanganlistik buah loose boxsekring io. buah loose brushalternator,motorstarter set loose business kost lo. . i51020101 loose capdeleo5sk io. buah loose catcleaner kaleng loose catdasarlepoxyy . k.xkg loose catnip . ko.xg a500| . loose catwarma . koo.xkg .) loose catarina glass . ko.xkg |oos6e isepedamotr |. buah loose centredril ' . io.buah loose centrepunch il. buah loose chuckaril . i.buh is1o20101 loose coil il. buah is1o20101 loose coildiimmond . lo.unit ) is1o20101 loose coil pengapian12 volt il. buah .| is1o20101 loose coilpowermax il. buah .| is1o20101 loose common kaleng loose kompresi tester |. buah loose condensorkftew2 il. buah loose kondensor del il. buah loose kondensor il. buah loose coolamper5k il. buah loose 56ol coolbostrekf il. buah loose s56il coolstater5 ' h.st loose coolstaterkftew2 lo. set loose cop busi il. buah loose seal cos@ meter preunit loose coulamper il. buah loose dempulclassy gels galon is1o20101 loose 5e9| dempulplastic dimana l.kg loose dinamoamper5 k65a4 |. buah i51020101 loose dresser buah loose dynamoamperassykf lo. buah . loose dynamostaterassykf buah loose electrdalas . i. .dos . loose epoxyautone . ko.xg lo. a9000| . loose fan. io.buah . loose 5so| fellergauge io. buah loose ssel fiberklp ko. biji loose filterbensin . i.buh loose filter . io.buah . loose ssa| fiterudara . io.buah loose laser kedip il. buah loose 58s6| fulepump . i.buh loose fueling5 .i.buah loose ss8| futebol host .| is1o20101 loose 5s9| futebol ti20 .ko.st loose gasasetiin il. bot is1o20101 loose gasoksigen il. bot loose gear. ko. is1o20101 loose gergajiiecwe . buah loose 59a| girrantaikamprat il. buah is1o20101 loose guntingseng fifpro |. buah loose headlamp halogen loose hidrometerroler il. buah is1o20101 loose holdekiridankanan il. buah is1o20101 loose holesowbenz25mm il. buah is1o20101 loose tool hydrometer tabung |. buah loose 6e02| ignationswitth io. buah is1o20101 loose ingnationcoil bosch |. buah .| loose e04| insulatingstck preunit loose isolasikertas lk. |. loose e06e| jackstand il. .| is1o20101 loose eog| jasonsanfex12, . l.pak is1o20101 loose eo9| kabel0,8mm kh. is1020101 loose kabel1,5mm kh. rose 61i| kabel2mm oo. loose kabelbusi host loose kabelcoplingcolt il. buah loose kabelgascolt . buah i51020101 loose kabel handle . i.buah loose kabeljumper acc il. buah . loose kabel merah, biru, hitam, loose kabel nya1,5pc ko. . .| loose kabel nym3x1,5etn ho. mete oo . |oos6e kacamatalaslistrik,asetil buah loose kampaskopling il. buah loose kampaskopling .k.set .| loose kampaskoplingkf host loose kampasrem depan, belakang |.set . is1o20101 loose 6e28| katupudara pentil . l. buah .| is1o20101 loose e29| kawat o3,5mm ko. xkg is1o20101 loose 63o| kawatseng ko. xkg .| loose esi| keeprembelakangjep biji is1o20101 loose keeper io. buah .| loose kertas perak karton lembar loose 63a| kertasperpak tba mete oo loose ketoutkt io. buah loose kick stater il. buah loose kikirplat il. buah loose kikirsegitiga il. buah loose klakson12v g .i. buah loose memacu .i. buah loose 64i| klemkabee ih. buah loose knalpot. i. buah loose kompontambalban lembar is1o20101 loose kondensor il. buah .| loose kondensor is1o20101 loose kondomskun il. buah loose e48| kontaktormagnit 220v buah .| is1o20101 loose kopling house |. buah honorarium tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah pengarah honorarium tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah penanggung jawab honorarium tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah ketua honorarium tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah wakil ketua wali data honorarium tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah sekretaris honorarium tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah anggota honorarium sekretaris tim pelaksana pengelolaan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah ketua sekretariat honorarium sekretaris tim pelaksana pengelolaan pengembangan .o8. sistem informasi pembangunan daerah anggota sekretariat honorarium pokja pelaksana pengelolaan pengembangan sistem |. informasi pembangunan daerah ketua honorarium pokja pelaksana pengelolaan pengembangan sistem |. informasi pembangunan daerah anggota honorarium tim koordinasi pelaksanaan pencapaian tujuan |. pembangunan berkelanjutan pengarah honorarium tim koordinasi pelaksanaan pencapaian tujuan |. pembangunan berkelanjutan penanggung jawabsekretarispokja pilar pembangunan sosial dan pilar pembangunan |. hukum dan tata kelola ketua honorarium pokja pilar pembangunan sosial dan pilar pembangunan |. hukum dan tata kelola anggota loose eso| porter block io. buah i51020101 loose esi| kreskopelkf host lo. loose kuas. io. buah loose kunciinggris10o io. buah loose kuncikontak io. buah loose kunci host .| loose es6| kunciring, kombinasi host . loose 6e57| kunciring12x14 ho. buah loose es8| kunciring8x10 ho. buah . loose kuncisockwipro |. buah loose e6col kuncisockwipro il. buah .| |rose e6i| kuncisok .hoo.set . loose 6e62| kunci . io.buh loose kursi belajar siswa il. buah .| loose lakerroda io. buah loose lampu filamen12v .h.buah loose lampuindikatr .h.buah . is1o20101 loose e67| lampusgli2v io. buah is1o20101 loose e68| lembap io. buah is1o20101 loose e69| lem cast .k.tbe .| loose e7ol lemredbesar il. buah loose e7i| maju kalap k.xkg .| loose e72| masker kain . i. buah loose master cylinder buah loose matador5mm il. buah is1o20101 loose e76e| dowblering il. buah loose e77| membran . l.unit loose e7s8| metal jalan, duduk loose e79| meteranguung berbuah loose sol meteran keci berbuah loose esi| meteranlaserdigital berbuah loose es2| meteranrodaglinding berbuah is1o20101 loose microswitth . l. buah loose asal minyak rem dit, oo loose motorstarter rebus) buah loose ese| multimeter hells |. buah loose es7| muttitestersunee buah rose murka . io.buah loose e9o| murbautroda pasang |21mm loose e9i| nepelangin2 b,k io. buah |. loose nokkenas io. buah .| loose obengexse bb . buah loose e9ga| obengkettk . host .| loose obenglipso6x38cebol il. buah . loose e96| obengplus,mini io. buah loose e97| obengstanley kuning6,5x20 buah . loose e98| obengwiprokuning il. buah loose e99| oligardan . l.galon . loose 7o0| olimesransuper4liter galon loose oliprima xp4liar .h.galon loose lorem il. vote loose 7o4| olirored904liar il. .galon loose oli persneling galon is1o20101 loose 7o8| oliemesin,transmisi galon is1o20101 loose 7o9| overlay io. buah is1o20101 loose packingcoylenderheadkf40 set loose 71i| packingsetengine cw2 set loose padremdisk ho. loose pahatdingin il. buah loose 7i6| pakingsetenginecw2 buah loose paslon il. buah loose 7i8| pastaskur il. buah loose pasta suku rate buah loose pegas klep il. buah loose pelegmobil colt il. buah loose pelegsepedamotor buah loose menggores il. buah .| is1o20101 loose penilik il. buah is1o20101 loose per stater il. buah loose perak set il. set is1o20101 loose perak gardan lembar loose perak kop io. buah loose perpaksilinderkopk50 host loose perak persneling, porter lembar . loose pilotlamp . ioo.buh loose piringanrem io. buah loose piston. hoo.set .| loose plasticgauge il. buah . loose plasticsteel io. buah loose plateni il. mete oo . loose platina. io.buah . loose platina. io.buah loose plincoat kaleng . loose pressuretester buah . loose pule. io.buah loose pushbutttn .i.buah loose radarkido . i. buah loose radiatorcoolant bot loose rantai io. buah loose rantaikamprat il. buah loose regular il. buah loose regulator keprok il. buah is1020101 loose mcb ko. ak is1o20101 loose relay ho. loose relay12voltbosh il. buah loose relay klakson il. buah loose repairkit karburator |. buah loose ringpiston . ho.st loose roll meter100 preunit loose roll meter50 preunit loose roolmeter io. buah loose 76ol rotaxextra . l.unit is1o20101 loose 7eil rotordistributorew2 |. buah .| loose rubberboot il. buah .| is1o20101 loose safetyshoes pasang | loose saklar lampukepala buah loose saklar resting |. buah .| is1o20101 loose scungepeng biji rose scunkabel y1, y2, ho. . loose sealgardan io. buah loose sealklp ko. biji loose sealmastercylinder .ho.set loose 77i| sealporoslingkarkiri&kaman lo. set loose sealroda,transmisi io. buah i51020101 loose sealwheelcylinder .koo.set . loose dealer redsilicon il. buah .| rose sekring .ho.buah loose selang bahan bakar mete loose selangbensin .ho.buah loose sendokdempul .h.buah .| loose seng. il. .mete oo loose seng90 il. mete . loose 78i| sengkanggergajibesi std buah loose sentralkeeprem5 .ho.set . loose sikatbaja, kuningan io. buah loose 7sa| skunkabelce,co,koc. buah .| loose skunutiluxgepeng biji is1o20101 loose siangbensinew2 il. mete oo .| loose sliangradiator il. buah is1o20101 loose 78g| siangvaeum il. mete oo is1o20101 loose ney . ho.st loose sneydantp ih. set is1020101 loose soket3 io. buah s5. is1o20101 loose solder. il. buah loose solderlistrik il. buah loose 79a| splendid switch, karburator buah loose solonoideoilkk il. buah is1o20101 loose spraygun il. buah loose steve paslon . k.xkg loose pcardcleaner bot .| is1o20101 loose swift rem il. buah is1o20101 loose soo| tachdwel il. buah is1o20101 loose soil tali gas il. buah is1o20101 loose so2| tani2 il. buah is1o20101 loose tangcucut il. buah loose soal tangkrimping opt il. buah .| is1o20101 loose tanglipro il. buah loose 8o6| tangproteeh io. buah loose 8o7| tap. kost loose 8o8| termometer. buah . loose so9| respon io. buah loose 8io| testlamp io. buah loose sii| thinnerimpala . i.galon . loose tier . io.buah loose tieroadendkf70 kost . loose timahbalancing . k.xkg . loose timingbelt . io.buah loose 8i6| tombol klakson bisa |. buah loose tops host rose 8i8| trek . io.buah . loose tutup demo .h.buah loose tutup distributor. i.buah . loose tutupradiatr . i.buah . loose belt fabel io. buah . loose vakum tester il. buah loose banget a81 .i. buah loose vanbelt rfm1340 host .| loose voltmeter il. buah loose waterway il. buah loose waterpump . lo.unit loose wakil kaleng loose 88i| warak il. buah loose wheeloylinderew1 il. buah loose wheelcylinderrem depan, belakang biji loose 88a| worklamp il. buah bahan alat praktek mesin mesin logam loose aluminum61" batang loose askotakys" st batang loose 84il| kuningan o1" batang .| is1o20101 loose aso"e st batang .| loose sort" st40 batang is1o20101 loose aso1v" st batang loose aso1y" st . batang loose asi" st40 batang . i51020101 loose sa7| aso2 " tt batang loose sa8| asstalld1" x180mm 115mm batang .| loose asstalla1. x105mm batang loose 85so| asstalla2" x105mm 70mm batang .| i51020101 loose 8si| asstallad2' x35mm batang loose asc lg1 " batang loose automatic multimeter. i. buah . loose batu gerinda media8xlx1l) io. buah loose batugerindaabu x8" biji loose batugerindagroove5" hijau6" biji loose batugerinda mangkokabu biji loose 85s8| batugerinda mangkokhijau5" biji . loose bef . diri . loose 8eol berat ko. a1. . loose s6i| besi asal st37 .l batang is1o20101 loose se2| besigioa batang is1o20101 loose berisi2a batang loose seal besi segiempat x1 2xx2 potong is1o20101 loose ses| besi segiempat x50x50 potong loose see| besi st37 ukuran 16x16mm batang .| loose se7| betelwidia (1083pe) h.pak .| loose ses| lso, meter oo loose se9| centerdrill 83mm ko. biji loose 87o| centerdril4amm lo. biji loose s7i| centerdril piece loose centerdrill il. piece is1o20101 loose entertai lk. biji loose 87a| combinationwrench12mm il. buah loose cutter ho. set loose s76| daun gergaji mesin ukuran 400x35x16" buah is1o20101 loose s78| depsocket14mm il. buah loose dieser cakram buah is1o20101 loose 8sol rumus il. dit, is1o20101 loose ssel electrodalasrb dos is1o20101 loose 8sg2| elektroda lo. biji is1o20101 loose emc nach lo. biji |oos6e 8sa| eco6 nach biji loose 8ss| end mill twoflute18mm io. buah loose 8s6| endmillcutter nach piece . loose . kaleng loose ss8| gas1seto2 tabung loose 8s9| guntinglurus koi i51020101 loose 89o| hss centrearil .i.buah loose s9i| inductivexenantiming il. buah loose kacamatagerinda10biji biji loose karnaval .koo.xkg loose s9a| kartellurus doubleptidh loose kawat2mm . koo.xkg . loose kawat4mm il. mete oo loose kawatkuningan10btg k l.xkg . loose kikirbulat ko. diri loose kuas eternal ho. buah . is1o20101 loose mata bor19 aichi il. buah .| loose mata bur berukuran0,5s d13 |. is1o20101 loose mata bur senter4mm il. buah loose 9o4| matagergaji biji loose matagergaji16"untramayor biji loose oli mesin sae20s ramus sae40 liter mean loose olesan10 il. jitu o | loose 9o8g| outside micro meter75 100mm buah is1o20101 loose pahat bubut hss il. buah is1o20101 loose pahat hss y"x6" biji is1o20101 loose pahat hss x6". piece is1o20101 loose pahat hss y"x6" lho biji is1o20101 loose pahat hss 2x1 2x6" .i. buah loose pahat hss3 4x6" ho. piece is1o20101 loose pahat hss3 'xx6" biji is1o20101 loose pahat hss 8x5 8x6" ih. buah is1o20101 loose pahatwidia il. buah loose pakukeling dos is1o20101 loose pakurift . l. dos is1o20101 loose paluplastik . l. biji loose pemegangelektda biji is1o20101 loose platstrip18 5x50. meter loose platstrip4x50 . meter oo loose platstriptebal8x100 . mete oo loose ragam bench vice) 6inchi buah i51020101 loose sandler12x184247 piece loose sandler14x10 t(10pe) ko. pak . i51020101 loose sarungtangan ko. 0ji i51020101 loose siku sikubaja30cm . io.buah . loose sparpluglemm .h.buah loose strip platt37 ukuran 5x50mm batang loose telpon plastik61, il. buah loose thicknessgauge io. buah . loose timahpatrt batang loose timinglightselfpow . i. buah .| loose tip yya6so ho. biji loose inygg iso2 ho. piece loose topenglaskombinasi lost loose verniercaliper il. buah bahan alat praktek elektronika mesin elektronika loose angkerlak kaleng loose audio amplifier ocl150watt lost is1o20101 loose b178 .i.buah is1o20101 loose 9a7| b560 .ho.buah loose bananaplugdwarma |. buah .| loose basic electronic trainer |.unit loose battery acc il. buah loose battery9 panasonic buah is1o20101 loose bc550 .h.buah loose bola . ih.buah loose bor .h.buah is1o20101 loose bertahan il. buah is1o20101 loose poster il. buah loose boxdanmekaniktape buah .| loose box fuselgrup il. buah loose 96ol box fuse2grup |. buah .| i51020101 loose bukumilimeterblokkecil buah loose :3800uf 25v io. buah loose :470ur 25v . ioo.buah loose 9eal co,lut .hooobuh i51020101 loose c0,38tantalum . io.buah |. loose 9e6| c1uf .hoo.buah loose 9e7| c100nf . io.buah loose 100nf . io.buah . loose 9e9| c102 .ho.buah loose 97o0| 10p .ho.buah loose 97i| 200p .ho.buah loose c22kertas io. buah loose 2200mf 50v .ho.buah loose 97a| 39n .ho.buah loose 470pf 2kev .ho.buah loose 5p .ko.buah .| loose catputihpylok il. buah loose pro .ho.buah is1o20101 loose coil2, 1mh .h.buah is1o20101 loose 9so| coil22uh io. buah is1o20101 loose 9sil contaecleaner il. bot .| is1o20101 loose 9s2| d1885 io. buah is1o20101 loose d4388 . io.buah loose 9sal dioda1 .ho.buah t00| is1o20101 loose dioda1 n4007 .h.buah is1o20101 loose 9s6e| dioda2ampere il. buah loose 9ssg| dioda in4007 .h.buah a00| loose 9s9| diodavaraktr il. buah .| loose 99o| disecleaner il. bot is1o20101 loose elect1 mf 25v .ho.buah loose eco10 omf 16v .ho.buah t00| loose eco100 mf 25v .h.buah loose 99a| eco220 mf 16v .ho.buah t00| is1o20101 loose eco2200 mf 25a il. buah loose eco4700 mf 50v il. buah is1o20101 loose elemensolder30 watt buah .| loose fec feridchlorida) |. buah is1o20101 loose gerrit chloride il. buah .| loose gerrit chloride bungkus jose fery klorida bungkus loose fir3d . buah loose fir3d . buah |rose citing . dos . rose fitting dos loose fuse box group brock buah i51020101 loose segelas3 io. buah |. |rose fuseholderkecil ho. buah loose gergajibesi io. buah loose |1o10| gergajikayu . i. buah loose |io1i| gondorukem . koo.xkg loose header2x40 ho. buah . loose ic:220u1 .ho.buah |rose |1o14| ic:2n3055 .ho.buah . rose 1c:33ut .ho.buah rose |1o16| c:39nf .ho.buah loose 1e: ,7nf .ho.buah is1020101 loose |i018| ie:47ut .ho.buah a50| loose 1cc:4700uf 25v io. buah is1o20101 loose ic:a678 . io.buah is1o20101 loose |io21| 1e:4a7838 . io.buah loose 1c324 io. buah loose 1e585 . i.buah loose |1o2a| io. buah loose 1e7ars00 . io.buah loose 1e7ars10 ho. buah s5. loose 1e7area7 ho. buah loose |1o28| cat8951 ho. buah loose cat895s1 ho. buah loose lm317 . io.buah loose me4017 ho. buah loose ice555 ih. buah loose regulator . i. buah loose |103a| regulator il. buah is1o20101 loose tl084 io. buah |rose na148 io. buah is1o20101 loose in9oo7 1a io. buah is1o20101 loose bow dos il. dos is1o20101 loose infty red il. buah honorarium tim asistensi perencanaan dan pengelolaan program tmd ketua o41 honorarium tim asistensi perencanaan dan pengelolaan program tmd sekretaris honorarium tim asistensi perencanaan dan pengelolaan program tmd anggota honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pati penanggung jawab o44 honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pati ketua honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pati wakil ketua honorarium koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pati sekretaris o47 honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten pati wakil sekretaris honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan ketua (|. honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan wakil ketua |. honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan anggota honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan pokja |. honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan pokja |. wakil ketua honorarium tim koordinasi penanggulangan kemiskinan pokja anggota honorarium tim koordinasi koordinasi penanggulangan kemiskinan kelompok program ketua honorarium tim koordinasi koordinasi penanggulangan kemiskinan kelompok program wakil ketua honorarium tim koordinasi koordinasi penanggulangan kemiskinan kelompok program anggota honorarium tim koordinasi percepatan penurunan stunting pengarah honorarium tim koordinasi percepatan penurunan stunting |. penanggung jawab honorarium tim koordinasi percepatan penurunan stunting ketua honorarium tim koordinasi percepatan penurunan stunting wakil |. ketua j|rose infus4bot buah loose |1o4i| ins30924 . hoooobuh t00| loose isolasi listrik besar ho. lo. . loose isolasiputih ho. lo. . loose isolasiputihkecil ho. lo. loose kabel 3x0, ho. i51020101 |rose kabel2x0, . ho. loose kabelaebuntung .i. buah . |rose kabel cdansteter |. buah |rose kabelaskaremisi3 io. buah . |rose kabel azr2x23 ho. . loose |1osi| kabeldata941 ho. buah . loose kabel head . ko. |rose kabel head ' . i. buah loose kabel head . ko. loose kabel nya1,5mm biru, hitam merah lo. . |rose kabel nya ,5mm hitam, kuning, merah .ro . loose kabel nimo,75mm hk. is1o20101 loose |1o58| kabelrakit ho. loose kabel rakit ko. loose kabel rakit1x30 il. buah loose |1o6i| kabel rakit1x7 il. buah loose kabel rakit inti banyak kh. loose kabel rakitis7 ho. loose kabelnya il. buah loose kabel telpon il. buah loose kabeltunggal ho. loose kabeltunggalserabut loose kapasitor il. buah loose kapasitor il. buah loose kapasitor 10n il. buah a00| loose |io7i| kapasitor47 .i.buah loose kawatemail06mm kh. loose kepalatuner il. buah loose |107a4| kertas kali lembar loose kertas millimeterblok l.ek |rose kikir il. buah loose kit pcb komponenlepassterio tune control set .| i51020101 loose |1o78| kit power supply .i.unit |rose kit radio penerima am. buah loose |1o8o| kit radio penerima io. buah . loose |isi| poker5mm . ioo.buah i51020101 loose |1o82| kombinasi switch io. buah loose kombinasi switehhotek . i. buah loose |dosa| komponenaudio . io.nit . loose kristal mhz . io.buah loose |1o86| labirin film . ko.xg |. loose |1o87| lcd 2x16karakter .i. buah loose |ios8| meter io. buah loose |sosok ldr . ho.buah loose |1o90| ldr . ho.buah loose |io9il led . hoo.buah rose |1o92| led . hoo.buah loose led3m merah .ho.buah loose |io9a| led hijau, kuningmerah .l.buah |rose led3"ir .ho.buah loose |1096e| lem albedo io. buah s5. is1o20101 loose lemon . h.tube loose |1o98| lem kertas bot loose lemponival io. buah .| loose limit switch io. buah loose |iio1| loud speaker6" watt buah loose loudspeaker8ohm4" 5watt buah loose |iio4| mata bool il. buah loose mata book2mm il. buah loose |iio6| mata book3mm il. buah loose mata bor . i.buah loose |11o8| mata bor imm ih. buah loose |i1o9| matador1mm ih. buah loose |ii1o| matador3menari buah loose |ti1i| mata bor pcb1mm il. buah loose matasolderbajaputih buah .| loose matador08 il. buah i51020101 |rose matrik pcb il. buah loose mauceoptic |. buah |rose |iti6| mieroswitch il. buah loose mini drill pcb (ac 220v korea buah |rose mini drill pcb kecil (dc li. buah loose mj2955 buh . loose motor dc12v buah |rose motor csv io. buah |rose mur baut . iooobuah i51020101 loose mur baut3mmx2cm 5em ho. gos . loose murdanbaut .ho.buah |rose melancip .ho.buah loose ntc30ohm . io.buah loose obeng tala io. buah loose paku skrip kh. dos |rose paku skrip . io.buah rose paku skrip ik. dos loose pakuskrup radio0,5ine . l.gross . |oo86 pala. ho.buah loose partikel board . i. buah is1o20101 loose pcb komponenlepasradiof materi set loose pcb1000x1000cm lembar .| loose pcb kosong10x20cm il. buah loose pcb lubang io. buah is1o20101 loose pcb lubang il. buah loose pcb matriklce .h.buah loose pcb matrik lubang il. buah loose pcb polos lembar loose polos10x20cm ih. buah loose polos110x110cm |. buah loose pcb pre amp mice1 il. buah loose pendingin siri ptp31 il. buah loose photo dioda il. buah loose photo transistor il. buah s5. |rose pile. i. buah loose pipa ppc io. buah loose |11i51| pipa pvc batang is1020101 loose pipa pvc4m batang |rose plastikfiilm . i. buah |oos6e plastik film ih. buah .| loose platkabeldata1x10 mete i51020101 loose pot1ok mono |. buah oos6e pot20ok mo. io. buah loose pot50k mono io. buah loose pot50k mono io. buah |rose potensiometer100 stereo buah loose |ti6i| potensiometer50 mono buah |. loose potensiometer5 io. buah i51020101 |rose o,loh watt .ho.buah loose |ii164| r200hml watt ho. buah loose r200hm watt .ho.buah rose |tt66| r3m .hoo.buah . loose r3m3 .ho.buah |rose pack10 .ho.buah loose range.lampuotomatis ih. buah . loose rangkaian wlc ho. buah . loose |t1i7i| receiverparabola il. buah loose fill 100ml. il. bot loose relay12v5pin .ho.buah loose |117a| relay12v8pin il. buah is1020101 |rose relay9v io. buah loose resistor . io.buah loose resistor 1m ,5watt il. buah is1o20101 loose resistor 5watt14 io. buah loose resistor watt . i.buah .| loose |1ig0| resistor watt il. buah loose |isi| resistor watt il. buah loose resistor watt il. buah loose resistor k6 watt |. buah loose |ii8al roset io. buah is1020101 loose roset ih. buah a00| loose |1i8s6| saklarpowert led il. buah loose saklar pushpin il. buah loose |ii88| saklarseri il. buah loose |11g990| saklartekan2x3 il. buah loose saklar tunggal il. buah loose scorer3d io. buah is1o20101 loose series switch il. buah loose series switchkecil buah loose |119a| sevensegmen buah i51020101 loose singleswitth buah |oos6 single switch buah loose socket ic16 pin io. buah loose socket ic40 pin io. buah |. i51020101 loose soket kabelangka io. buah i51020101 loose soketbattray io. buah loose soket rca2pin ho. buah . loose soketrcastreo il. buah |. loose soket spot2x3besar buah loose soket among ho. buah . loose solder30 watt ho. buah loose speaker6" io. buah loose spidol snowman . io.buah loose spidolmarker . i.dos loose spidolwhiteboard ho. buah . loose pools .ho.buh rose |i211| steker . io.buh loose stekerardebroko io. buah loose stereo pre amp head |. buah loose |i214| stopkontak io. buah loose stop kontak . i. buah loose |i216| stop kontak(isi4) .ho.buah loose stopkontakunicon il. buah loose |i218| stopkontakunicon il. buah loose switching regulator tv14" il. buah loose tda2008 il. buah is1o20101 loose tend ko. loose tend io. buah loose tenolpancing kh. loose tenolwellsmart ho. loose terminal. i. buah loose terminal dc. buah loose terminal loud speaker4 pin buah is1o20101 loose tespendexta buah is1o20101 loose tespentrimaru il. buah is1o20101 loose timah. ko. ak is1o20101 loose biner dit, oo) loose tinerdaimaru dit, oo) |oo36 tip2955 buah (s1o20o101 |oo36 tip3055 yoo buah s500| joo86 tip31 ooobuah s500| |oo36 tip32 yoo buah (s1020101 |oo36 tip4al yoo buah |s1o20o101 |oo36 tip42 yoo buah |s1o20o101 |oo36 tombol pushpin buah |s1o20o101 joo36 buah (s1o2o101 |oo36 a495 buah |s1o2o101 |oo36 tbd buah |s1o2o101 |oo36 tr. n3055,mj2955 buah |s1o2o101 |oo36 trafo buah a00| |s1o2o101 |oo36 trafoadaptor5 a ct 32v buah |s1o2o101 |oo36 tract15v buah (s1o2o101 |oo36 trafo ct3a buah (s1o2o101 |oo36 trafo buah |s1o2o101 oo36 trainerdigitaldasar unit oo |oo36 transistor dua |oo36 transistor mj2955 buah |oo36 transistor c828,d313 buah |oo36 transistor d1885 buah |oo36 transistor fcs9014 buah |oo86 triple3mm buah joo86 tue dos |oo36 meter100 watt buah |oo36 video sinyal generator buah |oo86 vr10 tokoh buah joo86 r5ok buah |oo86 allan buah |oo36 water level control buah |oo86 infant buah |oo36 xtal4, mhz buah |oo36 bener dioda3, duh |oo36 alat penumbuk buah |oo36 alatpotongkeramikmanual buah |oo36 aluminiumplat lembar |oo36 ampas mete oo |oos6 bah tub fiber ho. set loose bak plastik ember io. buah loose batasan io. buah . loose batubara io. buah loose batubelahgunung .k.m83 loose batu pecah ko. . i51020101 loose bautfiser .ho.buah . loose benang ko. loose |1i28i| berat koo.xke a9500| .) |rose besiesser18 mm. batang |rose besiesser22mm batang |rose besiesser24mm batang loose besi o10omm batang loose besi12mm batang loose besi o6mm batang loose |i288| besi8mm batang loose beristri ko. xkg . loose blebasaluminum . i. buah loose blender lpg . ioo.nit is1o20101 loose botolberpenutup il. buah loose botolkacaberpenutup buah is1o20101 loose |129a| calsiboard4mm lembar loose cangkul li. buah loose cataltek moturtone galon loose cataltek moturtone lo. loose |i298| cathay ko. xkg loose cattembok il. .galon loose catur dosen loose cawan keramik il. buah loose cetak . io.buah loose closed duduk best lo. . |rose contractor sn21220mitsubishi |.unit loose corong kaca il. buah is1o20101 loose cos phi metr il. buah is1o20101 loose cos@met il. buah loose crossdoos |. buah .| is1020101 loose cr. il. buah loose cutterpipe . l.unit s1020101 loose daungergajibundar12" buah |oos6 daungergajisanflek dosen loose daungerindapotong12" io. buah loose designator o15cem io. buah loose dioda4007 ). io.buah . |rose dioda led . io.buah rose sopran . ioo.buah i51020101 loose eksternalsockt lo. buah loose elbow gawang io. buah |rose elektroda lazim ih. dos loose elektroda las2,6mm il. dos |rose elektrodaperak batang |rose email0,85mm2 . ko.xkg loose email1lmm2 . ko.kg |oos6 ember. ho.buah . |rose ase box groupkomplit brock buah . loose citing ty45 2x11 .ho.buh |rose citing vve ty904x2 ho. buah loose fittinggantung il. buah is1o20101 loose fitting lpe27brock il. buah is1020101 loose flaringst ho. set loose framegergajibesi buah .| loose frekuensimeter il. buah .| loose fuseholder54 il. buah loose gasfreon tabung .| loose gergajibesi loose gergaji kayu(gosok) il. buah loose gergaiipotong il. buah loose gergajipunggung il. buah loose gerinda bosch il. buah loose gerindatangan . l.nit ) loose guntingpotongkeramik buah loose gunting sengjason buah loose handel iii154 buah is1o20101 |oos6 inbowdos il. buah loose isi pensil pete ih. pak loose isolasidispenser buah loose isolasi panfixbesar kaleng loose isolasiunibeldos kh. is1o20101 loose jangkasorong buah |oos6 kabel etc . metro loose kabel nya abadi . ho. . |oos6 kabel nya1,5mm2 ho. |oos6 kabel nya1,5prisma50 ho. |oos6 kabel nya2,5mm2 koor |rose kabel nya2,5prisma50 ho. i51020101 loose kabel nya0,75mm ko. . loose kabel nym2x15mm ho. loose kabel nym 3x1,5mm abadi ho. . loose kabel nym3x2,5mm2 . ko. 7a1. . |oos6 kabel nzr2x1,5mm abadi ho. .| |oos6 kabel pelangi20 line mete oo |oos6 kabel power io. buah |oos6 kabel sun .koo. pak . |oo36 kacamatapengaman |. buah |oo36 kanalkabl batang loose kapurpasang kh. . loose kapursuper hk. loose kawatemail0,4mm . k.kg is1o20101 loose kawatemail0,5mm . h.kg loose kayu bengkirai hk. .| loose kayu bengkirai xx400 batang |rose kayu bengkirai 6x12x400 batang |rose kayu bengkirai x15x400 batang .| loose kayubengkiray 8x400 batang loose kayu bengkiray4 6x400 batang loose kayu krueng hk. loose kayukruing4 6x400 batang loose kayukruing5 x74m batang loose |138si| kayu krueng6 12x400 batang loose kayu meranti ik. .| loose kayumeranti4 6bekisting batang loose |138a| kayuroset il. buah is1o20101 loose keramik30x80 loose keretadorong buah is1o20101 loose erosi dit, oo loose kertaskalkir8 ogr .| i51o20101 loose kertasprespan lembar |oos6 kertassaring lembar loose kerucut kuningan ssd il. buah loose ketamcina ho. set . loose kikirgergajii io. buah loose |139a| kikirsegiempat io. buah |rose kikirset buah i51020101 loose kikirsetengahbulat io. buah loose klem . io.buah . loose klempipa ko. pak loose lempeng .koo. @ak .| loose klosetduduk io. buah loose klosetjongkok il. buah |rose knee bow .hoo.pak . |oos6 knives .hoo.buah . loose kni pve t1 .ho.buah loose kni pve t41 .ho.buah loose poker hoon.okg . loose komporlistrik . i. buah is1o20101 loose kontraktor sk il. buah is1o20101 loose ranbir il. buah loose kran panasdingin .| loose kricak1x2 boost loose kuas io. buah loose kuas2"s d4" dosen |rose kunciinggris io. buah loose kuncipipa il. buah |rose kunciring ho. loose low&sokpipa5 mission |. buah loose lbowkni ho. buah loose panel lcd io. buah loose spot80philip . i. buah loose lampujalankomplit125watt pasang loose lampuneonkomplit20watt buah . loose lampupijar1 i5watt |. buah loose lampu 20wattphilips |. buah loose laptop ik. pak |oos6e lemon . ko.kg loose temple il. buah i51020101 |rose lilin. ho. honorarium tim koordinasi percepatan penurunan stunting sekretaris honorarium tim koordinasi percepatan penurunan stunting anggota |. honorarium pokja percepatan penurunan stunting ketua pokja |. honorarium pokja percepatan penurunan stunting anggota pokja honorarium koordinasi penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium pengarah honorarium koordinasi penanggulangan gangguan akibat .o8. kekurangan yodium penanggung jawab honorarium koordinasi penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium ketua honorarium koordinasi penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium wakil ketua honorarium koordinasi penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium sekretaris honorarium koordinasi penanggulangan gangguan akibat |. kekurangan yodium anggota honorarium tim teknis peneliti penyusunan rancangan kua pas koordinator anggota ko) pas perubahan koordinator anggota honorarium tim penyusun evaluasi rkd rpm ipjp pengarah |. honorarium tim penyusun evaluasi rkd rpm ipjp penanggung jawab honorarium tim penyusun evaluasi rkd rpm ipjp ketua honorarium tim penyusun evaluasi rkd rpm ipjp sekretaris honorarium tim penyusun evaluasi rkd rpm ipjp anggota ' | obko) honorarium tim teknis pelaksana kegiatan evaluasi ko) joo1 honorarium tim ukpga kepala |oos6 limitswitth buah loose loyangpegering il. buah loose loyang plastik io. buah loose loyang segi empat io. buah |oo36 manipoltekanan .ko.unit |oos6 manifold gauge host i51020101 |oo3s6 maskerkain . io.buah |oo36 mataborbesi .ho.set . loose mata bor hss . host |rose matador persegi3 buah |rose matagergajibesi buah . |oo36 mata gerinda keramik4" ih. buah |oos6 mataboorbeton .ho.set . |oo36 mataboorlistrik hss. host |oo36 sn212200 ho. buah . |oo36 mcb 1phase6 lo. buah . |oo36 mcb 3phase15 io. buah |oo36 meteranbangku all igm . i. buah |rose minutus il. buah loose mortar utama type400 |oos6 multimeter il. buah .| |rose multiple lembar loose multiplex8mm lembar loose multiple3x120x24cm il. buah loose nepal slang il. buah loose nfb3phase .i. buah .| loose obeng il. buah loose overload9 buah loose overload9 io. buah loose overlord th12 .ho.nit oo loose pakuulir ho. ak loose panelbox20 x50x60 il. buah .| loose pelebarpipa . l.unit ) is1o20101 loose penggulungtrafo il. buah .| loose pilotlamp il. buah loose pipaair11 batang loose pipapralon5 batang loose pipa pvv" batang loose plateni meter |oos6 plastik2x3x3mm batang loose plastik 3x3emx3mm io. buah . loose platstrip2x3mm batang loose pneumatik io. buah loose prabowo1" batang loose pesan . kook.xkg . i51020101 loose prespanplastik lembar |oos6 pushbotttn . i.buah loose pushbotton4kaki . io.unit oo loose push botton on off ho. buah . loose |ia78| r1,5k .ho.buah loose mcb . ho.buah loose relay220v . host . loose |ia8si| rosetkayu batang |rose rs282 io. buah |oo36 sakelarserie io. buah |oos6 |148a| sakelar toile ho. buah . loose saklar double brock buah loose saklar double brock buah is1o20101 loose saklarserie io. buah loose |14g8| saklartukar il. buah loose saklartunggal il. buah loose saklartunggal broo |. buah loose saklartunggal ih. buah loose saklartunggal brock buah .| loose sekrupkayu ko. ak loose |149a| selectortegangan buah loose selectorvoltotto . i.unit loose selongsong0, ih. buah loose selongsong0, ih. buah loose sepatu kabel0. .5mm ko. ak loose silinder pneumatik . i. buah 8a5. loose socket220ov4 io. buah loose |1so1| sokeketpenjepit |. buah loose soketrelay8kaki lo. set . is1o20101 loose solder il. buah loose steker tunggal il. buah loose stopkontak . buah i51020101 loose swagingset set loose todos io. buah . loose tangbetet host loose takbulat io. buah loose tangkombinasi io. buah . loose |1s11| tangpotong io. buah loose tanggemtanggung il. buah .| |oo86 tend mtc . ho. lo. |rose terminal strip .h.buh |oos6e respon .ho.buah |rose tested io. buah . |oos6 timah patt batang |rose timer. i.buah loose tombolonoff220ov ih. buah . loose voltmeter0 500v ho. buah rose nao dit, loose sapta dit, |oos6 natrium. ko.xkg loose |1is2a| pilgub io. buah is1o20101 loose over lup2x11 io. buah loose overshok x. ho. buah is1o20101 loose pahat . koo.set loose pahat4" io. buah loose pahat" . i.buah loose pahat1" io. buah is1020101 loose paku ko. loose pukul" ko. loose palucatut1 2kgr i. buah loose palu karet il. buah loose padukone il. buah loose paluplastik il. buah loose papan bengkirri il. loose papan bengkirai x20x400 batang loose papan krueng .k.m3 loose papan krueng2 x20x400 batang loose papanmeranti x20 xx400 batang loose pasirbeton . k.m3 .| loose pasircor kh. loose pasirpasang il. .| |rose pe. ko. |. |oo36 penggaris baja buah loose payung. io. buah . loose pencetakhurut host loose penguat lebaran . i. buah loose pensil2 bst hoooopak i51020101 |rose penumbuk . io.buah |oos6 perusuh . io.buah |oos6 pewarnapolitur bungkus |oos6e paper ko. |oo36 pipa galvanis1" medium batang |oos6 pipa galvanis medium batang |rose pipa galvanis medium batang loose pipagalvanis batang loose |156ol pipagalvanis oy" batang |rose pipa pvv" batang loose pipa avec11 batang loose pipapvc1 batang loose |is6al pipapvc2" batang loose pipa pca" batang loose pipa tembaga il. mete oo is1o20101 loose pipa tembaga3 mete oo loose pisau ketam perata buah .| loose plamerkayu ko. loose plamertembok .galon loose voltmeter( ih. dos loose room kabel20om il. buah loose roolmeter il. buah loose rolmeterkan il. buah |rose roolmeter5m' dosen loose roolmeter5m ih. buah loose roolmmeter30meter,nilam buah loose ruskambiasa il. buah loose ruskamgerigi il. buah loose |1issgol sarungtangan il. buah .| is1o20101 loose |isil seattle il. buah loose |1ss2| selang pipaplastik is1o20101 loose sekop il. buah i51020101 loose |issa serotipe ih. pak |oos6 selangbesar ho. loose selangkecil ho. ll. loose |1ss8| sendok perata io. buah . loose seng903mm meterai loose sengbils3090cm meterai i51020101 loose sikatbisa . io.buah loose sikatkuningan . i.buah rose siku. io.buah . loose |159a| sirlakkeping . ko.xkg . loose sikubaja .ho.buh . |rose skor . i.buah loose ney manualbox il. buah loose sneyotomats . i. buah loose so4 . hoon.kg .) loose |i6eo0l sackeni pve ho. buah . loose |ieo1l spatula .ho.buah is1020101 loose |1e02| spiritus jitu o | is1o20101 loose statifkecil il. buah .| loose stopwath il. buah loose sopran1 il. buah loose stopwath il. buah loose |16eo7| tanahpadas kh. loose |ieo8g| tang. dosen loose |ieo90| tangkeling il. buah loose |idol tegelkeramikputihpolos loose |ie1i| termometerdinding . l. buah is1020101 loose |1e12| timah. ko. loose biner mintakat jitu o | loose |16e14| toolboxbesar il. buah loose toolboxkecil buah loose |i6ei6| toolboxplatbaja |. buah is1020101 loose |1e17| triple3mm lembar is1o20101 loose |ie18| topgunoil . i. buah |rose |1ie19| renoir ko. loose usukkruing x7x400 batang loose |ie2i| usuk meranti x6x400 batang loose usuk meranti x7x400 batang i51o20101 loose wastafel buah |oo36 waters aluminium 60cm |. buah loose waterways1 io. buah loose waterways1, io. buah . loose waters aluminium 120cm il. buah . loose waters aluminium 60cm il. buah loose waters aluminium90cm .h.buah loose yalonbesio3 "x2m .ho.buah bangunan kayu |oos6 alatbantusetrikalengan lo. set .| kayu loose |1e4i| amplasbiasa lembar membelai bangunan kayu loose balan il. mete oo loose baskomplastik il. buah loose |isi| batuasahhalus il. buah bangunan kayu kayu loose |1es6| batu karbit pola lte bahan alat praktek pelatihan potong rambut dan menjahit loose benangjahit ultra 160yard gulung loose benangparl dosen loose benang perbesar kos loose benang ultra160yard dosen loose |1e76| bendo. io.buah loose |16e77| benih kangkung darat100ml buah . loose |ie78| beton user batang loose betoneser100x12000mm batang loose |gol beton user5mm batang .| percontohan ternak kambing) loose |1e83| bilikbambu kh. menjahit loose |inggil corak . k.xkg loose |1e9ol boxplastik 100x60x60 buah loose |ie9gil brass polish . k.kg |. loose |1e92| brom kh. percontohan elektroplating) loose bullata biji is1o20101 loose |1e9ge| busaangin il. mete oo loose |1e97| cairanasamsulfat jitu loose |ie98| cangkul il. buah loose caping il. buah i51020101 loose card il. buah maan ebemamamme ser amen emeramema loose |17o4| cat kayu coklat globe . hoo.xkg . loose coating clear . ko.xg . loose |17o8| confirmationform .kodim lo. . loose |17o9| coopersolid . loo.xke loose |i71ol cottoncloth lembar |rose dempul kayu . ko.xke loose |17i6| dempullempengan .h.buah loose desinfektan ternak dit, loose |1i7i8| detergen hoo.xke lo. . loose detergentalkali .ho.pat .| loose detergentcair . io.pat komputer loose cutaway .galon pelatihan perhotelan loose elastis l3em .l.mete oo loose elektroda rb2,6mm ,2mm docs pak loose elektrodastainlis2 docs pak is1o20101 loose engsel pintu il. buah is1020101 |rose fisik piece loose |1783a| floofcloth lembar loose floor pel il. buah loose formpraktkk lembar loose furnitureshine galon .| |oo36 gas oksigen atm tube |oo3e gayungplastik buah |oo36 gayungplastik buah |oo36 |17aa| gergajikayu yoo buah |oo3e gergajipunggung buah pelatihan perhotelan |oo3e |17a8| gender pintu yoo buah |oo3e guaranteeletter doo 0xim a8s00| |oo3e guestcad boom oo3e guestsbillform iooaim |oo3e guntingbengkok buah oo3e guntingbordir unit |oo36 gunting kain besar buah oos6 guntingkertas dont pelatihan potong rambut dan oog6 gunting rambut buah oog6 guntingtaman buah 9a000| oog6 guntingtrimming polonia forge |17e9| her, yoo oos6 kom iom oo36 jarum bordir july poo pak so00o0| oog6 jarumcanthl poo pak a000| oog6 |177a| jarum high speed pak oo36 jarumjahit poo pak |oo36 jarum jahit tangan pak namun| kode kering uraian satuan marca keterangan |oo36 jarum mesin jahit pak s500| |s1o20o101 joo36 jarumpaku yoo |s1o20o101 joo36 jarumpentul pak |s1o2o101 joo36 jarumpentulbesar |s1o2o101 joo36 jerigenisi50liter buah |s1o20o101 |oo36 kaca pengion cermin buah (s1o20o101 joo36 kain metro pelatihan sablon, stiker dan |s1o2o101 |oo36 kain celana untuk ngombol l150cm metro |s1o2o101 |oo36 kain celanauntuk c.panjang 150cm met oo |s1o2o101 joo36 kain celanauntukjaket 150cm met oo |s1o2o101 joo36 kain celanauntukrok l150cm met oo |s1o2o101 |oo36 kain cukur potong |oo36 kainflanel met |oo36 kain hero(dukuh) l115cm mete oo joo36 kain jinuntuk jaket l150cm mete oo |oo86 kainkaca mete oo joo86 kainkaosoval do000xg sa500| joo86 tas jinjing buah joo36 |iso1| kainkapas ocm mete joo36 kainkatun mete |oo36 kain katunbleser 115cm mete oo |oo36 |1i80o4| kain katununtuk blus metro |oo36 kain katun untuk celana tidur 150cm mete oo |oo36 kainkatununtukhem l115cm metro joo36 kainkeras piece |oo36 kain keras l90cm mete joo36 kainkotak met oo |oo36 kain mori yaa |oo36 |i8sii| kainmori l90ocm mete oo |oo36 kain eksport (spreitaplak) l115cm mete oo |oo36 karnaval poo |oo36 kain paris (blus) l115cm metro honorarium tim ukpga kepala pengelolaan pbj |o001 honorarium tim ukpga kepala pengelolaan lpse |.0b |o001 honorarium tim ukpga staf penunjang |. belanja honorarium kuasa pengguna anggaran bomb) . belanja honorarium pejabat pembuat komitmen bomb) |o001 belanja honorarium bendahara pengeluaran bomb) |. |o001 belanja honorarium staff pengelola keuangan bomb) |. honorarium pengurus barang pembantu total aset s.d miliar . honorarium pengurus barang pembantu total aset diatas miliar s.d miliar per bulan ponoraram pengurus barang pembantu total aset diatas miliar s.d honorarium pengurus barang pembantu total aset diatas miliar |ooo2| belanja honorarium pengadaan barang jasa honorarium pejabat pembuat komitmen kom) pagu s.d 100juta obhonorarium pejabat pengadaan barang jasa jumlah pagu anggaran untuk jumlah anggaran s d juta diatas milyar dapat ditunjuk honorarium pejabat pengadaan barang jasa jumlah pagu anggaran lebih dari (satu) pejabat s d milyar pengadaan, disesuaikan honorarium pejabat pengadaan barang jasa jumlah pagu anggaran |. dengan kegiatan dan pagu milyar s d milyar dana yang tersedia. honorarium pejabat pengadaan barang jasa jumlah pagu anggaran |. diatas milyar. honorarium pokja konstruksi nilai s.d juta j|oos6 kaimparis l115cm metro loose kaimpelapisgua io. mete oo loose |i8i8| kaimpols io. buah . loose |1i819| kainsatin mete oo loose kainstrimin . l.mete oo loose |i821| saints lo. mete |rose kain netron dasar,serbet) l115cm meter . |rose kantil mete oo . |oos6 kancinghakkecil dos . loose kancing hem kh. dos |rose kancing hias besar gross a17. |rose kancing hias sedang gross |rose kancing jin besar gross . is1o20101 loose kapur gamping hk. m83 a7. .) loose kapurjahit ho. ak loose |i888| kapurjahit ih. dos loose kapurjahitwarma dos loose karbon jahit ko. ak loose |i84i| karbonjahitfolio kh. p ak loose karbrandumdaimond il. buah loose kawat besi gulung loose kawat besi2mm ho. loose kawat bwg2,6mm hk. loose kawat bwg4 ho. loose kawatkuningan1 batang loose |isa8| kawat kuningan 3x1000mm hkg . is1o20101 loose kawattembaga . l.kg lo. loose kayubengkirai2x10x400cm batang . loose |is5si| kayu bengkirai2x20x400cm batang loose kayu bengkirai3x10x400cm batang .| loose kayu bengkirai3x12x400cm batang i51o20101 loose kayu bengkirai3x20x400cm batang namun| kode kering uraian satuan marca keterangan |oo36 kayu bengkirai5x12x400cm batang |s1o2o101 |oo36 kayu bengkirai5x7x400cm batang |s1o2o101 |oo36 kayu bengkirai5x7x400cm batang |s1o2o101 joo36 kalijati15x20x2cm potong |s1o2o101 |oo36 kalijati20x50x3cm potong |s1o2o101 |oo36 186o| kelinci betina bulan | percontohan ternak kelinci) |s1o2o101 |oo36 kelinci jantan 8bulan loka) |s1o2o101 |oo36 kelinci jantan 8bulan (import) ekor |oo36 kebo kembar pelatihan sablon, stiker dan spanduk |s1o2o101 |oo36 kertasjahit rim |s1o2o101 |oo36 kertas roti kembar |s1o20o101 joo36 kertasusapukir lembar |oo36 kikirgergaji buah |oo36 kikirsegitiga buah |oo36 klem slang citilink, oksigen buah |oo36 kompor minyak kecil membatik buah |oo86 kosmik yoooxgoo a1. joo86 kuas buah joo86 kuas2" buah joo86 kuas2, buah oo joo86 kuas8inchi buah joo86 |i88i| kuas4inchi buah |oo36 kuas etana buah |oo36 |188a| ' kuasmakeup |oo36 kuku hair clippers buah |oo36 kukupasu pak |oo36 kunci tanam buah |oo86 kursijahit buah |oo36 landasan mouse smart buah |oo36 larutanelektronit |oo86 laundryform yoo sim loose |i89a| lem kayu for hoo.xke loose lem sintetis hook lo. d9500| loose |i8s98| lilin malam batik koo.xke lo. loose lobbyeluster io. buah loose luggagecard lembar loose |i9o1| magicglass bot . loose maprefil . bender oo . loose masker. ho.buah . loose mejasetrika il. buah loose meni kayu kaleng loose metalcleaner lo. jitu o o | pelatihan perhotelan loose midangplastik il. buah loose minyak cat kaleng .| pelatihan sablon, stiker dan loose minyak plastik jitu o | loose minyakzaitun il. bot loose minyakzaitun il. bot komputer loose modul microsoft word loose mopcotton il. buah is1o20101 loose mop holder . buah loose multipurpose . l.pat i51020101 loose mur baut12em li. buah |oos6 mur baut22cm io. buah percontohan elektroplating) i51020101 loose obat film ambruk ko. dit oo loose obatpoles . koo.xkg . loose kekuning . koo.xkg lo. . loose olimesinjahit singer ho. bot |rose oliemesinjahit singer il. bot loose padingblus dosen |rose padingjas dosen . loose paku2, 5em .koo.xke lo. a1. . loose |19a8| paku lis1,5cm look loose paku lis12em ko. xkg is1o20101 loose paku lis3em ko. . is1o20101 loose paku lis5cem ko. xkg loose paku lis9em ko. xkg loose pakureg kh. xkg loose paku reng . k.xkg loose pakuskrup5, . i. dos loose paku usuk ko. loose palucatut1 2kgr il. buah loose parang il. buah loose paspopboneka il. buah loose |1960l peatspry il. bot loose pemberat ho. set loose pembersih head cartridge bot loose pemidanaan il. buah is1o20101 loose pencerahcucian l.pat .| loose penggarispanggul lo. set . is1o20101 loose penggarispanjang . is1020101 loose penggarissiku ih. loose pengharumruangan . hoo.pal . loose pensilwarnamerahbiru il. buah loose perekat. mete oo i51020101 loose perekatbaju . i.mete oo . loose |i978| pewarna politus il. tabung |rose pewarna reason blak . |rose pewarna reason blank .| loose |i9si| pewarna reason blue ' l.kg . |rose pewarna reason blue turis l.kg .| |rose pewarna reason brown lo. .| |rose |i98ga| pewarna reason orange3 . |rose pewarna reason red . |rose pewarna reason violet loose pewarna reason yellow | l.kg loose |i9gg| pewarna reason yellow rnl l.kg . is1o20101 loose |i98g9| penisilin bot is1o20101 loose pipagalvanis3 "x6000mm batang loose |1991i| pipagalvanis5 "x6000mm batang loose pipa segi empat2x1010x6000mm batang loose pipastainlis "x6000mm batang .| loose |199a| pipastainlis "x6000mm batang loose pipasteel hitam1 x6000mm batang loose pipasteel hitam3 "x6000mm batang loose pipasteel hitam5 "x6000mm batang loose pipa stel hitam ukuran "x6000 batang loose pipatembaga ho. loose pisau ketik il. buah loose pitahias hk. loose pitasatin hk. |. loose pitaukur il. buah loose piterband sedang gulung loose piterbendkecil gulung is1o20101 loose player kayu . k.kg loose plastik. ko. i51o20101 loose plastikjas paket |oos6 plastiktebal mete oo loose plat besi50cm .ho.std loose plates 1x1200x2400mm batang loose plates2x1200x2400mm batang |rose plat user2x1200x2400mm lembar loose plat user2x200x6000mm . h.kg .| |rose bollywood0.9x120x240cm lembar loose porcelincleamer .ho.pal loose radar .ho.buah loose radar besar ho. . loose rak jemur . i.buah |rose rak plastik besar buah . |rose raksudutpolos . i. buah |oos6 raket io. buah loose receptionform . kasim lo. . loose regex gunting suru il. buah loose rendasedang mete oo loose reservationfoom . kasim loose ritsleting jepang17cem |. buah loose ritsleting jepang50cm buah loose ritsleting jepang25cm il. buah loose voltmeter5m dosen loose ronopolos il. buah .| loose sabit. i. buah loose sabun cukur ih. buah is1o20101 loose sanitarybag il. paket loose sapatujahitplastik |. buah loose sarung tangan kulit pasang loose screen kain. hvs il. buah .| loose screen kertas uk. hvs buah loose screen plastik uk. hvs buah .| loose serubbadan bot is1o20101 loose sekopbesar il. buah i51o20101 |rose sekopkecil il. buah |oo36 sepatupipabulat3 io. buah loose sepaturislitingjepang il. buah loose sepaturislitingjepang buah loose serbukgergaji .koo.zak loose setingkat . paket i51020101 loose shoepolish . koo.xke lo. loose shoesize il. paket .| loose showercap il. paket loose sikat plastik io. buah . loose sikat rambut . i.buah . loose siulak hook lo. loose siulak india ho.xke lo. loose sisir, sasak ho. buah . loose skala. ho.buah |rose skalakertasiss50 ho. buah loose skocihighspeed io. buah is1o20101 loose skocimesinjahitbisa buah loose sekoci sedang il. buah loose skrip besar il. buah is1o20101 loose soda ash ko. xkg loose softcloth lembar loose softemer . io.pat loose spirituscomal dit, oo loose spirituscomal dit, oo loose spooljahitbisa |. buah loose spooljahithighspeed buah .| loose sporting . l.pat loose stationaryholde il. buah loose stripplat1x20x6000mm batang loose stripplat2x20x6000mm batang loose strip plat2x200x6000mm batang loose stripplat3x40x6000mm batang loose super klen il. buah loose |208a| taligoni il. buah is1o20101 loose tali koorkatun mete is1o20101 loose tali menjahit il. buah loose tali plastik mete loose tang dosen loose teakwood0.03x120x240cm lembar loose redwood ,3x120x240cm lembar loose telephonfoom boom loose tempat makan io. buah |. loose tempat minum . io.buah |. loose |209a| tempat sabun . io.buah |. |oo3e tempattidur 2setengahjadi buah loose timahsolid . k.xkg loose tinersuper lo. dit oo . loose tinta kain ho. bot . loose tinta kertas il. bot loose tinta plastik bot |rose tissuebox ho. box . loose toiletcleamer il. galon loose toiletpolos . i. buah loose toilettissue ho. . is1o20101 loose triple0,3x120x240cm lembar is1o20101 loose triple3mm lembar is1020101 loose tro ko. xkg loose trubinais il. mete oo |rose vitamin b 12100ml ih. buah loose wajan batik . i. buah loose waterways ho. |. loose yodium il. bot loose alat wood il. buah loose amber metr il. buah loose anak timbangan1 mgr buah loose anak timbangan50 mgr buah i51o20101 |oo36 anemometersederhana buah |oo36 analisis gas pipa il. buah loose barometer io. buah . |rose auto lancet landing device, barunya biji buah . loose balok peluncur . i. buah loose bandul matematis io. buah loose bak lilin kotak kayu io. buah |oo36 balok kaca . io.buah . |oo36 barometerterbuka il. buah . |oo36 barometer monoid germany) |. buah |oo36 barometer monoid india) il. buah .| |rose basicmetert shunt# multiplier |. buah .| |rose batang besi lunak il. buah loose bola2, v:38v ho. buah loose bola6,2v . io.buah .| loose beakerglass100ml buah |oo36 baker glass 1000ml . l. buah loose baker glass500ml buah .| loose benang nil il. buah s1020101 |oo36 buret rrt25ml buah |oo36 buret rrt50ml io. buah loose buret rrt100ml io. buah loose buret pre25ml io. buah loose buret pre50ml io. buah . loose buret emil25ml . io.buah loose buret emil50ml io. buah i51020101 loose bidang miring . io.buah |oos6 bieta . io.buah |rose blood lancet@(1posisi200 rp. , ) buah loose boiling flash pre50ml .h.buah .| loose boiling flash pre100ml io. buah . loose boiling flash pre250ml ih. buah loose boiling flash pre500ml io. buah loose boiling flash pre1000ml lo. buah |rose boiling flash pre2000ml buah . loose |218i| boiling flash rrt50ml ho. buah . loose boiling flash rrt100ml .h. buah loose boiling flash rrt250ml il. buah is1o20101 loose |218a| boiling flash rrt500ml il. buah loose boiling flash rrt1000ml |. buah loose botol reagen coklat125ml buah .| loose botol reagen coklat250ml buah .| loose botol reagen coklat500ml buah loose botol reagen coklat 1000ml i. buah loose botol reagen putih 125ml i. buah loose botol reagen putih250ml il. buah is1o20101 loose botol reagen putih 500ml buah loose botol reagen putih 100ml |. buah loose |219a| botol tetes25m1 30ml . i. buah loose botol tetes50m1 60ml il. buah loose botol tetes 100ml 120ml il. buah loose botol semprot500ce |. buah .| loose bola tensi il. buah is1o20101 loose buku skala il. buah is1o20101 loose buku buta warga buah .| is1o20101 loose cakram warga buah loose kalorimeter pole |. buah loose cawan bakteri bertutup30ce buah is1o20101 |oo36e cawan porselin pinggan uap60cc buah |oo02 honorarium pokja konstruksi nilai diatas juta s.d juta |. honorarium pokja konstruksi nilai diatas jutapengadaan barang non konstruksi nilai sampai dengan juta honorarium pokja pengadaan barang non konstruksi nilai diatas juta s.d juta honorarium pokja pengadaan barang non konstruksi nilai diatas juta|. miliar s.d miliar honorarium pokja jasa konsultasi lainnya non konstruksi nilai sampai dengan juta honorarium pokja jasa konsultasi lainnya non konstruksi nilai diatas juta s.d juta |oo36 cawan porselin pinggan uap75cc buah loose cawan porselin pinggan uap125cc buah loose cawan porselin pinggan uap400cc buah loose cermin ck cbf. io. buah . loose cermin datar isi6bh il. buah loose centrifugal2tabung il. buah . i51020101 loose circuit board . io.buah .| loose kompas arah bisa buah .| loose kompas bidik air . i.buah |rose kompas bidik minyak ik. buah . loose corong kaca rrt4cm il. buah loose corong kaca rrt5cm |. buah loose corong kaca rrt6cm |. buah . loose corong kaca rrt7cm il. buah . loose corong kaca rrt9cm il. buah . |oos6e corong kaca rrt12cem il. buah loose corong kaca rrt15cm il. buah loose corong pemisah rrt250bulat buah loose corong pemisah rrt bulat buah .| loose corong pemisah rrt 500bulat buah loose corong pemisah rrt panjang buah .| is1o20101 loose corong pemisah rrt250panjang buah .| loose corong pemisah rrt panjang buah is1o20101 loose cucuk along pre . i. buah loose ruler lurus50cm il. buah is1o20101 loose ruler spiral 50cm il. buah is1o20101 loose curah hujan alat ukur gelas) buah is1o20101 loose deck glass50obh il. buah loose destilasi lengkap rp. px) buah loose dilatometer lengkap tabung muai zat cair buah loose dissenting set alat bedah buah loose digiling flash125ml i. buah loose digiling flash250ml ih. buah is1o20101 loose digiling flash 500ml i. buah is1o20101 loose difusi gas, zat cair |. buah loose double plat il. buah loose elektrolit tester |. buah .| loose elektronika air hotman |. buah |51o20101 |oo36 elektromagnetik malware buah .| |oo36 elektroskop botol lengkap buah loose erlenmeyer tertutup 500ml stop ellen buah |oo36 erlenmeyer pre25ml io. buah loose erlenmeyer pre50ml io. buah |rose erlenmeyer pre100ml io. buah |rose erlenmeyer pre250ml io. buah i51020101 loose erlenmeyer pre300ml .h.buah loose erlenmeyer pre500ml .h. buah |rose erlenmeyer pre1000ml io. buah |oos6 erlenmeyer pre2000ml io. buah |rose erlenmeyer pre5000ml io. buah . |oos6 erlenmeyer rrt100ml .h.buah |oos6 erlenmeyer rrt250ml .h.buah loose erlenmeyer rrt500ml .h.buah |rose erlenmeyer rrt1000ml .h.buah |rose filter warna(1set5bh) il. buah loose filter polarisasi il. buah .| loose fixed resistor il. buah loose galvanometer il. buah loose garputalla1set4bh buah loose garputalla earn kotak suara rp. buah loose gelas pancuran il. buah loose gelas pengukur curah hujan bahan lokal buah loose gelas ukur lokal150ml . i. buah is1o20101 loose gelas ukur pre5ml buah loose gelas ukur pre1 oml buah loose gelas ukur pre25ml il. buah loose gelas ukur pre50ml io. buah loose gelas ukur pre 100ml il. buah loose gelas ukur pre250ml il. buah loose gelas ukur pre 500ml. i. buah loose gelas ukur pre1000ml i. buah loose gelas ukur pre2000m il. buah loose gelas ukur rrt5mi il. buah loose gelas ukur rrt1i oml il. buah .| loose gelas ukur rrt25mi buah .| is1o20101 loose gelas ukur rrt50mi buah loose gelas ukur rrt100ml buah .| is1o20101 loose gelas ukur rrt250ml |. buah |oo36 gelas ukur rrt500ml io. buah i51020101 loose gelas ukur rrt 1000ml io. buah loose gelas ukur rrt2000ml io. buah loose generator gas sederhana buah loose genetik box2 warna io. buah . |rose genetik box5 warna io. buah loose gaya sentripetal io. buah .| loose mikrometer wet& dry il. buah loose kartel aparatus . i. buah . loose hukum boyle .ho.buah . loose hukum boyle kaca il. buah . |rose hand mikrotom . i.buah |rose hand centifuge2tabung |. buah .| |oos6e hukum archimedes il. buah loose indicatorrol il. buah |rose indicator stik merk il. buah . loose insektarium .ho.buah . is1o20101 loose jala plankton il. buah loose jangka sorong rrt |. buah is1o20101 loose jangka sorong plastik buah .| loose jarum pentul io. buah is1o20101 loose jembatan west il. buah loose jepit tabung reaksi kayu buah loose jepit tabung reaksi tenis pegangan kayu buah .| loose kaca arloji5cem . i. buah loose kaca arloji6&cm . i. buah loose kaca arloji8em il. buah loose kaca arloji9em . i. buah loose kaca arloji10cm . i. buah loose kaca arloji12em il. buah loose kaca pengaduk15cm il. buah loose kaca pengaduk20lokal |. buah .| loose kaca pengaduk30lokal buah is1o20101 loose kaca kobalt il. buah loose kotak hambat resistant box buah . is1o20101 loose kapas. k.kg is1o20101 loose kuadrat bisa buah .| loose massa asbes buah s1o20101 loose katrol engkellroda buah |oo36 katrol bengkel2roda io. buah |oo36e katrol engkelpadabatang buah |oo36 katrol meja jepit il. buah loose kapilaritas tanah il. buah . loose kereta troli io. buah loose kertas lakmus merah biru il. buah i51020101 |oo3e kertas saring bulatisi1001b |. buah . |oos6e kertas saringlembaran il. buah |oo36 kertas selvan il. buah |rose kincir air .ho.buah loose kisi difraksi io. buah . |oo36 klem buret4 jari ih. buah |oo36 klem based io. buah |oo36 klem double, gestalt il. buah . |oo36 klem universal. i.buh |oo36 konveksi zat cair tabung kaca buah |oo36 konveksi gas kotak asap) buah loose konduksi kalor . i. buah loose konduktivitas il. buah loose kubus berbagai bahan buah loose kubus list . i. buah loose kumparan sampai dengan 12000lilitan buah is1o20101 loose loup4ine( d 100mm) il. buah loose labu ukur pre500ml il. buah loose labu ukur rrt sampai dengan 1000ml buah loose lampu holder il. buah loose lamp scriptus rrt150ml |. buah loose lamp scriptus rrt250ml i. buah loose lempeng tembaga il. buah loose lempeng timah hitam pb) il. buah loose lempeng kuningan, besi buah loose lensa k cb ih. buah loose magnet batang panjang buah loose magnet batang pendek buah loose magnet jarum il. buah loose masker il. buah .| loose mat pipet lokal il. buah .| loose mat pipet pipet ukur hbg buah |s1o20101 |oo36 mata pisau kapel buah |oo36 nanometer tt tb io. buah loose mesin uap io. buah |oo36 meja optik lengkap sederhana plat: buah |oo36 mikrometer sirup1 25mm . i. buah loose molimode io. buah . loose mortir alau io. buah i51020101 loose motor listrik . io.buah loose muai panjang il. buah loose multiplier .ho.buh |rose multimeter" helps" io. buah loose neraca pegas il. buah |rose neraca teknis rrt il. buah .| loose obyek glass pak il. buah loose obyek glass cekung@ . i.buah .| loose ose buah |oos6e ose lurus bengkok kawat mikro) |. buah loose osmometer io. buah loose papan landasan peluncur 240x30cm buah is1o20101 loose patri tangan il. buah s5. loose pegas spiralbar buah loose peluang akusisi6& buah . loose penggaris fisikal il. buah loose penjepit lensa il. buah loose |238a| penjepit ho. buah loose penyedot lendir il. buah loose petridis d10cm il. buah loose tanah tancap il. buah loose air digital( hana) il. buah .| loose photometry il. buah loose pedometer il. buah loose inset lurus bengkok buah loose pipa alir bengkok penghubung buah loose pipa kaca5ml il. buah loose pipa kapilerpanjang30cm |. buah is1o20101 loose pipa" io. buah is1o20101 loose pipa" berlengan |. buah is1o20101 loose pipa" il. buah loose pipa"y" io. buah is1o20101 loose pipa" tersumbat buah |oo36 pipet tetes io. buah loose pita ticker timer io. buah loose pipaorgana io. buah loose pipet filter io. buah i51020101 |rose plotting kompas kecil io. buah loose pompalsap io. buah i51020101 loose pompalsap tekan . i.buah loose power supply5 a 3a 12v ac dc lo. buah . loose pompa pascal io. buah |rose preparat eceran (microsite) buah loose preparat botani, biologi |. buah loose preparat zoologi40macam |. buah |rose preparat histologi30macam buah |oo36 prisma kaca io. buah |rose navbox io. buah |oo36 restad ohm . i.buah |oos6 resonansi lengkap il. buah . loose respirometer ganong |. buah . loose respirometer simple plat lokal buah loose respirometer simple plat luar buah |oo36e rak tabung reaksi lbg lbg buah loose salinometer il. buah loose sarung tangan tebal il. buah loose sarung tangan tipis |. buah |rose sendok pijar, porselin spatula buah .| loose sendok tanduk il. buah loose serum darah il. buah loose shunt il. buah loose sikat tabung reaksi |. buah loose sikat burt il. buah loose link gelombang il. buah loose sistem weight il. buah loose sonomete il. buah is1o20101 loose solder listrik . l. buah loose spatula tenis panjang buah .| loose spektroskopi pandang langsung buah .| loose spirometre il. buah loose sel matahari il. buah i51o20101 |rose star ring cincin bertangkai buah |oo36 static besi io. buah i51020101 |oo36 stetoscope io. buah . loose stop watch know" diamond il. buah . . |oo36 stop watch3 know io. buah . |oo36 stop watch digit io. buah . |oo36 traktor penyedot tanah buah i51020101 |oo36 sumbat gabus kecil io. buah |oo36 sumbat karet ho. buah . |oos6 switch mounted pemutus arus buah |oo36 tabung contoh plastik il. buah |. |oo36 tabung bernouli il. buah . |oos6 tabung photeruntuk menyimpan serangga buh . |rose tabung reaksi pre rrt lokal) |. buah . |oo36 tabung reaksi besar pipa samping buah .| |oo36 tabung resonansi |. buah . loose telly counter .ho.buh |oos6 tang cawan il. buah is1o20101 loose tangki gelombang i. buah loose tekanan air il. buah loose tekanan akar . i. buah is1o20101 loose tenor1 kg. i. buah loose sentimeter jam il. buah loose sentimeter air raksa sphymomanometer buah .| loose sentimeter jam abn il. buah |oo3e teori kinetik standard |. buah loose |246a| terrarrum il. buah loose termoskop diferensial |. buah .| loose termohigrometee |. buah loose termometer badan |. buah .| loose termometer ruangan dinding buah loose termometer tanah |. buah loose termometer panas alkohol buah loose termometer panas buah loose ticker timer pita il. buah loose timer. il. buah loose tool set lengkap buah loose tripod il. buah loose issued@ il. buah 51o20101 loose tri ange il. buah |oo36 uji makanan dalam kotak kayu buah loose vacuum . ioo.buah loose vibrator io. buah loose voltmeter penampang il. buah . |rose voltmeter tembaga baker glass250ml buah loose vol pipet hbg io. buah .| i51020101 |rose |2a8a| viscosimeter io. buah |rose variabel resistor il. buah |oos6 aseton dit oo |rose air raksa( hg)100gr botol |rose alkohol7076 etanol) dit, |rose alkohol9076 etanol). dit, . loose amilum . ko.xkg |rose amonium chloride which) ko. xkg . |oo36 aguadesh20liter il. bot |rose |249a| asam chloride( hcl) lo. dit, o | . loose asam citra ko. xkg loose asam salisilat h.kg loose asam sulfat h2s04) jitu o | loose atlas buta indonesia dunia 54hal buah .| loose atlas ind dunia sekolah lanjutan sdj)72hal buah .| loose atlas indonesia dunia astronot72hal buah loose atlas indonesia dunia cover hitam 128hal buah loose atlas indonesia dunia kuning putih98hal buah .| loose atlas indonesia dunia mini64hal buah loose atlas ips ind dunia biru (edisi revisi)48hal buah .| loose atlas ips ind dunia oranye jk)47hal buah .| loose atlas ips wasn nanti dunia putih 124hal buah loose atlas pertambangan (baru)52hal buah loose atlas ragam budaya nusa dunia kuning64hal buah loose atlas sejarah dunia88hal buah loose atlas sejarah indonesia dunia8 hal buah loose atlas wawasan nusantara72hal buah loose balok kerangka buah loose balok masif . l. buah .| loose balok transparan |. buah loose bangun ruang( set isi9) buah s1o20101 loose barium chloride( c2) hkg loose bendera pramuka . i. buah loose benedict dit oo loose burt dit oo loose burt dit oo loose blok logika ho. buah |oo36 bola basket massa buah |oo36 bola basket power jam il. buah . |oo36 bola kaki massa asli |. buah .| |oo36 bola kaki massa pembina buah |rose bola kasti (merah). i. buah |rose bola langit transparan buah |rose bola pingpong shield kuning) il. buah |rose bola pingpong shield putih). l.buah loose bola takraw plastik . i. buah . |oo36 bola takraw plastik" elephant" buah loose bola takraw rotan . l. buah is1o20101 loose bola tangan . i. buah loose bola tennis hijau . i.buah |. is1o20101 loose bola volly mg210s buah .| loose bola volly massa gold |. buah .| loose bola volly massa pembina buah . loose borgx ko. xkg loose buku politisi100 il. buah loose buku induk slip smu) .i.buah loose bukulnduk tk . buah loose buku kas folio . i. buah loose buku player folio . i. buah loose buku player kartu |. buah loose buku tabungan .h.buah loose |25a8| cac2 ko. . loose cac3 batu pualam) hkg . loose cakram1 . l. buah is1o20101 loose cakram1, il. buah loose cakram2 il. buah is1o20101 loose |255a| cso4 ko. is1o20101 |oo36 daftar absen buah |oo36 daftar kelas slip smu) il. buah loose daftar kelas io. buah loose daftar nilai io. buah loose daftar nilai sgb ho. buah loose dekat dekat io. buah loose dragbar(biasa) il. buah . i51020101 loose ether ho. botol |rose fec8 . hoon.xkg loose peling . dit loose feeling dit, oo loose fero sulfat( so4) . ko.xke . loose food security kit ho. set loose formalin ho. dit, o | loose garuda ukuran50x50 il. buah loose garuda ukuran60x60 buah loose gb. alat musik lembar loose gb. bentuk bentuk virus bakteri buah loose gb. bunga tropis lembar loose gb. epitasis, hipostasis, polimer buah .| loose gb. fauna maskot propinsi indonesia lembar loose gb. hewan yang dilindungi lembar loose gb. hukum mendel il. buah loose gb. pakaian tradisional lembar is1o20101 loose gb. planet alam semesta lembar is1o20101 loose |25si| gb. reproduksi burung ikan buah loose gb. reproduksi reptil amfibi buah loose gb. sejarah manusia |. buah loose |25sa| gb. senjata tradisional lembar loose gb. sistem ekskresi manusia buah loose gb. sistem pencernaan reptil, amfibi buah is1o20101 loose |25g8| gb. tarian tradisional lembar is1o20101 loose |25s9| gis ko. xkg is1o20101 loose gitar . il. buah is1020101 loose gliserol dit, oo loose globe physical rp. diameter25cm buah is1o20101 |oo36e globe physical diameter13cm buah honorarium pokja jasa konsultasi lainnya non konstruksi nilai diatas juta s.d juta honorarium pokja jasa konsultasi lainnya non konstruksi nilai diatas s.d juta honorarium pokja jasa konsultasi lainnya non konstruksi nilai diatas500 juta s.d|o002 honorarium tim teknis pengadaan barang jasa (s102 belanja barang dan jasa |(s1o201 belanja barang belanja barang pakai habis aan joo| | belanja bahan bahan bangunan dan konstruksi u lu u u u u bahan bangunan pengecatan marka jalan glass beat bahan bangunan pengecatan marka jalan termoplastik |oo01 patok batas tanah |s1020o101 |ooo2| belanja bahan bahan kimia absorbed uji udara ambient absorption tube arsenic |ooo2 |ooo2 ampul |ooo2 akarisida marshal ml botol alat clover a1c self |ooo2 alt dichroma ooo2 alkaline phosphatase ampul alkalinity ampul |oo36 globe physical diameter30cm buah loose globe physical diameter35cm |. buah loose globe physical diameter42,5cm buah loose globe physical diameter45cm |. buah . loose glukosa hook loose ijazah tk . ho.buah loose jangka kayu sawo io. buah |rose jas lab( lengan pendek) buah loose jurusan tiga angka il. buah . |rose kalium birchromate cr207) .kg loose kalium chloride kci) . k.xkg |rose kalium hidroksida koh) ko. xkg . loose kalium nitrat( kno3) .ko.xkg |rose kalium permanganat kuno9) lok loose kapas. koo.xg .| loose kapur putih nmk dos is1o20101 loose kapur putih sarjana kartu loose kapur warga il. dos loose kartu konsultasi il. buah .| loose kartu spp .ho.buah loose kastagnet il. buah loose |26e18| ko. ko. . loose |26e19| kcn ko. loose kerangka ruang( sesi8) buah loose kerucut transparan |. buah .| loose krr rabbi dasar belajar bahasa inggris) buah .| loose sd kit air . i. buah loose krr sd kit bahasa indonesia metode sas) buah loose sd kit bunyi . i. buah loose sd kit cahaya optik i. buah loose sd kit energi il. buah is1o20101 loose sd kit gambar dos plastik merah) buah loose sd kit listrik il. buah loose krr sd kit magnet buah .| is1o20101 loose |26e31| sd kit panas buah .| loose sd kit pesawat sederhana buah .| is1o20101 loose sd kit tumbuhan |. buah |oo36 kits kit udara io. buah loose kit sd jambi lancar membaca bahasa indonesia) buah loose kista listrik lengkap buah loose kista optik io. buah loose kit sta kit gelombang termodinamika buah loose kit sta listrik power supply, tanpa basicmeter buah |oo36 kit sta listrik basicmetertanpa power supply buah |oos6 kit sta listrik tanpa power supply, tanpa basicmeter buah |oo36 kista mekanik timbangan buah |oo36 kista mekanik tanpa timbangan buah |oo36 kitsltp listrik lengkap il. buah |oo36 kitsltp listrik tanpa power supply buah |oo36 kitsltp mekanik timbangan buah |oos6 kitsltp mekanik tanpa timbangan buah loose kitsltp optik io. buah |oos6 kitsltp panas kalor il. buah loose |26e50| kilometer20000 . i.buah is1o20101 loose |2e51| kna tata ko. xkg is1o20101 loose |2e52| kso ko. xkg loose kubus kerangka il. buah .| loose kubus masif . i. buah loose kubus transparan buah loose lembing kayu . i. buah loose limas transparan |. buah .| loose |2e58| lugu ho. jitu o | loose magnesium chloride c12) hkg loose magnesium sulfat so4) ho. . loose |2e61| mapsize il. buah loose mapljzah . i. buah loose matematika item il. buah loose matematika5 item i. buah |oos6 media aklimatisasi liter loose methanol jitu oo is1o20101 loose model jam(4item) il. buah is1o20101 loose model jam muka jam il. buah loose model rotasi buah loose natrium asetat actor) l.kg loose |2e71| natrium bikarbonat hco3) 51o20101 loose natrium chloride cl) hkg |. 7a500| |oo3s6 natrium citra hook lo. . loose natrium nitrat ano3) . ho.xke a1000| loose natrium oksida oh). hoo.xkg lo. loose natrium sulfat na2 so4) . ko.xke d0500| loose natrium tiosulfat na28203) . ho.xkg loose neraca matematika il. buah loose net badminton supra il. buah . loose |26e80| netlapagan tenis il. buah . loose |2e81| net pingpong io. buah loose net takraw io. buah loose net volly supra .i.buah . |rose |26e8a| net volly supra ho. buah loose pantograf io. buah |oos6 papan paku besar ukuran60x60 buah loose |26e87| papan paku kecil ukuran30x30 buah |rose papan tulis bermagnet ukuran 120x180 muka standart) buah loose papan tulis bermagnet ukuran 120x180 gantung) buah . loose papan tulis bermagnet ukuran 120x240 muka standart) buah loose |2e91i| papan tulis bermagnet ukuran 120x240 gantung) buah loose papan tulis bermagnet ukuran 90x120cm muka standart) buah is1o20101 loose papan tulis bermagnet ukuran 90x180 muka standart) buah loose papan tulis bermagnet ukuran 90x180cm gantung) buah loose papan tulis lis aluminium kotak kotak ukuran 90x120cm buah loose papan tulis lis aluminium papan berdiri 60x90cm buah loose papan tulis lis aluminium ukuran 120x240cm buah loose papan tulis lis kayu absen ukuran 40x60cm buah loose papan tulis lis kayu statistik guru ukuran 60x90cm buah loose papan tulis lis kayu ukuran 60x90cm buah .| loose papan tulis lis kayu ukuran 90x120cm buah loose papan tulis non magnet ukuran 120x180cm buah loose papan tulis non magnet ukuran 120x240cm buah is1o20101 loose papan tulis non magnet ukuran 60x90cm buah loose papan tulis non magnet ukuran 80x120cm buah .| loose papan tulis non magnet ukuran90x120cm buah .| loose perut acre il. buah |oos6 pemukul kasti io. buah loose pencerminan io. buah loose penggaris sawo io. buah loose pengubinan . io.buah loose peraga arah mata angin buah loose peroksida( h202) dit oo |rose peta kepadatan penduduk bingkai loose peta stasiun bumi bingkai |oos6e peta benua afrika x79cm bingkai loose peta benua amerika uk109 x79cm bingkai |oos6e peta benua amerika selatan. x72cm bingkai . |oo36e peta benua amerika utara x72cm bingkai |rose peta benua asean besar. 108cm bingkai |oos6e peta benua asean kecil x79cm bingkai |oos6 peta benua asia& eropa bingkai |oos6e peta benua asia besar. 102cm bingkai . |oos6e peta benua asia kecil. x79cm bingkai loose peta benua asia tenggara timur uk. 100cm bingkai loose peta benua australia uk. x79cm bingkai loose peta benua eropa. x79cm bingkai loose peta benua eropa. x94cm bingkai loose peta dunia political besar uk. x100cm bingkai .| |oo3e peta dunia political kecil uk. x79cm bingkai loose peta indonesiajumbouk. 238x129cm bingkai loose peta indonesia political besar. x109cm bingkai loose peta indonesia political kecil uk. x79cm bingkai loose peta jawa political besar uk200 x79cm bingkai .| |oo36e peta jawa political kecil x79cm bingkai loose peta kekuasaaan majapahit bingkai loose peta kekuasaaan sriwijaya bingkai loose peta pariwisata bingkai loose peta pembangkit tenaga listrik bingkai loose peta penyebaran agamalslam bingkai loose peta perdagangan agama hindu bingkai loose peta perhubungan bingkai loose peta perkembangan penduduk bingkai |oos6 peta propinsi bali lembar loose peta propinsi cilacap lembar loose peta propinsi indonesia: bali ntb ntt lembar . loose peta propinsi jakarta bukupetunjuk lembar loose peta propinsi jambi lembar loose peta propinsi jawa barat besar uk. 144x108cm bingkai i51020101 loose peta propinsi jawa tengah besar.150x109cm bingkai loose peta propinsi jawa tengah kecil.109x79cm bingkai |oos6 peta propinsi jawa timur besar. ,5x78,5cm bingkai loose peta propinsi jawa timur kecil. 109x79cm bingkai loose peta propinsi kalimantan lembar loose peta propinsi lampung lembar |oos6 peta propinsi malukudanlrja lembar loose peta propinsi minahasa lembar loose peta propinsi ntt lembar loose peta propinsi sulawesi selatan lembar loose peta propinsi sumatera utara lembar loose peta propinsi surabaya perkembangannya lembar loose peta pusat pusat kebudayaan bingkai loose phenol lo. jitu oo loose phytagrasl . i. buah loose |277a4| pythagoras il. buah loose piagamlsi . i.buah loose piagam kosong . i. buah loose panik il. buah loose panik suzuki il. buah loose panik yamaha i. buah loose planetarium kuning kayu |. buah loose planetarium kuning plastik buah loose plastis io. buah loose prisma transparan |. buah .| loose |278a| raport tk . i. buah loose ring basket papan pasang buah .| loose ring baswedan papan buah buah loose ring basketperbuahlokal buah .| is1o20101 loose ring basketperbuahluar papan buah oos6e ringer dit oo loose voltmeter30m io. buah loose roller5m . io.buah loose voltmeter50m io. buah loose |279a| skh . iooobuh loose skm. ioo.buah i51020101 loose sampulljazah .ho.buah loose sampul spp . ho.buah loose sandal . io.buah loose sarung matras 200x100x20 io. buah loose segitiga sawo ho. buah . loose sempoa . io.buah |rose serbuk besi100gr ho. . loose ketiga kuning . io.buah . loose simetri putar( isi4) . i. buah loose soda abu( naco3) . ko.xkg loose solarsystem merah plastik buah is1o20101 loose |28o8| spiritus dit, oo loose sprint loncat tali . i. buah is1o20101 loose suling . i. buah is1o20101 loose |281i| suling yamaha il. buah loose sule cock il. buah loose tali peluit ih. buah loose tali pramuka . gulung is1o20101 loose taspinggang il. buah loose tas sekolah kerja il. buah loose tas selempang il. buah loose tenda pramuka uk. 2x4 misi 6orangbahankain unit loose tenda pramuka uk. 2x4 misi 6orangbahanparasit unit loose tenda pramuka uk. 3x4 misi 6orangbahankain unit .| loose tenda pramuka uk. 3x4 misi 6orangbahanparasit unit loose tiang cagak pingpong buah loose tiang loncat tinggi2 m set rp. buah .| loose tolak peluru1l buah loose tolak peluru2 |. buah is1o20101 |rose tolak peluru8 buah |oo36 tolak peluru4 il. buah loose tolak peluru5 io. buah loose tongkat selaput bendera loose triangle io. buah |oos6 kristal io. buah .| i51020101 loose ukuran tinggi badan il. buah i51020101 loose urea. kook.xke lo. |. |oos6 baseline . koo.xke loose zengnium sulfat z7804) . ko.ke .| percontohan pelatihan loose sol putri io. pasang |oo36 indol hak tinggi pasang |oo36 indol hak pendek pasang |oo36 batu gerinda potong14" bosch buah |oos6 batu gerinda tangan4" bosch buah loose beauty case . l.unit) loose benang jahit yard amazon buah is1o20101 loose benangjaituk. io. lusin loose besi pipa kotak segi empat 2x2x4mm batang loose besi pipa kotak segi empat 2x4x44mm batang loose blokseher il. buah loose bolpointputih il. lusin is1o20101 loose bunga tumpuk besar buah loose bunga tumpuk kecil il. buah loose canting listrik il. buah loose carbon brush .h.st loose patok rambut il. buah loose chainlube il. bot loose clubhouse rumah kopling buah loose curly rambut il. buah loose dandang il. buah is1o20101 loose elastiklebar6cm loose elektroda las3,2mm |. dos .| is1o20101 loose |286a| eyeshadow. ho.set .| loose slasher il. buah is1o20101 loose during sepatu mete oo is1o20101 loose fuseloa li. buah |rose fuel5a oo. buah |rose holder las set kabel |. .| loose jarum cant .kook. ak . loose kampasganda host lo. loose karburandum io. buah loose keprok beat io. buah i51020101 loose |287a| keprok grand io. buah loose klep. hoo.set loose komporgasbesar . l.unit oo loose kulit hitam ho. tet loose kulitwarma feet |rose latex lemkaret galon loose lem cetak kaleng loose lemgasket io. buah . |rose lemuntuktempeloutsol kaleng loose lipstik. ho.buah loose |288a| loyang. buah is1o20101 loose mata bor kayu6bmm il. buah is1o20101 loose mata bor kayu9mm il. buah . loose mata pisau cukur. l.unit loose meja praktek . i. buah loose meteran kain150cm il. buah s5. loose mixer roti . i.unit loose |2891i| olishockbreaker li. bot loose outsdhak lembar loose cakupan il. dos loose |289a| pengeras ujung depan belakang meter loose platpenekankopling il. buah loose primerpencucioutsl galon is1o20101 loose user . ko.st loose rokerarm pelatuk .ho.st . loose roller beat .ho.st |rose sealshockbreaker |. is1o20101 loose skunterminalgepeng |. is1o20101 loose snap ring .ho.st sa00| loose spieler pengunci potter .| loose spiemagnet ho. .| is1o20101 loose sp. ho. set is1o20101 loose soul supra ih. |rose stelankamprat io. buah loose tune tester kit . lo.nit |rose alat reproduksi manusia buah loose alat tubuh manusia io. buah loose baby placenta il. buah .| i51020101 |oo36e binatang memamah biak |. buah |rose cara memandikan bayi model bayi buah .| loose fryingpan . i.buah loose gigi dewasa io. buah . loose gigi kecilfuntuk belajarsikatgigi) buah loose ginjal . io.buah loose hati. ho. buah loose hidung. io.buah loose jantung. i.buah |oos6 karburator sepedamotor |. buah .| is1o20101 loose kepala& otak . i. buah loose macam makamkan il. buah loose maldini penyaring darah) |. buah loose mata. buah loose meja sablon (200cm x100cmx75cm) |. buah .| loose model kedudukan jantung dalam paru paru buah loose model lambung il. buah loose model malphigi . i. buah |rose model peredaran darah berdiri buah loose model putik il. buah loose model sapi lembu il. buah loose model sel tumbuhan il. buah loose monokotil dycotyl il. buah loose nyamuk, kupu kupu, burung buah loose otak. il. buah loose otak manusia il. buah loose padi, pisang, tembakau buah loose paru paru il. buah is1o20101 |oo36 pembelahan sel |. buah |oo36 pembiakan sel telur il. buah loose pembiakan telur io. buah loose penampang8 embrio il. buah loose penampang akar io. buah loose penampang ayam io. buah i51020101 loose penampang buaya il. buah |oo36 penampang cello embrio il. buah |rose penampang daur hidup katak buah |rose penampang dna rna io. buah . loose penampang gigi io. buah loose penampang simpul syaraf buah . loose penampang jagung . i. buah . |rose penampang lidah il. buah . loose penampang mata io. buah loose penampang miosis . i. buah loose penampang mitosis il. buah loose penampang nyamuk il. buah loose penampang paramaecium buah loose penampang pembelahan sel buah is1o20101 loose penampang pembiakan malaria buah loose penampang pembuluh darah buah loose penampang pencernaan makanan elektrik buah .| loose penampang peredaran darah elektrik buah loose penampang peredaran darah elektrik buah .| loose penampang pernafasan gelembung buah loose penampang pinggul il. buah loose penampang saluran seni buah loose penampang sistem reproduksi manusia buah |oo36e penampang spermatogenesis genesis buah loose penampang susunan saraf buah loose penampang teripang bintang laut) buah loose penampang usus |. buah is1o20101 loose penampang uterus, rahim dinding telur buah loose penyerbukan il. buah loose peredaran darah buah is1o20101 loose pernafasan il. buah loose proses perkembangan janin buah is1o20101 loose rongga mulut buah pelaksanaan kegiatan,ilaksanakan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemilihan jenis barang jasa yang akan dibeli dan dipergunakan disesuaikan atau setara dengan jenis barang jasa yang telah ditentukan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf, medan barang jasa yang harga, jenis dan spesifikasinya telah ditetapkan dalam daftar e catalog portal nasionalyang berdampak pada kebutuhan kegiatan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pati. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. |ooo2 alkalinitytestinfreshandseawater 100ampul |ooo2 alumuniumeelltest 25ampul |ooo2 alumuniumecelltst 290ampul |ooo2 alumunium test range: kit |ooo2 aluminiumstandardsolution 100g .| |ooo2 aluminiumstandardsolution 500ogx . |ooo2 amino liquid probiotik suplemen) liter botol |ooo2 ammonium 100ampul |ooo2 ammonium (fresh seawater) sampul |ooo2 ammonium chloride hkg .| |2oes istozoror ooo2 aren chloride nad ranah bnsurbagb iso kes logam te1szs0| |ooo2 antracol . koo.xkg . |ooo2 cellist 25ampul |ooo2 aox enrichment 2ampul |ooo2 aox samplepreparationset 25ampul |ooo2 aox standard 8i6ampul |ooo2 antiseptikikan booster (100m) bot is1o20101 |ooo2 applied 500gram |ooo2 applied1owp ko. xkg .| is1o20101 |ooo2 applied100 kh. .| |ooo2 sil applied440se jitu is1020101 |ooo2 arrive 250m |ooo2 arsenictst s0ampul |ooo2 sal ascorbicacid sampul |ooo2 bacteriocyda dit, |ooo2 3el bactoeyn dit, oo) |ooo2 bactomyein kh. |ooo2 3g| bahan rose bengal |. buah .| |ooo2 massa500ml il. bot |ooo2 baweriabassiana |. |ooo2 4i| bayar500ml il. bot |ooo2 belerang pertanian) l.kg .| is1o20101 |ooo2 bavaria bassiana l.kg .| |ooo2 4al blue tip il. pack |ooo2 bobcelltst sampul |ooo2 bod nutrientsaltmixture 121ampul |ooo2 dreactionbotle ampul is1o20101 |ooo2 bod standar 101ampul |oo36 saucepan buah |s1o20o101 |oo36 struktur sel buah |s1o2o101 joo36 susunan syaraf bottom buah |s1o2o101 |oo36 susunan syaraf tulang belakang buah |s1o2o101 |oo36 taiwan buah |s1o2o101 |oo36 telinga buah |s1o2o101 |oo36 tengkorak kepala buah |s1o2o101 |oo36 torso mengandung buah |s1o2o101 |oo36 torso mini wanita laki laki@ buah |s1o2o101 |oo36 tulang pinggul pria kerangka) buah |s1o2o101 |oo36 e book (buku elektronik) coy |s1o2o101 |oo36 mesin pencacahorganik unit oo |slo2o101 oo36 gerobaksampahpilah unit |s1o2o101 |oo36 mesin pengaya sampahorganik unit oo |slo2o101 |oo36 mesin conveyor pemilih unit oo |s1o2o101 |oo36 |3oo0| mesin conveyor feeder unit |s1o2o101 |oo36 |3oo1| mesin pres sampah plastik unit oo |oo36 mesin cetakbutran unit |oo36 mesin pencacah sampahplastik unit oo |oo36 papannamakayu akrilik ani |oo36 mesin pengemas garam unit oo |oo36 baterai kamera digital unit oo |oo36 reflector80cm |oo36 greenscreen190x300cm unit oo 3i5. |oo86 kardus buah |oo36 training kit kegiatan dak bidang operasikan umkm '' ) | seorang ion joe oma tamtama kematangan mam mao) |oo36 sertifikat pelatihan kegiatan dak bidang operasikan umkm '' orang |oo37 belanja obat obatan obat joo837 abbas 10mg obatnongenerik tao |oo837 acarbose100 tablet |oo37 adat asam fusidat krim 20mg g 7a9g7| |oo837 adat r5 s997| |oo837 acerta obatnongenerik tao s76a| |oo837 acetyl ystein cairan ih n asetil sistein mg ml botol |oo37 acetyicysteine n asetilsistein200mg tabel |oo37 acuan obatgenerikberlogg aas| |oo37 actatecan irinotekaninj20mg m sial 95a000| |oo37 actilyse alteplaseinj 50mg 15m vial |oo37 actoplatin karboplatin inj450mg 45m vid |oo37 actrafid pencil human insulin short actinginj ul m |penfillcartridge| |oo37 actrapid human insulin shortactinginj ui m vit a96200| |oo37 1a| acyelovir400mg koto |oo37 acyelovirsalep tape oo37 aberrans 6a8s6e| oo87 airuntukinj25m komp |oo37 akarbosetab100mg tabel l090| oo87 alat aset ost aon metoo1on dara aman pmr o@srono| |oo37 albendazol200mg 5m syr bot a400| |oo37 albendazol mg obatgenerikberlogo tab aa7| |oo37 albumin albumin serum normal (human albumin) inj 100m vid ' |oo37 2a| albumin albumin serum normal (human albumin) inj 50m vid a91000| |oo87 alumina 100ml obat non generik | ) bot juan par| mmoeammnwmonatemsmnamm tee |oo37 lazim obatnongenerik |oo37 alinaminfinj obat non generik ampul 4a973| |oo37 lista50 mg obatnongenerik |oo37 aliran melfalantablt2 tablet |oo37 almentab obatnongenerik |oo37 alopurinol100mg tabel oo |oo37 valentin gabapentinkapsul100mg kapsul |oo37 3a| alprazolam0,25mg tablet oo oo a56| |oo37 aluvial kombinasi lopinavir mg: ritonavir50mg tablet oo37 ambroxol3omg koto oog7 ambroxolsyr |oo37 aminofluid larutan mengandung asamamino1000m planet |oo37 aminofluid larutan mengandung asamamino500m planet aminoflusin l600 larutan mengandung asam amino kombinasi 50g l, orbital 50g xylitol vit. .4g l, inositol .5g nee dosa elektrolit) aminofusin hear larutan mengandung asam amino asam amino gr xylitol gr loan foto2son anh sasa dan tmanasasam spage| amino g l, vitamin dan elektrolit) |oo37 aminoleban larutan mengandung asamamino500m planet |oo37 4a| aminophyilin150mata doo d33| |oo37 aminophyllin2oomgtab hot d0| oo37 aminophyilininj24 mg ml komp aminosteril infant yo larutan mengandung asam amino asam amino xii aminosteril n epa larutan mengandung asam amino asam amino tinggi baca 42y60 |oo37 amiparen larutan mengandung asam amino (aminparen injeksi) planet |oo37 sol amitriptiin25mg tebet a2| oog7 sil amitriptilin25mg otd oo37 s2| amlodipin5mg koto d350| oo37 amlodipin1omg tabel oo o o og2| |oo37 sal amoksisilin mg sirup oto |oo37 5s| amoksisilin250mata tabel |oo37 amoksisilin syr forte (250mg 5m) bot |oo87 amoxanfsyr obatnongenerik bot os0168| |oo37 amoxansyrup obatnongenerik bot |oo37 s59| amoxicilins00mata |oo37 6o| amoxicillin sir250mg 5m oto am| |oo37 amoxicilinsyr125mg bot s630| oo87 amoxyeiin oto oo87 ampicilin500mg koto 27a| oo87 6a| ampicilinin kamu |oo87 6s| ampicillininj1000mg |oo37 analgesik bot m5. |oo37 android testocaps testosteron softcapsul40dmg kapsul |oo37 angintriz mr obatnongenerik |oo37 lantanida doe syr bot |oo37 lantanida doe tab tab oog7 anti float bot |oo87 anti ektoparasit dan anti endoparasit bot mat tebe sera men ema j|oo37 anti hemoroid doen sup |. saga| |oo37 7a| anti hemoroid obatgenerik berlogo sup |. s0a5| |oo37 anti proton secret |oo37 anti tbc fdc kategori anak paket |oo37 anti tbc fdc kategori paket . |oo37 anti tbc fdc kategori paket |oo37 anti tbc fdc kategori sisipan paket |oo37 so| antibiotik enrofloxacin bot |oo37 sil antibiotik long acting( la) bot |oo37 s2| antibiotik sulfadizine bot |oo37 antibiotik tetracydin bot |oo37 sal antifungi doen, kombinasi: asam benzoat asam salisilat34 tube |oo37 antifungi salep, kombinasi: asam benzoat asam salisilat tube |oo37 sel antigen mal joo37 antigen wal |oo37 s8g| antigen rose bengal test bot 20aa isro2horor eos ema pan nepasakaaen auppestoria 3ss4| lidokain seng oksida |oo37 9o| antihistamin bot |oo37 9i| antipiretik anti inflamasi bot |oo37 antitetanus serum ats) amp |oo37 anata mg vial paclitaxelinj mg vial vial |oo37 9a| apinya solostarinj obatnongenerik vial |oo37 agua poin ampul |oo37 9e| aguaproinjeksi ampul |oo37 aguabidest50ml obatnongenerik bot se9go| |oo37 aguabidest500 bot |oo37 aguabidest ots25 bot |oo37 aguadest |oo37 aguaprim100ml bot |oo37 aguasonic park bot |oo37 arimidex obatnongenerik si997| |oo37 arixtrainj obatnongenerik ampul |oo37 arkive2 mg obatnongenerik |oo37 arsenal obatnongenerik j|oo37 artoferum obatnongenerik sg) o000000000000 |oo37 artoflam obatnongenerik |oo37 artrilox 15mg obatnongenerik tab joo37 asamascorbat50mg tabel |oo37 asam askorbat50mg .ho.tw mel |oo37 asamasetilsalisilat acetosal tablet |oo37 asamaskorbat vit. c)250mg tablet |oo37 asamaskorbat vit. c)50mg tablet |oo37 asamfolatlmg ho. tablet |oo37 asam folatlmg .koo.tw |. m0000. |oo87 asamfolat4mg .ho.tabel |oo37 asam mefenamat500mg kta . |oo87 asam sitrat .koo.xkg |. |oo37 asam traneksamat inj lampu 4mn2| |oo837 asam traneksamatinjeksi50mg m ampul . |oo37 asam ursodeoxycholic tablet |oo37 asamnya obatnongenerik lo.tw |oo37 ascardia 160mg obatnongenerik tw |oo37 ascardia 80mg obatnongenerik |oo37 setosa80omg lo. tablet . |oo37 stator obatnongenerik l.tw |oo37 astatin obatnongenerik l.tw . |oo37 within bond obatnongenerik . |oo37 aturan 10mg obatnongenerik |oo37 aturan20mg obatnongenerik |oo37 atp obatnongenerik htm . |oo37 atropininj0,25mg m ampul |oo87 atropininj0. ampul |oo37 atrovent hfa ipratropium bromida anhydrous inhalasi mg dosis inhalt |oo37 atroventmdi obatnongenerik bot |oo87 atrovent sol il. bot |oo37 attapulgit600mg . l. tabel |oo37 artist indicator |oo37 autocat tape hk. |oo37 adams netral spray obatnongenerik bot . |oo37 adams spray il. tabung |oo37 adams flutikason furoatintranasalspray botol |oo37 gemar obatnongenerik |oo37 avodart obatnongenerik .| |oo37 azythromycin250mg tablet |oo87 azythromycin500mg tablet |oo37 bacbutinh forte obatnongenerik i51020101 |oo37 bacbutol500mg obatnongenerik . |oo37 bacterycorine dite |oo37 bactesyn1, inj lho |oo37 bactesyn375 tablet |oo37 bactigras 10x10 obatnongenerik lembar |oo37 manado 100mg obat nongenerik |oo37 baguinor500 tablet i51020101 |oo37 bcg vaccines .hoo.mal m990o| |oo37 bcg vaccine ssi vaksin bcg ins.k0, mg m pelarut vial |oo37 become obatnongenerik lo.tw |oo37 become obatnongenerik .tw |oo37 bedaksalicyl obatgenerikberlogo bot |oo37 bedaksalisil299 ho. box . |oo37 berkarbon obatnongenerik lo.tw p0. |oo37 benocetam mg obatnongenerik |oo37 benzatinpenisilin1, ui ml ho. mal . |oo37 benzatinpenisilin2, ul m ho. mal . |oo37 berotot mdi tabung |oo37 berotot mdi fenoterol aerosol mcg dosis inhalt is1o20101 |oo37 berotot sol50ce bot 259a87| |oo37 berotot solution fenoterol solution botol |oo37 bersalin obatnongenerik | l.tw . |oo37 beton2. obatnongenerik lotto aml| . |oo37 betablok atenolol100mg tabel . |oo37 beradik hygiene obatnongenerik bot |oo37 beradik kumur100ml obatnongenerik bot |oo837 betahistin pesilat6 tabel .| |oo37 betametason mg obatgenerik berlogo |oo37 betametason cream obat generik berlogo tube sa9gg| |oo37 betametasoncream .h.tube 147a| . |oo37 betaserc 8mg obatnongenerik .| |oo37 bertopik obatnongenerik tube 18a80| .| |oo87 benar ho. tabel |oo37 bicrolid obatnongenerik kap ba9e| |oo37 boat obatnongenerik .tw |oo37 bioprexum obatnongenerik . |oo37 biocurkem obatnongenerik |oo37 biodasin300mg obatnongenerik |oo837 biliar obatnongenerik |.tw . |oo37 bioplacenton jelly obat nongenerik tube |oo37 bioplacenton jelly neocenta tube |oo37 biosanbe obatnongenerik lo.tw 8a2| |oo37 biosolamine50ml il. bot |oo37 bios3 c14 cutting lo. piece |oo37 bios3 us1 sm822 lo. piece |oo37 bios4 cv23 paper piece i51020101 |oo37 bios4 us1 sm691 lo. piece |oo37 biothicol500 tablet |oo87 bisacodyl5mg . tabel |oo37 bisacodyl supp10mg dulkolax) suppositoria |oo37 bisacodyltab . koo.tow |oo37 bison injeksi ampul |oo37 bison sol il. bot |oo37 bisoprolol5mg .h. tabel |oo37 covalent oral polimyelitis vaksin polio opv dosis vial 289a5| |oo37 bleocin bleomisin sering 15mg m l.vial . |oo37 lista 10main obatnongenerik ampul |oo37 bone il. piece is1o20101 |oo37 bone il. piece |oo37 bonetxxl io. piece |oo37 borgx gliserol ml obatnongenerik bot |oo37 brainact250 inf kamu |oo37 brainact500 tablet |oo37 britama inf kamu |oo37 broader inj l.vid ' |oo37 bronchoprontsyr obatnongenerik bot .| |oo37 bronsolvan terpilin150mg |. tablet |oo37 royal obatnongenerik l.tw |oo37 bufacetin kloramfenikol salepkulit295 sol |oo37 bunascanspinal obat nongenerik ampul is1o20101 |oo837 burnazin35 kh. tube |oo37 burnazin gr obatnongenerik |oo37 burnazincr obatnongenerik gam |oo37 buscopan obatnongenerik |.tw is1o20101 |oo37 buscopannj lampu |oo37 buscopan tab tabel .| |oo37 c.asthenof 5ml obatnongenerik bot .9a5| |oo37 c.augentonic 5ml obatnongenerik bot i51020101 |oo37 c.carpio tm obatnongenerik bot |oo37 c.carpio296 tm obatnongenerik botol |oo37 c.catarlent5ml obatnongenerik botol |oo37 c.cendridtm obatnongenerik bot |oo37 convert obatnongenerik bot |oo37 corthontm obatnongenerik bot |oo37 efrisel mini dosen obatnongenerik stm |oo37 efriseltm obatnongenerik bot |oo37 refresh tmd obatnongenerik stm |oo37 c.fenol tm obatnongenerik botol . |oo37 c.fenol tm obatnongenerik bot |oo37 c.fluoresen tm obatnongenerik bot |oo37 gentamycin0, .h. bot |oo37 c.gentamycinzm obatnongenerik botol . |oo37 c.glaupentm obatnongenerik bot |oo37 c.hervistzm obatnongenerik bot . |oo37 tomato il. bot |oo37 lenticular obat nongenerik stm bra1| . |oo37 c.lfx tmminidose obatnongenerik stp |oo37 bytes bot |oo37 c.mydriatil tm obatnongenerik bot |oo37 c.opthalgontm obatnongenerik bot |oo37 c.pantocain tm obatnongenerik bot |oo37 c.polydextm obatnongenerik bot |oo37 c.polygrantm obatnongenerik bot .0a8| |oo37 c.posoptmmd obatnongenerik bot |oo37 c.repithelsm obatnongenerik . |oo37 c.station sm obatnongenerik bot |oo37 c.titolo ,2546tm obatnongenerik bot |oo37 c.titolo ,5tm obatnongenerik bot |oo837 c.tropi no, tm obatnongenerik bot |oo37 c.tropis1 tm obatnongenerik bot |oo37 c.vitrolentatm obatnongenerik stm .| |oo37 c.vitro sm obatnongenerik bot 837a89| |oo37 c.xitroltm obatnongenerik bot |oo37 glukonat10# ampul |oo37 cabinet peripheral bag .| |oo37 pabrik 250m |oo37 cac8 obatnongenerik |. gam is1o20101 |oo37 cal95 tablet |oo37 calcio cream ko. tube |oo37 calcusol obatnongenerik lo.tw i51020101 |oo37 calesco obatnongenerik |.kap |oo37 calfoxim1 iny ho. mal |oo37 calmetasonenj . mampu |oo37 calvin io. tablet |oo37 calmoxilin500 il. tablet |oo37 called injeksi ama . |oo37 called injeksi ampul |oo37 called250 lo. tablet |oo37 called500 lo. tablet |oo37 calon tab il. tablet . |oo37 august secret . |oo37 kalsium glukonat inj obat generik berlogo ampul |oo37 kalsium laktat lo. tablet |oo37 caltrofen100 lo. tablet |oo37 caltrofen50 tablet |oo37 28a| caltrofentnj ampul |oo37 caltrofen supp |oo37 campo lrinotekaninj20mg m il. vid is1o20101 |oo37 candesartan16 tabel |oo37 candesartan8 tabel |oo37 capitol mg obatnongenerik kap . is1o20101 |oo37 cannon. jit, o o | |oo37 capabiotic500 tablet |oos7 capritocintnj ik. bot |oo37 captopril12,5mg .ho.tabel |oo37 29a| captopril12.5mg .h.tabel |oo37 captopril25mg .h. tabel |oo37 captopril25mg . ko.tw lo. |oo37 car@ obatnongenerik |oo37 carbamazepin200 tabel |oo37 carbamazepin hci200 prog. jiwa) tablet |oo37 carbamazepine200mg ktm |. |oo37 3o1| carbazochromeinj obatgenerik berlogo ampul |oo37 cardismo20mg obatnongenerik |oo37 catachol carvalho) |. bot |oo37 soal cawapres inj klonidin clint mcg m ampul .| is1020101 |oo37 avion lk. |oo37 cedantron inj obat nongenerik ampul |oo37 cefadroxil mg obatgenerik berlogo . |oo37 cefadroxil mg obatgenerik berlogo |oo37 cefadroxilsyr obatgenerik berlogo botol |oo37 cefadroxyl500mg .ko.tw |oo37 cefadroxylsyrkering250mg 5ml il. bot |oo37 cepat250mg obatnongenerik |.ta |oo37 cepat500 tablet |oo37 cefatfsyr obatnongenerik bot . |oo37 cefatsyr obatnongenerik bot |oo37 cefazolinj obat nongenerik vial . |oo37 cefazolininj obatgenerikberlogo vial |oo37 3i8| cefiksim100 kapsul |. |oo37 cefiksim200 il. karet |oo37 cefiksimsirup obatgenerik berlogo bot |oo37 cerita100o ko. |oo37 cefiladrop obatnongenerik bot |oo37 cerita syrup lk. bot |oo37 cefiminj obatnongenerik vid |oo37 cefizoxinj obatnongenerik vid |oo37 cefoperazon inj obatgenerik berlogo vid ' is1o20101 |oo37 cefoperazon sulbactam ini .| |oo37 cefoperazoneholy obatgenerik berlogo ampul . |oo37 cefophar inf ik. vid |oo37 cefotaxrim1000 inf kh. vid . |oo37 cefotaximeinjlgr ampul is1o20101 |oo37 cefpiromlnf hwa |oo37 cefpoperazon holly injeksi |oo37 3sa| colspan100 |oo37 ceftazidime1 gnj kva |oo37 38e| ceftizoximelnf kh. vial |oo37 ceftriakson inj obat generik berlogo vial is1o20101 |oo37 cefxonni ho. ampul |oo37 celestamin syr obatnongenerik bot |oo37 cendolyters15m bot |oo37 cendomyariatl bot |oo37 cepezetn ampul |oo37 cephafloxinj obatnongenerik vid i51020101 |oo37 ceprazni hwa |ooo2 lokasi organik kongo ag00o| |ooo2 sol bomber liter |ooo2 si| borgx testis kit0 test oo |ooo2 ss| boris acid crystalline kilogram |ooo2 sel born 60ampul |ooo2 s7| boron cell tet 25ampul |ooo2 bravo yoo dir |ooo2 bromin 200ampul |ooo2 6o| buffersolutiomp liter |ooo2 buffersulutiomp diteror |ooo2 buffersolutiomp liter |ooo2 budak liter |ooo2 6a| budak 250m |ooo2 cadmium testis set ooo2 kalium 90ampuh .0a0000| katon ken orangan parole logam |.sesi| iso, read, eur calcium test range mg ca, mg l mg l co3, mg l ca, mg l mg l kit cac |ooo2 carbonatehardness d00ampul |ooo2 7o0| carbonatehardness(infreshandseawater) sampul |ooo2 7i| carbonicacid (limedissolving) s0ampul |ooo2 charcoalactivatedforanalysis 250gram ooo2 chloride d00ampul |ooo2 7a| chlorine (freettopandp 200ampul ooo2 chlorine (free) 200ampul |ooo2 chlorine (freettot)cellist 200ampul .a50. ooo chlorinettot) 200ampul ooo2 chlorineandp a50ampul |ooo2 chlorine dioxide 200ampul 6l00000| |ooo2 8o| chlorine dioxide s00ampul |ooo2 8i| chlorine dioxide(rf118756) 300ampul |ooo2 chlorineinfreshwater ampul |ooo2 chiorineintheswimmingpool a00ampul |ooo2 8a| chromatetotaa 250ampul |oo37 septik100 ko. kap |oo37 ceratome2. mani il. piece .| oo37 cernevitnj ho. mal |oo37 certofix duo io. piece |oo37 cetadop200mg dopamin inj40mg m lampu 897e| . |oo37 cetakan rodentisida buah |oo37 cetazumin ho. |oo37 retinal10 obatnongenerik lo.tw |oo37 cetirizine1omg .ko.tw |. . |oo37 35a| cetirizine10 il. tablet |oo37 cetirizinesyr obatgenerik berlogo bot |oo37 citoid tablet |oo37 cetokenazol cream .h.tube |oo37 cetokonazol200mg . l. tablet . |oo37 cetopainny ampul |oo37 3col cetoprofen tablet . |oo37 36i| cetoprofen inj kamu |oo37 cetoprofen50 tablet . is1o20101 |oo37 cetoprofensupp100mg suppositoria is1o20101 |oo37 seal cetorolae10o tablet |oo37 cetorolac inf3o kamu . is1o20101 |oo37 36e| cetosteril tablet |oo37 cetrobatny ik. vid |oo37 chirocaininj obatnongenerik ampul |oo37 369l chem monokrom kamper . |oo37 color ethyl spray il. bot |oo37 37i| chlorate kloramfenikol kapsul 500mg kapsul |. |oo37 chlorate kloramfenikol sering 1000mg m vid 95a5| . |oo37 chloramphenicol mg obatgenerik berlogo kap .| |oo37 37a| chloramphenicolin lampu |oo37 chloramphenicol salep kulit bufacetine) |oo37 chloramphenicol obatgenerik berlogo tube |. |oo837 chloramphenicol syr il. bot |oo37 chloramphenicol tt obat generik berlogo bot is1o20101 |oo37 chloramphenikol250caps kapsul . |oo37 3sol chloramphenikol syr mg 5ml) bot s517| . |oo37 3sil chloramphenikoltetestelinga bot .| |oo37 3s2| chloramphenikoltetesmata bot .| i51o20101 |oo37 chloramphenikolzalpmata . |oo37 3sa| chloramphenikolzalpmata tube |oo37 chloroguin250 lo. tablet |oo37 chlorpheniramin hci (ctm 4mg .k.tw . |oo37 chlorpromazine100mg .k.tw |oo37 3s8| chlorpromazine . kodama ag7p2| |oo37 3s9| chlorpromazine100mg il. tablet i51020101 |oo37 chrome3 hr20 lo. piece |oo37 chrome gut us1cg904) ho. piece . |oo37 chrome gut075 c37 . l. piece |oo37 chrome gut1 bp27 . l. piece |oo37 39a| chrome gut music6 piece . |oo37 chronic gut2 us1866) piece |oo37 chrome gut2 c26 il. piece .| |oo37 chrome gut3 070c c19 il. piece |oo37 chrome gut3 075c22 piece |oo37 chrome gut3 t16 il. piece . |oo37 ciclobrain obatnongenerik .tw nne| |oo37 ciclobrain obatnongenerik .tw . |oo37 calon obatnongenerik l.tw |oo37 cilostazol 100mg obatgenerikberlogo . |oo37 cimetidin obatgenerik berlogo |.tw 1a8| is1o20101 |oo37 ciprofloxacin500 tabel |oo37 ciprofloxacin500mg .h.tw a40| |oo37 cisplatin sering10mg ' |oo37 cisplatinserbinf50mg |oo37 citichoin injeksi lampu |oo37 citikolin250 inj kamu |oo87 citikolin500 . tabel |oo37 lalat tabel |oo37 clabatfortesyr obatnongenerik bot .| |oo87 41a| lalat syr bot |oo37 clafexin inj ih. will |oo37 clanek mg obatnongenerik . |oo37 claneksifortesyr obatnongenerik bot . |oo37 claneksisyr obatnongenerik bot 45a41| . |oo37 clarifies tabel . |oo37 clarithromycin mg obatgenerik berlogo tab |oo37 clarity syr30ml obatnongenerik bot i51020101 |oo37 clavamox grin obatnongenerik vid |oo37 clavamox500 tablet |oo37 clavamoxsyr obatnongenerik bot |oo37 clindamicin300mg .ho.tw |oo37 clindamyein150 lo. tablet |oo37 clindamyein300 lo. tablet |oo37 clindamycin mg obatgenerik berlogo |oo37 clinton300 obatnongenerik .kp |oo37 lintas150 ko. xkp |oo37 lintas300 ko. xkp . |oo37 clobaaam ho. tablet 97o| |oo37 clobazam obatgenerik berlogo |.tw |oo37 43a| clobazemtab lo. tablet |oo37 clobetazol cream . h.tube |oo37 clonazepam klonazepam2mg tablet . |oo37 cloning15mg . l. tabel |oo37 clonidin 150mcg obatgenerik berlogo .ta |oo37 clopidrogel tablet |oo37 losari mg obatnongenerik .tw 7a52| is1020101 |oo37 clozapin100mg . k.tw se7| |oo37 clozapine100 tablet |oo37 clozapine25mg obatgenerikberlogo |oo37 amoxciclav625 tablet |oo37 charter obatnongenerik l.tw . |oo37 coba ko. kap |oo37 codeintab1omg tablet |oo37 codeintab15mg tabel |oo37 codeintab2omg il. tablet |oo37 codipront obatnongenerik .kap |oo837 condita obatnongenerik |. |oo37 christine .0001u obat nongenerik |oo37 christine .0001u obat nongenerik |oo37 45a| colkatrid kapsul |oo37 colostomy bag phoenix piece .| |oo37 comafusin hear inf bot |oo37 combantrin mg obatnongenerik . |oo37 combivent2, udv |. |oo37 condor2, obatnongenerik .tm ta6| |oo37 460l condom kateter piece |oo37 461i| constiphen syr obatnongenerik bot |oo37 cotrimoksasoldws480mg .ho.tw |oo37 cotrimoksasolsyrup lk. voto |oo37 cotrimoxazol mg obatgenerik berlogo a51| |oo37 cotrimoxazol syr. obatgenerik berlogo botol |oo37 coumatetralyl . ko.xg .| |oo37 counterpart io. buah |oo37 cpg75 io. tablet |oo37 cpz1oo ho. tablet |oo37 credit500 tablet |oo37 47i| cravittm obatnongenerik bot |oo37 favox500 tablet . |oo37 recent knife2, kai piece .| |oo37 47a| recent knife je piece |oo37 crispa obatnongenerik i.ta apa7| |oo37 come obatnongenerik lo.tw oo37 come amp |oo37 m4mg ho. tablet |oo37 curation standart piece |oo37 curator3 hk. xkg . .| is1020101 |oo37 asil percuma il. tabel |oo37 cygestvag obatnongenerik .| |oo37 dansa il. tabel |oo37 4sal karbon obatnongenerik l.tw |oo37 daryantulle 10x10 obatnongenerik |oo37 4s6| daryantulle5x5 obatnongenerik |oo37 4s7| dayton inj. pernafasan) 100ml |.unit oo |oo37 as8g| dayton kh. |oo37 4g9| dat alkali) bot |oo37 49o0| desain inj spinal kamu .970o| |oo37 diculik30mg obatnongenerik two |oo37 deaf obatnongenerik lo.sa |oo37 deksametasoninj 5mg m kamu . |oo87 49al dennis. |oo37 denomixecream lte |oo37 depakensyr obatnongenerik bot .| |oo37 depakote er250 tablet |oo37 depakote250mg obatnongenerik kap .| |oo37 depakote500mg obatnongenerik i51020101 |oo37 5ool depakote er500 tablet |oo37 so1| dermal gel obatnongenerik tube |oo37 dermawan3 c13 cutting piece . |oo37 dermawan6 ce. lo. piece |oo37 soal termofil gr obatnongenerik tube . |oo37 desinfektan adit oo |oo37 so6| desinfektan benzalkonium chloride) lite . |oo37 s5o7| desinfektan formaldehida) dit, |oo37 so8| desoksimetasonkrim k.tube . |oo37 so9| dexaflox obat nongenerik |. |oo37 dexametason05mg .k.tw |oo37 51i| dexamethason obatgenerik berlogo .ta |oo37 dexamethason inf kamu |oo37 dexantasyr obatnongenerik bot . |oo37 dexketoprofen 25mg obatgenerik berlogo tab |oo37 dexketoprofen 50mg inj obat generik berlogo ampul . |oo37 dextrose40yo inj ho. bot |oo37 dezorcream15g obatnongenerik tube . |oo37 5i8| inform obatnongenerik l.tw |oo37 diazepam2mg tabel |oo37 diazepam2mg lo. tabel |oo37 diazepam5mg tabel is1o20101 |oo37 diazepam5mg mln ampul |oo37 diazepam 5mg obatgenerikberlogo .ta . . |oo37 diazepamtnj kamu |oo37 diazepam rektal 10mg ,5m lte |oo37 diazepam rektal 5mg ,5m lte |oo37 digimon10 ko. |oo37 diazinon60 il. jitu oo o | |oo37 dicynone500mg obatnongenerik 108a5| . |oo37 dieynonenj amal |oo837 5s1| difenhidramininj10mg m kamu |oo37 dialami50o il. tabel |oo37 digoksintab0,25mg tablet |oo37 5sa| dioxin0, tabel is1o20101 |oo37 dioxin0,25mg .ho.tm |. . |oo37 diltiazem30mg tabel is1o20101 |oo37 diltiazem clean30mg tabel |oo37 58sg| dimenhidrinat .k.tmw m6|l . |oo37 dimenhidrinate tabel |oo37 diovanfct80 obatnongenerik |oo37 diphenhidraminin ko. amp |oo37 diphenhidramin inj obatgenerik berlogo ampul |oo37 diprvanny koma |oo37 diprogentacr10gr obatnongenerik tube |oo37 diprogentacr5 gr obatnongenerik tube |oo37 discofix ho. piece |oo37 dissent obatnongenerik | l.tw . |oo37 disolftab obatnongenerik o.tw 7a50| |oo37 divas10mg obatnongenerik .tw |oo37 divas5 tablet |oo37 dizinesmg obatnongenerik lo.tw |oo37 deburan50 mg ink amp |oo37 dobutamin iny .amp |oo37 doksisiklin50mg . tablet |oo37 dominican obatnongenerik ampat |oo37 domperidomsyr obatgenerik berlogo botol is1o20101 |oo37 domperidon 10mg .h.tabel is1o20101 |oo37 domperidon1omg .k.tw |oo37 domperidonsir 5mg 5m il. bot |oo37 5col domperidonsyr 5mg ml ih. bot is1o20101 |oo37 56il domperidontetes5 mg m tablet |oo37 dop mata . l. piece |oo37 dopamin obatnongenerik ampul |oo37 seal dompet250 obatnongenerik |oo37 dopamin 200mg inj guling obatnongenerik ampul |oo37 dorbigot obatnongenerik |.tm . |oo37 corner obatnongenerik |.tw |oo37 doucycline antibiotik) 100ml |. botol |oo37 5e9l devenir50ml il. bot |oo37 doxyeiclin kapsul |oo37 dulcolax mg obatnongenerik .tw .| |oo37 dulcolax supp anak obatnongenerik sup |oo37 dulcolax supp dws obatnongenerik |oo37 duleolax tab tabel |oo37 dulkolaksuppo10mg( dw) sup .| |oo37 dulkolaksuppo5 mg( anak) sup |oo37 dugin obatnongenerik |. 8a7| |oo37 dugin rectal mg obatnongenerik tube |oo37 dugin rectal mg obatnongenerik tube |oo37 5so| duocyeline lo. bot . |oo37 ssi| easpfimerinf obatnongenerik bot |oo37 ss2| ecg elektroda argo piece |oo37 euclid mg obatnongenerik lo.tw |oo37 asal ecroninj obatnongenerik i51020101 |oo37 efedrininj50mg m koma |oo37 5s6| efineprininj obatgenerik berlogo ampul . |oo37 ss7| kolagen50 tablet |oo37 srsg| efotax .5gin obat nongenerik vial |oo37 ss9| elon cream ih. tube . |oo87 em4 site |oo37 eminent obatnongenerik l.tw . |oo37 emp connection suet piece |oo37 encore obatnongenerik lo. |oo37 59a| negeri bin obatnongenerik vial . |oo37 enroflosacin ho. bot is1o20101 |oo37 enzim ko. xkg is1o20101 |oo37 enzyme5 .galon |oo37 eperisonetab obatgenerik berlogo . is1o20101 |oo37 ephedrine kamu |oo37 tool epinefrin inj adrenalin) lampu . is1020101 |oo37 eo1l epineprininj ko. amu .) |oo37 eo2| eprix obatnongenerik vid |oo37 eprix2oo0tu il. .carta |oo37 eoa| ergotamincofen tablet .| |oo37 e05| ergotamine1mg obatgenerik berlogo .| |oo37 e0e| erica tabel |oo37 eo7| eritromisin sirup kering200mg 5m |. bot |oo37 eog| eritromisintab250mg karet |oo37 eo9| eritromisintab500mg karet |oo37 eio| erlamycetinsm obatnongenerik .| |oo37 e1i| erlamycetintm obatnongenerik |oo37 erlamycetintmplus obatnongenerik bot |oo37 erlamyeetin lte |oo87 erythromicyn250mg tabel gal is1o20101 |oo37 erythromiceyn500mg tabel 8a7| |oo37 e16| eritromisin syrup obatgenerik berlogo bot .| i51020101 |oo87 usulan2 tablet |oo37 stalin1 tablet |oo37 at20mg obatnongenerik lo.tw |oo37 etaphylline250 tablet |oo37 6e21| etaphyllinenj amp . |oo37 ethambutol mg obatgenerik berlogo |oo37 ett clear cuff io. piece |oo37 ett clear lo. piece |oo37 ett clear . l. piece |oo37 ett cler lo. piece |oo37 ett clear lo. piece |oo37 ett clear ho. piece |oo37 ett clear . .h. piece |oo37 ett clear non cup il. piece |oo37 ett non linking ll. piece |oo37 ett non linking5, ll. piece |oo37 ett non linking6 kh. piece |oo37 ett non linking6, ho. piece |oo37 ett nonkinkin7 ll. piece is1o20101 |oo37 ese| etylehlorida spray bot is1o20101 |oo37 e87| eugene bot |oo37 esg| eugenolcairan ik. is1o20101 |oo37 eugenol bot |oo37 e40| euthyrox obatnongenerik l.tw |oo37 e4i| energi4, tabel |oo37 ehzade250mata obatnongenerik |oo37 exoderil cream obatnongenerik tube . |oo37 eye rape il. piece |oo37 eyevit obatnongenerik l.tw |oo37 eyevit syrup obatnongenerik bot |oo37 e47| ezygardf obatnongenerik |oo37 east| favipiravir200mg .h.tw |oo37 e49| faktusuppo obatnongenerik smp |oo37 eso| fargoxin obatnongenerik lo.tw |oo37 esi| fargoxin inj digoxininj mg m ampul |oo37 e5s2| farmadolinf obatnongenerik bot |oo37 farmasi obatnongenerik two |oo87 es4| farnatnf bot |oo37 farnormin atenolol50mg tablet .| i51020101 |oo37 e656| farsi obatnongenerik |.tw 9a1| . joo37 farsi logam |oo37 e5s8| farsorbid obatnongenerik lo.tw |oo37 e59| farsorbidinj obatnongenerik ampul |oo37 col fasorbid mg isosorbid nitrat10mg tablet |oo37 e6i| fasorbid inj isosorbid dinitratinjiv 10mg m vial |oo37 e62| feeding tube3, lo. piece |oo37 feeding tube5 lo. piece |oo37 e64a| feeding tube8 piece |oo37 feeding tube lo. piece |oo37 meniti kapsul100mg kapsul |oo37 ee7| fenitoininj50mg m kamu |oo37 fenobarbital100mg tablet |oo37 e69| fenobarbital30mg tablet . |oo37 e7o| fenobarbital30mg il. tablet |oo37 e7i| fenobarbitalin ampul |oo37 fenobarbitalinj 50mg m kamu . |oo37 fencing fenoksimetil penisilin (penisilin v)tab125mg tablet |oo37 e74| fenofibrate mg obatgenerik berlogo |oo37 fenofibrate300 mg obatgenerik berlogo |oo37 e7e| fenol gliserol tetes telinga bot .| |oo37 e77| fentanylinj obatnongenerik ampul |oo37 e7rs8| aeroport obatnongenerik . |oo37 e79| ferris drop il. bot |oo37 sol ferzorbatny hwa |oo37 evil feri 500mg obatnongenerik .tw a89| |oo37 es2| fevrinsyr obatnongenerik bot |oo37 es3| fexofed obatnongenerik lo. |oo37 asal framed300 tabel |oo37 e85| fibrinase obatnongenerik .tw |oo37 ese| fimahess obatnongenerik bot is1020101 |oo37 es7| firstaid ho. lo. a81 .| |oo37 esg| fitomenadion (vit. k)10mg tablet |oo37 eso| fitomenadion1omg .k.tw |oo37 e9ol fitomenadioninj lama .| |oo37 e9il fitomenadioninj lampu |oo37 e92| fixacef drop obatnongenerik bot |oo37 fixacep200 obatnongenerik kap .| |oo37 e9ga| flagel forte obatnongenerik . i51o20101 |oo37 flagylsyr obatnongenerik bot |oo37 flamicort mg injeksi . hooomal |oo37 e97| flamicort triamsinoloninj 10mg m lal |oo37 e98| flixotide nebula . piece |oo37 e99| flixotidenebules obat nongenerik ama a20917| |oo37 7oo| flixotide nebula flutikason propionat nebula nebula oo37 flora lo. tablet |oo37 flood 500mg obatnongenerik |.tw |oo37 fluimucil asetil sisteininj nebula100mg nebula . |oo37 7o4| flukonazolinf2 mg m il. bot |oo37 flukonazoltab150mg tablet |oo37 flunarizine 10mg obatgenerik berlogo |oo37 7o7| flunarizine5 mg obatgenerik berlogo 89a| |oo37 7o8| fluoksetin10mg . l. tabel |oo37 fluphenazineinf25mg .h.ampul |oo87 fluvial125 inhaler il. botol oo87 font injksildr . mal . |oo37 fokker lo. dit, o o | |oo37 lav ir400 mg obatnongenerik lo.tw mal oo. |oo37 frasa obatnongenerik lo.tw . |oo37 foricefinj obatnongenerik vid |oo37 forinfec google obatnongenerik bot is1o20101 (|oo87 formalin3790 liquid kh. |. is1020101 |oo37 7i8| formalin tab ho. .tabel |oo87 forneuro il. tabel |oo87 forces il. tabel |oo37 fortanesinj obatnongenerik ampul |oo37 fosfomycin grin obatgenerik berlogo vid |oo37 fosfomycin grin obatgenerik berlogo vid . |oo37 fosmyein2 ih. wal |oo37 framicetin sulfate lembar |oo37 fuego1omg obatnongenerik |oo37 frees tabel . |oo37 britania200 il. tablet |oo37 futile cream .h.tube |oo87 fucohelix100 il. kap |oo87 fucohelix50 kh. kap |oo37 fucoidan obatnongenerik kap |oo37 fucoidonsyr obatnongenerik bot oo87 78a| fuji ih. box |ooo2 chromsteheksavalen s00ampul |ooo2 chloride test range: 250mg kito |ooo2 calsiumtet kit |ooo2 clover botol keran ''''##"sb$t |ooo2 obat a00ampul aon metoo1on kena oraraaa bor logam rss acs, read. eur |ooo2 cobcelitst 25ampul ooo2 colour ampul |ooo2 9a| compactlaboratoryforaguaristie ampul |ooo2 compactlaboratoryforoffsetprinting ampul |ooo2 compactlaboratoryforwater ampul |ooo2 complete feed s000| |ooo2 copper 25ampul copper ii) sulfate pentahydrate so45h20) for analysis ensure can fetososon ken pan pranala bure doasowam a000soo| |ooo2 cooper test range: .00mg l kito |ooo2 cooper test range: 10mg l kit oo o9687. |ooo2 copperstandardsolutiontraceable 500ml |ooo2 copperstandardsolutiontraceable 100m 1a431. |ooo2 san aquatic vitamin ikan) |program rachel |ooo2 san aquatic vitamin ikan)@100gram secret ooo2 cyanide d00ampul |ooo2 cyanide test range .500mg kito a65| |ooo2 cyanide test range .5mg cn ) | kit oo |ooo2 d&) biotinfor biochemistry gam desinfektan ternak liter ooo2 11a| ' disposable split1ce buah |ooo2 disposable split1oce buah solo| |ooo2 ' disposable split3ce buah ooo2 disposable split5ce buah ooo2 1i8| omer 0nit |ooo2 eda sodium estate na2 eda) 250gram foto2 rbm4 yoo oto |oo37 fujian 500ml |oo37 furosemid4dmg tablet |oo37 furosemidinj 10mg ml amp . |oo37 furosemidtab40omg . tabel |oo37 furosemide inj . mampu |oo37 fusycomcream obatnongenerik tube |oo37 futaderm cr10 .ho.tube |oo37 gabapentin300mg tablet |oo37 gavial drops metoclopramiddrops botoldrops |oo37 gemfibroziltab300mg tablet |oo37 gemfibroziltab600mg tablet |oo37 genointsm obatnongenerik tube |oo37 geno oint ho. bot . |oo37 gentamicinin ampul |oo37 gentamicin so4salepkulit tube |oo837 gentamieyn so4tm ho. bot |oo37 gentamieyn so4tm . ho. bot |oo37 gentamisininj40mg m kamu |oo37 gentamisin salep kulit lte sal |oo37 gentamisin salep mata0, tube . is1o20101 |oo37 gentamisin gentamycin sulfate salep mata (3mg tube . is1020101 |oo37 gentamyein bot |oo837 gentamycin inj mg obatgenerik berlogo ampul |oo37 hentian violet obatnongenerik bot |oo87 gigas il. bot |oo37 76ol gitaramin mg obatnongenerik . |oo37 7eil glauca250 lo. tabel |oo37 glibenclamid5mg lk. .tabel |oo37 glibenclamid5mg ko.tw |oo37 7eal blica8go mmg tabel |oo37 7e5s| gliserol guayakolat .k.tw |oo37 7ee| gliserol guayakolat100mg tablet |oo837 gliformin obatnongenerik (s1o20101 |oo37 7e8| gliklazid8omg tabel .| |oo37 7e9| glikuidontab30mg tablet .| |oo87 glimepiridel tabel |oo87 glimepiridel mg. k.tw |oo37 glimepiride2mg tabel .| i51020101 |oo37 glimepiride2mg htm .| |oo37 77a| glimepiride3mg tablet |oo37 glimepiride4 ho. tablet |oo37 glimepiride4mg obatgenerikberlogo 177p |oo37 gliguidon obatgenerik berlogo .ta |oo37 gliserol guayacolat lo. tablet me| oo37 gliserol koo. ol. |. i51020101 |oo37 glisin obatnongenerik lo. kap saa8| |oo37 78i| glucobay mg obatnongenerik o.tw |oo37 glucose80mg obatnongenerik o.tw |oo37 glukosamin mg obatgenerikberlogo |oo37 7sa| glukosamin chondroitin obatgenerik berlogo tab |oo37 glukosamin vit obatgenerik berlogo |oo37 glukosainfus109 hh. bot oo37 glukosainfus54 kh. bot . |oo37 alotrop obatnongenerik |oo37 gotropilinj 3g obatnongenerik ampul |oo37 govotil 5mg obatnongenerik . |oo37 govotilinj obatnongenerik ampul |oo37 gramofon dit oo |oo37 gramaxone 250m |oo37 79a| granisetron ingin obatgenerik berlogo ampul . |oo37 granisetron 3main obatgenerik berlogo ampul . |oo37 grand1inline obatnongenerik ampul |oo37 grand 8link obatnongenerik ampul |oos7 griseofuvin125mg . l. tabel .| |oo37 gudelopa6 il. piece |oo37 sool guyane130z . l.nit is1o20101 oo37 soil h202800m ko. |. .| |oo37 so2| hess sterling obatnongenerik bot is1o20101 |oo37 so3| halloperidol5mg k.tw . |oo37 soal haloperidolo, .h. tabel . |oo37 sos| haloperidol1, . l. tabel |oo37 soe| haloperidol5 tablet is1o20101 |oo37 so7| hand rub il. bot |oo37 sog| hand wash chlorhexidin bot .| is1o20101 |oo37 sog| hand wash chlorhexidin499 galon |oo37 sol hansaplast jumbo piece .| is1020101 |oo37 sipil| hama d.i. tabel |oo37 harnalocas obatnongenerik |oo37 hct25 mg obatgenerik berlogo .tab |oo37 si4| heaton523 mg m106 bot |oo37 heaton mg ,85mi) io. buah . |oo37 8i6| helix obatnongenerik . hoo.tw |oo37 helen obatnongenerik . lo.tw |oo37 8i8| tempo injeksi3000 |oo37 hematinik ruborensia tonik atp) bot |oo37 hematopan b12 stamina)50ml |. botol |oo37 hemoclip titanium clip ll. piece |oo37 hepabalance kapsul |oo37 hepamax tablet |oo37 hepatik obatnongenerik |oo37 heptamyl tablet |oo37 hentian lo. tablet |oo37 herbesser cca100 tablet . |oo37 herbessserca200 tablet . |oo37 lexicon16 obatnongenerik |.ta is1o20101 |oo37 hexilonnj ampul is1o20101 |oo37 8si| helmer2 tab tablet .| is1o20101 |oo37 hidrocortisonsalp .k.tube is1o20101 |oo37 hidroklorotiacida hct) ko.tw an| is1o20101 |oo37 8sa| hidroklorotiazid25mg .h. tabel . |oo37 hidrokortisonkrim2, h.tbe . is1o20101 |oo37 8se| miosin butilbromida10mg tablet . |oo37 miosin butilbromida20mg ml lampu . |oo37 ssg| hiperhepinj obatnongenerik vid .| |oo37 8s9| holy set laparascopy . |oo837 hotcrem il. buah |oo37 84il| homolog 100pucat obatnongenerik vid |oo37 humalogmix25 obatnongenerik vid |oo37 human albumin ml obat generik berlogo botol |oo37 human albumin 50ml obatgenerik berlogo botol |oo37 hyarocortison cream .k.tube aga| |oo37 hyocine inj obatgenerik berlogo ampul is1020101 |oo37 sa7| hyoscin butyl brin kamu . |oo37 sang| hyoscine butyl br10mg l.tw . |oo37 hyperhepbinj obatnongenerik ampul |oo37 85so| hypobhac 200main obatnongenerik vid i51020101 |oo37 85si| hydro2 mg obatnongenerik .| oo37 surel flag24 piece |oo37 ibuprofen200omg lo. tablet |oo37 ibuprofen 200mg obatgenerik berlogo |oo37 ibuprofen400 lo. tablet |oo37 ibuprofen suspensi100mg ml bot |oo37 ibuprofensyr obatgenerik berlogo bot |oo37 ichtiol salep gr obat nongenerik |oo37 ikalepsirup obatnongenerik bot |oo37 col imboostforce obatnongenerik s500| |oo37 s6i| seguyi antibiotik) 100gr .ho.anio . |oo37 86c2| imipenemiginj obatgenerik berlogo ampul . |oo37 imipenem cilastini inj ho. ampul . |oo37 seal itunes il. tablet |oo37 865s| itunes plus syr ih. bot |oo37 86c| itunes plus tab lo. tablet |oo37 8e7| itunes syrup ik. bot |oo37 se8s| indikator internal box@ lo. box is1o20101 |oo37 se9l| insulin injeksi ampul |oo37 87o| person cream .k.tbe |oo37 s7i| premikuntukternak hk. |oo37 vitamin kompleks bolusuntuk ternak .| |oo37 vitamin injeksiuntukternak bot |oo37 87a4| infumalinf obatnongenerik bot |oo37 infus21 wid d51 2n8) il. bot |oo37 s7e| infus21 widainfus obat nongenerik bot .| |oos7 s77| infus wid dans) il. bot |oo37 s7sg| infus widainfus obatnongenerik bot |oo37 s79| infus wid 4n8) .h. bot |oo37 gol infus41widainfus obatnongenerik bot .| |oo37 gil infus acetylcystein obatgenerik berlogo botol |oo37 sg2| infus aminofluid il. bot |oo37 sg3| infus aminofusin hear obat nongenerik botol .| |oo37 seal infus aminofusin pad250 bot |oo37 8s5| infus aminoleban obatnongenerik botol |oo37 8se| infus sering botol is1o20101 |oos7 ssg7| infus baguinor obatnongenerik bot |oo37 ssg| infus ceramah obatnongenerik is1o20101 |oo837 ggl infus ciproflosacin bot is1020101 |oo87 89o| infus clinimix il. bot oo37 89i| infus credit500 bot |oo37 infus credit750mg obatnongenerik botol |oo37 infus favox500 bot |oo37 s9a| infus favox obatnongenerik bot |oo37 infus d590 100mi pigmi hoo.bag |oo37 896c| infus dextrose10 obatnongenerik bot |oo37 s97| infus dextrose546 wid obat nongenerik bot |oo37 s98g| infus dextrosepiggi obat nongenerik bot |oo37 infus eas primer il. bot |oo37 infus fluconazol il. bot oo37 infus futrolit botol |oo37 infus gelafutsal obat nongenerik bot |oo37 infus glukosalarutan steril bot . |oo37 9o4| infus glukosalarutan steril planet . |oo37 infus kain mg3500 ho. bot .| |oo37 9o6| infus kelamin obatnongenerik botol |oo37 infus kidman ho. bag is1o20101 |oo37 infus kn3 bot |oo37 90o9| infus monitor obat nongenerik bot . |oo37 infus maros obatnongenerik bot is1o20101 |oo37 infus maros bot |oo37 infus nach unica obatgenerik berlogo botol . |oo37 infus nach 100ml piggy obat nongenerik bot |oo87 infus nach34 bot |oo37 infusnacl wid obatnongenerik bot |oo37 infuspanamin obatnongenerik bot |oo87 infus rentan500 bot |oo37 9i8| infus ringer dextrose obatnongenerik bot |oo37 infus ringerfudin obatnongenerik bot |oo37 infus unica obatgenerik berlogo bot . |oo37 infus terapan #o obatnongenerik botol |oo37 infus tutofusin ops il. bot |oo87 infuswillt bot |oo37 infusand5 obatnongenerik bot |oo37 insan m20 obatnongenerik bot |oo37 infusanns dp obatnongenerik botol |oo37 infusanringas obatnongenerik bot .| is1o20101 |oo37 insan ring il. bag i51020101 |oo37 infusanrl obatnongenerik bot |oo37 inset tipe nitro lo. piece |oo37 infusetanak ho. . |oo37 inset pump term lo. piece |oo37 inset wid . ho. piece . |oo37 93a| infusion set dewasa |oo37 mh10oo hoootabet m0000. |oo37 inh 300mg obatgenerik berlogo |.ta a70| |oo37 niacin obatnongenerik |oo37 inmatrol .h.bot |oo37 inversa syr100 bot |oo37 intercomm10g tube |oo37 interhistin .h. tabel |oo37 intermectinsuper il. bot |oo37 interpret syr bot . |oo37 94a| interpol200 tab tablet |oo37 interpol54r r kh. tube |oo37 intidrol4mg obatnongenerik .tw 2a20| |oo37 intrafix safest( braun) piece is1020101 |oo37 9a8| internal fi. tabel |oo37 inviclotinj obatnongenerik vid . |oo37 invited200 tablet is1o20101 |oo37 9s1| irbesartan150mg il. tabel |oo37 irbesartan300 il. tabel |oo37 tron besi( fe) ho. kit |oo37 9sa| iron extra( fe) il. bot |oo37 invasi mg obatnongenerik two |oo37 invasi300 tabel |oo37 novel obatnongenerik l.ta bang| .| |oo37 9ss8| obatnongenerik lo. |oo37 isoniazid100mg . l. tabel |oo37 96o| isoniazid300mg tabel .| |oo37 961l isoprinosine obatnongenerik .| |oo37 isorbidinj obatnongenerik ampul |oo37 istri obatnongenerik |.tw |oo37 istri obatnongenerik .ta is1o20101 |oo37 isosorbid nitrat isbn) k.tw .| |oo37 96e| isosorbit digital tabel is1o20101 |oo37 isotop adaptor bot . is1o20101 |oo37 vcatheter biji |oo37 vcatheter biji . |oo37 97o| vcatheter 0ji |. . |oo37 97i| isomer eko edo parasit)50ml .|.unit |oo37 ivomeesuper bot |oo37 diklofenak25 tablet |oo37 diklofenak mg obatgenerik berlogo i51020101 |oo37 kelamin infus il. botol |oo37 kalcinoln cream obat nongenerik tube . |oo837 kalfoxim1gin obatnongenerik vial |oo37 kaliper li. tablet |oo37 kalitake obatnongenerik lo.sa |oo37 9so| kalium diklofenak .ko.tw |oo37 9si| kalium diklofenak50mg tablet . |oo37 9s2| kameo 500mg obat nongenerik |oo37 kalmetasone obat nongenerik o.tw po. |oo37 9sa| kalmetasoneinj obat nongenerik ama |oo37 kalmoxilin 1grin obatnongenerik vial |oo37 9s6| kalmoxilin mg obatnongenerik |oo37 9s7| alex injeksi obatnongenerik ampul |. |oo37 9sg| alex 500injeksi obatnongenerik ampul |oo37 9g9| alex 250mg obatnongenerik |oo37 99o| alex 500mg obatnongenerik |.tw . is1020101 |oo37 kalsium il. bot |oo37 kalsium hidroksi pasta sachsen |oo37 kalsium laktat . k.tw .| |oo37 99a| kalsiumlaktat500mg tabel |oo37 kaltrofen 100mg obatnongenerik |oo37 kaltrofen mg obatnongenerik . |oo37 kaltrofeninj obatnongenerik ampul |oo37 kaltrofen supp obatnongenerik sup |oo37 kanamycin obatnongenerik .vid |oo37 kanamycin kapsul hwa |oo37 |io01| kanamycininj obatnongenerik vid |oo37 kandesartan16mg tablet |oo37 kandesartan8 tabel |oo37 kapas lemak . k.xkg .| |oo37 kapas pembalut putih . l.gam bl. |oo37 favorit12 hipoklorit) it, |oo37 kelas il. bot |oo37 enlogin florabase obatnongenerik tube a7e30o| |oo37 kendarontab obatnongenerik a20| |oo37 ketalarinj obatnongenerik vial s0989| |oo37 kelamin gamelan inj 50mg ml obat generik berlogo |oo37 kelamin inj mg koloid |oo37 kolese25 mg obatnongenerik 7am| |oo37 vitesse2,5o inj bom a9g18| |oo37 ketoconazolkrim295 |oo37 ketokenazol obatgenerik berlogo |oo37 ketokenazol cream obatgenerik berlogo tube |oo37 ketokonazole200omg hot |oo37 vetoed scalpsol obatnongenerik bot |oo37 ketopaininj obatnongenerik ampul |oo37 ketoprofen 100mg obatgenerikberlogo 8i0| |oo37 ketoprofen 100main obatgenerik berlogo ampul |oo37 ketoprofen mg obatgenerik berlogo tab sa9ga| |oo37 ketorolac 10mg obatgenerikberlogo tb |oo37 ketorolacinj 30mg obatgenerik berlogo ampul |oo37 ketosteril obatnongenerik |oo37 ketrobatinj obatnongenerik vial br460| |oo37 kidman7, |oo37 klindamisin300mg kapsul ma| |oo37 klobazamtab1omg tablet |oo37 klonidin0,15mg tabel oo oo ) |oo37 klopidogrel75mg tablet oo |oo37 kloramfenikolinj 1000mg m doo mad 9sas| |oo37 kloramfenikolsalepkulit2o tape 3no| |oo37 kloramfenikol salepmata1l9, |oo37 kloramfenikol suspensi 125sm4 5m bot ara6| |oo37 klorpromazin100mg tablet oo |oo37 klorpromazininf25mg m xe698| |oo37 klorpromazintab25mg tabel 1i8| |oo37 kolkatriol obatnongenerik kap kombinasi ferrous ii) fumarat mg, folio acid mg, manganese sulphate mg, copper sulphate mg, vitamin mg, vitamin tablet b12 mcg l2oaa foto2o1or for rose pegangan wat estradiol sipionat namun| kode uraian satuan arca keterangan |2o2s (sto2o1o johar soma ppn rat kombinasi kvonegetta mesbantsatadah (os) l2oas (sro2horor johar paspenah sulametaee baal mg, trimetoprim (sto2o1o1 johar mar meksatol kembali pulametoiaarsiddo tametopam tadi |o000asa) |oo37 ksr tablet |s1o2o101 |oo37 koin100 kapsul |s1o2o101 |oo37 kutoininj obatnongenerik amp (s1o20o101 |oo37 bio secret 7a8| |s1o2o101 |oo37 bio obatnongenerik sae s225| |s1o20o101 |oo37 score obatnongenerik sae |s1o20o101 |oo37 mata piece |s1o2o101 |oo37 l.zinksyr obatnongenerik bot |s1o20o101 |oo37 lacedimln sonoma |s1o2o101 joo37 lactamor tablet |oo37 lactopain inj amp 33a40| |oo87 latin kap kapsul |oo87 pagesix syr bot |oo37 laktulosasyr obatgenerikberlogo botol |oo87 cameron16 tablet |oo87 cameron4 tablet |oo37 cameron8 tablet |oo87 cameron inj |oo37 lance tip mani15 piece |oo87 lancip kapsul |oo37 lansoprazol mg obatgenerik berlogo kap a80| |oo37 lantusinj obatnongenerik ampul |oo37 kapital250mg obatnongenerik kap |oo37 kapital tablet joo37 lapibalinj obatnongenerik ampul a7768| |oo87 |1o7i| lapibion tablet |oo37 lapibroz obatnongenerik tao |oo37 latief125 syr bot |oo37 latief250 syr bot |oo87 lapis500 kapsul |oo87 lapifed tablet |oo87 lapifed syr bot |oo37 lapiflox500 tablet |oo37 lapisan syr bot |oo37 |1io8so| lapisime1 inj mal |oo37 |isi| asal exp syr bot |oo37 |1o82| asal syr oto |oo37 tangan obatnongenerik l.kp |oo37 |ional lasi inj ampul |oo37 laxadinsyr obatnongenerik bot |oo37 parafin obatnongenerik l.kp |oo37 |1o87| lenalace obatnongenerik lo.tw |oo37 |ios8| lepsitol obatnongenerik |oo37 |1o8so| pesiar mg obatnongenerik |oo37 lettera obat nongenerik obat nongenerik |oo37 |1io91| letnan100 tablet |oo37 letnan25 tablet . |oo37 letropar mg obat nongenerik |oo37 |1o9a| leukoplast1621 ho. |oo37 levazide obatnongenerik lo.tw |oo37 |1096e| lever flexpen kh. |oo37 levemirinj obatnongenerik vid |oo37 levertran salep obatnongenerik pot 2aa5| . |oo37 levocintm obatnongenerik bot |oo37 levofloxacin500 bot |oo37 |ito1| levofloxacin infus l. bot |oo37 levopartab obatnongenerik |oo87 lidocaincomp2# ampul |oo37 |ito4| lidocain comp26 ampul |oo87 lidodexinj obatnongenerik ampul .| |oo37 |ii06| lidokaininj29 ko. amp |oo87 lidokain inj cl)t epinefrin ampul . |oo87 |i1o8| ligaclip titanum . piece |oo37 lighting clip arena( piece |oo87 |i110| lilin parafinsolid . k.kg |oo87 |i11i| vancomycin mg obatgenerik berlogo kap |oo37 leprae . ko.sa |oo87 lisinopril mg obatgenerik berlogo |. (|oo87 |i114| iron lex tabel |oo87 locid cream obatnongenerik |oo87 longer 500mg obatnongenerik kap .| |oo87 loperamidtab2mg tabel so2motor yoo maan sao is1020101 joo2 ras ammonium program isi20101 joo2 personas botol secret is1020101 joo2 ferrous sulphate hexahydrate sof7hbo) do0gram isi20101 joo2 pertiga is skg is1020101 joo2 ilm clear buah s000000| is1020101 joo2 piring bath ampat is1020101 joo2 fluoride ampat is1020101 joo2 polio acid program al isi20101 joo2 1si| pormaidenyde j sampai is1020101 joo2 formalin soo isi20101 joo2 pormaidehyde rsson| isi20101 joo2 1sa| pormaidenyde tes is1020101 joo2 free sulfurousagid sampul is1020101 joo2 pitt ebampui ratio0oo| is1o20101 joo2 4a1| fungisida antracol ge pack a75 is1o20101 |oo02 puraan ap0o| isi201o1 joo2 tas) gandasilbuah 00ge park isi20101 joo2 1aa| gandasildaun 00gr pack isi201o1 joo2 as) gembur buah e0r00o| isi2o1o1 joo2 geoisolator bolded tam isi20101 joo2 1a7| geoisolator bolded a65 isi201o1 joo2 tas) geoisolator: cahaya bola mmm a00 isi2o1o1 joo2 1ao| geoisolator: cahaya bola mulsa plastik hitam perak isi20101 joo2 geoisolator cahaya bola plastic isi201o1 joo2 1si| geoisolator:protes isi201o1 joo2 geoisolator protes isi20101 joo2 geoisolator protes asa isi20101 joo2 isa) geoisolator protes isi2o1o1 joo2 isa) geoisolator protes 20mm psi isi20101 joo2 geoisolator:protes25 isi20101 joo2 geoisolator:protes 30mm isi20101 joo2 iss) geoisolator: proteeplastic tag isi20101 joo2 1so| giiserin ter isi20101 ioo2 tool glove bos |oo37 loratadin10mg .ho.t 1a| |oo37 loratadine lo. tablet |oo37 losartan mg obatgenerik berlogo |oo37 lotasbat cream ho. tube |oo37 lugu ho. oo. |oo37 rutenya obatnongenerik . io.tw ga9e| |oo37 litoral obatnongenerik . lo.ta |oo37 lyrics75mg obatnongenerik .kp |oo37 lysagor obatnongenerik lo.tow . |oo37 magnesium so4207 ampul |oo37 magnesium so4407 ama . |oo37 maltofer obatnongenerik lo.tw |oo37 manitollarinfus209 planet . |oo37 mandate200 koo.xke lo. . |oo37 margin heavy4 ama |oo37 margin0, pdf20 ampul . |oo37 marshal200 lo. dir o | . |oo37 mask large il. buah |oo37 mask medium il. buah |oo37 mask small il. buah |oo37 meatmoisturemeter |. unit |oo37 mecobalamin250 kapsul .| |oo37 mecobalamin obatgenerik berlogo .| |oo37 mecobalamin inj obatgenerik berlogo ampul . |oo37 mencoba tablet . |oo37 menolak obatnongenerik |.tp |oo37 pedigree75 obatnongenerik |oo37 memory bot |oo87 final500 tablet . |oo87 melintir500 obatnongenerik |oo37 fix 500mg obatnongenerik o.tp |oo37 exact200 tablet |oo87 meloxicam15 . tabel |oo837 membran obatnongenerik l.tw |oo37 mensipox500 tablet |oo37 meprotinf obatnongenerik |oo37 leptin ,05mg obatnongenerik sa9| |oo837 meriam obatnongenerik |oo37 meriam obatnongenerik kap |oo37 merlopam mg obatnongenerik |oo37 cerpen gin obatnongenerik vial |oo37 cerpen1gin obatnongenerik vial |oo37 meropenem gin obatgenerik berlogo vial |oo37 meropenem1gin obatgenerik berlogo vial |oo37 merobek1gr obatnongenerik vial |oo37 erotik1 ho. mal .) |oo37 vertigo obatnongenerik l.tw s0a7| . |oo37 mestinya obatnongenerik lo. |oo37 metformin500mg .ko.tw . |oo87 metformin850 ho. tablet |oo37 metformin clean500mg tablet |oo37 methyl prednisolon4mg .ko.tw a57. |oo87 methylprednisolontab4mg tablet |oo87 methylergometrin obat generik berlogo 21m| |oo37 methylergometrin inj obatgenerik berlogo ampul |oo37 methylprednisolon mg obatgenerik berlogo |oo37 |117a4| methylprednisolon4 tabel |oo87 methylprednislon tablet |oo37 methylprednisolon inj kamu .| |oo87 melihat obatnongenerik l.tw . |oo37 metoclopamide mg obatgenerik berlogo |oo37 metoclopamideinj obatgenerik berlogo ampul |oo37 metoclopamidesyr obatgenerik berlogo bot . |oo87 |i18i| metoclopramide10 tabel |oo37 metric1mg obatnongenerik lo.tm a80| |oo37 metric2mg obatnongenerik |oo37 |tiga| metric3mg obatnongenerik . |oo37 metric4mg obatnongenerik |oo37 metronidazol mg obatgenerik berlogo |oo87 metronidazol infus il. bot |oo37 |ii8g8| metronidazole500mg ko.tw |oo37 metal ergometrintab .ho.tmw .| |oo37 mexapharm15 tabel |oo37 mexapharm mg obatnongenerik |oo37 mexpharm .5mg obatnongenerik |. |oo87 mexpharminj lia |oo37 meyloninj obatnongenerik ampul .| |oo37 mezatrin mg obatnongenerik kap j|oo37 so4 garam inggris) |. .gam a00| |oo37 mso4inj obatnongenerik ampul j|oo37 so4inj40g0 ampul |oo37 vicaris80 tablet |oo37 microbrush piece |oo37 mictonorm obatnongenerik |. tab ge8o| |oo37 mikasininj obatnongenerik vial |oo37 mikonazolkrim24 tube |oo37 mikonazolkrim nita). tube |oo37 miniaspi obatnongenerik tab |oo37 minyak kayu putih (125ml). buah |oo37 minyak kayu putih 210ml) buah |oo37 miozidine obatnongenerik |oo37 misoprostol mcg obatgenerik berlogo tab j|oo37 mitomyein inj vial |oo37 |i2ii| plasma .5mg tab obat nongenerik j|oo37 morphininj obatnongenerik ampul |oo37 movie15 tabel sasi| |oo37 malam mg obatnongenerik tab toga| |oo37 maluku obatnongenerik |oo37 mstconst obatnongenerik tab |oo37 muara drop obatnongenerik bot |oo37 mucopect obatnongenerik |oo37 mucopect drop obatnongenerik bot |oo37 mucosa drp bot |oo37 mucosa obatnongenerik |oo37 multirole obat cacing) liter |oo37 multivitamin mengandung vitamin min 500mgt komplek tab 200a (srozorot voor a22 maan ang main cin joo kemala asof vitamin zink |oo37 money tabel |oo37 moores obatnongenerik |oo37 icon obatnongenerik j|oo37 |i228|) n2o after |oo37 nac10. bot j|oo37 infus dota j|oo37 nairetinj obatnongenerik ampul |oo37 nalgstan tabel joo37 narrow4main obatnongenerik ampul |oo37 narrow4mg obatnongenerik |oo37 narrow8 main obatnongenerik ama |oo37 naropininj obatnongenerik ampul |oo37 natrium diklofenak25 lo. tablet |oo37 natrium diklofenak obat generik berlogo tab |oo37 natrium diklofenak50mg .ko.tw |oo37 latto10 ho. tablet |oo37 nebacetin powder ho. pt . |oo37 neciblok syr bot . |oo37 nefroferinj obatnongenerik ampul |oo37 neo inform tablet .| |oo37 neokinj obatnongenerik lampu |oo37 never obatnongenerik l.ta |oo37 neostigmin gamelan obat nongenerik ampul |oo37 hepatic obatnongenerik l.kp . |oo37 neprosterilinf obatnongenerik botol |oo37 neriloncream obatnongenerik tube |oo37 nerilonr obatnongenerik tube |oo37 neripros2 mg obatnongenerik |oo37 neuciti500 il. tabel . |oo37 neuciti inf250 ampul |oo37 neuciti inf500 ama |oo37 neurobatfinj obatnongenerik ama ss97| |oo37 neurobion inj obat nongenerik ampul .| |oo37 neurodex obatnongenerik .tw .| |oo37 neuromed5000 tabel |oo37 neurosanbe5000 tabel . |oo37 |i261| neurotik1 kamu |oo37 neurotik inf obatnongenerik bot |oo37 neurotik1200 tabel |oo37 |i264| neurotik3 iny ampul . |oo37 neurotik800 . l. tabel |oo37 neurotamsyr obatnongenerik bot |oo37 neo sr500 il. tabel |oo37 new antigen attapulgit l.tw .| |oo37 new diatas tabel .| |oo37 nicardipin inj kamu |oo37 |i271| nifedipin1omg .h.tw .| |oo37 nifedipintab1omg tabel |oo37 rifle secret |oo37 nifudiar syrup. bot |oo37 natural syr ho. bot |oo37 nimodipin mgi infus obat generik berlogo vial |oo37 nistataintab500.000iu hoo.tw |. |oo37 nistatainvagtab ,000iu sup |. be| . |oo37 nistatintab vaginal iu g tabvaginal |oo37 nistatintablet500. iu g tablet |oo37 |i281| nitro# ho. tablet |oo37 docid obatnongenerik lo.tw |oo37 nokobalny ampul |oo37 none obatnongenerik . lo.ta |oo37 nonflamin obatnongenerik |oo37 nopertensmg obatnongenerik .tw |oo37 notes 20mg obatnongenerik lo.tw at0| . |oo37 norelut obatnongenerik lo.tw 27a9| . |oo37 normatif obatnongenerik lo.ta |oo37 android cream 40ml obatnongenerik tube |oo37 android cream 80ml obatnongenerik tube .| |oo37 android lotion obatnongenerik bot |oo37 norsk5 tabel . |oo37 |129a| novadiarsirup . l. bot |oo37 novadiarsyr(obat diare sy) bot .| |oo37 novalgininj obatnongenerik ampul |oo37 novpcix flip carta |oo37 novpcix flexpen inj obatnongenerik ampul |oo37 novorapid flex carta |oo37 novorapid flexpen inj obatnongenerik ampul 858a5| (oo37 tni ampul |oo37 nudramag obatnongenerik |.tw |oo37 nufaclapide obatnongenerik .tw . |oo37 nufapreg obatnongenerik lo.tw . .| |oo37 nufatrac obatnongenerik |oo37 nulagylinf obatnongenerik bot (|oo87 nutriflam kapsul |oo37 nylon10 usul piece |oo37 astatin drop obatgenerik berlogo bot |oo37 justin drop obatnongenerik bot .| oo37 ji31i| obh bot mat gebemmae sea men ema oo37 otc100ml dot oo87 implant piece lan jaco jar ou| oatmmtrnaniotmswntsememsantan sam |oo37 obat batuk pilek (wild) tebet |oo37 obat batuk pilek (wild) |oo37 obat batukpileksirup |oo37 obat cacing bolus albendazole) pot |oo37 obat cacing bolus oxfendazole) pot |oo37 obatcacingbubuk dog |oo37 obatcacingcair piperazine citrate) bot |oo37 obat cacing cair albendazole) bot 9a27o| |oo37 obat cacing cair closante) bot |oo37 obatcacingcair levamisole) bot |oo37 obatcacing injeksi bot |oo37 obat diaresirup 30270o| |oo37 obat kembung bot |oo37 obat mistis sering a5000| can jetororon joo pen senang perak paten enam ana enggan pata pose jelly base |oo37 obat saluran reproduksi bos |oo37 obat topikal oog7 sirup yoo dota oo buah kombinasi: ammonium klorida mg, gliserol guaikolat mg, glycerrhizae succes mg, diphenhidramin hci mg, bromhexine botol hc1 |oo37 obucort swinghaler obatnongenerik bot |oo37 ocetazuminj obatnongenerik vial oo o203775| |oo37 octalbin 100ml obatnongenerik bot |oo37 octalbin25 100ml obatnongenerik bot |oo37 focuson (bss) bloodshed obat nongenerik bot oog7 darin koo |oo37 ofloxacin 200mg obatgenerik berlogo tab |oo37 ofloxacin 400mg obatgenerik berlogo |oo37 oksigen liter) diteror |oo37 oksigen liquid liter) liter |oo37 oksigen pgs dites |oo37 oksitetrasiklin salep mata tube oo |oo37 oksitoksininj ui ml kamu |oo37 orlando 10mg obatnongenerik |oo37 orlando mg obatnongenerik |oo37 omeprazol lo. kapsul . |oo37 omeprazol obatgenerik berlogo |. |oo37 omeprazoln . kamu . |oo37 omiej obatnongenerik i51020101 |oo37 ondansentroninj 4mg 2m . ko.amp . |oo37 ondansetron4mg obatgenerikberlogo a55| |oo37 ondansetron mg obatgenerikberlogo |oo37 ondansetronlnj ampul |oo37 ondansetroninj 4mg 2ml . kamp aam |oo37 zapin10 ho. tablet . |oo37 spice500 kapsul |oo37 temp il. piece |oo37 orbit obatgenerik berlogo sah . |oo37 orbit reg secret |oo37 oscar0, obatnongenerik .kp . |oo37 |136a| oseltamivir75mg .h.tw |oo37 fosfit dha obatnongenerik . |oo37 ossoral 200mg obatnongenerik .| |oo37 ossoral 800mg obatnongenerik |oo37 ostelox mg obatnongenerik . |oo37 astronom obatnongenerik | l.tw |oo37 astronom cream obatnongenerik tube |oo37 |i37i| astrid kapsul |oo37 otolintt obatnongenerik bot |oo37 topan bot |oo87 |137a| ovarium il. bot |oo37 oxaflam obatnongenerik l.tw . |oo37 oxoferinsol obatnongenerik bot |oo37 oxylainj obatnongenerik ampul .| |oo37 oxytetracyclin sk399 ho. tube . |oo37 oxytetracyclin sm. h.tube |oo37 oxytetracylin bot (|oo37 |i3sil oxytocin bot |oo37 oxytocininj iu ml kamu |oo37 oxytosininj iu ml kamu |oo37 |1i3sal padan50 ho. |oo37 pamor drop15 bot |oo37 pamor supp125 komp lo. |oo37 pamor supp250 komp |oo37 pamor syrup ko. otd |oo37 paso40 inj ama |oo37 pantoprazolln ampul . |oo37 pantozol 20mg obatnongenerik |oo37 pantozol 40mg obatnongenerik .t a6971| |oo37 papaverin obatgenerik berlogo |.tw |oo37 paracetamol500mg |. |oo37 paracetamolsyrup il. bot |oo37 parafin ko. |. t00| |oo37 paramidoninj obat nongenerik wal |oo37 paramolinf obatnongenerik botol |oo37 parasetamol obatgenerik berlogo |oo37 parasetamol drop obatgenerik berlogo bot |. |oo37 parasetamol infus . bot |oo37 parasetamol syr obatgenerik berlogo bot |. |oo37 parasetamoltab500mg tabel |oo37 |140a| patrol lo. tabel |oo37 pas lopi vio il. piece |oo37 pehacaininj obatnongenerik ampul |oo37 pehadoxinf obatnongenerik .| |oo37 person40 tablet |oo37 perform cream 10g obatnongenerik tube s9aga| . .| |oo37 perdipininj 10mg obatnongenerik ampul |oo37 petidininj obatnongenerik lampu |oo37 phenitointn kamu |oo37 phenobarbital mg obatgenerik berlogo |. |oo37 phenobarbitalln kamu |oo87 phentaliv inj obatnongenerik ampul . |oo37 phenytoin obatgenerikberlogg .| |oo87 phenytoininj obatgenerik berlogo ampul |oo37 pherpenazine4mg obatgenerik berlogo lo. |oo37 philafit kapsul |oo37 phytomenadion obatgenerik berlogo |oo37 phytomenadion inj obatgenerik berlogo ampul |oo37 icon obatnongenerik vid |oo37 pidovix mg obatnongenerik |oo37 pkb |. |oo37 pioglitazone mg obatgenerik berlogo |oo37 pionir mg obatnongenerik lo.tw |oo37 pionir30mg obatnongenerik lo.tw |oo37 piperazine citrate obatcacing) l.kg ar28a00| |oo37 pracetak1200 lo. tablet |oo37 pracetak mg obatgenerik berlogo b6| |oo37 pracetak mg obatgenerik berlogo tab asal |oo37 piranteltablet125mg tablet . |oo37 pirasetam infus obatgenerik berlogo botol |oo37 pirasetam inj1 gram kamu . |oo37 pirasetam inj3 gram amp . |oo37 pirazinamidtab500mg tablet |oo37 piridoksin (vit. b6jin 100mg ml lampu aa76| |oo37 piridoksin (vit. b6)tab1omg tablet |oo37 piridoksin (vit. b6)tab25mg tablet |oo37 piridosin10mg .ko.tw .| |oo37 piroxicam mg obatgenerik berlogo fo. |oo37 piroxicam20mg tabel |oo37 piroxicam20mg . ko.tw . |oo37 (kuno) ko. |oo37 pasar obatnongenerik .| |oo37 plasbumin 100ml obatnongenerik botol .| |oo37 plasbumin ml obat nongenerik botol .| |oo37 plasbumin |. bot |oo37 plasbumin il. bot |oo37 plasminex obatnongenerik |oo37 plasminex inj ampul |oo37 plain75 mg obatnongenerik |oo37 lethal mg obatnongenerik |oo37 lethal mg obatnongenerik . |oo37 pondexsyr obatnongenerik bot |oo37 posparagininj obatnongenerik ampul |oo37 pospargin obatnongenerik |oo37 povidon iodine liter sol liter |oo37 povidonelodida30 omi bot |oo37 povidoneiodida ml obatgenerik berlogo bot |oo37 pacino obatgenerik berlogo vid . is1o20101 |oo37 prana il. vid |oo37 prasina20mg obatnongenerik |oo37 precofar inf bot |oo37 prednison5mg lo. tablet |oo37 preston tablet |oo37 arenaria obatnongenerik kap . |oo37 preschool obatnongenerik l.kap |oo37 primaouin obatgenerik berlogo |.ta |oo37 primolutn obatnongenerik | l.tw |oo37 |i47i| primperannj .amp . |oo37 probenid500 tablet . |oo37 probiotik ho. diet o | |oo37 |147a| procera ini .h.mal . |oo37 proclozam obat nongenerik o.tw |oo37 profit syr ho. bot . |oo37 property tablet |oo37 protestan obatnongenerik lo.tw |oo37 proheminj obatnongenerik ampul |oo37 prohytensmg obatnongenerik o.ta |oo37 |hasil profit tabel |oo37 promubas syr il. bot |oo37 propanol mg obatgenerikberlogg ml. |oo37 propanol mg obatgenerikberlogg 1a8| |oo37 prorenal obatnongenerik |.tm |oo37 profis syr obatnongenerik bot |oo37 grobogan injeksi . .via 88a90| |oo37 |iag8g| prostacom li. tabel |oo37 prostaglandin il. bot |oo37 prostigmin inj obatnongenerik vid . |oo37 propelan75mg obatnongenerik |oo37 proxima obatnongenerik l.tm |oo37 ptu obatgenerik berlogo |.tw a82| |oo37 |149a| pulmicort mg ho. via |oo37 sumpit kapsul |oo37 pumpitor inj amu |oo37 plantel pamyat obatgenerik berlogo .| |oo37 pyrazinamide mg obatgenerik berlogo .| |oo37 open30 obatnongenerik kap |oo37 open60 obatnongenerik kap .| |oo37 |1so1l oneplus obatnongenerik |oo37 ramipril mg obatgenerikberogg .| ooo2 glucose sampul |ooo2 glycine rforanalysis 500gram |ooo2 god. 80ampul |ooo2 haemacitometer . io.nit |ooo2 herbisida sistemik rice star) 250ml botol |ooo2 herbisida gramofon botol |ooo2 herbisida cair umum il. botol |ooo2 herbisida cair umum2 il. bot |ooo2 herbisida cair umum3 ih. bot |ooo2 herbisida cair umum4 il. bot |ooo2 herbisida cair umum5 il. bot |ooo2 17a| herbisida cair umum6 l. botol |ooo2 herbisida padat umum bungkus |ooo2 herbisida padat umum2 bungkus |ooo2 herbisida padat umum3 bungkus |ooo2 herbisida padat umum4 bungkus |ooo2 herbisida padat umum5 bungkus |ooo2 herbisida sistemik (satu) 2kg park is1020101 |ooo2 hex dit, oo |ooo2 hidro vac vaksin ikan)@ 100ml bot is1020101 logo2 hoping bot |ooo2 18a| hydrazine ampul |ooo2 hydrazine(alsoreguired: colour) 100ampul |ooo2 hydrogenperoxidecelltt 25ampul |ooo2 ice box il. buah |ooo2 dichroma microalbumin bot |ooo2 inrofloxs antibiotikikan) '|00gram rachel |ooo2 antibiotik ikan booster cair 100ml bot |ooo2 insektisida plenum 50wg pak 100gram |ooo2 insektisida spontan |. bot |ooo2 insektisida cair umum1 bot |ooo2 19a| insektisida cair umum2 |. bot |ooo2 insektisida cair umum3 bot |ooo2 insektisida cair umum4 |. bot |ooo2 insektisida cair umum5 bot is1o20101 |ooo2 insektisida cair umum6 |. bot .| i51020101 |ooo2 insektisida cair umum7 |. bot |oo37 ramipril5 tab tablet |oo37 ranitidin50mg 2link . kamu a55| |oo37 ranitidin50mg 2link . mampu |oo37 ranitidininj25mg m . mampu . |oo37 ranitidintab koto |oo37 ranitidintab150mg il. tablet |oo37 ranitidine mg obatgenerik berlogo |oo37 ranitidineinj obatgenerik berlogo amp |oo37 |1is11| ranting ho. tablet |oo37 rantininj obatnongenerik lampu |oo37 rapidkittest . ho.unit |oo37 rebamipide . tablet . |oo37 rec il. bot |oo37 recoil inj ampul |oo37 redcollar obatnongenerik |.tw |oo37 recormon 2000iu obatnongenerik ampul |oo37 regimen tablet |oo37 reloxinj obatnongenerik ampul |oo37 |1s21| remdesivir100main il. ampul |oo37 renabrazine mg obatnongenerik kap |oo37 renalis1o il. .galon |oo37 renal obatnongenerik kap |oo37 senapan tabel |oo37 renaouil obatnongenerik |.tm . |oo37 renasistin drop obatnongenerik bot |oo37 renal50 kapsul . |oo37 renxamininf obatnongenerik bot |oo37 retaphyl tabel |oo37 recid obatnongenerik lo.tm .| |oo37 recid obatnongenerik . |oo37 revolt1 injeksi hwa a7897| . |oo37 revolt3 injeksi kh. vid |oo37 revolt obatnongenerik |.tm . |oo37 revolt800 il. tabel |oo87 revolaninj obatnongenerik ampul |oo37 rhelafensyr obatnongenerik bot . |oo37 rhinoferinj obatnongenerik ampul |oo837 rhodiamix 1005kg l.pak |oo37 rhynchomonas botol secret |oo37 rifampisintab300mg tablet |oo37 rifampisintab450mg tablet |oo37 rifampisintab600mg tablet |oo37 illus obatnongenerik |. tab |oo37 rimactazid mg obatnongenerik tab |oo37 rimactazid pad75 tablet |oo37 rieure pad75 tablet |oo37 mstar obatnongenerik tab |oo37 rindozolinf obatnongenerik botol j|oo37 |15s1| ringerlaktat bot |oo37 ringer laktatinfus bot j|oo37 ringerfundin infus bot j|oo37 ringer injeksi ampul j|oo37 risperidon2 tablet |oo37 risperidon2 ho. j|oo37 risperidontab tablet j|oo37 rival gam |oo37 racer inj |oo37 |1seo| roculax ampul |oo37 romain mg obatnongenerik tab |oo37 romicef 1g obatnongenerik vial |oo37 ruled mg obatnongenerik |oo37 |1sea| sasaran kristal |oo37 salbutamol2 tabel |oo37 salbutamol2mg d07| |oo37 salbutamol4 tabel |oo37 salbutamolcairanih0, neues |oo37 salbutamol syr obat generik berlogo bot |oo37 salep24 tube |oo37 |1s71| salep kombinasi: asam salisilat belerangendap4 tube 200a isrozoroi voor |arah panam tung fisik talenta nesmydn galat |roasso| dan jelly base. |oo37 salicis talk kotak j|oo37 |is7a| salicis talk kotak |oo37 salofalk250 obatnongenerik |oo37 salofaik500 kapsul j|oo37 sandepril50 tabel |oo37 sandimmun netral obatnongenerik tab joo37 sankorbininj obatnongenerik vial |oo37 santo lo. tablet |oo37 |isi| santo drop ko. otd |oo37 sanmollnfus bot |oo37 santo syr ko. vote . |oo37 |15sa| sanshin meladeni ho. tube |oo37 sanshin oxy gel ho. tube |oo37 sanpisilin 1grin obatnongenerik vial gato| |oo37 subprima obatnongenerik . lo.tw i9a| . |oo37 |1ss8| sanprimaf obatnongenerik lo.tw |oo37 |1ss9o| subprima syr ho. bot |oo37 santa e100 il. tablet . |oo37 |1s91 saponin . loo.xke . |oo37 stabil eko parasit) 50ml .ko.unit oo . |oo37 scabimite self tube |oo37 scantipid 300mg obatnongenerik a00| . |oo37 scobutrin obatnongenerik lo.tw t00| . |oo37 scobutrin dragon obat nongenerik .tw . |oo37 dopamin plus obatnongenerik .tw . |oo37 |1s98| score2506c 250m |oo37 sebisa600mg obatnongenerik .| |oo37 semacam 15mg ml obatnongenerik ampul |oo37 |1eo1| semacam mg mi3mi kamu .| |oo37 |1eo2l semacam mg inj kva |oo37 sefadroksiltab500mg tablet . |oo37 |iea| sefiksim kapsul kapsul dapat |oo37 sefotaksim serbukinj1000mg |. vid |oo37 sefotaksim serbukinj500mg l.via |oo37 |1eo7| septocain xylestecin) ampul |oo37 |deog| seretidediscus obatnongenerik bot |oo37 serif obatnongenerik l.tw |oo37 |ie1o| seroguel obatnongenerik l.tw . |oo37 |kecil| seroguel obatnongenerik |oo37 |1e12| seroguel xr200 tablet |oo37 sertralin mg obatgenerik berlogo |oo87 |i6e14| serum abuan |oo87 serumantibisaular bot |oo37 serumanti difteri obatnongenerik ampul 193a71| |oo87 |16e17| serum anti tetanus1.500iu amp .| |oo37 serum anti tetanus ui obat nongenerik ampul . |oo37 serum antitetanus a.t.s)inj 15001iu ml bot |oo37 serum control normal 6x513511 kit |oo37 |16e21| serum negatif bot |oo37 serum negatif bruce bot |oo37 serum negatif bot |oo37 serum positif . bot i51020101 |oo37 serum positif bruce il. bot |oo37 serum positif ho. bot |oo37 cetirizine kapsul1long ho. kapsul 1p2| |oo37 seven858 . hoo.xkg . |oo37 sevoflurane250 baxter bot |oo37 sharon obatnongenerik lo.tw |oo37 |1e31| sharon ini koma |oo37 shoe clover long type . l.par . |oo37 sianocobalaminin kamu |oo37 sianokobalamin (vit. b12)inj500mg lampu |oo37 sianocobalamin50meg . ko.tw is1o20101 |oo37 |1e3e| digital200 inf . mampu |oo37 |1e37| sibitalinj obatnongenerik ampul |oo37 |ie3g| sidang lo. dit, oo is1o20101 |oo37 |1e39| sidang lo. lite oo |oo37 |16e40| sikatan lo. dit, oo |oo37 |1e4i| sidavof lo. dit, oo |oo37 simbol0, obatnongenerik .| |oo37 sikzonoate25 injil sering |oo37 simar2 tab il. tabel |oo37 simbad tabel |oo37 simvastatin 10mg .h.tm . |oo37 |1e47| simvastatin 20mg .k.tw |oo37 |ieg| simvastatin10mg .h. .tabel |oo37 simvastatin20 tabel |oo37 sinonim 300mg obatnongenerik .| |oo37 |isi| siprofloksasin500mg tabel . |oo37 |16e52| sistenol obatnongenerik |.tm |oo37 socefinj obatnongenerik vid |oo37 solor500mg obatnongenerik |oo37 soda lime il. |oo37 |1ese| solar syr bot .| |oo37 sopimeinj obatnongenerik vid |oo37 spasmium obatnongenerik lo. |oo37 spiramycin mg obatgenerik berlogo tab |oo37 spirit mgrevil obatnongenerik botol |oo37 |te6i| spirit combo obatnongenerik box |oo37 |te62| spiral100 io. tablet |oo37 spiral25 io. tablet |oo37 spironolakton100mg tablet |oo37 spironolakton25mg . i. tablet |oo37 spore cream obatnongenerik tube sa00| |oo37 |1e6e7| split005ml host |oo37 |ie68| split5ml host |. |oo37 |1e69| spuitotomats . lo.unit |oo37 |167o| stabactaminj obatnongenerik ampul . |oo37 |ie7i| starfolat lo. tablet |oo37 starmuno obatnongenerik |.ta . |oo37 starouininf obatnongenerik botol |oo37 stelazine 5mg obatnongenerik two |oo37 stelazine mg obatnongenerik o.tw . |oo37 stenosis5 mg obatnongenerik a80| . |oo37 |1e77| steroid10 ampul |. |oo37 |ie7g| steroid10 rectal tube 167a8| . |oo37 |1e79| steroid 10mg rectal obatnongenerik tube |oo37 |1gol steroid5 rectal tube . |oo37 |kecil steroid smg rectal obatnongenerik tube |oo37 |1eg2| steroid rectaltube(2m) il. tube |oo37 stola supp obatnongenerik smp . |oo37 |legal streptomyein il. bot |oo37 streptomycininj obatgenerik berlogo vid s5. |oo37 |siege| suanovil cdr)100gr l.unit oo) |oo37 |ieg7| suanovil sol masinis) 50ml . l.unit oo . |oo37 |egg| sucralfatsyr obatgenerik berlogo bot |. |oo37 |gol sulfadizine il. bot |oo37 |1e9ol sulfadiazine silver grc obatgenerik berlogo tube |oo37 |ie9il sulfadoxinp obatgenerikberlogg |oo37 sulfat erosus obatgenerik berlogo . |oo37 sulfasalazine obatgenerik berlogo .| is1o20101 |oo37 |ie9gal sumo50 jitu |oo37 suntik hwa i51020101 |oo37 suprafenid supp |. joo37 suprafenidsuppo sup |s1o20o101 |oo37 supramox500 tablet |oo37 surgicalgown pes |oo37 tablet tambah darah obatgenerik berlogo tab joo37 |17o1| tablet tambah darah fetus folat) tablet joo37 tambah darah gizi) tap |aee isro2horor |osr jara| mat feet nano sae tabel (oa) curia sulfate, folio acid, cyanocobalamin, orbital |s1o20o101 |oo37 natolive inf bot |s1o2o101 |oo37 cawapres10 tablet |s1o2o101 |oo37 cawapres5 tablet |s1o2o101 |oo37 |17o7| trivia oic solution bot |s1o2o101 oo37 taxegraminj obatnongenerik vial oo d28. |s1o2o101 oo37 tebakan obatnongenerik tao joo37 |i71ol tension yooooma |s1o20o101 |oo37 |i7li| terazosin mg obatgenerik berlogo tab gas| joo37 terrace piece 19a. |oo37 terrexine masinis) 10sering unit oo |oo87 tetagamlinf poo oma |oo87 tetracyelin500mg tab |oo37 tetracycline mg obatgenerik berlogo kap |oo37 tetrasiklin500mg |oo37 tetrasiklinkapsul250mg kapsul |oo37 tetrasiklin kapsul500mg kapsul |oo37 theory cream tube |oo37 theophilin powder obatgenerik berlogo gam |oo37 thiamfenicol mg obatgenerikberlogo tab |oo87 thiamin tablet |oo37 thiamin50mg poto |oo37 thrombogel gel ' tube |oo87 thrombophob oint tube |oo87 thyroid tablet 6o| |oo37 thyroid1o tablet |oo37 diary obatnongenerik |oo87 tiarytinj obatnongenerik ampul |oo37 tulisan25 mg obatnongenerik tao |oo37 sinetron obatnongenerik tao |oo87 tiri tablet |oo37 tiri oral drop bot |oo37 disalin obatnongenerik lo.tw ta9| |oo37 tofedexnj amp . |oo37 tofranil25 obatnongenerik |o.td |oo37 tenar obatnongenerik . lo.tw 58a| |oo37 topazoln .hoon.mal |oo37 toksin 500g |oo37 torasicinj obatnongenerik lampu |oo37 tramadol mg obatgenerik berlogo . |oo37 tramadol injeksi ampul . |oo37 transfusiset biji |oo37 travatantm obatnongenerik bot |oo37 triamcinolone obat generik berlogo |oo87 triatimol obat nongenerik bot |oo37 triaxitroltm obatnongenerik bot |oo837 trichodazol mg obatnongenerik |oo37 trichodazollnfus lk. bot |oo37 trifluoperazine5 ho. tablet |oo37 trihexiphenidil2 il. .tabel m6| |oo37 trihexyphenidil2 .ho.tw |. . |oo37 |175a| trial ho. wal is1020101 (|oo37 tiroid syrup ih. bot |oo37 triofusininf obatnongenerik bot . |oo37 trizedonmr obatnongenerik lo. |oo37 troli100mg obatnongenerik |oo87 troli secret |oo37 |1760l trwwaz10 ho. tabel |oo37 |1i76il truman20 ho. tabel |oo37 tubing set for lapar piece |oo37 turet ko. .| |oo37 muspres syr obatnongenerik bot |oo37 tusigonsyr obatnongenerik bot |oo37 tutofusin ops obatnongenerik bot |oo37 ulsafatesyr obatnongenerik bot .| |oo37 upside obatnongenerik . |oo37 uranium10mg obatnongenerik (|oo87 alum5 tablet .| |oo87 |i77i| unibody obatnongenerik l.tw |. |oo37 urdahex kapsul .| |oo837 printer obatnongenerik kap |oo37 |177a| urotractin lo. kapsul oo37 usg july oo. tube |oo37 utrogestan obatnongenerik |oo37 block mg obatnongenerik 6aaa| |oo37 |i778| block ,25mg obatnongenerik |oo37 valo75mg obatnongenerik |.tw |oo37 agustin pula komp |. . |oo37 |i7si| aksi kerap tetanus tetanus absorbertoxoid) vial |oo37 vaksin ayam). ho. dosis |oo37 vaksin itik). dosis msi |oo37 |i7sal vaksin kering amp m990| . |oo37 vaksin campakinjs.pelarut ampul 3888a5| . |oo37 vaksin hepatitis rekombinan ampul |oo87 |i787| vaksin kerap difteri tetanus dt) cairan ini.m 15lfperml botol |oo37 |i7s8| vaksin kerap difteri tetanus dt)inj 15ifperml vial |oo87 |1i789| vaksin meningitis mal |oo87 vaksin . dosis a81 |oo37 |179il vaksin polio opv 10dosis |. vid 289a5| . |oo37 vaksin polio opv20dosis vid |oo37 vvalacyclovir mg obatgenerik berlogo . |oo37 |179a| valamininfus obatnongenerik bot |oo37 valdimex5 ho. tabel 8a7| . |oo37 valproic acid syr obatgenerikberlogo bot .| |oo37 valsartan obatnongenerik |oo37 valsartan mg obatnongenerik |oo37 alto gel obatnongenerik |oo37 |sool vance ,5inj obatnongenerik ampul .| |oo37 |soil vancepinj obatnongenerik vid |oo37 |iso2| vascontnj kamu |oo37 venosmil2 tabel . |oo37 |soal ventolininh obatnongenerik . |oo37 pentolan nebula obatnongenerik bot |. |oo37 |iso6e| pentolan rotahaler ' . l.unit oo |oo37 |iso7| verapamil80mg tabel |oo37 |iso| verbal obatnongenerik .ps 2a88| |oo37 |iso9l resital tablet |oo87 |isil western300 kapsul |oo87 |isil vicillin main obat nongenerik vid |. |oo37 vicillin250 main obatnongenerik vid |oo37 vicillin500 inj mal . |oo37 |isi| vicillin sx1500 inj |oo37 vigamox lo. bot |oo37 |i816| vit ethics inj obatgenerik berlogo ampul |oo37 |isi7| vita60001u obatgenerikberlogo |oo37 |isi8| itb1100mg obatgenerik berlogo |oo37 |i819| vita150mg obatgenerikberlogo .t |oo37 itb12 obatgenerikberlogo |o.tw |. |oo37 |is21| vita610mg obatgenerikberlogo |oo37 vita625mg obatgenerikberlogo .tw ||. |oo37 vit complex .kook.tw . |oo37 |i824| vita obatgenerikberlogo lo.tw |oo37 vita3inj obatgenerik berlogo ampul |oo37 viking obatgenerik berlogo ampul |oo37 vit .0001u gizi) . koo.tow |oo37 |is28| vit. .0001u gizi) ko.to |oo37 |1i829| vitachol lo. kapsul |oo37 vitamin ade. bot |oo37 |i88i| vitamin kompleks bot |oo37 vitamin b12 bot is1o20101 |oo37 vitamin c50 io. tabel |oo37 |188a| vitamin ethics inj ampul |oo37 vitamin d400 iu. ko.tw .| |oo37 vitamin il. bot |oo37 vitamintambah darah (gizi) tabel |oo37 |is8s8| voluveninf obatnongenerik bot |oo37 vomceran inj obatnongenerik ampul |oo37 vomceran4 . tabel . |oo37 |i84i| vanitas fdt obatnongenerik |oo37 vanitas syr obatnongenerik bot .| |oo37 joseon obatnongenerik l.tw |oo37 |1i84a| wicoldsirup il. bot |oo37 halaman il. bot |oo37 xepadergin mg obatnongenerik |oo37 xepaneuron obatnongenerik .tp |oo37 |isa8| xepathritis mg obatnongenerik 1a51| |oo37 xtractan hkg (|oo37 |1i850| xya il. bot s1020101 |oo37 |isi| xylocain26 inj paf ampul |oo37 xylocain jelly obatnongenerik tube |oo37 xylocain spray il. vote |oo37 zibramax obatnongenerik kap |oo37 zibramaxsyr obatnongenerik bot oo37 zine howto . oo37 zinesyr oto i51020101 |oo37 |i8s8| zink dispersible . ho. tablet |oo37 zink dispersible obatgenerik berlogo .ta |oo37 |seol minat500mg obatnongenerik two |oo37 |is6i| titanic obatnongenerik lo.tw |oo37 |is62| holmi obatnongenerik . ho.tw . |oo37 volta obatnongenerik . lo.tw . |oo37 zumafib micro160 obatnongenerik ar979| |oo37 cyprus mg obatnongenerik |oo37 cyprus05 tablet |oo37 |i867| cyprus mg obatnongenerik |oo37 |is68| benecheck strip kolesterol box botol |oo37 |is6e9| benecheck strip guladarah box botol |oo37 |i87o| benecheck strip samurai box botol (|oo37 jis7il anti a10 nid 2a1. |oo37 anti b10mi . nid 2a1. |oo37 |is783| anti d10ml nid 2a1. |oo37 |is7a| anti ab10mi nid 2a1. |oo37 cholesterol 4x10010028 kit |oo37 |is7e| chlorpromazintablt tabel lo. ko. ho. . |oo38| belanja obat obatan obat obatan lainnya is1020101 |oo88g bate1 ho. |osg o,1ulc tube ho. pak |osg gparameterreagennarkoba kit |osg abcesremedypastawith dexamethasone12gr pot .| |oo8sg aseton pai1 liter il. bot |oo8g acidcitrie zak 25kg |ogg acid washing solution bot |osg s8| adultcorugetedtubing |. .| is1o20101 |oo8sg adult corugetedtubing breathing circuit) . |oo3g adult mpolihesive |. .ps is1o20101 |oo3g 1i| perang250ml . ko.m is1020101 |oo3g aguagel82gram ih. pak |ooo2 insektisida des 250ml botol oo |ooo2 insektisida padat umum1 bungkus |ooo2 insektisida padat umum bungkus |ooo2 insektisida padat umum bungkus |ooo2 insektisida padat umum4 bungkus |ooo2 insektisida padat umum5 bungkus |ooo2 insektisida sidamettin a00ml botol oo |ooo2 insektisida virtaco 200ml botol |ooo2 iodine ' 200ampul ooo2 200ampul |ooo2 ironstandardsolution 500m ooo2 irontestkit set |ooo2 iron test range: .00mg l kito |ooo2 kaliumlodat kio3) hook can fetozoson poo ata kena eng ananda paurpag osooeam aksara| iso, read., eur |ooo2 kasumten editor |ooo2 konsentratunggas hkg ooo2 lacticacid s0ampul ooo2 lead s0ampul |ooo2 lihat kuning (metileugenol) buah ooo2 magnesium 25ampul magnesium sulfate hexahydrate so4.7h20) for analysis ensure can fero2o1or poo mean mon ormas urp logam asas| ooo2 malicacid s0ampul |ooo2 manganesestandard solutiontraceable 100ml |ooo2 manganesestandard solutiontraceable 500ml |ooo2 manganeseceltet 25ampul ba50. manganese ii) sulfate monohidrat so4h2o) spray dried for |ooo2 marshal500ml editor o37. |ooo2 masker kandang buah |ooo2 methyl below xit00 test oo ) |ooo2 methareium kook ooo2 microtuberack pak ooo2 mikropipettps unit ooo2 mikrotipe dos oa5a000| ooo2 mipcintaloge poni |ooo2 moluscasida deretan song pack | ) |osg air raksa dental use botol |oos8g alat (gpt)fs (ffcc mod) 5x20 tr21x25ml unit |loss alat easy touch chb) . io.unit . |oos8g alat easy touch chb) . io.unit oos8 alat goals hooooxit |oos8 alat goals hoon.xit . |oos8g alat gets . hooooxit |loss alat gets . hoo.xit joong alat set host lo. 8a9| |loss alat sitojeet il. buah |osg alat suntik0.05ce . ko.biji |osg alat suntik0.5ce biji loss alat suntik1ml woodii |. |oos8g alat suntik10ml diri joong alat suntik2,5ml diri |loss alat suntik20ml . koo.oh lo. |osg alat suntik3m .ho.buh is1o20101 |oo3g alat suntik5ml biji |oo3g sil alatsuntik ads5ce htm is1o20101 |ogg albumindialine ho. kit . is1o20101 |oo3g albuminhuman ho. kit |oo3g 3al albuminmindray ho. kit oo |oo3g alginatpink ko. ak |oo3g 3e| alginatpink500gr ik. pak |osg alginateimpression material bot |ogg 3g| alkaline bot |osg alkali phosphatasediain |. kit |oo3g alkali phosphatasemindray |.kit |oo3g 4i| alkaline washing sol 500ce (dialing) kit |oo3g alkohol70# ho. dit, o o | |oo3g 4al alkohol70# il. bot |oo3g alkohol706 etanol) liter oo is1o20101 |oo3g alkohol7061 il. bot |ogg alkohol90p6 etanol) dit, |oo3g 4s| alkohol96# 1liar il. bot is1o20101 |oo3g alkohol964 5liar bot |oo3g alkoholswab box 100pes is1020101 |oo3g sil alloy silver amalgam bot |osg aluminium al) mg lai kito oos8 awogyl . ho. .) oos8 sal awogyl . oos8 s55| awogyl ho. i51020101 |loss amphetamine50tes lo. kito |loss angle wieder anak io. buah . |osg angle wiederdewasa lo. . |osg angle wieder dewasa buah . |osg 6o| angle wieder,anak lo. . |loss 6i| anti dengue kit25tes kito | . |oos8 anti . hoo.kit . |loss anti hbs stick rapid5 notes |. kito . |oos8g anti hcv cassette box |loss anti hcv cartridekit25tes lo. kito oo88 anti . hoo.kit |loss anti lepstospira kh. box . oos8 anti ho. kito . |oo3g apronplastik ko. |oo3g 7o| apronplastiklenganpanjang s500| is1o20101 |ogg 7il agua dm201tr eigen is1o20101 |osg aguabidest &x500m1 il. box .| |osg aguabidest500 il. bot .| |oo3g aguabidest500ml kh. |oo3g aguademin 20liar eigen |oo3g 7e| aguadest lo. jitu oo |oo8g aauapek lk. bot |oo3sg aguasonic250 marker bot |ogg arkansasstne il. |oo3g sol arm slingsize s,m,l ho. p s . is1020101 |oo88 sil arising ko. |oo3g aren kh. |oo3g arsen test i.unit ) | |oo3g sal arsen as) mg dan ,0mg kit is1o20101 |oo38g s5| arsenik bot |oo3g sel arsenic test range mg l kit |ogg s7| articulatingpaper6x12 sheets pes |oo3g ss| asam asetat6p6 bot is1o20101 |dogs sol asam borat il. gam is1o20101 |oo3g 9o| asam sifat . h.kg oos8g 9i| asam urat botol i51020101 loss asam urat lo. bot |loss asam urat stik easy touch) bot | . |loss 9a| saat (got)fs (ffcc mod) 5x20 1x25ml unit |oos8 setan boot |loss aston93 isi20kartu .ho.kit loss ast67isi20kartu .ho.kit . loss ast human .ho.xit |loss asucrylno2 hr2775cm secret |loss asucrylno3 hr1775cm secret |loss asucryl jarum secret |loss ateststeam ho. box |loss juragan size1, kh. |osg juragan sze2 ho. |loss juragan size25 kh. |loss juragan sze3 ho. osg juragan sze4 ho. |oo3g auto lav tap ko. |oo3g bahan tambalsinar kh. |oo3g barberbroach uk. il. is1020101 |oo3g barbiturat50tes il. kit is1o20101 |oo3g batang pengaduk il. buah |oo3g batang pengaduk il. buah .| |osg bcb brilliant crest blu) botol |oo3g baker glasspyrex100ml buah |oo88 bein tipis il. buah |oo3g benzodiazepine50tes kito |osg berotecsol50cc bot |oo88g besi . i.unit |oo3g bga gasta navi notes) 12bt kit |osg bilik hitung assistant il. buah |osg bilik hitung assistant il. buah |osg bilirubin direct 5x20ml4r21x25ml |.unit |oo3g bilirubin total 5x20ltr21x25ml unit is1o20101 |oo3g bilirubin direct dialing |. kit .| |oo3g bilirubin total dialing |. kit .| |osg bilirubin total dirt |. kit |osg local3mldialine bot is1o20101 |oo3g local hdl ldl disalin bot |osg binom 3x3ml(dialing) botol i51020101 |osg biotech sars real time rt pcr detection kit lyophilized) kit i51020101 |loss bisolvonsol . otd . |oos8g istri ho. lo. . |loss bloodagar ' .ho.xit |osg bloodglucoseaccucheek tube |osg bloodglucoseotverio il. tube . |loss blood trasfusion set lo. . |osg bluetop(1000pcs) kantong loss blue tip ko. |loss blue tips ko. p ak |oos8g blue tips ho. pak . |loss bonding ih. tube |oos8g borgx .ho.xit |oos8 borgx hoon.kit |oos8g boraxteskit ho.xit |osg botol bedak biru lo. piece is1o20101 |oo3g botol plastik piece |oo3g botol plastik200 ho. 3a50| |oo3g botol plastik ho. lo. .| |oo3g botol plastik ih. bot is1o20101 |osg botol plastik klo . s |oo3g bule cleaning kit ' .ho.kit . |oo3g bratamed hand antiseptik |. bot |oo3g breathingbag0, kh. |oo3g breathingbagl ih. |oo3g breathingbag2 kh. |oo3g breathingcircuitpediatric .| |osg brilian resol blue25gr bot |oo3g brilliant green bile lactose broth bgl) kit |oo3g 160l brilliant green bile lactose broth bgl) kit is1020101 |oo88 bukbastik1 ho. |oo3g bur alpinebulat kh. |oo3g bur alpine kerucut il. |oo38g bur flame(buah) kh. |oo88 purposes ik. is1o20101 |oo38g burpreparasifissure .| |oo3g burpreparasiinverted .| is1o20101 |oo38g burpreparasirund oos8g bur tulang ho. loss plain jarum secret loss chronic org secret |loss choice1 hr secret |loss chronic2 hrg secret |loss chronic2 hr secret i51020101 |loss chronic4 hr secret . |loss comic2 hr2775cm secret . |loss comic2 otanpajarum secret |loss comic3 otanpajarum secret |loss comic4 hr1775cm secret . |loss plain0 org3890cm secret loss plain2 0t jarum secret |loss plain3 0t jarum secret |osg file readystell21 mm008 blister |osg 18a4| file readystell21 mm010 blister |osg file readystell21 mm015 blister |oo3g file readystell25mm008 blister is1o20101 |oo3g ct# file readystell25mm010 blister |oo3g file readystell25mm015 blister |ogg cac l20025m ho. kit |oo3g cadmium mg spektor) kit . |oo3g cadmium ,500mg lead l.kit |osg calcium mineral il. kit |oo3g campus dentro ho. ak |oo3g 19a| kalsium disalin ih. kit oo |oo3g cangkang kapsul lo. |. |oo3g cangkang kapsul lo. lo. |osg cao cavity liner is1o20101 |osg kapsul ko. |. |osg carbide bur endo zfg25mm ih. |oo3g campus3gr . k.ps .| |oo3g sampul gigi ' . piece is1o20101 |oo3g campur il. box is1o20101 |oo3g cartridge bga il. box |oo3g cartridge tcm kh. is1o20101 |oo3g cartridge bagel3500isi75 kit |oo3g cassette bga abbott basic cassette) box is1o20101 |oo3g cat gut komik il. |osg cat gut komik 0djarum secret i51020101 |osg cat gut komik 0djarum secret |loss cat gut plain secret |loss cat gut plan biji lo. |loss catetertip60ce hrs a8a80o| |loss cartridge tcm pers i51020101 |loss cavitpink3ogr ho. |loss capit putih30gr kh. oos8 caption il. bot |loss cawan petri . i. buah |loss cca chromogenic .000m |. buah oos8g c0p4 il. box |osg celemek(isi100pes) .ko.pak . loss ellen . io.unit |loss cell clean system . hoo.xit . |osg cellclen50ml botol |osg cellclean io. botol is1o20101 |oo3g cell pack xs500 pack is1o20101 |oo3g cellpaek20 il. bot |osg callback( pk system) ho. kito |oo3g cement stopper ik. .| |oo3g centrifugal8 holegemmy .|.unit |oo3g cephasereen4 ih. kit |osg cervicalcolar kh. |oo3g chamber nebula ih. ps 9a0o0| |oo3g chamber nebulae kh. |oo3g chest spirometer is1o20101 |oo3g chestspirometerpaper |. |oo3g chem monokrom kamper |. botol |osg chloride . lo.unit |osg chloride ho. kit |osg chloride ih. kit |oo3g chloride strange: 250mg ici |. kit is1o20101 |oo3g chlorinpekat lo. jitu o o | is1o20101 |oo3g chlorintab .k.tw is1o20101 |oo3g chlorine ci) ,00mg lci2 kit |oo3g cholesterol rajawali) 4x100ml |oo3g cholesterol4x100ml bot s1o20101 |oo38g cholesterol dialing .i.kit joong cholesterol fs10 ho. kito i51020101 |loss cholesterol 5x25mlt1x3most kito |osg cholesterol total mineral . l.kit |loss cholesterol fs10 .ho.xit |loss cholesterol liquid 400m il. bot |osg silicon headstrap ho. i51020101 |oos8g citobrush ho. box |loss press2 6x2ml .ho.kit . |loss ck mb mineral .h.kit |loss comb calibration il. bot |loss ck mbcontrolsx2ml .ho.kit . |loss ck mbcontroln il. bot |osg cleaner solution .h.kit |oos8g chloride .ho.xit |loss coat cont nt# .ho.kit |loss analyzer . io.unit |osg co2 tabung besar dit . |oo3g co2 tabung kecil1 jitu . is1o20101 |oo3g cocaine5notes il. kit is1o20101 |oo3g columbiaagart sheepblood2 plate kit .| is1o20101 |oo3g columbiaagar500gr l. kit is1o20101 |oo3g combostik parameter urine stik) |. pak 4a6. |oo3g combostik 10parameter(urinestik) botol |oo3g combostik11 il. tube |osg komposit filter il. piece |osg compositfilt a2a8 ho. |osg komposit ligature |. tube |oo3g composittube a1,a2,a3,a3, buah is1o20101 |oo3g composite ud5gr .l. tube |oo3g conducting eeg ten jelly |. is1o20101 |osg bolometric cagar043805 .l.p s |osg corugeted mountextendible15mm |oo3g corugeted mountextendible22 |oo3g corugetedpediatrictubing . is1o20101 |osg cottonrol kotak is1o20101 |oo3g kreatinin rajawali) 200m .| |oo3g kreatinin 50ml dialing kit |oo3g 28a| kreatinin1x100ml rl. l.kit is1o20101 |oo3g kreatinin200m1 il. bot joo8g kreatinin kito i51020101 loss kreatinin ' .koo.xit . |loss kreatinin fsr14x20ltr21x20ml .|.unit . i51020101 |osg kreatinin lig200m bot |osg kreatinin mindy .ho.xit i51020101 |loss colin pekat dit oo i51020101 loss human .ho.xit |osg culture swab anies .ho.kit |osg cup sampel electra(1000pcs) kantong |loss cutgutdenganjrum . s |loss cutguttanpajarum hk. |loss civet rectangularcell10 omm il. pak |osg civet rectangularcell20mm il. pak |osg cette rotor set(3pes) |. box |osg cyanide test . l.unit |osg cyanide, ppm kito |osg siklamat .ho.xit is1o20101 |oo3g runoff50 ec( cypermethrin50g) liter is1o20101 |oo3g soal pieceanalyzer lo. biji is1o20101 |oo3g daily cleanerilyte il. bot |oo3g daily cleaning (1x90 clean silent, 6x0,5gr pepsin) kit is1o20101 |oo3g darah kontrol normal1x4,5ml tube |oo3g deck glass il. buah |oo3g 3o9| deckglass22 x22 mm. tube . |oo3g deckglass22 x22 tube |oo3g 31i| denguetst lo. kito |oo3g denguetst lo. kito |oo3g densiheckpluscalibration standart (4botol) kit |oo38g 31a| dental fim kh. box |oo3g destin conditioned6gr bot |oo3g dirigen b3@201iter bot |oo88g resor il. kit oo |oo3g developerautomaticprocessing galon |oo3g revitalisasi pasta bot |oo3g diamond bur25mm |. |oo3g distro cleaner abacus3) after .| is1o20101 |oo3g distro dil diff abacus3) 201item .| |oo3g diatrolyse diff( abacus3) alir is1o20101 |oo3g dibuat20 kontainer joong silent fus ho. kito |osg disinfectanautomate . l.unit |loss disinfektan type1l dit oo |osg disinfektan type2 dit |osg disinfektan type3 dit |osg disinfektan type4 dit, oo i51020101 |osg disinfektan type5 lo. dit oo) |osg disinfektan type6 dit oo |osg disinfektan type7 dit o | |osg 38a| doppler type3 .k lo.unit |loss doppler type4 . i.unit |osg doubledisptraybiodinamica |. pak . |loss duklubang25x30cm hk. . |osg duklubang25x30withadhesif . |loss ecarehandscrub' .l.galon |osg easy bonding lo. piece oos8g eeg july . hoo.tube |oo3g ecg paper x140x20 ho. ak . |oo3g ecg paper112 ko. ak is1o20101 |oo3g ecgpapera4philips ho. ak .| |oo3g ecg paper besar kuda den |. . |oo3g ecg paper kuda .| |oo3g eeg paper kotak ih. box |oo3g ecg paper otomatis kh. |oo3g ecg paper philip ih. pak |oo3g checks bot is1o20101 |osg 3s51| edt . il. bot |osg ta109 il. bot |oo3g eight check il. bot |oo3g 35a| eight cheek . i.unit |oo3g eight check3x1,5ml . i. botol |oo3g eightcheekxp bot is1o20101 |oo88g ekg gel il. bot is1o20101 |oo3g elastic verbal83" ho. is1o20101 |oo3g elastic terbang ho. .| is1o20101 |oo3g 36col elastic verbal6" il. pes . is1o20101 |oo3g 36il elektroda ecg85450 kh. .| |oo3g elektrdacl lo. kit is1o20101 |oo38g elektroda il. kit oo |oo38g 36a| elektroda kit |oos8g elektrolit distro il. bot |oo38g elektrolit solution pack (400ml) lo. kito oos8g helical 4x3ml hooooxit |loss elit10x5ml hoon.kit . |loss emergency cart tempur pak i51020101 |loss emmersionoil100ml ho. bot loss 37i| endoaceesbur ho. p s |osg endo acces bur fg 1pc lo. |loss endo activator system kit . l.unit |loss 37a| endogauge ho. |loss endomethasone14gr il. bot |loss endosepton15ml il. bot |loss emotion tempo3000 iu ml .l. sering . |loss equipment table lo. piece |osg eouipmenttablecover o. s . |osg 3so| eguispontampon80x30mm ho. . is1o20101 |osg 3sil eguispontampon 80x50x10mm kh. |osg 3s2| etanol asam bot |osg etching bot |oo3g 3sal etsagelbiru 6egr bot |oo3g etsagelbiru sering3grx3syr lo. pak . |oo3g 3se| etsa scott bond il. piece |osg trnonkinkingno4, ho. |osg 3ssg| trnonkinkingno5 kh. |osg 3g90| trnonkinkingno7 kh. |oo3g trnonkinkingno7, kh. |osg etylchlorida spray il. bot is1o20101 |osg eugenol2oml il. bot |osg everbritebleaching il. box |oo3g 39a| examglove box 50psg |oo3g examglove box 50psg |oo3g examglove box 50psg |osg extensiontube150cm .h.ps |osg extentiontube75cm kh. .| is1o20101 |oo3g extra2,5liar il. jitu |oo3g culture bottles25 |. kit .| |oo3g face shield pelayanan (bomb) akseptor i51o20101 |oo3g face shield type1 buah joo2 moluskisida simponi sak |s1o20o101 joo2 moluskisida cair umum1l bot |s1o2o101 joo2 moluskisida cair umum2 bot |s1o2o101 joo2 moluskisida cair umum3 bot |s1o20o101 joo2 moluskisida cair umum4 bot |s1o20o101 joo2 moluskisida cair umum5 bot |s1o2o101 j|ooo2 moluskisida padat umum1 bungkus |s1o2o101 joo2 moluskisida padat umum2 bungkus |s1o2o101 joo2 moluskisida padat umum bungkus |s1o2o101 joo2 moluskisida padat umum4 bungkus |s1o2o101 joo2 moluskisida padat umum bungkus |s1o2o101 joo2 molybdenum s0ampul |s1o2o101 joo2 na. cita nite joo2 node21 dos j|ooo2 newsite enzimpakanikan @100gram secret joo2 nick 250ampul joo2 nicotine acid a00gram joo2 nitrate a00ampul joo2 nitrate test kito ba75.000o| joo2 nitrate standard solutiontraceable ' ' ) | 500ml joo2 nitrite test kit joo2 nitrite standard solutiontraceable ' ' ) o | 500ml joo2 nitrateinseawater s0ampul joo2 nitrite 25ampul joo2 nitrogen (total) cellist 25ampul joo2 nitrogen cair site joo2 no2 paket joo2 ordo tooooxg joo2 obyek glass pak joo2 organicacid d00ampul joo2 outfit@ 60ampul joo2 oxygen 25ampul joo2 ozone 300ampul |oo3g face shield type2 io. buah |osg face shield type3 io. buah oos8 fas llstr oo. oh. . |osg feedingtube 5100cm kh. ps . |osg femalecateter ho. lo. gatot| loss feracrylum1# io. kotak |osg fetal monitoring rec paper (ctg) ho. pak |loss film alfa uk.24x30 ho. box |loss film alfa uk.30x40 ho. box |loss film alfa uk.35x35 ho. box |loss filmr125sh20x25dvb box |loss 41a| filmr125sh28x35dvb lo. box |loss filmr125sh35x43dvb box . |loss film dental sanshin kh. box |oos8 filter6oa8 . ho. |osg 4i8| filter250a2,a3, . ho. ps . lama into2horor jogos ato) ton jen akalan menara dope coarse ac. loo into2horor jogos pom santan maag dope coarse ac. into2horor jogos dae aon ear ups lovamtnten seok pak do2asasi| ac. |oo3g finger spreadersendoline |. pak .| |oo3g fletcher il. bot is1o20101 |oo3g fluorida .0mg lf bot |oo3g fluorida ,0mg lf il. .kit . |oo3g focusadjusmentfluid fus |. kit |osg folleycath2 way lo. . |osg folleycath2 way . |oo3g folleycath2 way lo. .| |oo3g folk cat anyway20 piece |oo3g folk cat anyway22 il. piece |oo3g folk cat anyway24 piece is1o20101 |oo3g folk kateter il. piece |oo3g 483a| folk kateter piece is1o20101 |oo3g folk kateter piece |oo3g folk kateter12 piece |oo3g folk kateter14 il. piece is1o20101 |oo3g folk kateter16 piece j|ogg folk kateter18 piece |oos8g folk kateter20 piece . |oos8g folk kateter22 piece i51020101 |loss folk kateter24 piece |oos8g formaldehida .ho.xit |oos8 44a| formalin hooooxit . |oo3g formalin katalog)terkait kito |oo38g formalin liquid ko. lo. . |oos8g formalin cair ko. |oos8g formalitas .ko.tw . |osg formocresol20oml il. bot |osg fruit flour gel strawberry200ml bot loss 45s1| fuji lc#a25gr bot |loss fuji lc#a8, ,5gr bot |osg fuji lc#a35gr bot oo8s8 asal fuji7 . botol |oos8g fuji9ggpa3 ho. box . |oo3g 45e| fuji cutting gic 5gr il. bot is1020101 oo88 fuji . hoo.st |osg 45s8| fuji ix#a2:5gr bot |ogg fuji ix#a8:5gr bot |oo3g 460l gamma mineral il. kit |oo3g 46i| gamma gt disalin kkt |oo3g bond bonding one component self etching light cured adhesive) botol |oo3g gold label2 il. bot |oo3g 46al gold label2 il. bot |oo38g tooth mouse bot |oo3g tooth mouse plus bot |oo3g gelang bayi biru il. piece |oo3g gelang bayi pink piece |oo3g gelang pasien adult piece |oo3g 47o| gelang pasien eliminating transparan bayi biru |oo3g 47i| gelang pasien eliminating transparan bayi pink .| |oo3g gelang pasien eliminating transparan dewasa biru pes |oo3g gelang pasien eliminating transparan dewasa pink pes .| |oo3g 47a| gelas disposable (isi 100pcs) |. pak .| is1o20101 |oo38g gempa il. bot is1o20101 |oo3g gempa500ml . l.kit is1o20101 |oo3g gempa stain . bot joong gas bot loss gipsbirulkg .kook.pak oos8 geser ho. oo. |. |loss 4si| glovesteril no7,n07, io. pasang i51020101 |osg glovesteril io. pasang |loss glukosa rajawali) 4x100ml . |loss 4sa| glukosa gods10 . hoo.xit |loss glukosa gods10 . ho.kit . |osg glucose gods ri5x25mlt 1x3most |.unit oo . |loss glucose lig400m il. bot |loss 4s8| glucose mineral .h.kit |loss glukosa4x100ml bot |loss glukosa airline .h.kit oo |loss glukosa stik lucu dr) bot loss glyserin lo. bot |loss vite2isi2 kartu .h.kit |osg 49a| gn membrane, s pack) pack) .pak . is1o20101 |oo3g gol damayanti a,b,ab, rh) is1o20101 |oo3g gol. darah il. buah is1o20101 |osg gol. darah il. buah is1o20101 |osg gol. darah il. buah is1o20101 |oo3g gol. darah rhesus buah |oo3g 5ool gol. darah rhesus bot |oo3g soil gol.darah al. bot |oo3g gol.darah il. bot |oo3g gol.darah bl. bot |oo3g soal gol.darah rhesus bot is1o20101 |oo3g golongan darah a,b,ab3x10ml bot |oo3g so6| gowndipsosible buah |oo3g gown with tower. piece is1o20101 |oo3g 50o8| gown with tower m0. piece |oo3g vite2isi20 kartu il. kit |oo3g 51o| green label indicatorsteam ps s725170| |oo88g s5ii| gudeg airway il. piece |oo3g guide airway il. .ps |oo3g guide airway size000 |. .ps .| |oo3g 5i4| guide kh. p s is1o20101 |oo3g guide kh. i51o20101 |oo38g 5i6| guide kh. p s joo8 guthapercha ho. box |osg gutta percha uk. ho. lo. . |loss gutta percha uk. ho. |loss narco loser . host joong s21| h202 oh. . |loss hemoglobin hoon.xit i51020101 |loss hemoglobin .ho.xit . |osg hemoglobin reagen kito |osg hemoglobin reagen lo. kito |osg hemoglobin ahli assistant set . |osg hemoglobin ahli assistant set .| |loss halothane . lom |. sa7o| . |osg hand country io. buah |osg handsanitzer dit, o | |loss handsanitizer type1l dit oo |osg handsanitizer type2 dit . |osg handsanitizer type3 dit |oo3g 53a4| handschoen bebas talk7 pasang is1o20101 |oo3g handschoen bebas talk7, pasang |oo3g handschoen bebas talk8 pasang is1o20101 |oo3g handschoen steril free powder pasang is1o20101 |oo3g 53g| handschoen steril no6, pasang |oo3g handschoen steril no7 pasang |oo3g handschoen steril no7, pasang |oo3g 54i| handschoen steril no8 pasang |oo3g handschoen steril panjang pasang |oo3g handscoon biji |oo3g handscoon biji |oo3g handscoon panjang pasang . |oo3g handscoon panjang steril pasang is1o20101 |osg handscoon biji |oo3g handscoonsteril il. buah 7aa8| . |oo3g handscoonsteril |. buah 7aa8| . |oo3g hazmatcoveralllevelproteksi1 buah |oo3g hazmat coveralllevelproteksi1 buh |oo3g hazmatcoveralllevelproteksi3 buah .| is1o20101 |oo3g hazmat pelayanan (bomb) akseptor is1o20101 |oo3g 55a| drain bot is1o20101 |oo88g drain . botol joo88 ale kito i51020101 loss hbs ag elisahuman .ho.kit . |loss hbs ag smart @25test ho. kito |loss rapid stik100test( sd) kito |loss col agstripanswer 50test kito |loss sel bsabstik50pes il. box i51020101 |loss se2| bag bot |loss bag io. botol |oos8g seal bsa stik io. bot |loss 56s| stik stik) kh. box |oo3g 56c| hcg pregnancy( stik kehamilan) box 50strip loss se7| rapid5dots lo. box oos8 ses| clo . bot oos8 seol bot |loss kit lengkap il. paket loss hdkiereuse .h.paket |osg pack infus sep paket . is1o20101 |ogg set lengkap pasang |oo3g set lengkap tanpa fistula pasang .| is1o20101 |oo3g hda set use pasang .| |oo3g set use tanpa fistula pasang .| |ogg hdl cholesterol (precipitant) rajawali) 4x80m |oo3g s78| hdl cholesterol4x80ml bot |osg hdl cholesterol directdialine |. kit |oo3g 5gol hdl cholesterol directmindray |. kit |osg ssel hdl cholesterol prec4x80 kit 25a5. |osg 5s2| hdl cholesterol precipitant bot |osg 5s3| hdl cholesterol precipitant4x80m botol |oo3g asal hdl precipitant fs. kito .| |osg hdl precipitant lo. kito .| |oo3g 5se| hdl precipitantfs (macro) 250ml |osg 5s7| heavymesh 5x7.5cm secret |oo3g ssg| hedstroem readysteel25 blister |oo3g 5g9o| hedstroem readysteel25mm45 blister is1o20101 |oo3g helyzimellitr botolllite is1o20101 |oo3g 59il hemoglobin10x500ml il. kit is1o20101 |oo3g hemospontisi10) il. is1o20101 |oo3g hernia mesh4x10cm !'|opak@i2pes is1o20101 |oo3g 59a| herniamesh6xilem pak@i2pes |oo3g hexaguartplusl liar botollliter loss hippie10cem5m ko. joong hippie5cmx5m ho. .| |loss hogyusetlaparoscopy host |osg fumarol normal internal quality dan calibration kit |oo3g cool humatroll normal range) internal quality calibration 6x5 botol i51020101 |loss eo1| hydcaltechnew .koo. ak |loss 6o2| hypafix 15x (500cm) fixomull lo. . |oos8g ict malaria .ho.kit . |osg 6o4| id list coombs4x12card box . |loss id silent500ml il. botol |oo3g 6o6| denguerapid (50cassette) box |loss 6o7| salmonella tube . ho.kit . |oos8 imersi il. bot |osg 6o9| indikator internal (steam) kh. box |loss 61o| infant piece system piece oos8 61i| infus tsuki1lt bot is1o20101 |oo3g infus sanbewiilt botol |oo3g infus tridens27 . ilaga500oml is1020101 |oo88 infus widawiilt ho. bot is1o20101 |oo38g infusetsafety ho. .| is1o20101 |oo38g e16e| infusion set anak biji |oo3g e17| infusion set dewasa |oo3g e18| infusion set type il. buah |oo3g e19| insektisida regent 250ml bot is1o20101 |oo3g e20| internal filling solllyte il. kit oo |oo3g e2i| intrafixneedle free safetyset .| |oo3g intubatingstylet2, ,5mm( . s . |oo3g intubatingstylet5, ,0mm( ho. . |oo3g e24| iodinatest10ml kh. dos is1o20101 |oo88g indofood il. bot |oo3g e26| iopamiro iopamidol 50ml .il.via |oo3g iopamiro iopamidol 30ml |. via . |oo3g e28| iopamiro iopamidol 50ml |. vid ' is1o20101 |oo3g e29| iron besi fe) range: ,00mg kit is1o20101 |oo3g e3o| iron besi fe) range: ,00mg kit is1o20101 |oo3g esi| iron besi kapasitas210gx0,001g kit is1o20101 |oo3g e32| vvcateterno26 |. is1o20101 |oo3g iv. kateter piece |oo38g iv. kateter biji |oos8g iv. kateter . piece i51020101 |oo38g iv. kateter . lho. piece |loss iv. kateter piece i51020101 |loss iv. kateter piece |loss heating see ho. ps |osg heating see ho. lo. |loss e4i| heating see ho. . |osg heating see ho. |osg heating see28 pak i2s |oo38g heating see32 pakai2s |osg heating see21 pak i2s |loss heating set eno28circle pes . |loss heating se te32 ho. pes |loss e48| jarum21 trm .h.piece |loss jarum283 trm ho. piece osg sol jarum25 trm kh. piece is1o20101 |oo3g evil| jarum27 trm . h. piece |oo3g es2| jarum heating many see is1o20101 |oo3g jarum heating many see |oo38g esa| jarum jahit ko. biji . |oo3g e55| jarum many see32 hk. |oo3g ese| jarum microsite31 h. piece . |oo3g e57| jarum vacutainer22flashback50" box |oo3g ess| junction reevesadult pediatric .| |oo3g e59| kaliumiodida . k.kg |oo3g e6col kalsium hidroksi pasta bot |oo38g e6cil kapas500gram ih. ps |oo38g e62| kapas lemak . k.xkg |oo3g kapas pembalut250gr il. biji 24a08| |oo38g e6c4| kapaspembalut putih ham .| |oo3g e6e5s| favorit nahypoklorit) dit, o | |oo38g e6e| kapsul kosong0o piece |oo3g e6e7| kapsul kosong0o piece |oo38g e68| kapsul kosong1 piece |oo3g ec9| kapsul kosong2 piece |oo3g e7o| karbon dioksida co2) liter is1o20101 |oo3g e7i| karbon dioksida co2) kecil tabung is1o20101 |oo3g e72| kartu gol. darah il. pak |oo3g kartugolongan darah (isi100pcs pack) pack |oos8g kasahydrofil . hoo 174r |loss kasa hydroxyl full cotton hk. |oo38g e76| kasa hydrofill full cotton. h.174r |loss e77| massa10x80cm ko. biji |oos8g e78| massa4x15cm lo. i51020101 |loss 6e79| massa4x3cm . diri lo. . |loss sol massa40x40cm . koo.biji |loss esi| massa elastik3"inchi biji . |loss es2| massa elastik4"inchi ho. biji |loss massa gulung40cm x80 yard . lo.rod . |osg esa| massa hidrolik36mx80cm hk. . |osg massa hidrolik steril 16x16cm biji |. |oo3g es6| massa pembalut hidrolik4mxl ocm l. biji . |loss es7| massa pembalut hidrolik4mx5cm l.biji . |loss es8| kassasteril lo. pes . |osg es9| kateter iu1 ko. |oo3g e9o| kawat centaurus0,4mm hk. xao is1020101 oo88g e9il| re, koo.gam tol .| |oo3g e92| kel kristal . ko.xg 4a990o| |oo3g kertas h. i. buah |oo3g e9a| kertascoklat lembar |oo3g e95| kertas ctg15x9 ho. ps |oo3g e9ge| kertas ecg215mmx280mm ih. |osg e97| kertas bcg63x80 . |oo3g e98g| kertas eegfukuda ho. |oo3g e9g9| kertas lakmus kh. |oo3g kertaslakmus ko. ak |oo3g 7o1| kertaslensamikroskop lk. pak .| |oo3g kertas io. buah |oo3g kertas ph. kotak |oo3g 7oa| kertas lakmus lk. ak |oo3g kertaspuyerakecil ko. ak |oo3g 7o6| kertas pur ho. ak is1o20101 |oo3g kertas pur .l.pak |oo3g 7o8| kertas saring lembar |oo3g file access25mm blister |oo3g file access25mm blister |oo3g 7ii| kramer ligature splitting leon .| joo8g h . . bot . |osg kolesterol stik easy touch) bot oos8g kondom. loss oos8 kondom lo. piece |oos8 kontainer vtm buah . |loss kontrol easylite .ho.xit . |osg lab pro hc10,19o1ltr il. bot |loss lab pro spf1ltr il. bot |loss labu ukur1000ml il. buah |loss labuukurukuran100ml . i. buah |osg lactose broth lb). h.kit |osg lactose broth lb). h.xit . .| |loss lampu spiritus ko. |oos8g lancet kh. box . |oos8g lancet box150 loss lancet kotak |osg last kinejun lk. bot |oo3g last turk ik. bot |oo3g larutan benedict bot is1o20101 |osg larutan eosin2# il. bot |oo3g larutan sabet bot |oo3g pharyngeal mas airway no2, pes .| |oo3g pharyngeal maskairwayno3, .ps |oo3g pharyngeal maskairway .| |oo3g pharyngeal maskairway .| |oo3g pharyngeal maskairway .ps .| is1020101 osg tep. kh. is1o20101 |oo8g lentur kh. p s |oo3g lentur ko. p ak |oo8g leptospira ho. kit |oo3g leucokplast1622 hk. |oo3g leukomed hk. |. 2a70o| |oo3g leukoplast kh. |oo3g leukoplast1624h hk. 21a20| |oo38g lidocain il. box is1o20101 |oo3g lidocain comp2 lampu is1o20101 |osg 7ag| tipidcalibratormindray bot .| is1o20101 |oo3g lipidcontrolmindray bot is1o20101 |oo3g liquid alfa developer galon joong liquid alfa fixer galon . |loss loop sts she bulat) il. buah . |loss loan (relation966) dit, oo food8 75a| . oo8s8 lose sl. kontainer oo8s8 lose5 kontainer oos8 lys l10006 . ho. ooh. . loss lys botol itr |osg mac conkayagartcrystalvioletisi2 plates kit . |oos8g 76ol magnesium. hoo.xit |oos8 76il magelang lo. piece |loss malariatest box |oos8g malariatest ho. box . |oos8g 76al mangan . io.unit |oo3g mangan mn) mg kit . |oo3g mangan mn) mg kito |osg maskerbedah il. buah . is1o20101 |oo3g maskerearloops . s |. is1o20101 |oo3g maskerinhalasi ih. |oo3g maskerkainisi50 .h l.box |ogg 77i| masker medis il. buah is1o20101 |osg masker n953m il. buah |oo3g masker n95oneway |. buah |oo3g 77a| masker n95 piece |oo3g masker n95 type1860 biji |oo3g masker n95 pelayanan (bomb) akseptor |osg maskernebulizeranak |osg maskernebulizerdewasa |oo3g masker nebulizer anak |oo3g maskeroksigenanak lo. . |osg 7si| maskeroksigen kantungdewasa |oo3g 7s2| masker pelayanan implant (bomb) akseptor |oo3g masker breathing kantung dewasa pes . |oo3g 7sa| masker respiratory (n95) l.box |oo3g masker tali .h. ps |. |oo3g masker tbc masker n95) |. .| is1o20101 |osg master bond biodinamica5ml bot |osg 78sg| matrixholder . i.unit i51o20101 |oo3g monkey agar o crystal violet500gr kit |ooo2 parabeantestkit set .| |ooo2 agar . koo.set . |ooo2 petridish disposable gosseline (700pcs box) botol |ooo2 pembelian jerami kwintal |ooo2 pentagram dit |ooo2 peraceticacid ' sampul |ooo2 perez@(foragueous organik) 60ampul |ooo2 peroxidaseinmilk sampul |ooo2 peroxide sampul |ooo2 petridish10em .h.buah |ooo2 28a| petro nitrat koo.xke lo. . |ooo2 petrofish probiotiklkan) botol liar |ooo2 pewarna gempa dit, o | |ooo2 pewarna gram site |ooo2 phenoltest 25ampul |ooo2 phenolredindicator 25x |ooo2 phosphate 200ampul is1o20101 |ooo2 phosphatetotl 25ampul |ooo2 pipet ho. ak |ooo2 29a| pipetpasteur . l.pak |ooo2 plastik fermentasi il. buah |ooo2 polybag ko. xkg |ooo2 potassium 100ampul |ooo2 potassium chloride kci) foranalysis ensure 250gram |ooo2 potassium dihidrogenphosphate 500gram |ooo2 potassium hydrogenphtalate 250gram .| |ooo2 potassium iodide ki) for analysis ensure iso, read, bur ' ' 250gram |ooo2 pottasiumdichromate s00gram |ooo2 prefix aguavita vitamin ikan) @100gram secret |ooo2 3oa| probiotik sel multi probiotiklkan) botol liar |ooo2 probiotik suplemen probiotiklkan) botol liar |ooo2 probiotik tambak probiotik ikan) botol liar |ooo2 pupkkcl okg sak 417a50| |ooo2 30o8| pupuk booster . l.kg |ooo2 pupuk fosfat sulfur .k.kg |. .| is1o20101 |ooo2 pupuk kalium sulfat k.kg |ooo2 pupuk ko. i51o20101 |ooo2 pupuk mkp mono kalium prostat) .| |oo3g conkeyagar500gr io. kito |loss medicine pack piece |loss medicinepocketsi . ko. s lo. a91. |loss mediummesh 5x10cm secret |loss 79a| meliseptol foam750ml il. bot |loss membran assembly io. buah |oos8g metanol il. bot |loss metanolabsolut2, il. bot |osg methamphetamine40 test |.unit |loss methanol .ho.kit |osg 8oo| methanol lo. dit, oo o | |osg soil methanol dit o | |osg so2| methanol absolut ,5liar |. botol |loss methyl yellow .ho.kit |osg soal methylenyellowteskit ho. kito |osg 8o5| ethylene blue100ml bot |osg so6| mso4 (garaminggris) ko. gam . |oo3g so7| mikroba powder barium sulphate ,5kg tube is1o20101 |osg sos| microbrush ho. |oo3g sog| microcentriftugetube |. pak .| |oo3g sio| microchip tab besar piece is1020101 |oo3g sii| microchip tab kecil il. piece |oo3g s12| microscopeslidesfrosted(isi50) pack .| |oo3g mikrohematokrit tube |. vid |oo3g si4| mikrobiologi pendukungvitek paket |oo3g mikrobrush (100pes) .k.p pak |oo3g si6| mineral mix program gizi) il. buah |osg 81i7| mineral oil125ml ih. bot |oo3g si8| mixing pads6,5x7,5cm il. box |oo3g si9| modes trap film10x25cm kh. ps .| |oo3g monoton3 ds19 cutting piece |osg s21i| monoton4 ds19 cutting piece |osg monoton hr48 paper piece is1o20101 |oo3g morphine40 test l.unit |oo3g s24| morphine50tes il. kit |oo3g mountpieceanalyzer biji |oo3g mountpiece analyzer |oo3g mulus extract il. buah is1o20101 |oo3g multi drugs3 box joong multi drugs5p il. box |loss multi drugs6 box |loss multidrug narkoba ho. tes |loss multifanctiontoolbox . io.unit |loss multivitamin io. tablet i51020101 |loss mummifyingpastel2gr lo. . |loss mummiying pasta il. bot . |oo3g mustang25 zetacypermethrin25g) liter joong dit |loss na solutiompack .h.kit |loss citra389 io. bot |loss citra pa3. lo. bot loss 84i| nac10489 . hoon.xit . |loss sitrat3, ho. bot |loss nac10, ho. kito |oos8g 84a| c1250ml . plabottle@250m| |osg nasal pron piece |oo3g nasal pron piece |oo3g s47| nasal pron il. piece |oo3g sag| nasal pron piece |oo3g natrium hidroksida hkg |oo3g 85o0| needed23 ho. |. |oo3g ssi| needed25 ho. lo. is1o20101 |osg 85s2| needed26 ho. |oo3g needle citoject0,30x14mm il. box |oo3g 85sa| needle citoject0,30x16mm i.box |oo3g needleforpeninjetion .ps |oo3g 85se| needle term26 ik. box |oo3g selatan kateter piece |osg srsg| neoplasia it2 6x2ml il. kit o | |oo3g neoplasia clt5 .h.kit oo |oo88g seol nikel . io.unit |oo3g sel| nikel ni) 0mg kito |oo3g se2| niti file uk. kh. |oo3g niti reader uk. il. |oo3g seal niti reader uk. il. .ps .| |oo3g ses| niti file uk. ho. .| |oo38g see| nitrate . i.unit is1020101 |oo38g se7| nitrate il. kit |oo3g s68| nitrate range: no3 n kito oo8s8 8eo| nitrit nit oo |osg 87o| nitrite range: mg kit loss s7i| ns1 antigen .ho.xit loss nursecap box 100pes |loss nutrien agar500gr .ho.xit |loss s7a| obyek glass il. kotak . joong 0co ko. .) oos8 87e| 0co il. bot loss olitetesutk ca3 oml io. botol |loss s78| lie imersi500ml il. botol loss site t9x25cm kh. . |loss 8so| opera gate ho. |osg ssi| paket pemeriksaan laboratorium sampel pangan paket |osg 8s2| palodent introkit blister |osg pan aerob culture bottles kito |osg 8sal pana spray il. piece |oo3g ss5| paper autores tyfpeaccuref k9008d rod is1o20101 |oo3g sse| paper pads8x10cm il. box is1o20101 loose 8s7| pap ppomtr ho. box |osg ssg| paper point dentatus kh. |oo3g gol paper point dentatus ho. p ak . |oo3g s9o| powerpoint uk. ho. .| |osg s9i| powerpoint uk. |oo3g s92| papertermal xp series s2027| |oo3g paperthermal xp series buah |oo3g 89a| papertreadmil ho. p ak is1o20101 |oo3g parafin kh. m5. is1o20101 |oo3g 89e| parafin kh. |. t00| |osg parathyphiah smi nada |osg s9g| parathyphibh5sml nada |osg 89g9| rtuberak il. buah |oo3g 9oo| peso reader lk. p ak is1o20101 |oo3g pehacainampule il. box |oo3g pembelian sampelpangan paket .| is1o20101 |oo3g penjepit tali pusat biji |oo3g 9o4| performed trachealtubenasalcuff |oo3g performed trachealtubenasalcuff is1o20101 |oo3g perfusi tube white piece joong perhidrol lo. bot |osg 9o8| prefix g18 epidural) piece . oos8 perak . ho. lo. i51020101 |loss perak disp( pad) piece |osg petridish disposable cawan petri plastik (500pcs pack) pak |loss culture botteliss25 hoo.kit i51020101 |loss meter h198107 . ho.bh . |loss meter standar ' .ho.unit . |loss phenolkristl ko. gam . |osg 9i6| pimabeadstandarl& n(alert) kit oos8g pin shrew ho. |loss pipet pendek piece .| |osg pipettetes plastik panjang |. |osg pipettetespendek io. buah . |loss pisau operasi piece |osg pisau operasi lo. piece |osg pisau operasi lo. piece |oo3g pisau operasi . piece is1o20101 |oo3g plain0o70c36 piece . |oo3g plain2 c25 piece . |osg plain c25 piece |osg plaster5cm ko. |oo3g plastik klipukuran10x7em ho. ak .| |oo3g plastik klipukuran 13x8.7cm ho. ak |osg 9s1| plastik klipukuran18x5cm ho. p ak |osg plester15 cm( cm) kh. |. .| |oo3g plester non woven roll 5enzim lo. .rod |oo3g 9sa| plesternonwovenrolll ssm5m kh. |oo3g plesternonwovenrolll10omx5m ih. 9a. |oo3g 9se| plester non wovenrolll15cmx5m |osg plesternonwovenrolll20cmx5m |oo3g 9s8| plesteran .ho.kit |osg 9s9| blogger ass,4pc box pack is1o20101 |oo38g pola il. bot |oo3g 94i| pilihan nat7,5cmx2, ho. |oo3g pilihan4" x2,7m)100m1 piece is1o20101 |oo3g pilihan (15cm x2,7m) 100m1 piece is1o20101 |oo3g pilihan7,5cmx2, ko. is1o20101 |oo3g pilihan nat 15cmx2, ml. |oo3g pilihan nat10cmx2, ho. |loss polibibpenutup dada(isi100pcs) |. pak |osg 9a8| polierepe3 piece |osg polierepe4 ho. i51020101 |loss polierepe6 ko. i51020101 |loss 9s1| policy 10cmx27 ho. |osg policy 15cmx27 ko. |loss policy ,5cmx2, ho. lo. |loss 9sa| policy4 ho. piece |loss policy6 ll. piece |osg polyacrylicacid cavity conditioned (25g7) bot . |loss polyacrylicacid cavity conditioned (6g) bot |osg polipropilena needle cutting) .ps sr990o| . |osg polypropylen6 0t jarum secret . |loss 9col polysorb us1 c1914 piece |loss 96i| polysorb1 gs24( c1915) ho. piece |osg polysorb1 usi c1905 gs25 piece is1o20101 |oo3g polysorb1 usil918 piece is1o20101 |oo3g 96al polysorb2 us1 c1906) piece .| is1o20101 |oo3g polysorb2 c1893 gs23 piece is1o20101 |oo3g 96e| polysorb2 gs11 c1916 piece is1o20101 |oo3g polysorb2 gs21 paper c1923 piece |oo3g polysorb2 usi g1123v20 piece |oo3g polysorb2 us1 c1948 piece |oo3g 97o| polysorb3 cv25 g1182 piece |osg 97i| polysorb3 c14 cut s16983 piece |osg polysorb3 g1182 cv. piece |osg pot dahak ko. |oo3g 97a| pot kaca slide hk. .| |osg pot salep piece .| |oo3g 976e| pot salep20 ho. piece is1o20101 |osg pot salep30 il. piece is1o20101 |osg 97s8| pot salep6es&a ho. . is1o20101 |osg pot salep90 kh. is1o20101 |oo3g 9sol touches flat mmx200mm .ro sa1880o| is1o20101 |oo3g 9sil touches flat10 is1o20101 |oo3g 9s2| touches flat2000 ho. |oo3g touches flat mmx200mm .ro .| is1o20101 |oo3g 9sal touches flat20 ih. roo j|osg touches flat30 ko. |loss 9s6| touches flat mmx200m ho. i51020101 |loss 9s7| touches flat mmx100mm lo. |loss 9s8| touches flat40 ko. . |osg 9s9o| touches gazette200 mmx100m ho. i51020101 |osg touches gazette20 ho. |osg touches gazette mmx100m ho. |osg touches gazette40 ho. |osg touches gazette7. lo. |loss 99a| povidon iodine1literal bot |osg povidonlodine30ce kh. . |osg precicontrol20x5m .h.kit |loss pecut chronic ,150c0m secret . |loss pecut chronic ,150cm secret |osg pecut comic (tanpa jarum) 838a600| |oo3g precutplain 150c0m secret . |osg |ioo1| pecut plain 0tanpajarum150cm |. is1o20101 |oo3g precutsilk2,150ccm secret |oo3g precutsilk8 ,150c0m secret |oo3g performed tt,nasalwith cuff tame| |oo3g performed tt,nasalwith cuff |oo3g performed tt,nasalwith cuff tate| . is1o20101 |oo3g performed tt,nasalwith cuff .ps . |oo3g performed tt,nasalwith cuff tate| . |oo3g performed tt,nasalwith cuff . |oo3g |1o10| performed tt,nasalwith cuff tate| . |oo3g |io1i| performed tt,nasalwith cuff . |oo3g printer paper sony piece |oo3g provider file steril25mm blister |oo38 propexpisi lo. set |oo3g proper next ass x1 x321 blister |oo3g proper next ass x1 x325 blister |oo3g proper universal a041825 il. .| |oo3g |1o018| proper universal fhu assert21 box .| |oo3g proper universal fhu assert25 box .| |oo3g proper universal treatment d1 d3 assert, box box .| |oo3g |io2i| provide lakon piece |oo3g psi petes steril sml)isi400 kito is1o20101 |oo3g negatif fus io. kit j|oo3s |1o24| positif fus ho. kit |osg quality controlllyte hoon.xit |oo3g rakpengeringglasswarelaboratorium |oo3g rak tabungwastergreen buah |oo3g rak vtm stainless il. buah |oo3g rapid antigen covid box i51020101 |oo3s rapid hiv tes ho. piece |loss |1o3i| rapid sifilis tes piece |oo3g rapid test pelayanan (bomb) akseptor |oo3g rapid test sars cov21g g iim cassette |loss rdt combo ko. . |loss rdtdbd combo. l.buah |loss rothi syphilis combo il. buah |oo3g reagen cholinesterase kito . |osg reagen combo hiv sifilis berisi25 |oo3g reagen fruktosa500ml il. botol |osg reagen gol darah . lo.set . |oo3g reagen harem il. bot |oo3g reagen kolesterol bot .| |oo3g reagen makanandanminuman kit .| |oo3g reagen paket kalibrasi tema3dif kit oo |oo3g reagen pemeriksaan garam beryllium kit . |oo3g reagen slot bot |oo3g reagen sept bot |oo3g |1o48g| reagen titrasiuntukgaramberyodium dos .| |oo3g reagen titrasiuntukgaranberyodium dos |oo3g reagenujigaram1lol bot |oo3g |1osi| reagen kidal ho. .vial |oo3g reagen will ho. via |oo3g reagen il. bot |oo3g reagen (kit). hoo.kit . |oo3g regent anti aa . bot |oo3g regent anti il. bot . |oo3g regent anti il. bot |oo3g |1o5s8| regent glukosa gods kito .| |oo3g regent trigliserida bot .| |oo3g regent tube ol11mm(100pcs) kantong |oo3g |io6il rectal tube piece i51o20101 |oo3g rectaltube28 ho. pes tag| |oo38 regent bot |oo38 |1o6a| regent50ce dit o | i51020101 |oo38 regent6o dit oo i51020101 |oo38 regentcair dir o | . |oo3g reinforced rachel tube4, l.ps . i51020101 |oo3g reinforced coffee ho. . i51020101 |oo3g reinforced coffee ho. lo. . |osg |1o7o| reinforced coffee kh. |loss |io7i| reinforced coffee |. . |osg reinforced coffee l.ps .| |oo3g reinforced coffee hk. |osg |1o74| reinforced coffee kh. |oo38 renalis1bolt .i.galon |oo3g |1o76| resh cker io. bot . |loss |1o77| respiratoryanestesifacemask( lo. |osg |io78| respiratoryanestesifacemask( lo. |ogg |1o79| respiratoryanestesifacemask( |oo3g |1ogo| respiratoryanestesifacemaskchild s2178| |oo3g |yogi| respiratoryanestesifacemaskinfant s2178| |oo3g |1og2| re. isobutyl methyl ketone lite .| |oo3g |1og83| re. alumunium) test kit oo |oo3g |ional re. alumunium)standar bot |oo3g |1o85| re. albumin bcg 2x125ml .ho.kit |oo3g re. aluminium al) mg lai kit .| |oo3g |1og7| re. arlarsenic) test kito .| |oo3g |ogg| re. arsen as) mg dan0. .0mg kit .| |oo3g |1ogo| re. bilirubin total dan derek2x125ml kito |oo3g |109o| re. buffer solution jitu |oo3g |io9i| re. buffersolutionp lo. kito .| |oo3g re. buffer solution hi0 ho. kito |oo3g re. buffersolutionp ih. kit oo |oo3g |1o9a| re. co8 (calcium) test |. kit |oo3g re. cholesterol ho. kit |oo3g |109e| re. comb2x62,5ml ho. kito |oo3g |10o97| re. ci( klorida) test |. kit .| |oo3g |io9g| re. colcopper) test kito .| |oo3g |1o99o| re. colcopper)standar kito |oo3g re. copper)strange: .00mg l kit |oo38 |iio1| reg. kreatinin . i. kit |oo3g reg. kreatinin, r14r2 jaff2 x125 mlt std kito |oo3s re. extra o2neutral lo. kito |loss |i1o4| re. fe( besi iron)standar lo. kito |oo88 reg glukosa hoon.xit |loss reg. hdl chol direct combo 1x80 mlt called kit . |loss re. hdl cholesterol . ho.kit i51020101 |loss |11o8| re. mangan standar ho. .kit |loss re. mangan) test. lo. kito |oos8 |i11o0| re. nitrate test kito |oos8 |i11i| re. nitrate standar ' ho. kito . |loss re. nitrate standar solution 500ml |oo38 re. nitrite test ho. kito |oos8 re. nitrite standar lho. kit |oo38 phenol redindicator lo. kito |oo38 |i11i6| reg. protein total, buret2 125ml kito joo8 gor hoon.kit |loss |i11i8| sgotifcc2x62,5ml . hoo.kit |oo8g hoon.xit |oo3g re. sept ffcc2x62,5ml . ho.kit |oo3g re. sodium hydroxide .ho.kit |oo3g re. lot att s10x5ml .h.kit |oo3g re. lot ci210x10ml ho. kito |oo3g re. lot pt s10x4ml ho. kit |oo3g re. control n10x iml .h.kit |oo38g re. triglyeerid ho. .kit . |oo3g urea reum ho. kit |oo3g reum uv,2x50mlt62.5mltstd kito |oo3g re. ric acid asam urat kit |oo3g reg. ric acid, ricas pap 6x50 mlt std kit |oo38g re. zine test ho. kito |oo3g re. cholesterol total, cho pap 6x100mltstd kito .| |oo3g re. glukosa, god pap 6x100ml4t std kito |oo3g re. glukosa, god pap 6x100ml4 std kito |oo3g re. trigliserida, gpo pap 6x100mltstd kito |oo3g reum factorhuman il. kit is1o20101 (|oo38 rhodamin lo. kit is1o20101 |oo3g rhodamin bteskit lo. kito . |oo3g rva ko. gam an| .| i51020101 |oo3g rival 300ml ih. bot |oo38 ro, rapid sifilis hoo.bh |oo38 rocket13ml bot |oo3g rokhantion (relation dit, |oo38 sacharinkristal ko.xke |oo38 safety box biji |oo38 safetybox5 liter i51020101 |loss samulo hr40s . piece . |loss sail1 hr40 paper piece |loss sail2 hr48 pes). piece |loss sail370 hr2690cm secret |oo88 sasaran hoon.kit . |oo38 sakarinteskit . hoo.xit |oo38 saliva rector ko. |oo38 salmonella paratyphh il. buah |oo38 salmonella paratyphi buah .| |oo38 salmonella typhi io. buah |oo38g salmonella typhi il. buah is1o20101 |oo3g salmonella paratyphi bot |oo3g salmonella paratyphi lo. vial |oo3g salmonella paratyphibuah bot |oo3g |ii6il salmonella paratyphibuah |. vid .| is1o20101 |oo3g salmonella typhi il. bot |oo3g salmonella typhi h.vid |oo3g |ii64| salmonella typhi il. bot |oo38 salmonella typhi .h.vid |oo3g sarung tangan pelayanan bomb) akseptor |oo3g scope blade1ll ho. |oo3g |1i68| scope blade15 . l.ps |oo3g |ii69| scope blade22 |oo3g selang anak il. piece |oo3g |ii7i| selang anak mask piece |oo3g selang o2bayi piece |oo3g selang dewasa piece |oo3g |117a| selang dest mask piece |oo3g selang neonatal mask piece |oo3g selang neonatal piece |oo3g selang2 nrm anak |. buah |oo3g |i178| selang nrm dewasa buah .| i51020101 |oo3g selimut rawatinap buah tahun| op erekekhe tamu maron keberadaan |s1o20101 joo2 3i3| pupuk nitrogen46996 pong ae30o| |51o20101 joo2 3ia| pupuk npk12 pong |s1o20101 joo2 pupuk npk15 15golongan1 |51o20101 joo2 3i6| pupuk npk 15golongan2 joo2 pupuk npk15 poo |51o20101 joo2 sis| pupuk npk16 golongan1 |s1o20101 joo2 3i9| pupuk npk16 16golongan2 |sio20101 joo2 pupuk npkbasf poo |s1o20101 joo2 pupuk npkkebomas poo |s1o20101 joo2 pupuk npkmtr pong o|o |sio20101 joo2 pupuk npkpusri pong al. |s1o20101 joo2 pupuk polska plus |sio20101 joo2 pupuk sp36 da000| |s1o20101 joo2 pupuk sp26 pok pupuk urea |5io2o101 joo2 pupuk urea sak sio2o101 ooo2 pupuk urea a00ampul |5io2o101 joo2 pupuk ureaintheswimmingpool 00ampul |51o2o101 ooo2 pupuk urea mensubsidi 1a500| joo2 pupuk za songjsak s1o20101 joo2 pupuk oo| sio2o101 joo2 pupuk petro a5. s1o20101 joo2 pupukcair diteror) |51o2o101 ooo2 34o| pupukcair supernutrisi bot |51o2o101 joo2 3ai| pupuk kandang |5io2o101 ooo2 pupuk npk :te50kg sak bango0o| |51o2o101 ooo2 3aa| pupuk npk16: :1650kg sak |51o2o101 joo2 pupuk organik cair botol liter joo2 pupuk sonxgjsak o379. |51o2o101 ooo2 3as| pupuk organik cair merilis lite oo | |5io2o101 ooo2 34o| pyridoxal hydrochloride 25gram |5io2o101 ooo2 probiotikikan booster secret si. |51o20101 ooo2 35i| quaternary ammoniumcompounds i00ampul |oo38 |11i80| seluloidstrip ho. |loss |isi| semen zinkfosfat30gr lo. bot |loss sendok obat plastik piece |oo3s sendok obatplastik ko. lo. a50| . |oo3g septocain (xylestecin) . kamu |oo38 sevodex250ml .0m oo. |oo3g sevoflurane250abbot bom lo. |loss sevoflurane baxter boom |loss |ii88| slot 400ml botol |loss slot mindy . ho.kit |oo3s sgotasat) rajawali) 8x50m |loss sgo dialing) .ho.kit . loss got8x50oml io. bot |loss t8x5012021 ho. kit .| |loss |119a| sept 400ml il. botol |oo38 sept mindy .ho.kit . |oo3g sept (alat) rajawali) 8x50m |oo3g pr(dialing) ho. kit is1o20101 |osg gpr8x5oml bot |osg gpr8x5012022 ho. kito is1o20101 |oo3g sheathfluid fus ih. kit is1o20101 |oo3g |1i2011 shoecloverlongtype .ho.par |oo3g shoescover '1box 50pasang| is1o20101 |oo3g sikatcucitangan kh. ps |oo3g |i2o4| sikat cuci tangan disp piece |oo3g sikatoperasisteril kh. s900| |oo3g siklamatteskit .ho.kit |osg silk2 0tanpajarum secret |oo3g sik3 r01 ho. |oo3g silk3 otanpajarum secret |oo3g |i210| silk benang 0djarum secret |oo8g |i211| silk benang 0djarum secret |oo3g silver malam kh. |oo3g single bond il. piece |oo38 |i214| singleton kh. |oo3g single civet(500pcs) kantong |oo3g |i216| skin marker steril kh. .| is1o20101 |oo3g skintactfoam35x50mm bag 30pes 51o20101 |oo3g |1i218| skyline viral dna rna nucleic acid automatic extraction kit kit |oo3g sodalis sodasorb) lo. galon |oo3s sodalis io. vote |loss sodium chloride for analisis natrium klorida) 1kg 1kg . |loss soesilo2 piece |oo3g soesilo3 cv23 paper piece . |loss softaman500ml koto |oo3s softaskin500ml ho. lo. 585a0| . |oo3s solex spiral mini kit ho. |osg solar light cured composite restoratif) buah |oo3g solar light cured composite restoration foranterior) buah |osg solar anterior a2: 5gr lo. tube |oo3g solar anterior a3: 5gr lho. tube . |oo3s solar x#a25gr ho. tube |oo3s solar x#a8, ,5gr ho. tube |oo38s solar x#a3:5gr ho. tube |oo38 sinden14 ho. . |oo3g sinden18 ho. . |oo3g ronde ho. . is1o20101 |oo3g ronde ho. . |oo3g ronde ko. . is1o20101 |oo3g ronde ko. a7870| |oo3g sonypaper usg . ho. . |oo3g spalkanak12x5cm kh. |oo3g spark panjang120x10cm il. |oo3g spalkpanjang90x10cm ih. .| |oo3g spark sedang50x10cm l.ps |oo3g spermgrade30ml il. botol |oo3g spermrinse30ml il. bot |oo3g spinal needle26 .ps a1680o| .| |oo3g |i248| spinal needed26 ho. a1700| .) |oo3g spinosa25 piece |oo3g spinosa27 il. piece is1020101 oo88 |i251| spiritus il. bot is1o20101 |oo3g spirit combo1o il. box is1o20101 |oo3g spirit refit30 ih. box |oo3g spire short barbneverb ,10pc blister blister is1o20101 |oo38 spiritus jitu oo |oo3g reader ass,4pc box pack .| |oo3g spree rawatinap buah |oo3g spreiwaterproof (tahanan &antidarah) buah . |oo3s split 20m. io.unit |oo38 put1ceinsulun ho. lo. oo88 spuitloml . ioo.unit |loss split3oce ko. lo. i51020101 |oo3s split5 lubangpinggir) lo. . |oo3s split5 lubangtengah) lo. . |oo88 split5ml . io.unit |oo38 split disp1 nitro ho. piece |oo38 split disp1 tube lo. piece |oo3s split disp10 nitro piece |loss split disp10 trm kh. piece . |osg split disp20 nitro piece |loss split disp20 trm lk. piece |loss split disp3 nitro ho. piece |loss split disp3 trm ho. piece |osg split disp5 nitro ho. piece |. is1020101 |oo3g split disp5 trm lo. piece |oo3g split disp50 cat. tip trm piece |oo3g stacked li. buah is1o20101 |oo3g standartsod fus ho. kit |oo3g standingpipette il. buah .| |oo3g steroid80 ho. |oo3g |i281| seri strip r15422 piece |oo3g sterizymesl (milzyme) kh. |oo3g stik acc check performa (100stik) box |oo3g |i28a| stik asam urat unesco) il. box |oo3g stikguladarah box botol |oo3g stik gula darah easy touch) |. box .| |osg |i287| stik gula darah neo) il. bot |oo3g |i2s8g| stik hemoglobin easy touch) |. tube |oo3g |i2890| stik kehamilan kotak |oo3g stik kolesterol unesco) bot |oo3g stik narkoba parameter kit |oo3g stik urine 3parameter100test tube .| |oo3g stik urine combostik bot |oo3g |129a| stik urine clinitek bayer) parameter 100test box |oo3g stomachtubeallsze i51o20101 |oo3g strip coolest mission (permatasari) botol |oo3g strip sure asam urat) permatasari botol |loss stromatolyser lo. bot i51020101 |loss stromatolyser . 500ml |oo3s stromatolyser4 bot |loss stromatolyser4 bot |oo3s stromatolyser (swh 200a)500ml bot |oo3s stromatolyser hxp .ho.kit |loss suctioncateterno16 lho. pso |oo3s suctioncateterl2 lo. . |oo38 suction cath. . ho. piece |loss suction cath. piece |loss suction cath. piece . |loss suctionconectingtube lo. a1. . |loss suctionconectingtube .| |oo88 suction gigi ko. . |loss sufolyser il. botol |oo38 suleolon ho. piece |oo3g sulfate range: so4 bot .| |oo3g sulfate range: so4 kito is1o20101 |oo3g surgical gown non woven piece |oo3g surgical gown spunhae piece |oo3g surgical mask with visor piece |oo3g surgery pga8 piece |oo3g surgipro1 us1 cp585 piece |oo3g surgipro7 us1 vp713 piece |oo3g surgiprol4 cv, paper( vp piece |oo3g symbicort turbuhalr piece |oo3g system solutionlltr il. bot |oo3g comic round bodied circle35 chet |oo3g vio11 2circle hk. |oo3g comic2 tapercut150cm secret |oo3g mono11 2circleneedletaper secret |oo3g t3 elisa9ote lo. kito |oo3g ta dichroma ho. kit |oo3g tabung durham (100pes pack) |. pak .| |oo3g tabung led ml(100pcs) |. box |oo3g tabung reaksi12 il. box |oo3g tabung reaksi12 il. box i51o20101 |oo3g tabungwastergreen (led) buah .| |oo38 talikaretgelang . ho.xkg lo. foo38 lrr kum logam . |oo3g taspengambilansampelair lo. .| |oo38 best kotak |oo38 best hoon0oztk . |oo3s t c chronic (with needle paper) c9) secret |oo3s t c. plain round bodied circle36 |oo3g t c. plain2 0t needle paper . |oo3s t c. plain round bodied circle p87) . |oo38 t chronic o,hrb,36mm, 2c,90cm secret |oo38g t chronic o,rb,35mm, 2c,90cm secret |oo3s t chronic ,hrb,40mm, 2c,90cm secret . |oo3s t chronic ,hrb,40mm, 2c,90cm secret |oo3g t chronic ,rb,48mm, 2c,150cm secret |oo3g t chronic ,rb,48mm, 2c,90cm secret |oo3s t chronic needle paper cm) |oo3g t chronic ,rb,25mm, 2c,150cm secret .| |oo3g t chronic ,rb,25mm, 2c,76cm secret |oo3g t chronic ,rb,35mm, 2c,90cm secret . |oo3g t chronic ,rb,22mm, 2c,90cm secret . |oo3g t chronic ,rc,24mm, 8c,76cm secret |oo3g t chronic ,rb,22mm, 2c,76cm secret |oo3g comic round bode circle, c45) secret |oo3g comic round bodied circle26 |oo3g comic cm, rb, 2c,26mm(c43) secret |oo38g tds meterai98801 ho. . |oo3g tegaderm 5tm . l. piece |oo3g tegaderm x25 il. piece |oo3g tembaga range: kito .| |oo38g tempat antiseptik il. buah |oo3g temporary stopping fletcher bot |oo3g termalpaperurin combostik box |oo3g termalpaperxp ho. |oo3g tes kehamilanstik il. box |oo3g test kehamilan aglutinasilatex100tes kit |oo3g thc marijuana40 test unit ' | is1o20101 |oo3g cs0tes io. kit |oo3g thermometer digital .pes .| |oo3g thermometer type1 |.unit |oo38 thermometer type3 loan oo |oo3s thermometer type4 . loo.ant |loss thermometer type5 . lo.ant ) |loss thermometer type6 . lo.ant |oo3s thermometer type7 .koo.ant ) |oo3s thermometer type8 . lo.ant |loss |138i| thermometer type9 .ko.ant |loss thermometer type2 . lo.ant |oo3s hernia mash5x10cm secret |oo3g |138a| hernia mash 5x7,5em secret . |oo3s hernia mash6x10cm secret |oo38g three way stop cock ho. piece . |loss timbangan injak jarum .ho.unit |oos8 timer. i.buah |loss tips smaller ho. .| |loss triplex250g bot food8 kr . ho. bot |oo3g tkf tri resol formalin) hk. |oo3g line reverse cutting circle24 .| |oo3g line 75cm, round bodied (double needle), pes .| |oo3g line polipropilena needle cutting) .| is1o20101 |oo3g t mono11 2circle kh. |oo3g t mono ,rb,48mm, 2c,90cm secret |oo3g t mono3 8circlecutting |oo3g mono3 076cm, rc, 8c,19mm secret |oo3g t mono ,rc,19mm, 8c,76cm secret |oo3g t mono ,rc,24mm, 8c,76cm secret |oo3g t mono4 8circlecutting |oo3g t mono ,rc,19mm, 8c,76cm secret |oo3g t nylon ,rc,26mm, 8c,76cm secret |oo3g toothcleansingtincture cairan |oo3g topicalanestesipink il. |oo3g topikalanastesi il. buah |oo3g torniguet ko. |oo3g total hardness il. kit |oo3g total hardness range: mg cac3 kit .| |oo3g totalprotein dialing |. kit |oo3g total protein mineral . l.kit |oo3g total proteinhuman il. kit joo38 tournigut io. buah . |oo38 tourniguet ho. . |oo38 tph human hoon.xit |oo3s tha rapidtest . ho. kito . |oo3g t plain o,rb,36mm, 2c,900cm secret |oo38 t plain ,rb,48mm, 2c,90cm secret |oo3g t plain ,rb,48mm, 2c,76cm secret |loss t plain4 8circle ko. p s . |oo3g plain reverse cutting circle 16mm |oo3g t plain ,rb,17mm, 2c,76cm secret |oo38 t plain ,rc,16mm, 8c,76cm secret |oo3g plain plain cm1 circle needletaper p88 |oo3g t plain3 ,rb,25mm, 2c,76cm secret . |oo3s rachel tube cuff kh. |oo3g rachel tube cuff ho. |osg trachealtubewith cuffedno2, lo. . |oo3g trachealtubewith cuffedno3, . |oo3g trachealtubewith cuffedno3, pes |oo3g trachealtubewith cuffedno4, |oo3g trachealtubewith cuffedno4, |oo3g trachealtubewith cuffedno5, .| |oo3g trachealtubewith cuffedno5, |. .| |oo3g trachealtubewith cuffedno6, .| |oo3g trachealtubewith cuffedno6, |. |oo3g trachealtubewith cuffedno7, |oo3g trachealtubewith cuffedno7, |. |oo3g trachealtubewith coffee .| |oo3g rachel tube with ventilation lumen size 830mm pes |oo3g tracheostomytubecuffed ,0mm |oo3g tracheostomy tube coffee ,0mm |oo3g tracheostomytubecuffed ,5mm |oo38g transisi set biji |oo3g transfusi set type jms piece |oo38g transonik lo. piece |oo3g transparentfilm with pad 10cmx25cm |. .| |oo3g trigliserida 4x100ml |oo3g trigliseridadialine lo. kito |oo3g |isi| triglyceric stik bot 51o20101 |oo3g trigliserida lig400m |. botol |oo38g triglyceride mineral ho. kito |oo3s triglycerides 5x25 mlt 1x3most unit |oo38 trigliserida4x100ml . bot |oo38 triglyserides fs10 hoo.xit |oo38 triglyserides fs10 ho. kito |loss taipan blue mede blue) piece |oo3g triton chronic rb1 circle35 piece |oo3s triton c99 chronic rb1 circle48 piece |oo38g triton n32 nylon circle26 piece |oo3s triton mono msi polygecaprone253 piece |oo38 triton v1o vio polyglicolide cm1 c25 piece |oo38 triton vio polyglicolide cm1 c40 piece |oo38 triton vio poly2 cm1 piece |oo38 troponinl .ho.kit |oo38 tryghliserides lio 4x10010724 kit |oo38 hi chrome hoo.kit . |oo3g silk 76cm reverse cutting, (s82) pes . |oo3g t silk o,rb,30mm, 2c,76cm secret |oo3g |147i| silk cm, round bodied, c,40mm (s84) pes . |oo3g t sik2 2circe hk. ps .| |oo3g t silk ,rb,25mm, 2c,76cm secret |oo3g |147a| t silk ,rc,26mm, 8c,76cm secret |oo3g silk reverse cutting 8circle76cm |oo3g t silk ,rc,16mm, 8c,76cm secret |oo88g r20m bot |oo3g t vio ,hrb,40mm, 2c,90cm secret |oo3g t vio21 circle needle paper .| |oo3g t vio290cm, heavy rb, 2c, (v122) secret .| |oo3g |i4si| t vio ,hrb,48mm, 2c,90cm secret |oo3g t vio2 090cm1 circle needlecutting .| |oo3g t vio2 090cm1 circle needle paper .| |oo3g |i4ga| t vio ,rb,25mm, 2c,90cm secret |oo3g t vio ,rb,35mm, 2c,90cm secret |oo3g vio3 076cm1 circle needle paper .| is1o20101 |oo3g vio3 076cm3 circle needlecutting |oo3g |i4g8g| t vio ,rb,20mm, 2c,76cm secret |oo3g t vio ,rc,26mm, 8c,76cm secret (|oo38 typhihsmi ho. nia i51020101 |oo38 typhiosmi nia j|oo3s typhoid gim box |oo3g umbilicalcatete rn0o6 hk. . |oo3g umbilicalcatete rno8 ho. |oo3s umbiliocal kateter pve5 piece |oo38 undead ho. lo. . |loss undergrad piece |oos8 upon ho. piece |oos8 urea. 2x100ml |oo3s urealdialine) .ho.kit . |oos8s urea2x100ml il. botol |loss urea berthlot 2x100 ih. kito |oo38 urea cole .ho.kit . |oo38 |soal urea hoon.xit |oo38 urea . hoo.xit |oo3s urea 4x20ltr2 1x20mltstd unit oo |loss urea mineral .ho.xit |loss reum lig400m bot |oo3g ric acid bot is1o20101 |oo38g ric acid bot |oo38 |is1i| ric acid 4x100ml |oo3g ric acid4x100ml bot is1o20101 |oo3g uricacid4x100m il. bot |oo38g uricaciddialine ho. kit oo into2horor jogos asia) urcasarsmmuma pam ad0a00| |oo3g ric acidic colour4x100 kit |oo38g uricacidmindray ih. kit |oo3g |isi8| urincarikcelup3strip i. tube .| |oo3g finalisasi combostik r300) botol |oo3g finalisasi combostik r300) bot . |oo3g urine parameter 100test btl botol |oo3g urine bag piece |oo3g urusan3 parameter |. .box .| |oo38g |is2a| ho. tube |oo3g vacutainer k3eda 3ml(100pcs) box .| |oo3g vacutainer citra3, ,8ml(100pes) box .| |oo3g vacutainer palin4ml(100pes) box .| |oo3g vacutainer plain 3ml(100pes) box .| s1020101 |oo3g tarnish1ogr ih. |oo3g drl syphilis rpr100tes kito |oo3s ventiseal oral nasal ett ,5mm lo. |oo3s pentolan nebula lo. piece |. |oo38 verbal piece |oo3s vida anti total il 60tes kito |oo38 vida cmv1gg 60tes kito i51020101 |oo38g vida cmv m 30tes hoo.kit |oo3s vida ft4 60tes . kito . |loss vida t3 60tes . hoo.kit . |oo3s vida t4 60notes . ho. kito |oo3s vida tools gii 60tes kito . |oo3s vida tools mii notes kito . |oo38g vida tsh 60tes ho. kito |oo38 violet5l . hoo.cm |oo38 virus transport media vtm) ho. box |oo88 vrm io. buah oo88 vrt .ho.buah |oo3g laverne gold assert filter21 blister |oo3g laverne gold assert filter25 blister |oo3g waxanchor ko. ak is1o20101 |oo3g kidal o,h,ah,bh) 5m. ho.st is1020101 |oo38g |isil| will hoo.0t . |oo3g width ho. . |oo3g kidal o h ah bh sm. ho. |oo3g kidal para typhi ho. via |oo3g kidal para typhibuah |. bot |oo3g windsor style restorativekit set |oo3g wing needed23 biji |oo3g wing idle238 piece |oo3g wing idle25 ho. piece 7aml| |oo3g wing idle27 ho. piece 7am7l| |oo3g wound dressing manula fixation biji sas0| |oo88 wright. bot |oo3g wright kristal25g bot |oo38 xylocainspray il. bot is1020101 (oo88 yeol il. bot |oo3g yellow tape (1000pes) kantong .| is1o20101 |oo38 yellow tips ih. pak is1o20101 |oo38g zinestandart il. kit j|ooo2 rapid kit test residual hardness ampul residual hardness cell test rhodamin kit test) rpw lore |ooo2 rumput gajah sabouraud glucose agar sasaran test kit kit test) screw cap for spectroguant toc digestion sediaan farmasetik mengandung antibiotik bentuk oral campuran sediaan farmasetik mengandung antibiotik bentuk oral tunggal . sediaan farmasetik mengandung antibiotik bentuk premis feed sampel additive) campuran sediaan farmasetik mengandung antibiotik bentuk premis feed additive) tunggal sediaan farmasetik tidak mengandung antibiotik bentuk oral campuran sediaan farmasetik tidak mengandung antibiotik bentuk premis feed additive) campuran sediaan farmasetik tidak mengandung antibiotik bentuk premis feed additive) tunggal |ooo2 siklamat test kit kit test) silicate (silih acid) ampul |ooo2 ampul joo2 silver sulfate |ooo2 sodium cell test ampul analysis ensure acs, iso, read, eur gram sodium hydroxide sodium molibdat hydrate o4.h20) for analysis ensure gram sodium nitroprusside soil meter p tanah |ooo2 |oo02 namun| koderekenng uraian saru manca keterangan joo38 zine tes unit oo38 zink zn) 50mg dolomit joo38 |1s71| zn2logo yoooxit |oo38 liquid powder bot (sio2oto1 |poso| belanja barang untuk dijual diserahkan kepada masyarakat |s1o20o101 oo39 alat penyianggulma gasrokmanual unit 1a8. |s1o2o101 |oo39 alattanampadigogo anto |s1o2o101 |oo39 alattanampaditransplanterbermesin unit |s1o2o101 |oo39 alattanampaditransplantermanual ' o | unit oo s5. |slo2o101 oo39 bajukoko(khususbingkisanlebaran) buah |s1o20o101 |oo39 bantuan penghargaan untuk veteran jandapejuang orang tahun joe isrozoror jose enamel makan perbaikan penetasan) orang obyek laporan lapangan |s1o2o101 |oo39 bantuan transport kehabisan bekal '' ) | seorang |s1o2o101 |oo39 bantuan transport operasional kie oleh kbd sub kbd org bulan (s1o2o101 oo39 1o| bantuan transport pendamping pk2ukm (dak) org kai joo39 1i| bantuan transport tagawa perbulan oo39 bantuantransport tenaga pelayanan kesehatandidesa orang hari loo into2horor joo ta) pageant pansori tenaga pendamping nasyarelarlasitater bra orgteetatan |oo39 bantuan transport tenaga pengolah data kegiatan bomb ' ' ) | org kegiatan oo39 bantuan transport task ' ' perbulan oo39 bantuan untuk korban kekerasan berbasis gender banana '' orang |oo39 belanja biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data (bomb) orang |oo39 belanja fasilitator operasional penyuluhan (bomb) orang |oo39 2o| belanja kawat faksimili internet kabel tv satelit (bomb) paket joo39 2i1| belanja operasional pelaksanaan kie (bomb) orang |oo39 belanja transport operasional pembinaan jejaring jaringan bomb) orang oo39 belanja transportasi dan akomodasi bomb) orang sto2horor joo seat nenas pemisahan data ungkap orang se0000| kecamatan bomb) joo39 bkb kit stunting unit |oo39 bubu lipat buah oo39 combine harvested unit joo39 empon unit |oo39 honor pendamping ppl kegiatan pekarangan pangan lestari ')o) ) ) e| org bln |oo39 honor petugas pengumpul data kunjungan wisata ob |oo39 3i|can |oo39 jaring millet13 honoris 6a7. |oo39 3a| jaring millet3" honoris |oo39 jaring millet3 hoops agen no2non eta ema tama napa dan tam cs000ol mengalami komplikasi dirujuk kembali |oo39 jasa medis imunitas komplikasi untuk pertolongan persalinan kasus jasa medis pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, ket akibat kehamilan dan persalinan,dan kasus kebidanan lainnya kegiatan jampersal jasa medis pembiayaan pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya ema ena ane oma pasca persalinan scan (ero2o1o1 hata una hama dasar g00000| ibu hamil risiko tinggi komplikasi atas indikasi medis jasa medis pemeriksaan rujukan pnc rawat jalan rumah sakit bagi jampersal |oo39 jasa petugas pendamping lansia aspek ' ' | org bulan |oo39 kitsiapnikahantistunting unit |oo39 4a| mesin penting gulma unit oo |oo39 4s| mesinpenyianggulmatipegendong unit oo |oo39 mesin perahu tempel diesel unit oo o6. |oo39 mesin perahu tempel diesel unit oo |oo39 mesin perahu tempel diesel24 unit oo |oo39 mesin perahu tempel diesel5 unit oo |oo39 sol operator seks kabupaten org bulan |oo39 sil pekerjaan pavingisasi |oo39 pembangunan baru rumah layak huni unit oo |oo39 pemeriksaan kesehatan penghuni rumah singgah dokter ' ' | individu |oo39 sa| pendamping siang pendamping pkh) untuk desa org bulan |oo39 5s| pengganti biaya hidup hari) bagi akseptor baru mow mop bomb' | akseptor |oo39 5e| sarung (khusus bingkisanlebaran) buah |oo39 sepedabantuantransmigrasi unit |oo39 sg| surbantenunukuran120cmx110cmuntukhaji buah |oo39 tenaga kesejahteraan sosial tks) selaku pendamping bpt ' org bulan ramon| kodearea oo uran saram mara keterangan |oo39 6o| bangsaku transmigran |oo39 6i| upah tenaga penjaga portal minerva s5000) maa des|bodi bahan pemadam kebakaran adit) liter kk |bodi baterai kedap air buah a90000| food bidikukurketinggian buah bodi carbine buah food desember buah |bodi dragbare keranjang buah s00. bodi hardness buah |bodi helm pengamanantipeah buah |bodi kabelrol1300watt mete oo food kain planet potong bodi kantong buah |bodi kompas ranger buah food lampu only buah |ood1 1a| lifejaket jaketpelampung buah ood1 pacul lipat buah ood1 palet plastik buah a50000| food pelampung buah bodi pelampung donat buah a00000| food pelit yoo buah bodi penyanggaleher buah a00000| food pisau tebas buah bodi pitawibing buah bodi sarung tangan karet buah bodi 2a| sarung tangan kulitantiapi pasang bodi slipingbadpersonal buah ba5. food sneplingskrew buah food snorkel poo nit bodi tali karmentol(berlin) metro food talilempar penolong met oo bodi talistatis12mm metro food 3i| tambang "meter bodi tambang penyebrangantbesar) met oo | ) food tambang penyebranganair met oo jodi 3a| tambang plastik metro o o21000| namun| okoderekemng uran saru marca kamera ngan oo) jodi 3s) tambang rayap meter jodi 3e| triportlampstandart buah joo vigureightukraina buah |oo44| belanja naturadan pakan pakan pooh roda bonsai250gr 0hoooopak |oo44 agar agar bubuk swallow globe box(isi12 secret) box jera naa '''''#' jera naga '''#' food apel |oo44d asam jawa logo roda ayam 00000000000hooperekro| 'o oo44 ayamolahan ayamberbumbu) bungkus roda bakso .) bungkus oo44 bawang bombay hook |oo44 bawangmerah hook oo44 bawang putih |s1o20101 joo4a bayam ooh |s1020101 joo4a 1a| bekatul ooh |s1020101 oo4a belanja makanan dan minuman kegiatan luar kabupaten seorang |s1o20101 oo4a 16e| belanja makanan dan minumanpasien icu orang hari |s1020101 oo4a belanja makanan danminumanpasien vip orang hari |s1o20101 oo4a belanja makanan dan minumanpasien kelas1 orang hari |s1o20101 joo4a belanja makanan dan minumanpasien kelas2 orang hari |s1o20101 oo4a belanja makanan dan minumanpasien kelas orang hari |s1020101 oo4a belanja makanan dan minuman pasien kelas teladan orang hari |s1o20101 joo4a belanja makanan dan minuman pasien kelas utama orang hari |s1o20101 joo4a belanjatumpeng buah |s1020101 joo4a beras organik medium hook |s1o20101 joo4a 2s| beras organikpremium hook |s1o20101 joo4a 2e| beras ketan hitam curah loo digest |s1o20101 joo4a beras ketan putih curah loo digest |s1o20101 joo4a 2e| beras non organikbiasa lok |s1020101 joo4a beras non organik medium hook ah) |s1020101 oo4a 3o| beras non organikpremium |hok |s1o20101 joo4a 3i| bihun rebrand 400gram hooopak |s1020101 joo4a bluebandlkg kompak |s1020101 joo4a brokoli ooh |s1o20101 joo44 3a| buahnagamerah hook |oo44 buahnagaputih hoo.xkg lo. |oo44 buncis hoo.xg |oo44 cabemerahbesar . lo.xg . |oo44 cabe rawit hook lo. |oo44 ceripingpisang1 4kg ho. a7. |oo44 cornetsapi kaleng |oo44 4i| cripingketela1 4kg bungkus |oo44 cripingketelarasagadung1l 4kg bungkus . |oo44 writing pisang1 4kg bungkus |oo44 daging ayam broilrdan ras ekor . |oo44 daging babi . ko.xkg . |oo44 dagingkambing . lo.xke |oo44 dagingolahan daging berbumbu) bungkus |oo44 dagingsapi . hoo.xkg . |oo44 daging unggas . hoo.xkg . |oo44 daunbawang . k.xkg |oo44 sil darussalam 100gram |oo44 dedak halus . k.xkg |. |oo44 dendeng bungkus |oo44 sal dendengsapi ho. ak is1o20101 |oo44 durian. ho. xkg |. |oo44 sel emping jagung1 4kg bungkus |oo44 gabahkeringgiling hk. xkg |. |oo44 s5s| gambar ko. xkg |oo44 garamdapur700gram lk. ak ba00| |oo44 6ol garam mejaretina |. gam |oo44| 6il gembira ho. |oo44 gulamerah hk. |oo44 gula merah curah .k.kg |oo44 6a4l gulapasirkemasanbiasa a7. . |oo44 gulapasirkemasankusus . |oo44 gununganuntuk upacaraadat gununganbesar gunungan |oo44 gununganuntuk upacaraadat gunungankecil gunungan is1o20101 |oo44 gununganuntuk upacaraadat gunungansedang gunungan |oo44 ikanasin kh. |oo44 ikan bandeng hkg .| |oo44 7il ikan bandeng presto l.kg .| is1020101 |oo44 ikanlle ko. is1020101 |oo44 jagung perk |oo44 7al jagunghalus hoo.xke lo. . |oo44 jagung halus merek |oo44 jagungmanis . koo.xkg lo. . |oo44 jagungmuda hook lo. . |oo44 jagung muda merek . |oo44 jambuan . kook.xke lo. . |oo44| sol jambu biji . book lo. a1500| . |oo44 sil jamuanmakanan dan minuman sahur dan bukapuasa seorang |oo44 s2| jamuan makanan minuman kecil bomb) dos |oo44 jamuan makanan perorangan bomb) dos . |oo44 sal jamur tiram . ko.xkg . |oo44| jeruk ho. xkg |oo44 sel jeruk pamela ko. xkg |oo44 s7| kacang hija ko. |oo44 ss| kacangkulit dwi kelinci 900gr |. pak |oo44 sol kacangkulit garuda850gr |. pak |oo44 9o| kacang menggoreng lo. . |oo44 9il kacang panjang .k.xkg |. |oo44 kangkung. ko. xkg |. |oo44 kecambah 500gram |oo44 gal kecapbangaobtl bot |oo44 kecapgentongbtl bot .| |oo44 9e| kelapa kotor butir |oo44 kembang kol hk. .| |oo44 9s| kentang kh. |oo44 keripikcakar bungkus |oo44 keripikparu bungkus |oo44 keripikusus bungkus |oo44 lengkung kh. is1020101 |oo44| kol. ko. is1020101 kol. ko. |oo44 kol unga ho. |oo44 kopihitamisi30secret |. |oo44 kopi tolong ko. ak |oo44 kopisusu mix isi30secret pak .| |oo44 embel perak |oo44 kripik bayam1 4kg bungkus |oo44 kripik kacang1 4kg bungkus |oo44 kripik kacang hijau1 4kg bungkus |oo44 kripiktales1 4kg bungkus |oo44 kripik tempe1 4kg . bungkus |oo44 kripik teri1 4kg . bungkus |oo44 kerupuk bakso1l 4kg ko. . |oo44 kerupuk bandeng1 4kg bungkus |oo44 krupuktengiri1 4kg ho. ak . |oo44 krupukudang 1kg ko. ak |oo44 krupukudangcapudang500gram .pak |oo44 kue biskuit kaleng850gr kaleng |oo44 kueeggrollkaleng600gr kaleng |oo44 kuekeringankranjang stops |oo44 kulit sapi kambing bungkus |oo44 kupinggajah1 4kg bungkus |oo44 labusiam . koo.xkg .| |oo44 layurkering1 4kg bungkus |oo44 lengkuas. koo.xkg |oo44 macaroni. koo.xkg lo. . |oo44 macaroni hong100gr bungkus |oo44 madu bongso1 4kg bungkus |oo44 manga. ko. xkg |. .| |oo44 manggis ko. xkg |oo44 13a| melon ko. xkg |oo44 mericabubuk 100gram |oo44 mieinstankeritingbiasa docs |oo44 mie instant goreng |. dos |oo44 mie instant rebus dos |oo44 minyak goreng pelita |oo44 minyak goreng2ltr ho. p ak |oo44 minyak goreng 5ltr(kemasanjerigen) eigen |oo44 nanas. ko. xkg |oo44 nugget bungkus |oo44 pakan ternak konsentrat sapi potong .| |oo44 paprikakuning . k.xkg |oo44 paprikamerah m.o0o0| |oo44 parcelbuah mejaukbesar buah .| |oo44 parcelbuah mejaukkecil buah .| |oo44 parcelbuah mejauksedang buah .| |oo44 peer. k.kg is1020101 |oo44 pepaya kh. tawon) kode raise umma serum area kemenangan joo44 pepaya berbuah oo44 permen foxkaleng kaleng |oo44 permenherbaljahe kaleng oo44 peterseli s000| joo44 pisang o25000| pmt balita .ooreeeeneememememeememmemammaemammememmmememmmendonan abc mat farm pmt bumi kek paket hari pmt penyuluhan .eeeemenmamenmaammmammmmmmmamemememmmandam babel mat faremmemmentt: rowspan eneeemanenaanamnmmamammammmaadenemnn emvemebenemememm125: rup nenek amnamammmaammemmemmmmndonaman bet beku. rrebamemmumemm20: santan instan oo44 sarden abc kaleng |oo44 saustomatbotolbesar botol joo44 saustomatbotolkeil botol oo joo4a saustomatbotoltanggung botol oo joo4a sawi hijau kong a000| joo4a sawi putih joo4a sawi putih perk joo4 17a| sawisendok png so0o0o| joo sawo joo selada png as00| joo semangka pog joo sosis bungkus joo super bihun450gram pak joo4a i80| susu inline goldallvarian600gram dos joo4a i8i| susu inline goldallvarian900gram dos joo4a i82| susu inline actifitall varian900gram dos joo4a susu inline totally varian 500gram dos joo4a i8a| susu berkelium 250gramtypel dos joo4a i85| susu berkelium 250gramtype2 dos a8400| joo44 1i86| susu berkelium 500gramtypel dos joo44 i87| susu berkelium 500gramtype2 dos b09s0o| joo44 i8g| susu berkelium 750gramtypel dos joo44 i80| susu berkelium 750gramtype2 dos |oo44 susu dance excelnutri madu8 gram dos |oo44 susu dance excelnutri madu800gram dos |oo44 susukambing dit oo |oo44 susukentalmanis io. buah |oo44 19a| sususapi dit oo . |oo44 susu sgm ekspor madu40gram dos |oo44 susu sgm ekspor madu9program dos . |oo44 susu sgm ekspor madu400gram dos |oo44 susu sgm ekspor madu9 program dos . |oo44 susu tropicanaslim 1000gram l.kg . |oo44 susu wrp 600gram il. dos |oo44| tahu . ho. lo. |oo44 teh melapisi100secret dos .| |oo44 tehcelupisi15secret ho. . |oo44 telor asin lo. butir |oo44 telurnya ras . k.xg . |oo44 tempe lo. papan |oo44 tepungberas rebrand200gr |. pak |oo44 tepungberas rebrand500gr pak |. is1o20101 |oo44 tepungbumbusajiku 1kg il. pak .| |oo44 tepung hungwe bungkus |oo44 tepung ketan putih 500gr rose brand pak |oo44 tepung moca1 4kg bungkus |oo44 teri nasi basah1 4kg bungkus |oo44 terigu look |oo44 terigu kuncian 500gr |. |oo44 terigu segitiga biru 500gr |. pak is1020101 |oo44 tomat. k.kg |oo44 trasisuper ikg .k.kg |oo44 ubijalar kh. |. |oo44 untuk yuyu1 4kg bungkus |oo44 worth. xkg lo. ko. h. . |oos2| belanja makanandan minuman rapat lo. lo. ko. lo. |oo5s3| belanja makanan dan minuman jamuan tamu |. jamuan makan prasmanan lokal jamuan makan prasmanan propinsi jamuan makan prasmanan pusat nasi hajatan untuk kegiatan peringatan hari jadi kabupaten pati |5s1020101 |oos4| belanja penambah daya tahan tubuh air minum ukuran gelas air minum oxi botol air minum ukuran botol air minum ukuran botol air minum ukuran botol air minum ukuran galon isi ulang fill) belanja makanan dan minuman kegiatan jamuan makan perorangan belanja makanan dan minuman kegiatan jamuan makan prasmanan khusus penyelenggaraan kegiatan hari atau lebih belanja makanan dan minuman kegiatan jamuan minum dan jamuan makanan kecil susu bubuk orang untuk mantel, pde, petugas arsip, jdih, ppl, lpse, ulp, is1020101 |oos4 belanja makanan dan minuman petugas khusus ekstra flooding) orang bulan |24min aplikasi (e), pengelola sima dengan nilai pagu diatas miliar, petugas laporan, piket bencana pemadam kebakaran. |o054 balita jambu |o054 larutan penyegar cap kaki minuman penari sweet |o054 minuman sari kacang hijau minuman you isi |o054 escape kaleng isi raket penyediaan bahan praktek pelatihan olahan desa desa pak|ooo2 3sal stikgelas hoooopak |ooo2 street vac vaksin ikan)@100ml il. bot |ooo2 sulfanilicacid 100gram |ooo2 sulfatecelltst 25ampul |ooo2 3sg| sulfate cell test range: 500mg l so4 kit |ooo2 sulfida sodiumsulfit . ko.xkg .| i51020101 |ooo2 sulfide 220ampul |ooo2 sulfiteinwine sampul |ooo2 sulfitetst 150ampul |ooo2 suplemen ikan booster(100gr) secret |ooo2 39a| suplemenikan udang booster(100gr) secret . |ooo2 surfactants (anionik) 25ampul |ooo2 surfactants (catholic) 25ampul |ooo2 surfactants (fiction) 25ampul |ooo2 tablet majemuk. koo.xkg . |ooo2 tabungserum (berpenutur) kpk .| |ooo2 tartaricacid sampul |ooo2 terpal uk4x5 il. meter oo |ooo2 test kit alkalinity ih. 1set |ooo2 test kit amonium il. 1set |ooo2 40a| test kit nitrate l. 1set |ooo2 test kit nitrite . i. 21set |ooo2 test kit phosphate il. 1set |ooo2 tetes tebu il. dit, o | |ooo2 thiamin chloride hydrochloride for biochemistry '!e 25gram is1020101 |ooo2 tin. 25ampul is1020101 |ooo2 toe. 25ampul |ooo2 totalacidity sampul |ooo2 totalaikalinity 120ampul |ooo2 totalhardness 25ampul |ooo2 41a| totalsugar sampul |ooo2 tricoderma hk. xkg |ooo2 cryptic soy agar bot .| |ooo2 agar |ooo2 4i8| tur. .| |ooo2 vaksin hydrovac botol 100ml |ooo2 vaksinikan caprivac aero botol |ooo2 vaksin new castle disease aktif sampel |51o20101 |ooo2 vaksin new castle disease inaktif sampel ons lsonoror oosa ps1 enyeisan bahan praktek pelatihan olhendi desedesialet pai s00ooo| honorer oosa get soveiaan bahan praktek pelatihan olahan decades palet part rs0ooo| |oos4 puplyorange il. dos |oos4 sirup kawin bot |oos4 sirup marjin il. bot |oos4 sprite ho. kuat . |oos4 teh bot .ho.kuat |oos4 teh kotak ih. dos |oos4 uang makan petugas sapu sapupada malam hari |orang kegiatan| |oos4 yakultisi5 kop . lo. ko. ho.1o. |oos9| belanja pakaian dinas kdh dan wkd |. |oos9 pdu1 ho. |oos9 . io. |oos9 psr . is1020101 |oos9 . io. std (s1o20101 pos ppilengapdenganbe, (lengkap dengan bet) stel tan ho. ko. yo.| joke1| belanja pakaian sipil harian( psh) bo. is1o020101 loc1i belanja pakaian sipil harian psh) std lo. ko. lo. . |ooe2| belanja pakaian sipil lengkap psl) |. |ooe2 belanja pakaian sipil lengkap psl) lo. ko. ho. . |ooe3| belanja pakaian dinas harian pdh) . |oo6eg belanja bahan kain khaki meter |oog atribut bordir pdh satpol .| |oog atribut bordir satpol lengkap set |oo6eg atribut, tandajabatan, kelengkapan bupati dan wakil bupati paket is1o20101 |oog baju trek ho. std is1o20101 |oo6g banlenganbordir lintas buah |oo6eg ban lengan awal piket provost satpol buah .| |oo6cg ban lengan awal piket provost satpol buah .| is1o20101 |oo6cg baretdanemblem1 . l. buah .| is1o20101 |oo6g baretdanemblem2 buah |oo6g 1i| belanja jas dokter |.unit .| s1o20101 |oo6c3 belanja kain batik tulis khas pati pemanenan potong |oo63 belanja kain pdh. meter oo |oo63 belanja kain pilot13a mete oo |oo63 belanja kain dipatok mete |oo63 belanja kain tactical ct13a met oo |oo63 belanja pakaian dinas harian pdh) lengkapdenganbet stel i51020101 |oo63 borgol doosmerah satpol buah |oo63 desinfektanspray . io.unit |oo63 eyes safety personal protection equipment ppe) buah |oo63 gesper dishubkominfo . i. buah |oo63 kaoskaki lintas . l. pasang |oo63 kaoskaki type pasang |oo63 kaoskaki type2 . pasang |oo63 kaoskaki type3 . l. pasang |oo63 kaos lengan panjang1 buah |oo63 kaos lengan panjang2 buah |oo63 kaos lengan panjang3 buah . |oo63 kaos lengan pendek1 buah |oo6cg kaoslenganpendek2 buah |oo6g 3i| kaos lenganpendek2 buah |oo6cg kaostangan pasang is1o20101 |oo6cg kenodpanjang ditempat satpol buah |oo6cg 3a| kendo pendek dan tempat satpol buah . |oo6eg kendo fiber satpol buah |oo6g kendo karet satpol buah |oo6eg knot tongkatkaret lintas buah |oo6cg 3g| korban peluit satpol buah |oo6eg kopel lintas . i. buah |oo6cg kapelan timang hitam putih buah .| |oog 4i| kapelan timang lux il. buah |oo6eg kapelan timang plastik buah |oo6eg lampurotary (blitz) satpol buah .| |oo6eg lampu senter lantas panjang macam kedip satpol buah .| |oo6g lencana il. buah |oo6g linelogo pol. garis pembatas |oo63 masker khusus untuk personal protection equipment ppe) buah .| |oo63 metal detector merk garnet satpol buah |oo6cg metal detector merk super scanner satpol buah |oo6g monogram dada |. buah i51020101 |oo63 5i| monogram kerah pasang |oo63 namatbordir) io. buah |oo63 nama graf) io. buah |oo63 nameg papannamadada) dprd buah |oo63 pangkat jabatan1 pasang . |oo63 pangkat jabatan2 pasang |oo63 pangkat jabatan3 pasang |oo63 pangkat jabatan4 .ho.set .| |oo63 pecihitamdan pin garuda . buah |oo63 6o| pelindung sepatu khusus untuk personal protection equipment ppe) buah |oo63 6i| peluitttali dishubkominfo il. buah . |oo63 perlengkapan huru hara (helm, pakaian, tameng) satpol set |oo63 pin lencana dprd buah |oo63 polis line logo pol dan daerah (50m) l.ro |oo63 rompiberlogo 1l . i. buah |oo63 rompiberlogo il. buah .| |oo63 sabuk dalam dishubkominfo |. buah |oo63 sabukdalam logo il. buah |oo6cg sabuk kopel putih dishubkominfo buah |oo6g sabuk luar berlogo |. buah is1o20101 |oo6eg sabuk luar logo lux) il. buah is1o20101 |oo6cg sabuk luar logo berlogo buah |oo6g saldukmerah il. buah |oo6g 7a| sarung tangan khusus untuk personal protection equipment ppe) buah |oo6eg senter panjang satpol buah |oog 7el sepatu boot1 il. |oog sepatu boot2 il. std |oog sepatu boot3 il. .| |oo6eg sepatu merk delta |. stel |oo6eg sol sepatu olahraga il. |oog sil sepatu awal ho. std |oog s2| sepatu pdh pria1 ih. std |oog sepatu pdh pria2 ist |oog sal sepatu pdh pria3 io. std is1o20101 |oog sepatu pdh wanita il. std |oo63 sel sepatu pdh wanita2 .| |oog s7| sepatu pdl type |. buah |oo6cg ssg| sepatu pdl type2 buah .| is1o20101 |oo6cg s9l| sepatu pdl type8 buah . is1020101 |oo6e3 9o| sepatu pdl type4 buah |oo63 9i| sepatu pdl type5 il. buah |oo63 sepatu safety boot karet) |oo63 selempang dobel (untuk awal provost) satpol buah |oo63 tali koorddan nestle satpol buah i51020101 |oo63 tas kerja pol. pp. buah |oo63 tas pet pol kecil il. buah |oo63 tas pol sedang il. buah |oo63 tas ransel . i. buah |oo63 tas ransel besar buah |oo63 tempat borgol kulit satpol buah . |oo63 tempat borgolparasut satpol buah |oo63 timangtandajabatan (pimpinan) |. buah |oo63 topibahan dil bordir (pakainya) |. buah . |oo63 topi mutz emblemlogam . i. buah |oo63 topipakainamabordir1 il. buah |oo63 topipakainamabordir2 |. buah |ooe3 topi timbal . io.buah |ooe8g topi rimba2 io. buah ko. lo.1o. |toec4| belanja pakaian dinas lapangan pdl) . is1020101 |oo6c4 atribut bordir pdl satpol set . is1o20101 |oo6c4 atribut bordir pdl ii satpol set .| |oo64 dragreemi ho. std |oo64 dragreem2 ho. std o | |oo6c4 helm pol model lantas buah .| |oo6c4 helm pol warna coklat (kupingtertutup) buah .| |oo6c4 helmputih untuk awal provost) satpol buah .| |oo64 jaket il. buah |oo64| jaket2 il. buah |oo64 jaket3 . i. buah |oo64 jaket tahanradisi buah |oo6c4 jashujan model atasan celana buah .| |oo6c4 jashujan model atasan celana2 buah |oo64 jashujan1 . i. buah |oo64 jashujan2 il. buah |oo64 jashujan model jas buah |oo6c4 jas hujan modelponcobisa buah .| |oo6c4 jas hujan modelponcotebal buah .| i51020101 |oo6c4 pakaian khusus pelayanan terpadu stel namun| koderekenng uraian satuan marca tangan joo64 pakaian kersik io. joo6e4 seragamjuruparkir std ena |does| belanja pakaian sipil resmi psr) |. po0000000000000000000001 jones belanja pakaian sipil resmi psr) stel lo. ko. po.) |5s1020101 joyce| belanja pakaian dinas upacara pdu) |o00000000000000000001 loose belanja pakaian dinas upacara pdu) stel je1o201o1 ooo seragam jas dlengkapuntuk satpol pp jas pdu lengkap untuk satpol stel |. nan ho. |oo6e7| belanja pakaian penyelamatan |o0000000000000000000001 joke7 baju tahan api joke7 baju tahan panas joke7 fire fighter suite baju pemadam kebakaran) buah joke7 fire helmet superb lensa2 unit joke7 fireman jacket set set joke7 helmpemadamkebakaran buah joke7 kacamatapelindungkebakaran buah joke7 maskerpemadamkebakaran buah joke7 sarungtangan damkar set joke7 sarungtanganpemadamkebakaran buah joke7 senter bright star buah joke7 sepatupemadamkebakaran buah inn |5s1020101 |oo71| belanja pakaian kerja laboratorium |o0000000000000000001 joo7i baju kerja rumah sakit operasi) ) (siozoroi teori kanan meta umah sakit baju kerja elemen tatap date aso0oo| kepala joo7i pakaian medis rumah sakit baju kerja icu dantutupkepala joo7i pakaian medis rumah sakit baju kerja laporan terusan) stel ' joo7i pakaian medis rumah sakit baju kerja dan tutup kepala ' ' stel joo7i pakaian medis rumah sakit baju kerja rontgen terusan) stel ' joo7ri pakaian medis rumah sakit baju kerja ugd dan tutup kepala joo7i pakaian medis rumah sakit baju pasien icu | joo7i pakaian medis rumah sakit baju pasien rontgen stel joo7i pakaian medis rumah sakit baju pengunjung pasien icu stel ' leo lo. ko. koh |oo72| belanja pakaian kerja bengkel www pakaian medis rumah sakit baju kerja bengkel rumah sakit |oo73| belanja pakaian kopi yo. |o073 pakaian kopi |oo74| belanja pakaian adat daerah lo. pakaian adat kab. pati |oo75| belanja pakaian batik tradisional lo. pakaian batik tradisional kab. pati logo joo7e| belanja pakaian olah raga aan pakaian olah raga |oo77| belanja pakaian paskibraka lo. to. kaos tangan paskibra peci hitam dan pin garuda paskibra tanduk merah paskibra seragam paskibra (lengkap atribut) belanja barang tak habis pakai . lo. to. |o0o3 |o0o3 rangkong |o0o3 |ooo3 bendo jenis |ooo3 bendo jenis bor engkol joo3 cangkul |ooo3 cangkul khusus pertanian transmigrasi) garpu tanah tangkai besi |ooo3 garpu tanah tangkai kayu |ooo3 gergaji pangkas |ooo3 gunting pangkas |o003 |ooo3 hand prayer |ooo3 kikir bulat kecil |ooo83 kunci ring host |ooo3 kunci roda io. buah |ooo3 landasan besi . lo.unit |ooo3 mata bor . ioo.unit |ooo3 mesin hand dealer20cmpresplastikperekatplastik unit |ooo3 mulsa plastik . ho. . |ooo3 packing autoweighing beras unit |ooo3 perekat. dit o | . |ooo3 pisawokulasi . i. buah |ooo3 pisau okupasi io. buah |ooo3 rantai potong il. buah |ooo3 sabit khusus pertanian transmigrasi) buah |ooo3 sabit bergerigi bintang .|.unit |ooo3 sabit bergerigi tani . l.unit oo |ooo3 3i| sabuk pengaman .ho.buah . |ooo3 scott bottle500ml . lo.unit |ooo3 sekop besar . io.unit |oog 3al sekop kecil .ko.unit oo |oog 3e| selangbuangspiral2" mete oo |oog selangbuangspiral3" mete oo |oog 3g| selangbuangspiral4" mete oo . |oog selangbuangspiral6" mete oo .| |oog selangbuangspiral8" mete oo |oog 4i| selang gas mete oo |oog selanghisapspiral2" mete oo |oog selanghisapspiral3" mete oo |oog selanghisapspiral4" mete oo |oog selanghisapspiral6" meter oo . |oog selanghisapspiral8" meter oo |oog selangkompresor mete |oog 4s| selang prayer mete |oog geser besar il. buah .| |oog geser kecil il. buah |oog 5il sesertanggung buah lo. ko. lo. n. |ooo4| belanja komponen komponen rambu rambu |ooo4 bohlam trafficlight .| l.unit |ooo4 delicata il. buah |ooo4 kabel nyy hyo2 x1,5mm2 pju solar cell100wp meter |ooo4 kabel sun pju solar cell100wp buah |ooo4 kabel ties pju solar cell100wp |. pak . |ooo4 lampu led jenis chip led uk.30cm. |.unit . |ooo4 lampu led jenis flux uk.30cm. . l.unit .| |ooo4 led strip neon flexible boom . |ooo4 led traficlight ko. biji |. |. |ooo4 perlengkapan traffic light dan warninglamp boxpanel wl1 unit . |ooo4 perlengkapan traficlight dan warninglamp mos buah |ooo4 perlengkapan traffic light dan warninglamp kabel sr ) meter |ooo4 perlengkapan traficlight dan warninglamp trial buh |ooo4 plat uji kendaraan bermotor |. buah |ooo4 relay v 30a pju solar cell100wp buah . |ooo4 spotlight rambu lalu lintas meter |ooo4 ssr merk foto . lo.unit |ooo4 ssr merk imron . io.unit |ooo4 ssr merk tigasinar . l.unit . |ooo4 terminal baterai pju solar cell100wp buah |ooo4 trafo daya traffic light buah |ooo4 trafo daya warning lamp |. buah .| |ooo4 tulangan beton fondasi pju solar cell100wp . lok. ho. . belanjagasa too. to. . belanja jasa kantor to. honorarium narasumber atau membahas, moderator, pembawa acara, dan panitia honorarium nara sumber membahas menteri pejabat setingkat nara sumber membahas yang honorarium nara sumber membahas kepala daerah pejabat masyarakat diberikan honorarium dai honor narasumber membahas. ara dari dalam skpd diberikan yang disetarakan i51020201 |oog honorarium moderator |. |. untuk kegiatan yang mengundang minimal menteri, honorarium pembawa acara kepala daerah wakil kepala daerah, dan atau pimpinan anggota dprd dan dihadiri lintas skpd. dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan seminar, honorarium panitia penanggung jawab, sepanjang honorarium panitia ketua wakil ketuahonorarium panitia sekretaris peserta orang, panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal dari peseta, sedangkan jumlah peseta woong honorarium panitia anggota rang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak (empat) orang honorarium penceramah dari luar skpd penyelenggara, is1o20201 joo3 honorarium penceramah ojp diberikan dari honorarium penceramah, untuk penceramah yang berasal dari skpd penyelenggara diberikan |ooo3 honorarium pengajar yang berasal diluar opd penyelenggara ojp |ooo3 honorarium pengajar yang berasal dari dalam opd penyelenggara ojp |ooo3 uang saku temu teknik kompetisi tingkat kabupaten orang hari |ooo3 uang saku pelatih saat kompetisi tingkat kabupaten orang hari |ooo3 uang saku atlet saat kompetisi tingkat kabupaten '' orang hari |ooo3 uang saku temu teknik kompetisi tingkat provinsi orang hari |ooo3 uang saku pelatih saat kompetisi tingkat provinsi orang hari uang saku atlet saat kompetisi tingkat provinsi uang saku wasit tingkat kabupaten sepakbola pertandingan uang saku wasit tingkat kabupaten volly ball pertandingan uang saku wasit tingkat kabupaten atletik uang saku wasit tingkat kabupaten tennis meja uang saku wasit tingkat kabupaten renang uang saku wasit tingkat kabupaten taekwondo uang saku wasit tingkat kabupaten dayung uang saku wasit tingkat kabupaten senam uang saku wasit tingkat kabupaten pencak silat uang saku wasit tingkat kabupaten karate pertandingan uang saku wasit tingkat kabupaten bulutangkis uang saku wasit tingkat kabupaten sepak takraw pertandingan uang saku wasit tingkat kabupaten wushu uang saku wasit tingkat kabupaten panahan uang saku wasit tingkat kabupaten catur uang saku wasit tingkat kabupaten balap sepeda uang saku wasit tingkat kabupaten balap motor uang saku wasit tingkat kabupaten sepatu roda pertandingan uang saku wasit tingkat kabupaten panjat tebing uang saku wasit tingkat kabupaten tennis lapangan uang saku wasit tingkat kabupaten drum band uang saku wasit tingkat kabupaten bridge uang saku wasit tingkat kabupaten para layang uang saku wasit tingkat kabupaten angkat berat uang saku wasit tingkat kabupaten bola volley pantai pertandingan pertandingan uang saku wasit tingkat kabupaten dance uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten sepakbola pertandingan |ooo2 vaksin streptvac botol 100ml |ooo2 venojek holder io. buah |ooo2 venojek ublock io. buah |ooo2 venojek tub node21 lo. buah |ooo2 bermil125ml botol |ooo2 vitamin anti stres vitamin ikan)@100gram secret |ooo2 vitamin ikan booster secret . |ooo2 vitaminikan booster (100ml) bot . |ooo2 whitetop . ho. pak |ooo2 selotip .ho.pak |ooo2 zak plastik50kg .h.buah |ooo2 zat pengatur tumbuh cair umum1l bot |ooo2 zat pengatur tumbuh cair umum2 bot |ooo2 zat pengatur tumbuh cair umum3 bot |ooo2 zat pengatur tumbuh cair umum4 bot |ooo2 zat pengatur tumbuh cair umum5 botol |ooo2 zat pengatur tumbuh padat umum1 bungkus |ooo2 zat pengatur tumbuh padat umum2 bungkus .| |ooo2 zat pengatur tumbuh padat umum3 bungkus |ooo2 zat pengatur tumbuh padat umum4 bungkus . |ooo2 zat pengatur tumbuh padat umum5 bungkus |ooo2 44a| zine 25ampul 200a isrozoroi joo2 tah kenapa dna sono) foranahsis bnsurbags logam 1a7also| iso, read., eur |ooo2 zinc test range: .0mg l kit (sio2oro joo pap sains thuringiensis beaclensi pembaamijensikmyamuik baralgomi solo| lo. ko. l. . |ooo4| belanja bahan bahan bakaran pelumas is1020101 |ooo4| bio solar lo. dit, oo (sro201o1 ooa |o6) pertamina der dex liter |. harga pertamina pertamina tan ho. ho. yo.| |s1020101 l|zoos| belanja bahan bahan baku bo. |ooo5 accessories bend all socket pvc "x45" buah i51o20101 |ooo5 accessories bend all socket pvc "x45" buah uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten volly ball pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten atletik |. uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten tennis meja |. uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten renang |. uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten taekwondo |. |oog uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten senam |. |o003 uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten pencak silat |. |o003 uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten karate |. |o003 uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten basket |o003 uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten bulutangkis |. uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten sepak takraw pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten panahan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten catur uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten balap sepeda uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten balap motor uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten sepatu roda pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten tennis lapangan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten bridge uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten bola volley pantai pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten futsal pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten dance uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten anak gawang pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten lines man pertandingan uang saku pembantu wasit tingkat kabupaten ball boys pertandingan uang saku koordinator perlombaan tingkat kabupaten chief referee uang saku wasit cabang olahraga bola tangan uang saku wasit cabang olahraga e sport uang saku wasit cabang olahraga offroad uang saku wasit cabang olahraga football ann untuk kegiatan porprov |oog sel uang saku wasit cabang olahraga berkuda oh tahun |oog s9| uang saku pembantu wasit cabang olahraga offroad |oog 9o| uang saku pembantu wasit cabang olahraga football ' ' ) '| oh |oog 9i| uang saku pembantu wasit cabang olahraga petanque ' ' '| oh |ooo8s uang saku pembantu wasit cabang olahraga berkuda ' ' '| oh lag jutaan om pentangng tawar asem paman petang aras esa |oog uang saku penyelidikan pelanggar perda oleh petugas satpol ' ' | org keg |oog uang saku pembantu penyidik pegawai negerisipil ppn) org keg |ooo8 9e| jasa rias hari jadi forkopimda orang ooo8s honorinstruktursenam kebugaran berkegiatan |oog 9s| honor tenaga bina manfaat orang hari |oog tenaga pertanahan orang hari ooo8 uangsakuseniman pesertalomba kebudayaan tingkat provinsi orang hari |ooo3 uangsakuseniman pesertalomba kebudayaan tingkat nasional orang hari (sio2o201 joo ganas peranan penemuan rentan pata teh ommgrtai |ooo3 honorarium senimanpengajar sms orang jam |ooo3 honorarium asisten senimanpengajar sms orang jam ooo3 jasa bantuan fasilitasi lembaga keagamaan kelurahan orang tahun ' (songo2o1 aan aan bisa keran map so00| soal ujian praktek penjagaan pan faf mentan dgn sel honor mengajar penentangan pelajaran ooo3 honor olah data evaluasi tenaga pengajar widyalswara permatadiklat| ooo3 honor pembuatan sistem program komputer paket |ooo8 honor pembuatan sistem program komputer perjam |ooo3 honor pengawas ujian |jam45menit| |ooo3 honorarium mentor pkn seorang |ooo3 honorarium ment pka seorang |ooo3 honorarium mentor pkp seorang ooo3 honorarium pakar dengan reputasi daerah kabupaten) orang jam |ooo3 honorarium pakar dengan reputasi nasional ' ' '' ) | orang jam |ooo8 honorarium pakar dengan reputasi regional provinsi) orang jam honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan pratama anggota honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan pratama ketua tim honorarium tim ahli pakar alat kelengkapan dprd fraksi tingkat honorarium tim ahli pakar alat kelengkapan dprd fraksi tingkat per paket digunakan salah satu, bisa per doctor hadir ataupun sistem paket honorarium tim ahli pakar alat kelengkapan dprd fraksi tingkat per hadir pasca sarjana honorarium tim ahli pakar alat kelengkapan dprd fraksi tingkat pasca sarjana senen uan tim ahli pakar alat kelengkapan dprd fraksi tingkat senen uan tim ahli pakar alat kelengkapan dprd fraksi tingkathonorarium praktisi dengan reputasi regional provinsi) .uang saku wasit juri kegiatan lainnya orang kegiatan jasa honor narasumber kegiatan dak non fisik kepala dinas kabid setara eselon ii) jasa moderator kegiatan dak non fisik tim pembina mutu kegiatan dak dari luar kab kota tim pembina mutu kegiatan dak dari dalam dinas kab k, yang ditetapkan dengan |. bupati pengarah honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan |. bupati penanggung jawab honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan bupati ketua ketentuan pembentukan tim |oo04 donoraram pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan |. (pelaksana kegiatan yang dapat bupati eng, besi and diberikan honorarium mengacu bek pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan |. pada peraturan presiden republik bupati set baris indonesia nomor tahun honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan |. bupati anggota honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan sekda .o8. pengarah honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan sekda penanggung jawab jumlah sekretariat honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan sekda jumlah sekretariat tim ketua pelaksana kegiatan yang honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan sekda ditetapkan kepala daerah paling wakil ketua banyak 101sepuluh) orang, honorarium tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan sekda sedangkan yang ditetapkan sekretaris yang |. (sekretaris daerah paling banyak (tujuh) orang. honorarium menara tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan dengan sekda |. diberikan selama kegiatan berlangsung, sesuai target jangka joo honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan lo. lak dengan sekda ketua wakil ketua waktu pelaksanaan honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan |. dengan sekda anggota honorarium komisi amdal penanggung jawab honorarium komisi amdal ketua merangkap anggota honorarium komisi amdal sekretaris merangkap anggota honorarium komisi amdal anggota dari ahli dibidangnya akademisi) honorarium komisi amdal anggota dari kepala skpd terkait . honorarium komisi amdal anggota dari masyarakat lsm) honorarium tim teknis amdal ketua honorarium tim teknis amdal anggota dari ahli dibidangnya akademisi) honorarium tim teknis amdal anggota dari kepala skpd terkait honorarium sekretariat amdal ketua honorarium sekretariat amdal anggota honorarium tim pemeriksa dan penilai ukl upl penanggung jawab honorarium tim pemeriksa dan penilai ukl upl penasehat honorarium tim pemeriksa dan penilai ukl upl ketua honorarium tim pemeriksa dan penilai ukl upl sekretaris honorarium tim pemeriksa dan penilai ukl upl anggota tim honorarium tim pemeriksa dan penilai ukl upl anggota tidak tetap tim honorarium majelis pertimbangan kerugian daerah penasehat |. honorarium majelis pertimbangan kerugian daerah ketua |. honorarium majelis pertimbangan kerugian daerah wakil ketua (|. honorarium majelis pertimbangan kerugian daerah sekretaris |. . honorarium majelis pertimbangan kerugian daerah anggota |. honorarium sekretariat majelis pertimbangan kerugian daerah ketua .o8. honorarium sekretariat majelis pertimbangan kerugian daerah wakil .o8. honorarium sekretariat majelis pertimbangan kerugian daerah .o8. sekretaris honorarium sekretariat majelis pertimbangan kerugian daerah |. anggota honorarium tim penyelesaian kerugian daerah penanggung jawab honorarium tim penyelesaian kerugian daerah sekretaris honorarium tim penyelesaian kerugian daerah pengendali teknis honorarium tim penyelesaian kerugian daerah ketua tim honorarium tim penyelesaian kerugian daerah anggota tim honorarium sekretariat tim penyelesaian kerugian daerah ketua honorarium sekretariat tim penyelesaian kerugian daerah sekretaris honorarium sekretariat tim penyelesaian kerugian daerah anggota honorarium panitia penyusun standar harga satuan pengarah honorarium panitia penyusun standar harga satuan penanggung honorarium panitia penyusun standar harga satuan ketua honorarium panitia penyusun standar harga satuan wkl. ketua |. honorarium panitia penyusun standar harga satuan sekretaris |. honorarium panitia penyusun standar harga satuan anggota honorarium panitia pembantu penyusun standar harga satuan ketua |. nan tua 2oas jstor2o2ot joke seng pasi pembantu penyusun hanya hara yaman opo spoof sekretaris stoo2o1 joke sel. panin pembantu penyusun kandar hara yaman sooooof ota |ooo4 honorarium tim penilai kinerja pns penasehat ob |ooo4 6o| honorarium tim penilai kinerja pns ketua merangkap anggota) |ooo4 6il| honorarium tim penilai kinerja pns sekretaris bukan anggota) ob |ooo4 honorarium tim penilai kinerja pns anggota . |ooo4 honorarium tim penilai kinerja pns koordinator tim teknis |ooo4 honorarium tim penilai kinerja pns anggota tim teknis '!.e ob |ooo4 honorarium forum penataan ruang penanggung jawab ob |ooo4 honorarium forum penataan ruang ketua ' ob |ooo4 honorarium forum penataan ruang wakil ketua '!.e ob |ooo4 honorarium forum penataan ruang sekretaris ob |ooo4 honorarium forum penataan ruang anggota ob . |ooo4 honorarium pokja forum penataan ruang ketua ob |ooo4 honorarium pokja forum penataan ruang sekretaris '!e ob |ooo4 honorarium pokja forum penataan ruang anggota ob .| |ooo4 honorarium sekretariat forum penataan ruang ketua ob . |ooo4 honorarium sekretariat forum penataan ruang sekretaris |ooo4 honorarium sekretariat forum penataan ruang anggota ''!. .| |ooo4 7e| honor operating consul, input data wpp p2 ob .| |ooo4 validasi spptpbb ' lembar wp |ooo4 honor perekaman data pbb p2 (coklat) .| |ooo4 honor coklat data pbb p2lahanpermukiman .| |ooo4 sol honor coklat data pbb p2 lahan permukiman (perubahan data) nop |ooo4 sil honor coklat data pbb p2 lahanpermukiman (pemecahan) nop s5. |ooo4 s2| honor coklat data pbb p2 lahan permukiman (mutasi) nop zona hero2o2o1 joo aan ann penampilan akan dse2s00| harga jual dan analisa data) kelurahan zona hero2o2oi poor nan pengumpulan lemas onar asasi| harga jual dan analisa data) kelurahan maa men penentuan objek pajak sebagai objek acuan pencocokan nop, letak lgu kelurahan dan kondisi fisik objek acuan) inn jom pori serta asomemmmanyerasann kana ansar kelurahan honor pembuatan set peta znt desa kelurahan honor pembuatan set peta znt blok honor penelitian dan penyusunan rencana kerja buku rk) honor pengumpulan data pendukung objek pajak |. honor pengumpulan data fisik objek pajak |. honor pemotretan dan pengumpulan pembanding objek pajak honor perhitungan nilai objek pajak |. honor penelitian dan persetujuan laporan penilaian pajak . honor penggandaan peta znt untuk lampiran honor penilai pembimbing pendamping workshop kesehatan org kegiatan honor tim perhitungan angka kredit pak) org sidang tahun sidang 9g| honor tim penguji kom uji kompetensi) jabung per peserta uji tahun maks. uji 9g9| jasa pendataan pajak hotel jasa pendataan pajak restoran jasa pendataan pajak restoran jasa pendataan pajak hiburan jasa pendataan pajak reklame jasa pendataan pajak parkir jasa pendataan pajak mineral bukan logam dan batuan jasa pendataan pajak air tanah uang saku petugas operasi patuh pajak daerah orang kegiatan honorarium tim penanganan kasus pelanggaran disiplin pns orang kasus penasehat honorarium tim penanganan kasus pelanggaran disiplin pns ketua orang kasus honorarium tim penanganan kasus pelanggaran disiplin pns orang kasus sekretaris honorarium tim penanganan kasus pelanggaran disiplin pns anggota orang kasus honorarium tim penanganan kasus pelanggaran disiplin pns teknis orang kasus honorarium tim implementasi spk dan kriteria manajemen asn pengarah honorarium tim implementasi spk dan kriteria manajemen asn penanggung jawab honorarium tim implementasi spk dan kriteria manajemen asn honorarium tim implementasi spk dan kriteria manajemen asn sekretaris honorarium tim implementasi spk dan kriteria manajemen asn anggota honor tim penilai dan pemberian penghargaan pns berprestasi penanggung jawab honor tim penilai dan pemberian penghargaan pns berprestasi ketua honor tim penilai dan pemberian penghargaan pns berprestasi kena sekretaris honorarium koordinator pendamping pk2ukm (dak) org bulan |. honorarium tim perang persiapan pelaku pengadu tanah nilai s d orang paket milyar ketua merangkap anggota honorarium tim perang persiapan pelaku pengadu tanah nilai s d orang paket milyar sekretaris merangkap anggota honorarium perencana persiapan pelaksana pengadaan tanah orang paket nilai s d milyar anggota honorarium perencana persiapan pelaksana pengadaan tanah orang paket nilai s d milyar sekretariat honorarium tim kajian keberatan pengadaan tanah nilai s d milyar orang kajian ketua merangkap anggotapen orang tim kajian keberatan pengadaan tanah nilai s d milyar orang kajian honorarium tim kajian keberatan pengadaan tanah nilai s d milyar orang jam paket satuan tugas tenaga ahli honorarium tim perang persiapan pelaku pengadu tanah nilai diatas orang paket s.d ketua merangkap anggota honorarium tim perang persiapan pelaku pengadu tanah nilai diatas orang paket s.dhonorarium tim kaj ian keberatan pengadu tanah nilai diatas s.dorang jam paket milyar satuan tugas tenaga ahli honorarium tim perang persiapan pelaku pengadaan tanah nilai orang paket diatas milyar ketua merangkap anggota honorariusekretariat honorarium tim kajian keberatan pengadaan tanah nilai diatas orang kajian milyar ketua merangkap anggota honorarium tim kaj ian keberatan pengadaan tanah nilai diatasorang kajian milyar anggota honorarium tim kajian keberatan pengadaan tanah nilai diatas orang jam paket milyar satuan tugas tenaga ahli dean penseruifikatan sebidang tanah hak pakai sawah dengan luas per bidang dean penseruifikatan sebidang tanah hak pakai karas dengan luas per bidang ko) bid. s d per bidang ko) bid. s d per bidang ko) bid. s d per bidang ko) bid. s d per bidang belanja pensertifikatan sebidang tanah hak pakai dengan luas per bidang honor penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dan sidang lks |. tripartit penasehat honor penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dan sidang lks |. tripartit ketua honor penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dan sidang lks tripartit wakil ketua honor penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dan sidang lks tripartit sekretaris honor penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dan sidang lks |. tripartit anggota honor penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dan sidang lks tripartit staf administrasi honorarium pemeriksaan regular tim pengarah penasihat |. honorarium pemeriksaan regular tim pengarah penasihat (|. honorarium pemeriksaan regular tim pengarah koordinator (|.kecamatan, pemerintah desa, dan org abrik sekolah negeri penanggung jawab honorarium pemeriksaan regular kecamatan, pemerintah desa, dan org abrik sekolah negeri sekretaris honorarium pemeriksaan regular kecamatan, pemerintah desa, dan baik honorarium pemeriksaan regular kecamatan, pemerintah desa, dan org abrik sekolah negeri ketua tim honorarium pemeriksaan regular kecamatan, pemerintah desa, dan org abrik sekolah negeri anggota tim honorarium tim pengarah pemeriksaan kasus khusus dengan tujuan org abrik tertentu penasehat |ooo5s accessories bend all socket pvc6"x45 buah | .| |ooo5s accessories bend all socket pvc6"x90 buah |ooo5s accessories bend all socket pvc8"x45 buah |ooo5 accessories bend all socket pvc8"x90 buah |ooo5 bend o2 berbuah i51020101 |zoos bend o2 berbuah i51020101 |ooo5 tangki air io. tangki |ooo5 tangki air mobil kapasitas 5000liter bahan besi plat unit |ooo5 tangki air mobil kapasitas 5000liter bahan stainless plat unit |ooo5 akustik 30x30cm selembar |ooo5 akustik 30x60cm selembar |ooo5 alang alang terikat |ooo5 alatbantuuntukperpipaan persen |ooo5 aluminiumplatuk.1x2m selembar |ooo5 amplasbisa selembar |ooo5 angkurbaut berbuah |ooo5 angkurdukbetonrabat berbuah |zoos asbes gelombang mx0, mtebaldmm selembar |ooo5s asbes gelombang mx1,05tebal4mm selembar |zoos asbes gelombang mx0, tebal5mm selembar |ooo5s asbes gelombang ,80mx1, tebal6mm selembar .| |ooo5s asbesgelombang2,00mx0, tebal5mm selembar |ooo5s asbesgelombang2,10mx0, tebal4dmm selembar |ooo5 asbesgelombang2,10mx1,05tebal4mm selembar |zoos asbes gelombang2,10mx1, tebal6mm selembar |zoos asbesgelombang2,25mx0, tebal5mm selembar |zoos asbesgelombang2,40mx0, mtebaldmm selembar |ooo5s asbesgelombang2,40mx1,05tebal4mm selembar . |zoos 3i| asbesgelombang2,40mx1, tebal6mm selembar |zoos asbesgelombang2,50mx0, tebal5mm selembar |zoos asbesgelombang2,70mx1,05tebal4mm selembar |zoos 3a| asbesgelombang2,70mx1, tebal6mm selembar |ooo5s asbesgelombang3,00mx0, mtebaldmm selembar |ooo5 3e| asbesgelombang3,00mx1,05tebal4mm selembar is1o20101 |zoos asbes gelombang3,00mx1, tebal6&mm selembar .| |zoos 3g| asbesgelombangbesar poem2 |zoos asbesgelombangkecil poem2 i51020101 |ooo5 4i| aspal drum il. perk honorarium tim pengarah pemeriksaan kasus khusus dengan tujuan org abrik tertentu penasehat honorarium pengarah pemeriksaan kasus khusus dengan tujuan org abrik tertentu koordinator honorarium tim pelaksana pemeriksaan kasus khusus dengan org abrik tujuan tertentu penanggung jawab honorarium tim pelaksana pemeriksaan kasus khusus dengan org abrik tujuan tertentu sekretaris iss honorarium tim pelaksana pemeriksaan kasus khusus dengan org abrik tujuan tertentu pengendali teknis honorarium tim pelaksana pemeriksaan kasus khusus dengan org abrik tujuan tertentu ketua tim honorarium tim pelaksana pemeriksaan kasus khusus dengan org abrik tujuan tertentu anggota tim honorarium tenaga ahli pemeriksaan kasus khusus dengan tujuan org abrik honorarium penyelesaian tindak lanjut lhp penanggung jawab org abrik honorarium penyelesaian tindak lanjut lhp ketua tim org abrik honorarium penyelesaian tindak lanjut lhp sekretaris tim org abrik honorarium penyelesaian tindak lanjut lhp anggota tim org abrikkoordinator honorarium pelaksana pengawasan yang bersifat mandatory penanggung org obyek monorail pelaksana pengawasan yang bersifat mandatory pengendali org obyek honorarium pelaksana pengawasan yang bersifat mandatory ketua org obyek nan honorarium pelaksana pengawasan yang bersifat mandatory sekretaris org obyek honorarium pelaksana pengawasan yang bersifat mandatory anggota org obyek nan honorarium kegiatan satgas saber pungli pengedali penanggung jawab honorarium kegiatan satgas saber pungli penasehat honorarium kegiatan satgas saber pungli kelompok ahli honorarium kegiatan satgas saber pungli ketua honorarium kegiatan satgas saber pungli wakil ketua honorarium kegiatan satgas saber pungli sekretaris honorarium kegiatan satgas saber pungli ketua pokja honorarium kegiatan satgas saber pungli wakil ketua pokja honorarium kegiatan satgas saber pungli sekretaris pokja honorarium kegiatan satgas saber pungli anggota pokja honorarium majelis pertimbangan kode etik personil pengadaan barang dan jasa ketua honorarium majelis pertimbangan kode etik personil pengadaan barang dan jasa sekretaris honorarium majelis pertimbangan kode etik personil pengadaan barang dan jasa anggota honorarium sekretariat pertimbangan kode etik personil pengadaan barang dan jasa ketua honorarium sekretariat pertimbangan kode etik personil pengadaan barang dan jasa sekretaris honorarium sekretariat pertimbangan kode etik personil pengadaan barang dan jasa anggotakoordinator honorarium pelaksana pengawalan reformasi birokrasi penanggung org obyek monorail pelaksana pengawalan reformasi birokrasi pengendali org obyek honorarium pelaksana pengawalan reformasi birokrasi ketua tim org obyek honorarium pelaksana pengawalan reformasi birokrasi sekretaris tim org obyek honorarium pelaksana pengawalan reformasi birokrasi anggota tim org obyekkoordinator honorarium pelaksana penegakan integritas penanggung jawab org obyek honorarium pelaksana penegakan integritas pengendali teknis org obyek honorarium pelaksana penegakan integritas ketua tim org obyek honorarium pelaksana penegakan integritas sekretaris tim org obyek |. taman| koperameama mam from mama ememameaa |ooo4 honorarium pelaksana penegakan integritas anggota tim org obyek |ooo4 honor petugas studio lemburpada hari libur tanggal merah |orang kegiatan| |ooo4 honor petugas studio petugas rekaman gema kehumasan |orang kegiatan| |ooo4 honor petugasstudio petugas relay suara pati |orang kegiatan| |ooo4 honor tenaga harian lepas bidang pemetaan perhari |ooo4 honorarium admin presensi online bpp orang bulan |ooo4 honorarium nara sumber operasional penyuluh org kegiatan |ooo4 honorarium narasumber dialog interaktif radio '|orang kegiatan| (sto2o2o1 jogos hang non eng pendamping yang dilindungi marang sih jamfpelajaran |ooo4 honorarium pasukan merah putih |orang kegiatan| |ooo4 honorarium pelaksanaan penyidikanoleh ppn orang keg |ooo4 honorarium pelaksanaan statistika dasar analisis data |orang kegiatan| |ooo4 honorarium pembaca doa '|orang kegiatan| |ooo4 honorarium pembawaacara budaya (pranatacara) |orang kegiatan| |ooo4 honorarium penceramah pemasaran membahas moderator orang hari |ooo4 honorarium penelitian berkas seleksi asn cons berkas |ooo4 honorarium pengamanan penegakan perda orang keg |ooo4 honorarium petugas kesehatan seleksi cons dokter |orang kegiatan| |ooo4 honorarium petugas kesehatan seleksi cons medis shift |orang kegiatan| |ooo4 honorarium petugas kesehatan seleksi cons sopir '|orang kegiatan| |ooo4 honorarium profesional dengan reputasi daerah kabupaten) orang jam |ooo4 honorarium profesional dengan reputasi nasional orang jam |ooo4 honorarium profesional dengan reputasi regional provinsi) orang jam |ooo4 honorarium gor orang kegiatan| |ooo4 honorarium rohaniawan pengambilan sumpahjabatan '|orang kegiatan| |ooo4 honorarium saksi pengambilan sumpahjabatan ' |orang kegiatan| (sio2o2o1 zoos akalan sekretariat manila feels jabatan pimpinan pratama bertahap s00000| sio2o2o1 jogos kanan austria panitia feels jabatan pimpinan pratama bertahap ketua tim (sio2o2o1 jogos sorakan selestarat manila seleksi jabatan pimpinan pratama bertahap sekretaris |ooo4 honorarium tenaga ahli animasi desain aplikasi non pns) perbulan |ooo4 honorarium tenaga ahli pembuat gambar peta perjenispeta (sio2o201 jogos someayan tenaga agitator lapangan orbital kemusaldan gmybulan |ooo4 honorarium tenaga keamanan balaipenyuuh org bulan honorarium forum satu data indonesia tingkat kabupaten penasehat penanggungjawab honorarium forum satu data indonesia tingkat kabupaten pengarah honorarium forum satu data indonesia tingkat daerah pembina data honorarium forum satu data indonesia tingkat daerah koordinator honorarium forum satu data indonesia tingkat daerah wali data honorarium forum satu data indonesia tingkat daerah produsen data honorarium sekretariat satu data indonesia tingkat daerah koordinator honorarium sekretariat satu data indonesia tingkat daerah ketua honorarium sekretariat satu data indonesia tingkat daerah wakil honorarium sekretariat satu data indonesia tingkat daerah sekretaris honorarium sekretariat satu data indonesia tingkat daerah anggota honorarium petugas admin portal satu data indonesia honorarium petugas admin pengelola data statistik sektoral honorarium pelaksanaan statistika dasar draft akhir orang kegiatan honorarium pelaksanaan statistika dasar editing data orang kegiatan khusus untuk honorarium pelaksanaan statistika dasar penyusun draft awal orang kegiatan penyelenggaraan statistik honorarium pelaksanaan statistika dasar tabulasi data orang kegiatan dasar oleh bps honorarium pelaksanaan statistika dasar updating data orang kegiatan honorarium tim penilai kinerja pns penasehat ob honorarium tim penilai kinerja pns ketua merangkap anggota) honorarium tim penilai kinerja pns sekretaris bukan anggota) |. honorarium tim penilai kinerja pns anggota ob honorarium tim penilai kinerja pns koordinator tim teknis |. honorarium tim penilai kinerja pns anggota tim teknis tenaga honorer pendamping umkm tingkat sarjana tenaga honorer pendamping umkm tingkat sarjana muda honorarium tim pengelolaan data statistik sektoral kabupaten pati koordinator honorarium tim pengelolaan data statistik sektoral kabupaten pati ketua honorarium tim pengelolaan data statistik sektoral kabupaten pati wakil ketua honorarium tim pengelolaan data statistik sektoral kabupaten pati sekretaris memanah tim pengelolaan data statistik sektoral kabupaten pati jasa medis pelayanan implant bomb) |. honorarium tim profesi ahli tpa) ketua bupati) |. honorarium tim profesi ahli tpa) sekretaris bupati) (|. honorarium tim profesi ahli tpa) anggota bupati) |. honorarium tim penilai teknis tpt) ketua bupati) (|. honorarium tim penilai teknis tpt) wakil ketua bupati) |. honorarium tim penilai teknis tpt) anggota bupati) |. honorarium penilik bangunan gedung bupati) |. honorarium sekretariat bangunan gedung ketua kepala dinas) .o8. honorarium sekretariat bangunan gedung anggota kepala dinas) |. honorarium tim penilai teknis tpt) sekretaris bupati) honorarium penilik bangunan gedung koordinator merangkap |. anggota bupati) honorarium penilik bangunan gedung anggota bupati) ob honorarium tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah pengarah |. honorarium tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah ketua |. honorarium tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah wakil ketua honorarium tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah sekretaris honorarium tim evaluasi kelembagaan perangkat daerah anggota ob|. honorarium tim penyederhanaan birokrasi ketua (|. honorarium tim penyederhanaan birokrasi wakil ketua |. honorarium tim penyederhanaan birokrasi sekretaris (|. honorarium tim penyederhanaan birokrasi anggota (|. honorarium tim penyusunan perubahan kebijakan sook pengarah .o8. honorarium tim penyusunan perubahan kebijakan sook ketua |. honorarium tim penyusunan perubahan kebijakan sook wakil .o8. ketua honorarium tim penyusunan perubahan kebijakan sook sekretaris |. honorarium tim penyusunan perubahan kebijakan sook anggota honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja pengarah |. honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja ketua |. honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja wakil |. ketua honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja sekretaris honorarium tim analisis jabatan dan analisis beban kerja anggota honorarium komisi irigasi penasehat honorarium komisi irigasi ketua honorarium komisi irigasi ketua harian honorarium komisi irigasi honorarium komisi irigasi sekretaris diberikan pada saat sidang honorarium komisi irigasi sekretaris komisi irigasi honorarium komisi irigasi ketua pokja honorarium komisi irigasi anggota honorarium sekretariat forum koordinasi pimpinan kecamatan |. forkopimcam) ketua honorarium sekretariat forum koordinasi pimpinan kecamatan |. forkopimcam) anggota eee forkopimda) ketua 2oaa fssoaoao1 zoos sea kama aman mann parah dop s00| forkopimda) wakil ketua can fssoaoao1 zoos akan sena nama mann parah doo solo| forkopimda) sekretaris 20an fssoaoao1 zoos sol sekam nama papan parah dop sodom| forkopimda) anggota tol |ooo5s| honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan berbicara diberikan kepada pejabat asn pihak lain yang diberi tugas menghadiri memberikan informasi keterangan sesuai honorarium pemberi keterangan ahli saksi ahli (keahliannya yang diperlukan dlm tingkat penyidikan dan atau persidangan pengadilan dalam hal instansi yang mengundang memanggil tidak memberikan honorarium dimaksud. diberikan kepada pejabat asn pihak lain yang diberi tugas untuk berbicara mewakili instansi pemerintah honorarium berbicara s|zoos honorariumberacara pengadilan negeri anggota '' sidang |ooo5 honorarium berbicara pengadilan negeri ketua ) sidang |zoos honorariumberacara pengadilan negeri sekretaris '' | sidang |zoos honorarium berbicara pengadilan tata usaha negara anggota ' sidang |zoos honorarium berbicara pengadilan tata usaha negara ketua ' sidang |zoos honorarium berbicara pengadilan tata usaha negara sekretaris sidang |zoos honorarium saksi ahli dengan reputasi daerah kabupaten) ' e jam |ooo5 honorarium saksi ahli dengan reputasi nasional jam |ooo5 honorarium saksi ahli dengan reputasi regional propinsi) jam tol joke| honorarium penyuluhanatau pendampingan sta diploma1 diploma diploma iii sarjana terapan |. ooo6 strata 2gaga0o| joo6 strata2 ooo6 strata3 honor pendamping kegiatan pdip |.0b honor pendamping fasilitasi penanaman modal tingkat sarjana) |. honor staf sekretariat komisi irigasi |. honor tenaga administration assistant kegiatan pdip (|. honor tenaga sekretariat coordinator kegiatan pdip (|. honor untuk tenaga sekretariat pdip |.0b tenaga monitoring bantuan rumah swadaya dak) (|. tenaga kontrak fasilitator stem sanitasi total berbasis masyarakat) .o8. honor tenaga kontrak kegiatan ppm dan pdip orang bulan honor petugas pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu org keg koordinator kabupaten honor petugas pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu org bulan pendamping kecamatan honor petugas pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu org art pelaksana desa bul kab kota program pk2umk diploma iii orang bulan bul kab kota program pk2umk strata orang bulan |ooo7| honorarium rohaniwan honorarium rohaniawan dalam rangka pengambilan sumpah jabatan honorarium rohaniawan dalam rangka khotbah ceramah tazilah siraman rohani reputasi daerah honorarium rohaniawan dalam rangka khotbah ceramah tazilah siraman rohani reputasi tingkat propinsi honorarium rohaniawan dalam rangka khotbah ceramah tazilah siraman rohani reputasi tingkat nasional |oo13| belanja jasa tenaga pendidikan oo1| |oo13 honor pengajar guru non pns orang jam dibayarkan maksimal jam dalam bulan namun| koderekenng uraian satuan marca tangan |oo13 honor pengajar penata, mengajar teori praktek orang jam |oo13 honor pengajar menyusun naskah mapel |oo13 honor pengajar mengujilisan tertulis orang jam |oo13 honor pengajar menyusun naskah ujian mata pelajaran mapel |oo13 jasa pengajar tpo, main, sekolah mingguan budha orang tahun |oo13 honor pegawai tidak tetap sekolah orang tahun |oo13 honor pegawai tidak tetap penjaga sekolah orang tahun |oo13 jasa pengelola pondok pesantren org tahun |oo13 jasa bantuan kesejahteraan guru non pns non org tahun |oo13 1i| honorarium teknisi kegiatan unik anak ubi orang hari |oo13 honorarium rektor kegiatan unik anak ubi ' orang hari . ko. h. . |oo14| belanja jasa tenaga kesehatan . |oo14| dokter gigi |oo14| dokter konsol k08 |oo14 dokter pengawas il. . |oo14 dokter residen senior k08 |oo14| dokter spesialis |oo14| dokter spesialis full time |oo14| dokter spesialis part time |oo14| s8| dokter sub spesialis konsultan |oo14| dokter sub spesialisfullttme |. |oo14| dokter sub spesialispartttme |oo14| 1i| dokter tamu hk. |oo14| dokter umum k08 |oo14 honor pengolah data surveillance |oo14| 1a| honor tracer k08 |oo14 insentif pemantau kasus covid . |oo14 insentiftenaga kesehatan (covid) bidan dan perawat ob |oo14 insentif tenaga kesehatan (covid) dokter spesialis ob |oo14 insentif tenaga kesehatan (covid) dokter umum dan gigi |oo14 insentif tenaga kesehatan (covid) tenaga medislainnya |oo14 jasa medis vaksinator covid |oo14 jasa telekonsultasi kebidanan perpasien |oo14 tenaga honored kesehatan .| |oo14 uang piket call dan piket pengamat keperawatan anestesi |orang kegiatan| (sio2o2o1 moore part aka cal dan piket pengamat keperawatan asisten jorangkesatan| instrumen |oo14 uang piket call dan piket pengamat keperawatan loop |orang kegiatan| uang piket call dan piket pengamat keperawatan piket pengamat orang kegiatan keperawatan bul pengelola keuangan) khusus dana dak non fisik orang bulan upah tenaga penyemprot desinfektan non asn) j|oo15| belanja jasa tenaga laboratorium analisa lab air sumur analisa lab air sungai analisa lab udara ambien analisa sperma anti hbs stik aan joo1s ast biaya pemeriksaan kesehatan test asam urat biaya pemeriksaan kesehatan test gula darah biaya pemeriksaan kesehatan test kolesterol biaya tes kesehatan dan kejiwaan pada seleksi terbuka pengisian jpt pratama hbs stik jasa pemantapan mutu eksternal pme) bta mikroskopis semarang) jasa pemantapan mutu eksternal pme) hematologi jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) hematologi semarang) jasa pemantapan mutu eksternal pme) hematologi surabaya jasa pemantapan mutu eksternal pme) hematologi siklus |. jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi anti hcv) jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi anti hcv) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi anti hiv) jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi anti hiv) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi sifilis) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi syphilis anti tp) jakarta) bahan cuma bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) abu batu bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batas wilayah pati daerah terpencil desa tompegunung, desa bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu belah gunung per sumbersoko, desa orang bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu belah putih per paling, desa selangamer, desa pakem, desa watesaji, desa denah bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu belah putih kretek bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu kambang impar bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu kerikil gosok bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu rokok bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu merelah hanutih bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) batu tempel bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) kapur pasang bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) pasir batu situ) bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) pasir beton (muntilan) bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) pasir lokal hitam bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) pasir pasang cepu bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) pasir urug apa mutu eksternal pme) imunologi (uji selang serasi) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi anti hiv syphilis anti hcv ket anti hcv) jakarta) per pake jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi( ag) jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) imunologi( ag) surabaya) lo) ket eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis malaria) surabaya) per pare jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia kesehatan jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia kesehatan . asa pemantapan mutu eksternal pme) kimia kesehatan (kimia air per paket minum anion) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia kesehatan (kimia air minum logam) surabaya) ain santapan mutu eksternal pme) kimia kesehatan (kimia air) jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia klinik jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia klinik semarang) jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia klinik surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) kimia klinik siklus ket bakteri dan uji kepekaan antibiotik) surabaya) per page jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis bta) jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis bta) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis malaria) jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis pewarnaan garam) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis telur cacing) jakarta) jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi (mikroskopis telur cacing) surabaya) jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi bta jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi malaria |oo15 jasa pemantapan mutu eksternal pme) mikrobiologi telur cacing paket |oo15 5o| jasa pemantapan mutu eksternal pme) urinalisa jakarta) perpage |oo15 si| jasa pemantapan mutu eksternal pme) urinalisa semarang) perpage |oo15 jasa pemantapan mutu eksternal pme) urinalisa surabaya) perpage |oo15 jasa pemantapan mutu eksternal pme) urinalisa siklus paket |oo15 sal jasa pemeriksaan covid perpasien |oo15s ss| kesehatan lingkungan angkakuman ruangan pemeriksaan |oo15 se| kesehatan lingkungan cholinesterase pemeriksaan |oo15 s7| kesehatan lingkungan debuterendap pemeriksaan |oo15s kesehatan lingkungan kapasitasparu pemeriksaan |oo15 kesehatan lingkungan kebisingan24jam pemeriksaan |oo15 6o| kesehatan lingkungan kebisingansesaat pemeriksaan |oo15 kesehatan lingkungan kepadatanalat ' ' pemeriksaan |oo15s kesehatan lingkungan kesehatanpekerja pemeriksaan |oo15s kesehatanlingkunganpencahayaan pemeriksaan |oo15s 6a| kesehatan lingkungan suhu dankelembapan pemeriksaan |oo15s 6s| kesehatan lingkungan swabalat pemeriksaan oo1s 6e| kimia klinik albumin pemeriksaan ' ' |oo1s kimia klinik alkaliphospat pemeriksaan oo1s kimia klinik bilirubin pemeriksaan oo1s kimia klinik class'um pemeriksaan |oo1s kimia klinik cholesterol pemeriksaan oo1s 7i| kimia klinik creation pemeriksaan |oo1s kimia klinik elektrolit na, k,c) pemeriksaan |oo1s kimia klinik glukosa2 jam pemeriksaan |oo1s 7a| kimia klinik glukosa puasa pemeriksaan |oo1s kimia klinik glukosa sewaktu pemeriksaan oo1s kimia klinik baik pemeriksaan oo1s kimia klinik hdl ldl pemeriksaan oo1s kimia klinik protein pemeriksaan oo1s kimia klinik slot pemeriksaan oo1s kimia klinik sept pemeriksaan oo1s 8i| kimia klinik trigliserida ' pemeriksaan ' oo1s kimia klinik urea pemeriksaan oo1s kimia klinik uricacid pemeriksaan ' oo1s 8a| konseling indoor pemeriksaan oo1s konseling outdoordansurvelens pemeriksaan narkoba stik parameter (amfetamin, bzo benzodiazepine, coc sorotan jonas sel same rue sentuhan methamphetamine mop muna penerimaan joo1s narkobastikamphetamin pemeriksaan joo1s narkobastik benzodiazepine pemeriksaan joo1s narkobastik cocaine pemeriksaan joo1s 9o| narkobastikmorphine pemeriksaan books narkobastik thc marijuana pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah masa pendarahan) pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah ct( masa pembekuan) pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah darahlengkap pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah darahrutin pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah discount pemeriksaan books pemeriksaan darah eritrosit pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah golongandarah pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah golongandaraht rhesus '' ) | pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah hematokrit pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah hematologianalyzer '' ) | pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah hemoglobin pemeriksaan joo1s pemeriksaan darah lajuendapdarah ''' o | pemeriksaan joo15s pemeriksaan darah leukosit pemeriksaan joo15 pemeriksaan darah limfositplasmabiru pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan darah retikulosit pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan darah trombosit '' ) pemeriksaan joo1i5 pemeriksaanurinelengkap pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan uji babi pemeriksaan joo15s pemeriksaan uji benzoat pemeriksaan joo15 pemeriksaan uji borgx pemeriksaan joo15s pemeriksaan uji clostridium pemeriksaan joo15 pemeriksaan uji formalin pemeriksaan joo15 pemeriksaan uji leptospira pemeriksaan joo15 pemeriksaan uji logam berat satuparameter '' ) | pemeriksaan joo1i5s pemeriksaan uji methanobacterium pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan uji methanococcus '' ) | pemeriksaan books pemeriksaan uji mikrobiologis (koliform dan e.coli) pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan uji pemanis pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan uji pengawet pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan uji pewarna pemeriksaan joo1i5 pemeriksaan uji pseudomonas pemeriksaan |oo15 pemeriksaan uji stapilococcus pemeriksaan joo15 pemeriksaan uji steptococcus pemeriksaan joo15s pertanda tiroid bta . pemeriksaan joo1s pertanda tiroid jamur .| pemeriksaan joo1s pertanda tiroid kultur sensitifitas pemeriksaan joo1s pertanda tiri pemeriksaan joo1s pertanda tiroid pemeriksaan joo1s pertanda tiroid pemeriksaan joo1s rf. pemeriksaan joo1s sampel makananjajananak sekolah buah joo1s sampel makanan pedagangkakilima buah joo15s sampel makananproduk p irt buah joo15s teskehamian pemeriksaan joo1s tha pemeriksaan 20an foto2o2o olas fasa emang nok pemeran han kas sr percent konvensional were mamemememenlan pemeriksaan oevvvo. pos wajah et. pemeriksaan . |oo28| belanja jasa tenaga pelayanan umum |o0000000000000000001 jogos honorer daerah selain dokter tingkat sarjana untu tenaga kontrak dari joo2g honorer daerah selain dokter tingkat sarjana muda bupati joo2g honorer daerah selain dokter tingkat sekolah menengah umum bor pos two taman senen tag sean kawan rame asam) joo28g honorer daerah selain dokter tingkat sekolah dasar joo28 tenaga honor pengelola logistik obat ob joo2s tenaga honorer kategori non ldan non thd ob joo2sg tenaga kontrak promotor kesehatan ob joo28g upah tenaga kebersihan kota shift pagi orang shift joo28 upah tenaga kebersihan kota shift siang orang shift joo28 upah tenaga kebersihan kota shift sore orang shift joo2s upah tenaga kebersihan kantor orang hari joo28 upah tenaga penyediaan lumpur tinja petugas operator) tpi kelas (tpi juwana joo28 upah karyawan tpi kelas pembantu juru tawar perhari taman| kop eww urai saram mason keremancan joo28 upah karyawan tpi kelas kasir perhari joo28s upah karyawan tpi kelas juru juru perhari joo28 upah karyawan tpi kelas administrasi umum perhari es.ooo| joo28s upah karyawan tpi kelas tenaga pesuruh perhari joo28s upah karyawan tpi kelas tenaga kebersihan perhari joo28s upah karyawan tpi kelas tenaga keamanan perhari tpi kelas (tpi juwana joo28s upah karyawan tpi kelas kasir perhari joo28s upah karyawan tpi kelas il juru juru perhari joo28 upah karyawan tpi kelas il administrasi umum perhari joo28 upah karyawan tpi kelas il tenaga pesuruh perhari joo28 upah karyawan tpi kelas il tenaga kebersihan perhari joo28 upah karyawan tpi kelas il tenaga keamanan perhari joo2s sal upah karyawan tpi kelas li: kaur kepala urusan) perhari fpy kelas (ri banyudono) joo28 upah karyawan tpi kelas pembantu juru tawar perhari joo28 upah karyawan tpi kelas ill kasir perhari as.ooo| joo28 upah karyawan tpi kelas il juru juru perhari joo28 upah karyawan tpi kelas administrasi umum perhari joo28 upah karyawan tpi kelas tenaga pesuruh perhari as.ooo| joo28 upah karyawan tpi kelas tenaga kebersihan perhari joo28 a8| upah karyawan tpi kelas tenaga keamanan perhari |oo28 aa| upah karyawan tpi kelas iv juru tawar perhari array kelas (tpi guncel, sambiroto, alasdowg, margomulko, priangan) joo28 a8| upah karyawan tpi kelas iv tenaga kebersihan perhari joo28 a9| upah karyawan tpi kelas iv tenaga keamanan perhari joo28 50l upahtenaga operator ktp hai s5. joo28 sil honor ketua rtrw orang tahun joo28 bop pendamping kegiatan pdip perbulan (s1o20201 joke sa. honor fasiitarot bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan orang bulan 2s00000| prasarana pedesaan. joo28 sal honorarium tim ahli cagarbudaya tab) orang kegiatan| joo28 upah tenaga kebersihan sumber daya air orang hari namun| koderekenng uraian satuan marca tangan upah tenaga kependidikan untuk tenaga tu, laboratorium, jstor2o2ot jonas perusahaan gan perma dana bos ormas ss00o| www |oo29| belanja jasa tenaga ahi lo. konsultan hukum kuasa hukum dari pihak ketiga menyesuaikan dengan nilai joo29 biaya panjar peninjauan kembali pk)diatur kegiatan joo29 biaya panjar eksekusi ptun kegiatan |oo29 biaya panjar perkara tk. pertama pengadilan negeri '' ) | kegiatan joo29 biaya panjar perkara tk. banding pengadilan negeri kegiatan joo29 biaya panjar perkara tk. kasasi pengadilan negeri ' ' ) | kegiatan joo29 biaya panjar peninjauan kembali pk) pengadilan negeri kegiatan joo29 biaya panjar penyitaan pengadilan negeri kegiatan joo29 biaya panjar pemeriksaansetempat kegiatan joo29 biaya panjar eksekusi aanmaning teguran kegiatan joo29 biaya panjar eksekusi peneliti lapanganeksekusi kegiatan |oo29 biaya panjar eksekusi sitaeksekusi kegiatan |oo29 biaya panjar eksekusi penyerahan kegiatan |oo29 biaya panjar eksekusi pengosongan kegiatan |oo29 biaya panjar eksekusi lelang kegiatan joo29 biaya panjar konsinyasi kegiatan |oo29 biaya konsultan hukum tingkat pertama kegiatan |oo29 biaya konsultan hukum tingkat banding kegiatan |oo29 biaya konsultan hukum tingkat kasasi kegiatan |oo29 biaya konsultan hukum peninjauan kembali pk) kegiatan |oo29 uangsakusaksiberacaradi pengadilan kegiatan |oo29 biaya pengambilan salinan putusan tingkat pertama ' |orang kegiatan| |oo29 biaya pengambilan salinan putusan tingkat banding |orang kegiatan| |oo29 2e| biaya pengambilan salinan putusan tingkat kasasi '' |orang kegiatan| joo dapat tan pns orang tomat| |oo29 biaya pengambilan salinan putusan uji materi '' |orang kegiatan| joo29 biaya uji kompetensi pegawai asn metode komplek seorang joo29 3o| biaya uji kompetensi pegawai asn metode sedang seorang joo29 3i| biaya uji kompetensi pegawai asn metode sederhana seorang joo29 biaya pelatihan peningkatan kinerja sdm bagi kepala opd seorang joo29 biaya pelatihan emotional spiritual quotient seorang joo29 3a| biaya pelatihan dan ujian pengadaan barangan jasa seorang biaya belanja penyusunan standar kompetensi jabatan hah hukum bagi masyarakat miskin (perkara pidana miskin berkekuatan buku biaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin upaya hukum luar perkara sampai berkekuatan hukum biasa pk) tetap. biaya bantuan hukum bagi masyarakat miskin non litigasi mediasi negosiasi) |51020o201 |oo3o| belanja jasa tenaga kebersihan oohpembayaran retribusi sampah perkantoran besar pembayaran retribusi sampah perkantoran sedang pembayaran retribusi sampah perkantoran kecil pemeliharaan over soul pick sampah jasa service pemeliharaan over soul truk sampah jasa service |oo3z belanja jasa tenaga keamanan |oo31 upah tenaga keamanan satpam upah pengamanan lelang ikan terpadu pembina penanggung jawab upah pengamanan lelang ikan terpadu koordinator upah pengamanan lelang ikan terpadu koordinator lapangan upah pengamanan lelang ikan terpadu anggota |oo3i uang saku hansip lintas uang piket utk poskota lebaran, natal, tahun baru cuti bersama bit gang piket utk poskota lebaran, natal, tahun baru cuti bersama orang shift uang piket utk poskota lebaran, natal, tahun baru cuti bersama orang shift tenaga medis dokter uang piket utk poskota lebaran, natal, tahun baru cuti bersama orang shift tenaga medis paramedis uang piket utk poskota lebaran, natal, tahun baru cuti bersama orang shift tenaga medis sopir uang piket satpol dan lintas setda rumit bupati wakil bupati sekda dprd kantor satpol pp kec objek vital lainnya)| orang shift selama lebih dari jam uang piket pemadam kebakaran, piket banjir dan piket posko bpbd orang shift uang transport tim sar, relawan dan tim pemadam kebakaran org hari keg terjadi peristiwa unsur petugas pengamanan uang saku petugas pengamanan unjuk rasa insidentil, seremonial dan terdiri polri, tni, cpm, satpol kasus orang hari dishub, tenaga medis bila diperlukan uang saku perwira pengendali dan koordinator lapangan pengamanan unjuk rasa, insidental, seremonial dan kasus uang piket keamanan posko ujian nasional ujian sekolah orang shift uang piket ajudan dan sopir bupati wakil bupati sekda) ajudan orang shift uang piket ajudan dan sopir bupati wakil bupati sekda) sopir orang shift uang saku piket dan patroli pada hari libur dan cuti bersama orang shift uang saku pemadam kebakaran kejadian kebakaran dan orang shift penyelamatan) |oo33 belanja jasa tenaga supir nan honor tenaga pengemudi bus bus sekolah |51020o201 |oo34| belanja jasa tenaga juru masak naa upah tenaga masak puskesmas rawat inap |oo35s| belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik aan |oo35 upah penggilingan padi menjadi beras |.kg |5s1020o201 |oo3se| belanja jasa audit surveillance iso nan bantuan pendaftaran tanda daftar merk untuk industri kecil bantuan pengurusan sertifikat halal untuk ukm jasa kalibrasi besaran dimensi ban ukur jasa kalibrasi besaran dimensi bourne jasa kalibrasi besaran dimensi caliper digital caliper mikrometer height gauge jasa kalibrasi besaran dimensi dept tape jasa kalibrasi besaran dimensi meter presisi comparator jasa kalibrasi besaran dimensi salib ukur jasa kalibrasi besaran dimensi tongkat ukur jasa kalibrasi besaran gaya dan tekanan dead weight tester jasa kalibrasi besaran gaya dan tekanan digital pressure tarif untuk instansi lat jasa kalibrasi besaran gaya dan tekanan sphygmomanometer jasa kalibrasi besaran lainnya denitymeter, kapasitas kena jasa kalibrasi besaran lainnya meter kadar air moisture meter jasa kalibrasi besaran lainnya showatch, kapasitas jam jasa kalibrasi besaran lainnya thermohygrometer recorder, per alat kapasitas jasa kalibrasi besaran listrik analyzer frekuensi jasa kalibrasi besaran listrik energy meter phase kelasneraca abc jasa kalibrasi besaran massa neraca jasa kalibrasi besaran massa timbangan kelas iii jasa kalibrasi besaran massa timbangan kelas jasa kalibrasi besaran suhu thermometer glass ket kapasitas jasa kalibrasi besaran volumetrik bejana ukur kelas jasa kalibrasi besaran volumetrik bejana ukur kelasjasa penggunaan alat standar kalibrasi verifikasi uji berkala kendaraan bermotor kalibrasi alat hematologi analyzer kalibrasi alat humalyzer kalibrasi alat turbidimetri kalibrasi centrifugal hole kalibrasi centrifugal hematokrit kalibrasi imunoserollogi analyzer kalibrasi inkubator binder |oo836e kalibrasiinkubatormemmert paket joo8e 4i| kalibrasimikropipet paket joo83e kalibrasi mikroskopolymphus paket joo8e kalibrasi paket joo836e 4a| kalibrasi rotator paket joo83e kalibrasi spectrophotoguanpharo300 paket |oo86e kalibrasi stabilisator paket joo8e kalibrasi state paket joo83e kalibrasitemperatur meterseries paket |oo83e kalibrasitimbangananalitik paket |oo8e 5o| kalibrasi torbiguant ir t paket joo8e si| kalibrasiurineanalyzer paket logam berat aas), pb, cd, uji laboratorium analisa pangan corona garam seo organoklorin, organofosfat, piretroit uji laboratorium analisa oam betah amoatama goo joo3e test kit alkalinity 1set joo8e sel test kit amonium 1set joo8e test kit nitrate 1set joo3e test kit nitrite 1set jose test kit phosphate 1set |oo8e 6o| uji aluminiumkimiaair pemeriksaan joo8e 6i| uji air raksa hg) kimiawi pemeriksaan joo8e uji arsen kimiawi pemeriksaan |oo8e uji bakteriologi mpn jair paket joo8e 6a| uji bakar pemeriksaan |oo8e uji besikimiaair pemeriksaan |oo8e 6e| uji dkimiaair pemeriksaan joo8e uji cadmiumkimiaair pemeriksaan jose uji cloridakimiaair pemeriksaan jose uji cobaltkimiaair pemeriksaan jose uji dkimiaair pemeriksaan joo8e 7i| ujicopperkimiaair pemeriksaan jose uji cromiumkimiaair pemeriksaan jose uji cyanidakimiaair pemeriksaan joo8e 7a| uji detergenkimiaair pemeriksaan joo3e uji flouridakimiaair pemeriksaan tarun| koerereuwe wawan smm marga keremmoan |ooo5s bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) situ putih perm3 jogos 7i| bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) tanah biasa perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati daerah terpencil) tanah lempung perm3 jstozorot jogos bangunan wilayah fat daerah kerpeneh tanah mean permai sooko| pupuk lama nomor jom ta) etantnpmmnninatsttat eni tmatamaritan tema osen| wilayah pati selatan kec. tambakrejo, jakenan, winong, kayen, batangan jogos so| bahan bangunan wilayah pati selatan1 batu belah putih perm3 jogos sil bahan bangunan wilayah pati selatan1 batu kambang lepra perak jogos bahan bangunan wilayah pati selatan batu kerikil gosok perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan batukrokl perm3 jogos sal bahan bangunan wilayah pati selatan batumerah pernah jogos bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah perm3 jogos se| bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah belahkali perm3 jogos s7| bahan bangunan wilayah pati selatan1 batupecah perm3 jogos sg| bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah1 perm3 jogos s9| bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah1 perm3 |zoos 9o| bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah2 perm3 jogos 9i| bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah3 perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah4 perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan batupecah perm3 jogos 9a| bahan bangunan wilayah pati selatan batu tempel perm2 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan buat baterai (ongkos) perm2 |zoos 9e| bahan bangunan wilayah pati selatan kapur pasang perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan pasir batu situ) perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan pasir beton (muntilan) perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan pasir lokalitas perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan pasir pasang cepu) perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan pasir urug perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan situ putih perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan tanahbiasa perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan tanahlempung perm3 loose uji test unggas) sampel loose ujildentifikasiair io. paket loose ujildentifikasi kumananthrax sample loose ujildentifikasi parasit cacing sampel . loose sol ujildentifikasi parasit darahulasdarah sampel . loose sil diidentifikasi pemerian sampel p irt pemeriksaan loose s2| uji kalsiumkimiaair pemeriksaan loose uji kekeruhanair pemeriksaan loose sal uji kesadahankimiaair pemeriksaan loose uji kolonihitungair . i.paket loose sec| ujikualitasairrutin air raksa hg) pemeriksaan loose s7| ujikualitasairrutin aluminium pemeriksaan loose ss8| ujikualitasairrutin arsen pemeriksaan loose s9| uji kualitas air rutin bakteriologi mpn) (tabungganda) pemeriksaan loose ujikualitasairrutin bau pemeriksaan loose 9i| ujikualitasairrutin besi pemeriksaan loose ujikualitasairrutin bod pemeriksaan loose ujikualitasairrutin cadmium pemeriksaan loose 9al| ujikualitasairrutin klorida pemeriksaan loose ujikualitasairrutin cobalt pemeriksaan loose 9e| ujikualitasairrutin cod. pemeriksaan loose ujikualitasairrutin copper pemeriksaan loose ujikualitasairrutin kromium pemeriksaan loose ujikualitasairrutin cyanide pemeriksaan loose ujikualitasairrutin detergen pemeriksaan loose ujikualitasairrutin fluorida pemeriksaan loose ujikualitasairrutin identifikasi tabungganda) pemeriksaan loose ujikualitasairrutin kalsium pemeriksaan loose ujikualitasairrutin kekeruhan pemeriksaan loose ujikualitasairrutin kesadahan pemeriksaan loose ujikualitasairrutin koloni hitung (mediaagar) pemeriksaan loose ujikualitasairrutin magnesium pemeriksaan loose ujikualitasairrutin mangan pemeriksaan loose ujikualitasairrutin nil pemeriksaan loose ujikualitasairrutin nitrate pemeriksaan loose ujikualitasairrutin nitrite pemeriksaan loose ujikualitasairrutin nitrogen pemeriksaan loose ujikualitasairrutin oksigen pemeriksaan loose ujikualitasairrutin ozone pemeriksaan loose ujikualitasairrutin perak pemeriksaan loose ujikualitasairrutinp pemeriksaan loose ujikualitasairrutin phenol pemeriksaan loose ujikualitasairrutin fosfat pemeriksaan loose ujikualitasairrutin potasium pemeriksaan loose ujikualitasairrutin rasa pemeriksaan loose ujikualitasairrutin selenium se) pemeriksaan loose ujikualitasairrutin silicate pemeriksaan loose ujikualitasairrutin sisa color pemeriksaan loose ujikualitasairrutin suhu. pemeriksaan loose ujikualitasairrutin sulfat pemeriksaan loose ujikualitasairrutin sulfide pemeriksaan loose ujikualitasairrutin tds pemeriksaan loose ujikualitasairrutin timbal pb). pemeriksaan loose ujikualitasairrutin morbidity pemeriksaan loose ujikualitasairrutin warna pemeriksaan loose ujikualitasairrutin zatoranganik pemeriksaan loose ujikualitasairrutin zine pemeriksaan loose ujikualitas rasaair pemeriksaan loose ujikualitas shuai pemeriksaan loose uji magnesium kimiawi pemeriksaan loose uji makanan hasil produksi peternakan koliform sampel loose uji makanan hasil produksi peternakan cole sampel (sro2o2o1 jose sal saman pers peternakan mendikasidenis daging sampel salmonela sp. loose uji makanan hasil produksi peternakan lactoscope sampel loose uji makanan hasil produksi peternakan residu anti biotik sampel loose uji makanan hasil produksi peternakan salmonela sp. sampel (sio2o2o1 rose s0) siang peg peternakan haphvlors ceusdan sampel streptococeus loose uji makanan hasil produksi peternakan tpc sampel loose uji makanan hasil produksi peternakan uji fisik sampel loose uji makanan hasil produksi peternakan ujipakanternak paket loose uji mangankimiaair pemeriksaan loose uji nikelkimiaair pemeriksaan loose uji nitratekimiaair pemeriksaan loose uji nitritekimiaair pemeriksaan loose uji nitrogenkimiaair pemeriksaan loose uji oksigenkimiaair pemeriksaan namun| rekan urban satuan arca keterangan loose uji ozonekimiaair pemeriksaan loose uji perakkimiaair pemeriksaan loose 15a| uji hair pemeriksaan loose uji phenolkimiaair pemeriksaan loose uji phosfatkimiaair pemeriksaan loose uji potasiumkimiaair pemeriksaan loose uji rose bengal test sampel loose uji selenium se kimiawi pemeriksaan loose uji silicatekimiaair pemeriksaan loose uji sisa chlorkimiaair pemeriksaan loose uji sulfat kimiawi pemeriksaan loose uji sulfidekimiaair pemeriksaan loose 16a| uji air pemeriksaan loose uji timbal pb)kimiawi pemeriksaan loose uji turbiditykimiaair pemeriksaan loose uji warnai pemeriksaan loose uji zatoranganikkimiaair pemeriksaan loose uji zinckimiaair pemeriksaan lo. ko. lo.1o. |oo39| belanja jasa tenaga informasi dan teknologi |sio2o2o1 joo cakap setia tekad infomasi penguasa website bemangasag op. ag0o00| awa |oo39 biaya modul elektronik kegiatan dak bidang koperasi umkm '|modulelektronikl |oo39 biaya visualisasi materi kegiatan dak bidang koperasi umkm materi |oos9 honorarium pembuatan aplikasiweb non cms) perpage jstor2o2o1 jos maa matan materi ikan layanan masyarakat format pare. video durasi |oog9 honorarium pembuatan website cms) perpage |oos9 honorarium petugas monitoring dak orang bulan |oos9 honorarium tenaga ahli pengelola jaringan komputer non pns) perbulan sso2oao1 joo mnamungs ani pengendalian dan pengawasan enam orangbasi 2s0000| telekomunikasi honorarium tenaga ahli bidang government sertifikasi keahlian) |oos9 honorarium tenaga ahli programer aplikasi non pns) |oos9 honorarium tenaga ahli programer web non pns) jasa aplikasi elektronik kegiatan dak bidang koperasi umkm tim pengelola teknologi informasi pengelola website editor |. tim pengelola teknologi informasi pengelola website pembuat artikel tim pengelola teknologi informasi pengelola website redaktur |. tim pengelola teknologi informasi pengelola website web admin |. tim pengelola teknologi informasi pengelola website web developer |. kena upah pemandu live show upah pemandu talkshow radio non pns) upah pembaca berita radio non pns) upah penyaji berita radio non pns) |oog1 belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik upah pemasangan pipa pvc konstruksi pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy meter 3x1, mm2 upah galian dan pemasangan pipa 2in|oo41 honor penjaga repeater tolong upah pasang jpu pasang tiang besi upah pasang jpu pasang lampu led housing upah pasang jpu pasang instalasi upah pasang jpu pasang solar panel upah pembantu teknisi listrik |oo41 upah teknisi listrik upah mandor teknisi listrik |oo43 belanja jasa penulisan dan penerjemahan (stoo2o1 jonas panama lama pen akun jurnal nasional dan atau orgiwma as00000| internasional. joo43 tim penyusun jurnal penanggung jawab otr ) joo43 tim penyusun jurnal redaktur otr joo43 tim penyusun jurnal penyunting editor otr joo43 tim penyusun jurnal disain grafis otr |oo43 tim penyusun jurnal fotografer otr joo43 tim penyusun jurnal sekretariat otr oo) joo43 tim penyusun jurnal pembuat artikel halaman joo43 tim penyusun buletin majalah penanggung jawab otr joo43 tim penyusun buletin majalah redaktur otr ) | joo43 tim penyusun buletin majalah penyunting editor otr |oo43 tim penyusun buletin majalah disain grafis otr ) | |oo43 tim penyusun buletin majalah fotografer otr ) | joo43 tim penyusun buletin majalah sekretariat otr joo43 tim penyusun buletin majalah pembuat artikel ' halaman |oo43 honorarium penyusun modul diklat pemodal joo48g upah tenagatrampil bongkar pasang media elektronik kegiatan joo48g honor penulisan naskah laporan utama naskah joo48g honor penulisan naskah artikel naskah joo48 honor penulisan naskah liputan lainnya naskah joo43g honor pelaksanaan penyusunan jurnal penanggung jawab orang terbit joo48g honor pelaksanaan penyusunan jurnal redaktur orang terbit |oo43 honor pelaksanaan penyusunan jurnal editor penyunting orang terbit |oo43 honor pelaksanaan penyusunan jurnal desain grafis orang terbit |oo43 2e| honor pelaksanaan penyusunan jurnal sekretariat orang terbit joo48g honor pelaksanaan penyusunan jurnal pembuat artikel orang terbit '' joo43 honor menyusun naskah karyailmiah lembar inn |oo44| belanja jasa pelayanan perpustakaan joo44 uang piket petugas layanan perpustakaan padaharilibur orang hari lo. |oo4s| belanja jasa pelayanan kearsipan 200a isro2o2o jonas perang peni inai baya bemsahandan berkas 200f pemberkatan arsip jonas pengelolaan arsip dinamis aktif mendeskripsikan arsip berkas jonas pengelolaan arsip dinamis aktif manuver fishes dan fisik arsip berkas penyimpanan pengelolaan arsip dinamis aktif membongkar dan muat arsip dos pengelolaan arsip dinamis aktif proses komputerisasi data berkas pengelolaan arsip dinamis aktif mendekripsi arsip non tekstual pencatatan sipil pengelolaan arsip dinamis aktif mengindeks arsip dinamis aktif suratarsip pengelolaan arsip dinamis aktif menyusun kartu kendali lembar pengelolaan arsip dinamis aktif menata arsip kedalam filling cabinet dlembararsip s0f pencatatan sipil akta pencatatan sipil |oo47 belanja jasa penyelenggaraan acara nan honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat s.d hari dibayarkan cost penanggung jawab honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat s.d hari ketua wakil ketua honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat s.d hari sekretaris pen orang panitia penyelenggara diklat lama diklat s.d hari dibayarkan cost honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat hari hari, penanggung jawab honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat hari hari, ketua wakil ketua honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat hari hari, sekretaris honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat hari hari, anggota honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat lebih dari hari, penanggung jawab honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat lebih dari hari, ketua wakil ketua honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat lebih dari hari, sekretaris honorarium panitia penyelenggara diklat lama diklat lebih dari hari, anggota honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar penyusun naskah pembuat bahan ujian pelajaran meera penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar pengawas honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar pemeriksa siswa mapel hasil ujian honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan menengah naskah penyusun pembuat bahan ujian pelajaran honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan menengah pengawas ujian honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan menengah siswa mapel pemeriksa hasil ujian uang saku penjaga stand pameran upah tenaga anjung khusus haji orang kegiatan loo47 kelompok kecil organ tunggal, lawak, dan sejenisnya kelompok termasuk sound system org keg kelompok besar jasa komunitas seni lainnya kelompok besar kethoprak kethoprak remaja loo47 kelompok besar kethoprak profesional sekelas ridho barito atau sapta mandala kelompok besar lawak kelas lokal pemula loo47 kelompok besar lawak kelas non lokal sekelas goreng sumur bagi atau kelompok besar rebana pemula kelompok besar rebana profesional kelompok besar tayub pemula kelompok besar tayub profesional kelompok besar wayang kulit kelas lokal pemula kelompok besar wayang kulit kelas lokal profesional dalang loo47 kelompok besar wayang kulit kelas non lokal 9kelas mantel atau anom subroto dan yang setara tomar kelompok besar wayang kuli kelas nonlogam kuat as20000 joo7| rebana kelompokkecil dengan jumlah anggota sorang grup joo7| yasa hiburan luar daerah paket1 paket joo7| jasa hiburan luar daerah paket2 paket s000000| joo7| yasa hiburan luar daerah paket3 paket joo7| jasa hiburan luar daerah paket4 paket to000o0o| joo7 ai| jasa hiburan luar daerah paket5 paket too7 jasa hiburan luar daerah paket paket | too7 as| jasa hiburan luar daerah paket7 paket s0. too7 4a| jasa hiburan luar daerah paket paket a0. | too7 as| jasa hiburan luar daerah paket9 paket s0.00000o| too7 jasa hiburan luar daerah paket10 | paket too7 a7| yasa hiburan luar daerah paket11 paket too.o0ooo| joo7 as| jasa hiburan luar daerah paket12 paket .000000p joo7 a9| jasa hiburan luar daerah paket13 paketistem tata kelola yang telah dikenal luas dunia usaha untuk pee kesesatan anata sea asa berkenaan contoh das joo7 6of jasa lainnya paket paket |iuran jasa kebersihan, too7 ea| jasa lainnya paket14 paket too.o0000o| too7 oa| jasa lainnya paket1s paket too7 es| jasa lainnya paket1o paket too7 6o| jasa lainnya paket17 paket too7| jasa lainnya paket18 paket joo7 ea| jasa lainnya paket19 paket too7 o0| jasa lainnya paket20 paket s00. too7 jasa lainnya paket21 paket too7 ti| jasa lainnya paket22 paket joo7 jasa lainnya paket23 paket tahun| kode kew mmm saras mama keremawoan |s51020201 jonas| belanja jasa kontribusi asosiasi |o000000000000000000000 joo8g belanja kontribusi lokasi pertahun joo8g belanja kontribusi forsesdasi ' ' | pertahun ooa8g belanja kontribusi pendaftaran event tingkat provinsi prevent joo8g belanja kontribusi pendaftaran event tingkat nasional '')') ) | prevent joo8g kontribusi biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi phd dan tkh seorang |oo49| belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, joo9 upah tenaga penjahitan pakaian dinas lapangan satpol stel ooa9 upah tenaga cuci puskesmas rawat inap orang hari joo| belanja jasa kalibrasi belanja kalibrasi standar alat ukur tinggi orang .| )perawat . belanja kalibrasi standar anak timbangan kelas . ama: belanja kalibrasi standar anak timbangan kelas . belanja kalibrasi standar anak timbangan kelas mma tool |poso| belanja kalibrasi standar anak timbangan kelas perawat joo belanja kalibrasi standar anak timbangan kelas belanja kalibrasi standar bejana ukur kelas iii belanja kalibrasi standar bejana ukur kelas iv.|.perawat . belanja kalibrasi standar depth tape m.oooooooooo(ooo dat errvoamvememem225: belanja kalibrasi standar depth tabel x20m .i perawat .i25: belanja kalibrasi standar gauge block kelas atau . amen 2ooo belanja kalibrasi standar comparator gauge block . antimon225: belanja kalibrasi standar mass comparator . mms cbooo| belanja kalibrasi standar meter presisi operator . belanja kalibrasi standar neraca a,b,c,d .oooooooooooooooooo anon belanja kalibrasi standar neraca .iiooooooooooooooooooo mmm i20000 belanja kalibrasi standar roda ukur .oooooooooooooooooooooooo. arm sooko loh belanja kalibrasi standar salib ukur .io.ooooooooooooooooooooooooooo. monk. oo) kena belanja kalibrasi standar sphgmomanometer .oooooooooooo. men belanja kalibrasi standar stop watch .ooooooooooooooooooooooooooo common10 o000 belanja kalibrasi standar stop watch. .ooooooooooooooooooooo anemon19 o000 belanja kalibrasi standar thermohygrometer .ooo.ooooooooo. noicon belanja kalibrasi standar thermometer 100c . artman belanja kalibrasi standar timbangan kelas .ooo.ooooooooo namun223: belanja kalibrasi standar timbangan kelas .o.oooooooo. ammem belanja kalibrasi standar tongkat ukur .o.ooooooooooooooooooooo.ooo ama kalibrasi autoclave poso kalibrasi centrifugal8hole perang poso kalibrasi centrifugal hematokrit perawat poso kalibrasi cold chain twc2000ac perawat |51o20201 poso kalibrasi doppler perawat |51o20201 poso kalibrasi electrocardiograph perang |51o20201 poso 4a| kalibrasi fotometri perawat |51o20201 poso kalibrasi hematologyanalyzer perang |51o20201 poso kalibrasilnkubator perawat |51o20201 poso kalibrasi laboratoriumrotator perawat |51o20201 poso kalibrasi lamp& headlamp perang |51o20201 poso kalibrasi mikropipetfix perang |51o20201 poso sol kalibrasi mikropipetvaribale ' perang |51o20201 poso sil| kalibrasi mikroskop perawat |51o20201 poso kalibrasi nebulae ' perawat |51o20201 poso 5s| kalibrasi pulse simetri spo2 monitor perawat |51o20201 poso sal kalibrasi spectrofotometer perang |51o20201 poso kalibrasi spectrophotoguanpharo300 perang |51o20201 poso sel kalibrasi sterilsator perang |51o20201 poso kalibrasi suctiompump perawat |51o20201 poso 5s| kalibrasi sentimeter perang |51o20201 poso sg9l kalibrasi tensimeterdigital perang |51o20201 poso 6ol kalibrasi timbanganbayi perawat |51o20201 poso 6il kalibrasi timbangan digital perang |51o20201 poso kalibrasi timbanganinjak perang |51o20201 poso kalibrasi timbangankelasll perawat jogos bahan bangunan wilayah pati selatan1 tanah merah pupuk perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan1 tanah urugpadas perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan1 tanah urugpilihan perm3 wilayah pati selatan 2cas |snozotoi jogos behantenpunanwilyah pati selatan batu salah patih 20am pernah tes0o0| oo jogos bahan bangunan wilayah pati selatan batu belah putih perm3 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batu kambang l impar perak jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batu kerikil gosok perm3 |510o20101 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batukrokol ' perm3 20a. |510o20101 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batu merah 'pernah jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batupecah perm3 |510o20101 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batu pecah belahkali perm3 |510o20101 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batu pecah perm3 jog2 perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batupecah3 perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batupecah4 perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batupecah5 perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii batu tempel 'o')) ) | ' ) perm2 jogos bahan bangunan wilayah pati selatan ii buat baterai (ongkos) perm2 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan il kapur pasang perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii kerikil sungai royalti perak |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii pasir batu situ) '' perm3 jogos bahan bangunanwilayah pati selatan ii pasir beton (muntilan) perm3 |zoos bahan bangunanwilayah pati selatan ii pasir lokalitas perm3 |zoos bahan bangunanwilayah pati selatan ii pasir pasang cepu) perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii pasir urug '' perm3 |zoos bahan bangunanwilayah pati selatan ii situ putih ') | ' ')perm3 |zoos bahan bangunanwilayah pati selatan ii tanah biasa 'perm3 jogos bahan bangunanwilayah pati selatan ii tanahlempung perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii tanah merah pupuk ' ' perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii tanah urugpadas ' ')) | perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati selatan ii tanah urugpiihan perm3 namun| rek eua oo satuan manca were ran gan soosi belanja jasa pengolahan sampah soosi pembersih sampah sungai denganexcavator | ) jam penataan sampah sampah tpa perm3 joo2| belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi oos2 upahtenagafogging orang oos2 upah tenaga gropyokan tikus orang hari oos2 pemeliharaan fungsi a5000| oos2 pemeliharaan pest control oo |oos2 pemeriksaan hama aaammter.pemeriksaan| . pemeriksaan parasit metode mikroskopis morfologis '.i per.pemeriksaan| . |oos2 pemeriksaan parasit metode konvensional .oooooooooooomober.penyakit .l2: |osz2 pemeriksaan jamur metode konvensional) .o.per.pemeriksaan| '. pemeriksaan bakteri metode konvensional) .i ber.pemeriksaan| . |oos3| belanja jasa pengukuran tanah upah penunjuk batas saksi ahli waris pensertifikatan tanah milik maa aa. |oosa| belanja jasa jalan tol menggunakan kendaraan dinas joss| belanja jasa iklan reklame, film, dan pemotretan oos5 belanja jasa publikasi mmk oos5 display media cetak berwarna part1 ' ' ) | perak oos5 display media cetak berwarna part2 ' ' ) | perak oos5 display media cetak berwarna part3 ' ' ) | ) perak oos5 display media cetak hitam putih part1 ' ' ) | perak |oos55 display media cetak hitam putih part2 opermmk oos5 display media cetak hitam putih part3 opermmk oos5 iklanlayanan masyarakat distasiunradio tayang oos5 jasaliputanharibesar( non pns) tim kegiatan oos5 jasa penyiaran non pns) jam nama kabupaten tercantum kanal berita online paket bulanan bulan (website, untuk website dengan ranking indonesia. nama kabupaten tercantum kanal berita online paket per artikel artikel (website, untuk website dengan ranking indonesia. penyiaran pengumuman publikasi display media online publikasi iklan layanan masyarakat pada lokalaplradio radio lokal publikasi kegiatan pemerintah kabupaten radio radio nasional publikasi kegiatan pemerintah kabupaten radio radio regional publikasi kegiatan pemerintah kabupaten televisi siaran langsung) televisi lokal publikasi kegiatan pemerintah kabupaten televisi siaran langsung) per tayang televisi nasional publikasi kegiatan pemerintah kabupaten televisi siaran langsung) per tayang televisi regional publikasi kegiatan pemerintah kabupaten televisi siaran tunda) per tayang televisi lokal publikasi kegiatan pemerintah kabupaten televisi siaran tunda) per tayang televisi nasional publikasi kegiatan pemerintah kabupaten televisi siaran tunda) per tayang televisi regional publikasi news media online paket publikasi news media online paket publikasi penghargaan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah paket media lokal publikasi penghargaan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah paket media nasional publikasi penghargaan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah media regional |51020o201 j|oos9o| belanja tagihan telepon nan pembayaran rekening telepon paket (disesuaikan dengan estimasi pembayaran rekening telepon paket (kebutuhan tagihan setiap pembayaran rekening telepon paket (bulanoeo| | belanja tagihan air sudah termasuk biaya pengadaan air bersih liter tangki pendistribusian desa se kabupaten pati pembayaran rekening air paket (disesuaikan dengan estimasi pembayaran rekening air paket (kebutuhan tagihan setiap pembayaran rekening air paket (bulan namun| derekemng uran saru marca meme ngan oo) joo pembayaran rekening air paket perbulan joke pembayaran rekening air paket7 perbulan joke pembayaran rekening air paket perbulan j|ooc1 belanja tagihan listrik loo disesuaikan dengan estimasi kebutuhan tagihan setiap bulan josei pembayaran rekening listrik part6 perbulan josei pembayaran rekening listrik paket8 perbulan |s1o20201 ooc1 pembayaran rekening listrik paket9 perbulan |ooc2| belanja langganan jurnal surat kabar majalah 000i |s1o20201 joke2 bintang terbit minggu lokal) eks bn jera ''''#',''"#?: mat |s1o20201 ooe2 genie terbit minggulkal) eks bn |s1o20201 ooc2 global investigasi news. com eks bn |s1020201 joke2 harian pati eks bln joke2 help ceksfbn joke2 terbit2 minggulkal) eks bn |s1o20201 toec2 jakarta pos bhs. inggris eks bn |s1o20201 joke2 jateng pos eks bn oo ) namun| koderekenng uraian satuan marca tangan joo6e2 jawapos eks bm joke2 jaya baya eks bm joke2 kartini eks bm joke2 kedaulatan rakyat eks bm joke2 kilas fakta . teks mingguan joke2 kompas. eks bm joke2 lingkar jateng eks bm joke2 majalah kopi eks bm joke2 media indonesia eks bm joke2 nova eksem joke2 nurani (terbit minggulkal) eks bm joke2 nyata (terbit minggulkal) eks bm joke2 otomotif (terbit minggulkal) eks bm joke2 penyebar semangat . eks bm joke2 peluang usaha (terbit minggu kal) eks bm joke2 realita (terbit minggu lokal) eks bm joke2 suara merdeka eks bm joke2 tabloid aura (terbit minggu kali) eks bn joke2 tabloid tempo eks bm joke2 tribus (terbit minggulkal) eks bn joke2 wanita indonesia (terbit minggu ikal) eks bn joke2 3i| warta perundang undangan eks bn lo. ko. |oo6c3| belanja kawat faksimili internet berlangganan joke8g pembuatan spot buah joke8g biaya facsimile lembar joke8g biayalaboratujikan bersampul joke8g greeting pratayang inn |toec4| belanja paket pengiriman |o00000000000000000001 joke4 upah tenaga staple gabah pertama joke4 upah tenaga bongkar muat orang hari lx. jones| belanja penambahan daya |o0000000000000000000001 biaya per jonesjoyce| | belanja registrasi keanggotaan untuk keperluan ojs is1020201 loose pembayaran layanan digital object identifier doi) unit tahun estref melalui rji perwakilan crossref indonesia) biaya pembuatan akta notaris |ooo7 | belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan perpanjangan ijin siaran radio isr) frekuensi perpanjangan ijin siaran radio isr) frekuensi vhf perpanjangan ijin prinsip penyelenggaraan penyiaran ip3) perpanjangan evaluasi uji coba siaran radio perpanjangan ijin prinsip penyelenggaraan tetap radio perpanjangan alat berat amp mini perpanjangan alat berat buldoser perpanjangan alat berat excavator perpanjangan alat berat kaki kambing perpanjangan alat berat loader perpanjangan alat berat walls ton perpanjangan alat berat walls ton perpanjangan alat berat walls ton perpanjangan alat berat worker |. perpanjangan kendaraan bermotor roda dan perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor roda dan perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor roda colt perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor roda jeep perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor roda mpv sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor roda unit tahun sedan sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor roda dan sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor roda colt diesel perpanjangan kendaraan bermotor roda jeep perpanjangan kendaraan bermotor roda mpv sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor roda sedan sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor roda dan sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor unit tahun minibus sejenisnya pangan kendaraan bermotor dan ganti plat nomor minibus perpanjangan kendaraan bermotor minibus sejenisnya perpanjangan kendaraan bermotor minibus alpha) biaya bbn, stok dan nkb kendaraan minibus baru kendaraan unit bantuan kemenhub) pembayaran pbb paket pembayaran pbb paket pembayaran pbb paket pembayaran pbb paket biaya penerbitan bpk kendaraan roda dasar tahun biaya penerbitan bpk kendaraan roda dasar tahun daya penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor luar daerah dasar tahun biaya penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor luar daerah dasar tahun permohonan pendaftaran indikasi geografis secara elektronik (online) |o067 permohonan pendaftaran indikasi geografis secara manual pengajuan keberatan atas permohonan indikasi geografis |o067 pencatatan penghapusan pendaftaran indikasi geografis per nomor per nomor permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis daftar perubahan data pada deskripsi indikasi geografis karena kesalahan per nomor penulisan oleh pemohon permohonan a47 perubahan data permohonan indikasi geografis karena kesalahan per nomor penulisan oleh pemohon permohonan perubahan data indikasi geografis terdaftar karena kesalahan per nomor penulisan oleh pemohon daftar perubahan data pada buku persyaratan indikasi geografis karena per permohonan kesalahan penulisan oleh pemohon per nomor permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis permohonan paten oleh usaha mikro, usaha kecil, lembaga ko) per permohonan paten oleh usaha mikro, usaha kecil, lembaga per permohonan pendidikan, dan litbang pemerintahan secara manualelektronik (online) per permohonanmanual tambahan biaya deskripsi permohonan yang lebih dari (tiga puluh) tambahan biaya setiap klaim biaya perpanjangan waktu pemenuhan persyaratan dan kelengkapan permohonan percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah (enam) permohonan perubahan data permohonan atas kesalahan pemohon per nomer permohonan perubahan data paten terdaftar atas kesalahan pemohon daftar permohonan surat keterangan pemakai terdahulu permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad pemeriksaan substantif permohonan paten sederhana permohonan pph patent prosecution highway) biaya perpanjangan waktu penyampaian tanggapan dan atau per permohonan pemenuhan hasil pemeriksaan substantif koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh permohonan pembatalan sebagian berupa pengurangan klaim permohonan petikan pencatatan perjanjian lisensi permohonan salinan dokumen paten biaya jasa) penelusuran permohonan atas penelusuran paten yang per subyek diumumkan gol biaya jasa) penelusuran penelusuran paten secara online per subyek aan biaya jasa) administrasi permohonan paten melalui paten cooperation treaty pct) denda keterlambatan permohonan paten melalui pct fase nasional ko) perelektronik (online)manualelektronik (online)manual permohonan pencatatan pengalihan hak atas suatu ciptaan yang per nomor terdaftar dalam daftar umum ciptaan daftar permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang per nomor terdaftar dalam daftar umum ciptaan daftar permohonan petikan tiap pencatatan ciptaan dalam daftar umum per nomor ciptaan daftar permohonan salinan surat pencatatan hak cipta per nomor pencatatan lisensi hak cipta per nomor permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar permohonan perbaikan data permohonan pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon per nomor koreksi surat pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon daftar ko) per (lmk) pencipta dan atau hak terkait bidang musik lagu permohonan permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif lmk) selain musik lagukesatuan (set)kesatuan (set) irawan| rseeuwa van saru manca veteran tlogowungu, juwana, |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu belah putih 20cm perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu belah putih 7cm perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu kambang impar perak |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu kerikil gosok perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batukrokol perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batumerah 'pernah belahkali perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu pecah2 perm34 perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batupecah5 perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu putih perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah batu tempel ' ' ) ) | ' perm2 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah buat baterai (ongkos) perm2 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah kapur pasang perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah pasir batu situ) perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah pasir beton (muntilan) perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah pasir lokalitas perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah pasir pasang cepu) perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah pasir uug perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah situ putih ' perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah tanahbiasa | ) perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah tanahlempung perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah tanah merah pupuk perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah tanah urugpadas ' ' ) | ' perm3 |zoos bahan bangunan wilayah pati tengah tanah urugpilihan perm3 wilayah pati utara kec. tangkis, kec. margoyoso, kec. tayu, kec. gunungwungkal, kec. luwak, kec. dukuhseti |zoos bahan bangunan wilayah pati utara batukrokol perm3g pengajuan keberatan atas permohonan desain industri yang diumumkan oleh usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan per permohonan litbang pemerintahan permohonan penundaan pengumuman desain industri oleh usaha ko) per permohonan dokumen prioritas desain industri pol |ooe7 permohonan salinan sertifikat desain industri per nomor pencatatan pengalihan hak desain industri oleh usaha mikro, usaha per nomor ko) |o067 pencatatan surat perjanjian lisensi desain industri per nomor perubahan nama dan atau alamat desain industri oleh usaha mikro per nomor ko) pendidikan, dan litbang pemerintahan pengajuan keberatan atas putusan penolakan permohonan desain industri yang ditolak berdasarkan oleh usaha mikro, per permohonan usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan permohonan keterangan tertulis mengenai desain industri terdaftar per nomor permohonan perbaikan data permohonan desain industri atas kesalahan pemohon daftar permohonan perbaikan data desain industri terdaftar atas kesalahan pemohon daftar pencatatan pengalihan hak atas rahasia dagang oleh umkm pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang oleh umkm permohonan pendaftaran merk oleh usaha mikro dan usaha kecil secara elektronik (online) pengajuan keberatan atas permohonan merek pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek pencatatan pengalihan hak pengabungan perusahaan merger) atas per nomor merek terdaftar daftar |o067 pencatatan perjanjian lisensi per nomor pencatatan penghapusan pendaftaran merek per nomor pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif kena permohonan keterangan tertulis mengenai klasifikasi barang per kelas dan atau jasa permohonan keterangan tertulis mengenai barang dan atau jasa permohonan keterangan tertulis mengenai perpanjangan jangka per nomor waktu perlindungan merk terdaftar daftar permohonan petikan pencatatan perjanjian lisensi per nomor alta perubahan data permohonan pendaftaran merek karena kesalahan per permohonan pemohon yang tidak berdampak perubahan kepemilikan kuasa perubahan data permohonan pendaftaran merek pada sertifikat per permohonan karena kesalahan pemohon yang tidak berdampak perubahan pendaftaran kepemilikan kuasa is1020201 love7 permohonan bukti prioritas merek per permohonan per nomor |does| | belanja rekening penerangan jalan umum p u pembayaran rekening listrik pju rp kwh |5s1020o201 joo9 belanja pengolahan air limbah naa upah tenaga konstruksi ipar komunal uang lelah petugas khusus penjaga ipar uang lelah kader lingkungan hidup jasa pemusnahan obat limbahbelanja turun jaminan asuransi |ooo2| belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi pbi lurah magi peserta ppu dan yang didaftarkan oleh pemerintah jiwa bulan kontribusi iuran peserta ppu dan ruang perawatan kelas iii jiwa bulan peserta mandiri) |51020o202 j|ooo5| belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn |o005 belanja premi asuransi kesehmata ket darah, dr. sp. gizi, dr. sp. kulit kelamin, dr. sp. forex pare belanja premi asuransi tanggung gugat dr. rehabilitasi medik |oo05 premi asuransi bpjs |zoos belanja premi asuransi kesehatan dprd belanja premi asuransi general check bupati, wakil bupati dan anggota dprd belanja premi asuransi jaminan kematian anggota dprd orang bulan belanja premi asuransi kecelakaan kerja jkk) anggota dprd orang bulan belanja premi asuransi ketenagakerjaan belanja premi asuransi nelayan belanja premi asuransi nelayan belanja premi asuransi nelayan orang bulan belanja premi asuransi juru parkir hanja kontribusi turun peserta ppu dan kelas iii peserta turun bagi peserta ppu dan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah jogos| | belanja asuransi barang milik daerah asuransi kendaraan dinas menyesuaikan dengan estimasi asuransi kendaraan dinas (kebutuhan perencanaan asuransi asuransi kendaraan dinas kendaraan dinas opd asuransi kendaraan dinas asuransi kendaraan dinas jogos asuransi kendaraan dinas |oog asuransi gedung belanja sewa tanah joo belanja sewa tanah bangunan perumahan gedung tempat tinggal sewa tanah perhutani dibayarkan cost belanja sewa peralatan dan mesin |oo22| | belanja sewa electric generating set u u u u u |o022 |o022 |oo3se belanja sewa kendaraan bermotor penumpang paket kegiatan sewa kendaraan dari rental berizin resmi bus besar bbm pengemudi sewa kendaraan dari rental berizin resmi bus sedang roda) bbm pengemudi sewa kendaraan dari rental berizin resmi elf bbm pengemudi sewa kendaraan dari rental berizin resmi mpv minibus pick belum bbm pengemudi dena kendaraan dari rental berizin resmi mpv minibus pick belum bbm pengemudi sewa kendaraan dari rental berizin resmi truk box bbm pengemudi sewa kendaraan pada hari raya dari rental resmi bus besar bbm pengemudi sewa kendaraan pada hari raya dari rental resmi bus sedang bbm pengemudi sewa kendaraan pada hari raya dari rental resmi elf bbm pengemudi dewa kendaraan pada hari raya dari rental resmi mpv minibus pick| perhari bbm pengemudi dewa kendaraan pada hari raya dari rental resmi mpv minibus pok) perhari belum bbm pengemudi sewa kendaraan pada hari raya dari rental resmi truk box bbm pengemudi sewa kendaraan dari rental berizin mpv minibus pick luar jawa khusus transmigrasi sewa sarana mobilitas speed boat khusus transmigrasi luar jawa naa joo83e sewa bus doubledecker hari |oo3e sewa kereta kencana andong |paket kegiatan| |oo83e sewa kuda tumpak . paket kegiatan| loose sewa ponton perjam |oo83e sewa stamperperjam operator( hr 8jam) perjam |oo3e upahtenaga sopir puskesmas rawat inap orang hari lo. ko. po.) |oo49| belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang (stoo2oe jonas maa ana nab dinas spesi dead vakiksung mansmgas asooooo| luar jawa jo1020204 serakapal tambahan kapal tambangan |. kali |. nan eng voli8| belanja sewa mebel |. io00000000000000000000001 roti8 sewa kursilipat buah hari joins sewa kursilipatt cover sehari joins sewa kursimodel future cover set hari otis meja kecil tapak buah joins meja panjang tempel buah join8s sewagubugmakanan pondokantcover set hari joins meja bundar tempel buah joins sepiring makanan tsendoktgarpu set hari joins sewapiringpuding sehari joins sewa rol top buah hari joins 1i| sewa thermo jus buah hari joins sewa lampu neon buah hari join8s sewakarpet uk. x30meter lembar join8s meja kecil tempel buah joins sewa gubug pondokan buah join8 sewakursifutura buah hari |o123| belanja sewa alat rumah tangga lainnya home use) jo128 sewatendabisa sehari jo1283 sewatendatacesories set hari jo1283 sewatendaplafon sehari jo1283 sewatendakerucutsarnavil set hari jo1283 belanja sewa pakaian adat jawa kartini) person |o123 belanja sewa pakaian adat pati (lengkap) |o123 belanja sewa pakaian adat pati (lengkap) forkompimda |o123 belanja sewa pakaian badut o123 sewa panggung biasa sewa panggung balok rigging uk. meter sewa panggung balok rigging uk. meter |o123 sewa lighting |o132| belanja sewa peralatan studio audio sewa audio sound system kapasitas watt sewa audio sound system kapasitas watt s.d watt onitynari sewa audio sound system kapasitas watt s.d watt onitynari gantung sewa audio sound system kapasitas watt s.d watt onitynari dab udi sound system kapasitas watt s.d watt onitynari sewa audio sound system kapasitas watt duduk sewa audio sound system kapasitas watt gantung |51020o204 |o323| belanja sewa alat peraga praktik sekolah lainnya sewa floor sewa barikade |o323 sewa rangkaian bunga vas lantai pot bulan |o323 sewa rangkaian bunga vas lantai penyangga pot bulan |o323 sewa rangkaian bunga meja vas sedang cm) pot bulan |o323 sewa rangkaian bunga meja vas sedang cm)4o5| belanja sewa personal computer sewa komputer lap top profesor minimal core |o41o| belanja sewa peralatan jaringan jasa dokumentasi photo shooting video non pns jasa dokumentasi shooting sampai dengan jam non pns |o4o| jasa internet1 io. paket |o4o| jasa internet2 io. paket |o4o| jasa internet3 paket |o4o| jasa internet4 paket |o4io| jasa internet5 il. paket |o4io| jasa internet6 . paket |o4io| jasa internet7 paket |o4io| jasa internet8 paket |o4io| jasa internet9 io. paket |o4io| jasa internet10 paket |o4io| jasa internet11 . paket |o4io| sewa transit domestik maps bulan |o4io| sewa transit domestik60 maps bulan |o4io| sewa ptransitglobal100 ombus bulan |o4io| sewa ptransitglobal60 ombus bulan |o4io| sewa aplikasi video conference1 paket |o4io| sewa aplikasi video conference2 paket |o4io| sewa aplikasi video conference3 paket |o4io| sewa location rackmount full rack) bulan |o4io| sewa dedicated server iix dual yeon) bulan |o4io| sewa domain pertahun |o4io| sewahostingdandomain pertahun |o4io| sewa internet dedicated internasional bulan |o4io sewa internet non dedicated shared) bulan |o4io| sewa transit ionic tahun |o4io| sewa jaringan fiber optik bandwidth imb vpn) bulan |o4io| 3i| kabel part1 bulan |o4io| kabel part2 bulan |o4io sewa peladen server) kegiatan dak bidang koperasi umkm paket |o4io| 3al| jaringan internet kegiatan dak bidang koperasi umkm perbulan aan belanja sewa redundan bangunan |ooo1| belanja sewa bangunan gedung kantor logo1i kolam renang perhari logo1i lapangan bulu tangkis perhari .| logo1i lapangan tenis perhari logo1i lapangan voli perhari ooo1 aula olahraga perhari ooo1 matras beladiri host |ooo1 sewa taman pameran2 m2 hari bahanalami. |ooo1 sewa gedung kantor part1 pertahun |ooo1 sewa gedung kantor part2 pertahun ooo1 sewa gedung kantor part3 pertahun ooo1 sewa gedung untuk orang gedungpertemuan) unit hari |ooo1 sewa gedung untuk orang hotel) unit hari |ooo1 sewa gedung untuk orang gedung pertemuan) unit hari |ooo1 sewa gedung untuk orang hotel) unit hari kabupaten pati |ooo1 sewastand pameran klaster umkm tk. propinsi meter hari ooo1 sewastand pameran klaster umkm tk. pusat meter hari |ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket1 paket ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket2 paket ooo1 2a| sewa stand pameran klaster umkm paket3 paket ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket4 paket ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket5 paket ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket6 paket |ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket7 paket |ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket8 paket |ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket9 paket ooo1 3i| sewa stand pameran klaster umkm paket10 paket |ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket11 paket |ooo1 sewa stand pameran klaster umkm paket12 paket ooo1 3a| sewa stand pameran klaster umkm paket13 paket ns. aah belanja sewa aset tetap lainnya |o belanja sewa alat peraga kesenian | jo030 sewa gamelan paket kegiatan| belanja jasa konsultansi konstruksi ' ' lacan notas joe eng angan datang nan perawatan dan kelayakan bangunan gedungkena |o003 jasa konsultansi perencanaan tenaga ahli jasa konsultansi perencanaan tenaga ahli utama |o003 jasa konsultansi perencanaan tenaga ahli kepala jasa konsultansi perencanaan tenaga ahli pengadaan tk. nasional |oog jasa konsultansi perencanaan tenaga ahli pengadaan tk. regional |o003teknisi s1 d3 orang bulan (tanpa pengalaman) utk jumlah tenaga konsultan jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung office manager per bulan pendukung min orang jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung sekretaris disesuaikan jenis kegiatan jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung juru gambar per bulan (berpendidikan sekolah kejuruan terkait jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung operator komputerkonsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi s1 d3 konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi s1 d3 yasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi s1 d3 jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi s1 d3 th) |s1020208 jogos jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi bul smk d1 d2 th) is1020208 jogos jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi bul surya1yp2 sit daa is1o20208 joo jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi bul smr di p2 o2 is1020208 jogos jasa konsultansi perencanaan tenaga pendukung teknisi bul smk d1 d2 th) per uan jasa konsultansi paket dipergunakan untuk kegiatan jasa konsultansi paket antara lain pembuatan kajian, jasa konsultansi paket (perencanaan, pengawasan, jasa konsultansi paket (pembuatan jaringan, host pot, |o003 jasa konsultansi paket website, aplikasi dan jasa konsultansi paket pemeliharaannya. jasa konsultansi paket jasa konsultansi paket |o003 jasa konsultansi paket penggunaan paket harus i51020208 |o003 jasa konsultansi paket |berdasarkan jasa konsultansi paket tenaga kerja yang is1020208 |o003 jasa konsultansi paket |dipergunakan. jasa konsultansi paket tingkat kesulitan. jasa konsultansi paket teknologi yang digunakan jasa konsultansi paket lamanya pekerjaan. jasa konsultansi paket out put pekerjaan.nan perencanaan dan monitoring jalan dan jembatan sampai dengan bon perencanaan dan monitoring jalan dan jembatan nilai juta han|ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batu merah berbuah |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah perm3 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah belahkali perm3 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah perm3 . |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah1 perm3 . |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah1 perm3 .| |ooo5 bahan bangunan wilayah pati utara batupecah2 perm3 .| |ooo5 bahan bangunan wilayah pati utara batupecah3 perm3 .| |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah4 perm3 .| |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batupecah5 perm3 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara batu tempel perm2 . |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara buat baterai (ongkos) '.e perm2 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara kapur pasang perm3 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara pasir batu situ) perm3 |ooo5 bahan bangunan wilayah pati utara pasir beton (muntilan) '.e perm3 |ooo5 bahan bangunan wilayah pati utara pasir lokalitas perm3 |ooo5 bahan bangunan wilayah pati utara pasir pasang( cepu) perm3 .| |zoos bahan bangunan wilayah pati utara pasir urug perm3 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara tanahbisa perm3 |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara tanahlempung perm3 .| |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara tanah merah pupuk perm3 .| |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara tanahurugpadas perm3 .| |ooo5s bahan bangunan wilayah pati utara tanah urugpilihan perm3 |ooo5s bahan sanalah penguji lab analisa kualitasair sampel |ooo5s bahan dan peralatan untuk pemasangan pipa pvc3 . |ooo5 bahan dan peralatan untuk pemasangan pipa pvc |ooo5s bahan dan peralatan untuk pemasangan pipa c2" |ooo5s bahan dan peralatan untuk pemasangan pipa c3" . |ooo5s bahan danperlatan untuk pemasangan pipa c1" . |ooo5s bahan danperlatan untuk pemasangan pipa pvc .| |ooo5s bahan dan sewa alat pengeboran sumur dalam6" .| |ooo5s bahan dan sewaalatuntuk pekerjaan water getting '!.e jam |ooo5s bahan dan sewa alat untuk pemasangan pipa pvc konstruksi4" .| |ooo5s bahan dan sewaalat untuk pemasangan pipa screen c4" .| jstor2o1or zoos ia) getas dan jeda alat untuk pemasangan pipa seiten kosta (mo dome |ooo5s bahan dan sewa alat untuk pemasangan pipa pvc konstruksi6" |ooo5 bahan dan sewa alat untuk reading s d8" sumur dangkal .| s1020101 |ooo5 bahan dan sewalalatuntuk reading8" sumurdalam .|per paket sampai dengan juta biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan jalan dan jembatan nilai per paket juta juta biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan jalan dan jembatan nilai per paket juta paya perencanaan dan monitoring pekerjaan jalan dan jembatan nilai maya perencanaan dan monitoring pekerjaan jalan dan jembatan lebih biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan sumber daya air sampai per paket dengan juta biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan sumber daya air nilai per paket juta juta biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan sumber daya air nilai juta daya perencanaan dan monitoring pekerjaan sumber daya air nilai maya perencanaan dan monitoring pekerjaan sumber daya air lebih biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan talud dan drainase sampai dengan juta ce) biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan talud dan drainase nilai juta juta biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan talud dan drainase nilai juta daya perencanaan dan monitoring pekerjaan talud dan drainase nilai maya perencanaan dan monitoring pekerjaan talud dan drainase lebih perencanaan dan monitoring pekerjaan gedung nilai juta ana perencanaan dan monitoring pekerjaan gedung nilai juta biaya perencanaan dan monitoring pekerjaan gedung nilai juta juta perencanaan dan monitoring pekerjaan gedung lebih dari paya perencanaan dan monitoring pekerjaan gedung lebih dari dina perencanaan dan monitoring pekerjaan gedung lebih dari biaya survey kondisi jembatan |o003 biaya survey kondisi jalan |sto2o211 belanja beasiswa pendidikan pns joo1 belanja beasiswa tugas belajar naa belanja beasiswa tugas belajar belanja beasiswa tugas belajar |sto2o211 |ooo2| | belanja beasiswa tugas belajar belanja beasiswa tugas belajar |s1020o211 |ooo3 belanja beasiswa tugas belajar njoo1 belanja kursus singkat pelatihan aanjoo pendidikan dan pelatihan paket paket pra jabatan golongan dan iii pra jabatan golongan dan iii formasi std) pra jabatan golongan iii, dan formasi khusus k1 k2) uang saku peserta pra jabatan golongan iii,ii dan kontribusi peserta asrama dipergunakan utk persiapan, i51020212 |ooo1 kontribusi peserta tidak asrama orang hari pelaksanaan, pengelolaan seperti honor mengajar, bahan materi pelajaran dll. transportasi dan akomodasi panitia penyelenggara transportasi dan akomodasi penata lokal transportasi dan akomodasi (stoo2ne johor keramah membahas narasumber moderator sang hai transportasi dan akomodasi penata propinsi pusat konsumsi pkl joo1 akomodasi pkl penginapan |oo01 uang kontribusi peningkatan sdm paket termasuk retribusi penginapan uang kontribusi peningkatan sdm paket rp. , org hari (khusus |o001 uang kontribusi peningkatan sdm paket |diselenggarakan diklat), dan uang kontribusi peningkatan sdm paket |biaya pengobatan rp. |oo01 uang kontribusi peningkatan sdm paket | org hari dan biaya cuci uang kontribusi peningkatan sdm paket spree sarung pantai rp, |o001 uang kontribusi peningkatan sdm paket hari mila manasi uang kontribusi peningkatan sdm paket ou, terbang, kegiatan lapangan, dll. uang kontribusi peningkatan sdm paket biaya psikotest bagi nominasi calon pegawai terbaik teladan ). belanja kontribusi biaya cat computer assisted test) belanja kontribusi biaya tkb tes kompetensi bidang) biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor kegiatan dak halfway biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor kegiatan dak fully biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor kegiatan dak billboard pelatihan dasar cons bagi golongan dan golongan tii yang dilaksanakan secara blended learning atau distance learning pelatihan kepemimpinan nasional tingkat ii) dengan metode blended learning atau distance learning pelatihan kepemimpinan administrator tingkat iii) dengan metode blended learning atau distance learning pelatihan kepemimpinan pengawas tingkat iv) dengan metode blended learning atau distance learning pelatihan dasar cons bagi golongan dan golongan iii (klasikal) pelatihan kepemimpinan nasional tingkat (klasikal) pelatihan kepemimpinan administrator (klasikal) pelatihan kepemimpinan pengawas (klasikal) dak bidang koperasi umkm orang hari goo latogoona johor kadang kepe mean peran mmg casoooa| con latogooia johor mag dengan penanda kenakenankadenanan mmg asoka| con jatogoora johor del maag dengan pendeta fenakenankademana? 0mmg sono) aon latogoona johor mag dengan pendeta kena benak dekanat mmg sooko| aon atogoora johor megan dengan pengen pena benama demam? mmg s0ooo| con jatogoona johor megan peran pendek pena benak dengna? mmg soo) aon jatogoora johor mag dengan pengen pena benak dimana? mmg sono) aon atogoora johor nana dengan pendeta pena benankadenanah 0mmg aasooo| con letogoona johor dengan pendek kena enam dimana? 0mmg aasooo| aon letogoora johor sol peran pengen kena kerana dekanat mme aeea| con letogoora johor sel dengan pengen kena kenamdenana? mme ashoka| con latogoora johor sel dengan pengen kena menanam? mms ashoka| con jatogoora johor sel mun peran kompeten kena kenatmiaidemang? mme ashoka| site) nn. |ooo2 uang transport membahas forum skpd dan musrenbangkab ' ' |orang kegiatan| |ooo2 uang transport pesertajaring asmara seloka lokakarya ' ) |orang kegiatan| uang transport ketua kelompok nelayan orang kegiatan maksimal 3kali sebulan |ooo2 uang transport peserta pertemuan kegiatan dak bidang kesehatan uang harian peserta pertemuan kegiatan dak bidang kesehatan keamanan pangan kegiatan dak bidang kesehatan per orang |ooo3 belanja bimbingan teknis ooh|ooo3 pengiriman peserta bintik luar daerahpengiriman peserta bintik luar daerah paket paket uang saku peserta bintik perlengkapan peserta diklat teknis fungsional tas, block note dan tanda peserta) perlengkapan peserta diklat teknis struktural tas, training, block note dan tanda peserta) buku petunjuk diklat teknis fungsional buku petunjuk diklat struktural (petunjuk pelaksanaan dan tata tertib) 022snosoats too sangapmatreenmaan diklat pim diklat pim iii diklat pim uang saku peserta diklat pim uang saku peserta diklat pim iii |ooo4 uang saku peserta diklat pim belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin ooo2| | belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat grader) fan belt buldoser kimetsu namun| okoderekemng uran saru marca meme ngan oo) |ooo2 fan belt buldoser kimetsu d31 o buah joo2 filter hidrolik buldoser kimetsu d31 buah joo2 filter oli buldoser kimetsu d31 set joo2 filter solar buldoser kimetsu buah joo2 filter udara buldoser kimetsu d31 buah ooo2 garpu buldoser kimetsu d31 buah joo2 idle buldoser kimetsu d31 buah joo2 kuku basket buldoser kimetsu d31 set joo2 mini vibrator tandemrolller1 ton loo unit ooo2 mini vibrator tandem roller700kg unit joo2 kotoran generator buldoser kimetsu d31 set ooo2 role buldoser kimetsu buah joo2 seal buldoser kimetsu d31 loose joo2 slanghidrolis buldoser kimetsu d31 buah joo2 1e| sproket buldoser kimetsu d31 buah ooo2 tracklinkassy buldoser kimetsu set joo2 vibrator combination roller ton bw133iac unit |s1020302 ooo2 vibrator tandem roller ton bw100ad unit oo |s1020302 ooo2 vibrator tandem roller4 ton bw1i31ad unit oo |s1020302 ooo2 water pump buldoser kimetsu d31 buah |s1020302 joo2 yoke buldoser kimetsu d31 buah ho |ooo3 belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat excavator ' ' ) | |s1020302 oog acc excavator pc200 buah |s1020302 joong air cleaner excavator pc200 buah |s1020302 oog basket excavator pc200 buah |s1020302 oog carryroler excavator pc200 buah |s1020302 oog cylinder arm excavator pc200 buah |s1020302 |oog dinamo amber excavator pc200 buah |s1020302 oog enginemonting loaderjcb ' buah |s1020302 joong engine sunting besar excavator pc200 buah |s1020302 joong engine sunting kecil excavator pc200 buah |s1020302 oog fabel excavator pc200 buah |s1020302 joong filterassy excavator pc200 set |s1020302 oog filter hidrolik excavator pc200 buah |s1020302 oog filter oli mesin excavator pc200 buah |s1020302 oog filter solar excavator pc200 buah |s1020302 oog filter udara excavator pc200 buah oog 16e| garpu excavator pc200 set ooo3 gasket kit excavator pc200 set ooo3 head cylinder basket excavator buah |ooo3 home radiator excavator pc200 buah ooo3 idle excavator pc200 buah ooo3 kukubacket excavator pc200 buah |ooo3 metal duduk excavator pc200 buah |ooo3 metal jalan excavator pc200 buah ooo3 nozzle excavator pc200 buah ooo3 oli cooler hidro excavator pc200 buah ooo3 piston excavator pc200 buah ooo3 piston cylinder basket excavator pc200 buah ooo3 radiator excavator200 buah ooo3 recoil spring excavator pc200 buah ooo3 ring piston excavator pc200 buah ooo3 role excavator pc200 buah ooo3 role excavator pc200 buah |ooo3 seal cover valve excavator pc200 buah |ooo3 3a| sealsilinder excavator pc200 buah ooo3 selenida excavator pc200 buah ooo3 siang hidrolik excavator pc200 buah ooo3 sproket excavator pc200 buah ooo3 silinder backetassy excavator unit oo ooo3 theron loaderjcb 9r00. ooo3 tracklinkel excavator pc200 unit oo ooo3 4i| yoke excavator pc200 set ooo3 cylinder block asy pompa excavator pc200 buah ooo3 cam rocker excavator pc200 buah ooo3 4a| piston shoe pompa excavator pc200 buah ooo3 ls. control relief valve excavator pc200 buah ooo3 floating seal excavator pc200 buah t25. ooo3 baut ring per final drive uk. 16mm x180mm excavator pc200 buah now jae tawantaniamar tari area joo6e filter burner aspal amp mini buah ooo6e filter burner material amp mini buah joo6e filter oli mesin amp mini buah ooo6e filter solar genset amp mini buah joo6e kabel nyy amp mini mete oo ramon) kodererene oo uran saram marga keterangan |ooo later molen amp mini buah ooo pompa aspal amp mini 0nit ooo sling amp mini mete oo mana dana des. sana zona (aerosol poor sama batak bem ber bampastae poo equipment |ooo7 bintang walls8tom buah |ooo7 gardan sheep foot kaki kambing buah |ooo7 ban dalam sheep foot kaki kambing buah |ooo7 ban luar uk. sheep foot kaki kambing buah |ooo7 bearing2038 walls 6tm buah |ooo7 bearing22215e walls 6ton buah |ooo7 bearing2221c walls 6ton buah |ooo7 bearing6019 walls 6tm buah |ooo7 bearing mg walls8tm buah |ooo7r bearing6228 amh walls8ton buah |ooo7r bearing nu2222 walls8ton buah .0a5. |ooo7 dinamo amber sheep foot kaki kambing buah |ooo7 filter hidrolik sheep foot kaki kambing buah |ooo7 1a| filter oli sheep foot kaki kambing buah |ooo7 filter oli mesin walls ,5tom buah a00000| |ooo7 filter oli mesin walls 6tom buah a00000| ooo7r filterolimesin walls8ton buah a00000| |ooo7r filter solar sheep foot kaki kambing buah |ooo7r filter solar walls ,5tom buah a00000| |ooo7 filter solar walls 6tom buah a00000| ooo7r filtersolar walls8ton buah a00000| |ooo7r filter udara sheep foot kaki kambing buah |ooo7 garpukopling walls8ton buah |ooo7r 2a| gigi gardan sheep foot kaki kambing buah |ooo7r gigi roda sheep foot kaki kambing set |ooo7 kampus kopling walls atom set |ooo7 kampus kopling walls8ton set |ooo7r karet mounting sheep foot kaki kambing buah |ooo7 karet mounting walls ,5tom set |ooo7 karet mounting walls8ton set ooo7 koper hardy walls gtm buah ooo7r lever walls8tn set |ooo7r membran solar sheep foot kaki kambing unit tarun| koperereuwe wan smm marga keremmoan |ooo7 3a| noble walls 6ton set |ooo7 pinion walls ,5tmm buah |ooo7 pinion walls ton set |ooo7 pinion walls8tom buah |ooo7 plunge walls 6tmm set a50000| |ooo7 ring gear walls ,5tm buah |ooo7 ring gear walls ton buah |ooo7 ring gear walls8ton buah |ooo7 roda gigi dalam sheep foot kaki kambing buah |ooo7 roda gigi tengkorak sheep foot kaki kambing set o | |ooo7 sambunganbintang walls 6ton buah |ooo7 seal pinion walls ,5tom buh |ooo7 seal pinion walls ton set |ooo7 seal pinion walls8ton set |ooo7 seals sheep foot kaki kambing set |ooo7 siang hidrolik sheep foot kaki kambing buah |ooo7 5o| siang noble walls gtm set |ooo7 sil slang noble walls8ton set |ooo7 waterpump walls 6tom unit jjj uang o j an concrete equipment |oog aligator40" stone crushed buah |oog aligator50" stone crushed buah |oog bearing p212 stone crushed buah |oog belt composer40" stone crushed met |oog belt composer50" stone crushed met |oog baker plate stone crushed set |oog contractor stone crushed buah |oog dinding crushed stone crushed buah |oog fan belt193 stone crushed buah |oog filter oli genset stone crushed buh |oog hammer stone crushed set |oog jack hammer besar unit |oog jack hammer kecil unit oo ) |oog jack hammer sedang unit oo ) |oog kotoran composer pk stone crushed ' ' buah |oog pintu crushed stone crushed buah |oog rol compayorbesar stone crushed buh ramon) deret oo uran saram marga keterangan |zoos rol compayorkecil stone crushed buah |zoos screen stone crushed buah zoos setrika stone crushed buah daa |ooo9| belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat loader 'o')') ) | |ooo9g bandara loader clark buah |ooo9g ban luar belakang uk. loader jcb ' ' | buah |ooo9g ban luar depan uk. loader jcb buah |ooo9g banluaruk. loader clark buah ooo9g chainblok unit |ooo9g filterhidrolis loader jcb buah |ooo9g filteroli loader clark buah |ooo9g filter oli mesin loader jcb buah |ooo9g filterolitransmisi loader jcb ' buah |ooo9g filtersolar loader class buah |ooo9g filtersolar loader jcb ' buah |ooo9g filter udara loader clark buah ooo9 filterudara loader jcb ' buah |ooo9 kampus kopling loader clark set |ooo9 kampus transmisi loader jcb ' ' set o6. |ooo9 kukubacket loader clark buah |ooo9 kuku basket loader jcb buah |ooo9 katrolrantai tabel3ton5 meter unit o o |ooo9 radiator loader clark buah |ooo9 seal loader clark set |ooo9g seals loader jcb set |ooo9 sianghidrolis loader clark buah |ooo9g sianghidrolis loader jcb ' buah ammem3: ame :1t0: ammem1: (sro20302 selenida loader jcb 4wd loader jcb buah i.ie: belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat alat besar darat lainnya tama ooemmemwa oma serum marga kemana jogos bahan graveldaribatu kor be5000| |s1o20o101 jogos bahan konstruksi ipar komunal ' |om a297800| |s1o2o101 j|zoos bahan pekerjaan sambungan rumah murah sr m) unit |s1o20o101 j|zoos bahan pembuatan tower konstruksi beton m3 14g12000| |s1o2o101 j|zoos bahan pendukungpasang dan bongkarperlatanuji kali |s1o2o101 j|zoos bahan step draw down test ujisurutanbertahap jam |s1o2o101 jogos bahanuntuk apron beton |om3 |s1o2o101 jogos bahan untuk routing dom jogos bahan untuk long perioda test uji debit constant '' ) | jam l2o2s (sto2horor jogos sasa man karena santan bakkenta mah sr, tinggi |2o2s (sto2o1o jogos saman kemana santan kental mah 3rso0o| primer, tinggi |2o2s (sto2o1or jogos gamer kemana santan bakkenta mah ocasio| primer, tinggi (sto2o1on jogos ngga pesanan intan karena antar tip mai hee omah soo) |.2o0s (so2oro jogos dosa nan imah comma antar bakpenangap man |.tss000| lemak jogos bahu jalan situ perm3s jogos bakairfiberglas1000lt berbuah zoos bakairfiberglas500lt berbuah zoos bakcucistainhesssteel ' | berbuah jogos bak fiber glass 1m3, ,05mt ,2m preunit jogos bak fiber glass2 m3, ,65mt ,2m preunit jogos bak fiber glass 3m3, ,90m,t ,2m preunit jogos bak fiber glass6m3, ,70m,t preunit zoos bakfibreglass (warnaorange) berbuah jogos bak kontrol30x30cm buah jogos bak kontrol40x40cm buah |zoos bak mandi fiberglass ,60x0,60m) berbuah jogos basandi fiber. .0001t buah jogos bambu96 permeterlari o8. |zoos bambu96 400cm berbatang jogos band gip450 dn2" buah joo5 bata ringan (uk. 10x20x60cm) joo5 bata ringan (uk. ,5x20x60cm) jogos bataputih fuk. 9x12x26cm) ag50| |ooo5 bataputih fuk. 24x24x48cm) pemeliharaan prasarana pekerjaan umum kaki kambing pemeliharaan prasarana pekerjaan umum loader jcb3cx pemeliharaan prasarana pekerjaan umum mesin bor pemeliharaan prasarana pekerjaan umum mesin bubut o012 pemeliharaan prasarana pekerjaan umum mesin rais pemeliharaan prasarana pekerjaan umum road role ton pemeliharaan prasarana pekerjaan umum road role ton |o012 pemeliharaan prasarana pekerjaan umum sampel pemeliharaan prasarana pekerjaan umum stone crushed pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tandem role bola buah filter oli hidrolik pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tandem role bola buah filter oli mesin pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tandem role bola buah filter solar pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tandem role bola karet mounting pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tandem role bola pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tandem role bola seal pemeliharaan prasarana pekerjaan umum tire role pemeliharaan prasarana pekerjaan umum trailer pemeliharaan prasarana pekerjaan umum vibration role pemeliharaan prasarana pekerjaan umum water pump |oo2z2| belanja pemeliharaan alat besar alat bantu electric generating set oo ) pemeliharaan genset kurang dari|oo23| belanja pemeliharaan alat besar alat bantu pompa ooo1| ooh pemeliharaan pompa air ganti hidrolik ganti bum hidrolik ganti pembagi selang hidrolik ganti pompa hidrolik oo23 ganti buah ganti sekar hidrolik |oo23 ganti selang hidrolik |. |oo23 ganti sil hidrolik dalam ganti sil hidrolik luar |oo23 tutup dalam hidrolik |oo23 tutup luar hidrolik tutup luar hidrolik . |oo24| belanja pemeliharaan alat besar alat bantu mesin bor pemeliharaan mesin bordinas pejabat negara pemeliharaan kendaraan bermotor ko) tah |snoaoaog joon arie rio kendaraan dinas pejabat negara pemeliharaan kendaraan bermotor jeep doorsemer ganti oli lengkap kendaraan dinas pejabat negara pemeliharaan kendaraan bermotor jeepjeep servis ko) tah sedan ban luar per tahun ki, kendaraan dinas pejabat negara pemeliharaan kendaraan bermotor sedan doorsemer ganti oli lengkap kendaraan dinas pejabat negara pemeliharaan kendaraan bermotor sedansedan servis belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang kendaraan dinas roda pemeliharaan kendaraan bermotor lo) tah belanja cuci kendaraan dinas roda jabatan dan operasional maksimal dlm sebulan1020302 jose kendaraan dinas roda pemeliharaan kendaraan bermotor pertahun double gardan (4x4) lo) tah mpv sedan jeep doorsemer ganti oli mesin per tahun kendaraan dinas roda pemeliharaan kendaraan bermotor lo) tah doktozoao2 jose mevi setanyukep, semuend dinas roda pemeliharaan end bermotor truck, bus sejenis rp. doorsemeer biasa (oli mesra) end dinas roda pemeliharaan end bermotor truck, bus sejenis rp. doorsemeer lengkap (oli mesra) end dinas roda pemeliharaan end bermotor truck, bus sejenis jasa servis end dinas roda pemeliharaan end bermotor truck, bus sejenis pemilu. suku cadang task acc end dinas roda pemeliharaan end bermotor truck, bus sejenis buah rp. kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt diesel sejenis ban dalam kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt lo) tah kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt diesel sejenis doorsemeer biasa mesra) kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt diesel sejenis doorsemeer lengkap mesra) kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt per tahun diesel sejenis jasa servis kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt tah kendaraan dinas roda pemeliharaan end bermotor colt per tahun rp. diesel sejenis slider belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor beroda dua kendaraan dinas roda atau sejenis ban dalam rp. kendaraan dinas roda atau sejenis ban luar rp. kendaraan dinas roda atau sejenis ban luar rp. kendaraan dinas roda atau sejenis jasa servis maksimal setahun kendaraan dinas roda atau sejenis oli mesin federal maksimal kali th. kendaraan dinas roda atau sejenis penggantian suku cadang pemeliharaan kendaraan patroli roda dua ban dalam rp. pemeliharaan kendaraan patroli roda dua ban luar belakang rp. |oo38g pemeliharaan kendaraan patroli roda dua ban luar depan rp. |o038 pemeliharaan kendaraan patroli roda dua jasa servis maksimal setahun |o038 pemeliharaan kendaraan patroli roda dua oli mesin federal maksimal kali th. pemeliharaan kendaraan patroli roda dua pembelian suku cadangpemeliharaan gerobak sampahengecatan becak sampahpemeliharaan perahu dan mesin tempel bbm oli suku cadang pemeliharaan speedboat bbm oli suku cadang overhaul perahu karet kecil kapasitas orang overhaul perahu karet kecil kapasitas orang overhaul perahu karet kecil kapasitas orang ramon| kov ever rumah oo usman saram marga keterangan a.s. aahos tenaga perbengelendangerengapan tenaga perbengkelan dan perlengkapan orang hari hari |. aaa asas pecmamo2 pas aan bermesin perkakas bengkel kerja |oo75 pemeliharaan mesinbubut unit tahun |oo75 pemeliharaanmesincuci buah |oo75 pemeliharaan mesin rais unit tahun oo7r5 pemeliharaan mesingergaji unit tahun daa ns. belanja pemeliharaan alat pertanian alat pengolahan alat pengolahan tanah dan tanaman o1o3 pemeliharaan pertahun jp1020302 oao3 pemdiharsan turbigsat hormat turbiguant ir t pertahun nn . benaman ts|| mam temitanrant penat pncamawam meme ots pemeliharaan prasarana pertanian hand tractor ' ' ')' ) | unit tahun |ots pemeliharaan prasarana pertanian mini tractor unit tahun (sro203o2 pemeliharaan prasarana pertanian tractor besar prasarana pertanian tractor besar unit tahun tahun |. nn. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor mesin ketik o113 pemeliharaanmesinketik buah o113 pemeliharaan mesin ketikelektonik buah daa bs. aon jeoaoao2 fora| san ema pemesan raman alat kantor lainnya o11i7 pemeliharaan inventaris kantor pegawai tahun| o11i7 pemeliharaan kuas buah a00000| o11i7 pemeliharaanmesinabsensi buah o117 pemeliharaanmesinantan unit tahun o117 pemeliharaan mesin potong rumput ' ) | unit tahun o117 pemeliharaan mesin staf( pk) unit tahun o117 pemeliharaanpemanasair buah o11i7 pemeliharaan anto o200000| o117 pemeliharaan bendakuningan set digunakan untuk estimasi anggaran o117 biaya pemeliharaan sarana kantor personal computer note book unit tahun o117 biaya pemeliharaan sarana kantor mesin biograf ' '' ) | unit tahun maa dana es. ss. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga mebel oii8 pemeliharaanalmari buah oii8 pemeliharaankursilipat buah a5000| oii8 pemeliharaankursiputar buah a5000| oii8 pemeliharaanmeja rapat buah oii8 pemeliharaanmeja rapat buah melamin ois pemeliharaanmejastaf buah otis pemeliharaan meja kursitamu set daa dna des. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pengukur waktu o119 pemeliharaanjambandul unit oo o119 pemeliharaan countdown timer unit tahun daa ms. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pendingin o121 biaya pemeliharaan sarana kantor split ' '' ) | unit tahun o121 pemeliharaan standing flor unit tahun o121 pemeliharaan central ' ' ) unit tahun o121 pemeliharaan split unit tahun o121 suku cadang kulkas vaksin cooling unit rcw50 unit tahun o121 sukucadang kulkas vaksin heater '' ) | unit tahun o121 suku cadang kulkas vaksin lid gasket rcw '' ) | unit tahun o121 sukucadang kulkas vaksin thermostat '' ) | unitnamun| koderekenng uraian satuan marca tangan jo123 pemeliharaan dispenser buah jo123 pemeliharaan dipasangi buah o123 pemeliharaankomporgas buah o123 pemeliharaan timbangan digitalikan unit tahun jo123 pemeliharaan dvd eksternal buah s510. o123 pemeliharaan kontainersampah preunit jo123 biayaloundry bed cover besar buah jo123 biayaloundry gordon double perimeter jo123 biayaloundry gordon single perimeter jo123 1o| biayaloundry kain bisa jo123 1i| biayaloundry selimut buah jo123 biayaloundry spray buah jo123 biayaloundry vitae perimeter jo123 biaya pemeliharaan biaya linen spree, selimut, gorden lembar jo123 perawatanlampugantungkuningan royong www belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio peralatan studio audio o1i32 uang piket petugas santelpada hari libur '' ) | orang hari iajo1i33 pemeliharaan beri2v 10a buah o1i33 pemeliharaan beri2v 20a buah o133 pemeliharaan camera digital video paket '' ) o|unitpertahun| o133 pemeliharaan camera digital video paket2 '' ) o|unitpertahun| o1i33 pemeliharaan cctv part1 '' unit tahun o133 pemeliharaan cctv part2 ' ) | unit tahun o1i33 pemeliharaan cctv part3 '' o | unit tahun jo1i33 pemeliharaan gps buah jo1i33 pemeliharaan lcd buah o1i33 pemeliharaan modul led uk.20cm unit oo |o133 1i| pemeliharaan modul led uk.30cm unit oo o133 pemeliharaan rotator pertahun o133 pemeliharaanruningtekspaket1 ' ) o|unitpertahun| o133 pemeliharaanruningtekspaket2 ' )|unitpertahun| o133 pemeliharaanruningtekspaket '' ) o|unitpertahun| generator namun| rekening urban satuan arca keterangan |o133 pemeliharaan trial il. buah |o133 pemeliharaan vakum partsetfor psl21 pertahun |o133 pemeliharaanbaliho reklame neonbox paket1 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan baliho reklame neonbox paket2 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan videotron videowallpaket1 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan videotron videowallpaket2 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan videotron videowallpaket3 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan videotron videowallpaket4 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan videotron videowallpaket5 |unitpertahun| |o133 pemeliharaan videotron videowallpaket |unitpertahun . ko. h. . belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat studio alat studio lainnya |o137 pemeliharaan alkomrad servis alkomrad vhf lengkap unit tahun |o137 pemeliharaan repeater pesawat pemancar cadangan lokal pertahun |o137 pemeliharaan repeater pesawat pemancar link pertahun |o137 pemeliharaan repeater servisrepearter unit tahun |o137 pemeliharaan software program radio komunikasi repeater unit tahun |o137 servisdealer unit 6bin . ko. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar alat komunikasi alat alat sandi |o144 pemeliharaan fax talk computer sandi servisfaxtalk unit tahun lo. ko. lo. . belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran umum lo. ko. lo. n. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran gigi pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit gigi dan mulut unit tahun knight dental unit pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit gigi dan mulut unit tahun osaka dental unit pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit gigi dan mulut unit tahun mic dental unit |o205 pemeliharaan dental unit belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran bedah pemeliharaan alat alat kedokteran bagian bedah electro surgery miguhoika, captainlampu operasi ceiling unit tahun hanalux, apolog peliharaan alat alat kedokteran bagian bedah lampu operasi original, behold pemeliharaan alat alat kedokteran bagian bedah lampu operasi behold pemeliharaan alat alat kedokteran bagian bedah meja operasi kita, ktk, lang chong, mak murah hook loss, pemeliharaan alat alat kedokteran bagian bedah mesin anestesi unit tahun soft leadersuction unit pemeliharaan alat alat kedokteran bagian bedah ventilator micro imam processorpemeliharaan alat alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan bios pemeliharaan alat alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan cesena examination treatment pemeliharaan alat alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan isi fetal doppler pemeliharaan alat alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan isi stabilisator pemeliharaan alat alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan thomas suction pump pemeliharaan alat alat kedokteran bagian kebidanan dan penyakit unit tahun loka kandungan usg pemeliharaan alat alat kedokteran bagian kebidanan dan penyakit unit tahun trimester kandungan vakum extract pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit anak baby cesena, atom, lokal incubatorpemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit anak suction pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit anak sering belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran tht pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit tht audiometer wenstein pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit tht head lamp pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit tht suction belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran mata pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit kulit dan kelamin elektro surgery |ooo5s batu candi andesit perm2 |ooo5s batu palimanan il. pem2 |zoos baterai pem2 |zoos baut. merek |ooo5s baut baja3 4x4 io. buah |zoos baut baja3 4x5 io. buah |zoos baut baja3 4x6 . io.buah . |ooo5s bend gia lange45092 il. buah . |ooo5 bend giai lange9009. io. buah |ooo5 bend socket rrj22, berbuah .| |ooo5s bend socket rrj45002 berbuah |ooo5 bend socket rrj90092 berbuah .| |ooo5s besi jaringkawatbaja perak .| |ooo5 besibetonpolos il. merek . |ooo5 besi beton ulir merek a1700| . |ooo5s berprofil ho. merek |ooo5 berprofil galvanis . merek . is1o20101 |zoos besisetrip perak is1o20101 |ooo5s beton fondasi kh. is1o20101 |zoos beton rabat poem3 |zoos beugelkaung il. perak .| is1o20101 lolos bilikbambu pem2 |ooo5s box convert1000x1000x1200mm, berbuah |ooo5s box convert1000x1000x1200mm, k400 berbuah |ooo5s box convert1000x1000x1200mm, t20,k ,u berbuah |zoos box convert1200x1200x1200mm, t20,k ,u '?!e 'berbuah |zoos box convert600x600x1200 mm, t20, ,u 'berbuah |ooo5s box convert800x800x1200 mm, t20, berbuah |ooo5s pembangunan box convert100x100x100cm berbuah |zoos pembangunan box convert 150x150x100cm berbuah |zoos pembangunan box convert200x200x100cm berbuah |zoos box kwhmeter . l.unit | |ooo5s 28a4| box metre berbuah |ooo5 box panil pompa luarplatbaja box .| |ooo5s box sterofoamukuran20x20cm buah is1o20101 l|zoos brc ukuran ,60x2,40mo6mm selembar |zoos brc ukuran ,90x2,40mo6mm selembar .| is1o20101 |zoos brc ukuran ,90x2,40mo6mmstainlesstel selembar .| is1o20101 |ooo5s brc ukuran ,90x2,40mo8mmstainlessstel selembar pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit mata autores accused keratometer harian alat alat kedokteran bagian penyakit mata chart nippon pemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit mata slit lampunit tahun karistorz jerman laparoscopy orgsyn digestivepemeliharaan alat alat kedokteran bagian rehabilitasi medik diathermi pemeliharaan alat alat kedokteran bagian rehabilitasi medik elektro given stimulator pemeliharaan alat alat kedokteran bagian rehabilitasi medik middle given wave diathermi pemeliharaan alat alat kedokteran bagian rehabilitasi medik short given wave diathermi pemeliharaan alat alat kedokteran bagian rehabilitasi medik traction pemeliharaan alat alat kedokteran bagian rehabilitasi medik given ultrasonik aparatupemeliharaan alat alat kedokteran bagian penyakit syaraf biologi usa belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran jantung pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung bad side monitor pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung unit tahun mark, merck, bios bed side monitor pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung unit tahun sein central monitor pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung unit tahun mineral centralsiunit tahun sein monitor pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung unit tahun cinema infusion pump pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung infusion pump pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung paleo usa pulse oxymeteuction pump pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung ims, phone sering pump pemeliharaan alat alat kedokteran bagian i.c.c.u penyakit jantung sering pumpventilatorpemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi automatic unit tahun apf alfa processing film pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi scan siemens pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi dental ray siemens pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi panoramic pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi pengering film lokal indonesia pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi usg kontrol philips pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi usg sal pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi ray diagnostik pemeliharaan alat alat kedokteran bagian radiologi ray siemens diagnostik belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran alat kedokteran gawat darurat pemeliharaan alat alat kedokteran unit gawat darurat defibrilator pemeliharaan alat alat kedokteran unit gawat darurat defibrilator nation border pemeliharaan alat alat kedokteran unit gawat darurat ecg pemeliharaan alat alat kedokteran unit gawat darurat lampu operasi mobile pemeliharaan alat alat kedokteran unit gawat darurat nebulizer pemeliharaan alat alat kedokteran unit gawat darurat ultra violet belanjaalat kedokteran bagian penyakit paru spirometer chestgraf pemeliharaan centrifugal hole |o232 pemeliharaan centrifugal hematokrit pemeliharaan humalyzer |o232 pemeliharaan imunoserollogi analyzer |o232 pemeliharaan incubator binder |o232 pemeliharaan incubator memberi |o232 pemeliharaan micropipet pemeliharaan mikroskop olympus pemeliharaan spectrophotoguan paro . |o232 pemeliharaan urine analyzer belanja pemeliharaan alat laboratorium unit alat laboratorium alat laboratorium patologi pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium unit tahun jewelalpha acquire glucometer pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium unit tahun hettich hematokritchamber pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium microscope binokular pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium olympus microscope binokular pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium nak analyzer pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium clinical photometry pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium rice photometry pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium stabilisator kering pemeliharaan alat alat kedokteran bagian instalasi laboratorium i eh w belanja pemeliharaan alat laboratorium unit alat laboratorium alat laboratorium hematologi ups untuk alat hematologi analyzer kx pemeliharaan alat hematologi analyzer kx . pemeliharaan alat humalyzer pemeliharaan alat turbidimetripemeliharaan sound level meter pemeliharaan sound system sederhana |o376 pemeliharaan stabilisator |o376 pemeliharaan teste |o376 pemeliharaan temperatur meter series |o376e pemeliharaan timbangan analitik pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor axle load pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor break tester pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor generator pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor hc co pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor head light tester pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor kompresor pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor pit lift dan play pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor side slip tester pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor smoke tester pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor speed tester pemeliharaan unit pengujian kendaraan bermotor tera pesawat w joao| belanja pemeliharaan komputer komputer unit: komputer jaringan pemeliharaan jaringan hotspot publik) pemeliharaan jaringan lan paket pemeliharaan jaringan lan paket pemeliharaan jaringan lan paket pemeliharaan jaringan lan paket |o404 pemeliharaan jaringan wireless lan |o4o5| belanja pemeliharaan komputer komputer unit personal computer pemeliharaan personal komputer note book belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan mainframe ramon) deret oo uran saram marga keterangan |o4o7 pemeliharaan komputer serverpaket unit tahun |o4o7 pemeliharaan komputer serverpaket2 unit tahun |o4o7 pemeliharaan komputer serverpaket3 unit tahun |o4o7 pemeliharaan komputer serverpaket4 unit tahun mana daa es. sana ana jeroaaao2 jago aan kempateremama poo personal computer |o4o9g pemeliharaanscanner buah |oao9g pemeliharaan ups buah |o4o9g pemeliharaan hardiskeksternal ' ' '' | buah |o4o9g pemeliharaan moss buah |o4o9 biaya pemeliharaan sarana kantor printer, unit tahun |o4o9 pemeliharaan printer unit tahun |o4o9 pemeliharaan printerprintonik unit oo dana ss. belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan oa1o jasa perawatan jaringan hotspot public) tahun oai jasa perawatan jaringan wireless lan (skpd) tahun folio| kabeepro buah dna de.|oa9a pemeliharaan rambu rambu lalulintas besar ' ) | unit tahun |oa9a pemeliharaan rambu rambu lalulintas kecil ' ) | unit tahun |oa9a pemeliharaan rambu rambu lalulintas kecil unit tahun |oa9a pemeliharaan rambu rambu lalulintas rpp) ' ' ) | unit tahun |oa9a pemeliharaan traffic light4 persimpangan ' ) | unit tahun |oa9a pemeliharaan traffic light persimpangan unit tahun |oa9a pemeliharaan warninglamp unit tahun |oa9a pemeliharaan warning teks unit tahun |oa9a pemeliharaan marka jalan zebra cross pengecatanbaru ' ' |oa9a pemeliharaan markajalan roadbarier buah belanja pemeliharaan redunjoo1 upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan pekerja ' ' ) e| perhari upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan kepala tukang upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan sopir upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan jaga malam upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan tukang upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan per hari operator masinis upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan mandor upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan pembantu per hari operator pembantu masinis upah tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan pemasak aspal han tenaga kerja bangunan pekerjaan pembohongan pekerja semi |oo01 upah bongkahan beton bertulang |ooo1 upah galian upah pasangan batu belah upah pasang keramik trotoar upah pasangan keramik lantai upah pasangan batu belah batu upah pasangan batu belah batu upah plesteran tebal |ooo1 upah asian |ooo1 upah batu tempel |ooo1 upah pekerjaan beton bertulang pemeliharaan bangunan non permanen rehab bangunan non permanen |o001 pemeliharaan rumah dinas gedung kantor biaya perawatan max pemeliharaan gedung kantor bertingkat |dari harga standar bangunan pemeliharaan pagar halaman logo1 pemeliharaan belanja menggelontorkan limbah pasar "rock tangki air, org tenaga, liter pengharum pemeliharaan gedung olah raga pengecatan kantin, pelindung jalan dan pot bunga penataan taman taman tepi jalan pengecatan pagar dan tembok baru interior kelas pengecatan pagar dan tembok baru eksterior kelas ramon) okoderer oo uran saram marga keterangan |ooo1 pemeliharaan tower penampung air unit oo |ooo1 pemeliharaangedung penyuluhan kb paket bulan |ooo1 pemeliharaan ipar dengan kapasitas.d .000m3 unit ooo1 pemeliharaantamanpakt1 |ooo1 pemeliharaantamanpakt2 a0000| |ooo1 pemeliharaantamanpakt3 |ooo1 pemeliharaantamanpakt4 d00000| ooo1 peningkatan kualitas rumah tidak layak huni unit |ooo1 rehabilitasi ruang kelas |ooo1 rehabilitasi ruang guru kepala sekolah om foto1 rehabilitasi ruang unit kesehatan sekolah |ooo1 rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah m2 foto1 rehabilitasi ruang laboratorium sekolah m2 ooo1 rehabilitasi ruang praktik sekolah foto1 rehabilitasi toilet dan jamban sekolah ooo1 rehabilitasi bangunan sekolah in. ssog penataanworkshop pem (srozosos pos pemeliharaan bangunan workshop bangunan workshop perm2 |. nan ns. ooi honor tenaga prasarana stadion joyokusumo orang hari daa bs. belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja bangunan fasilitas umum |oo32 upahgelarsemenmerah o22500| oo32 upahgelarsitu room# |oo32 upahgelar tanah padas a875o| |oo32 upahsirtubahujaan permeterlari |oo32 5s| upah pengecatan kantin, trotoar,kerb ' ' o | perm oo| |oo32 galian biasa scrapping) perm a8000| |oo32 upah pekerjaan bongkar dan pasang paving block ' ' '' ) | perm2 |oo32 upah pekerjaan bongkar dan pasang kantin opera ian belanja pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja taman upah tenaga pekerjaan pertamanan upah penanaman pohon orang batang pelindung upah tenaga pekerjaan pertamanan upah penanaman tanaman hias orang batang pol upah tenaga pekerja taman kranten perawatan lampu gantung kuningan dinding tempel perawatan lampu gantung kuningan fiber |oo36 perawatan lampu gantung kuningan pakis perawatan lampu hias wayang isiozosoa belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi p u 12an teratas gea map enimmanamawasemensaamtanyan |o003 bahan rehabilitasi tembok penahan |o003 honor tenaga pemeliharaan bina marga pekerjaan ac wc |ooo3 pekerjaan latar |ooo3 pekerjaan ac base |ooo3 pekerjaan ac bc pekerjaan ac bc dengan pelebaran betotengah pekerjaan pemeliharaan jalan ac bc wilayah pati utaratengah pekerjaan pemeliharaan jalan alpen wilayah pati utaratengah pekerjaan pemeliharaan jalan latar kelas wilayah pati utara pekerjaan pemeliharaan jalan lpa wilayah pati selatan pekerjaan pemeliharaan jalan lpa wilayah pati selatan ooo3 pekerjaan pemeliharaan jalan lpa wilayah pati tengah '' ) | perm3 |ooo3 pekerjaan pemeliharaan jalan lpa wilayah pati utara '')))) ) | )j)perm3 |ooo3 pekerjaan sheetpile beton wcsp .1000panjang 10m perl |ooo3 pekerjaan sheetpile beton wcsp .1000panjang perl |ooo3 pekerjaan sheetpile beton wcsp .1000panjang 6m perl ooo3 pekerjaan sheetpile beton wcsp .1000panjang 10m )e perl |ooo3 pekerjaan sheetpile beton wcsp .1000panjang ' 'e| perl |ooo3 pekerjaan sheetpile beton wcsp .1000panjang 6m perl |ooo3 pemeliharaan shelter unit tahun ooo3 pengerjaan rabat betonrigid perm2 ooo3 upahgelartambalsulamtpemadatan 2a7300| |ooo3 upahpemasanganpatokbatas buah ooo3 3a| upah rehabilitasi tembok penahanjalan jembatan | ) |does isrozosoe jogos se) petang sasa pemeliharaan the shi dan aminglamp orngykegatan| james isrozosoe jogos tea bana mane ehi dan waminglamp torngyiesatan| tenaga teknisi elektronik saber jom sean ema tea mma rar tea angan mo) |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan ac bc m3 |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan jaga malam '' ) | orang hari |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan kepala tukang orang hari ooo3 4i| upah tenaga kerja bangunan jalan alpen m3 1t61. |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan natsir ' ' ) | ) m3 |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan lpa kelas | ) m3 |ooo3 4a| upah tenaga kerja bangunan jalan mandor '' ) | orang hari |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan operator masinis orang hari |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan pekerja '' ) | (orang hari ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan pemasakaspal ')') ) | orang hari |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan pembantu masinis orang hari |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan pembersihan damai ' e| perm2 ooo3 5o| upah tenaga kerja bangunan jalan sirtubahujalan perm3 lace sso2oso zoos sil mena sah pengaman sialan aisapint pehuistan permai dooaseeo| membuang |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan sopir orang hari |ooo3 upah tenaga kerja bangunan jalan tukang orang hari lampiran peraturan bupati pati nomor tahun tentang standar harga satuan pemerintah kabupaten pati tahun ramon) kov ever cuma oo uran saram marga keterangan dea "sa (eeranyaparraa koo m3, ,,.i" musik a ' "m belanjapegawai ' tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium koo |ooo1 belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan foto1 honorarium tim penyusun apbd (tapi) penanggung jawab ' foto1 honorarium tim penyusun apbd (tapi) wakil penanggung jawab foto1 honorarium tim penyusun apbd (tapi) ketua ' ' ) e| foto1 honorarium tim penyusun apbd (tapi) wakil ketua ) foto1 honorarium tim penyusun apbd (tapi) sekretaris '' ) | ' ' ) ob foto1 honorarium tim penyusun apbd (tapi) anggota ' )' ) | ) foto1 honorarium tim teknis penyusunan apbd ketua |ooo1 honorarium tim teknis penyusunan apbd sekretaris ob |ooo1 honorarium tim teknis penyusunan apbd anggota '' ) | ' ) ob |ooo1 honorarium tim teknis peneliti rkaskpd ketua ok foto1 honorarium tim teknis peneliti rka skpd sekretaris ' '' ok ooo1 honorarium tim teknis peneliti rka skpd anggota ok can (eroroaor pra pena penahan umam daan panen tenasia kesana a00ego| daerah. |ooo1 1a| honorarium kuasa bendahara umum daerah |ooo1 honorarium pembantu bendahara umum daerah |ooo1 honorarium pelaksana teknis kegiatan ppt) pages.d 100juta ' ' ob can fetoroaor foot kena ketan gan panda maa) ame juta can jeroroaor foot pra sent aan tana kenalan gan pandangan) eng juta loan feroroaor disana kian rentan geng pemda maag| logo| miliar l|zoos brc ukuran1,20x240m06mm selembar |zoos ukuran1,50x240m06mm selembar .| |zoos ukuran2x2,40m06mm selembar .| |zoos bubungstelgelombang092m selembar |zoos buisbeton o10cm iipermeterlari i51020101 |zoos buisbeton o100cm iipermeterlari i51020101 |zoos bus beton o15cm iipermeterlari |zoos buisbeton o20cm . iipermeterlari |ooo5s buisbeton o25cm iipermeterlari |ooo5s buisbeton o30cm iipermeterlari |ooo5s buisbeton o40cm iipermeterlari |ooo5s buisbeton o50cm iipermeterlari |ooo5s buisbeton960cm iipermeterlari |ooo5s buisbeton o70cm ipermeterlari |ooo5s buisbeton o80cm ipermeterlari |ooo5s buisbeton o90cm iipermeterlari |ooo5 cap dn110mm ). h.buah is1o20101 |zoos 3o8| cap dn160mm .i. buah is1o20101 |zoos carpet pem2 is1o20101 |zoos cat brom ko. xkg |zoos cat dasar tembok il. perak |zoos cathay jadi perk |ooo5s catmenimerkpedang perk .| |ooo5s 31a4| catplamur il. perk |ooo5s cattembokeksterior perk |ooo5s cattembokinterior perk |zoos centralized berbuah |zoos checkvaveg io. buah .| |zoos clamp saddle "x3 buah |ooo5s cover ditch 1000x1200 |. buah |zoos cover ditch 1200x1200 buah |zoos cover ditch500x1200 |. buah |zoos cover ditch600x1200 |. buah |ooo5s cover ditch800x1200 |. buah is1o20101 |zoos dempul il. perk is1o20101 |ooo5s doble nil o1" berbuah .| |zoos dolken kayutanam 4m berbatang l|zoos door@ il. buah is1o20101 |zoos door@ ". il. buahkena upah tenaga kerja normalisasi sungai lebar |ooo3 upah tenaga kerja normalisasi sungai lebar |o003 upah tenaga kerja normalisasi sungai lebar upah tenaga kerja normalisasi sungai lebar upah tenaga kerja pembuatan saluran irigasi upah tenaga kerja pembuatan saluran irigasi upah tenaga kerja pembuatan saluran irigasi ol|ooo3 upah tenaga pekerja pengecatan marka jalan kepala tukang orang kegiatan upah tenaga pekerja pengecatan marka jalan pekerja orang kegiatan upah tenaga pekerja pengecatan marka jalan sopir orang kegiatan upah tenaga pekerja pengecatan marka jalan tukang orang kegiatanjogos| belanja pemeliharaan jalan dan jembatan jalan jalan desa upah tenaga kerja bangunan pekerjaan swa kelola didesa pekerja abah tenaga kerja bangunan pekerjaan swa kelola didesa kepala kena abah tenaga kerja bangunan pekerjaan swakelola didesa pembantu upah tenaga kerja bangunan pekerjaan swakelola didesa pekerja padat karya tunai belanja pemeliharaan jalan dan jembatan jembatan jembatan pada jalan kabupaten |o013 harga upah pemeliharaan jembatan |o013 harga upah pemeliharaan gorong gorong honor tenaga eksploitasi pemeliharaan bangunan sumber daya air bahan pelebaran gorong gorong bahan pelebaran jembatan |oo1i3 bahan pemeliharaan gorong gorong bahan pemeliharaan jembatan |oo1i3 bahan rehabilitasi gorong gorong |oo1i3 bahan rehabilitasi jembatan pemeliharaan becak sampah gerobak sampah untuk suku cadang dan jasa service pemeliharaan berkala jembatan dan gorong gorong upah pelebaran gorong gorong upah pelebaran jembatan upah rehabilitasi gorong gorong upah rehabilitasi jembatan pengaman irigasi |oo2g pekerjaan sumur bor dalam |oo2g pekerjaan sumur bor dangkal |oo2g pemeliharaan bangunan air |oo2g pemeliharaan bangunan air |oo28 pemeliharaan bangunan air pemeliharaan bangunan air pemeliharaan bangunan air joong pemeliharaan bangunan air joong g9| pemeliharaan bangunan air |oo2g pemeliharaan rutin jembatan dan gorong gorong |oo2gpemeliharaan saluran irigasi|o028 |o028 rehab talud belanja pemeliharaan bangunan air bangunan air irigasi bangunan pelengkap irigasialuran irigasi lebar pekerjaan normalisasi saluran irigasi lebar pekerjaan normalisasi saluran irigasi lebar |o125| belanja pemeliharaan jaringan jaringan listrik jaringan distribusi perbaikan tiang pju kerusakan ringan (termasuk bongkar pasang) perbaikan tiang pju kerusakan sedang (termasuk bongkar pasang) perbaikan tiang pju kerusakan berat (termasuk bongkar pasang) perbaikan tiang pju kerusakan berat dan pondasi (termasuk bongkar |o125 upah pengecatan tiang pju pemasangan lampu menggunakan tiang besi lampu lhe watt jalan pedesaan pemasangan lampu menggunakan tiang besi lampu lhe watt jalan poros desa pemasangan lampu menggunakan tiang besi lampu led jalan pedesaan pemasangan lampu menggunakan tiang besi lampu led jalan poros pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis single arm lampu per batang hps dijalan poros desa pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis single arm lampu per batang hps jalan kabupaten pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis single arm lampu kena hps dijalan propinsi pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis single arm lampu hps jalan utama (nasional) pemasangan lampu menggunakan tiang galvani double arm lampu hps dijalan propinsi pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis double arm lampu hps jalan utama (nasional) pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis single arm lampu per batang led jalan poros desa pemasangan lampu menggunakan tiang galvanis single arm lampu led jalan kabupatenhigh mast meter hps watt jalan utama (nasional) pemasangan lampu menggunakan tiang high mast meter led spot jalan utama (nasional)kabupatenkena lampu hps jalan utama nasional)lampu hps jalan utama nasional) pemasangan lampu menggunakan stang lampu galvanis inch meter per batang lampu led dijalan poros desa pemasangan lampu menggunakan stang lampu galvanis inch meter per batang lampu led jalan kabupaten pemasangan lampu menggunakan stang lampu galvanis inch meter lampu led jalanlampu menggunakan stang lampu galvanis inch meter lampu led jalan porosjaringan pju hantaran udara kabel nfa uk. 2x10 pemasangan jaringan pju hantaran udara kabel nfa uk. 2x16 pemasangan jaringan pju hantaran udara kabel nfa uk. 2x25 pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy 2x1, mm2 pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy 3x1, mm2 pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy 4x1, mm2 pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy 2x2, mm2 a47 pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy 3x2, mm2 pemasangan jaringan pju hantaran tanah tanpa conduct kabel nyy 4x2, mm2pemasangan jaringan pju hantaran tanah dengan conduct kabel nyy 2x1, mm2 conduct 3x1, mm2 conduct 4x1. mm? conduct 2x2. mm2 conduct ko) 3x1, mm2 conduct ko) 4x1, mm2 conduct 2x4mm2 conduct 3x4mm2 conduct 4x4mm2 conduct 2x6 mm2 conduct 3x6 mm2 conduct pemasangan jaringan pju hantaran tanah dengan conduct kabel nyy non |o125 pemasangan lampu hias pohontinggis d meter batang |o125 pemasangan lampu hias pohontinggis d 3meter batang |o125 pemasangan lampu hias pohontinggis d 4meter batang |o125 7o| pemasangan lampu hias pohontinggis d 6meter batang |o125 7i| pemasangan lampu spot led 120watt unit .| |o125 pemasangan lampu spot led 160watt unit .| |o125 pemasangan lampu spot led 200watt unit . |o125 pemasangan lampu spot led 245watt unit |o125 pemasangan lampu spot led 280watt unit |o125 pemasangan lampu spot led 315watt unit |o125 pemasangan lampu spot led rgb watt controller unit |2o0s |srozoaoa jones sea apn jar gel wak mang berbatang 4s00000| dengan control jarak jauh |o125 pemasangan lampu pju type tiang besi lhe) batang |o125 sol pemasangan lampu pju type2 tiang best housing) batang |o125 sil pemasangan lampu pju type3 tiang besi led batang |o125 s2| pemasangan lampu pju type stang best lhe) batang .| |o125 pemasangan lampu pju type stang best housing) batang .| |o125 sal pemasangan lampu pju type stanggalvanized led50) batang |o125 pemasangan lampu pju type tiang besi hps70) batang |o125 sel pemasangan lampu pju type stang galvanized hps70) batang |o125 s7| pemasangan lampu pju type stang galvanized hps70) batang |o125 ssg| pemasangan lampu pju type tiang galvanized8 led90) batang |o125 sol pemasangan lampu pju type tiang galvanized9 led120) batang |o125 gol pemasangan lampu pju type tiang galvanized7 hps150) batang |o125 9i| pemasangan lampu pju type tiang galvanized8 hps150) batang |o125 pemasangan lampu pju type tiang galvanized9 hps250) batang tawes jos pemangantanp mngoatanesapaen mang oma) amor jos pemampatan tune otonom ang masa) |o125 pemasangan lampu pju type stang galvanized3 hps150) batang |o125 pemasangan lampu pju type stang galvanized6 hps150) batang |o125 pemasangan lampu pju type stang galvanized6 hps250) batang |o125 9g| pemasangan lampu taman pedestrian type led40) batang |o125 pemasangan lampu taman pedestrian type led6o) batang |o125 pemasangan lampu taman pedestrian type led8o) batang |o0125 pemasangan lampu taman pedestrian type led100) pemasangan tiang pju type tiang galvanized7 pemasangan lampu pju type tiang galvanized8 pemasangan tiang pju type tiang galvanized9 pemasangan lampu pju tenaga surya type pemasangan lampu pju tenaga surya type pemasangan lampu pju tenaga surya type upah tenaga pemasangan lampu hias selang led pohon besar upah tenaga pemasangan lampu hias selang led pohon kecil upah tenaga pemeliharaan lampu hias selang led pohon besar upah tenaga pemeliharaan lampu hias selang led pohon kecil upah tenaga penyambungan dan pemasangan bp#ujl upah tenaga pekerjaan sambungan rumah murah sr m) |o125 upah tenaga pekerja penerangan jalan umumlogo1 pemeliharaan buku perpustakaan eksemplar tahu pol |ooo1 pemeliharaan entri data buku data base buku) eksemplar pemeliharaan home praying berkas arsip logo1 pemeliharaan pengolahan bahan pustaka eksemplar tahu|oo2g pemeliharaan alat alat kesenian gamelan pemeliharaan alat alat kesenian band keroncong |oo2g pemeliharaan alat alat kesenian kolintang pemeliharaan alat alat kesenian alat kertenaga petugas jaga situs cagar budaya orang bulan nan belanda perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri koo |ooo3 belanja perjalanan dinas dalam kota koo isi20401 jogos perjalanan dinas dalam daerah uang harian tingkat bupati orangfhari perjalanan dinas dalam ko) wakil bupati ketua dprd wkl. ketua dprd orang hari daerah dapat diberikan perjalanan dinas dalam daerah uang harian tingkat eselon apabila melaksanakan anggota dprd perjalanan minimal jam dan perjalanan dinas dalam daerah uang harian tingkat eselon iii jarak tempuh minimal dead dam hari tingkat essen dari tempat kedudukan perjalanan dinas dalam daerah uang harian tingkat eselon orang hari tempat yang dituju. jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan perjalanan dinas dalam daerah uang harian tingkat staf perjalanan dinas dalam daerah uang harian non pns perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan perjalanan dinas dalam daerah uang representasi tingkat merupakan satu bupati wakil bupati biaya untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah uang representasi tingkat tugas opd yang bersifat eselon insidentil dengan ketentuanketua dprd orang hari ko) tingkat eselon anggota dprd orang hari perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang harian orang hari tingkat eselon iii perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang harian orang hari tingkat eselon perjalanan dinas dalam daerah kegiatan reses dprd uang harian orang hariwkl. orang hari ketua dprd ko) representasi tingkat eselon anggota dprd orang hari |zoos| belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota perjalanan dinas luar daerah kurang dari jam uang harian digunakan sebagai acuan perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian aceh (penyusunan perencanaan kebutuhan dan estimasi biaya, perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sedangkan dalam pelaksanaan sumatera utara menggunakan cost. tahun| kode rekening) uraian satuan harga keterangan perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian riau perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian kepulauan riausumatera barat perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sumatera selatan perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian lampung perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian bengkulu perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian bangka belitung perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian banten is1020401 lo00sd.k.i. jakarta perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian jawa nan tengah perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian d.i. yogyakarta is1020401bali perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian nusa tenggara barat perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian nusa tenggara timur perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian kalimantan barat perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian kalimantan tengah |ooo5s doorcloser berbuah |zoos dop pelan . io.buah . |zoos dop c1.5in io. buah i51020101 |zoos dop pve1 2in . io.buah . |zoos dop pve2in io. buah |zoos dop pvc c25in . io.buah i51020101 |ooo5 dop pvc3 4in . io.buah |. |ooo5s double socket dn110mm . ih. buah . |ooo5s double socket dn160mm il. buah |ooo5s elastomer bearing pad 450x400x45mm tinnerplate3 buah |ooo5s elbow9oo g2" ho. buah . |ooo5 elbow gion2"x900 io. buah |ooo5s electrical welllogging il.unit |ooo5 engselangin . berbuah |ooo5 engsel besar person |ooo5 engsel kecil person |ooo5 eternity indoplkk selembar |zoos eternitcapkerang pem2 |zoos fiberglassgelombanglebar2 mmx3m selembar is1o20101 |ooo5s fiber harmonika. (plat) poem2 .| is1o20101 |zoos filler . pelita is1020101 |zoos filter. perifer is1020101 |zoos fitting bend dn110mm i.buah .| is1o20101 |zoos fitting bend dn110mm i. buah |zoos 35a| fitting bend dn110mm ih. buah .| is1o20101 |zoos fitting bend dn160mm( |. buah |ooo5s fitting bend dn160mm |. buah is1o20101 |zoos fitting bend dn160mm( il. buah |zoos flandspigot pvc dn2" buah is1o20101 |zoos lange gig2" io. buah |ooo5s 36ol lange socket buah |ooo5s 36il flat sheet pile(22x50) permeterlari |zoos floordrainbidsa berbuah |ooo5 floordrainstainhes berbuah |ooo5s 36al floordrainstainlesexwasser berbuah .| |ooo5s folding gate aluminium poem2 |ooo5 366e| folding gate besitebal0, perm2 |ooo5s folding gate besitebal0, perm2 .| is1o20101 |ooo5s formula selembar perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian kalimantan selatan perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian kalimantan timur perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian kalimantan utara perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sulawesi utara perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian gorontalo perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sulawesi barat perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sulawesi selatan perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sulawesi tengah perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian sulawesi tenggara perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian maluku perjalanan dinas luar daerah lebih dari jam uang harian maluku utarapapua barat perjalanan dinas luar daerah diklat uang harian perjalanan dinas luar daerah uang representasi tingkat bupati) orang hari wkl. bupati perjalanan dinas luar daerah uang representasi tingkat eselon| arang hari apabila perjalanan dinas luar daerah menggunakan biaya penginapan aceh tingkat (kendaraan umum, tarif tiket biaya penginapan aceh tingkat |dibayarkan sesuai tarif yang |ooo5 biaya penginapan aceh eselon iii golongan (berlaku (at cost). biaya penginapan aceh eselon golongan iii biaya penginapan aceh golongan biaya penginapan sumatera utara tingkat biaya penginapan sumatera utara tingkat biaya penginapan sumatera utara eselon iii golongan uang harian terdiri dari yang sea lan aper loka dan makan yang dia tumpul, |zoos| oof biaya penginapan jambi tingkat dalam hal perjalanan dinas near aan tata |zoos co| biaya penginapan sumatera barat eselon iii golongan novel atau penginapan lainnya, aya menginap |zoos| o8| biaya penginapan sumatera barat golongan sebesar dari ketentuan |zoos| biaya penginapan sumatera selatan tingkat satuan biaya penginapan, |zoos| biaya penginapan lampung eselon iv golongan ss00oop |zoos| t8| biaya penginapan lampung golongan h soo |zoos| biaya penginapan bengkulu tingkat 0700p |zoos| biaya penginapan bengkulu tingkat bon e20oo |zoos| s1f biaya penginapan bengkulu eselon golongan asasooo |zoos| biaya penginapan bengkulu eselon iv golongan goo |zoos| ss| biaya penginapan bengkulu golongan h ego |zoos| saf biaya penginapan bangka belitung tingkat books 8sl biaya penginapan bangka belitung tingkat 233solo |ooo5 s6| biaya penginapan bangka belitung eselon iii golongan oh |zoos s7| biaya penginapan bangka belitung eselon golongan oh .| |zoos ss| biaya penginapan bangka belitung golongan i ii . |zoos sol biaya penginapan banten tingkat |ooo5s 9o| biaya penginapan banten tingkat |zoos 9i| biaya penginapan banten eselon iii golongan |ooo5s biaya penginapan banten eselon golongan! |ooo5s biaya penginapan banten golongan i ii . |ooo5s biaya penginapan jawa barat tingkat . |ooo5 biaya penginapan jawa barat tingkat |ooo5 biaya penginapan jawa barat eselon golongan oh |ooo5s biaya penginapan jawa barat eselon golongan . |ooo5s biaya penginapan jawa barat golongan i ii . |ooo5s biaya penginapan dki jakarta tingkat |ooo5 biaya penginapan dki jakarta tingkat . |ooo5 biaya penginapan dki jakarta eselon iii golongan .| |ooo5 biaya penginapan dki jakarta eselon golongan . |ooo5s biaya penginapan dki jakarta golongan i i1 .| |ooo5 biaya penginapan jawa tengah tingkat aa .| |ooo5 biaya penginapan jawa tengah tingkat . |ooo5 biaya penginapan jawa tengah eselon iii golongan .| |ooo5s biaya penginapan jawa tengah eselon golongan i1i .| |ooo5s biaya penginapan jawa tengah golongan i ii .| |ooo5s biaya penginapan yogyakarta tingkat |ooo5 biaya penginapan yogyakarta tingkat |ooo5 biaya penginapan yogyakarta eselon iii golongan |ooo5s biaya penginapan yogyakarta eselon golongan 8a5. |ooo5s biaya penginapan yogyakarta golongan i ii 8a5s. |ooo5 biaya penginapan jawa timur tingkat 0h .| |ooo5 biaya penginapan jawa timur tingkat |ooo5 biaya penginapan jawa timur eselon iii golongan |zoos biaya penginapan jawa timur eselon golongan |ooo5s biaya penginapan jawa timur golongan i ii .| |ooo5s biaya penginapan bali tingkat 0h .| |ooo5s biaya penginapan bali tingkat bb .| |ooo5s biaya penginapan bali eselon iii golongan .| |ooo5s biaya penginapan bali eselon golongan .| |ooo5s biaya penginapan bali golongan .| |ooo5 biaya penginapan nusa tenggara barat tingkat oh jogos biaya penginapan nusa tenggara barat tingkat '') ) | ' ') o | o2. |zoos biaya penginapan nusa tenggara barat eselon iii golongan oh jogos biaya penginapan nusa tenggara barat eselon golongan! |zoos biaya penginapan nusa tenggara barat golongan i ii '') ) | ' ) oh |zoos biaya penginapan nusa tenggara timur tingkat ' )') ) | ' ) oh | zoos biaya penginapan nusa tenggara timur tingkat '') ) | ) oh . joo jos anon tang eta soo jogos biaya penginapan nusa tenggara timur golongan1 | ) oh | jogos biaya penginapan kalimantan barat tingkat ')' ) | ) oh | jogos biaya penginapan kalimantan barat tingkat ' ' ) | ) oh o| zoos biaya penginapan kalimantan barat eselon iii golongan oh jogos biaya penginapan kalimantan barat eselon golongan oh jogos biaya penginapan kalimantan barat golongan1 oh o | zoos biaya penginapan kalimantan tengah tingkat ' ')') ) | ) oh jogos biaya penginapan kalimantan tengah tingkat ' ' ) | ) oh |ooo5s biaya penginapan kalimantan tengah eselon iii golongan oh ooo5s biaya penginapan kalimantan tengah eselon golongan lo oh ooo5s biaya penginapan kalimantan tengah golongan i ii ' ') ) | o oh ooo5 biaya penginapan kalimantan selatan tingkat ' )' ) | ) oh ooo5s biaya penginapan kalimantan selatan tingkat ' ') ) | ) oh o| ooo5 biaya penginapan kalimantan selatan eselon iii golongan jogos biaya penginapan kalimantan selatan eselon golongan zoos biaya penginapan kalimantan selatan golongan i ii ' ) ) | ) oh jogos biaya penginapan kalimantan timur tingkat oh zoos biaya penginapan kalimantan timur tingkat ' ) ) e| o oh joo5s biaya penginapan kalimantan timur eselon iii golongan oh zoos biaya penginapan kalimantan timur eselon golongan ' e| oh ooo5s biaya penginapan kalimantan timur golongan ' ') ) e| oh ooo5s biaya penginapan kalimantan utara tingkat ' ) ) e| ) oh | ooo5s biaya penginapan kalimantan utara tingkat ' )) ) | o oh o| ooo5 biaya penginapan kalimantan utara eselon iii golongan oh |ooo5 biaya penginapan kalimantan utara eselon golongan iii ' ) oh |ooo5 biaya penginapan kalimantan utara golongan1 i ii ' ) ) e| ooh ooo5 biaya penginapan sulawesi utara tingkat ' ) ) e| oh |ooo5 biaya penginapan sulawesi utara tingkat ooh |ooo5 16i| biaya penginapan sulawesi utara eselon iii golongan oh |ooo5 biaya penginapan sulawesi utara eselon golongan oh |ooo5s biaya penginapan sulawesi utara golongan i ii |ooo5 biaya penginapan gorontalo tingkat |ooo5 biaya penginapan gorontalo tingkat |ooo5 biaya penginapan gorontalo eselon iii golongan |ooo5 biaya penginapan gorontalo eselon golongan |ooo5 biaya penginapan gorontalo golongan . |ooo5 biaya penginapan sulawesi barat tingkat |ooo5 biaya penginapan sulawesi barat tingkat oh |ooo5 biaya penginapan sulawesi barat eselon iii golongan oh |ooo5s biaya penginapan sulawesi barat eselon golongan . |ooo5s biaya penginapan sulawesi barat golongan i ii . |ooo5 biaya penginapan sulawesi selatan tingkat . . |ooo5 biaya penginapan sulawesi selatan tingkat |ooo5 biaya penginapan sulawesi selatan eselon iii golongan oh |zoos biaya penginapan sulawesi selatan eselon golongan ' oh . |ooo5 biaya penginapan sulawesi selatan golongan1 11l . |ooo5s biaya penginapan sulawesi tengah tingkat .| |ooo5s biaya penginapan sulawesi tengah tingkat |ooo5s biaya penginapan sulawesi tengah eselon iii golongan oh |ooo5s biaya penginapan sulawesi tengah eselon golongan .| |ooo5s biaya penginapan sulawesi tengah golongan . |ooo5 biaya penginapan sulawesi tenggara tingkat . |ooo5s biaya penginapan sulawesi tenggara tingkat |ooo5 biaya penginapan sulawesi tenggara eselon iii golongan oh |zoos biaya penginapan sulawesi tenggara eselon golongan oh .| |ooo5s biaya penginapan sulawesi tenggara golongan i ii .| |zoos biaya penginapan maluku tingkat aa bae7. |ooo5s biaya penginapan maluku tingkat .| |zoos biaya penginapan maluku eselon iii golongan |ooo5s biaya penginapan maluku eselon golongan .| |ooo5s biaya penginapan maluku golongan i ii .| |ooo5s biaya penginapan maluku utara tingkat ba40. |ooo5 biaya penginapan maluku utara tingkat sa75. |ooo5 biaya penginapan maluku utara eselon iii golongan |zoos biaya penginapan maluku utara eselon golongan .| |ooo5s biaya penginapan maluku utara golongan i ii .| |ooo5s biaya penginapan papua tingkat |ooo5 biaya penginapan papua tingkat .| js1o201o1 tools baya penginapan kapua eren soo is1o20301 jogos biaya penginapan papua eselon iv golongan is1o20301 jogos biaya penginapan papua golongan h jogos biaya penginapan papua barat tingkat js1o20301 jogos biaya penginapan papua barat tingkat is1o20301 jogos biaya penginapan papua barat eselon golongan 20s0o0o| is1o20301 jogos biaya penginapan papua barat eselon iv golongan 7solo| jogos biaya penginapan papua barat golongan oom soo 2025s1o2o3o1 jogos biaya taksi aceh ngan p23oo dipergunakan untuk biaya menyusun perencanaan biaya jogos f 21a| biaya taksi sumatera selatan organ jai jogos biaya taksi bengkulu org kai poo s1o20so1 biaya taksi bangka belum org kai g0ooo| uang teks adalah biaya taksi dari bandara stasiun terminal tempat tujuan atau sebaliknya. 2025s1o2oso1 jogos biaya taksi yogyakarta org kai p t8000| js1poso1 jogos biaya taksi jawa timur org kai poo js1poso1 jogos biaya taksi ban corgpkai p solo 2025s1o2oso1 jogos biaya taksi nusa tenggara baat orgpkai pasi ooo js1o2oso1 jogos biaya taksi nusa tenggara timur org kai poso 2025p1o2oso1 zoos biaya taksi kalimantan barat org kai 2025s1o2oso1 zoos biaya taksi kalimantan tengah org kai poo 2025s1o2oso1 jogos biaya taksi kalimantan selatan org kai sooko js1poso1 jogos biaya taksi kalimantan timur org kai sooko| 2025j1poso1 zoos biaya taksi kalimantan utara org kai o2ooo 2025j1o2oso1 zoos biaya taksi sulawesi utara org kai a3s0oo js1o2oso1 jogos biaya taksi gorontalo org kai agosto| s1o2oso1 biaya taksi sulawesi barat org kai 31300o| s1o2oso1 zoos biaya taksi sulawesi selatan org kai solo| js1o2oso1 zoos biaya taksi sulawesi tengah org kai solo| js1o2oso1 jogos biaya taksi sulawesi tenggara org kai anon is1o2oso1 books biaya taksi maluku org kai agosto biaya taksi maluku utara org kali biaya taksi papua org kali biaya taksi papua barat org kali perjalanan dinas luar daerah sewa kendaraan dalam kota jawa perjalanan dinas luar daerah sewa kendaraan dalam kota luar) perhari jawa |zoos biaya tiket pesawat pulang pergi semarang jakarta kelas ekonomi orang pp satuan tiket pesawat untuk pejabat negara dapat biaya tiket pesawat pulang pergi semarang jakarta kelas bisnis orang menggunakan kelas bisnis. biaya tiket pesawat pulang pergi solo jakarta kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi solo jakarta kelas bisnis orang biaya iket pesawat pulang pergi semarang balik papan kelas orang pp ekonomi biaya tiket pesawat pulang pergi semarang balik papan kelas bisnis orang pp satuan tiket pesawat berlaku |zoos biaya tiket pesawat pulang pergi solo balik papan kelas ekonomi orang pp untuk pergi pulang. biaya tiket pesawat pulang pergi solo balik papan kelas bisnis orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi semarang banda aceh kelas orang pp ekonomi satuan tiket pesawat ini biaya tiket pesawat pulang pergi semarang banda aceh kelas bisnis orang (dipergunakan untuk biaya tiket pesawat pulang pergi solo banda aceh kelas ekonomi orang (perhitungan perencanaan biaya tiket pesawat pulang pergi solo banda aceh kelas bisnis orang pp anggaran estimasi), dalam biaya iket pesawat pulang pergi semarang bandar lampung kelas orang pp pelaksanaannya dapat ekonomi melebihi besarannya, biaya tiket pesawat pulang pergi semarang bandar lampung kelas orang pp sepanjang didukung dengan bisnis |bukti yang sah (at cost) biaya tiket pesawat pulang pergi solo bandar lampung kelas orang pp ekonomi biaya tiket pesawat pulang pergi solo bandar lampung kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang bandung kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang bandung kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi solo bandung kelas ekonomi orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi solo bandung kelas bisnis orang pp biaya iket pesawat pulang pergi semarang banjarmasin kelas orang pp ekonomi biaya tiket pesawat pulang pergi semarang banjarmasin kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi solo banjarmasin kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi solo banjarmasin kelas bisnis orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi semarang batam kelas ekonomi orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi semarang batam kelas bisnis orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi solo batam kelas ekonomi orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi solo batam kelas bisnis orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi yogyakarta denpasar kelas orang pp ekonomi biaya tiket pesawat pulang pergi yogyakarta denpasar kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang kendari kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang kendari kelas bisnis orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi semarang manado kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang manado kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang medan kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang medan kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang padang kelas ekonomi orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang padang kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang palangkaraya kelas orang pp biaya tiket pesawat pulang pergi semarang palangkaraya kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang palembang kelas orang pp ekonomi biaya tiket pesawat pulang pergi semarang palembang kelas bisnis orang biaya tiket pesawat pulang pergi semarang pekanbaru kelas orang pp ekonomi biaya tiket pesawat pulang pergi semarang pekanbaru kelas bisnis orang sewa penginapan untuk penerimaan tamu kunjungan dibayarkan cost sewa penginapan untuk penerimaan tamu kunjungan irawan| kode seluma oo um saru manca veteran |ooo5s sewa penginapan untuk penerimaan tamu kunjungan orang hari ' pembayaran tiket secara cost belanja uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak dan dan are aida nnn men dan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga pihak jaro2obor maa penanganan pp) joo1 belanja hadiah yang bersifat perlombaan joo1 medali type loose joo1 medali type2 set joo1 medali type3 set d00000| joo1 medali type4 doo set joo1 medali type5 set o300000| joo1 medali type6 set a00000| joo1 piala dua kaki set joo piala dua kaki s.o000| joo1 piala dua kaki set joo1 piala empat kaki joo1 1i| piala empat kaki joo1 piala empat kaki set joo1 piala satukan ios s28000| jenis dan bentuk paket souvenir disesuaikan dengan kebutuhan. |ooo1 plakat khusus kunjungan keluar negeri 'o')')'' buah uang pembinaan kompetisi lomba non sains perorangan masyarakat diberikan untuk kegiatan berprestasi tk. kabupaten juara resmi yang diadakan oleh uang pembinaan kompetisi lomba non sains perorangan masyarakat instansi pemerintahberprestasi tk. kabupaten juara iii provinsi dan nasional untuk uang pembinaan kompetisi lomba non sains kegiatan kompetisi lomba beregu kelompok lembaga tk. kabupaten juara olimpiade yang logo1 uang pembinaan kompetisi lomba non sains (diselenggarakan oleh dinas beregu kelompok lembaga tk. kabupaten juara pendidik tau teri uang pembinaan kompetisi lomba non sains atau kementerian beregu kelompok lembaga tk. kabupaten juara iii pendidikan. uang pembinaan kompetisi lomba non sains beregu kelompok lembaga tk. kabupaten juara harapan peserta uang pembinaan kompetisi lomba non sains uang pembinaan tingkat beregu kelompok lembaga tk. kabupaten juara harapan internasional diberikan apabila uang pembinaan kompetisi lomba non sains (dikirim untuk menjadi beregu kelompok lembaga tk. kabupaten juara harapan iii perwakilan atas nama negara uang pembinaan kompetisi lomba non sains perorangan multi event dan mendapatkan tk. kabupaten juara dasi dari teri uang pembinaan kompetisi lomba non sains perorangan multi event omen asi dari kementerian peserta pendidikan. tk. kabupaten juara uang pembinaan kompetisi lomba non sains perorangan multi event tk. kabupaten juara iiiiiiiii uang pembinaan kompetisi lomba sains beregu kelompok siswa berprestasi tk. kabupaten juara |ooo5 gatevaveg buah |zoos gembokmaster50misi5 il. .| |zoos gembokmaster60 misi5 seo . |zoos granit lantai pedestrian (30x30 cm) tebal20 (ex. roman) . |zoos granit lantai difabel (30x30 cm)tebal (ex. roman) . |ooo5s 37a| genset3 . io.unit |ooo5s gentengbetonyangdicatbesar berbuah |. |ooo5s gentengbetonyangdicatkecil berbuah |. |zoos gentengkacabeton berbuah |ooo5s gentengkaca prs berbuah |ooo5s genteng keramik berbuah |. |ooo5s 3so| genteng keramik kia berbuah |ooo5s 3si| gentengkerpuspresex. kudus berbuah s5. |ooo5s gentengkerpuspresjatiwangi berbuah . |ooo5s genteng penting besar komando berbuah |. |ooo5s 3sa| gentengplentongkecil berbuah . |ooo5 gentengpresex. kudus berbuah |ooo5s 3s6| gentengpressjatiwangi kodok kebumen berbuah |zoos genteng tegal pem2 |zoos 3gg| gentingbeton belum dicatbesar berbuah |zoos 3g9| gentingbeton belum dicatkecil berbuah is1o20101 |ooo5s geo electrical . l.unit |zoos giboullt joint aevi oin il. buah |zoos giboullt joint acv4in il. buah .| |zoos giboullt joint acv6in .i. buah |zoos 39a| giboullt joint acv8in .i. buah is1o20101 |zoos giboullt joint vld oin il. buah is1o20101 |zoos giboullt joint giv4in .i. buah is1o20101 lolos giboullt joint giv6in il. buah is1o20101 |zoos giboullt joint giv8in il. buah is1o20101 |zoos giboullt joint pvc1i oin . i. buah |zoos giboullt joint c2in .i. buah |zoos giboullt joint pvc3in il. buah is1o20101 |zoos giboullt joint pvc4in il. buah |zoos giboullt joint bin |. buah |ooo5s giboullt joint pvc8in il. buah is1o20101 |zoos got u80 berbuah |zoos got u20 berbuah i51020101 |ooo5s granit alam nero absolute (hitam),tebal mm, l 60cm perm2iiia47beregu kelompok lembaga tk. provinsi juara peserta beregu kelompok lembaga tk. provinsi juara peserta beregu kelompok lembaga tk. provinsi juara iii pesertiiiiiipeserta berprestasi tk. provinsi juara iiinasional juara peserta beregu kelompok lembaga tk. nasional juara peserta beregu kelompok lembaga tk. nasional juara iii pesertiiiiiiiiiko) beregu kelompok lembaga international juara peserta uang pembinaan kompetisi lomba non sains ko) beregu kelompok lembaga international juara peserta beregu kelompok lembaga international juara iii pesertiiiiii joo1 uang pembinaan kompetisi juara harapan ati kategori selain juara ii, dan uang pembinaan kompetisi juara harapan disetarakan9g8| uang pembinaan juara lomba desa tingkat kabupaten juara yang pembinaan juara lomba desa tingkat kabupaten juara mba diadakan setahun harapan uang pembinaan juara lomba desa tingkat kabupaten juara per kegiatan harapko) pegiat borgx) tk. kabupatenko) pegiatko) pegiatbee ika uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi sea ena semai oasaeom| uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi mama down orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi sea aon pom dri) gatal main emas kaltim rendah semai sampo| orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi san aon pom dg) mutan manik emas kalian bandai semai atom| orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi ant pom perorangan uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi lae joon jon se) gutiatann taman pemanas wat semau season| perorangan uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi lae joon jon ss) sutiatann awan pem fantasi jam semau season) perorangan uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi lae joon jon ae) muatan aman pemanas jai semau asn) beregu orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi lae joon jon ur) mutan awan pemanas dat semau sawo) beregu orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi pan era referee dow beregu orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi test doa dasa beregu orang uang pembinaan tali asih kompetisi lomba olahraga prestasi multi bera beanerasee pena danberegu orang uang pembinaan kejuaraan olahraga prestasi tk. kabupaten juaralag atau lebih isitop score dang pembinaan kejuaraan olahraga prestasi tk. kabupaten pemain euang pembinaan kejuaraan duta wisata kabupaten juara harapan juara kategori uang saku pembinaan untuk pelatih pemilihan duta wisata tk. propinsi jawa tengah uang saku pembinaan untuk peserta pemilihan duta wisata tk. propinsi jawa tengah dang saku untuk peserta saat kompetisi pemilihan duta wisata tk.iii |ooo1 belanja barang souvenirharapan uang pembinaan lomba kreativitas dan inovasi arenosa) tk. uang pembinaan lomba kreativitas dan inovasi arenosa) tk. tol ko. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga pihak 202s (sxoaoso2 maa ena reraaanar |ooo2| belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat |ooo2 alat bantu kruk . io.unit ) | |ooo2 honor petugas pembantu desa bulan |ooo2 honor petugas pencatat dan pemetaan desa kegiatan |ooo2 upah tenaga borongan lepas entry data dasar keluarga orang buku |ooo2 medis operasi wanita mow) bomb paket |ooo2 medis oprasipria mop) bomb paket lo. ko. lo. yo. is1oe belanja bantuan sosial lp. is1oeo1 belanja bantuan sosial kepadalndividu . is1oe6o10o1 belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu .| is1o6o101 joo1| belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu |ooo1 tenaga surveyor rumah tdk layak huni rth) bng desa rum |ooo1i tenaga input hasil survey rumah tdk layak huni rth) dokumen rumah lo. ko. h. . berangamopa, too. to. belanja modal peralatandan mesin |. belanja modal alat besar bo. belanja modal alat besar darat . l|ooo1i| belanja modal tractor . logo1i hand traktor. l.unit | |s2020101 logo1i traktorroda2( pk)lengkap unit |9uik logo1i traktorroda2 rotor( pk) unit myanmar namun| koderekenng uraian satuan marca were tangan logo1 traktorroda2 rotor( pk) |.unit logo1 traktorroda2 rotor( pk) |.unit foto1 mesin8, oosit logo1 mesin8, . ioo.nit logo1 mesin8, . io.unit logo1 boxer perlengkapan standart komplit kuota di unit .| rekor perlengkapan komite standar myanmar term komplit standart myanmar mly |. unit jjj ' ss. |ooo2| belanja modal grader to. |ooo2 bulldozer8ton . i.unit |ooo2 carryroler buldoser kimetsu d31 buah |ooo2 dinamo ampere buldoser kimetsu d31 set .| je2020101.| ap. dinamo stater. buldoser kimetsu pst stater buldoser kimetsu |. set nan il. ko. ho.| |ooo3| belanja modal excavator lo. |ooo3 excavator20tom . i.unit |oog hydraulic excavator 20ton kapasitas bucket0. unit tol lo. ko. lo. 1o. |ooo| belanja modal loader bo. (s2020101 |ooo9g backbone loader 8ton kapasitas bucket unit loong mobil aeroplatform . i.unit logo9g mobil crane . i.unit |ooo9g mobil crane aichi crane isolated aerial platform model sh15b unit |ooo9g mobil crane soli aerial platform articulation truck crane mpt unit |ooo9g mobil crane soli aerial platform articulation truck crane pnt230 unit |ooo9g mobil crane soli aerial platform telescope truck crane pt140 unit |oog s8| mobil crane isolipnt impor) l.unit lo. ko. ho. . joo1i| belanja modal mesin proses |. loo1i alat bedah mayor hewan) |. o | loo1i alat pencacah bahan pupuk organik apps) unit loo1i alat pengeringgabah(daya1. hp) unit |s2020101 loo1i alatpenggantungkarkasdanjeroan unit |s2020101 lowii alat pengolah sampah organik bioreaktor organik (250liter) unit s2020101 loo1i alatperajangcengkeh unit s2020101 loo1i alat perang tempe paket loo1i alat daging i.unit joo11 1i1| alat sablon . io.nit |oo11i alat sangrai uji cita rasa kopi unit . |oo1i alat sangrai uji cita rasa kopi lengkap unit . |oo11i alatujitepungtapoka . l.unit . |oo11 alat ukur kualitas garam . i.unit |oo11 alatukurmeterandigitl . lo.unit . f|oo11 almaristimer . io.unit loo11 ssilentuk. kva .i.unit loo11 suk. ova .i.unit loo11 bahanpercontohan pengolahikanpaket1 paket loo11 2i| bahanpercontohanpengolahikanpaket3 paket loo11 band seater . l.unit |oo11 bar( censo) il. buah loo11 bar chainsaw uk. . i. buah loo11 bejana masak il. buah |s2020101 |oo1i bitter kompresor semi heretic reciprocating two stage unit is2020101 loo11 3il bor duduk . il.unit ) loo1i botolspesimen il. buah loo1i box free . i.unit loo1i boxsilentuk. kva .i.unit loo1i 3e| boxsilentuk. ova .i.unit loo1i calf pulled . i.unit loo1i 3g| cetakpelletpakanikan |.unit loo1i cetakan paving manual |.unit loo1i 4i| chain saw kecil . l.unit loo1i chain saw besar |.unit loo1i chain saw sedang l.unit loo1i chopper mesin perajangrumput) unit s2020101 loo1i cleaner seed ' .|.unit s2020101 loo11i composer . l.unit loo1i container n2cair 3l |.unit loo1i container n2cair it(leherkeci) unit |ooo5 gree merek |zoos grendelbesar berbuah . |ooo5s grendelkecil berbuah |ooo5s groundwaterpump o 5m3 jam, power2.20kw, head buah |ooo5s gypsum #rangkaplafond poem2 |ooo5s gypsum board x240x9) selembar . |ooo5 harplekplat4mm .pem2 . |ooo5 hyarolic oil . pelita |ooo5 truk poem3 |ooo5s jembatan gantung pejalankaki meterai |ooo5 jembatan girder ' . ko.xkg |ooo5 jendelanako .pem2 |ooo5 kabel elektroda nyy uk.2x1,5mm lom lo. a1. . |ooo5s kabel ltc2x16mm2 ko. |. |ooo5 kabel nyy2x4mm2 kom lo. |ooo5 kabel yyyy1x1,3mm kom lo. . |ooo5s kabel yyyy1x8 ko. lo. . is1o20101 |ooo5 kabel yyyy4x4mm ko. |. |zoos kabelpower nyy4x6mm ko. |. . |zoos kabel wlc bengkel1x2,5mm kh. |. .| |ooo5s kacabeningtebal3mm poem2 |ooo5s kacabeningtebal5mm poem2 |zoos kacacleartemperedtebal12mm poem2 |zoos kaca il. poem2 |zoos kacakembang3mm il. poem2 |ooo5s kacakembang5mm il. poem2 |ooo5s kaca one way9mm .pem2 |ooo5s kacapangilon cermin) pem2 |zoos kacarayband tebal 8mm poem2 .| |zoos kacariben3mm .pem2 |zoos kacariben5mm .poem2 |ooo5s kacariben8 pem2 |ooo5 kaitangin berbuah |ooo5s kanopirangkaholottweenlettebal5 perm2 .| |ooo5s kansteen beton recast uk. x30x10x20k buah |ooo5s kantin ,50x0,30m) berbuah |ooo5s kantin ,50x0,30m) 2bh permeterlari i51020101 |ooo5 kapursirih perak joo1i 5o| container cair it(leherlebar) unit |oo11 5i| container n2cair tawing multipurpose unit . |oo1i continuous dealer . l.unit loo11 cradle . io.unit |oo11 crown moisture tester ta5 |.unit . loo11 cultivar . ioo.unit |oo11i ventilator minyak atsiri . l.unit loo11 6o| diesel inda r180h(sn) . ho.unit |oo11i 6il| digital vescometer . l.unit loo11 6al dinamo7 kva . io.unit ' ) | loo11 reaching gun . l.unit ' ) | |oo1i dryer(termasuk penggerak) type box10 ton unit crossflow loo1i dryer(termasuk penggerak) type box12 ton unit inflow loo1i dryer (termasuk penggerak) type box3, ton unit loo1i logging machine . l.unit loo1i gergaji circletangan |.unit loo1i gergajimesin . i.unit loo1i gerinda tangan l.unit loo1i sol gerobak bakso rangka kayu bengkirai) unit istandarkayu loo1i sil ginekologi set il. set loo1i s2| ledakan tatakan untuk pompaair alat kebersihan tpi unit loo1i grain moisture meter buah loo1i sal translator (pembuatpakanternak pelet) unit loo1i gunting telinga (setengahlingkaran) unit s2020101 loo11 sel hagametr il. buah s2020101 lowii s7| hand refratometer buah .| loo1i ssg| handsealerplastik (panjang40cm) buah joo1i s9| hand prayer il. buah loo11 9o| handsprayer elektrik . i.unit loo11 9i| hand trolley kereta dorong |.unit loo11 apa benih io. buah loo11 apa induk io. buah loo11 hoteplatewith magnetingstirrer |.unit . . loo11 simpul dealer . lo.unit jala. buah loo11 jaring panen il. buah loo11 jet cleaner . il.unit l|oo1i kalium logat k103) . k.kg . |oo1i kandang (perlengkapantimbanganternak) unit . |oo1i kandanglipatbesar |.nit |oo1i kandanglipatkecil . l.unit . |oo1i kandanglipattanggung |.unit |oo1i katrolmanual . i.unit is2020101 loo1i kemasan alumunium min. lbr) unit loo1i kepala kompor lpg zeppelin) |.unit is2020101 loo1i ket. i.unit loo1i kompor blower besar |.unit |s2020101 loo1i kompresor, daya: |.unit loo1i kompresor, daya: .|.unit ' |oo1i kuota rd85 di1 .l.unit loo1i kunci ring ho. l|oo1i kursi lelang tpi ' .i.unit | loo1i mediaagar k.kg loo1i melawan basket |. buah loo1i meja periksa hewan |.unit | |s2020101 l|oo1i mesinaplikatormarkajalan unit loo1i mesin blender i.unit |oo1i mesin bubut kayu . io.unit |oo1i mesin cetak genteng .|.unit |oo1i mesin cetak kerupuk manual .|.nit . |oo1i mesin cetak kerupuk otomatis |.unit |oo1i mesin cetak roster . l.unit |oo1i mesin filling tomat cair) .|.unit |oo1i mesin logging mounted ular18 unit |oo1i mesin logging sn50 . io.unit loo1i mesinfogging ' .i.unit oo1i mesin gergaji . lo.unit . |oo1i mesin gergaji book .|.unit |oo1i mesin gergaji circle l.unit |oo1i mesingergajipemotongranting |.unit |s2020101 |oo1i mesin gergaji pita band saw, |.unit |s2020101 l|oo1i mesin giling jamu kering |.unit loo1i mesin giling sabutkelapa |.unit |s2020101 loo1i mesin granular . l.unit loo1i mesintrat bambu l.unit loo1i mesin kasir . l.unit ) | l|oo1i mesin kemas otomatis |.unit l|oo1i mesin mixer kapasitas liter unit l|oo1i mesin molen tanah |.unit l|oo1i mesin molen tanah double silinder unit l|oo1i mesin oven rotasi i.unit l|oo1i mesin parak . i.unit ' |oo1i 16i| mesin pasar mata gergaji unit loo1i mesin paving hidrolik |.unit |oo1i mesin pembusuk kopi sangrai gender) unit |oo1i mesin pencacah bahan pupuk organik apps) kfj apm unit oon |s2020101 join mesimpencacahikan unit mesin pencacah rumput (chopper) dan alat penggerak .l. mit .i. rekayasa mesin pencampur tiket) .oooooooooooooooooooooooooooo. wmmmmbemmm ol: ts: mesin pencuci kopi washed) .ooooooooooooooooooooooooooooooooo #food w0ommmmbemmmo8: mesin pengepung engine hp) unit jyoti mesin pengepung (pakanternakhalus) unit o | jyoti mesimpenetas unit join mesin pengaya engine5, hp) unit o | |s2020101 jyoti mesinpengayaksampah unit o ) | |s2020101 join mesin pengering dryer) unit join mesin pengering dehumifierkapasitas25lt ' ) | unit oo |s2020101 jyoti 18i| mesin pengering gabah kapasitas3,5ton unit o | join mesin pengering gabah kapasitas5ton unit | join mesin pengulas kulit buah kopi pulpen), unit o o | join mesin pengulas kulit kopi kering hull) unit join mesin penyedot lumpur unit join mesimperajang kerupuk unit join mesin perang tembakau unit join mesin presenter pemasak cat markajalan unit o | join mesin pres melinjo mito join mesin press vakum uk. 8bijian unit oo join mesin sangrai kopi( roster) unit oo join mesin santan kelapa(80x70x50cm, pk) unit oo 2a. join mesin semprotairtselangsemprot unit oo join mesin singer diesel28 pk) unit join mesin sortasi biji kopi grade) unit oo o | joo1i mesin spinner . io.unit |oo1i mesin prayer lengkap |.unit .| |oo1i mesin vaccumfriying . i.unit |oo1i mesin vaccumfriying (buatan malang) unit foo1i mesin vakum . io.unit |oo1i mesin ionisasi garam conveyor) |.unit |oo1i microwave (kapasitas24 .|.unit |oo1i mikroskop binokular . l.unit oo1i milk can( litre) .ko.unit ) | oo1i mini rotary gril. io.unit |oo1i mist blower agro power 3wf3 liter) unit loo1i mist blower miura liter) |.unit fuori mixer . hoon.nit loo1i mixer kaliumlodat ' . i.unit loo1i mixerpelletpakanikan .|.unit loo1i mixertembakau . l.unit ' ) loo11i molen. io.unit s2020101 loo1i mulsatambak hk. loo1i ns80 .i lo.unit oo loo1i obstetri ih. set is2020101 loo1i oven. i.unit loo1i ovenbesar . l.unit loo1i oven deckpemanas lpg |.unit loo1i ovenpengeringpakanikan |.unit loo1i paddy power handai t4g25 |.unit l|oo1i pedal thruster dan blazer mesin kuota) unit loo1i pedal thruster lipat |.unit loo1i pedal thruster model engkol unit s2020101 loo1i pembuat minyak kelapa buah loo1i pembuat minyak wijen penggerak pk) buah s2020101 loo1i pengadaan kolam terpal bundar biofloko1l meter unit |s2020101 loo1i pengadaan kolam terpal bundar biofloko2 meter unit loo1i pengadaan kolam terpal bundar biofloko3meter unit j|oo1i pengadaan kolam terpal bundar biofloko4meter unit |oo1i pengadaan kolam terpal bundar biofloko5 meter unit |oo1i pengadaan mesin rice mill unit rmu) penggilingangabah. set oo1i pengemas manual . lo.nit |oo1i pengemas vacummini . l.unit ) |oo1i pengulas kacang tanah model jatiwangi unit |oo1i pengulas kacang tanah model sul ssel ' ' unit loo1i perang empon empon circle) buah |oo1i peralatan resting lo. set . |oo1i peralatan standar mass comparator mc unit |oo1i peralatan standar mass comparator mc 10k unit |oo1i peralatan standar mass comparator mc 30k unit |oo1i peralatan standar mass comparator mc unit l|oo1i perontok gabah pedal task) |.unit . |oo1i pompa3" penggerak5, |.unit oo loo1i pompa air "transmisi belt11, unit loo1i pompa air8"transmisi belt unit loo1i pompa air8"transmisi belt19 unit loo1i pompa air honda tsunami8" l.unit loo1i pompasedotlumpur l.unit loo1i post mortem set il. loo1i power three l.unit s2020101 loo1i power three hercules unit teori railingsystem meter |oo1i rak penyimpanan . i.unit foo1i rak within . ioo.unit . |oo1i rantai chain saw uk. io. buah .| floor reaper. io.unit |oo1i restainingbox . io.unit loo1i rol steel . ioo.unit loo1i rumah burung hantu rubuh) l.unit |oo1i sabit bergerigi mata l.unit loo1i dealer .ko.unit oo loo1i 29a| entri fug . i.unit loo1i silinder masak. lo.unit . |oo1i speedometertester unit loo1i spinner(caps.25k) . i.unit l|oo1i tabung centrifugal20ml . lo.unit oo |oo1i tabung kontainer semen beku. unit is2020101 loo1i tabung satu . i.unit s2020101 loo1i tangkiminyak il. buah loo1i tas peralatan operasionallnseminator buah loo1i thread depth gauge (pengukur kedalamanalurban) unit |oo1i timbangan digital besi150 unit loo1i timbangan digitallkan l.unit l|oo1i timbangan duduk besi150 unit loo1i 31i| timbangan duduk digital30 |.unit loo1i timbangan duduk digital bin kapasitas500kg unit .8a5. loo1i timbangan duduk manual150kg |.unit loo1i timbangan duduk manual300kg |.unit l|oo1i timbangankarkas |.unit |oo1i timbanganternak (castlescale) unit loo1i tinttesterfalat ukur kegelapankaca) unit loo11i 3i8| trotoar . l.unit .| loo1i tungku pembakaran keramik unit foo1i weight band wide mat wide rib microrib) karpet sapi myanmar lys pompa air belanja modal alat bantu |ooo3 belanja modal compressor mesin pengisi nitrogen ban floor standing tayang ef65 |ooo4| belanja modal electric generating set genset kwh genset kwh genset out put power watt (silent) generator set diatas kva belanja modal alat angkutan |s2020201 belanja modal alat angkutan darat bermotor nan |ooo1 belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan kendaraan pejabat eselon disetarakan kendaraan dinas pejabat eselon type kendaraan dinas pejabat eselon type joo1 kendaraan operasional kantor dan atau lapangan roda pick up. . dean operasional kantor dan atau lapangan roda mini bus ben operasional kantor dan atau lapangan roda mini bus den operasional kantor dan atau lapangan roda mini bus ban operasional kantor dan atau lapangan roda mini bus dedouble |ooo2| belanja modal kendaraan bermotor penumpang namun| derekenng uraian satuan marca | ) terangan joo2 roda bus sedang nite joo2 roda bus besar nite joo2 mobil prokes nik po00000. te. w3 jogos| belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang joo3 t| roda angkutan barang pick type ami oo0 ooo3 roda angkutan barang pick up1ype2 joo3 roda truck sedang type unit joo3 roda truck sedang1ype2 unit p00 joo3 roda truck sedang1ype3 ani joo3 roda truck besar apel unit p500 joo3 7p roda truck besar1ype2 nit p550. joo3 roda truck besartyped nie p600 joo3 roda truck besartyped unit oa, joo| | belanja modal kendaraan bermotor beroda dua joo kendaraan bermotor roda operasional type joo kendaraan bermotor roda operasional type2 joo kendaraan bermotor roda operasional type3 joo kendaraan bermotor roda operasional type4 unit joo kendaraan bermotor roda operasional type5 unit joo kendaraan bermotor roda operasional type6 unit joo kendaraan bermotor roda lapangan type ani joo kendaraan bermotor roda lapangan type2 jogos| belanja modal kendaraan bermotor berodatiga zoos kendaraan bermotor roda3 jogos roda ppkm gajah 200dept jogos roda apbktm gajah dpd2om jogos roda via karya type ani jogos roda via karya type2 jogos roda via karya types nie ft). roda motor sampah motor sampah |. unit nan a vw , jogos| belanja modal kendaraan bermotor khusus (s2020201 pool sepang oo ee |. unit naa belanja modal alat angkutan darat tak bermotor joke| | belanja modal kendaraan tak bermotor penumpang |ooo6 sepeda mtb type |ooo6 sepeda mtb type |ooo6 sepeda mtb type |ooo6 sepeda mtb type |ooo6 sepeda mtb type |s20202 belanja moda alat pertanian belanja modal alat pengolahan |zoos| | belanja modal alat laboratorium pertanian aguadestilator sistem alat destilasi unit (penyaringan hingga micron,listrik watt alat pembuat moca |o005 alat tabela |o005 analytical balance ketelitian sampai digit mosaic amar smt omoceo pai sterilisasi kapasitas liter, electromech is2020401 |zoos autoklaf automatic unit (diameter tinggi dimensi keseluruhan iso kebisingan dba rangka dari bahan laf unit stainless steel internal dimensi eksternal is2020401 |zoos magnetic stiker unit kapasitas liter (menggunakan timer controlled) |o005 |zoos mikropipet ukuran mikron |ooo5 kawat berduripanj.50m perrow i51020101 |ooo5 kawatbeton merek |ooo5s kawat cor . koo.xkg . |ooo5s kawat gawang4mm ho. merek .| |zoos kawat gawang5mm ho. merek i51020101 |zoos kawatkasa nyamuk pem2 . i51020101 |ooo5s kawat stainless hkg lo. . |ooo5 kayualbasiah il. .perm3 .| |ooo5 abubakar il. .perm3 |ooo5 kayubegesting kayu meranti perm3 .a70. . . |ooo5 kayubengkirai perm3 |ooo5s kayubulat (dolken perm3 |ooo5 kayubulat (dolken) il. perm3 |ooo5 460l kayuglugu iipermeterlari |ooo5 kalijati .perm3 |ooo5s kayukamfer il. .perm3 |ooo5 kayukruing .perm3 |ooo5 46a| kayuterentang il. poem3 |ooo5 keniparalon berbuah |ooo5s keniparalon berbuah is1o20101 |ooo5s keniparalon g2 berbuah |ooo5s keniparalon berbuah |ooo5s keniparalon g4" berbuah |zoos keniparalon berbuah |zoos 47i| keniparalon o3 berbuah |zoos keniparalon g1" berbuah |zoos kenipralono1 berbuah |ooo5s keramik lantai difabel x30cm) (ex. roman) buah .| |ooo5s keramik lantai pedestrian x30cm) tebal 15mm (ex. roman) buah .| |zoos erosi pelita |zoos kerpusbeton berbuah |zoos kerpusbeton dicat berbuah |zoos korpus kia berbuah |ooo5s templat il. perk is1o20101 |zoos 4si| kloset duduk komplit toto berbuah |zoos klosetjongkok toto berbuah |zoos klosetjongkok ina berbuah |zoos 4sal klosetjongkok lolo berbuah is1o20101 |zoos knee gipsi" berbuah rated work pressure mpa maksimal safe pressure mpa pengering dan sterilisasi rak jumlah standar oven unit maks. beban per rak kg. internal dimensi 400xt kedalaman mm3 eksternal dimensi kedalaman mm3 akurasi ,002ph untuk kultur jaringan mini grow chamber unit nn. |ooo9| belanja modal alat alat peternakan (s2020001 foto9g | gun yoo nit |s2020401 |ooo9g alat bedah set aa12000| (s2020401 |ooo9g alatcukurbuludomba nit |ooo9g alamein pencacahrumput(cooper) unit |ooo9g alat daging 0nit |ooo9g alatpotongkukutrnak (s2020401 ooo9g centriftuse buah (s2020401 |ooo9g container type hc34 unit |ooo9g container xt. liter) unit |ooo9 gunting telinga (setengahlingkaran) unit oo |ooo9 kandang (perlengkapantimbanganternak) unit oo (s2020401 |ooo9 kandang jepit 0nit ooo9 meja operasi anto 9a87. ooo9 1a| mikropipet buah ooo9 mikroskop poo nit |ooo9 obstetrics(hewan) set (s2020401 ooo9g peralatan resting set |ooo9 pisaupostmortem(hewan) set o8000. namun| derekenng uraian ) satuan marca | ) terangan s2020aot pos eat joo| timbangan ternak nie joo| tongkat ukurtemak buah joo uji makanan hasil produksi peternakan lactoscope unit joo| usg portable hewan) set belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor joo| belanja modal alat laboratorium pertanian ee. joo2| | belanja modal mesin hitung mesin jumlah joo2 mesinpenghitunguangi jp2020501.| mesingenghtunguang2 penghitung uang |. unit nan i jogos| belanja modal alat reproduksi penggandaan) ooo3 alat penilik kertas esa ooo3 mesin penghancur kertas besar buah ooo3 mesin penghancur kertas kecil buah joo3 mesin stensil more ukuran tis buah gastetner joo3 pemanasplate buah gastetner t.a |ooa4| | belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor joo atari besi besar buah joo almari gambar laci uk. kertas 841x199 buah tas joo atari kantor uk. x120x50cm buah (kayuan joo atari kantor box 41x buah (kayu jati joo atari kantor ukuran 200x220 x70em (diamuk buah (kayu jati idola to| almari simpan kelas guru ks laboratorium sekolah buah |ooo4 almari simpan uks buah |ooo4 brankas bpk 10laci 3lajur |. unit |ooo4 brankas sederhana |. unit |ooo4 brankas.55x65c buah dan denbarangstainhess unit |ooo4 rak buku bahan kayu uk. x50x200cm unit |ooo4 rak buku perpustakaan sekolah buah |ooo4 rol o pact (&tingkat) buah lo. ko. jogos| belanja modal alat kantor lainnya |o0000000000000000000001 jogos a4sizebindingmachines unit jogos alat jilid buku lem panas a4 a3 unit jogos axis thermosafe unit jogos bak penyampaian unit jogos blower uapuntuk unit |zoos doorloek digitaltypel lo. set |zoos doorloek digitaltype2 lo. set |zoos detail jig pointer alat pembuat sambungan ekor burung) unit |zoos exhaust gas analyzer .|.unit |zoos f4sizebindingmachines .|.nit |ooo5s fitri alatperaga untuk pameran) arsip unit |ooo5s laminatingmachines . lo.unit |ooo5s mesin absensidikjari . l.unit |ooo5s mesin absen berbasis wajah tanpa perlu buka masker sar2. unit |ooo5s mesin antrean . l.unit |ooo5 mesin pos . io.unit |ooo5s mesin pengering arsip l.unit |ooo5s meter saw mesin potong alumunium) |.unit |zoos papan informasi muka200 x20x200cmrangkaalumunium buah |ooo5s papan informasi muka200 x50x200cmrangkaalumunium buah |ooo5s papan white board dua muka double stand) uk. 120x240cm buah |ooo5s papan white board dua muka double stand) uk.60x90cm buah |aoas jean2obor zoos paha ari satu mula single fund) non maret tik mam tsssoeo| sao2obor zoos japan wis ons satu mula single ind non memetik tuan satoe| |zoos paper cutter .i.unit |ooo5s paper cutter a4 f4 . io.unit |zoos peraga bkl bina keluarga lansia) kit unit |zoos peraga kie komunikasi, informasi dan edukasi) kit unit |zoos planner thickness ketam duduk) |.unit |zoos plc trainer . i.unit |zoos 3il proper box . l.unit |zoos spinner penulis minyak . i.unit |zoos staplerbesar . l.unit ) |zoos sal tenda bongkar pasang3 unit .| |zoos trolley susun i5tingkat .|.unit |ooo5s 3e| universal cut and tool riders end mil unit |zoos wood pointer ketam pera) unit |zoos 3g| papan tulis gantung sekolah buah .| |zoos papan pengumuman sekolah buah .| |zoos papan statistik sekolah buah |zoos 4i| papan absen sekolah buah |ooo5s alatukurtinggielekttik |.unit namun| okoderekemng uran saru marca kamera ngan oo) |s2020501 zoos gps geodetik rtk ' buah |s2020501 jogos alat packing kardus manual ' unit belanja modal alat rumah tangga pooh j|ooo1 belanja modal mebel ' pooh joo almari piring kayu uk. x40x80cm unit |s2020502 joo almari sepatu 00hooobuah |s2020502 joo anjungan front office 0hoo.nit |s2020502 joo bangku tunggu kalijati uk.200x60 buah |s2020502 joo bangku tunggu stainless steel4 dudukantype1 buah |s2020502 joo bangku tunggu stainless steel4dudukantype2 buah |s2020502 joo bangku tunggukayubiasauk200x60cm buah |s2020502 joo bedpingpong home |s2020502 joo cabinet she buah |s2020502 joo dipansorongrumah dinas jabatan buah |s2020502 joo1 mejakomputer 000homonim oo |s2020502 joo1 mejapingpong logo |s2020502 joo1 meja kursimakan lho |s2020502 ooo1 16e| membelai ruang makan peringgitanrumah dinas bupati ' ' ) | paket |s2020502 joo1 meubelairruang makam peringgitanrumah dinas bupati ' ' ) | paket |s2020502 joo1 mimbar |s2020502 joo1 mimbar type lho |s2020502 joo1 mimbar type2 lho |s2020502 joo1 mimbar type3 lho |s2020502 joo1 rak pila lho buah |s2020502 joo1 rakserver19" 00homonim oo |s2020502 joo1 2s| rakserver 00hobbit oo |s2020502 joo1 2e| rakserver utype unit oo |s2020502 joo1 rakserver utype2 mito |s2020502 joo1 2e| rack server open rack42 indorack) unit oo |s2020502 joo1 sketselukir host |s2020502 joo1 3a| toilet merias lho buah ooo1 kursi sofa tamu io. set |ooo1 meja siswa tunggal . buah logo1 meja guru ks tu io. buah |ooo1 meja baca perpustakaan sekolah buah .| |ooo1 meja layanan perpustakaan sekolah buah . |ooo1 meja pengolahan perpustakaan sekolah buah .| |ooo1 4i| kursi siswa sekolah . i. buah logo1 kursi guru ks tu .h.buah |ooo1 kursi kerja perpustakaan sekolah buah |ooo1 meja kursi tamu sekolah |. set | |ooo1 meja praktek laboratorium sekolah buah |ooo1 meja demonstrasi laboratorium sekolah buah |ooo1 kursi praktek laboratorium sekolah buah logo1 tempat tidur uks il. buah logo1 meja layanan uks .i. buah logo1 kursi kerja uks .i. buah |ooo1 sil mejasiswatunggaluntuksiswa smp unit . logo1i kursi siswa tunggal untuk siswa smp unit .| logo1i perabot laboratorium komputer smp (dak smp) paket logo1i 5al perabot ruang perpustakaan smp (dak smp) paket logo1i perabot ruang kelas skb (dakika) paket . ko. lo.1o. |ooo2| belanja modal alat pengukur waktu |. |ooo2 alat sakai platecompactor preunit |ooo2 alat core drilling machine persen mesin bor aspal coming) |ooo2 s8| alat diamond core bit4" dia persen pisau bor aspal jsaoaoso2 joke atau tiyravtie concrete beam tebing machine) persen pan belok beton gelam |ooo2 alat uji timbangan portable unit |ooo2 alatukurmeterandigitl |.unit |ooo2 antena27 dbi . io.nit |ooo2 antena30 dbi . io.nit |ooo2 axel load meter. io.unit |ooo2 bahan bangunan pengecatan markajalan ber 12v 10a buah |ooo2 bahan bangunan pengecatan markajalan ber 12v 20a buah |ooo2 baterai 12v pju solar cell100wp buah |ooo2 baterai 12v 60ah pju solar cell100wp buah |ooo2 battery mf12v 120ah solace buah |ooo2 battery mf12v solarcell buah |ooo2 battery mp12 100ah io. buah |ooo2 belanja bahan tera tang segel biji |ooo2 belanja kalibrasi standar anak timbangan 20kelas set |ooo2 belanja kalibrasi standar anak timbangan kelas 1mg 1kg unit |ooo2 belanja kalibrasi standar dapetape30m unit |ooo2 belanja kalibrasi standar jp32001kap .200gdo,1lg unit |ooo2 belanja kalibrasi standar mc :1100gdb ,0001g unit |ooo2 3i| belanja kalibrasi standar mc 10k:10100gdb0,001g unit |ooo2 belanja kalibrasi standar mc :6100gdb ,001g unit |ooo2 3s| belanja kalibrasi standar showatch digital0,01s unit |ooo2 sal belanja kalibrasi standar thermometer kap unit |ooo2 belanja rambu jalur evakuasi bencana unit) |ooo2 sel belanja rambupetunjuklokasi |.unit |ooo2 beton fondasi pju solar cell100wp .| |ooo2 ssg| box baterai besar pju solar cell100wp buah |ooo2 box baterai kecil pju solar cell100wp buah |ooo2 box baterai sedang pju solar cell100wp buah |ooo2 4i| box baterykecil keciluntuksolarcell buah |ooo2 box lampu2 aspek led30cm |.unit ' |ooo2 box lampu2 aspek o20cm |.unit | |ooo2 4a| box panel . io.unit |ooo2 box traffic light o20cm led 3aspek unit .| |ooo2 box traffic light 030cm led 3aspek unit |ooo2 brake tester l.unit |ooo2 4sg| brake tester portable unit |ooo2 braket box panel buah |ooo2 5o| braket boxpanel pju solar cell100wp buah |ooo2 5il braket solar panel buah |ooo2 braket solar panel pju solar cell100wp buah |ooo2 cermintikungan . i.unit |ooo2 sal controller traffic light i.unit |ooo2 controller traffic light3 fase unit . |ooo2 sel controller . ioo.nit |ooo2 controlleralatuji . io.unit |ooo2 5s| countdown timer traffic light |.unit |ooo2 cutting sticker junta pro1351 |.unit |ooo2 guarariil lo. mete |ooo2 6i| hcc test . i.unit |ooo2 head light tester .|.unit |ooo2 inverter dc ac pju solar cell100wp buah . |ooo2 kamera ' . io.unit |ooo2 lampu led watt housing pju solar cell100wp buah .| |ooo2 lampu led watt housing pju solar cell100wp buah |ooo2 lampu led watt housing pju solar cell100wp buah |ooo2 letterhuruf angka utk ketoknomoruji unit |ooo2 loadcellaxleloadtester(sensor) buah |ooo2 dikritik rb433ah . io.unit |ooo2 pagar medianjalan portable uk: x1) unit |ooo2 pemujaan il. buah |ooo2 perlengkapan traffic light dan warninglamp lampu led 1seto20 set |ooo2 perlengkapan traffic light dan warninglamp lampu led 1set set |ooo2 play detector pit lift tester unit |ooo2 7el poe injektor . i.unit |ooo2 power supply led outdoor buah logo2 rambut . i.unit |ooo2 rambu khusus uk. x15m .l.unit ) | |ooo2 sol rambulalulintasbesar@ unit oo |ooo2 sil rambulalu lintas kecil |.unit |ooo2 s2| rambulalulintas@75cm i.unit |ooo2 rambu lalulintas uk.75cm. |.unit |ooo2 sal regular controller pju solar cell100wp buah logo2 ss| rpp3 . io.unit | |ooo2 sel rpp portable (uk.100x90cm) |.unit ' |ooo2 s7| rubber spring air rubber fellows break tester unit |ooo2 sg| side slide tester |. unit |ooo2 sol side slide tester portable unit |ooo2 9o| smoke tester |.unit |ooo2 9il solar panel100 buah |ooo2 solar panel wp pju solar cell100wp unit |ooo2 sound himbauan keselamatan unit |ooo2 9a| sound level mete . i.unit |ooo2 speedometertester unit |ooo2 stabilizer traffic light . l.unit |ooo2 tiang cctv galvanis, panjang25 meter) unit |ooo2 tianglampu cctv diameter g43 buah |ooo2 tianglampusingle arm7m batang |ooo2 tiang lampu single arm pju solar cell100wp batang |ooo2 traffic cone il. buah |ooo2 traffic light persimpangan |.unit |ooo2 traffic light persimpangan |.unit |ooo2 traffic light persimpangan unit |ooo2 warning lamp . i.unit |ooo2 warning lamp solar cel | l.unit |ooo2 warning teks . i.unit tol . ko. h. . |ooo3| belanja modal alat pembersih . |oog centrifugal pump (silent 100m phase) preunit |oog centrifugal pump (silent 100m phase) preunit |oog centrifugal pump (silent 150m phase) preunit |oog gergaji pemotong ranting preunit |oog mesincucikapasitas okg buah |oog mesin cucitype1okg buah sanyo |oog mesin penghisap debu vakum cleaner (tegangan hz) unit panasonicotong rumput dorong unit |oog pompa celup impeleratas3m? jam preunit |ooo8g pompa celup power: w 2900rpm preunit |oog pompa sedot lumpur preunit |oog pompa submersible (3m3 h) preunit |oog pompatekanan rendah ,1kw 380v 3m3 h) preunit |oog pump fountain spa180 .18kw) preunit |oog submersible pump evg ,5kw) preunit |oog penjernihudararuangantype1 unit namun| koderekenng uraian satuan mara tangan |ooo3 penjernihudararuangantype2 unit |ooo3 penjernihudararuangantype3 unit |ooo3 penjernihudararuangantype4 unit |ooo3 penjernihudararuangantype5 unit pos penterrihudararuangantpe6 oo udara ruangan type |. unit lo. lo. idola| | belanja modal alat pendingin |ooo4 floor2 io. unit |ooo4 floor3 io. unit |ooo4 floor5 unit |ooo4 mobil |ooo4 split1172 unit |ooo4 split172 unit sanyo |ooo4 split high inverter kuntukruangan unit |ooo4 split high inverter kuntukruangan unit |ooo4 split inverter kkhususserver unit |ooo4 split inverter kkhususserver unit |ooo4 split inverter2 khususserver unit |ooo4 1a| air collerblower buah |ooo4 air roller type1 unit |ooo4 air roller type2 unit joo4 air roller type3 unit |ooo4 almari kulkas vaksin tcw2000ac buah |ooo4 almari kulkasvaksin rcw50ac buah |ooo4 almari es1l pintu buah |ooo4 almari es2 pintu buah |ooo4 almari side side unit |ooo4 boxfanbesar buah |ooo4 2a| boxfankecil buah |ooo4 kipas angin berdiri standar) buah |ooo4 2e| kipas angin mejakecil buah joo4 dipasangi uap (6liter) buah joo4 kipas baling balingbesar buah joo4 precision air conditioning tipe1 unit |ooo4 precision air conditioning tipe2 unit joo4 3i| precision air conditioning tipe3 unit joo4 ventilation fan buah mat gebemmae sea ema joo5s nie lin buah jogos nie gigi.5in buah jogos nie giv1 2in buah jogos kuning vv2in buah jogos nie giv25in buah jogos kuning iv38in io. buah jogos nie giv3 4in buah jogos nie iv4in . buah j|zoos 49a| nie pvc11 2in buah jogos nie clin buah j|zoos nie pvc1 2in buah jogos nie c21 2in buah jogos nie c2in buah jogos nie pvc3in buah j|zoos nie pvc3 4in buah jogos s501| nie c4in buah (sio2ori zoos so2| senpanen pintu ale besi unp donie book mengidap? meterai sagoooo| jogos komponen pintu air tradisi buah jogos soal komponen pintu air bautroofing5cm12x45 pernah jogos komponen pintu air besi canal 6m berbatang jogos soe| komponen pintu air besi canal 6m berbatang jogos 50o7| komponen pintu air besi canal 6m berbatang jogos sog| komponen pintu air besi canal c75. berbatang jogos so9| komponen pintu air besi solo20 berbatang jogos s1o| komponen pintu air besi solo40 berbatang jogos sii| komponen pintu air besi doble x100x10 jmpl simpul meterai jogos komponen pintu air besi doble x70x7 jmpl simpul meterai jogos komponen pintu air besi doble x80x8 jmpl simpul meterai jogos komponen pintu air besi doble x90x9 jmpl simpul meterai jogos komponen pintu air besi tempa( pagar) perak (sio2otot zoos sie) samaran pintu dis des unp doble tooxlookto mamepiat pengawal meterai asg0000| angker jogos komponen pintu air besi unp doble x50x5 mmtsikutmb meterai . jogos komponen pintu air besi unp doble x55x6 mmtsikutmb meterai namun| okoderekemng uraian saru marca meme ngan mn. |zoos| belanja modal alt dapur pooh jogos almaripiring hooobuah zoos barangpecahbelahrumahdinas paket |s2020502 jogos mixerhand 000000hoobuah philips |s2020502 zoos peralatandapur loo paket |s2020502 jogos tea coffee makerelektonik buah |s2020502 jogos water heater pemanasgastype1 set |s2020502 zoos water heater pemanasgastype2 set |s2020502 zoos water heater pemanaslistriktype1 set |s2020502 zoos water heater pemanaslistriktype2 set |s2020502 zoos water heater pemanasmatahari set |s2020502 jogos doublesink .0homonim oo |s2020502 jogos 1e| mejakomporstainhess book.it |s2020502 jogos mejastainhess 0hobbit oo |s2020502 zoos rak bahan makan stainless unit |s2020502 jogos freshairducting .0homonim |5s2020502 j|ooo belanja modal alat rumah tangga lainnya home use) |s2020502 joke alatbiopori@10oem 0hooowit o' | |s2020502 joke alatcetakbakso 0hoon.unit |s2020502 joke antena parabola4 lnb 0hobbit oo |s2020502 joke backed 00hobbit oo |s2020502 joke s8| becaksampah 0hobbit oo |s2020502 joke belief(landasanhydrolik) buah |s2020502 joke blenderlas buah |s2020502 joke bor rais buah |s2020502 joke bunga artificial paket1 paket |s2020502 joke bunga artificial paket2 paket |s2020502 joo6e 16e| dinamo besar 0hooowit loose dispenser panas dinginstand buah |ooo dispenser teh kopi il. buah loose distometre1 io. buah |ooo distometr2 io. buah loose dustin gry120ltr io. buah |ooo filter air bersih dan operator unit |ooo gerobaksampahbesar .|.unit . loose gunting list . i.unit loose hidroliscucian . i.unit |ooo home gorden reel set buah loose infrared heatersindustry buah |ooo instalasi kucing salurancerobongasap set loose 3i| instalasi gas lpg ho. set loose jroning board il. buah loose kontainersampah . l.unit loose 3a| kordenkantr il. meter loose kordenrumah dinasjabatan meter loose sel key alumunium il. meter loose kunci kunci standar sheet (box) |. set loose 3g| lampu gantung kristal |. set loose lampugantungsatu diametercup27cm buah loose lampurobyongkatrolnaikturun cup85cm set loose 4i| lampurobyongkatrolnaikturunsusun set loose las karbit (tower tabung #regulator selang) set loose laslistrik . i.unit loose mesin bordir komputer kpl2 unit loose mesin bordir komputer kpl4 unit loose mesin bordir komputer kp16 unit loose 5il mesin bubut baja |.unit loose mesin bubut cole |.unit loose mesin bubut logam .|.unit |ooo6e 5a| mesin cetak motif batik bakpencelupan buah |ooo mesin cetak motif batik canting cat buah |ooo mesin cetak motif batik capbatik buah |ooo mesin cetak motif batik meja cap batik buah |zoos mesin cetak motif batik rider wajan loyang tembaga buah |zoos mesin compresorlistrik1 buah . |ooo mesin cukur . io.unit |zoos 6i| mesin deck gas type lpg |.nit loose mesin finishing . io.unit loose mesingerinda . i. buah |ooo mesinitiklengkap .ko.unit |ooo6e mesin jahit cangklong l.unit . loose mesin jahithighspeed |.unit .| |ooo mesin jahit typical gcg150m |unit oo |ooo mesinjahitzigzag l.unit anime |ooo mesinjanumi (worden) il. buah loose 7i| mesin color . l.unit loose mesin obrasbesarbenang3 unit . loose 7a| mesin obras besarbenang4 unit logo6e mesin obras bisa |.unit logo6e 7e| mesin obras typical gh794#t meja |.unit loose mesin oven . io.unit loose mesin over week . l.unit loose mesin pencacahplastik penggerak unit loose sol mesin pon hidrolik . i.unit loose sil mesin pon manual . l.unit | loose s2| mesinpotong il. buah loose mesin potongan octa cloth cutting machine unit loose mesin pres buku il. buah loose sel mesinroldinamo . i.unit loose s7| mesinwoolsum il. buah loose s9| microphone type wm buah panasonic loose mirror kolam buah loose 9i| mistar theodolite |.unit loose multi gas monitor |.unit loose pemotongkertasfotocopy |.unit loose 9a| penyerapudara buah |ooo portabel wind meter anemometer unit |zoos radio tape recorder dvd player buah lg setara loose setrikauap io. buah loose spray cattabungatas lo. set |ooo spray cattabungbawah set loose springbad li. buah loose springbad il. buah loose springbad il. buah |ooo springer rumit jabatantypel buah loose springer rumit jabatantype2 buah loose springer rumit jabatantype3 buah loose ss201greasetrap bakkontrollmak set loose ss201kithenblokstation cookingclass set |ooo exhousehood grease filter napoli lamp set .| loose standing bracket lcd bahan besi unit loose standing bracket lcd bahan stainless unit loose standing bracket lcd diatas bahan besi buah loose step up won uk. watt buah | .| loose step up won uk. watt buah . loose tangga metr l.unit loose tangga meter . i.unit | loose tangga metr |.unit ) | loose tangga meter l.unit' loose tangga alumunium lipat2 meter buah .| loose tangga alumunium sorong double tarik) buah loose tangga extension fiberglass12step buah loose tanggafiberglass ft ,6meter unit loose tangga lipat multifungsi jadi |.unit loose tangga lipat multifungsi 3jadi unit loose tangga lipat multifungsi mjadidm |.unit loose tongpengomposan buah loose travels il. buah loose roly ht2082 .i.unit namun| okoderekemng uran saru marca meme ran ngan joke water boiler 000000oosit oo joke wireless buah |s2020502 joke filter air bersih dan aeratorskalabesar unit ho |ooo7r belanja modal alat pemadam kebakaran |s2020502 joo7 abc dry chemical powder type ap p kapasitas3,5kg buah approx multi purpose ' |s2020502 joo7 abc dry chemical powder type ap s kapasitas50kg buah approx roly unit |s2020502 joo7 abc dry chemical powder type ap 60p kapasitas 6kg buah approx multi purpose ' |s2020502 |ooo7 2e| agar merk protect type gmp 10p kapasitas1,5kg buah |s2020502 ooo7 agar merk protect type gmp 20p kapasitas3kg buah |s2020502 |ooo7 2e| agar merk protect type gmp 30p kapasitas4,5kg buah |s2020502 ooo7 agar merk protect type gmp 35p kapasitas6kg buah |s2020502 |ooo7 3o| agar merk protect type gmp 50p kapasitas9kg buah |s2020502 ooo7 3i| agar merk protect type gmp 60p kapasitas12kg buah |ooo7 agar merk protect type gmp 90p kapasitas15kg buah |ooo7 foam proportion |. set |ooo7 keong pompa lakon damkar double impellr buah |ooo7 mesin pompa honda gx damkar double impellr buah (sao2oso2 johor so| peka aan kebakaran deni ive mana oo0k mater umt jagosretsoo| ende (sao2oso2 voor sif peka agam kebakaran denis ive muara so00k mater umt jasosretsoo| ende (santoso2 voor mean menata aan sens ips ayan go0ol( mater passasgosool tender) type utama |ooo7 nozzle pemadam kebakaran ukuran buah |ooo7 5a| nozzle pemadam kebakaran ukuran2, buah |ooo7 node gun1, buah |ooo7 sel note gun2, buah |ooo7 pipa cabang untuk pemadam kebakaran ukuran x1, buah |ooo7 5g| pipa cabang untuk pemadam kebakaran ukuran x1, buah |ooo7 pipa cabang untuk pemadam kebakaran ukuran x2, x2, buah |ooo7 6o| pompa pemadam kebakaran portable type1 set |ooo7 6i| pompa pemadam kebakaran portable type2 set |ooo7 pompa pemadam kebakaran portable type3 set |ooo7 pompa pemadam kebakaran portable type4 | ) set |ooo7 pompa pemadam type pompa apung set |ooo7 selang pemadam kebakaran ukuran x20m |ooo7 6e| selang pemadam kebakaran ukuran2, x20m joo7 selang pemadam kebakaran ukuran x30m namun| koderekening uraian satuan marca keterangan oo joo7 eg| selang pemadam kebakaran ukuran1, x30m o.ro |ooo7 e9| breathing aparatus soba liter alat bantu pernafasan damkar unit lo. koo poo. belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat joo1| belanja modal meja kerja pejabat joo1 meja kerja pejabat eselon biro besar uk. 200x90x75cm) unit joo1 meja kerja pejabat eselon iii biro sedang uk. 180x90x75cm) unit joo1 meja kerja biru. 120x60x75cm) poooounit |ooo2| belanja modal meja rapat pejabat |ooo2 meja rapat berlogo uk. 60x tinggi75cem buah |bahankayujati |ooo2 meja rapat polos uk. 60x tinggi75cm buah |bahankayujati |ooo2 meja rapat polos uk. 60x tinggi75cm buah |bahankayujati lo. pool |ooo3 belanja modal kursi kerja pejabat' |ooo8 kursi kerja pejabat eselon (uk. p60x lbr60 t45) unit |oog kursi kerja pejabat eselon iii (uk. p60x lbr60 t40) unit |oog kursi kerja pejabat eselon (uk. p50x lbr50x t45) unit |ooo8 e6| kursi rapattyel buah |ooo8 kursi rapatnya2 buah |oog kursi rapattyye3 buah |oog kursi hadap buah |oog kursi kerja pejabat negara unit |ooo7 belanja modal lemari dan arsip pejabat (s2o20soa bwwtv muka rumah dinas jabatan muka rumah dinas jabatan buah kalijati jati tia belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar belanja modal alat studio . |ooo2| belanja modal peralatan studio videodan film s2020601 |ooo2 conferencecam type1 . l.unit |s2020601 |ooo2 conferencecam type2 . l.unit |s2020601 |ooo2 conferencecam type3 . l.nit |ooo2 group audio video conferencecam type set |ooo2 group audio video conferencecam type2 set |ooo2 group audio video conferencecam type3 set |ooo2 group audio video conferencecam type4 set |ooo2 group audio video conferencecam type5 set |ooo2 kamera fotografi type |.unit |ooo2 1i| kamera fotografi type2 .|.unit |ooo2 kamera fotografi type3 .|.unit |ooo2 kamera fotografi type4 .|.unit |ooo2 kameravideo profesional unit is2020601 |ooo2 kameravideo semi profesional unit |ooo2 kameravideo standar1 unit is2020601 |ooo2 kameravideo standar2 unit is2020601 |ooo2 lampublitzcameraphoto |.unit |ooo2 lampukamera . i.unit |ooo2 layarproyektor screen uk.300inchi unit |ooo2 lcd proyektor vpl hw45es lumen theatre projector unit (s2020601 |ooo2 led monitor curve ultra wide type unit |ooo2 led monitor curve ultra wide type2 unit |ooo2 lensakameratype1 |.unit |ooo2 lensakameratype2 |.unit |ooo2 lensakameratype3 |.unit |ooo2 lensakameratype4 .|.unit is2020601 |ooo2 sil lnb parabola il. buah |s2020601 |ooo2 mainboard lcd projector buah s2020601 |ooo2 mainboard ved82" il. buah |ooo2 sal mainboard ved50 " |. buah is2020601 |ooo2 parabola6 fit il. set |ooo2 3e| pembuatan viewall untuk pendopo set |ooo2 peralatan multimedia untuk video tron pendopo paket |ooo2 proyektor interaktif . io.unit |ooo2 receiver parabola il. buah |ooo2 4i| stabilizer cameratyyel .|.unit |ooo2 stabilizer cameratyye2 .|.unit |s2020601 |ooo2 stabilizer cameratyye3 . l.unit |ooo2 4a| report monopodkameratypel unit |ooo2 report monopoli kameratype2 unit |ooo2 report monopodkameratype3 unit |ooo2 tv curvedoled65" .il.unit |ooo2 4s| tv led82 . io.unit | |ooo2 tv led48" . ioo.unit oo |ooo2 tv led49" . io.unit |ooo2 sil vv led50 . io.unit |ooo2 s2| vv led55 " .i.unit |ooo2 tv led65" . io.unit is2020601 |ooo2 5al video wireless transmitter unit is2020601 |ooo2 viewall monitor display uk. |.unit is2020601 |ooo2 sel cliponwireless kamera video |.unit .| is2020601 |ooo2 cliponwireless soundsystem |.unit lo. ko. lo. . |ooo3| belanja modal peralatan studio gambar |oog box case type1 buah |oog box case type2 . buah |oog box case type3 il. buah |oog tv type1 paket |oog tv type3 paket is2020601 |oog tv type4 il. paket |oog composer . l.nit |oog kompresor limiter . l.unit |oog kondensor mice . l.unit | is2020601 |oog crossover. l.unit |oog driver power amplifier watt unit .| is2020601 |oog driver power amplifier watt unit |oog driver power amplifier watt unit |oog driver power supply ved32" |.unit |ooo8g driver power supply ved50" |.unit |ooo83 drone type1l . io.nit s2020601 |ooo3 drone type2 . io.unit s2020601 |ooo3 drone type3 . io.nit s2020601 |ooo3 drone type4 . io.unit s2020601 |ooo3 drone type5 . i.unit s2020601 |ooo3 dronetype6 . io.unit is2020601 |ooo83 player . io.buah |ooo83 2a| fleet. io.unit |ooo83 effect vocal audio . i.unit |ooo83 equalizer . io.unit |ooo83 equalizer . io.unit oo . |ooo3 hometeatr ho. set |ooo83 controller multi program |.unit |ooo3 kamera dome cctv 20xopticalzoom unit |ooo83 3i| kamera dome cctv 30x opticalzoom unit |ooo3 kamera dome divison2 |.unit |ooo3 kamera dome divison unit oo |s2020601 |oog 3a| lampu lcd proyektor compatible unit | is2020601 |oog lampu lcd proyektor original |.unit is2020601 |oog 3e| layar proyektor inch buah is2020601 |oog layar proyektor inch buah is2020601 |oog 3g| layar proyektor inch buah is2020601 |oog led32mch il. buah |oog fedcd50 aneh . i.unit ' ) |oog 4i| fedcd55 aneh . i.unit |oog microphone cable share |.unit |oog microphone wireless |.unit |ooo8g 4a| microphone wires |.unit |oog mixer audio type1 . i.unit |oog mixer audio type2 . l.unit ' ) | |oog mixer audio type3 . l.unit |oog mixer audio type4 . i.unit |oog mixer audio type5 . i.unit |oog mixer audio type6 l.unit komponen pintu air besi unp doble x75x6, mm plat ngan mmtangker komponen pintu air besi unp doble x75x6, mmtsikutmb pl komponen pintu air besi unp doble x75x8, mm #plat komponen pintu air besi unp doble x70x7 mm plat meter lari pengakultangker komponen pintu air besi unp doble x45x5 mm #plat mm tanker komponen pintu air besi unp doble x45x5 mmtsikutmb komponen pintu air besi unp doble x80x8 mm plat meter lari pengakultangker komponen pintu air besi unp doble x90x9 mm plat meter lari pengakultangker komponen pintu air biting las komponen pintu air biting las komponen pintu air cat kapal komponen pintu air cyclone ventilator udara komponen pintu air grand water pump 14a m3 per buah kw, komponen pintu air grand water pump 14a m3 hr, per buah kw, kw. per buah s1020101 jogos sas| komponen pintu air grand water pump 2m3 hr, kw. per buah |s1020101 foods komponen pintu air grand water pump 2m3 hr, berbuah kw. per buah komponen pintu air grand water pump 2m3 hr, .kw, komponen pintu air grand water pump 2m3 hr, .50kw, komponen pintu air grand water pump 2m3 hr, kwli hal usulan tarif layanan satuan kerja badan layanan umum akademi perkeretaapian indonesia madiun, telah menyampaikan: bahwa.perkeretaapian indonesia www .jdih.kemenkeu.go.id penerbitan penggantian per peserta sertifikat pendidikan dan pendidikan dan pelatihan pelatihan salinan ijazah sertifikat per jatah sertifikat lembar pendaftaran anggota per peserta perpustakaan bulanwww .jdih.kemenkeu.go.idenyelenggaraan workshop, cc. tarif penggunaan sarana transportasi, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif pedang pora dan drugbankakademi www .tata cara mengenai penetapan tarif layanan dan besaran tarifperkeretaapian indonesia madiun pada kementerian perhubungwww .badan layanan umum akademiakademiakademi perkeretaapian indonesia madiun pada kementerian www .jdih.kemenkeu.go.idumardi yuo lawseleksi penerimaan peserta pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan pembentukan pendaftaran per calon taruna seleksi psikosis per calon taruna seleksi kesehatan per calon taruna seleksi akademikdan pelatihan teknis pendaftaran per calon taruna pendidikan dan pelatihan pembentukan diploma iii teknik bangunan dan per mahasiswa jalur perkeretaapian semester s.d. diploma teknik elektro per mahasiswa perkeretaapian semester s.d. www .jdih.kemenkeu.go.id diploma iii teknik mekanika per mahasiswa perkeretaapian semester diploma iii manajemen per mahasiswa transportasi perkeretaapian semester s.d. pendidikan dan pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan per peserta prasarana perkeretaapian pendidikan dan s.d. pelatihan pendidikan dan pelatihan sarana per peserta perkeretaapian pendidikan dan s.d. pelatihan pendidikan dan pelatihan per peserta manajemen operasi kereta api pendidikan dan s.d. pelatihan pendidikan dan pelatihan per peserta fasilitas operasi kereta api pendidikan dan s.d. pelatihan pendidikan dan pelatihan awak per peserta sarana perkeretaapian pendidikan dan pelatihan per peserta pengaturan perjalanan kereta api akademik lainnya pembentukan karakter per taruna madatukar) perlengkapan taruna per taruna permakaman taruna per taruna bulan binatu per taruna bulan wisuda per taruna

se. ffiqfi . ':{. bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor tahun 2ol7 tentang pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peivtbangunan daerah berbasis online kabupaten buru menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buru, bahwa guna efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good governance khususnya terkait pelajar).aa1rr pembangunan daerah kabupaten buru, perlu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelengaraan pembangunan daerah berbasis online; und.permen.kominfo1ol2aa4 tentang panduan teknis pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi pemerintahan; peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor spesimen.kominfo l2ao7 tentang panduan umum tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasionalal5 nomor lo. peraturan bupati buru nomor tahun ol6 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru tahun anggaran ol7 berita daerah kabupaten buru tahun nomor memutuskan: menetap perangkat daerah adalah unsur pembantu kepada daerah dan dprd dalam p.rry. .rrgaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni pemerintah kabu paten buru; badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten buru yang selanjutnya disingkat bappeda; pengolah data evaluasi berbasis online adalah pejabat pengelola kegiatan dankasubag perencanaan masing masing perangkat daerah; aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara online kabu paten buru monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan online yang selanjutnya disebut money adalah aplikasi untuk mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara online kabupaten buru;komputer bisa berupa program yang berg una untuk menjalankan suatu perintah; bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan aplikasi money kabupaten burr' tujuan money adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan kabupaten buru; dan acuan dalam monitoring dan infrastrr.tur meningkatkan mutu layanan meningkat.tka n pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; mewujudkan sister interkoneksi seluruh perangkat daerah, sehingga terbangun sistem informasi yang mendukung program e government kabupaten bumi.; da::r membantu bagi kelangsungan operasional dan ketersediaan data dalan rangka proses penyelenggaraan kepemerintahan. bab iii penyelenggaraan perangkat daerah yang mengelola anggaran kegiatan untuk wajib *.yl*pakan laporan pelaksanaan pembangunan kepada bupati melalui aplikasi money. laporan sebagarmarla dimaksud pada dibawah koordinasi oleh mi.sing masing pengguna anggaran perangkat daerah kabupaten buru' (3i laporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan: bulanan. triwulan. laporan seba.gimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas pejabat pelaksana kegiatan ppt) kasual perencanaan dan keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh masing masing perangkat daerah. masing masing petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam akan diberikan user name, password untuk melakukan login aplikasi e money. petugas sebagaimana dimaksud pada akan diberikan pelatihan oleh bidang yang menangani pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah melaui badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten buru; petunjuk operasional penggunaan aplikasi e money ditetapkan oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten buru. bab pengembangan aplikasi money penyediaan, pengembangan, serta pemeliharaan software aplikasi money dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah. kabupaten buru; pengembangan aplikasi money sebagaimana dimaksud pada harus rrrerrgacu ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pendanaan segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya peraturan bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten urli al7 para koordinasi asisten kepala bappeda kabar. hukum ru,l ram him masuki diundangkan namea pada tanggai juli j=un*"baris daerah kabupaten buru aa,t assegaf berita daerah kabupaten buru tahun nomor

menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamongan, bahwa regulasi yang baik akan memberi kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; bahwa masyarakat selalu menilai bahwa pelayanan pen1nan yang mudah, cepat, efektif dan transparan sebagai salah satu unsur penting dalam upaya membentuk pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan perizinan berusaha daerah, merupakan pedoman bagi terlaksananya perizinan berusaha yang sesuai dan mendukung roda pemerintahan daerah berdasarkan asas asas umum pemerintahan yang baiku bah undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kota besar dalam lingku paten lamongan berita daerah kabu paten lamongan tahun nomor memutus81saha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku saha untuk menunjang kegiatankabupaten lamongananaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lamongan. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat kepala dpmptsp, adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lamongan. tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan,laku omitmen adalah pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin ' dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik: yang dibuat, diteruskan, dik::keluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha daerah meliputi: pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; perizinan berusaha berbasis risiko; norm.a, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; sanksi; pelaporan. bab kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha bagian kesatu umum bupati berwenang menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha daerah. wewenang menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dpmptsp. pendelegasian kewenangan menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud tada ditetapkan dalam keputusan bupati. penyelenggaraan kewenangan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non ;dan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan nolaksanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam tidak dipungut biaya. pelayanan perizinan tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menyelenggarakan pelayanan pen1nan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bagian kedua kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha penyelenggaraan kewenangan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sektor kelautan dan perikanan; sektor pertanian; sektor lingkungan hidup dan kehutanan; sektor perindustrian; sektor perdagangan; sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; sektor transportasi; sektor kesehatan, obat dan makanan; sektor pariwisata; sektor ketenagakerjaan. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dilakukan dengan menggunaka sistem oss yang dilaksanakan oleh lembaga oss. bagian ketiga kewenangan perizinan non berusaha penyelenggaraan kewenangan perizinan non berusaha meliputi perizinan non berusaha dan atau persetujuan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko; dan penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang beruparizinan non berusaha diberikan kepada pemohon untuk memberikan jaminan kekuatan hukum dalam melaksanakan aktifitas dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan. perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sektor pertanian; sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; sektor kesehatan meliputi; sektor pendidikan; urusan penelitian dan pengembangan. penyelenggaraanpenyelenggaraan pensiunan dapat dilakukan secara elektronik. pelayanan kewenangan sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: izin medik veteriner dokter hewan sip.drh); izin paramedis veteriner pelayanan kesehatan hewan sipp. kesan); izin paramedis veteriner pelayanan inseminasi buatan sipp inseminator); izin paramedis veteriner pelayanan pemeriksaan kepentingan sipp.p kb); izin paramedis veteriner pelayanan teknik reproduksi sipp.atr); izin veteriner sive). pelayanan kewenangan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam wafat huruf yakni izin penyelenggaraan reklame.~ pelayanan kewenangan sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi izin operasional rumah sakit yang dibangun oleh pemerintah daerah; izin operasional unit transfusi darah utd)pelayanan radiologi; izin pelayanan radiologi; izin penyelenggaraan optikal; izin operasional puskesmas; izin operasional klinik pratama milik pemeran tah yang berada wilayah kabupaten lamongan; izin operasional klinik utama milik pemerintah yang berada wilayah kabupaten lamongan; izin laboratorium milik pemerintah; izin praktik dokter; izin praktik psikologi klinis; izin praktik perawat; izin praktik bidan; izin praktik apoteker; izin praktik tenaga teknis kefarmasian; izin praktik epidemiologi kesehatan; izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku; izin praktik pembimbing kesehatan kerjaentomology kesehatan; izin praktik mikrobiologi kesehatan; izin praktik nutrisionis; izin praktik dietisien; aa. izin praktik fisioterapis; bb. izin praktik okupasi terapis; cc. izin praktik terapis wicara; dd. izin praktik akupuntur; ee. izin praktik perekam medis dan informasi kesehatan; ff. izin praktik teknik kardiovaskuler; gg. izin praktik teknisi pelayanan darah; hh. izin praktik reflaksionis optisien optometris; ii. izin praktik teknisi gigi; jj. izin praktik tukang gigi; kk. izin praktik penata anestesi; izin praktik terapis gigi'an mulut; mm. izin praktik radiologis; nn. izin praktik radiografi; oo. izin praktik elektromedis; pp. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik; qq. izin praktik fisikawan medik; rr. izin praktik radioterapi; ss. izin praktik robotik prostetik; tt. izin praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan; izin praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan; vv. surat terdaftar penyekat tradisional. pelayanan kewenangan sektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputipelayanan kewenangan penelitian dan pengembangan yaitu iz1n penelitian survey kegiatan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa surat keterangan penelitian selaindalam penyelenggaraan perizinan non berusahaandatanganan dokumen perizinan dan atau persetujuan pemerintah lainnya berdasarkan rekomendasi dari teknis dan atau berita acara tim teknis; penolakan permohonan perizinan berusaha danteknis dan atau berita acara tim teknis; persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. penyelenggaraan perizinan non berusaha dapat mendalam penyelenggaraan perizinan non berusaha dapat dilakukan secara elektronik. dalam penyelenggaraan pelayanan non pen1nanyediaan informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; pintu; pelayanan legalisasi izin. bab iii perizinan berusaha berbasis risiko bagian kesatu umum untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku saha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha; dan atau perizinan berusaha berbasis risiko. persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kesesuaian kegiatan dengdilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalamiklim investasi dan kegiatan berusaha pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem oss. bagian kedua pengatur sebagaimana ketentuan perundang undangan. tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada menentukan jenis perizinan berusaha. tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan menjadiaragraf kegiatan saha dengan tingkat risiko rendahang standardisasi dan penilaian kesesuaian;{ paragraf tingkat risiko menengah rendahsaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha. paragraf tingkat risiko menengah tinggiberdasarkan hasil verifikasi semen than standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku r; lembaga oss membatalkan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf kegiatan enerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi semen tdan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditapenyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakansebagaimana ketentuan perundang undangan. bab norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko bagian kesatu umumhuruf ditetapkan oleh pemerintah pusat. norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko. perizinan berusaha diterbitkan oleh dpmptsp sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lembaga oss; kepala dpmptsp. dpmptsp sesuai dengan kewenangan: melakukan pemeriksaan persyaratan perizinan berusaha harus sesuai dengan jangka waktu; dan memberikan perizinruy berusaha harus sesuai dengan masa berlaku, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pelaku usaha harus mematuhi persyaratan dan atau kewajiban perizinan berusaha sebagaimana ketentuan peru:q.dang undangan yang berlaku. rincianparameter kewenangan perizinan berusaha teknis pembina tercantum dalam lampiran peraturan bupati lill. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah sebagai penunjang operasional dan atau komersial kegiatan usaha. bagian kedua perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sektor: pengelolaan ruang laut; penangkapan ikan; pengangkutan ikan; pembudidayaan ikan; pengolahan ikan;ekstraksi garam kurang dari hektar. perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kegiatan usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif atau tidak menggunakan kapal; daerah penangkapan ikan perairan darat daerah. perizinan berusaha pada subsektor pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kegiatan usaha pengangkutan ikan dengan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan kumulatif gt; daerah pengangkutan ikan perairan darat daerah. perizinan berusaha pada subsektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiriatas: pembenihan ikan;usaha terdiri atas kegiatan usaha pengolahan ikan skala kabupaten. perizinan berusaha pada sektor pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kegiatan usaha pemasaran ikan skala kabupaten. apabila dalamjangka waktu (dua) tahun sejak surat izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan hanya merealisasikan sebagian rencana usaha yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan dilakukan perubahan tanpa adanya permohonan sesuai dengan realisasi yang dilakukan. apabila dalamjangka waktu (dua) tahun sejak surat izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan tidak merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan dicabut tanpa adanya permohonan. bagian ketiga perizinan berusaha sektor pertanian perizinan berusaha pada sektor pertanian terdiri atas subsektor: perkebunan; tanaman pangan; hortikultura; peternakan dan kesehatan hewan. perizinan berusaha pada subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: budi daya; pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan; pengolahan hasil perkebunan skala umk m;terdiri atas: budi daya; perbenihan; pascapanen; pengolahan; jasa; dan keterpaduan. perizinan berusaha pada subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: budidaya;terdiri atas: peternakan; hijauan pakan teman; rumah potong hewan; penanganan daging dan hasil ikutan; veteriner; dan obat hewan. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sektor pertanian sebagai penunjang operasional dan atau komersial kegiatan usaha. bagian keempat perizinan berusaha dengan skala kabupaten yang meliputi: pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; pengelolaan air limbah; pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasiengan skala kabu paten yang meliputi: pengangkutan air limbah tidak berbahaya; pengangkutan air limbah berbahaya;! pengolahan air limbah tidak berbahaya;, huruf yangmanfaatan jasa lingkungan air skala mikro; pemanfaatanjasa lingkungan air skala kecil; pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah; pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar; pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro; pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil; pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala menengah; pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala besar; pengusahaan, sarana jasa lingkungan wisata alam; penyediaan jasa wisata alam; penyediaan jasa lingkungan air; dan penyediaan jasa lingkungan energi air. kodelima perizinan berusaha sektor perindustrian;;; dan industri menengah; verifikasi teknis pemenuhan persyaratan perizinan berusaha industri; dan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan perizinan berusaha kawasan industri. perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku juga sebagai perizinan berusaha untuk tempat penyimpanan mesin peralatan, bahan baku, bahan penolonglaku usaha sektor perindustrian; dan tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan. kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: berlokasi daerah; berlokasi zona industri dalam kek;;giatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuantau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan urusan pemerintahan bidang perindustrian. dalam (satu) perizinan berusaha hanya berlaku bagi (satu) pelaku usaha sektor perindustrian;;laku usaha sektor perindustrian memiliki usaha industri luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki perizinan berusaha baru. pelaku saha perseorangan dan pelaku saha nonperseorangan sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud dalamperseorangan dan pelaku usaha nonperseorangan sektor perindustrianpelaku usaha sektor perindustrian wajib: melaksanakan kegiatan usaha industri se7uai dengan perizinan berusaha yang dimiliki; dan menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut tan. ketentuan mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. masa berlaku perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku selama pelaku usaha sektor perindustrian melakukan kegiatan usaha industri. setiap pelaku usaha sektor perindustrian yang telah memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri. perluasan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila pelaku usaha sektor perindustrian melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang. dalam hal perluasan kegiatan usaha industri berpengaruh terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup. pelaku usaha sektor perindustrian yang melakukan perubahan: jumlah tenaga kerja; nilai investasi; kapasitas produksi terpasang; penambahan kelompok industri semua1 dengan kali (lima) digit; dan penambahan pemindahan lokasi usaha; wajib melakukan penyesuaian data perizinan berusaha. pelaku usaha sektor perindustrian yang melakukan perubahan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau nilai investasi sebagaimana dimaksud padasektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri tanpa meniup.bah lahan lokasi industri dan pindah lokasi industri. penyesuaian data perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan permohonan melalui sistem oss. perizinan berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan hanya kepada pelaku usaha nonperseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas,. pelaku usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan perusahaan kawasan industri. perizinan berusaha kawasan industri sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kegiatan usaha kawasan industri. pembangunan kawasan industri dilakukan dengan mengacu pada pedoman teknis pembangunan kawasan industri. perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri. perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi standar kawasan industri diberikan akreditasi. masa berlaku perizinan berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku selama perusahaan kawasan industri melakukan kegiatan usaha kawasan industri. setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki perizinan berusaha. sebelum mengajukan permohonan perizinan berusaha,bagian keenam perizinan berusaha sektor perdagangan perizinan berusaha pada sektor perdagangan adalah perdagangan dalam negeri; perizinan berusaha pada kegiatan usaha perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pati intujuh perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat paragraf umum perizinan berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor: sumber daya air; dan bina margai ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko, paragraf norma dan kriteria subsektor sumber daya air perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan untuk: titik atau tempat tertentu pada sumber air; ruas tertentu pada sumber air; atau bagian tertentu dari sumber air. pemberian perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara ketat dengan uru ; pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari yang mengubah kondisi alami sumber air; pertanian rakyat luar sistem irigasi yang sudah ada dan atau mengubah kondisi alami sumber air;; kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha mi1ik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan. tata cara dan persyaratan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui tahapan: permohonan;dan penetapan. permohonan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem oss. penetapan perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkanmemperhatikan pertimbangan hukum. ketentuan mengenaipertimbangan hukum, diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun. dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha memerlukan prasarana sumber daya air dengan investasi besar, investor pembangun dapat diberi perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air dan memanfaatkan potensi sumber daya air yang timbul untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi. jangka waktu perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada dan dapat diperpanjang. dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air, perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun. perizinan berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha melalui sistem oss paling lama (satu) bulan sebelum jangka waktu perizinan berusaha berakhir. perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan: kuota dan jadwal pengambilan air; tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air; cara pengambilan dan atau pembuangan air; cara penggunaan sumber daya air; jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun; dan atau spesifikasi teknis bangunan. perpanjangan perizinan berusaha mempertimbangkandap atau kebijakan pemerintah., pelaku usaha dapat mengajukan perubahan perizinan berusaha, dalam halperubahan kebijakan pemerintah; dan atau volume penggunaan air selama (dua belas) bulan berturut turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam perizinan berusaha. dalam hal perubahan perizinan berusaha diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf pemberi perizinan berusaha menyampaikan pemberitahuan perubahan perizinan berusaha kepada pemegang perizinan berusaha sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan. perubahan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada dapat berupa perubahan: kuota dan jadwal pengambilan air; tempat atau lokasi penggunaan sumber daya air; jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air; cara pengambilan dan atau pembuangan air; dan atau spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan. paragraf norma dan kriteria subsektor bina marga izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha. pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan selain peruntukannya wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengandenganyang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi da_ry penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan untuk memanfaatkan dan menggunakan diberikan dengan memperhatikandapat diberikan untuk: ruang manfaat jalan (remaja) dan ruang milik jalan (remaja) atau remaja, remaja, dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) tol. pemberiansebagaimana dimaksud pada dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas: pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat seperti jaringan alr, jaringan listrik, pipa gas, dan telekomunikasi; kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; pemanfaatan bagian bagian jalan; dan pemanfaatan bagian bagian jalan untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan. perizinan pemanfaatan bagian bagian jalan terdiri atas: remaja dan remaja; dispensasi remaja. tata cara dan persyaratan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan dilakukan melalui tahapan: permohonan;dan izin. permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan diajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melalui sistem oss. pelaku usaha yang telah mendapatkan izin pemanfaatan bagian bagian jalan dikenakan biaya pemanfaatan barang milik negara semua.j dengan ketentuan peraturan perundang undangan. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan diberikan untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun atau sesuai rekomendasi tim teknis pada saat pembahasan dan dapat diperpanjang. bagian kedelapan perizinan berusaha sektor transportasi; transportasi laut;darat; penyelenggaraan prasarana transportasi darat; danlaut; penyelenggaraan prasarana transportasi laut; danperkeretaapian; penyelenggaraan prasarana transportasi perkeretaapian; dan penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana sembilan perizinan berubah sektor kesehatan, obat; dan subsektor obat dan makanan. perizinan berusaha sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan usaha: pelayanan kesehatan; kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; danobat tradisionaljahatan meliputi: pelayanan kesehatan; kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;tradisional danperaturan bupati ini. paragraf norma dan kriteria perizinan berusaha subsektor kesehatan yang berkaitan dengan praktik tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kesehatan. obat tradisional dan makanan yang dibuat dan atau diedarkan sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi standar dan atau persyaratan. standar dan atau persyaratan diberlakukan untuk: obat tradisional; pangan olahan. standar dan atau persyaratan untuk obat tradisonal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari farmakope herbal indonesia, metode analisis, standar, dan atau persyaratan lainnya. standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada berupa farmakope herbal indonesia disusun oleh tim penyusun dan ditetapstandar dan atau persyaratan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi selain farmakope herbal indonesia diatur dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan obat dan makanan. standar dan atau persyaratan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta informasi produk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang yang membuat dan atau mengedarkan obat tradisional wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik. setiap orang membuat dan atau mengedarkan kosmetik wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik. setiap orang yang mengedarkan pangan prinsip cara yang baik peredaran. memproduksi dan atau olahan wajib menerapkan dalam produksi dan tau setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan pangan olahan wajib menerapkan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan berdasarkan kajian risiko. setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan,wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai standar pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan diatur s7suai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh perizinan berusahaparagraf norma dan kriteria kegiatan sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan klasifikasi risiko rendah;dan menengah rendah. usaha pariwisata dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat melaksanakan sertifikasi standar usaha pariwisata secara sukarela sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesebelas perizinan berusaha;; perusahaan; dan swasb pengawasan bagian kesatu umum bupati berdasarkan kewenangan melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku lampiran peraturan bupati ini; dan atau kewajiban atas penyampaian laporan dan atau pemain1atan insentif dan fasilitas penanaman modal. bupati dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam dapat mendelegasikan kewenangannya kepada: dinas instansi teknis; dan dpmptsp. pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas instansi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan serta pembinaan teknis dengan memperhatikan kaidah sebagaimana ketentuan perundang undangan; pengawasan yang dilaksanakan oleh dpmptsp sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang bersifat administratif, dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang undangan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar dinas instansidinas instansi, dpmptsp dilarang melakukan pengawasan luar perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh dpmptsp atas pelaksanaan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku saha; ;; dan inspeksi lapangan. pengawasan tin melalui laporan pelaku dan dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap: standar pelaksanaan usaha;;; pengujian; dan ataudpmptsp. inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan paling banyak;;1jdan dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahpusat atau pemerintah daerah;; atau elektronik melalui sistem oss dpmptspj paragraf penilaian hasil pengawasan dpmptsp dan dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan masing masing; penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan; dan pembaruan profil pelaku terasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data data sharing)1tanaman modal disampaikan dengan ketentuan: tidak diwajibkan bagi pelaku saha mikro; dan setiap (enam) bulan dalam (satu) tahun laporan bagi pelaku saha kecil;; diberikan oleh pelaku saha; menyusun laporan hasil revi; dan; menyerahkan surat tugas kepada pelaku usaha yang akan diperiksa; menjelaskan maksud dan tujuan kepada pelaku saha yang diperiksa; melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;; memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; menyusun salinan dari dokumen dan atau mendokumentasikan secara elektronik; melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan atau memeriksa lokasi,ctr;i pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.~ bagian kelima partisipasi masyarakat dan pelaku ; dan menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pelaku bupati lill. pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan bupatiilakukan dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikankewenangan pengawasan oleh dinas teknisilakukan oleh pengawas perikanan paragraf sektor pertanian pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pertanian dilakukan dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian olehsampaikan setiap (satu) tahudan budi daya perkebunan yang terintegrasi dengan pengolahan hasil perkebunan;lakukan setiap ; dan pengolahan perkebunan skala umk m;; perbenihan; pascapanen; pengolahan; jasa; dan keterpaduan; disampaikan setiap (satu) tahuenam) bulan; tau skala menengah dan skala besar, dilakukan setiap (satu) tahun. laporan pelaku hortikultura; dan produksi perbenihan hortikultura; disampaikan setiap (enam) bula; dan perbenihan hortikultura;laporan pelaku disampaikan setiap enam) bulan sekali. laporan pelakusetiap tiga) bulan sekali; jumlah produksi teman; dan jumlah tenaga kerja. hijauan pakan teman meliputi: jumlah luas yang diusahakan; jumlah produksi hijauan pakan teman; pengolahan dan distribusi; dan jumlah tenaga kerja. rumah potong hewan meliputi: kapasitas pemotongan; sarana prasarana; jumlah tenaga kerja; jumlah hewan yang dipotong; hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem; dan penerapan kesejahteraan hewan. penanganan daging dan hasil ikatannya meliputi: jenis produk; kapasitas produksi; hasil pemeriksaan laboratorium; dan distribusi. veteriner meliputi: jumlah tenaga kerja; tapi rekam medik veteriner obat hewan meliputi depo, apotek veteriner, pet shop, poultry shop, dan toko obat melaporkan: pembelian obat hewan;; atas: laporan realisasi pemasukan dan atau pengeluaran; laporan distribusi; laporan pelaksanaan usaha;;oleh pelaku ketentuan mengenai kompetensi dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor7 pertanian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatilingkungan hidupdinas teknis menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustridinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangdinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan dpmptsp sesuai kewenangan masing masing berdasarkan peraturan pati ini dan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf sektor transportasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor transportasi dilakukan oleh dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan dpmptsp sesuai kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan peraturan bupati ini dan peraturan perundang undangan. pengawasan terhadap kegiatan usaha sektor transportasi dilakukan dalam bentuk: audit; inspeksi; pengamatan; pemantauan;;; inspeksi sebanyak (dua) kali dalam jangka waktu (satu) tahun; dan pengamatan, pemantauan, dan dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehat tingkat risiko menengah rendah dilakukan (dua) tahun sekali; untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat risiko menengah tinggi dilakukan (satu) tahun sekali; dan untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat risiko tinggi dilakukan satu) tahun sekali. paragraf9 sektor pariwisata pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pariwisata dilakukan oleh dinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan dpmptsp sesuai kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan peraturan pati ini dandinas teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerja;i pendanaan pendanaan penyelenggaraan perizinan berusahpenyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko dpmptsp wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan bidangnya dalam pelaksanaan peraturan bupatidpmptsp dapati1mengenai penyimpangan tau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan peraturan bupatibab vii sans! setiap pelaku saha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha dikenai sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri dari atas: peringatanjenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitation oleh peraturan perundang undangan. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan pelaku sahadengan ketentuan: baru pertama kali melakukan pelanggaran; belum menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan tau kerugian sumber daya alam disekitar usaha, dan atau keselamatan dan atau kesehatan manusia; dan atau sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah. peringatan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan mempertir ij bangka kewajaran dan kemampuan pelaku saha., peringatan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan paling banyak (dua) kali. peringatan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: ancaman serius bagi kesehatan dan atau keselamatan manusia dan lingkungan; dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan atau kerugian yang lebih besar bagi kelestarian alam dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan. jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penghentian sementara kegiatan; penyegelan; penutupan lokasi; pembongkaran bangunan; dan atau tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan kelestarian sumber daya. untuk tindakan jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan atau menghentikan dampak yang ditimbulkan. sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan terhadap pelaku saha yang tidak melaksanakan teguran peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintahapabila: ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku saha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan perizinan berusaha; atau pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan atau kerugian sumber daya alam dan atau keselamatan dan atau kesehatan manusia. besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan. sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan apabila pelaku usaha: tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran peringatan tertulis kedua kali; dan atau tidak membayar denda administratif yang dikenakan. pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku saha tidak melaksanakan paksaan pemerintah. pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban perizinan berusaha yang disyaratkan dan atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan. pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efekjera. sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan apabila: setelah pembekuan perizinan berusaha dijatuhkan, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha; dan atau tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan. pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa gangguan kesehatan dan atau keselamatan manusia dan lingkungan; efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan atau kerugian yang signifikan bagi, pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh bupati sesuai kewenangan masing masing berdasarkdiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha daerah dpmptsp menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha daerah kepada gubenur. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlah perizinan yang diterbitkan; rencana dan realisasi investasi;bupatioleh pejabat yang berwenang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang,g undangan yang berlaku saat proses penyelesaian. babndelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini efektif mulai berlaku paling lambat setelah diberlakukannya sistem ossrn1 dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten lamongan. 11gan organ, diundangkan ~organ pada tanggal l. o . "' moh. ~aliran ~ ~_:~ i ,, berita daerah kabupaten lamongan tahun nomor daftar perizinan berusaha berbasis risiko risiko kode judul kali ruang lingkup parameter risiko tingkat kali kegiatan skala luu risiko usaha laban sektor kelautan dan perikanan penangkapan seluruh mikro menengah pieces ikan rendah bersirip perairan darat kecil, tinggi menengah dan besar penangkapan seluruh mikro menengah crustacea rendah perairan darat kecil, tinggi menengah dan besar lampirankabupaten lamongan parameter opd pembina perizinan jangka masa berlaku kewenangan berusaha waktu pemerintahlamonganlamongan. penangkapan seluruh mikro menengah nib dan selama sampai dengan dinas perikanan moluskan2an2an. penangkapan seluruh mikro menengah nib dan selama sampai dengan dinas perikanan pengambilan rendah sertifikat melakukan usaha kumulatif tumbuhan air standar penangkapan atau tidak perairan daratseluruh mikro menengah nib dan selama sampai dengan dinas perikanan pengambilan induk rendah sertifikat melakukan usaha kumulatif benih ikan standar penangkapan atau tidak perairan darat aif.kat atau tidabesar standar) menggunakan kapal perairan darat kabupaten lamongan. penangkapan ikan seluruh mikro menengah nib dan selama sampai dengan dinas perikanan hias perairan rendah sertifikat melakukan usaha kumulatif darat standar penangkapan atau tidakbiota seluruh mikro menengah nib dan selama sampai dengan dinas perikanan air lainnyonganlaut kegiatan usahaperairan darat kegiatan usaha pembenihan ikan seluruh mikro dan menengah nib dan selama lokasi usaha dinas perikananhias seluruh mikro dan menengah nib dan selama lokasi usaha dinas perikanan airolamjaring standar kegiatan usaha satu daerah apungpembesaran ikan seluruh mikro dan menengah nib dan selama lokasi usaha dinas perikanan air tawar sawahbudidaya akan hiaseramba jaring standar kegiatan usaha satu daerah tancapair seluruh mikro dan menengah nib dan selama lokasi usaha dinas perikanan tawar media kecil rendah sertifikat menjalankan berada dalam lainnyalaut standar kepadgiatan usahatawargiatan usaha pembesaran pieces seluruh mikro dan menengah nib dan selama lokasi usaha dinas perikanan ikan bersirip air kecil rendah sertifikat menjalankan berada dalam payaupayau kecil rendah sertifikat menjalankan berada dalam standar kegiatan usaha satu daerah kabupaten men dan inten sif pembesaran seluruh usaha menengah nib dan selama perilaku lokasi usaha dinas perikanan moluska air payaucrustaceatumbuhanbudidaya biota air seluruh usaha menengah nib dan selama perilaku lokasi usaha dinas perikanan payau lainnyapayaupayau standar kegipayau standar kegiatan usaha ekstraksi garam kegiatan mikro kurang rendah nib hari selama seluruh dinas perikanan produksi garam dari melakukan hektar kegiatan usahaikan standar kegiatan usaha dinas perindustrian dan perdagangan industri seluruh mikro menengah nib dan selama usaha skala dinas pengasapan dan kecil sertifikat menjalankan kabupaten perikanan pemanggangan standar kegiatan usaha dinas ikanmbekuangan industri seluruh mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas pemindanganlma usaha skala dinas fermentasiberbasis seluruh mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas daging lumayan kecil rendah serif.kat menjalankan kabupaten perikanan dan rim standar kegiatan usaha dinasperdagangan industri seluruh mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas pendinginan kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten perikanan pangeran ikan standar kegiatan usaha dinasikanikan standar kegiatan usaha dinas dan biota air perindustrian bukan udang) dan dalam kaleng perdagangudang standar kegiatan usaha dinas dalam kalengbiota standar kegiatan usaha dinas air lainnyaasapan kecil rendah serif.kat menjalankan kabupaten perikanan pemanggangan bot standar kegiatan usaha dinas air lainnya perindustrian dan perda p an!!mikro dan menengah nib dan sela.ma usaha skala dinas pembekumandang.ma usaha skala dinas fermentasi2angan industri berbasis seluruh mikro dan menengah nib dan sela.ma usaha skala dinas lumayan biota air kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten perikananndinginan kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten perikanan pangeran biota air standar kegiatan usaha dinas lainnyakecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten perikanan rumput laut standar kegiatan usaha dinasperindustrian biota air lainnya dan perda2minyak seluruh mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinasl!an industri produk usaha industri mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas masak lainnya petis, saus kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten perikanan tiram, terasi, standar kegiatan usaha dinas khitan perindustrian khitanan, atau dan yang sejenisnya, perdagangan dengan bahan baku utamanya ikan dan udang! industri kerupuk, usaha industri mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas keripik, peek, dan berbagai macam kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten perikanan sejenisnya kerupuk, standar kegiatan usaha dinas keripik, peek, perindustrian dan sejenisnya, dan seperti kerupuk perdagangan!, perdagangan seluruh mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas eceran hasil kecil menjalankan kabupaten perikanan perikanan kegiatan usaha dinas perindustrian dan perda!anl!anikolahan, udang, perdagangan kerang yang diasinkan atau dikeringkan didalam bangunan, ikan dan olahan, udang, perdaganganseluruh mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas eceran ikan hias kecil menjalankan kabupaten perikanan kegiatan usaha dinas perindustrian dan perd=pakan perdagangan kecil menjalankan kabupaten perikanan ternak unggas eceran khusus kegiatan usaha dinas ikan dan hewan pakan ikan perindustrian piaraan dalam dan bangunan, perdagangan seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung keran2:. perdagangan seluruh mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas eceran kaki lima kecil menjalankan kabupaten perikanan dan los pasar kegiatan usaha dinas komoditi hasil perindustrian perikanan dan perdu!'angan perdagangan usaha mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas eceran kaki lima perdagangan kecil menjalankan kabupaten perikanan dan los pasar eceran berbagai kegiatan usaha dinas daging olahan dan jenis ikan perindustrian ikan olahan olahan yang dan dilakukan perdagangberi2:kkali lima perdagangan kecil menjalankan paten perikanan dan los pasar eceran berbagai kegiatan usaha dinas pakan ternak, jenis pakan ikan perindustrian pakan unggas dan yang dilakukan dan pasangkan pinggir jalan perdagangan umum (kalinas dan danau untuk pengangkutan rendah standar melakukan usaha kumulatif perikanan barang khusus barang dengan penangkapan perairan darat dinas menggunakan ikan kabupaten perindustrian kapal atau lamongan dan perahu barang perdagangan yang dirancang kecil tinggi nib dan izin hari thn sampai dengan secara khusus sertifikat untukmengangk standar) perairan darat ikan kabupaten lamongan ii. sektor pertanian pertanian tanaman budi daya kecil rendah nib selama usaha skala dinas peternakan pakan ternak tanaman pakan menjalankan kabupaten dan kesehatan ternak kegiatkabupaten standar kegiatan usaha perbenihan seluruh sel ruh menengah nib dan selama usaha skala dinas peternakan tanaman pakan rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan ternak dan standar kegiatan usahambibitan bit bukan bit gula)sapi mikro dan rendah nib selama usaha skallaban usaha menjalankan kab. lamongan kegiatan usahaerah kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan peral!ikatan usaha budi daya sapi mikro dan rendah nib selama usaha skala perah kecil menjalankan kabupaten kegiatan usahadaya mikro dan rendah nib selama usaha skala kerbau potong kecil menjalankan kabupaten kegiatan usahmenengah menengah nib dan selama usaha skala rendah sertifikat menjalankan kabupaten standar kematierah kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan perah kematimikro dan rendah nib selama usaha skala kerbau perah kecil menjalankan kabupaten kematikuda pembibitan mikro clan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan dan sejenisnya kuda dan kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan sejenisnya kematipaten standar kematian usaha budi daya kuda mikro dan rendah nib selama usaha skala dan sejenisnyaunta peternakan unta seluruh menengah nib dan selama usaha skala dinas peternakan dan sejenisnyamikro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan budi daya domba domba potong kecil menjalankan kabupaten dan kesehatotong kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan kam.bingerah kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan kam.bingerah kecil menjalankan kabupaten kegiatan usaha men inggi sertifikat menjalankan kabupaten standar kegiatan usaha pembibitan dan pembibitan micro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan budi daya domba dombaperah kecil menjalankan kabupaten dan kesehatanperah kecil menjalankan kabupaten kegiatan usaha men engah men roduksi bulu seluruh mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan domba mentah kecil menjalankan paten dan kesehatan raw woollternakan babi pembibitan dan mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas peternakan budi daya babi kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan standar kegiatan usaha hewan menengah men engah nib dan hari selama usaha skala tinggi ser tiridaging ras pedaging kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan standar kegiatan usaha hewan besar tinggi nib dan izin hari selama usaha skala menjalankan kabupaten kegiatan telur ras petelur kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatanayam pembibitan mikro dan menengah nib dan selama usaha skala dinas peternakan lokal dan ayam lokal kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan persidangannyaayam budi daya ayam mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan lokal dan lokal dan kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan persidangannya persidangannyaitik mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan budi daya itik dan atau bebek kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan dan atau bebekitik mikro dan rendah nib selama usaha skala dan atau bebekrung puyuh kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan puyumikro dan rendah nib selama usaha skala burung puyuh kecil menjalankan di daya kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan merpati merpati kegiatan usaha hewan pembibitan ayam pembibitan mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan ras ayam ras kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan pedaging dan kegiatan usaha hewan petelurternak budi daya rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan unggas lainnya ternak unggas standar kegiatan usaha hewan lainnyburung budi daya rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan unta burung~unta standar hero.atan usaha hewan pengusahaan pengusahaan seluruh menengah nib dan selama usaha skala dinas peternakan konon konon rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan kepompong ulat kepompong ulat standar kegiatan usaha hewan sutera suterlebah budi daya lebahrusa mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas peternakan budi daya rusa kecil menjalankan kabupaten dan kesehatanrusa mikro dan rendah nib selama usaha skala kecil menjalankan kabupaten kegiatan usaha men en~ah senen~ah nib dankelinci budi daya kecil menjalankan kabupaten dan kesehatan kelincicacing budi daya rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan cacing standar kegiatan usaha hewan pembibitan dan usaha rumah seluruh menengah nib dan selama usaha skala dinas peternakan budi daya walet sarang burung tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan walet standar kegiatan usaha hewan usaha seluruh menengah nib dan selama usaha skala pencucian tinggi sertifikat menjalankan kabupaten sarang burung standar kegiatan usaha walet usaha seluruh menengah nib dan selama usaha skala pengolahan tinggi sertifikat menjalankan kabupaten sarang burung standar kegiatan usaha walet.aneka budi daya aneka rendah sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan ternak lainnya ternak lainnya standar kegiatan usaha hewan jasa pelayanan seluruh kecil menengah nib dan hari selama usaha skala dinas peternakan kesehatan ternak tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan standar kegiatan usaha hewan jasa perkawinan seluruh kecil dan menengah nib dan hari selama usaha skala dinas peternakan ternak menengah tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan standar kegiatan usaha hewan jasa penetasan usaha yang mikro dan menengah nib dan hari selama usaha skala dinas peternakan telur mencakup kecil tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan kesehatan bidang standar kegiatan usaha hewan penetasan telur menengah tinggi nib dan izin hari selama usaha skala atas dasar balas dan besar menjalankanjasa dan kegiatan usaha kontrak jasa penunjang seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas peternakan peternakan lainnya menjalankan kabupaten dan kesehatan kegiatan usaha hewan kegiatan rumah seluruh seluruh menengah nib dan 15hari tahun usaha skala dinas peternakan potong dan tinggi sertifikat kabupaten dan kesehatan pengepakan daging standar hewan bukan unggas kegiatan rumah seluruh mikro, menengah nib dan hari tahun usaha skala dinas peternakan potong dan kecil, tinggi sertifikat kabupaten dan kesehatan pengepakan daging menengah standar hewan unggas dan besar industri seluruh seluruh menengah nib dan hari tahun usaha skala dinas pengolahan dan tinggi sertifikat paten peternakan dan pengawetan produk standar kesehatan daging dan daging hewan unggas dinas perindustrian dan perdagangan industri seluruh seluruh menengah nib dan hari tahun usaha skala dinas pengawetan kulit tinggi sertifikat kabupaten peternakan dan standar kesehatan hewan dinas perindustrian dan perdagangan perdagangan apotek seluruh tinggi nib dan izin hari selama lokasi tempat dinas peternakan eceran barang dan veteriner, depo menjalankan usaha berada dan kesehatan obat farmasi obat hewan, pet kegiatan usaha pada saha skala hewan untuk hewan shop, poultry kabupaten. apotik dan bukan shop,dan toko apotik obat hewan perdagangan depo obat seluruh menengah nib dan hari selama lokasi tempat dinas peternakan eceran obat hewan, pet rendah sertifikat menjalankan usaha berada dan kesehatan tradisional untuk shop, poultry standar kegiatan usaha pada saha skala hewan hewan shop, dan toko kabupaten. obatapotek seluruh menengah nib dan hari selama lokasi tempat dinas peternakan eceran kosmetik veteriner, depo rendah sertifikat menjalankan usaha berada dan kesehatan untuk hewan obat hewan, pet standar kegiatan usaha pada usaha skala hewan shop, poultry kabupaten. shop,dan toko obat hewan perdagangan apotek seluruh menengah nib dan hari selama lokasi tempat dinas peternakan eceran khusus veteriner, depo tinggi sertifikat menjalankan usaha berada dan kesehatan barang dan obat obat hewan, pet standar kegiatan usaha pada usaha skala hewan farmasi, alat shop, poultry kabupaten. kedokteran, shop, dan toko parfum dan obat hewan kosmetik lainnya aktivitas kesehatan ambulatori kecil menengah nib dan hari selama lokasi tempat dinas peternakan hewan tinggi sertifikat menjalankan usaha berada dan kesehatan standar kegiatan usaha pada saha skala hewan kabupaten. klinik hewan menengah tinggi nib dan izin hari selama lokasi tempat menjalankan usaha berada kegiatan usaha pada usaha skala kabupaten. rumah sakit besar tinggi nib dan izin hari selama lokasi tempat hewan menjalankan usaha berada kegiatan usaha pada usaha skala paten. pertanian agung,niatan usaha pertanaman, besar nib dan hari selama lahan skala pemeliharaan, sertifikat menjalankan kabupaten panen, standar kegiatan usaha dan atau pascapanen) tanaman rutin2 usaha mikro dan menengah nib danbenihan kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten pangan, jagung standar kematian usaha hortikultura dan menengah menengah nib dan hari selama lahan skala perkebunan dan besar tinggi sertifikat menjalankan kabupaten standar kegiatan usaha pertanian gandumdan standar kegiatan usaha atau pascapanen) tanaman gandumgandumedelaiedelaiedelairuang lingkup parameter risiko perizinan jangka l'fopertanian kacang usaha budi mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman tanahtanahtanahacang usaha budi mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman hijauhijauhijauserealia usaha budi mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman lainnya, aneka daya (meliputi kecil menjalankan kabupaten pangan, kacang antara lainpenyediaan menengah menengah nib dan sela.panen, dan atau pascapanen) tanaman besar menengah nib dan 3hari selama lahan skala serealia tinggi sertifikat menjalankan kabupaten lainnya, aneka standar kegiatan usaha kanan usaha mikro dan menengah nib dan sela.ma lahan skala perbenihan kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten serealia standar kegiatan usaha lainnya, aneka menengah menengah nib dan hari selama lahan skala kacanghibesar menengah nib dan hari sela.hibrida usaha mikro dan menengah nib dan sela.ma lahan skala perbenihan padi kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten hiinperkebunan prodi yang menengah menengah nib dan selama lahan skala tepat,tanaman, standar kegiatan usaha pemeliharaan, besar menengah nib dan hari selainbrida usaha mikro dan menengah nib dan selama lahan skala perbenihan padi kecil rendah sertifikat menjalankan kabupaten in~atan usaha pertanian aneka usaha budi mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman umbi palawijaaneka umbi palawijaaneka umbi standar kegiatan usaha palawijindustri mencakup mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman penggilingan usaha kecil menjalankan kabupaten pangan, gandum dan penggilingan kegiatan usaha hortikultura serealia lainnya gandum dan menengah menengah nib dan selama lahan skala dan serealia lainnya rendah sertifikat menjalankan kabupaten perkebunan menjadi tepung standar kegiatan usaha dinas dan pelet, besar menengah nib dan hari selama lahan skala perindustrian seperti gandum tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan dan sorghum, standar kegiatan usaha perdagangan rye, oat dan risiko parameter opd pembina kode judul kali ruang lingkup parameter risiko tingkat perizinan.serealia lainnyakacang (termasuk pembuatan kegiatan usaha hortikultura luminous) tepung dari menengah menengah nib dan selama lahan skala dan aneka kacang rendah sertifikat menjalankan kabupaten perkebunan melalui proses standar kegiatan usaha dinas penggilingan, besar menengah nib dan hari selama lahan skala perindustrian seperti tepung tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan tepung kacang standar kegiatan usaha perdaganganuminous lainnya).umbi dan sayuran pembuatan kegiatan usaha hortikultura (termasuk rhoma) tepung dari menengah menengah nib dan selama lahan skala dan aneka umbi dan rendah sertifikat menjalankan kabupaten perkebunan sayuran melalui standar kegiatan usaha dinas proses perindustrian penggilingan, besar menengah nib dan hari selama lahan skala dan seperti tepung perdagangan dari ubi kayu tinggi sertifikat menjalankan kabupaten (gaplek), ubi standar kegiatan usaha jalar, talas, ikut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran. industri pati ubi mencakup mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman kayu usaha kecil menjalankan kabupaten pangan, pembuatan pati kegiatan usaha hortikultura ubi kayu menengah menengah nib dan selama lahan skala dan melalui rendah sertifikat menjalankan kabupaten perkebunan ekstraksi, standar kegiatan usahaseperti tepung besar menengah nib dan selama lahan skala perindustrian tapioka tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan standar kegiatan usaha perda:antan industri mencakup mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman penggilingan padi usaha kecil menjalankan kabupaten pangan, dan penyisihan penggilingan kegiatan usaha hortikultura beras padi menjadi menengah menengah nib dan selama lahan skala dan beras, termasuk rendah sertifikat menjalankan kabupaten perkebunan penyisihan standar kegiatan usaha dinas beras yang besar menengah nib dan hari selama lahan skala perindustrian terpisah dengan tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan usaha standar kegiatan usaha perdagangan penggilingan padi industri mencakup mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman penggilingan dan usaha kecil menjalankan kabupaten pangan, pembersihan penggilingan kegiatan usaha hortikultura jagung dan menengah menengah nib dan selama lahan skala dan pembersihan rendah sertifikat menjalankan kabupaten perkebunan jagung. standar kegiatan usaha dinas besar menengah nib dan hari selama lahan skala perindustrian tinggi sertifikat menjalankan kabupaten dan standar kegiatan usaha perdagangan jasa pemupukan, seluruh mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman penanaman bibit kecil menjalankan kabupaten pangan, benih dan kegiatan usaha hortikultura dan pengendalian hama menengah menengah nib dan selama lahan skala perkebunan dan gulma rendah sertifikat menjalankanascapanepemilihan benih sel ruh mikro dan rendah nibnaman untuk kecil menjalankan kabupaten pangan, pengembangbiakangolahan seluruh mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman lahjasa pemanenaenyemprotan seluruh mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman dan penyerbukan kecil menjalankan kabupaten pangan, melalui udaraunjang seluruh mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman pertanianpaten standar kegiatan usaha industri tempe mencakup mikro dan rendah nib selama lahan skala dinas tanaman kedelai usaha kecil menjalankan kabupaten panganmbuatan kegiatan usaha hortikultura tempe dari dan kedelai perkebunan dinas perindustrian dan perdagangan industri tahu mencakup mikro dan rendah nib selama laban skala dinas tanaman kedelai usaha kecil menjalankan kabupaten pangan, pembuatan tahu kegiatan usaha hortikultura dan perkebunan dinas perindustrian dan perdaszanszan industri konsentrat mencakup mikro dan rendah nib selama laban skala dinas tanaman makanan ternak usaha kecil menjalankan kabupaten pangan, pembuatan kegiatan usaha hortikultura konsentrat dan pakan ternak, perkebunan unggas dan dinas hewan lainnya. perindustrian dan perdagangan pertanian aneka budi daya mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas tanaman kacang aneka kacang kecil menjalankan kabupaten pangan, hortikultura hortikulturaaneka kacang dan rendah sertifikat aktif patenr risiko berusaha waktu pemerintah usaha laban hortikultura sayuran daun kecil menjalankan kabupaten pangan, sayuran daundaunbuah mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas tanaman hortikultura buahbuahumbi kecil menjalankan kabupaten pangan, sayuran umbibenihan micro, kecil menengah nib dan selama masih usaha skala sayuran umbjamur budi daya mikro dan rendah nib usaha skala usaha skala dinas tanaman jamur kecil kabupaten kabupaten pangan, jamur menengah menengah nib dan hari lahan usaha usaha skala hortikultura dan dan besar tinggi sertifikat lintas kabupaten kabupaten perkebunan standar perbenihan mikro, kecil menengah nib dan lahan usaha usaha skala jamur dan rendah sertifikat lintas provinsi kabupaten menengah standar pertanian budi daya miclainnya lainnyacro, kecil menengah nib dan selama usaha skala sayuran lainnya dan rendah sertifikat menjalankan kabupaten menengah standar kegiatan usaha pertanian tanaman budi daya micro dan rendah nib selama usaha skala dinas tanaman bunga tanaman bunga kecil menjalankan kabupaten pangan, ke,ri.atan usaha hortikultura dan menengah menengah nib selama usaha skala perkebunan rendah menjalankan kabupaten ke,ri.perbenihan micro, kecil menengah nib dan selama masih usaha skala dinas tanaman tanaman bunga tanaman bunga dan rendah sertifikat aktif kabupaten pangan, menengah standar memproduksi hortikultura dan benih dan akaditinjau secara berkala pertanian buah budi daya buah mikro dan rendah nib selama lahan usaha dinas tanaman anggur anggur kecil menjalankan berada pada pangan, keliatan usaha kabupatensegi_atan usaha besar menengah nib dan hari selama usaha skala tinggi serif.kat menjalankan kabupaten standar hero.atan usaha perbenihan mikro, kecil menengah nib dan selama masih usaha skala buah anggur dan rendah serif.mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas tanaman buahan tropis dan buah buahan kecil menjalankan kabupaten pangan, sub tropis tropis dan sub kegiatan usaha hortikultura dan tropis perkebunansegi_atan usaha perbenihan mikro, kecil menengah nib dan selama masih usaha skala buah buahan dan rendah serif.kat aktif kabupaten tropis dan sub menengah standar memproduksi tropisjeruk jeruk kecil menjalankan kabupaten pangan, segi_atan usaha hortikultura dan menengah menengah nib dan selama usaha skala perkebunan rendah serif.kat menjalankan kabupaten standar kegiatan usaha besar menengah nib dan ari selama usaha skalahan perbenihan mikro, kecil menengah nib dan selama masih usaha skala buah jerukapel dan buah apel dan buah kecil menjalankan kabupaten pangan, batu pola and batu pola and kegiatan usaha hortikultura dan stone fruit) stone fruit)apel dan dan tinggi sertifikat aktif kabupaten buah batu menengah standar memproduksi pola and stone benih dan akan fruit) ditinjau secara pertanian buah budi daya buah mikro dan rendah nib selama usaha skala dinas tanaman beri beriberi dan rendah sertifikat aktif kabupaten. dan rendah nib selama usaha skala dinas tanaman tahunan sayuran kecil menjalankan kabupaten pangan, tahunansayuran dan rendah sertifikat aktifhunankecil menengah nib dan sela.ma masih usaha skala dinas tana.man semusim lainnya tana.man dan rendah sertifikat aktif kabupaten pangan, ytd semusim menengah standar memproduksi hortikultura dan lainnya benih dan akan perkebunan ditinjau secara berkala pertanian buah budi daya buah mikro dan rendah nib sela.ma usaha skala dinas tana.man semak lainnya semak..buah semak dan rendah sertifikat aktif kabupaten lainnya menengah standar memproduksi benih dan akan ditinjau secara berkala pertanian cabai budi daya mikro dan rendah nib sela.ma usaha skala dinas tana.man cabai kecil menjalankan kabupaten pangan, kegiatan usaha hortikultura dan menengah menengah nib dan hari sela.caba dan rendah nib sela.ma usaha skala dinas tana.man obat atau tana.man obat kecil menjalankan kabupaten pangan, biofarmaka atau kegiatan usaha hortikultura dan rimpang biofarmaka menengah menengah nib dan hari sela.ma usaha skalamenengah standar memproduksi biofarmaka benih dan akan rimpangobat atau tanaman obat kecil menjalankan kabupaten pangan, biofarmaka non atau ke,titan usaha hortikultura dan rimpang biofarmaka non menengah menengah nib dan hari selama usaha skala perkebunhias tanaman hias kecil menjalankan kabupaten pangan, ke,ti,titan usaha pertanian perbenihan mikro, menengah nib dan selama masih usaha skala dinas tanaman pengembangbiakan pengembangnya kecil, dan rendah sertifikat aktif kabupaten pangan, tanaman kan tanaman menengah standar memproduksi hortikultura dan benih dan akan perkebunan ditinjau secara berkala pertanian biji budi daya mikro dan luas rendah nib selama masih skala kabupaten dinas tanaman bijian penghasil kapas kecil lahan aktif pangan, bukan minyak <25ha memproduksi hortikultura dan makan benih dan akan perkebunan ditinjau secara berkala besar luas menengah nib dan hari selama skala kabupaten lahan tinggi sertifikat menjalankstandar kegiatan usaha perkebunan tebu budi daya mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman perkebunan kecil lahan menjalankan pangan, tebu <25ha ke~>25ha kegiatan usaha perkebunan budidaya micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman tembakau tembakau kecil lahan menjalankan pangan,lpakan ternak tanaman kecil lahan menjalankan pangan, penutup tanahsemusim lainnya tanaman kecil lahan menjalankan pangan, ytd semusim lainliatan usaha pertanian buah budi daya mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman buahan tropis dan kurma kecil lahan menjalankan pangan, subtropis <25ha kegiatan usaha hortikultura dan perkebunan besar luas men engah nib dan hari selama skala kabupaten lahan tinggi sertifikat menjalankan standar kegiatan usaha pertanian buah biji budi daya mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman kacang kacangan jambu mete kecil lahan menjalankan pangan, kelgiatan usaha perkebunan buah budi daya mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman kelas kelapalahan tinggi sertifikat menjalankan standar kegiatan usaha perkebunan buah bukti daya micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman kelapa sawit kelapa sawit kecil lahan menjalankan pangan, kegikegiatan usaha pertanian tanaman budi daya kopi, micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman untuk bahan kakao kecil lahan menjalankan pangan, minuman <25ha kegiatan usaha hortikultura dan perkebunan besar luas menengah nib dan hari selama skala kabupaten lahan tinggi serif.kat menjalankan standar kegiatan usaha bukti daya teh micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten kecil lahan menjalankan kegiatan usaha besar luas tinggi nib dan izin hari selama skala kabupaten lahan menjalankan kegiatan usaha perkebunan lada bukti daya lada micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanamankebunan bukti daya micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman cengkeh cengkehkebunan budi daya micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman tanaman aromatik nilam, sereh kecil lahan menjalankan pangan, penyegar wangitanian tanaman bukti daya micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman obat atau ginseng kecil lahan menjalankan pangan, biofarmaka <25ha kegiatan usaha hortikulturrimpangstandar kegiatan usaha pertanian tanaman budi daya kina, mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman obat atau adas, pinang, kecil lahan menjalankan pangan, biofarmaka non gambir ke2ikatan usaha hortikultura dan rimpang25harempah rempah, kemiri, vanili, kecil lahan menjalankan pangan, aromatik kayu manis, 25ha kegiatan usaha hortikultura dan penyegar, dan obat pala perkebunan lainnya besar luas menengah nib dan hari selama skala kabupaten lahan tinggi serta.ikat menjalankan 25ha standar ke2ikatan usaha perkebunan karet budi daya karet mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman dan tanaman kecil lahan menjalankan pangan, penghasil getah 25ha kegiatan usaha hortikultura dan lainnya25ha standar kegiatan usaha pertanian cemara budi daya mikro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman dan tanaman jarak pagar, kecil lahan menjalankan pangan, tahunan lainnya aren, sagu, 25ha ke2ikatan usaha hortikultura dan kemiri sunan besar luas menengah nib dan hari selama skala kabupaten perkebunan dan tanaman lahan tinggi sertifikat menjalankan tahunan 25ha standar kegiatan usaha lainnya industri kopra pengolahan mikro dan rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman kopra kecil menjalankan pangan, kegiatan usaha hortikultura dan perkebunan dinas perindustrian dan perdagangan industri minyak pengolahan mikro, dan rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman mentah kelapa minyak men tah kecil menjalankan pangan, kelapakebunan dinas perindustrian dan perda. :an. :an industri minyak pengolahan besar tinggi nib dan izin hari selama bahan baku dinas tanaman mentah kelapa minyak mentah menjalankan kabupaten pangan, sawit crude palm kelapa sawit kegiatan usaha lamongan hortikultura oii cpo) dan perkebunan dinas perindustrian dan perda:ane:an industri gula pasir pengolahan besar tinggi nib dan izin hari selama bahan baku dinas tanaman gula pasir menjalankan kabupaten pangan, berbasis tebu kegiatan usaha lamongan hortikultura dan perkebunan dinas perindustrian dan perda:ane:an industri pengeringan dan mikro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman pengeringan dan pengolahan kecil, menjalankan pangan, pengolahan tembakau menengah kegiatan usaha hortikultura tembakau dan perkebunan dinas perindustrian dan perda:an11:an industri pengasapan mikro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman pengasapan karet karet2ane:sa pasca panen pengeringan micro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman jambu mete kecil, menjalankan pangan, menengah kegiatan usaha hortikultura dan perkebunan industri kakao pengolahan biji micro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman kakao dan kecil, menjalankan pangan, bubukkakaobumbu pengolahan biji micro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman masak dan lada hitam, kecil, menjalankan pangan, penyedap masakan lada putihminyak pengolahan mikro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman goreng kelapa minyak gorengngan~an industri pengolahan mikro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman pengolahan kopi bubuk kopgangan industri gula pengolahan mikro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman merah gula merah kecil, menjalankan pangan, menengah kegiatan usaha hortikulturdan perkebunan dinas perindustrian dan permainan2an industri minyak pengolahan micro, rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman atsiri minyak atsirizane:an pertanian biji budi daya wijen mikro, kecil luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman bijian penghasil lahan menjalankan pangan, minyak makangangan pertanian bit, gula budidaya bit mikro, kecil luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman dan tanaman lahan menjalankan pangan, pemanis bukan 25ha kegiatan usaha hortikultura tebu besar luas menengah nib dan hari selama skala kabu 11:an11:an pertanian tanaman budidaya micro dan luas rendah nib selama skala kabupaten dinas tanaman berserat kapuk, rosela, kecil lahan menjalankan pangan, rami, rute, 25ha kel!ikatan usaha hortikultura linen, agave, besar luas menengah nib dan hari selama skala kabupaten dan baca dan lahan tinggi sertifikat menjalankan perkebunan kenaf standar kegiatan usaha dinas perindustrian dan perd;:ikan11:an perkebunan buah budidaya zaitun mikro dan luas rendah nib selama skala kabupatenaginous lainnya kecil lahan menjalankan pangan,~anp;an iii. sektor lingkungan hidup dan kehutanan pengumpulan pengelolaan seluruh n a tinggi nib izin hari tahun kegiatan dinas lingkungan limbah berbahaya limbah bahan pengelolaan pengumpulan hidup berbahaya dan limbah bahan limbah skala beracun berbahaya dan kabupaten meliputi beracun kegiatanpenimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pelaksanaan kegiattreatment dan seluruh n a tinggi nib izin hari tahun skala kabupaten dinas lingkungan pembuangan pengelolaan hidup limbah berbahaya limbah bahan berbahaya dan beracun pengumpulan air pengangkutan seluruh n a menengah nib sertifikat pemetik tahun skala kabupaten dinas lingkungan limbah tidak air limbah tinggi standar saan hidup berbahaya domestik baik pengangkutan admins dari rumah air limbah rasi tangga maupun tidak berbahaya hari usaha dan atau kerja; kegiatan dengan dan kapasitas pemetik angkutan saan teknis thn. pengumpulan air pengangkut tan seluruh n a menengah nib sertifikat pemetik tahun skala kabupaten dinas lingkungan limbah berbahaya air limbah tinggi standar saan hidup domestik dari pengangkutan admins rumah tangga air limbah rasi dengan tidak berbahaya hari kapasitas kerja; angkutan dan dan atau air pemetik limbah usaha saan dan atau teknis kegiatan untuk thn. semua besaran kapasitas. treatment dan instalasi seluruh nia menengah nib sertifikat pemberi tahun skala kabupaten dinas lingkung:ba laban risiko pemerintah pembuangan air pengolahan tinggi standar saan hidup limbah tidak lumpur pengangkutan admin berbahaya tinja plt) air lim.bah stasi termasuk tidak berbahaya.bah pal) domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani jiwa atau haritreatment dan instalasi seluruh n a tinggi nib izin pemberi tahun skala kabu paten dinas lingkungan pembuangan air pengolahan pengolahan air saan hidup limbah berbahaya lumpur limbah admin tinja plt) berbahaya stasi termasukjiwa atau hari; instalasi pengolahan air limbah ipar) industri;~atanban usaha kehutanan pemanfaatan mikrokurang skala mikro dari liter pada kawasan detik (lima konservasi liter per detik)kecilkecil pada dari liter kawasan detik (lima konservasi liter per detik) sampai dengan liter detik;pemanfaatan menengah konservasi sampai dengan liter detik;besar n a tinggi nib izin hari tahun taman hutan dinas lingkungan lainnya jasa aliran pemanfaatan raya skala hidup arr. konservasi pemanfaatan jasa aliran air skala besar dilakukan pada ta.man nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan ta.usaha seluruh n a tinggi nib izin hari tahun taman hutan dinas lingkungan lainnya pengusaha pemanfaatan raya skala hidup saran.a jasa kabupaten wisata alam lingkungan air pada zona skala menengah atau blok pada kawasan pemanfaatan konservasi pada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya; meliputi usaha penyediaan saran.a wisata tirta, saran.a akomodasi, saran.a transportasi, saran.a transportasi khusus (helicopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat) dan saran.a wisata petualangan alam;usaha kehutanan usaha seluruh n a menengah nib sertifikat hari tahun taman hutan dinas lingkungan lainnya penyediaan tinggi standar raya skala hidup jasa wisata penyediaan kabupaten alam pada jasa wisata suaka alam pada margasatwa, kawasan taman konservasi nasional, taman wisata alam, taman hutan rayaiv. kode kali judul kali usaha kehutanan lainnya usaha lainnya kehutanan sektor perindustrian ruang lingkup kegiatan penyediaan massa air untuk pemenuhan keperluan rumah tangga, masi atau penyediaan jasa aliran air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidrogen pembangkit listrik tenaga mini_ risiko parameter risiko skala luas usaha lahan umkm in a seluruh n a tingkat risiko menengah tinggi tinggi perizinan berusaha nib sertifikat standar penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi nib sertifikat standar penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi jangka waktu hari hari masa berlaku tahun tahun parameter kewenangan pemerintah taman raya kabupaten taman raya kabupaten hutan skala hutan skala opd pembina dinas lingkungan hidup dinas hidup lingkuproduk menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan daging dan daging unggas r:an ikan senen r:ah kegiatan usaha senen r:ah perdaganganikan industri seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pembekuanrumngan industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pemandangan ikan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan menengah kegiatan usaha senen r:ah perdagangan industri perapian seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas fermentasi ikan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan senen r;ah kegiatan usaha menengah perda r:anr:an industri berbasis seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas daging lumayan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan surien r;pesan ikan senen r:ah standar kegiatan usaha senen r:ah perda r:anr:ikanikan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan dan biota air bukan udang) dalam kalengudang menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan dalam kalengan biota menengah kegiatan usaha menengah perdagangan air lainnyabiota air lainnya industri seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pembekuan biota dan usaha rendah serif.kat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan airmandangan biota dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan air lainnya menang:ah ke i.atan usaha menengah perda11:an2an industri perapian seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas fermentasi biota dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan air lainnya senen2ah ke~atan usaha menengah perdagangan industri berbasis seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas lumayan biota air dan usaha rendah serif.kat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan lainnya senen2ah standar ke~atan usaha senen rah perda11:an11:angeran biota air menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pengolahan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan rumput laut menengah ke~atan usaha senen rah perdagangif.biota air lainnya industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pengasinan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pemanasan buah menengah kegiatan usaha menengah perdagangan buahan dan salpelumaeringmbekubuah menengah kegiatan usaha menengah perdagangan buahan dan sayuran dalam kaleng industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pengolahan sari dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan buah dan sayuran menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri tempehu11:an11:kedelai menengah kegiatan usaha menengah perdagangan dan kacang kacangan lainnya selain tahu dan tempemenengah kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya buah buahan dan saytinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas mentah dan lemak kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan nabati usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar industri margaridan selama skala industri dinas mentah dan lemak dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan hewani selain ikgoreng bukan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan minyak kelapa dan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan minyak kelapa sawit industri kopramentahgorengkecil rendah nib selama skala industri dinas dan peletmentahoil)kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas mentah intikernel oil) industri pemisahan seluruh usaha menengah nib dan hari sela.ma skala industri dinas vaksinasi kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan minyak mentah usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan kelapa sawit dan menengah, minyak mentah inti dan usaha kelapa sawit besar industri pemurnian seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas minyak mentah dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kelapa sawit dan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan minyak mentah intimenengah kegiatan usaha menengah perdaganganinti menengah kegiatan usaha menengah perdagangan kelapa sawit industri minyak seluruh usaha tinggi nib dan izin hari sela.ma skala industri dinas goreng kelapa kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sawit menengah, kegiatan usaha menengah perdagangan dan besar industri minyak seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas mentah dan lemak dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan nabati dan hewani menengah kegiatan usaha menengah perdagangan lainnyasegar dan krimbubuk dan susu menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan kentalkrimsejenisnya yang menengah kegiatan usaha menengah perdagangan dapat dimakan bukan batu dan balok) industri seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas pengolahan produk dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dari susu.ma skala industri dinas penggilingan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan gandum dan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan serealia lainnyakacang termasuk menengah kegiatan usaha menengah perdagangan luminous)umbi dan sayuran menengah kegiatan usaha menengah perdagangan (termasuk rhoma) industri tepung seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas campuran dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan adonan tepung menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri makanan seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas serealtinggi nib dan izin hari sela.ma skala industri dinas teriguubi seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinaserbagai seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas macam pati palma dan usaha menjalankan kecil dan industri perindo straiglukosa seluruh usaha tinggi nib dan izin 7hari selama skala industri dinas dan sejenisilingan padi dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan penyisihan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan beras industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas penggilingan clan clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan pembersihan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan jagung12: industri tepung seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas beras clan tepung clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan jagung menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri pati beras seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas clan jagung clan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian clan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri pemanis seluruh usaha tinggi nib clan izin hari selama skala industri dinas dari beras clan kecil, menjalankan kecil clan industri perindustrian clan jagungclan selama skala industri dinas dari jagung dan clan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil clan industri perindustrian clan beras menengah standarroti clan kue clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian dan menengah kegiatan usaha men engah perdagangan industri gula pasir seluruh usaha tinggi nib clan izin hari selama skala industri dinas kecil, menjalankan kecil clan industri perindustrian dan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menegah, clan usaha besarindustri gula seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas merahirop seluruh usaha kecil menengah nib dan 7hari selama skala industri dinasula dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan lainnya bukan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan sirop industri kakaoakanan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dari cokelat dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kembang gula menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri manikeringkaroni, seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas mie dan produkmakanan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dan masakan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan olahkopseluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pengolahan herbal clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan herb infusion)tehkecap seluruh usaha kecil menengah nib clan selama skala industri dinasbumbu seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas masak clan clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan penyelam masakan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri produk seluruh usaha kecil menengah nib clan selama skala industri dinas masak dari kelapaaramsak lainnyatinggi nib clan izin hari selama skala industri dinas bayi kecil, menjalankan kecil clan industri perindustrian clan usaha kegiatan usaha menengah, menengah perdagangan clan usaha besar industri kue basah seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinaskecil rendah nib selama skala industri dinas lari keclele clan clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan kacang kacangan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya bukan kecap, tempe clan tahu industri kerupuk, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas keripik, peek clan clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian dan sejenisnyaprimer seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas nabatdodolkananansumnsentratltminuman seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas riir minum seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas dan air mineralair seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas kemasir minum seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas isi ulang engah perdagangan menengah, dan usaha besar industri minumansigaret seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas kretek tangputihigaret seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas kretek mesilainnyaseluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas pengeringan dan kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pengolahan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan tembakau menengah, dan usaha besar industri bumbu seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas rokok serta kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kelengkapan rokok usaha kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya menengah, dan usaha besar industri persiapan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas serat tekstilmintalan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas benangpemintalan seluruh usaha tinggi nib dan izin 7hari selama skala industri dinas benangtemuan bukan dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pertemuan karung menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan goni dan karung lainnya) industri kain seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas tenun ikatrendah nib selama skala industri dinas tiruan tenunbenangkaitakan kaitieluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinaskain seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas sula.man bordmenengah nib dan sela.ma skala industri dinas tiruanuntuk dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan rumah menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan tan11:sula.man menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri bantu! dan seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas sejenisjadi rajutan dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sula.man menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri karung seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas goarung seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas bukan gonarpet dan seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas permadatali seluruh usaha kecil rendah nib sela.dari talikain pita seluruh usaha tinggi nib dan izin 7yang seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas menghasilkan kain kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan industri usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar industri nonwovebapuulle seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dan kain jarikstil seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas lainnya ytdkonveksi) dari dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tekstiladi konveksi) dari dan usaha tin1rni sertifikat menjalankan kecil dan industrulit menengah standar kegiatan usaha menengah perindustrian dan perdagangan penjahitan dan seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas pembuatan kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pakaian sesuai usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan pesantekstilkulitdan barang dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dari kulit berbulurajutaselama skala industri dinas jadi sulaman dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bordir menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri rajutan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas kaos kaki dangawetamaklupan kulit dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bulu menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri kulit seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas buatan imitasi dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan men barang seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas dari kulit dan kulit dan usaha tinggipribadi industri barang seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dari kulit dan kulit dan usaha rendahteknik industrihewanlainnya industri alas kaki seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas untuk keperluan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sehari hariolahragteknik lapangan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan industri menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri alas kakiergajianwetan kayu dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan menengah kegiatan usaha men engah perdagangan industri seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas pengawetan rotan, kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bambu, dan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan sejenisnya dan besar putri seluruh usaha kecil rendah nibngolahan rotrtikel seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas kayu dan dan usaha rendah serif.laminasi, termasuk dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan decorative plywood menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri panel kayuvenceseluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas laminasibarangbangunan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas prafabrikasiwadahrotan dan bambu usahatanaman bukan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan rotan dan barn.bu menengah dan usaha besar industri kerajinan seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas ukiran dari kayu kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bukan mueller menengah kegiatan usaha menengah perdagangan dan besar industri alat dapur seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dari kayu, rotan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan barn.bu usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri kayu seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas bakar dan pelet kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kayu usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah industri barang seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas dari kayu, rotan, kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan gabus lainnya ytd usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri bubur seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas kertas pulp)budatinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas berharggah, dan usaha besar industri kertas seluruh usaha tinggi nib dan izin ari selama skala industri dinasn usaha besar industri kertasdan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas papan kertas dan usaha rendah pernyataan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bergelombang menengah sertifikat kegiatan usaha menengah perdagangan standar industri kemasan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dan kotak dari dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kertas dan kartotissuedari kertas dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan papan kertas menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan tempat lain industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pencetakanncetakanmenengah nib dan selama skala industri dinas pencetakan kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan printing usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar kegiatan jasa seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas penunjang dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pen cetakanputrirekaman suara dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan piranti lunakindustri dinas rekaman film dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan video menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri produk seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dari batu barmenengah nib dan hari selama skala industri dinas pembuatan minyak kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pelumas usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pengolahan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kembali minyak menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan pelumas bekas industri produk seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dari hasil kilang dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan minyak bumi menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri briket seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas batu barkalor dan alkalgas industrpigmenimia seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dasar organik yang kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bersumber dari usahahasil pertanian menengahuntuk bahan baku menengah kegiatan usaha menengah perdagangan zat warna dan pigmen, zat area dan pi1m1enbersumber dari menengah kegiatan usaha menengah perdagangan minyak bumi, gas alam dan batu baramenghasilkan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan bahan kimia khususupuk seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas alam non sintetis dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan hara makro primer menengahtunggal kecil, dan rendah pernyataan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan hara makro primer usaha sertifikat kegiatan usaha menengah perdagangan menengah standar industri pupuk seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas buatan majemuk dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan hara makro primer menengah standarcampuran kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan hara makro primer usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah industri pupuk seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas hara makro dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sekunder menengah standarhara mikro dan usaha rendah pernyataan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan menengah sertifikatstandar industri pupuk seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pelengkapedia seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas tandamar seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas buatan resin dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sintetis) dan bahan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan baku plastik industri karet seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinaskecil menengah nib dan selama skala industri dinas baku memberantas dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan rama bahan aktif)memberantas rama dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan formulasi) menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri zat seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pengatur tumbukecil menengah nib dan selama skala industri dinas amelioran dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pembunuh tanah) menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri cat dan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas tinta cetaknis seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas termasuk mistik)lak seluruh usaha kecilabun dan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas bahan pembersih dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan rumah menengah. kegiatan usaha menengah perdagangan tani&a industri kosmetik, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas termasuk pasta dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan gigi menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri kosmetik seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas untuk hewgiglemmenengah nib dan hari selama skala industri dinas peledak kecil,tintaatsirrek apiatsiri rantai dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tengah menengah. standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri barang seluruh usaha kecil men engah nib dan selama skala industri dinas kimia lainnya ytdrat seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas benang strip kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan filamen buatan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri serat seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas stapletinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas farmasi untuk kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan manusia usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri produk seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas farmasi untuk dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan manusia menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri produk seluruh usaha menengah nib dan selama pelaku skala industri dinas obat tradisional kecil, rendah sertifikat usaha kecil dan industri perindustrian dan untuk hewan usaha standar menjalankan menengah perdagangan menengah usaha dan usaha besar industri bahan seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas farmasi untuk kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan hewan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri alat seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas kesehatan dalam dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan segolongan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri bahan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas baku obat dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tradisionalobat tradisional dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan men engah kematian usahaindustri produk seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas obat tradisional dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan untuk hewan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri ban luar seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas dan ban dalamvulkanis seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas bsapan kareemilling seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas karetret seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas remah club dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan rubber)dari karet untuk kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan rumah usaha kegiatan usaha menengah perdagangan tangga menengah industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dari karet untuk dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan industrilari karet untuk clan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan infrastruktur industri barang seluruh usaha kecil menengah nib clan selama skala industri dinas lari karet untuk dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian clan kesehatan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri barang sel ruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas lari karet lainnya clan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan ytd.bli kegiatan skala luas risiko berusaha waktu pemerintah usaha laban industri barang seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas dari plastik untuk kecil, tinggiplastik untuk dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pengemasan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri pipa seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas plastik dan kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan perlengkapannya usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar. industri barang seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas plastiktangga tidak menengah termasuk fitur) industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dan peralatan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan teknik industri menengah kegiatan usaha menengah perdagangan dari plastik industri barang seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas plastik lainnya ytdta seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinaskata seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas pengamta seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas lainnyaanime:a dari kata menengah industri alat alat seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas laboratorium, dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan farmasi dan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan kesehatan dari kata industri kemasan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinaslat seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas laboratorium klinilainnyaa, seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas mortar, semen, dan kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sejenisnya yang usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan tahan api menengah industri barang seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas tahan api dari dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tanah liat menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan keramik lainnya industri batu bataentengindustri peralatan seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas santer dari kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan porselen usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah industri bahantanah liat menengah kegiatan usaha menengah perdagangan keramik bukan batu bata dan gentengporseletanah liat keramik industri alat seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas laboratorium dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan alat listrik menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan teknik dari porselen industri barang seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas tanah liat dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keramik dan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan porselen lainnya bukan bahan bangunan industri semen seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinaspuipkapurdan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kapur untuk menengah kegiatan usaha menengah perdagangan konstruksi industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dari gips untuk dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan konstruksi menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri barang seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas lari ashes untuk kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil clan industri perindustrian clan keperluan bahanmenengah nib clan hari selama skala industri dinas dari ashes untuk kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan industri usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri mortar seluruh usaha kecil menengah nib clan selama skala industri dinas atau beton siap dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pakai, kapur, dan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan gips dan ashes menengah kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya industri barang seluruh usaha menengah nib clan selama skala industri dinas dari marmer clan kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian clan granit untuk usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan keperluan rumah men engah tanggajangan industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dari marmer dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan granit untuk menengah kegiatan usaha menengah perdagangan keperluan bahan band!lenan industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dari batu untuk dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keperluan rumah menengah kegiatan usaha menengah perdagangan tangga, pajangan, dan bahan industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dari marmer, dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan granit dan batu menengah kegiatan usaha menengah perdagangan lainnya industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas galian bukan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan logam lainnya ytd menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri besi dan seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas baja dasar iron kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan and steel making) usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas penggilingan baja kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan steel rolling) usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri pipa dan seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas sambungan pipa dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dari baja dan besi menengah standarmbuatan logam kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dasar mulia usaha menengah kegiatan usaha menengah perdagangan dan usaha besar industri seluruh usahakecil rendah nib selama skala industri dinas pembuatan logam menjalankan kecil perindustrian dan dasar bukan besi kecil menengah nib clan selandia skala industri dinas penggilingan logan clan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil clan industri perindustrian clan bukan besi menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri ekstrusi seluruh usaha kecil rendah nib selandia skala industri dinas logan bukan besi clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian dan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri pipa clan seluruh usaha kecil rendah nib selandia skala industri dinas sambungan pipa menjalankan kecil perindustrian clan lari logan bukan kegiatan usaha perdagangan besi clbesi menjalankan kecil perindustrian clan clan baja kegiatan usaha perdaganganlogan menjalankan kecil perindustrian clan bukan besi clan kegiatan usaha perdagangbarang seluruh usaha kecil rendah nib selandia skala industri dinas lari logan bukan dan usaha menjalankan kecil d id.1nan industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selandia skala industri dinas lari logan clan usaha menjalankan kecil clgunan industri konstruksi seluruh usaha menengah nib clan hari selandia skala industri dinasberat siap pasang kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dari baja untuklogam siap dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pasang untuk menengah kegiatan usaha menengah perdagangan konstruksi lainnya industri tangki, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas tandon air dan menjalankan kecil perindustrian dan wadah dari logampenyataan menjalankan menengah perindustrian dan sertifikat kegiatan usaha perdagangan standar industri generator seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas uap, bukan ketel dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pemanas menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri senjata seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas dan amuninempaan, menjalankan kecil perindustrian dan pengereman, kegiatan usaha perdagangan pencetakan dan seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas pembentukan logam; metalurgi menengah rendah sertifikat menjalankan menengah perindustrian dan bubuk standar kegiatan usaha perdagangan jasa industri seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas untuk berbagai rendah sertifikat menjalankan kecil perindustrian dan pengerjaan khusus standar kegiatan usaha perdagangan logam dan barang seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas dari logam menengah tinggi sertifikat menjalankan menengah perindustrian dan standar kegiatan usaha perdaganganr tingkat berusaha waktu masa berlaku kewenangan usaha lahan risiko pemerintah untuk pertanian industri alat seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas potong dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan perkakas tangan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan pertukangan menengah, dan usaha besaryang digunakan dalam rumah tan22a industri peralatan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinasember, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas kaleng, drum dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan wadah sejenis dari menengah kegiatan usaha menengah perdagangan logam industri barang seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dari kawaku, mur seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas dan baurankas, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas filling kantor dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sejenisnya menengahdapur dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan peralatan meja dari menengah kegiatan usaha menengah perdagangan logam industri keperluan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas rumah tangga dari dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan logam bukan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan peralatan dapur dan peralatan meja industri seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas pembuatan profilsenen r;ah industri lampu seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas dari logam kecil, tinggi serta.logam lainnya ytdbung seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas elektron dan kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan konektor usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan elektronik menengah dan usaha besar industri semi seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas konduktor dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan komponen menengah kegiatan usaha menengah perdagangan elektronika lainnya industri komputer seluruh usaha kecil rendah nib selakomputerif.kat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan komputertelepon dan kecil, tinggi serta.ikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan faksimilikomunikasi tanpa kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kabel( wireless)kartu seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas cerdas( smart card)komunikasitelevisi seluruh usaha kecil rendah nib sela.televisi menengah kegiatan usaha menengah skala perdagangan industri kecil dan industri menengah industri peralatan seluruh usaha menengah nib dan hari sela.ma skala industri dinas perekam, penerima kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan pengganda usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan audio dan video, menengah bukan industri dan usaha televisi besar industri peralatan seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas audio dan video dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elektronik lainnya menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri alat ukur seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas dan alat uji kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan manual usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri alat ukur seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas dan alat uji dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elektrik menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri alat ukur seluruh usaha kecil rendah nib sela.ma skala industri dinas dan alat uji dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elektronik menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri alat uji seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas dalam proses kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan industrialat ukur seluruh usaha kecil menengah nib dan sela.ma skala industri dinas waktsela.ma skala industri dinas iradiasi sinar kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan perlengkapanelektromedikal dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elektroterapi.ma skala industri dinas fotografmera seluruh usaha menengah nib dan hari sela.ma skala industri dinas sinematografi kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan proyektor dan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan perlengkapannya menengah dan usaha besar industri teropong seluruh usaha menengah nib dan hari sela.ma skala industri dinas dan instrumen kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan optik bukan kata usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan mata menengah dan usaha besar industri media seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas magnetik dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan media optik usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri motor seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas listrmesin seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas pembangkit listrik kecil,pengubah seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas tegangan kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan transformator,, usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan pengubah arus menengah rectifier) dan dan usaha pengontrol besar tegangan voltage stabilizer) industri peralatan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pengontrol dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pendistribusian menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan listrik industri batu seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas baterai kering kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan batu baterai usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan primer) menengah dan besar industri seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas akumulator listrerai seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas untuk kendaraan dan usaha tinggi serif.kat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bermotor listrik menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri kabel seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas serat optikbel seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas listrik dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elektronik lainnyarlengkapan kabel dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan men bola seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas lampu pijar, kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan lampu penerangan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan terpusat dan menengah lampu ultra violet dan usaha besar industri lampu seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas tabung gas kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan lampu pembuang usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan listrik) menengah dan usaha besar industri peralatan seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas penerangan untuk kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan alat transportasi usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri lampu ledpeneranganlistrik rumah kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tanggaelektrotermal kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan rumah tangga usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menang:ah industri peralatan seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas pemanas dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan masak bukan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan listrik rumah menengah tangga industri peralatan seluruh usahahan risiko pemerintahmenengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri mesin uap, seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas turbin dan kincmotor seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas pembakaran dalamkomponen seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dan suku cadang kecil, menjalankan kecil perindustrian dan mesin dan turbin usaha kegiatan usaha perdagangan menengahperalatan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas tenaga zat cair dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan gas menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri pompa seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas lainnya, dan saha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kompresor, kran menengah\ kegiatan usaha menengah perdagangan dan klep katu industri bearing, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas roda gigi dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elemen penggerak menengah kegiatan usaha menengah perdagangan mesin industri oven, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas perapian dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tungku pembakar menengah kegiatan usaha menengah perdagangan sejenis yang tidak menggunakan arus listrik industri oven seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas perapian dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan tungku pembakar menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan sejenis yang menggunakan arus listralat seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas pengangkat dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pemindah menengah standarkantor dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan akuntansi manual menengah kegiatan usaha menengah perdaganganelektrik usaha standar kegiatan usaha menengah perdaganganusaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan elektronikfotokopmesin dan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas peralatan kantorkakas seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas tangan yang dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan digerakkan tenagauntuk kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pembungkus, usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan pembotolan dan menengah pengalengan dan usaha besar industri mesin seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas timbapendinginmesin seluruh usaha kecil menengah nib clan selama skala industri dinas untuk keperluan clan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil clan industri perindustrian clan umum lainnya menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan till industri mesin seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas pertanian clan clan usaha menjalankan kecil clan industri perindustrian clan kehutanan menengah kegiatan usaha menengah perdagangan industri mesin cllogam industri mesin dan seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas perkakas mesin menjalankan kecil perindustrian dan untuk pengerjaan kegiatan usaha perdagangan kayudbahan bukan logam dan kayu industri mesin dan seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas perkakas mesin kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan untuk pengelasan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan yang menggunakan menengah arus listrik clan usaha besar industri mesin seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas metalurgi menjalankan kecil perindustrian danambangan, menjalankan kecil perindustrian dan penggalian clan kegiatan usaha perdagangan konstruksi seluruh usaha men &ikatan skala luu risiko berusaha waktu pemerintah usaha labgolahan menjalankan kecil perindustrian dan makanan, kegiatan usaha perdagangan minuman dan usaha menengah nib dan selama skala industri dinas tembakaukabinet seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas mesinmesin seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas jahit serta mesin dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan cuci dan mesin menengah kegiatan usaha menengah perdagangan pengering untuk keperluan niaga industri mesin seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas tekstijarum seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas mesin jahit, rajut, kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bordirmesin seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas penyiapan dan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pembuatan produk usaha kegiatan usaha menengah perdagangan kulit menengah industri mesin seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas percetakpabrik kertasmesin seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas keperluan khusus industri kendaraan seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas bermotor roda kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan empat atau lebih usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri kendaraan seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas multiguna kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pedesaan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri karoseri seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas kendaraan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bermotor roda menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan empat atau lebih dan industri trailer atau semi trailer industri suku seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas cadang dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan aksesori menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan kendaraan bermotor roda empat atau lebih industri kapal dan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas perahngunan seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas lepas pantai dan dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bangunan menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri peralatan, seluruh usaha kecil rendah nib selama skala industri dinas perlengkapan dan dan usaha menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bagian kapalmbuatan kapal dan usaha rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan perahu untukmasa berlaku kewenangan kali kegiatan skala luas tingkat berusaha waktu pemerintah u.aha laban risiko tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga industri lokomotif seluruh usaha kecil menengah nib dan selama skala industri dinas dan gerbong keretsawat seluruh usaha kecil menengah nib dan hari selama skala industri dinas terbang dan dan usaha tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan perlengkapannya menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan industri kendaraan seluruh usaha kecil tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas perapeda seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas motor roda dua kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan tiga usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri komponen seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas dan perlengkapan kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sepeda motor roda menengah standar kegiatan usaha menengah perdagangan dua dan tiga dan besar industri sepeda seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas dan kursi roda kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan termasuk becak usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah industri seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas perlengkapan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sepeda dan kursi usaha kegiatan usaha menengah perdagangan roda termasuk menengah becak industri alat seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas angkutan lainnya kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan ytdparameter opd pembina kode judul kali ruan&furnitur seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas dari rotan dan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan atau bambu.ma skala industri dinas dari plastkecil rendah nib sela.ma skala industri dinas dari logrendah nib sela.ma skala industri dinas lainnyermata seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas kecil, danang;rendah serif.kat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan logam mulia untuk usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan keperluan menengdan rendah serif.kat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan logam mulia usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan bukan untuk menengah keperluan pribadi industri barang seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas dari logam mulia kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan untuk keperluan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan teknik dan atau menengah laboratorium dan usaha besar industri perhiasan seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas mutiara kecil,menengah nib dan selama skala industri dinas lainnya dari logam kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan mulia usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah dan usaha besar industri perhiasan seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas imitasi dan barang kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sejenis usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar industri alat musik seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas tradisionallat musik seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas bukan tradisionaolahragpermainanmainan seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas anak anafitur seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas untuk operasi, kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil clan industri perindustrian dan perawatan usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan kedokteran dan menengah kedokteran giri, usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan perlengkapan menengah orthopaedic dan prophetic industri kata mata seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas dan usaha bes usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan serta perlengkapan menengah lainnya industri alat tulis seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas dan gambar kecil, rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan termasuk usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan perlengkapannya menengah, dan usaha besar industri pita mesin seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas tulis gambkerajinan seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas ytduntuk pelindung kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan keselamatan usahasenen~ah industri serat seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas sahu kelaproduksi seluruh usaha tinggi nib dan izin 7hari selama skala industri dinas radioisotopfabrikasi seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas elemen bakar kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan uranium usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar industri seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas pengolahan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan lainnya tdlsiap pasang kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan untuk bangunan, usaha kegiatan usaha menengah perdagangan tangki, tandon air menengah dan generator uap reparasi produk seluruh usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas senjata dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan amunisipabrikasiumum usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengahkhusus usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah reparasi alat ukur, seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas alat uji dan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan peralatan navigasi usaha kegiatan usaha menengah perdagangan dan pengontrol menengah reparasi peralatan seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas iradiasi, kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan elektromedis dan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan elektrotherapi menengah reparasi peralatan seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas fotografi dan optmotor seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas listrik, generator kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan transformator usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah reparasi baterai seluruh usaha rendah nib sela.ma skala industri dinas dan akumulator kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan listrik usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah reparasi peralatan seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinaskapal, seluruh usaha menengah nib dan sela.ma skala industri dinas perahu dan kecil, dan rendahterapung reparasi lokomotif seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas dan gerbong keretapesawat seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas terbangalat seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas angkutan lainnya, kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bukan kendaraan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan bermotor menengah reparasi peralatan seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas lainnya kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan usaha kegiatan usaha menengah, menengah perdagangan dan usaha besar instalasi emas seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas angan mesin dan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan peralatan industri usaha menengah kegiatan usaha menengah perdagangan pengadaan uap seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas air panas dan kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan udara dingin usaha standar menengah, kegiatan usaha menengah perdagangan dan usaha besar produksi seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan usaha kegiatan usaha menengah menengah perdagangan pengelolaan dan seluruh usaha mentidak usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan berbahayagelolaan dan seluruh usaha men berbahaya usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar produksi kompos seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas sampah organikur ulang barang seluruh usaha men engah nib dan selama skala industri dinas logam engah daur ulang barang seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas bukan logamkonstruksi gedung seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala putri dinas industrmobil seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinaseparasi dan seluruh usaha men engah nib dan selama skala industri dinas perawatan sepeda kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan putri perindustrian dan motor usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah pen terbitan surat khusus untuk usaha men engah nib dan selama skala industri dinas kabar, jurnal dan komik kecil, dan rendah sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan buletin atau usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan majalah menengah penerbitan piranti seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas lunak software) kecil, dan menjalankan kecil dan putri perindustrian dan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah aktivitas produksi khusus ntuk usaha rendah nib selama skala industri dinas film, video dan armas1h pemerintah menengah perdagangan aktivitas produksi khusus untuk usaha rendah nib selama skala industri dinas film, video dan animasiperdagangan oleh swasta menengclmenengah pemerintdswasta menengah jasa penyedia seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas konten melalui kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan jaringan bergerak usaha kegiatan usaha menengah perdagangan seluler atau menengah jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas jasa multimedia khusus untuk usaha rendah nib selama skala industri dinas lainnya teknologi kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan augmentedvideo gameaplikasi usaha kegiatan usaha menengah perdagangan perdagangan menengah melalui internet commerce) aktivitas seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas pemrogramanonsultasi seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas keamanan kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan informasi usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar aktivitas konsultasi seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dan perancangan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan internet things usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah aktivitas konsultasi seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas komputer dan kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan manajemen usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan fasilitas komputer menengah, lainnya dan usaha besar aktivitas teknologi seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas informasi dan asaolahan dataktivitas hosting seluruh usaha menengah nib dan hari selama skala industri dinas dan bdtanpa usaha kegiatan usaha menengah perdagangan tujuan komersial menengahdengan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan tujuan komersial menengah kawasan industri seluruh usaha tinggi nib dan izin hari selama skala industri dinas besar menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kegiatan usaha men konsultasi selain kegiatan usaha menengah nib dan hari sela.ma skala industri dinas manajemen konsultasi kecil, tinggi sertifikat menjalankan kecil dan industri perindustrian dan lainnya manajemen oleh usaha standar kegiatan usaha menengah perdagangan agronomi dan menengah, agricultural dan usaha economist pada besar bidang pertanian dan sejenisnya aktivitas seluruh usaha tinggi nib dan izin hari sela.ma skala industri dinas keinsinyuran dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan konsultasi teknis usaha kegiatan usaha menengah perdagangan bdi menengah, dan usaha besar asa sertifikasi khusus untuk usaha tinggi nib dan izin hari sela.ma skala industri dinassertifikasi menengah, produk, sistem dan usaha manajemen besar.ma skala industri dinas laboratorium kegiatan uji kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan fisik, kimia, usaha kegiatan usaha menengah perdagangan biologi, menengah, kelistrikan, dan usaha mekanik dan besar analisis darkhusus untuk usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas periodik kegiatan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pemeriksa usaha kegiatan usaha menengah perdagangan suatu desain menengah, produk, produk, dsar jasa inspeksi seluruh usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas teknik instalajasa kalibrasi khusus untuk usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas metrologimenengah, dan usaha besar jasa seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas commissioning kecil, tinggi pemenuhan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan proses industrial, usaha sertifikat kegiatan usaha menengah perdagangan quality assurance menengah, standar qa), dan quality dan usaha control qc) besar analisa dan uji seluruh usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas teknis lainteknologi dan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan rekayasa menengah, dan usaha besar penelitian dan seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas pengembangan kecil, tinggi pemenuhan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan bioteknologi usaha sertifikatilmu pengetahuan usaha kegiatan usaha menengah perdagangan alam dan teknologil'foluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas perancangan kecil, tinggi pemenuhan menjalankan kecil dan industri perindustrian clan khusus usaha sertifikat kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar aktivitas selain kegiatan usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas profesional, ilmiah asa konsultasi kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan dan teknis lainnya ilmu pertanian usaha kegiatan usaha menengah perdagangan ytd agronomi) menengah, dan usaha besar aktivitas seluruh usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas penyewaan dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sewa guna usaha usaha kegiatan usaha menengah perdagangan tanpa ha.k opsi menengah, mesin dan dan usaha peralatan industri besar aktivitas seluruh usaha menengah nib dan selama skala industri dinas penyewaan dan kecil, tinggi pemenuhan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sewa guna usaha usaha sertifikat kegiatan usaha menengah perdagangan tanpa ha.k opsi menengah, standar mesin dan dan usaha peralatan industri besar pengolahan aktivitas seluruh usaha tinggi nib dan izin selama skala industri dinas mengapa.kkomputer seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dan peralatan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan sejenisnyakomunikasireparasi alat alat seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas elektronik kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan konsumenrumah tanggadan kebun menengah. reparasi alas kaki seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dan barang dari kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan kulit usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, reparasi furnitur seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas dan perlengkapan kecil, dan menjalankan kecil dan industri perindustrian dan rumah usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah. reparasi barang seluruh usaha rendah nib selama skala industri dinas rumah tangga dan kecil, menjalankan kecil dan industri perindustrian dan pribadi lainnya usaha kegiatan usaha menengah perdagangan menengah, dan usaha besar sektorperdag al'f al'f perdagangan golongan dan menengah tinggi nib dan izin hari tahun usaha skala dinas eceran minuman besar kabupaten perindustrian dan beralkohol perda~an~an perdagangan selain penjualan seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran bukan langsung menjalankan kabupaten perindustrian dan toko, kios, kaki kegiatan usaha perdagangan lima, dan los pasar lainnya ytd portal web penyerang gara kecil mikro rendah nib selama usaha skala dinas dan atau platform perdagangan menjalankan kabupaten perindustrian dan digital dengan melalui sistem kegiatan usaha perdagangan tujuan komersial elektronik phase) perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas mobil baru menjalankan kabupateobil bekaruekas menjalankan kabupaten perindustrian dan kegiatan usaha perdagangan pencucian dan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas salon mobdan menjalankan kabupaten perindustrian dan aksesori mobidan kegiatan usaha perdagangan aksesori mobil perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas besar sepeda motor menjalankan kabupaten perindustrian dan baru kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas sepeda motor menjalankan kabupaten perindustrian dan bekasaruekassepeda motor dan kegiatan usaha perdagangan aksesorisnyasepeda kegiatan usaha perdagangan motor dan aksesorisnya perdagangan besar seluruh, kecuali seluruh rendah nib selama usaha skala dinas atas dasar balas penyelenggara menjalankan kabupaten perindustrian dan jasa fee) atau sar lelang kegiatan usaha perdagangan kontrak komoditas perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas padi dan palawijuah yang menjalankan kabupaten perindustrian dan mengandung kegiatan usaha perdagangan minyak perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas bunga dan menjalankan paten perindustrian dan tanaman hiasmbakau menjalankan kabupaten perindustrian dan pajanginatang hidupulit dan kulit menjalankan kabupaten perindustrian dan sangat kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas hasil pertanian dan menjalankan kabupaten perindustrian dan hewan hidupberasuah buahayuropi, teh dan menjalankan kabupaten perindustrian dan kakaoyak dan lemak menjalankan kabupaten perindustrian dan nabatimakanan menjalankan kabupaten perindustrian dan dan minuman hasil kegiatan usaha perdagangan pertanian lainnya perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas daging sapi dan menjalankan kabupaten perindustrian dan daging sapi olahdaging ayam dan menjalankan kabupaten perindustrian dan daging ayam kegiatan usaha perdagangan olahan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas daging dan daging menjalankan kabupaten perindustrian dan olahlur dan hasil menjalankan kabupaten perindustrian dan olahan telursu dan produk menjalankan kabupaten perindustrian dan susubesar minyak dan menjalankan kabupaten perindustrian dan lemak hewani kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas gula, coklat dan menjalankan kabupaten perindustrian dan kembang gula kegiatan usaha perdagangan perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas besar produk rotuman non menjalankan kabupaten perindustrian dan alkohol bukan kegiatan usaha perdagangan susu perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas rokok dan menjalankan kabupaten perindustrian dan tembakau kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas makanandan menjalankan kabupaten perindustrian dan minumkstakais kaklainnya menjalankan kabupaten perindustrian dan dari tekstiltekstil, pakaian menjalankan kabupaten perindustrian dan dan alas kakialat tulis dan menjalankan kabupaten perindustrian dan gambar kegiatan usaha perdagangan perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas besar barang menjalankan paten perindustrian dan percetakan dan kegiatan usaha perdagangan penerbitan dalam berbau?ai bentuk perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas alat fotografi dan menjalankan kabupaten perindustrian dan barang optalatandan menjalankan kabupaten perindustrian dan perlengkapan kegiatan usaha perdagangan rumah tangga perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas alat olahragmusihiasan dan jampermainan dan menjalankan kabupaten perindustrian dan mainan anak anakerbagai barangbesar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas komputer dan menjalankan paten perindustrian dan perlengkapan kegiatan usaha perdagangan komputer perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas piranti lunaelektrondisket, flash drive, menjalankan kabupaten perindustrian dan pita audio dan kegiatan usaha perdagangan video, dan dvd kosong perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas peralatan menjalankan kabupaten perindustrian dan telekomunikasi kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selapertanian perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas mesin kantor dan menjalankan kabupaten perindustrian dan industri kegiatan usaha perdagangan pengolahan, suku cadang dan perlengkapanlaut, suku cadang kegiatan usaha perdagangan dan perlengkapannya perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas alat transportasi menjalankan paten perindustrian dan darat( bukan mobil, kegiatan usaha perdagangan sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannyaudara, suku kegiatan usaha perdagangan cadang, dan perlengkapannya perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib sela.lainnya perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas barang logam menjalankan kabupaten perindustrian dan untuk bahan kegiatan usaha perdagangan konstruksi perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib sela.ma usaha skala dinas katgen teng, batu menjalankan kabupaten perindustrian dan bata, ubin, dan kegiatan usaha perdagangan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau katsemen, kapur, menjalankan kabupaten perindustrian dan pasir, dan batuporselekayu kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas caterbagai macam menjalankan kabupaten perindustrian dan material bangundan barang menjalankan kabupaten perindustrian dan kim.ia kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas karet dan plastik menjalankan kabupaten perindustrian dan dalam bentuk kegiatan usaha perdagangan dasar perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas kertas dan kartodari kertas menjalankan kabupaten perindustrian dan dan karton kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinasbarang bekas dan menjalankan kabupaten perindustrian dan sisa sisa tak kegiatan usaha perdagangan terpakai scrap) perdagangan besar seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas produk lainnya menjalankan kabupaten perindustrian dan ytd kegiatan usaha perdagangan perdagangan besar grosir seluruh rendah nib selama usaha skala dinas berbagai macam permulaan menjalankan kabupaten perindustrian dan barangbarang kegiatan usaha perdagangann barang kegiatan usaha perdagangan utamanya yangseluruh seluruh rendah nib selandia usaha skala dinas eceran padi dan menjalankan kabupaten perindustrian dan palawijabuah menjalankan kabupaten perindustrian dan buayurhasilternakrtanian lainnyainuman menjalankan kabupaten perindustrian dan tidak beralkohookok dan kegiatan usaha perdagangan tembakau toko perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran berroti, kue menjalankan kabupaten perindustrian dan kering, serta kue kegiatan usaha perdagangan basah dan sejenisnya perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran kopi, gula menjalankan kabupaten perindustrian dan pasir dan gula kegiatan usaha perdagangan merah perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran tahu, menjalankan kabupaten perindustrian dan tempe, tauco dan kegiatan usaha perdagangan oncom perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran daging dan menjalankan kabupaten perindustrian dan ikan olakanan menjalankan kabupaten perindustrian dan lainnyaomputervideo game dan kegiatan usaha perdagangan sejenisnya perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran piranti menjalankan kabupaten perindustrian dan lunak software)elekomunikasikantoaudiotekstilrumah tangga dari tekstilhit kegiatan usaha perdagangan menjahiogam untuk kegiatan usaha perdagangan bahan kontruksi perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran kata menjalankan perindustrian clgenteng, menjalankan kabupaten perindustrian dan batu bata, ubin kegiatan usaha perdagangan dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kata perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran semen, menjalankan kabupaten perindustrian dan kapur, pasir dan kegiatan usaha perdagangan batuporselenkayu perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran cat, pernis menjalankan kabupaten perindustrian dan dan lmaterial kegiatan usaha perdagangan bangunan perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran bahan dan menjalankan kabupaten perindustrian dan barang konstruksikarpet, permadani kegiatan usaha perdagangan dan penutup dinding dan lantai toko perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran furnitur menjalankan perindustrian cllistrik rumah kegiatan usaha perdagangan tangga dan peralatan penerangan dan peleng kanannyaplastikdan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liakayu, bambu atau rotclan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran alat musikulis menulis dan kegiatan usaha perdagangan gambarncetakan dan kegiatan usaha perdagangan penerbitekaman musikolahraga kegiatan usaha perdagangan toko perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran khusus alat menjalankan kabupaten perindustrian dan permainan dan kegiatan usaha perdagangan mainan anak anak toko perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran kertas, menjalankan kabupaten perindustrian dan kertas karton dan kegiatan usaha perdagangan barang dari kertas karton perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran pakai dah nib selama usaha skala dinas eceran sepatu, menjalankan kabupaten perindustrian dan sandal dan alas kegiatan usaha perdagangan kaki lainnya. waktu masa berlaku kewenangan usaha lahan risiko pemerintah perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran pelengkap menjalankan kabupaten perindustrian dan pakatas, menjalankan kabupaten perindustrian dan dompet, kegiatan usaha perdagangan koper ransel dan sejenisnyafotografi.optikkata matajamhiaspengendara kendaraan bermotormbungkus dari kegiatan usaha perdagangan plastbarang baru kegiatan usaha perdagangan lainnya ytdperlengkapan rumah tanggaakaian, alas kaki kegiatan usaha perdagangan dan pelengkap pakaianlengkapan kegiatan usaha perdagangan pribadn kegiatan usaha perdagangan sanitasanthewan menjalankan kabupaten perindustrian dan ternpakanternak unggas kegiatan usaha kabupaten perdagangan ikan dan hewan piaraan perdagangan seluruh seluruh rendah nib sela.ma usaha skala dinas eceran bunga menjalankan kabupaten perindustrian dan potong floristtana.man menjalankan paten perindustrian dan dan bibit tana.manpupuk dan menjalankan kabupaten perindustrian dan memberantas ha.mamenjalankan kabupaten perindustrian dan perlengkapan dan kegiatan usaha perdagangan media tanaman hiasayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnyaulit, tulang, tanduk, gatling, bulu dan binatang hewan yang diawetkanlogameramik perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran lukisn kegiatan usaha perdagangan lukisan laipertanijahitlainnyaanukangpadi dan palawijbuah buahegiatan usaha perdagangan komoditi sayur sayurpeternakkehutanan dan perburutanaman hias dan hasil pertanierasroti, kegiatan usaha perdagangan kue kering, kue basahopi, kegiatan usaha perdagangan gula pasir, gula merah dan sejenistahu, tempe, tauco dan oncomminumanrokok dan tembakauomoditi makanan kegiatan usaha perdagangan dan minumantekstilakaisepatu, sandal dan alas kaklengkap pakaian benangupuk dan memberantas ham.aromatik penyegar minyak atsiri), farmasi, kosmetika alat laboratorium dan bdiata kegiatan usaha perdagangan matrhiajamtas,ompet, koper, perdagangan ranselrlengkapan pengendara sepeda motorperluan pribadelektrondan perlengkapan listriplastik melamibatu atau tanah liatdan perlengkapan dapur daribukan dari plastik, batu, tanah liat,kebersilengkapan pasar kegiatan usaha perdagangan rumah tanggaertas, karton dan barang dari kertsaha perdagangan tulis menulis dan garo.bhasil kegiatan usaha perdagangan pencetakan dan penerbiolahraga dan alat musik{fotografi, alat optik{ dan persen kanamesin kantoralatan pasar kegiatan usaha perdagangan telekomunil{asirajimainan anak kegiatan usaha perdagangan analukiarang antikperlengkapan rumah tan1rn:pakaian, alas kali, kegiatan usaha perdagangan perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadicampurlainnyamakanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetika alat laboratoriumtekstil, pakaian,barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapurbarang kegiatan usaha perdagangan campuran sebagaimana tersebut dalam s.d. perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran melalui menjalankan perindustrian dan media untukrbagai macam kabupaten perdagangan barang lainnya perdagangan seluruh seluruh rendah nib selama usaha skala dinas eceran atas dasar menjalankan kabupaten perindustrian dan balas jasa fee) kegiatan usaha perdagangan atau kontrak kegiatan usaha perdagangan dari hasil pertani, kegiatan usaha perdagangan minuman atau tembakau hasillndustri pengolahbahan kimia, kegiatan usaha perdagangan farmasi, kosmetik dan alat laboratoriumtekstil, pakaian, kegiatan usaha perdaganganperlengkapan kegiatan usaha perdagangan rumah tangga dan perlengkapan dapukertas, barang dari kegiatan usaha perdaganganbarang kerajinan, kegiatan usaha perdagangan mainan anak anak dan lukiskegiatan usaha perdaganglainnya kegiatan usaha perdagangan aktivitas cold seluruh seluruh rendah nib sela.ma usaha skala dinas storage menjalankan kabupaten perindustrian dan kegiatan usaha perdagangan sewa guna usaha seluruh seluruh rendah nib sela.ma usaha skala dinas tanpa hak opsi menjalankan kabupaten perindustrian dan intelektual properti, kegiatan usaha perdagangan bukan karya hak cinta real estat yang pusat menengah rendah nib sela.ma usaha skala dinas dimiliki sendiri besar menjalankan kabupaten perindustrian dan atau disewa kegiatan usaha perdagangan perdagangan minimarket seluruh rendah nib sela.ma usaha skala dinas eceran berbagai supermarket menjalankan kabupaten perindustrian dan macam barang hypermarket kegiatan usaha perdagangan yang utamanya makanan, minuman atau tembakau vi. i. kode kali l' ;:., judul kali minim.sektor transportasi angkutan jalan rel wisata angkutan jalan rel lainnyarisiko ruang lingkup parameter risiko kegiatan skala luu usaha lahan department seluruh store seluruh menengah besar seluruh menengah besar seluruh seluruh seluruh menengah besar opd pembina parameter tingkat perizinan jangka masa berlaku kewenangan risiko berusaha waktu pemerintah rendah nib selama usaha skala dinas menjalankan kabupaten perindustrian dan kegiatan usaha perdagangandalam satu perdagangan usahanya. kabupaten.kabupaten. perdagangan usahanyan dalam kabupatenlamangkutan sungai seluruh seluruh menengah nib dan hari tahun lingkup dinas dan danau liner tinggi sertifikat operasionalnya perindustrian dan trayek tetap dan standar antar provinsi perdagangan teratur) untuk dan antar negara, penumpang antar kabupaten dalam provinsi, dalam kabupaten. konstruksi jalan seluruh menengah tinggi nib clan izin hari selama pelaku lingkup dinas rel besar usaha operasionalnya perindustrian dan menjalankan kabupaten. perdagangan usahanya. reparasi kapal, seluruh seluruh menengah nib dan selama pelaku dalam usaha dinas perahu dan rendah sertifikat usaha skala kabupaten. perindustrian dan bangunan standar menjalankan perdagangan terapung usahanya. angkutan bus seluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas khusus tinggi sertifikat usaha operasional antar perindustrian dan standar menjalankan provinsi dan perdagangan usahanya. dalam provinsi, kabupaten. angkutan seluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas bus dan perdagangan usahanya. dalam provinsi, kabupaten. angkutan bus seluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas tidak , dalam perdagangan usahanya. provinsi, paten. angkutan sungai seluruh seluruh menengah nib dan hari tahun lingkup dinas dan danau tinggi sertifikat operasional antar perindustrian dan trailer trayek standar provinsi dan perdagangan tidak tetap dan antar negara, tidak teratur) antar kabupaten untuk penumpang dalam provinsi, dalamwisatawan bdiumum standar provinsi dan perdagangan dan atau hewan antar negara, antar kabupaten dalam provinsi, dalam khususdarat seluruh; dan seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas khusus bukan bus untuk angkutan tinggi sertifikat usaha operasionalnya perindustrian dan dalam kawasan standar menjalankan kabupaten. perdagangan permukiman usahanya. hanya berada dalam kawasan permukiman. angkutan taksi, perdagangan usahanya dalam provinsi,ngerukan seluruh seluruh menengah nib dan selama pelaku hierarki dinas rendah sertifikat usaha pelabuhan perindustrian dan standar menjalankan utama dan perdagangan usahanya.berbahaya standar provinsi dan perdagangan antar negara, antar kabupaten dalam provinsi, dalam kabupaten. aktivitas seluruh seluruh menengah nib dan hari tahun lingkup dinas perparkiran luar tinggi sertifikat operasional perindustrian dan badan jalan off standar provinsi dki perdagangan street parking) jakarta, kabupaten. angkutan darat seluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas lainnya untuk tinggi sertifikat usaha operasionalnya perindustrian dan penumpang standar menjalankan antar provinsi, perdagangan usahanya. dalam provinsi, kabupaten angkutan tidak seluruh seluruh menengah nib dan selama pelaku lingkup dinas bermotor untuk rendah sertifikat usaha operasionalnya perindustrian dan penumpang standar menjalankan dalam satu perdagangan usahanya. kabupaten. angkutan bus seluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas perbatasan. kabupaten. angkutan bus kotaseluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas perbatasseluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas perkotperkotaan. angkutan seluruh seluruh menengah nib dan hari selama pelaku lingkup dinas perdesbesar menengah nib dan hari tahun lingkup dinas penyeberangan tinggi sertifikat operasionalnya perindustrian clan dalam kabupaten standar dalam satu perdagangan untuk penumpang kabupaten. vii. sektor kesehatan, obat dan makanan industri produk usaha mi.kro usaha menengah nib dan hari tahun teknologi dan dinas kesehatan obat tradisional obat tradisional mikro clan tinggi sertifikat kemampuan untuk manusia kecil standar produksi bentuk sediaan aktivitas pelayanan unit transfusi seluruh tinggi nib, izin, clan hari tahun kabupaten dinas kesehatan penunjang darah utd) sertifikat kesehatan kelas pratama standar unit transfusi seluruh tinggi nib, izin, dan hari tahun kabupaten dinas kesehatan darah utd) sertifikat kabupaten kelas maya standar optikal seluruh menengah nib dan tahun kabupaten dinas kesehatan rendah sertifikat standar rumah sakit seluruh menengah nib dan hari tahun kabupaten dinas kesehatan kelas pratama tinggi sertifikat standar aktivitas rumah rumah sakit seluruh tinggi nib, izin, dan hari tahun seluruh dinas kesehatan sakit pemerintah pemerintah sertifikat kelas dan standar perdagangan apotek seluruh tinggi nib, lain, clapotekbukan apotekkaki lima sertifikat dan los pasar standar farmasi perdagangan pedagang kaki usaha menengah nib dan selama cakupan dinas kesehatan eceran kaki lima lima obat mikro rendah sertifikat menjalankan distribusi dan los pasar obat tradisional standar kegiatan usaha konsumen tradisonal toko obat usaha menengah nib dan selama dinas kesehatan tradisional (di mikro rendah sertifikat menjalankan los pasar) standar kegiatan usaha rumah kedai kedai jamu usaha menengah nib dan selama cakupan dinas kesehatan obat tradisional depotjamu mikro rendah sertifikat menjalankan distribusi standar kegiatan usaha konsumen perdagangan toko obat usaha menengah nib dan selama cakupan dinas kesehatan eceran obat tradisional mikro, rendah sertifikat menjalankan distribusi tradisional untuk kecil, dan standar kegiatan usaha konsumen manusia menengah perdagangan toko kosmetika usaha menengah nib dan selama pelaku cakupan dinas kesehatan eceran kaki lima (di los pasar) mikro rendah sertifikat usaha distribusi dan los pasar standar menjalankan konsumen kosmetik usaha kegiatan usaha pedagang kaki usaha menengah nib dan selama cakupan dinas kesehatan lima kosmetika mikro rendah sertifikat menjalankan distribusi standar kegiatan usaha konsumen industri perusahaan usaha menengah nib dan selama pelaku teknologi dan dinas kesehatan pengolahan rumah tangga mikro dan rendah sertifikat saha masih aktif cakupan lainnya ytd (prt) alat kecil standar menjalankan distribusi dalam kesfeh atan kegiatan usaha satu provinsi tongkatrdagangan toko kosmetika usaha menengah nib dan selama cakupan dinas kesehatan eceran kosmetik mikro, rendah sertifikat menjalankan distribusi untuk manusia kecil, dan standar kegiatan saha konsumen menengah perdagangan toko alat seluruh menengah nib dan selama pelaku penjualan eceran dinas kesehatan eceran alat kesehatan rendah sertifikat usaha masih aktif jens produk laboratorium, alat standar menjalankan tertentu, dan farmasi dan alat kegiatan usaha cakupan kesehatan untuk distribusi dalam manusia satu propinsi industri alat perusahaan usaha menengah nib dan selama pelaku cakupan dinas kesehatan kesehatan dalam rumah tangga mikro dan rendah sertifikat saha masih aktif distribusi dalam segolongan prt) alat kecil standar menjalankan satu propinsi kesehatan dan kegiatan usaha part penyelenggaraan seluruh menengah nib dan hari tahun seluruh dinas kesehatanskala kabupaten dinas kesehatan kebersihan pengendalian tinggi sertifikat bangunan dan vektor dan standar industri lainnya binatangrumah sakit seluruh tinggi nib, lain, dan hari tahu kemampuan dinas kesehatan sakit swasta swasta kelas sertifikat layanan dan standlinik seluruh klinik seluruh menengah nib dan 20hari tahun skala kabupaten dinas kesehatan swasta pratama dan tinggi sertifikat utama swasta standar industri furnitur perusahaan usaha menengah nib dan hari selama pelaku teknologi dan dinas kesehatan untuk operasi, rumah tangga mikro dan rendah sertifikat usaha masih aktif cakupan perawatan prt) alat kecil standar menjalankan distribusi dalam kedokteran, dan kesehatan, kegiatan usaha satu propinsi kedokteran gigi produk hospital furnitur risiko rendah industri kertas perusahaan usaha menengah nib dan selama pelaku teknologi dan dinas kesehatan tissue rumah tangga mikro dan rendah sertifikat usaha masih aktif cakupan prt) alat kecil standar menjalankan distribusi dalam kesehatan dan kegiatan usaha satu propinsi part industri sabun dan perusahaan usaha menengah nib dan selama pelaku teknologi dan dinas kesehatan bahan pembersih rumah tangga mikro dan rendah sertifikat saha masih aktif cakupan keperluan rumah prt) alat kecil standar menjalankan distribusi dalam tangga kesehatan dan kegiatan usaha satu propinsi part produk sabun cuci aktivitas seluruh seluruh menengah nib dan hari tahun aktivitas dinas kesehatan puskesmas puskesmas tinggi sertifikat puskesmas standar berlokasi kabupaten aktivitas pelayanan penyelenggaraan seluruh menengah nib dan tahun skala kabupaten dinas kesehatan kesehatan panti sehat rendah sertifikat tradisional berkelompok standar aktivitas klinik seluruh klinik seluruh menengah nib dan hari tahun skala kabupaten dinas kesehatan pemerintah pratama dan tinggi sertifikat utama standar pemerintah aktivitas pelayanan griya sehat seluruh menengah nib dan hari tahun skala kabupaten dinas kesehatan kesehatan yang tinggi sertifikat dilakukan oleh standar tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigviii. sektor pariwisata peninggalan kegiatan micro, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata sejarah cagar pemerintah kecil, dan menjalankan dan kebudayaan budaya yang dalam usaha menengah kegiatan usaha dikelola pemerintah pengelolaan cagar budaya ataul'plasa berlaku kewenangan kali kegiatan skala luas risiko berusaha waktu pemerintah usaha laban peninggalan kegiatan swasta mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata sejarah cagar dalam usaha dan menjalankan dan budayawan budaya yang pengelolaan menengah kegiatan usaha dikelola swasta cagar budaya atau .di, makam, masjid dan lainnya. wisata budaya meliputi mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata lainnya sejarah, religi, dan menjalankan dan kebudayaan tradisi, desa menengah kegiatan usaha adat, kampung adat, dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021s.baikdinas pariwisata perjalanan wisata kegiatannya kecil menjalankan dan kebudayaan sebagai kegiatan usaha perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesantiket angkutan darat, laut, dan udara,baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiketpertunjuka seni budaya, serta kunjungan destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurusvila (non bintang)jasa mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata jumlah tempat menyajikan kecil menjalankan dan kebudayaan duduk tamu makanan dan kegiatan usaha 50unit minuman untuk dikonsumsiwarung jenis usahajasa mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata rumah makan penyediaan kecil menjalankan dan kebudayaan makanan dan kegiatan usaha minuman untuk dikonsumsi tempat usahanya yang bertempatdan kegiatan yang mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata penyediaan menyediakan kecil menjalankan dan kebudayaan makanan keliling jasa menyajikan kegiatan usaha lainnya makanan lainnya yang belum termasukrumah minum jenis usaha mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata kafe penyediaan dan menjalankan dan kebudayaan utamanya menengah kegiatan usaha minuman baik panas maupun dingindai. makanan usaha jasa mikro dan rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata pangan yang kecil menjalankan dan kebudayaan menjual dan kegiatan usaha menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melaluimikro dan rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata makanan keliling pangan yang kecil menjalankan dan kebudayaan tempat tidak tetap menjual dan kegiatan usaha menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proseslain lain. kedai minumanminum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsimikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata minuman keliling penyediaan kecil menjalankan dan kebudayaan tempat tidak tetap jasapelayanan kegiatan usaha minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan danbiasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman endogen, penyediminuman cincau, usaha jamu gendong,dan lain lain. hotel, dengan usaha mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata jumlah kamar tidur penyediaan jasa dan meter2 menjalankan dan kebudayaan tamu unit atau layanan menengah kegiatan usaha jumlah karyawan penginapan bagi orangusaha mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata penyediaan jasa dan meter2 menjalankan dan kebudayaan pelayanan menengah kegiatan usahapartemen hotel usaha kecil dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata hotel, dengan penyediaan jasa menengah meter2 menjalankan dan kebudayaan jumlah unit hunian pelayanan kegiatan usaha tamu unit penginapan bagi atau jumlah umum yang karyawan mengelola dan orang memfungsikan apartemen sebagai hotel untukondok wisata usaha micro rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata penyediaan jasa menjalankan dan kebudayaan pelayanan kegiatan usaha penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukanmi perkemahan, usaha kecil dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata dan taman penyediaan menengah menjalankan dan kebudayaan karavkecil dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata karavan penyediaan menengah menjalankan dan kebudayayediaan usaha mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata akomodasi jangka penyediaan jasa dan menjalankan dan kebudayaan pendek lainnya pelayanan menengah kegiatan usaha penginapan yang belum termasuk dalam kelompok sd.{rllesthouse penginapan remaja usaha mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata youth hostel) penyediaan jasa kecil menjalankan dan kebudayaan penginapan kegiatan usaha yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupperjalanan. aktivitas kegiatan atau mikro dan rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata operasional usaha kecil menjalankan dan kebudayaan fasilitas seni mengoperasikan kegiatan usaha fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya. aktivitas kegiatan kecil dan rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata impresario pengurusan dan menengah menjalankan dan kebudayaan bidang seni penyelenggaraan dan besar kegiatan usaha dan festival pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempatwaktu,da jenis. promotor kegiatan kegiatan kecil dan rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata olahraga pengurusan dan menengah menjalankan dan kebudayaan penyelenggaraan dan besar kegiatan usaha pertunjukanhib ookihusus bidang olah raga. fasilitas stadiountukolahraga golf, bulu tangkis, bolavoli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainusaha yang mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata fasilitas olahraga menyediakan kecil menjalankan dan kebudayaan lainnya tempat dan kegiatan usaha fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada kelompok s.d. kelompok ini termasuk sport center. rumah pijat usaha yang mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata menyediakan dan menjalankan dan kebudayaan tempat dan menengah kegiatan usaha fasilitas pelayanan pijat tradisional indonesia, pijat refleksi, pijat shitsu, pijatni kegiatan atau mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata pertunjukan usaha dan menjalankan dan kebudayaan menyelenggarakan menengah kegiatan usaha pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, sepertimikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata seni pertunjukan penunjang seni dan menjalankan dan kebudayaan pertunjukan, menengah kegiatan usaha termasuk usaha kegiatan dokumentation senilaku kreatif seni kegiatan pelaku mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata pertunjukan kreatif seru dan menjalankan dan kebudayaan pertunjukan, menengah kegiatan usaha seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggungmikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata seni musik kreatif bidang dan menjalankan dan kebudayaan industri musik menengah kegiatan usaha yang dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif semusik lainnya. aktivitas pelaku melakukan mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata kreatif seni rupa praktik seni dan menjalankan dan kebudayaan dengan berbagai menengah kegiatan usaha macam medium dan metode yang mencakup kualitas intangibleri berbasis iptek (science art), sound art, site specific, seni berbasis komunitas (communitybase dart), seni media (media art), seni media baru (new media art2aina. aktivitas pekerja kegiatan pekerja mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata seni dan pekerja seni dankreatif dan menjalankan dan kebudayaan kreatif lainnya lainnya, seperti menengah kegiatan usaha fashion stylist yang belum termasuk dalam fasilitas olahraga usaha yang mikro, kecil rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata beladiri menyediakan dan menjalankan dan kebudayaan tempat dan menengah kegiatan usaha fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo), taekwondo (dalang) tinju (sasana), dan lainnya sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainfasilitas pusat usaha yang kecil, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata kebugaran menyediakan menengah menjalankan dan kebudayaan fitness center tempat dan dan besar kegiatan usaha fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok. penyelenggaraan sekolah pendidikan kebugaran fitness yang dikelolasendiri dicakup dalam kelompok ini aktivitas olahraga semua usaha mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata tradisional pengurusan, kecil menjalankan dan kebudayaan penyelenggaraan kegiatan usaha. sertaregulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional!han taman rekreasi usaha yang kecil, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata taman wisata menyediakan menengah, menjalankan dan kebudayaan tempat dan dan besar kegiatan usaha.aktivitas hiburan, kegiatan kecil, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata dan rekreasi hiburan dan menengah menjalankan dan kebudayaan lainnya ytd rekreasi yang dan besar kegiatan usaha. tidak tercakup dalam s.d. seperti kegiatan operasional bukitnyewaan venue menyewakan menengah rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata penyelenggaraan tempat dan dan besar menjalankan dan kebudayaan aktifitas mice dan fasilitas untuk kegiatan usaha event khusus penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalananhiburan, kegiatan dalam mikro, rendah nib sela.ma kabupaten dinas pariwisata seni, dan usaha kecil, dan menjalankan dan kebudayaan kreativitas lainnya menyelenggarakan menengah kegiatan usaha. hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam s.d. sebab:ai media risiko opd pembina kode judul kali ruang lingkup parameter risiko tin kat perizinan jangka masa berlaku jie'::: s:~:o. kali kegiatan skala luu ris~ko berusaha waktu pemerintah usaha laban hiburan. jasa penyelenggara usaha kecil, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata pertemuan, pengaturan, menengah, menjalankan dan kebudayaan perjalanan insentif, promosi dan dan besar kegiatan usaha konferensidan tau pameran mice) pengelolaan acara, sepertidisebut juga jasa mice (meeting, incentive, convention andexhibition. jasa penyelenggara kegiatan kecil, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata event khusus penyelenggara menengah menjalankan dan kebudayaan special event) event khusus dan besar kegiatan usaha yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan eventjasalnformasi kegiatan mikro, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata pariwisata penyediaan kecil, dan menjalankan dan kebudayaan informasi menengah kegiatan usaha mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi danjasa informasi kegiatan mikro, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata daya tarik wisata penyediaan kecil, dan menjalankan dan kebudayaan informasi menengah kegiatan usaha. mengenai daya tarik wisata baik alam buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video,aktivitas konsultasi kegiatan kecil dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata pariwisata penyedia jasa menengah menjalankan dan kebudayaan konsultansi kegiatan usaha pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian pengarahan, mengkoordinasi pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya bidang kepariwisatajasa pramuwisata perusahaan micro, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata yang kecil, dan menjalankan dan kebudayaan menyediakan menengah kegiatan usaha usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (tour ua berlaku kewenangan kali kegiatan skala luas berusaha waktu usaha laban risiko pemerintah jasa interpreter kegiatan yang mikro dan rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata wisata memberikan kecil menjalankan dan kebudayaan bimbingan, kegiatan usaha. penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala judul kali ruang link:olam usaha yang kecil, rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata pemancingan menyediakan menengah, menjalankan dan kebudayaan tempat dan dan besar kegiatan usaha. aktivitas biro usaha yang mic. dalam kelompok dan baik secara daring (online) maupun luringaktivitas agen usaha yang mik dalam kelompok 79111dan melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, buruk untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri. wisata agro usaha kecil, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata pengelolaan menengah rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan daya tarik dan, besar standar kegiatan usaha. wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangankecil, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata dikelola pengelolaan menengah rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan pemerintah tempat dan dan besar standar kegiatan usaha.merintah. museum yang kegiatan kecil, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata dikelola swasta museum yang menengah, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan dikelola oleh dan besar standar kegiatan usaha. swasta. pemandian alam usaha yang kecil, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata menyediakan menengah, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan tempat dan dan besar standar kegiatan usaha. fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas danau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan umum serta akomodasi. misalnyawisata pantai usaha yang micro,, standar kegiatan usaha. fasilitas untuk dan besar menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai tai pandawa bali) pantai mandek sumatera barat). daya tarik wisata usaha mikro, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata buatan binaan pengelolaan kecil, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan manusia lainnya untuk menengah standar kegiatan usaha. mengadakan dan besar kegiatan daya tarik wisata buatan binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok s.d. termasuk wisata outbondarat usaha micro, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata wisata pengangkutan kecil, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan penumpang menengah, standar kegiatan usaha. dengan dan besar kendaraan tidak bermotor, seperti angkutanmicro, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata penyediaan jasa kecil, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan pelayanan menengah standar kegiatan usaha. penginapan bagi dan besarmicro, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata perjalanan wisata kegiatannya kecil, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan melakukan menengah standar kegiatan usaha perencanaan dan besar dan pengemasan komponen komponjalanan penyedia usaha kecil, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata akomodasi lainnya penyediaan jasa menengah rendah serif.kat menjalankan dan kebudayaan (jasa manajemen pelayanan dan besar standar kegiatan usaha hotel) penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya penyediaan misalnya kecil, menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata akomodasi lainnya kegiatan menengah rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan hunian wisata penyediaan dan besar standar kegiatan usaha seniorrisiko opd pembina kode ruang lin&kup parameter risiko perizinan jangka parameter judul kali tingkat masa berlaku keenan&an kali kegiatan skala luu risiko berusaha waktu pemerintah usaha laban hotel dengan usaha usaha menengah nib dan selamu unit usaha rendah nib selama kabupaten dinas pariwisata jumlah kamar tidur penyediaan mikro, meter2 menjalankan dan kebudayaan tamu unit layanan kecil,hotel dengan usaha usaha menengah nib dan sela..mu unit layanan kecil, standar kegiatan usaha atau jum.apartemen hotel, usaha usaha menengah nib dan sela.ma kabupaten dinas pariwisata dengan unit hunian penyediaan jasa mikro, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan ta.mu unit pe dengan usaha jasa usaha menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata jumlah tempat menyajikan mikro, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan duduk tamu makanan dan kecil, standar kegiatan usaha unit. minuman untuk menengah dikonsumsi dan besarusaha standar kegiatan usaha fasilitas untuk dan besar karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minumtaman usaha menyesuaikan menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata bertema atau pengoperasian skala rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan taman hiburan taman rekreasi, usaha standar kegiatan usaha lainnya termasuk taman dalam bertema atau standar taman hiburan usaha dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan dalam ataupun luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok aktivitas usaha jasa usaha menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata kebugaran lainnya pelayanan mikro, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan kebugaran kecil, standar kegiatan usaha lainnya, yang menengah berkaitan dan besar dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki,vya tarik wisata usaha usaha menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata alam lainnya pengelolaan mikro, kecil rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan untuk dan standar kegiatan usaha mengadakan menengah kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada kelompok s.d. aktivitas kegiatan untuk usaha menengah nib dan selama kabupaten dinas pariwisata perburuan menyelenggarakan kecil, rendah sertifikat menjalankan dan kebudayaan usaha atau menengah standar kegiatan usaha operasional dan besar olahraga berburu blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa. ix. sektor ketenagakerjaan pelatihan kerja seluruh seluruh rendah persetujuan selama kabupaten dinas tenaga kerja teknik pemerintahindustri kreatif pemerintah menjalankan pemerintahmerintah pelatihan kerja seluruh seluruh rendah persetujuan selama pelaku kabupaten dinas tenaga kerja pekerjaan pemerintah usaha risiko opd pembina kode ruang lin&merintah pemerintah menjalankan lainnyaik swasta tinggi sertifikat menjalankanologi informasi tinggi sertifikat menjalankan dan komunikasi standar kegiatan usaha swasta pelatihan kerja seluruh seluruh menengah nib dan hari selama kabupaten dinas tenaga kerja industri kreatifariwisata dan tinggi sertifikat menjalankan perhotelbisnis dan tinggi sertifikat menjalankan manajemekerjaan domestikrtanian dan tinggi sertifikat menjalankan perikanan swasta standar kegiatan usaha pelatihan kerja pelatihan kerja seluruh menengah nib dan hari selama kabupaten dinas tenaga kerja swasta lainnya kejuruan tinggi sertifikat menjalankan lainnya swasta standar kegiatan usaha luar pembinaan dan konsultasi pelatihan kerja seluruh seluruh rendah persetujuan selama kabupaten dinas tenaga kerja teknik perusahaanrusahaan pelatihan kerja seluruh seluruh rendah bersetuju selama kabupaten dinas tenaga kerjaua berlaku keweoaogao usaha laban risiko pemerintah industri kreatifkerjaan domestikrusahaan pemerintah menjalankan lainnya kegiatan usaha daftar perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan perizinan berusaha perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu sektor kelautan dan perikanan surat izin usaha hari tahun dan dapat kumulatif atas dinas perikanan perikanan diperpanjang atau tidak menggunakan kapal perairan darat wilayah kabupaten lamongan ii. sektor pertanian pelayanan asa (tujuh) (lima) tahun lokasi tempat usaha dinas laboratorium veteriner hari berada pada wilayah peternakan dan kabupaten lamongan kesehatan hewanindonesiaasingelayanan hewan dan kabupaten lamongan kesehatan paramedis veteriner) pelayanan paramedis hewan veteriner perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu sertifikat cara budi dayasertifikat cara pembibitanregistrasi pusat produksi (empat (lima) tahun lokasi tempat usaha dinas tanaman dalam negeri usaha kecil belas) hari kabu paten lamongan pangan pusat pour). hortikultura dan perkebunan iii. sektorperdagangan tanda daftar gudang hari selama menjalankan skala kabupaten dinas usaha perindustrian dan perdagangan surat keterangan penjual hari tahun skala kabupaten dinas langsung minuman perindustrian dan beralkohol golongan dan perdagangan (spl b dan spl c) surat tanda pendaftaran seluruh kali hari selama menjalankan skala kabupaten dinas waralaba bagi penerima usaha perindustrian dan waralaba berasal dari perdagangan waralaba dalam negeri perizinan berusaha kode kali terkait jangka waktudalam negeri iv. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat izin pengusahaan sumber daya air semua kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya air meliputi: pemanfaatan air sebagai bahan baku utama pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung proses produksi pemanfaatan ruang pada sumber daya air pemanfaatan sumber daya air dan atau; kombinasi pemanfaatan sumberdaya air tersebut diatas hari masa berlaku selama menjalankan usaha selama menjalankan usaha tahun dan dapat diperpanjang kewenangan daerah skala kabupaten skala kabupaten pembina dinas perindustrian dan perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan dinas pekerjaan umum sumber daya air perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu izin pemanfaatan dan semua kegiatan yang hari tahun dan dapat dinas pekerjaan penggunaan bagian memanfaatkan dan diperpanjang umum sumber bagian jalan menggunakan bagian daya air bagian jalan non tol tara lain ruang manfaat jalan (remaja) ruang milik jalan (remaja) ruang pengawasan jalan (rupa~ja) sektor transportasi persetujuan hasil analisa hari selama menjalankan lingkup operasional jalan dinas dampak lalu lintas usaha kabupaten, dan atau desa, perhubungan andalan) jalan kotaumum izin operasi prasarana hari sesuai batas waktu lingkup operasional dinas perkeretaapian umum pemberian konsesi kabupaten perhubungan yang ditetapkan dalam pertanian izin operasi sarana hari tahun lingkup operasional dinas perkeretaapian umum kabupaten perhubungankhusus lain operasi perkeretaapian hari tahun lingkup operasional dinas khusus kabupaten perhubungan pengalihan izin operasi hari tahun lingkup operasional dinas perkeretaapian khusus kabupaten perhubungan peningkatan hari tahun lingkup operasional dinas perkeretaapian khusus kabupaten perhubungan perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu; dan atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus) sertifikat standar hari selama menjalankan dalam wilayah kabu paten dinas pembukaan usaha perhubungan kantor cabang sipil risiko menengah tine:e:i) sertifikat standar hari selama menjalankan dalam wilayah kabupaten dinas pembukaan usaha perhubungan kantor cabang sipil risiko menengah tinggipiskala kabu paten dinas perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu pembukaan usaha perhubungan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal risiko menengah rendah) sertifikat standar hari selama menjalankan skala kabupaten dinas semu akhiran (dua) usaha perhubungan tahunan bagi perusahaan bongkar muat; jasa pengurusan transportasi; depo peti kemas; tally mandiri; angkutan perairan pelabuhan; penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; perawatan dan perbaikan kapal; pengelolaan kapal; atau keagenan kapal; peran tara jual beli dan atau sewa kapal. risiko menengah rendah(liner) risiko menengah ting:iperizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu (liner)deviasisubstitusi risiko menengah tienne:i) sertifikat standar rencana hari enam) bulan dalam wilayah kabupaten dinas pengoperasian kapal perhubungan tram per trailer khusus risiko menengah tine:e:il sertifikat standar rencana hari (enam) bulan dalam wilayah kabupaten dinas pengoperasian kapal perhubungan trailer trailer khusus risiko menengah tinggi) izin pembangunan hari tahun pelabuhan pengumpan dinas pengembangan pelabuhan lokal perhubungan umum risiko tinggi) izin pengoperasian hari selama masa konsesi pelabuhan pengumpan dinas pelabuhan umum tinggi) risiko lokal perhubunganperizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu cargo multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas risiko menengah tin1 u?:i) izin pembangunan hari selama menjalankan pelabuhan pengumpan dinas pengembangan pelabuhan usaha lokal perhubungan umum risiko tinggi) izin pengoperasian hari selama menjalankan pelabuhan pengumpan dinas pelabuhan umum risiko usaha lokal perhubungan tinggi)risiko menengah tinju?:i) penetapan peningkatan hari selama menjalankan pelabuhan pengumpan dinas kemampuan usaha lokal perhubung! menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro risiko menengah tin1 u?:i) izin kegiatan kerja keruk hari paling lama (empat) pelabuhan pengumpan dinas dan penyiapan lahan tahun berdasarkan lokal perhubungan (reklamasi) risiko tinggi) jadwal pelaksanaan kegiatan yang perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu disampaikan oleh pemohon lain kegiatan kerja keruk hari paling lama (empat) pelabuhan pengumpan dinasizin kegiatan kerja hari paling lama (empat) pelabuhan pengumpan dinas reklamasisertifikat standar hari paling lama (empat) pelabuhan pengumpan dinas perpanjangan persetujuan tahun berdasarkan lokal perhubungan kegiatan kerja keruk kerja jadwal pelaksanaan reklamasi kegiatan kerja kegiatan yang keruk dan reklamasi disampaikan oleh risiko menengah tinggi) pemohon sertifikat standar hari (lima) tahun pelabuhan pengumpan dinas pembangunan lokal perhubungan pengembangan terminal khusus teks risiko menengah ting j?i) sertifikat pengoperasian hari paling lama (lima) pelabuhan pengumpan dinas khusus teks menengah tahun tinggi) standar terminal lokal perhubungan sertifikat standar hari paling lama (dua) pelabuhan pengumpan dinas perpanjangan tahun lokal perhubungan pembangunan pengembangan terminal khusus teks risiko menengah ting j?i) sertifikat standar hari paling lama (lima) pelabuhan pengumpan dinas perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu perpanjangan tahun lokal perhubungan pengoperasian terminal khusus teks risiko menengah rendah) sertifikat standar hari paling lama (lima) pelabuhan pengumpan dinas penyesuaian terminal tahun lokal perhubungan khusus teks risiko menengah tinrutil vi. sektor kesehatan, obat dan makanpratama perdagangan pemerintah (tidak melalui dan oss) perindustrimadya perdagangan pemerintah (tidak melalui dan oss) period strain label hari tahun usaha berlokasi dinas pengawasan pembinaan kabupaten lamongan kesehatan tempat pengelolaan dinas pangan kabupaten kota perdagangan dan perindustrian pengolahan pangan selama menjalankan usaha pangan risiko dinas industri rumah tangga usaha rendah berskala rumah kesehatan rt) tangga kabupaten kota. dinas perdagangan dan perindustrian sertifikat laik higiene hari tahun usaha berlokasi dinas perizinan berusaha kode kali terkait jangka masa berlaku kewenangan daerah pembina waktu sanitasi wilayah kabu paten lamongan kesehatan dinas perdagangan dan perindustrian sertifikat laik sehat hari tahun usaha berlokasi dinas wilayah kabupaten lamongan kesehatan dinas perdagangan dan perindustrian sertifikasi pemenuhan hari maksimal tahun pangan olahan tertentu dinas komitmen produksi yang diproduksi oleh kesehatan pangan olahan industri industri rumah tangga dinas rumah tangga spp irt) perdagangan dan perindustrian lamongan ~:;;., endi mo~ .~~

wali kota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan wali kota baubau nomor tahun tentang percepatan penanggulangan corona virus disease (covid kota baubau dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota baubau, menimbang :a. bahwa kota baubau telah menjadi episentrum penyebaran corona virus disease covid yang menyebabkan kerugian materil dan berimplikasi terhadap perekonomian, sosialuntuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran corona virus disease covid kota baubau, bahwa dalam rangka percepatan pengendalian corona virus disease sebagaimana dimaksud huruf perlu diatur dalam peraturan wali kota baubauaubau tentang percepatan pengendalian corona virus disease covid kota baubausa sts wali kota baubau diundangkan baubau pada tanggal, aas sekretaris daerah kota baubau, kan para koordinasi. pama arman no, epa asisten ron mustar ika epp insee. turun berita daerah kota baubau tahun nomor .a7rcepatan penanggulangan corona virus disease (covidwali kota adalah wali kota baubau: pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota baubau,: satuan polisi pamong praja yang disingkat sat pol adalah satuan polisi pamong praja kota baubau yang memiliki tugas dan fungsi menegakan peraturan daerah dan peraturan walikota: dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota baubau: dinas pendidikan adalah dinas pendidikan kota baubau: dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan kota baubau: dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kota baubau: dinas sosial adalah dinas sosial kota baubau: badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disingkat bpbd adalah bpbd kota baubau: kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, rukun war: rukun tetang, penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan dalam wilayah kota baubau,, gugus tugas percepatan penanganan covid kota baubau adalah gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah kota baubau,atau lebih dari satu orang baik secara bersama sama ataupun secara individu, tert pcr (polymerase chain reacti dan sejenisnya: tempat olahraga adalah sarana olahraga, baik terbuka atau tertutup:,sewa untuk beribadah keluarga: pasar tradisional adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli, pedagang kaki lima adalah dan jembatan penyeberangan: tempat titikkota baubau yang bersifat insidentilkeadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang memasuki kota baubau dalam keadaan sangat penting dan mendesak seperti mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal. insidentil adalah suatu keadaan yang dilakukan pada waktu tertentu saja tidak secara tetap dan rutin. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini, meliputi edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid koordinasi. pembatasan pergerakan lintas antar daerah, pengawasan dan evaluasi: sosialisasi: dan sanksi. bab ill edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid (l) edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid antara lain wajib menggunakan masker: wajib menjaga jarak (physical distancing) minimal meter, wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air dan sabun dan atau handsanitizer: wajib menjaga kebersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala: wajib menempatkan petugas pada setiap pintu masuk untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh: wajib menyampaikan setiap (dua) jam informasi yang mengedukasi, baik secara langsung maupun melalui pengeras suara, dan wajib memasang media informasi lokasi lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal meter dan menjaga kebersihan dalam rangka memutus mata rantai penularan covid edukasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas tempat kerja, tempat kegiatan keagamaan rumah ibadah: tempat usaha dan fasilitas umum: tempat kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi: pasar dan pedagang kaki lima: tempat olah raga, dan tempat titik kumpul lainnya yang bersifat insidentil. edukasi pada sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf diwajibkan kepada siswa sekolah dan atau institusi pendidikan lainnyaesiko terjadinya penularan covid dan pembatasan siswa pada setiap kelas pada sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya tidak melebihi (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas. edukasi pada tempat kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf memastikan area tempat rumah ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan secara berkala minimal sekali dalam sehari dan jamaah dihimbau membawa sendiri peralatan ibadah dari rumah masing masing serta dihimbau setiap waktu sholat menyampaikan informasi yang mengedukasi pada pengunjung melalui pengeras suara dalam memutus mata rantai penularan covid edukasi pada tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf seperti mall, restoran rumah makan, cafe, warung kopi dan hotel, penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya dilaksanakan dengan memastikan area tempat usaha harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan pada area yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, meja makan, ruang tempat tidur, jendela dan area umum lainnya secara berkala minimal sekali dalam sehari: dan memastikan pengunjung tamu tidak melebihi (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan atau tempat kegiatan usaha. edukasi pada tempat kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf diwajibkan untuk mengatur pengunjung tidak melebihi 50x (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan atau tempat kegiatan. edukasi pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf diwajibkansesak napas dan gangguan kesehatan lainnya dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment resiko covid sebelum bekerja: larangan bagi awak pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya diatas derajat celsius dan atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja: dan menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, disinfektan dan lainnya. edukasi pada pasar dan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada huruf pengelola berwenang membentuk tim pokja pencegahan covid pasar untuk membantu mengelola dalam penanganan covid dan masalah kesehatan lainnya: mengatur pedagang yang dapat beroperasi dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan, mengatur jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan lantai pasar dan lain sebagainya, menutup kios tempat penjual, jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, dan mengatur pengunjung tidak melebihi (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan atau tempat kegiatan. edukasi pada tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada huruf pengelola berwenang menyiapkan tempat cuci tangan dan handsanitizer. memastikan semua peralatan, sarana prasarana olah raga sebelum dan setelah kegiatan olah raga telah dilakukan penyemprotan disinfektan. mengatur pengunjung penonton tidak melebihi dari kapasitas ruangan atau tempat kegiatan. dalam hal ditemukan adanya orang yang terduga positif covid pada tempat sebagaimana dimaksud pada maka orang yang dinyatakan reaktif rapid test dapat isolasi dan atau dilakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan, isolasi mandiri sebagaimana dimaksud huruf diberikan bantuan sembako selama menjalani masa karantina. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi (tracing): dan aktivitas harus dihentikan sementara selama proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi yang pernah melakukan kontak fisik yang terpapar covid telah selesai. bab koordinasi (l) koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional percepatan pengendalian dan penanganan covid melalui koordinasi pendekatan edukasi secara masif, pengawasan secara masif, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan covid daerah: sasaran koordinasi edukasi secara masif, pengawasan secara masif serta monitoring dan evaluasi dilakukan pada aktivitas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan wali kota ini. ketua dibantu ketua selaku bagian dari satuan tugas covid kelurahan mempunyai tugas melaporkan setiap hari tingkat kepatuhan dan kesadaran warga terhadap kondisi covid wilayahnya, aktivitas warga lain yang masuk dan keluar wilayahnya, dan tugas tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. lurah sebagaimana dimaksud pada dibantu aparat babinkamtibmas dan baginya, wajib melaporkan kepada camat setempat sesuai laporan ketua rw, camat sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan dengan gugus tugas percepatan penanganan covid daerah sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan percepatan penanganan covid bab pembatasan pergerakan lintas antar daerah setiap orang yang masuk dan keluar wilayah kota baubauemasuki wilayah kota baubau dengan menggunakan kendaraan umum dan atau pribadi melalui transportasi darat, luat dan udara. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan kepada asn yang bekerja kota baubau: tni polri yang bekerja kota baubau, karyawan swasta yang bekerja kota baubau: buruh yang bekerja kota baubau: dan pedagang yang berdagang kota baubau. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf wajib memperlihatkan bukti bahwa benar bekerja kota baubau, bahwa benar adalah buruh yang bekerja kota baubau dan pedagang yang menjajakan dagangannya baubau. dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah kota baubau dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan gugus tugas covid daerah. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pelajar mahasiswa yang mendaftar kota baubau dengan menunjukkan kartu peserta tes pendaftaran: orang sakit yang rujuk kota baubau dengan menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit daerah asal: dan kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat. dalam melaksanakan pembatasan pergerakan lintas antar daerah maka gugus tugas covid daerah membentuk posko batas wilayah masuk kota baubau. gugus tugas covid daerah sebagaimana dimaksud pada il), mempunyai tugas sebagai berikut memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta mengecek dan mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam memberhentikan orang yang beraktifitas yang tidak menggunakan masker, memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah kota baubau dengan menunjukkan: dan apabila ditemukan orang yang memiliki dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari derajat celcius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah kota baubau. untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan sampling rapid test dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah kota baubau. bab pengawasan pengawasan dilakukan oleh gugus tugas covid daerah dalam rangka percepatan pengendalian covid untuk menilai keberhasilan upaya masif yang telah dilakukan oleh gugus tugas covid pada tingkat kecamatan dan kelurahan yang berbasis ort orw. penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada pasarkan pada kriteria meningkatnya secara masif kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara tepat dan benar: meningkatnya partisipasi masyarakat membantu pemerintah daerah dalam percepatan penanganan covid kota baubau: dan cc. menurunnya jumlah kasus covid wilayah masing masing. pengawasan pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam sebagai episentrum penularan covid dilakukan oleh gugus tugas covid dengan melibatkan semua infrastruktur sampai pada tingkat kelurahan, dan turut berpartisipasi aktif secara masif dalam percepatan pengendalian covid baubau. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan covid baubau. apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada data dan fakta dilakukan pembatasan kegiatan sosial berskala kecil melalui pertimbangan yang ditetapkan oleh ketua gugus tugas covid daerah. bab vii sosialisasi gugus tugas covid kota baubau melaksanakan sosialisasi pelaksanaan percepatan penanganan covid baik secara langsung dan atau melalui media massa, media sosial, influencer, mediakota baubau melibatkan antara lain satuan tugas percepatan penanganan covid pada tingkat kecamatan: satuan tugas percepatan penanganan covid pada tingkat kelurahan sampai dengan tingkat rt rw: melibatkan semua unsur elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga perguruan tinggi negeri swasta dan pkk, insan pers. bab viii sanksi (l) setiap orang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam tidak diperkenankan memasuki wilayah kota baubau. setiap orang yang beraktifitas jalan raya dan beraktifitas pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam apabila ditemukan tidak menggunakan masker dapat dilakukan pemeriksaan rapid test ditempat dan atau dikenakan sanksi sosial. apabila hasil rapid test reaktif sebagaimana dimaksud pada dilakukan isolasi selama (empat belas) hari. sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada berupa kerja bakti dan olah raga ditempat yang akan ditentukan oleh tim satuan gugus penegakkan disiplin covid daerah.rubahan alokasi dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota tasikmalaya tahun anggaran makekretariat daerah kota tasikmalaya dan penambahan alokasi anggaran yang terdapat pada dinas pendidikaninspektoratinspektorat kota kediri perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali uraian tugas pokok dan fungsiuraian tugas pokok dan fungsi inspektorapabila sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, maka inspektur dapat menunjuk salah satu kepala sub bagian yang dinilai mampu atas usul sekretaris. apabila inspektur pembantu wilayah berhalangan menjalankan tugasnya maka inspektur dapat menunjuk salah satu inspektur pembantu wilayah yang lain. jumlah tenaga fungsional emutuskan menetapkan peraturan walikota kediri tentang uraian tugas pokok dan fungsi inspektorat kota kekota kediri yang selanjutnya disebut inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. inspektur adalah pimpinan inspektorat kota kediri. kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan audit keuanga, terdiri atas inspektur, sekretariat, membawahi sub bagian perencanaaninspektur pembantu dalam melaksanakan tugasnya berada bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur,buntukb.melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuaigkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan dan fasilitasimenyiapkan dokumentasi dan pengelolaan datevaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menginventarisasiadministrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf bangka mempunyai tugas mengelola urusan tata usaha,dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. bagian ketiga inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam hurufwilayah kerjanyasesuai wilayah kerjanyatugas dan fungsinyakepegawaian daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial dan tenaga kerja, dinas pertanian, bagian administrasi pemerintahan umum, bagian hukum, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan mojoroto, kelurahan second gedong, kelurahan kemasan, il. kelurahan manisrenggo, kelurahan rejomulyo, kelurahan banjaran, kelurahan bangsal, kelurahan pasundan, kelurahan tosarenj, kelurahan pesantren, kelurahan bandar lor, kelurahan bandar kidul: kelurahan demo, sman w.sman smpn sman sman aa. utd dinas pendidikan kecamatan mojoroto, bb. utd sanggar kegiatan belajar skb)rencanaan pembangunan daerah, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas kebersihan dan pertamanan, kantor lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa dan politik, bagian administrasi pembangunan, bagian organisasi, kecamatan kota, kelurahan kampung dalem, il. kelurahan ingin anom, kelurahan pandangan, kelurahan ngadirojo, kelurahan jamsaren, kelurahan singonegaran, kelurahan babak, kelurahan betet: kelurahan banjarmlati, kelurahan lirboyo, kelurahan tahanan: kelurahan micans, sman sman smpn zz. sman aa. utd dinas pendidikan kecamatan pesantren. inspektur pembantu wilayah iii sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai wilayah kerja sebagai berikut badan penanaman modal, badan pengelolaan keuangan dan asset, dinas pendapatan, dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga, kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi, kantor ketahanan pangan, bagian administrasi kesejahteraan rakyat, bagian umum, rsud gambiran, kelurahan kaliombo, kelurahan ronggo, kelurahan jagalah, kelurahan second pande, kelurahan ketam:, kelurahan mojoroto, kelurahan bayaran, kelurahan buangan, kelurahan bujet: kelurahan gayam, kelurahan ngampel, sman sman w.smpn sman sman dam: aa. pasar,mberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi, kantor pemberdayaan masyarakat, bagian hubungan masyarakat dan protokol, bagian administrasi perekonomian, bagian pengelolaan data elektronik, kecamatan pesantren, kelurahan mampir, il. kelurahan balowerti: kelurahan pakaian: kelurahan pecahan, oo. kelurahan tanaman, kelurahan bawang, kelurahan letih, kelurahan tempurejo, kelurahan campurejo, kelurahan pojok, kelurahan subframe: sman w.sman smpn smpn smkn aa. utd dinas pendidikan kecamatan kot, kelompok jabatan fungsional terdiri atas pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd), dan auditor. bab ketentuan lain lain apabila inspektur berhalangan menjalankan tugasnya, maka sekretaris daerah dapat menunjuk sekretaris atau salah satu inspektur pembantu yang dinilai mampu atas usul inspektur.

lembaran negara republik indonesia ojk, keuangan ojk. bank umum syariahbank umumbahwa untuk meningkatkan kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial, perlu dioptimalkan sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari bank syariah, bahwa untuk mendorong bank syariah melakukan berbagai pengembangrlu dilakukan pembaharuan ketentuan mengenai kelembagaan bankbank umumojumum syariah yang selanjutnya disebut bankerwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri yang selanjutnya disingkat kebun adalah kantor dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbadan hukum,yang menjadi induk dalam organisasi bank sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha bankyang membantu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha bank, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor bank yang berada bawah organisasi kanwil. kantor cabang yang selanjutnya disingkat adalah kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada atau kepada kantor bank lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada bankyang membantu melaksanakan kegiatan usaha perbankan. kantor fungsional yang selanjutnya disingkat adalah kantor bank yang melaksanakan kegiatan ojk bank digital sebagaimana dimaksud dalam dapat beroperasi melalui: pendirian bank baru sebagai bank digital, atau transformasi dari bank menjadi bank digital. ketentuan mengenai pendirian bank sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku mutasi mutans terhadap pendirian bank baru yangsebagaimana dimaksud dalambank. bank yang beroperasi sebagai bank digital melalui pendirian baru sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat membuka jaringan kantor selain berupa dan atau yang melakukan kegiatan selain operasional dan atau penyedia. banktelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bankojksyariahsyariahantara lain untuk memfasilitasi pengembangan industri halal indonesia syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ojkcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka pencabutan izin usaha bank sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha bank menjadi bank pembiayaan rakyat syariah dilaksanakan sesuai dengan peraturan ojk mengenai bank pembiayaan rakyat syariahcukup jelascukup jelas. cukup jelas. ojkter. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan peraturan perundangan undangan antara lain undang undang mengenai perseroan terbatas. kewajiban antara lain kewajiban kepada nasabah jika masih ada agunan yang dikuasai oleh bank. cukup jelasojk penyampaian laporan posisi keuangan, pusat pemulihan bencanasinergi perbankan dalam struktur kelompok usaha bank antara lain: bank sebagai perusahaan induk dengan bank, bank sebagai pelaksana perusahaan induk dengan bank atau bank umum konvensional,sebagai perusahaan induk, atauyang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. kerja sama kedua belah pihak tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah secara konsolidasi. huruf cukup jelas. ojk dan atau opsi memperpanjang jangka waktu. huruf angkjikacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ojk cukup jelas.cukup jelastermasuk kegagalan sistem perizinan atau sistem pelaporan ojk. keadaan kahar termasuk kegagalan sistem perbuatan ojk. cukup jelas. sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki atau disebutcukup jelas. ojk cukup jelas. cukup jelas. kas keliling antara lain berupa kas mobil, kas terapung atau konter bank nonpermanen. huruf yang dimaksud dengan mencatatkan sebagai kcp yaitu penyesuaian pelaporan kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling pada sistem pelaporan ojk sebagai kcp. penyesuaian pelaporan tersebut tidak termasuk titik pembayaran atau kas keliling yang tidak memenuhi kriteria dan organ kcphuruf disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor bank yaitu kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling: dicatatkan sebagai dengan menyesuaikan kegiatan sebagai kf, dilakukan penutupan, dan atau dilakukan kebijakan lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.ojk contoh: pada saat peraturan ojk ini berlaku bankperiode tahun sampai dengan dimaksud belum memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan ojk ini, bankojk, dan atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan bankperaturbank digital wajib mengembangkan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan prinsip kehati hatian dan memperhatikan asas pengelolaan perbankan yang sehat. bankojk bab kepemilikan dan perubahan modal bank sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan bank dilarang:: dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. kepemilikan bankdalam hal diperlukan, ojk dapat menetapkan batasan kepemilikan bank. kepemilikan saham bankojk pihak yang menjadi psp harus memenuhi persyaradikecualikan untuk pemegang saham yang menjadi direksi atau pegawai bank. penggantian dan atau penambahan psp dilaksanakterdapat perubahan modal disetor bank yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, bank wajib menginformasikan kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukannginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham bankyang diakibatkan karena penambahaninformasi sebagaimana dimaksud pada yang tidak mengubah jumlahbank untuk menyampaikan informasi komposisi atau daftar kepemilikan saham ojk selain yang dimaksud pada dan bank wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham bank sebagaimana dimaksud dalam perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yang disebabkan oleh hibah atau waris, dikecualikan sebagai pengambilalihan. bank wajib menginformasikan perubahan modal dasar bankps, dan pejabat eksekutif bank, serta pemimpin kebun bagian kesatu direksi dan dewan komisaris tugas dan tanggung jawab direksiireksi. seluruh anggota direksi sebagaimana dimaksud pada wajib berdomisili indonesia. ojksp. anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan atau lembaga lain. tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada dalam hal:ireksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun, menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh bank, dan atau direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, baik secara sendiri atau bersama sama,tugas dan tanggung jawab dewan komisariojkkomisaris independen wajib berjumlah paling sedikit (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada: lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank, dan atauanggota dewan komisaris nonindependen yangcalon anggota direksi atau calon anggota dewan komisaris bankojk dalam hal calon anggota direksi atau calon anggota dewan komisaris bankireksi atau anggota dewan komisaris bank. dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris bankdua dps tugas dan tanggung jawab dpbentuk dps yang berkedudukan bank. jumlah anggota dps paling sedikit (dua) orang atau paling banyak (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. dps wajibharus memenuhi persyaratan: integritas, yang paling sedikit mencakupbank yang sehat, dan ojkkompetensi, yang paling sedikit memiliki: pengetahuan dan pengalaman bidang syariah muamalah, pengetahuan bidang perbankan, dan atau pengetahuan keuangan secara umum, dan reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup: tidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit dan ataunk wajib mengajukan calon anggota dps untuk memperoleh persetujuan ojk sebelummajelis ulama indonesia. pengangkatan anggota dps oleh rups berlaku efektif setelah mendapat persetujuan ojk. permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diajukan olehpersetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada diberikan ojk dengan mempertimbangkan antara lain: kelengkapan dan kesesuaian dokumen, dan wawancara terhadap calon anggota dps. calon anggota dps bank yangdalam hal calon anggota dpsps kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan nobulan rups. ojk. kantor luar negeri adalah kantor bank yang beroperasi luar wilayah negara republik indonesia, dapat berupa kc, kcp, kantor perwakilan,, serta mewakili banksyariah. rencana bisnis bank adalah rencana bisnis sesuai dengan peraturan ojk mengenai rencana bisnisojk dalam hal terdapat anggota dpstiga pemimpin kebun calon pemimpin kebun wajibpemimpin kebunkebun wajib menginformasikan pengangkatanpemimpin kebun yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia,ojk bagian keempat pejabat eksekutif bank, kepemilikan kredit danbankdan atau pembiayaan macet atau kepailin atau ojk. bagian kelima tenaga kerja asinggian keenam sanksi administratif, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, dan atau cc. pembekuan kegiatan usaha tertentu. ojkagian kesatu umum jaringan kantor bank terdiri atas kp, kanwil, kc, kcp, kf, dan kantor luar negeri. untuk memperluas layanan kepada nasabah, bank dapat menyediakan tpe. kantor bankparagraf umum rencana pembukaan kantor bankojk. bank wajib mengadministrasikan dokumen analisis terkait rencana pembukaan kantor bank sebagaimana dimaksud pada bank wajib mencantumkan rencana pembukaan kantor bank berupa kanwil, kc, kcppembukaan kanwil wajib memperoleh izin ojk. bank mengajukan permohonan izin pembukaan kanwilojkwil, persetujuan ojk dinyatakan batal dan tidak berlaku. bankbank pembukaan wajib memperoleh izin ojk. bank mengajukan permohonan izin pembukaanjangka waktu sebagaimana dimaksud pada atau bank tidak melaksanakan pembukaan kc, persetujuan ojk dinyatakan batal dan tidak berlaku. bank wajib melaporkan pembukaan kepada ojk setelah pelaksanaan pembukaan kc. ojk paragraf pembukaan kcp bank kcp dapat berbentuk permanen atau berpindah. pembukaan kcp hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan ojk. surat penegasan ojk sebagaimana dimaksud pada berupa persetujuan atas rencana bisnis bank. bank wajib melaporkan pembukaan kcp kepada ojk setelah pelaksanaan pembukaan kcp. bankbank dapat melakukan kegiatan operasional atau melakukan kegiatan selain operasional. bank wajib melaporkan pembukaan kepada ojk setelah pelaksanaan pembukaan kf. bankyang dapat mengajukan pembukaan kantor luar negeri harus memenuhi kriteria: telah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan memenuhi penilaian kelayakan dari ojk terkait pembukaan kantor luar negeri. bankojkyang.tor luar negeri, persetujuan ojk dinyatakan batal dan tidak berlaku. bankbagian ketiga perubahan status kantor bank paragraf umum bank dapat melakukan perubahan status atas kantor yang dimiliki. paragraf perubahan status kcp menjadi bankojkmenjadi kcp banklaksanakan perubahan status menjadi kcp paling singkyang akan berubah status dan melakukan pembukaan kantor bankank wajib mencantumkan rencana pemindahan alamat kantor bank untuk (satu) tahun depan dalam rencana bisnis bank untuk. ojk pemindahan alamat kantor bank sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin dari ojk. banksebagaimana dimaksud padaojk langsung maupun tidak langsungkepada modal inti yang dimiliki. bank digital adalah bankisanaerupa perseroan terbatas. bank didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin ojk. kebun dibuka dengan izin ojk. bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip syariah serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelolaojkedar secara nasional, situs web bank, dan atau akun media sosial resmi bank, bagi pemindahan alamat kp, atau situs web bank dan atau akun media sosial resmi bankharus melaksanakan pemindahan alamatindahan alamat kantor, persetujuan ojk dinyatakan batal dan tidak berlaku. banksebagaimana dimaksud pada banksebagaimana dimaksud dalam batal dilaksanakan dan bank telah mengumumkan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada bankojk situs web bank, dan atau cc. akun media sosial resmi bank. bankkantor luar negeri dalam kota yang sama, kc,mindahan alamat sebagaimana dimaksud pada bank dapat melakukan pemindahan sementara alamat kantor bank karena keadaan kahar atau pertimbangan lain. bank wajib menginformasikan pemindahan sementara alamat kantor bankojk dalam hal pemindahan sementara alamat kantor bankank wajib mencantumkan rencana penutupan kantor bankerupa kanwil, kc, dan atau kantor luar negeri wajib memperoleh izin ojk. bank mengajukan permohonan izin penutupan kantor bank sebagaimana dimaksud padaengan alasan penutupan kantor dan dokumen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan okk ini. ojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penutupanojk bankmelaksanakan penutupannutupan kantor, persetujuan ojk dinyatakan batal dan tidak berlaku. banksebagaimana dimaksud pada dalam hal penutupan kantor bank sebagaimana dimaksud dalam batal dilaksanakan dan bank telah mengumumkan rencana penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada bank wajib mengumumkan pembatalan penutupan paling lama sebelum pelaksanaan penutupan kantor bankojk banknutupan kantor banknutupan sebagaimana dimaksud pada bank dapat melakukan penutupan sementara kantor bank selain karena keadaan kahar atau pertimbangan lain. bank wajib menginformasikan penutupan sementara kantor banksehubungan dengan penutupan sementara kantor bank selain sebagaimana dimaksud pada dalam hal penutupan sementara kantor bank selain sebagaimana dimaksud pada akan diselesaikan dan akan kembali efektif beroperasi, bank wajib menginformasikan kepada ojk paling lambat pada saat tanggal efektif kembali beroperasi. ojk penutupan sementara kantor luar negeri juga mengikuti ketentuan otoritas negara setempat. bankjk berdasarkan pertimbangan ojk, bank. bagian ketujuhojk, logo, dan anggaran dasar bank bagian kesatu perubahan nama bank perubahan nama bank wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bank wajib menyampaikan rencana perubahan nama, bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama oleh bank kepada instansi yang berwenang. bankmenerima persetujuan atau penerimaan ojkwajib mengumumkan perubahan nama bankpenetapan ojk sebagaimana dimaksud pada bankank wajib menyampaikan rencana perubahan logo bank kepada ojk disertai dengan: desain logo baru, dan tanggal efektif perubahan logo. bank wajib mengumumkan perubahan logo bankefektif perubahan logo. bankgian ketiga perubahan anggaran dasar bank perubahan anggaran dasar bank harus mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. setiap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal ojk pelaksanaan kegiatan operasional disertai dengan akta perubahan anggaran dasar dimaksudbukti pengumuman, penyampaian informasibun bank yang berkantor pusat dan berkedudukan luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,syariah.g. kebun bankojk permohonan untuk memperoleh izin pembukaan kebun diajukan oleh pejabat berwenang bank sebagaimana dimaksud padaojk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan kebun sebagaimana dimaksud dalamjangka waktu paling lamadinyatakan batal danpembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya yang berada indonesia: cc.untukojk bab rencana korporasi bank, evaluasi pelaksanaan rencana korporasi bank periode sebelumnya, cc.engaruhi sasaran dan strategi bank sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, bankpelaksanaan rencana korporasi bank periode sebelumnya, visi dan misi bank, ojknasabah indonesia yang menerima pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya,peojkcabutan izin usaha bagian kesatu umum ojk melakukan pencabutan izin usaha bank atau penutupan kebun. pencabutan izin usaha bankuntuk melakukan: pencabutan izin usaha bank termasuk bank perantara, atau pencabutan izin usaha bank sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi bank pembiayaan rakyat syariah, permintaan kantor pusat dari kebun, ojk sebagai tindak lanjut resolusi bank oleh otoritas yang berwenang, atau izin usaha kantor pusat kebun dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat. dalam hal banksebagaimana dimaksud dalam huruf angka pencabutan izin usaha bagi bank sebagaimana dimaksud dalam huruf angkasebagaimana dimaksud dalamatas permintaan pemilik atau pemegang saham direksi bankdokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada ojk menerbitkan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank paling lama (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam bank yang telah mendapat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada wajib untuk: menghentikan seluruh kegiatan usaha bank, mengumumkojk sosial resmi banksesuai jadwal penyelesaian,sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal seluruh hak dansebagaimana dimaksud pada bank melaksanakan proses pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanga. badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam berakhir sejak tanggal pengumuman status badan hukum bank berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penutupan kebun atas permintaan kantor pusat dari kebunpenutupan kebun sebagaimana ojk dimaksud padayang merupakan tindak lanjut dari resolusi bank sebagaimana dimaksud dalam huruf tata cara pencabutan izin usaha banutupan kebun karena pencabutan izin usaha kantor pusat dari kebun oleh otoritas negara setempat kebun wajib menginformasikan kepada ojk paling lama (tiga) hari kerja sejak kantor pusat kebun dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat. ojk menetapkan penutupan kebun berdasarkan informasi pencabutan izin usaha kantor pusat kebun sebagaimana dimaksud pada berdasarkan penetapan penutupan kebun sebagaimana dimaksud pada kebun wajib: menghentikan kegiatan kebun, dan menyelesaikan seluruh kewajiban. bagian kelima tindak lanjut pencabutan izin usaha dalam hal bank yang dicabut izin usaha berupa perusahaan terbuka, seluruh aspek pasar modal yang terkait dengan bank diselesaipada situs web ojk. bagi bank yang memiliki kantor luar negeri, pencabutan izin bank diinformasikan oleh bankutupan kebun diinformasikan oleh kantor pusat kebun kepada otoritas berwenang negara setempat ojk paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan penutupan kebun dari ojk. pengaturan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi penutupan kebun sehubungan dengan izin usaha kantor pusat kebun dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat. bank wajib menyampaikan kepada ojk laporan posisi keuangan penutupan bankdilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban bank. sejak tanggal keputusan penutupan, kebun dilarang melakukan kegiatan kebun.pihak utamasinergi perbankan bank dapat melakukan sinergi perbankan. sinergi perbankan sebagaimana dimaksud pada meliputi sinergi: ojk bank dengan bank atau bank umum konvensional dalam struktur kelompok usaha bank, psp berupa bank atau bank umum konvensional dengan bank, atau bank: tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi ' ' kegagalan sistem, kecurangan ojkperaturan ojk mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. pelaksanaan sinergi perbankan oleh bank wajib disertai dengan opini dps. pihak yang melaksanakan sinergi perbankan wajib menyampaikan kepada ojk: salinan perjanjian kerja sama, dan opini dps, paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama. dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama, bankdan atau bank umum konvensionaldan atau bank umum konvensionalan atau bank umum konvensional dikenai sanksi administratif berupa:n atau pejabat eksekutif bank umum konvensionalojk penyampaian permohonan untuk mendapatkan izin, penyampaian laporan, dan penyampaian informasi dan atau data secara daring dan lurkk ini. bab xiikami untuk unit usaha syariah didasarkan pada modal inti bank umum konvensional yang menjadi induknyaiv ketentuan lain lain bankyang sampai berlakunya peraturan ojk ini memiliki kantor kas, titik pembayaran, atau kas keliling: dapat mencatatkan sebagai kcpojkagian kesatu umum persyaratan dan mekanisme pendirian bank terdiri atas: modal disetor, kepemilikan, dan cc. perizinan. pendirian bankyang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dengan pertimbangan tertentu. kewajiban modal disetor sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk pendirian bank hasil ojk disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor banktitik pembayaran, atau kas keliling sebagai kcp bagi bank sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan rencana penyesuaian penamaan dari bank. bankatur sebagai persyaratanbank kewajiban pembentukan capital conservation buffer yang berlaku untuk bank yang termasuk dalam buku dan buku menjadi berlaku untuk bank yang termasuk dalam kami kami dan kamiojk bank.peralihan perizinan kelembagaan bankviojkle. tentang bank umum syariah ojk persyaratan dokumen pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian bank bagian ini mencakup persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian bank. salah satu calon pemilik atau calon psp bertindak mewakili calon pemilik lain dalam permohonan pengajuan persetujuan prinsip. persyaratan dokumen permohonan persetujuan prinsip meliputi: rancangan akta pendirian badan hukum bank, dewan komisaris, serta dps, dan direksi, dewan komisaris, serta dps wajib memperoleh persetujuan dari ojk sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinyata kepemilikan bank berupa daftar calon pemegang saham berikut perincian kepemilikan saham masing masing.daftar calon pemegang saham yang merupakan calon pspcalon pemegang saham yang merupakan calon psp bank adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, disertai dengan. kepemilikan bank sesuai dengan ketentuan ojk antara lain peraturan ojk mengenai kepemilikan saham bank umum, daftar susunan calon direksi dan calon dewan komisarisojk daftar susunan calon dps bank disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum pada butir iv. pemenuhan jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas atau fungsi calon dps dilaksanakan sesuai denganrencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia bank. susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia antara lain struktur organisasi, garis tanggung jawab horiz, studi kelayakan pendirian bank yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis.peraturan ojk mengenai rencana bisnis bank. rencana bisnis dalam pendirian bank juga memuat produk dan aktivitas yang akan diselenggarakan oleh bank setelah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perbankan syariah: rencana korporasi bank. penyusunan mengacu pada masing masing ketentuan ojk yang terkait, sistem dan prosedur kerja bank., bukti setoran modal paling sedikit (empat puluh persen) dari modal disetor, dalam bentuk salinan billet deposito pada bank indonesia dan atas nama dewan komisioner ojk g.iran dapatojk surat pernyataan dari calon pemegang saham bank, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam angka, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.dalam hal calon pemegang saham bank berbentuk badan hukum, surat pernyataan dibuat oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya:dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan bankperorangan meliputi: fotokopi tanda pengenal, dapat berupa kartu tanda penduduk ktp) bagi warga negara indonesia atau paspor dan kartu izin tinggal terbatas kita) apabila menetap indonesia bagi warga negara asing,pas foto terakhir ukuran cm, surat pernyataan bermaterai cukup yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutanojk:bank yang sehat, dan tidak termasuk pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan ojk mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yang antara lain tidak tercantum dalam daftar tidak lulus. ccbadan hukum meliputi: akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasaran fotokopi tanda pengenal, daftar riw hidup, pas foto dan surat pernyataan pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf bangka sampai dengan angka dari: masing masing anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam hal bentuk badan hukum adalah perseroan terbatas: atau masing masing anggota pengurus dalam hal bentuk badan hukum selain perseroan terbatas. dalam hal calon pemegang saham bukan merupakan psp bank dan berupa pemerintah pusat atau pemerintah daerah, harus dihampiri dokumen: surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tanda pengenal dan pas foto sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan ojk surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka pendirian bank. ii. persyaratan dokumen pengajuan permohonan izin usaha pendirian bank bagian ini mencakup persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha pendirian bank. dokumen persyaratan permohonan izin usaha meliputibutir huruf angka sampai dengan angka jika terjadi perubahan, cc. bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk salinan billet deposit pada bank indonesia atas nama dewan komisioner ojk g.g. salah satu pemilik bankbukti kesiapan operasional paling sedikit: daftar aset tetap dan inventaris, bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor:. formulir atau warkat dapat berupa kertas (paper based) dan atau elektronik (misalnya: aplikasi): nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk berusaha. surat pernyataan dari pemegang saham bankiii. persyaratan dokumen perubahan 5kepemilikan dan modal bank dokumen perubahan direksi dan atau dewan komisaris dari psp berupa badan hukum meliputi: berita acara rups dari psp berupa badan hukum, dan akta perubahan anggaran dasar dari psp berupa badan hukum. dokumen perubahan modal disetor bank yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham meliputi: risalah rups, dan akta perubahan anggaran dasar. ojk pemisahan unit usaha syariah. bank. bagian kedua perizinan perizinan pendirian bank dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip, dan izin usahaharus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling sedikit (empat puluh persen) dari dan tingkat kejenuhan jumlah bank, cc. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon psp, calon direksi, dan calon dewan komisaris, dan wawancara terhadap calon dps. ojkerikut perincian jumlah kepemilikan saham setelah pembagian dividen saham. cc. dokumen perubahan komposisi kepemilikan saham bank yang diakibatkan karena penambahan modal disetor dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian meliputi: bukti penyetoran modalrorangan), butir huruf (badan hukum), dan butir huruf (pemerintah pusat atau pemerintah daerah)dokumen perubahan komposisi kepemilikan saham bank yang tidak mengubah jumlah modal disetor dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian meliputi:, dan salinan dokumen pengalihan saham. ojk dokumen perubahan komposisi kepemilikan saham bank yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor meliputi: akta hibah atau akta waris,bagi pihak yang menjadi pemilik bank dalam hal pihak penerima hibah atau waris tidak memenuhi kriteria pengendali. dokumen perubahan modal dasar bank meliputi: risalah rups, dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang. iv. dokumen persyaratan administratif bagi dps dokumen persyaratan administratif bagi dps meliputi: fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk ktp):cc. pas foto terakhir ukuran cm, surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan danfatau dewan syariah nasional majelis ulama indonesia mengenai pendidikan dan atau pelatihan bidang syariah muamalah dan bidang perbankan dan atau keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota dps sesuai dengan persyaratan kompetensi, surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang undangan khususnya bidang perbankan syariah serta mendukung kebijakan ojkojkftidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet,f, tidak pernah dinyatakan pailit dan: tidak merangkap jabatan melebihi yang diperkenankan dalam. bukan, tidak sedang menjalani proses hukum karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakanfreputasi ojk keuangan dan atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan, dan menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dan surat rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. persyaratan dokumen jaringan kantor bank dokumen permohonan izin pembukaan kanwil meliputi: struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja kanwil: dan tugas dan kewenangan kanwil. dokumen permohonan izin pembukaan meliputi: dokumen penegasauntukdokumen permohonan izin pembukaan kantor luar negeri meliputi: dokumedalam rangka pembukaan kantor luar negeriubahan status menjadi kcp meliputi: alasan perubahan status, dan analisis bankojk dokumen permohonan izin pemindahan alamat kantor bank berupa kp, kanwil, dan atau kantor luar negeri meliputitelah melaksanakan persiapan operasional untuk pemindahan alamat, bagi pemindahan alamat kantor bankmohonan izin penutupan kantor bank berupa kanwil, kc, dan atau kantor luar negeri meliputi: bagi penutupan kanwil disertai dengan: pengorganisasian kantor bank.atau kepada pihak lain, dengan persetujuanuntuk penyelesaian hak dan kewajiban kantor luar negeri kepada nasabah dan atau pihak lain,ojk yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat. vi. persyaratan dokumen perubahan nama bank serta nama dan atau bentuk badan hukum kantor pusat dari kebun dokumen pendukung rencana perubahan nama bank meliputi: alasan perubahan nama, dan rancangan akta perubahan anggaran dasar. dokumen pendukung perubahan nama dan atau bentuk badan hukum kantor pusat dari kebun: dokumen perubahan anggaran dasar (atau yang serupa), dokumen perubahan nama danfatau bentuk badan hukum yang disahkan oleh otoritas negara setempat, dan atau dokumen pendukung perubahan nama dan atau bentuk badan hukum lain. vii. persyaratan dokumen pengajuan permohonan izin pembukaan kebun dokumen persyaratan permohonan izin pembukaan kebun meliputi: cc. salinan dokumen danfatau informasi resmi terkait izin usaha bank yang berkantor pusat dan berkedudukan luar negeri serta melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat, salinan dokumen yang menyatakan bahwa bank sebagaimana dimaksud dalam huruf:sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf calon pemimpin kebun: ojk surat pernyataan dari pejabat berwenang bank sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menyatakan komitmen kebun untuk berkontribusi dalam perekonomian syariahsebagaimana dimaksud dalam huruf indonesia beserta rincian portofolio pembiayaan atau fasilitas penyediaan dana lainnya, mi. daftar nama bank koresponden indonesia, dan salinan billet deposito. viii. persyaratan dokumen pengajuan permohonan pencabutan izin usaha bank atau penutupan kebun dokumen persyaratan permohonan persiapan pencabutan izin usaha bank meliputi: alasan pencabutan izin usaha bank, risalah rups bankdan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban bank, rencana dan jadwal penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank kepada nasabah, kreditur, dan atau pihak lain. termasuk pihak lain antara lain bank indonesia dan lembaga penjamin simpanan, laporan keuangan bankdokumen persyaratan permohonan pencabutan izin usaha bank paling sedikit memuat: laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha bank, pelaksanaan pengumumsosial resmi bank: laporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban bank. termasuk penyelesaian hak dan kewajiban yaitu penyelesaian hak dan kewajiban karyawan, laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian hak dan kewajiban bank sebagaimana dimaksud pada angka dan surat pernyataan dari: pemegang saham bahwa langkah penyelesaian kewajiban bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari, penyelesaian kewajiban bank menjadi tanggung jawab pemegang saham, dan kantor akuntan publik yang menyatakan berdasarkan hasil verifikasi hak dan kewajiban bank sebagaimana dimaksud pada angka telah diselesaikan. cc. dokumen persyaratan permohonan penutupan kebun meliputi: ojk, dan jika terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab kantor pusat kebun, danketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd mahendra siregar ojk 2x8 (tu pir ses (an ses dax ban 253x25 sem #& tea event$ s35932 s332 pez e$ be, o,$ sg sesi3 iga! cat joox oya get pit. sang? (some,eis s3. sis ga3ue ser geng less yel, . laba nek bes. mau sera peta) desta |.) sia wang eur ce) tvu taka ga slh get kasi ojk le) kai feri gs: ke: ana sg: au el. ada ru) gila, gis bi8 kisssbsi pai basta2 sada (sos saga ba, bass: a0. el. iae psp suk et3 i3e last (so8 lake bad dea ker) dsk bad sea mes desa sesat spora obat sepak see kr: pm. midi sas sera mag ur) gaaskisasade, gac sel gag day 2rt eng3 desa f5be.ige tere s3putera eer salaxsitang sis . g (ae ka) hi kan rest feat are pen ojktidak mengajukan permohonan izin usaha kepada ojk sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada atau persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh ojk dinyatakan batal dandisertai dengan pelunasandalam huruf, dan wawancara atas calon dps dalam hal terdapat penggantian dps yang diajukan saat permohonan an. ojk o0rs cg tik es gesa desa gag besar sad oo. a23 mm heyne yet kan leme x5 has ses3 2rgr3 l v3 nggak oak msol sdi ke) . . nj. sesgadagg2set ae, sega das feb atu per eni pass paderisfakitanoss er3 kpa inn oo kai dil 3sgg ag fib egg saree amal isl ojk sg. fe? h ts) ts) ts) (ge (s5 ses las &ug s31533 lawak bas has fee seo aa: bee sie aps gim cry jas (s3 a53 ses bin dis s8. jir por bian raj tel a|g see pscs use s3 $350fe sis (gs ba2 sanca pan nara te) aang sera s0ik seratus olrlunilinlsn ona aea des rasa ojk kai "3g fa) tapal had geo iss wa. ag (ag sel na. ta3a gas sasa iso a20. a98 s8" so8 se. pes (go ons con snn nan kat jas serasa smg nge iade sadar, cl ga stage sama senin gao sena ina mpu3 s3. peta nek abu wan usg jan ptm sis ese3 ear sis sl. saus bia ff: ie: imm ib ojo lap) oj 3s t ) fa) kasi gaga hina lisan ani tea uni afdebip sia 3ge sea jan ba: &|s tak tar niat bea troit ken una lihat shah tit sangan daftar beta hit se3 e3g ana air sepah! teh ta, see3 atas taat ala la) tae telah ank jail hurt sai ata ejaan sebaga nat dada babel aha sau a.a bei sean berulang haa pe. iku jingga ne: tian ana tuli takut ati s$s diksi es$ hai asad hlh hip o.id a3 ratu rima bea tas ojk $$. sl. snp aos bae) duga t u35 et. tai ian. sg? tes atv eka ge. yi) nn: pers aan sae ge8 sex s.p ele3 20g3 sts u3re s332 see teks sebab doa sue aga ipk sak yet bana his ss. tata hut nso8 s35a osk eee see base s8, lan) aa, esa sis, sps gtu f33 saga teri ant a53 see ga8a pte ega tgn cnn span ce8e d3, tidak sasa len mb) gag $$e3 kenakan go. see viu ssp, rgb f3sb sts bata bgt ika yes i553 swt s8. iag $s3t5 tas) gir ani sat sesak ni0l see a.a see gesa sesi bs3 gag bday kang sos ann aan: lan) madani sasa semi sele s$e3$ duduk logo tan ng) sms serupa slot ide seks inc $$ bee olg tki uses tok law erg35 see gie fade tata tan put kkm nana merek yes kks see argus oran uga gua ms. memes wm. man utan nan nian mann ente man mana esensi fe. seks eka ojk dd" :. . sma o'g ag ska, kai pre pes nan bag lan uss easton cu pen sda ama es) come (tp lag ina wna yamg kai log a$3a pagi o2f s8. fsg agas lsg aa dag dita sika k:: ks! o. pn sog ss en: es ear bd. |a3 sg3 ss. bete pagi alam esa kakak ojk . yee daa er. pad $3z (a3 gs? seh bes ani dad asa is: p82 adalah sasa intl .h ala tg. 3x3 xix sia si3 fe) gigs ke) kep! sms sim gay &uk ata oto ana kah r35 1g. s9b a10 tik itb cc. (ag gg. ss$rtg .$s massa ks) kas xe a35 efek gan cut sex e33 bei dag yss lesi ela sek (9g besa aan sis (s5 gie peg3 sama si, sas s2uic x30 sensus ss3j3 cc. kal dicat bglsals 55k ktvreaa vc. jero jun ta) ojk # $ z $ zs$ (sa pan dua sia sla ola ola ola ola ola ola ola nan tao anu "ae mea ben efek beat iii dinar acar sinta dong oa ina ali ass gss pss ses aas any eer esa teng ke) ke) ie) ke) ke) rak sad gp (ac (ae las (as jas yg) kei len) ss. is3s iga! ge) 3g (ss r3is se3a ago stek tia nie tai ol. ken sis ess pss ag ssel sort page saga busi asi sala img is esa gis bags esa see das sa git 3s wes, ss. |(& 2s3 ks) ela na" pa. na sic &x| siswa esa 2gp leo kemas bai ss. sos s3. ojk (es san para gd. kan mn) respek kuwu, ses 53k bnn d m2939 w$| sarat eaa bes: beljesyelur pan ko) ka) || ie) par bag #ga3g saga a38 sala ss$ ege tpi gag 3x2 sos ata os. rawa sas asas jas tia op: kri te) |.e es. sda gis memes kaj talk sasa sasa ag. serta ss. sgs. fag eds ss. ats 3pers.z ass bass space3 atas gus se. se2 sales s8, lama ari says la pee f22 s$ss5 s|u saresgis es3g: sta ojk (fa kera lal ala axis aas see s8. sla aes o'gkk san abe) naa wig telah asu sasis ss3ses$ s55 sgesssa: berg besi: bes pai ka) le) kej ke) le) le) api 383p bada sgp kan laa lag lag ala @sag asas &.g jas te kk: a5) p at g3g3 et3 ass esia |(s (&g sam lag s p pers? |(e |(s man: nan. na) ojk persetujuan prinsip. bank yang telah memperoleh izin usaha dari ojk harus melakukan kegiatan usaha perbankan syariah paling lama (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. direksi bankyang telah memperoleh izin usaha tidak melakukan kegiatan usaha perbankan syariahdinyatakan batal dan tidak berlaku. bank yang telah memperoleh izin usaha dari ojk bank. kewajiban sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi bank yang memperoleh izin usaha sebelum undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah berlakuojk oke jang sis pang isa) cc: isa gases gbd home $$ ig. sem asp ear. paese asas dea gg tel sima sea te) fan (s1 aa reg op) ker saat tambahan lembaran negara r.i ojk keuangan ojk. bank umum syariahbank umum syariahmeningkatkupun eksternal bank. perkembangan dan inovasidengan berkembangnya ekonomi halal, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan sosial syariah sebagai satu ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, diharapkan bank syariah dapat berkontribusi optimal dengan melakukan kerjasama dengan pihak pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan nasional dan pembangunan sosial. sejalan dengan tren perkembangan dalam industri perbankan tersebut, perbankan indonesidan kebun,ojk diperlukan pembaruan pengaturan mengenai bank umum syariah. ii. demi cukup jelas. kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa cukup jelas. yang dimaksud dengan "prinsip syariah") tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan bank. cukup jelas. dalam penyusunan rencana strategis bank yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis bank, bankojk cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf evaluasi pelaksanaan rencana korporasi bankpelaksanaan rencana korporasi bankdan kelemahan bankdan tantangan atau ancaman kepada bankselaras dengan visi dan misi bank, dan sebagainya. strategi bank memuat strategi dalam pencapaian sasaran bank. huruf rencana dan strategi sinergi perbankan memuat rencana sinergi yang akan dilakukan oleh bank dengan bank induk dan atau kelompok usahanya disertai strategi pelaksanaan yang didasarkan pada antara lain hasil analisa terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapannya. huruf rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah antara lain sinergi dengan industri halal, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan sosial islam. ojkterganggukondisi internal antara lain terjadi perubahan strategi atau transformasi bisnis bank, kinerja dari unit bisnis bank tidak tercapaicukup jelas. sebagai contoh, rencana korporasi bank syariah disusun untuk periode tahun sampai dengan dalam hal bank syariahsyariahencana bisnis bank tahun (akhir bulan november sebagai contoh, bank syariah telah memiliki rencana korporasi tahun sampai dengan dalam perjalanannya, bank syariahsyariah tahun sampai dengan yaitu: alasan perubahan dari rencana korporasi bank syariah evaluasi pelaksanaan rencana korporasi bank syariah periode sebelumnya (tahun sampai dengan yang mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan, cc. visi dan misi bank syariah atau pendiriannya, analisis lingkungan internal dan eksternal terkini, sasaran dan strategi bank syariah terkini, rencana dan strategi sinergi perbankan terkini, dan rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariahojk modal disetor paling sedikitdalam pengaturan ini yaitu bank hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan serta bank hasil perubahan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan ojk mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. pertimbangan tertentu didasarkan antara lain atas jumlah dan sebaran bank indonesia atau kebutuhan pendirian bank untuk tujuan khusus pemerintah republik indonesiakewajiban modal disetor untuk pendirian bank hasil pemisahan unit usaha syariah mengacu pada peraturan ojk mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan unit usaha syariah. cukup jelas. huruf persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. huruf izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persetujuan prinsip diberikan dan persiapan pendirian bank selesai dilakukancukup jelas. cukup jelas. huruf ojk dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen. huruf cukup jelas. ojk huruf pelaksanaanhuruf cukup jelas. cukup jelasjk, contoh pemenuhan modal disetor, penggantian calon direksi dan atau calon dewan komisaris. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. melakukan kegiatan usaha perbankan syariah yaitu bank syariah. cukup jelas. ojk contohnya: bank syariah xyz atau pt bank xyz syariah . cukup jelas. pencantuman nama bankterkait dengan penggunaan logo antara lain dalam surat menyurat, kegiatan promosi, dan papan nama kantor bankberpegang pada prinsip kehati hatian dan berkesinambungan ditunjukkan dengan terakomodasinya pelaksanaanperaturan ojk antara lain mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan mengenai penyelenggarojk huruf pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan syariahmenjadi bank digital yaitu bank yang telah memperoleh izin usaha bank, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk pendirian bank, cash deposit machine, cash recycle machine, electronic data capture, atau self service banking terminalojkbadan usaha milikmodal sendiri bersih bagi badan hukum bukan perseroan terbatas yaitu aset neto dikurangi penyertaan. cukup jelas. batasan kepemilikan banksertadapat beroperasi sebagai bank digital. bank digital:: memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang berdasarkan prinsip kehati hatian: dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan syariah. bankojkyang dimaksud dengan direksi dan atau dewan komisaris adalah direksi dan atau dewan komisaris pada badan hukum perseroan terbatas atau organ yang setara pada badan hukum lain. cukup jelas. cukup jelas. perubahan komposisi kepemilikan yang wajib diinformasikan oleh bank yang merupakan perusahaan publik adalah perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada peraturan ojk mengenai laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbukayang bukan perusahaan publik (bukan tbk). informasiojkdiwajibkan untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bank. huruf cukup jelas. ojk huruf yang dimaksud dengan lembaga nirlaba adalah semua lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (nonprofit motive). perusahaan lain antara lain perusahaan perusahaan lain luar bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan nonblok, lembaga pembiayaan, atau perusahaan. yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari y6o dari anggota direksi. yang dimaksud dengan pihak lain adalah (satu) orang atau lebih pegawai bank atau orang laindan kesetaraan nya. komisaris independensp yang berbentuk badan hukumtermasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau lembaga lain yang menjadi psp bank. ojk yang dimaksud dengan menjalankan tugas fungsional termasukmelaksanakan tugasnya secara efektif. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka ojkojk cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf rencana kesiapan operasional terkait pembukaan kantor bank antara lain sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan teknologi informasi pendukung, dan perangkatmelaksanakan pembukaan kanwil. cukup jelasmelaksanakan pembukaan kc. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ojk yang dimaksud denganberpindahpembiayaanojk,ojkketikapertimbangan lainlaporan posisi keuangan yang menunjukkan seluruh hak dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lain telah ojk diselesaikan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pihak lain antara lain kreditur, pegawai bank. pertimbangan ojk antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan bank. cukup jelas. cukup jelas. sebagai contoh: bank abc syariah syariah. sehubungan dengan hal tersebut ojk memberikan penetapan penggunaan izin usaha atas nama bank abc syariah menjadi atas nama bank def syariah (nama yang baru). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

ker lembaran negara republik indonesia ojk, keuangan ojk. perilaku. manajer investasi. pedomuntuk meningkatkan perilaku manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengganti peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pedoman perilaku manajer investasiojkojk investasi jika memenuhi kriteria paling sedikit: manajer investasi telah melakukan pengelolaan investasi produk investasi dengan menerapkan prinsip perilaku manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini,produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif: dan cc.mengenai sifat, metode, serta risiko investasi. pelaksanaan kebijakan investasi, rekomendasi investasi, serta pengambilan keputusan investasi sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan secara independen tanpa dicampuri kepentingan pihak lain. manajer investasi wajib memastikan: kebijakan investasi, rekomendasi investasi, dan atau transaksi untuk kepentingan produk investasi dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi yang dimuat dalam kontrakuntuk investasi untuk kepentingan produk investasiojkketentuan. manajer investasi wajib memiliki sistem pengendalian internal sehingga sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganhasil riset yang dilakukan oleh analis manajer investasi bersifat independen. kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup: alur pelaporan analis manajer investasi, dan dasar perhitungan kompensasi bagi analis tersebut, yang dapat menghilangkan atau sangat membatasi terjadinya benturan kepentingan. bagian ketiga alokasi pesanan dan transaksi efekrencana alokasi pembelian dan atau penjualan efek untuk kepentingan setiap produk investasi dengan prinsip alokasi yang adil dan wajar. ojkrencana alokasi sebagaimana dimaksud pada dilarang merugikan produk investasi tertentu. rencana alokasi pembelian dan atau penjualan efek untuk kepentingan setiap produk investasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebelum transaksi efek dilakukan dengan mengunggah data dan informasi rencana alokasi pembelian dan atau penjualan efek untuk kepentingan setiap produk investasi yang dapat membuktikan waktu pengirimannya. manajer investasi wajib memastikan bahwa transaksi efek yang dilaksanakan dialokasikan dengan segera sesuai dengan rencana alokasi pembelian dan atau penjualan efek sebagaimana dimaksud pada kecuali jika terdapat penyesuaian dan atau revisi pada rencana alokasi. penyesuaian dan atau revisi rencana alokasi sebagaimana dimaksud pada wajib: tidak merugikan produk investasi tertentu dan atau menguntungkan produk investasi lain, dilakukan untuk kepentingan terbaik produk investasi berdasarkan prinsip alokasi yang adil dan wajar, dan didokumentasikan alasan penyesuaian dan atau revisinyaefek untuk setiap produk investasiproduk investasi tertentu. dalam melakukan transaksi efek untuk kepentingan produk investasi, manajer investasi wajib menggunakan akun rekening efek atas nama produk investasi. kewajiban penggunaan akun rekening efek atas nama produk investasi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi transaksi efek untuk kepentingan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit pengerjaannya diperdagangkan bursa.manajer investasiojkproduk investasi dilarang: mengarahkan transaksi efek tersebut untuk keuntungan: manajer investasi, pihak terafiliasi dengan manajer investasi, atau produk investasi lainnya, terlibat dalam transaksi efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan efek yang mengakibatkan terjadinya utang piutang antara produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif, manajer investasi, dan perusahaan efek, melakukan transaksi dan atau terlibat perdagangan atas efek yang ilegal, dan terlibat dalam transaksi efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang undanganproduk investasi sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi pembelian dan atau penjualan efek untuk setiap produk investasi. manajer investasi wajib mempertimbangkan kebijakan investasi, strategi investasi, tujuan investasi produk investasi, dan memperhitungkan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan portofolio efek dalam melakukan transaksi efek untuk kepentingan produk investasi. manajer investasi dilarang mengakibatkan perdagangan efek yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian produk investasi. manajer investasi pengelola reksa dana dilarang melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan reksa dana atas saham yang diperdagangkan bursa efek. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku jika: dilakukan paling banyak (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih reksa dana pada setiap hari bursa, ojk atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai, transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian reksa dana: dan transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengterkait: alokasi pembelian dan atau penjualan efek untuk kepentingan setiap produk investasi agar pengalokasian dimaksud terlaksana dengan adil dan wajar, dan pencegahan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi orang dalam, manipulasi pasar, informasi orang dalam, dan memastikan bahwa setiapnerapkannyaproduk investasimelakukan transaksi efek untuk kepentingan produk investasi. manajer investasi wajib melakukan revi secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam setahunberlaku jikaojkketentuandan kebijakan pemungutan suara pemegang saham manajer investasi yang membeli efek dalam penawaran umum untuk kepentingan produk investasi wajib: mengalokasikan pembagian atas efek hasil pembelian kepada produk investasi. dalam rapat umum pemegang saham dan atau rapat umum pemegang obligasi, manajer investasi untuk kepentingan produk investasi wajib menggunakan hak suara atas saham dan atau obligasi yang dimiliki produk investasi. penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada wajib didasarkan pada informasi yang akurat dan bertanggung jawab serta diperuntukkan bagi kepentingan terbaik produk investasi. manajer investasi dapat mendelegasikan hak suara atas saham dan atau obligasi yang dimiliki produk investasi kepada bank kustodian sepanjang hanya untuk menyampaikan suara abstain dalam rapat umum pemegang saham dan atau rapat umum pemegang obligasi. penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada dilarang: dilakukan untuk kepentingan manajer investasi dan atau pihak lain selain untuk kepentingan terbaik produk investasi, dan atau dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan terbuka melalui reksa dana, kecuali pengendalian melalui ojk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. manajer investasi wajib membuat, memiliki, dan menerapkan kebijakan dan prosedur penggunaan hak suara atas saham dan atau obligasi untuk kepentingan produk investasi. kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: pedoman untuk melembagakan tinjauan rutin, isu baru, atau isu kontroversial yang berkaitan dengan penggunaan hak suara atas saham dan atau obligasi untuk kepentingan produk investasi dalam rapat umum pemegang saham dan atau rapat umum pemegang obligasi, dan mekanisme tinjauan dan keputusan yang diambil untuk kepentingan produk investasi. penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan ketentuan terkait pengendalian sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal. bagian keenam transaksi efek melalui pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan manajer investasi manajer investasi dilarang melakukan transaksi efek untuk kepentingan produk investasi melalui pihak afiliasi nya, kecuali: transaksi efek tersebut dilakukan dengan prinsip transaksi yang wajar dan independen, komisi atau biaya transaksi efek yang dikenakan pihak afiliasi nya tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya transaksi efek yang dikenakan pihak yang bukan afiliasi nya, cc. transaksi efekproduk investasi pada pihak afiliasi nyabukan afiliasi nyadilarang melakukan transaksi silang antar rekening produk investasi kecuali dengan ketentuan: keputusan jual atau beli efek didasarkan atas kepentingan kedua produk investasi, ojk transaksi,an rekening produk investasi, kecuali transaksi silang dimaksud dilakukan untuk pembentukan portofolio efekserta pegawai manajer investasi dan rekening produk investasi. dalam hal manajer investasi melakukan transaksi efek silang antara rekening manajer investasi dan rekening produk investa. bagian kedelapan transaksi efek untuk kepentingan manajer investasproduk investasi wajib: memisahkan pesanan transaksi efek, dan mendahulukan transaksi efek untuk kepentingan produk investasi. dalam melakukan transaksi efek untuk kepentingan sendiri, manajer investasi wajib: menggunakan akun rekening efek atas nama manajer investasi terpisah dari rekening efek untuk kepentingan produk investasi, menunjuk bank kustodian untuk melakukan administrasi dan penyimpanan efek untuk kepentingan transaksi sendiri dari manajer investasi, dan cc. menggunakan fasilitas transaksi aset dasar yang tersedia dalam sistem pengelolaan investasi terpaduojk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan produk investasi. bagian kesembilan manajemen risiko manajer investasi wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. manajer investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang efektif disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan manajer investasi. penerapan manajemen risiko yang efektifmanajemen risikoal manajemen risiko. penerapan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit mencakup: risiko yang terkait dengan produk investasi, meliputi: risiko pasar, risiko kredit: risiko likuiditas: risiko konsentrasi portofolio efek: dan risiko lain dalam pengelolaan investasi untuk kepentingan produk investasi, risiko yang terkait dengan manajer investasi, meliputi: risiko operasional meliputi: risiko teknologi informasi, risiko pengawasan karyawan, risiko kemitraan, risiko pengalihan fungsi manajer investasi, jika terdapat risiko pengalihan fungsi manajer investasi, dan risiko lain dalam operasional manajer investasi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis, dan risiko investasi, jika manajer investasi melakukan investasi untuk kepentingan ojk sendiri. strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha manajer investasi, penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko, cc. pengidentifikasian kemungkinan terjadinya risiko, penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko, penetapan limit risiko, langkah yang wajib dilakukan jika risiko terjadi, dan pemantauan dan pengelolaan risiko. manajer investasi wajib melakukan kaji ulang secara berkala dan melakukan penilaian berkala atas kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan secara berkelanjutan terhadap ketentuan peraturan perundang undanganstrategi manajemen risiko termasuk penilaian berkala serta perubahan yang dilakukan. bagian kesepuluh manajemen risiko teknologi informasi manajer investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaanpenerapan manajemen risiko yang efektif dalam penggunaan teknologi informasi, dan pengendali menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi. ojknon tunai adalah pemberian kepada manajer investasi dalam bentuk barang dan atau fasilitasproduk investasi adalah reksa dana, efek beracun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan portofolio efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangmanajer investasi. manajemen risiko likuiditaslikuiditas portofolio investasi yang dikelola manajer investasi untuk kepentingan nasabsesuai ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar moddalam menjalankan kegiatan usahanya, manajer investasi wajib menerapkan prinsip: independensi, integritas, profesionalisme, mengutamakan kepentingan produk investasi, pengawasan dan pengendalian, kecukupan sumber daya, perlindungan aset produk investasi, keterbukaan informasi, benturan kepentingan, perlindungan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan ojk kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup aspek: manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional teknologi informasi, jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, pengamanan informasi, rencana pemulihan bencana, dan penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi. manajer investasi wajib memastikan pengendalian dan pengamanan informasi, data produk investasi, dan data operasional kegiatan usaha manajer investasi dilakukan secara efektif dan memperhatikan paling sedikit: pengamanan informasi yang ditujukan agar informasi dan datapatuhan terhadapmanajer investasi, dan ketersediaan manajemen penanganan risiko siber dan atau risiko dalam pengamanan informasi. prinsip pengendalian pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: kerahasiaan:dalam hal manajer investasi menyelenggarakan sistem elektronik transaksi produk investasi maka: pelaksanaan prinsip keaslian paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian, dan pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari paling sedikit menerapkan keamanan pengiriman data dan end end encryption. ojk: memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional, dan melakukan mitigasi atas risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatanmanajer investasimanajer investasi dilarang menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana luar wilayah indonesia kecuali telahpusat pemulihan bencana luar wilayah indonesia atas persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada merupakan: sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung analisis terintegrasi untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan yang didalamnya terdapat prinsip yang bersifat global, yang dianut dalam peraturan lintas negara sepanjang tidak terkait langsung dengan data individu nasabah dan data transaksi masing masing nasabah, sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko secara terintegrasi dengan kantor regional atau kantor induk luar wilayah indonesia, sepanjang menggunakan data agregat produk investasi: dan cc. sistem elektronik yang digunakan dengan kantor regional atau kantor induk luar wilayah indonesia untuk manajemen komunikasi dan atau manajemen internal yang tidak terkait sistem elektronik transaksi produk investasi dan atau sistem yang menunjang operasional kegiatan usaha manajer investasi. persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal manajer investasi: memiliki perjanjian tertulis dengan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada yang memuat paling sedikit: ojk kewajiban dan hak para pihak, klausul pilihan hukum dalam hal terdapat sengketa, dan kerahasiaan data dan informasi, memastikan bahwa penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi efektifitas pengawasan otoritas jasa keuangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan, cc. memastikan bahwa manajemen risiko penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan memastikan manfaat yang diperoleh manajer investasi atas penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan. tata cara persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. manajer investasi yang telah memiliki sistem elektronik untuk transaksi produk investasi wajib melakukan audit secara berkala atas sistem elektronik dimaksud paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun. audit secara berkala sebagaimana dimaksud pada wajib menggunakan jasa pihak eksternal yang independen. manajer investasi wajib melakukan tindak lanjut atas hasil audit secara berkala sebagaimana dimaksud pada bagian kesebelas manajemen risiko likuiditas dalam pengelolaan investasi produk investasi bersifat terbuka manajer investasi yang mengelola produk investasi bersifat terbuka wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas yang tepat dan efektif untuk: memantau risiko likuiditas produk investasi, memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio produk investasi dengan kebutuhan pemenuhan pembelian kembali produk investasi: dan cc. memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh nasabah. kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan paling sedikit: ojk jenis produk investasi, kebijakan dan strategi investasi, profil likuiditas aset dalam portofolio produk investasi, profil saluran distribusi, profil target pasar dan atau nasabah, dan kebijakan pembelian kembali oleh produk investasi. pelaksanaan manajemen risiko likuiditas yang tepat dan efektif sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit dengan: memiliki anggota direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas sejak awal pembentukan produk investasi hingga sepanjang siklus hidup produk investasi, cc. menetapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas produk investasi: melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas aset dalam portofolio produk investasi yang dikelola untuk kepentingan produk investasi, melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas dari kewajiban produk investasi, melakukan penilaian secara bulanan terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban produk investasi dalam merespon berbagai skenario situasi pasar termasuk stress testing, dan melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio produk investasi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas yang diterapkan, dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi produk investasi. manajer investasi wajib melaporkan hasil penilaian bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufpaling lambat pada hari ke (kesepuluh) setelah berakhirnya bulan dimaksud. penilaian secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf wajib: dilakukan atas setiap produk investasi yang bersifat terbuka, dan didasarkan pada informasi yang handal dan terkini. ojk stress testing likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan dengan memperhatikan: ukuran produk investasi, strategi dan kebijakan investasi produk investasi, cc. karakteristik aset dasar, profil investor, dan faktor lain yang relevan. skenario stress testing likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan pertimbangan paling sedikit: kondisi historis aset dan pasar, skenario dan proyeksi hipotesis masa depan, skenario memburuknya kondisi likuiditas aset: sejumlah skenario berbeda yang dapat mencakup tingkat tekanan dari produk investasi, dan kombinasi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan tekanan likuiditas. manajer investasi wajib memperhatikan manajemen risiko likuiditas dalam setiap pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan produk investasi. penerapan manajemen risiko likuiditas disesuaikan dengan karakteristik dari setiap produk investasi yang terdiri atas: sifat: profil likuiditas, dan manajemen aset dan kewajiban. penerapan manajemen risiko likuiditas oleh manajer investasi wajib: didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan dapat dijustifikasi, memperhatikan prinsip kehati hatian, dan cc. memperhatikan tata kelola yang baik. dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, manajer investasi wajib menyusun, menerapkan dan secara berkala menguji rencana kontingensi dengan tujuan: untuk memastikan bahwa setiap mekanisme dalam menjaga manajemen likuiditas dapat digunakan pada saat diperlukan, dan dapat dilaksanakan dengan cepat, teratur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penerapan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: kapasitas operasional untuk menerapkan dan mengaktifkan mekanisme manajemen risiko likuiditas tersebut secara transparan, adil, dan teratur demi kepentingan terbaik investor, kapasitas operasional untuk menerapkan dan mengaktifkan mekanisme manajemen risiko ojk likuiditas dalam waktu singkat untuk sementara waktu berdasarkan perintah otoritas jasa keuangan, cc. dasar hukum dan pelaksanaan setiap mekanisme manajemen risiko likuiditas telah diungkapkan dalam dokumen keterbukaan informasi produk investasi, terdapat prosedur internal berkaitan dengan kapan kebijakan akan diambil, eskalasi kondisi, mekanisme pengambilan keputusan, tanggung jawab serta eksekusi mengenai, adanya kertas kerja, dokumentasi atas setiap keputusan yang dilakukan dalam penerapan dan pengaktifan mekanisme manajemen risiko likuiditas: adanya pengisian secara berkala atas mekanisme manajemen risiko likuiditas dengan memperhatikan karakteristik produk investasi sebagaimana dimaksud pada dan mekanisme penyampaian informasi kepada investor produk investasi dan atau otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu singkat terkait. pengujian sebagaimana dimaksud pada meliputi pengujian atas kapasitas operasional dengan dasar yang wajar untuk memastikan bahwa mekanisme manajemen likuiditas yang tersedia dapat dipergunakan, termasuk dalam kondisi pasar yang tertekan, sehingga dapat memungkinkan pengelolaan produk investasi yang teratur secara berkelanjutan dan menjaga kepercayaan investor. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko likuiditas, mekanisme manajemen risiko likuiditas, dan pelaporan penerapan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan manajer investasi ditetapkan oleh otoritas jasa keuanganojkinvestasi, dan menyampaikan fakta material mengenai manajer investasi, jasa, dan atau produk investasi yang ditawarkan, kepada nasabah atau calon nasabah. manajer investasi dilarang memberikan gambaran yang tidak benar kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi manajer investasi, jasa, dan atau produk investasi yang ditawarkanuntuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah. bagian keempat penilaian portofolio investasi produk investasi manajer investasi wajib menghitung nilai pasar wajar atas efek produk investasirasional atas jasa yang diberikan kepada produk investasi. ojk bagian keenam pengaduan nasabah manajer investasi wajib bertanggung jawab dan melakukan langkah aktif dalam penyelesaian pengadu: pengaduan nasabah yang diterima, langkah yang telah diambil, dan cc. status penyelesaian atas masing masing pengaduan nasabahdalam melakukan penanganan pengaduan nasabah, manajer investasi wajib memperhatikan pelaksanaan. bagian ketujuh kegiatan usaha manajer investasi dan perusahaan afiliasi nya dilarang: melakukan penghimpunan dana dengan produk dan atau mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan terlibat dalam aktivitas penjualan produk penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. manajer investasi yang akan melakukan kegiatan usaha lain wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada wajib terkait dengan aktivitas kegiatan usaha utama manajer investasi dalam melakukan pengelolaan investasi. dalam hal manajer investasi melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada manajer investasian undangan, dan didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul. ojk ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan kegiatan usaha lain yang dilakukan manajer investasi ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab kegiatan pemasaran, iklan, dan materi promosi manajer investasi dilarang: menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah dari produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi, atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas nasihat yang diberikan.berupa kalimat verbal,nasabah pasti untung, kata atau kalimat yang memberikan kesan nasabah dijanjikan tingkat keuntungan tertentu, imbal hasil tertentu, atau tidak akan rugidilaksanaterdapat pemasaran produk investasi yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, manajer investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan terpenuhi. ojkfaktual, akurat, jelas,manajer investasi wajib membuat informasi ringkas produk investasi setiap bulan berdasarkan informasi pada akhir hari bursa bulan sebelumnya, dengan ketentuan: dibuat berdasarkan informasi yang faktual dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari produk investasi, memuat paling sedikit: nama produk investasi, tanggal pengambilan data produk investasi, jenis produk investasi, surat pernyataan efektif atau surat pencatatan produk investasi, nama dan profil manajer investasi, nama dan profil bank kustodian, tujuan dan kebijakan investasi, mata uang, harga unit, total nilai aktiva bersih: biaya, risiko utama: klasifikasi risiko, (sepuluh) efek dengan nilai paling besar dalam portofolio produk investasi, beserta dengan persentasenya dibandingkan dengan total nilai aktiva bersih produk investasi tersebut: kinerja produk investasi, pernyataan pangkalan, dan informasi yang terkait produk investasi. dibuat dengan format pedoman informasi ringkas produk investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. informasi ringkas sebagaimana dimaksud pada wajib tersedia bagi seluruh nasabah. ojkketentuan mengenai asosiasi yang mewadahi manajer investasi ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab keterbukaan kepentingan, manfaat, serta rabat dan komisi non tunai bagian kesatu keterbukaan kepentingan manajer investasi dan pihak afiliasi ,tangan nasabah, atau diserahkan sepenuhnya kepada manajer investasi, cc. pengungkapan yang dilakukan mencantumkan atau menyebutkan risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul, dan terdapat pernyataan dari manajer investasi dan nasabah terkait pemahaman risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul.jak mulai menjadi pemegang saham, menjabat, atau bekerja pada manajer investasi, dan ojk dalam aktivitas pemasaran produk investasi, manajer investasi wajib: bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan produk investasi yang dilakukan oleh pegawai dan atau pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi,manajer investasi, cc. memastikan bahwa tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran produk investasi tidak bekerja rangkap pada perusahaan lain, memastikan bahwa tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran produk investasi untuk manajer investasi tidak melakukan aktivitas referensi pemasaran produk investasi pada manajer investasi lain dan atau perusahaan efek lain selain tempatnya bekerja, mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para wakil perusahaan efek, wakil agen penjual efek reksa dana,nyediakan dan menyampaikan kepada calon nasabah atas informasi ringkas tentang produk investasi yang dipasarkan berdasarkan informasi yang berasal dari prospektus atau dokumen keterbukaan dan telah memperoleh persetujuan dari manajer investasi, memastikan nasabah memperoleh kesempatan membaca prospektus atau dokumen keterbukaan produk investasi, informasi ringkas produk investasi, atau informasi penting lainnya sebelum atau pada saat pembelian produk investasi dilakukan, dan membuat dokumen pernyataan dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang wajib disetujui calon nasabah produk investasi sebelum melakukan pembelian produk investasi, yang memuat klausulmanajer investasi (nama pt.) dan atau agen penjual efek reksa dana pt.)an yang ditawarkan dan atau dijanjikan manajer investasi (nama pt.) dan atau agen penjual efek reksa dana pt.). ojk manajer investasi wajibyang tersedia melalui penerbitan pembaharuan prospektus atau dokumen keterbukaan pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan produk investasi berakhir. bab pengamanan aset nasabah manajer investasi wajib menyimpan dana dan atau efek produk investasi atas nama masing masing produk investasiproduk investasi atas nama masing masing produk investasi. manajer investasi yang melakukan penunjukan kustodian untuk pengadministrasian dan penyimpanan dana dan atau efek produk investasisingkcatatan atas pengelolaan investasi yang dilakukan manajer investasi serta pengungkapan oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan catatan atas semua transaksi efek baik untuk kepentingan produk investasipenawaran produk investasi melalui penawaran umum dan tidak melalui penawaran umum manajer investasi pengelola produk investasi yang ditawarkan melalui penawaran umum atau tidak melalui penawaran umum wajib memastikan pelaksanaan penawaran melalui penawaran umum ojk atau penawaran tidak melalui penawaran umum atas produk investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan penawaran melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib dibuktikan dengan: adanya dokumen penawaran umum kepada calon pemegang unit penyertaan, telah dilakukannya penawaran produk investasi melalui media massa, situs web, dan atau sarana elektronik lainnya, penawaran dimaksud dapat diakses oleh publik dan atau dilakukannya pembelian unit penyertaan produk investasi sesuai kontrak investasi kolektif dan prospektus, atau tersedianya: dokumen presentasi, dan penyampaian prospektus atau dokumen keterbukaan produk investasi, kepada calon pemegang unit penyertaan dalam hal disampaikan kepada calon pemegang unit penyertaan. pelaksanaan penawaran tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada wajib dibuktikan dengan adanya dokumen penawaran kepada calon pemegang unit penyertaan secara terbatas. dokumen pelaksanaan penawaran melalui penawaran umum atau penawaran tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada dan wajib disimpan dan diadministrasikan oleh manajer investasi. produk investasi yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib dimiliki oleh paling sedikit (sepuluh) pihak dalam jangka waktu penawaran umum produk investasi dimaksud. produk investasi yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib dibubarkan, apabila jumlah kepemilikan kurang dari (sepuluh) pihak selama (seratus dua puluh) hari bursa berturut turutpenawaran umum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal produk investasi yang ditawarkan melalui penawaran umumojkproduk investasi yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum dapat dimiliki oleh satu atau lebih pihak sebagai pemegang unit penyertaanyang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal produk investasi yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum dimiliki oleh satu atauojkbab vojkdan atau menyebablaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalamketentuan mengenai kewajibansebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini secara penuh mulai berlaku setelah (satu) tahun terhitung sejak tanggal peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku hingga tanggal pemberlakuan penuh sebagaimana dimaksud pada ojk rencana alokasi pembelian dan atau penjualan efek untuk kepentingan setiap produk investasi beserta penyesuaian dan waktu pembuatannya diadministrasikan oleh manajer investasi, dan manajer investasi harus menyediakan sistem yang terkoneksi dan melakukan uji cobadalam jangka waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. produk investasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan sebelum tanggal diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diwajibkan memenuhi ketentuan dimaksud paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi produk investasi yang ditawarkan melalui penawaran umum berupa reksa dana terproteksi dan reksa dana syariah terproteksi, dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, kontrak investasi kolektif efek beracun aset, efek beracun aset berbentuk surat partisipasi, danperilakunama reksa dana tanggal efektif manajer investasi surat pernyataan efektif profil manajer investasi. izin kegiatan usaha manajer investasi dari otoritas jasa keuangan dan sejarah manajer investasi dengan keterangan vang paling terkini) tanggal peluncuran mata uang tujuan investasi harga unit nab per unit) penjelasan mengenai tujuan investasi reksa dana dan bagaimana cara total nilai aktiva bersih memperoleh tujuan investasi reksa dana) minimum investasi awal jumlah unit yang ditawarkan kebijakan manfaat|l1o kepemilikan efek produk reksa investasi dana portofolio investasi periode penilaian mana terbesar dalam biaya pembelian yama dengan pematang pep ms! portofolio reksa dana biaya penjualan kembali investasi yang portofolio reksa dana biaya pengalihan diverifikasi urutan menurut abjad) biaya manajemen mem nan bank kustodian misi yaa biaya kustodian kinerja reksa dana comet ka! mma i deochmar! mua mer io) kinerja contoh cuntoti bulan mri tertinggi pasar campuran uang kinerja cantata soroti pendapatan saham dalan juru tetap terendah dan risiko tinggi kinerja portofolio investasi rekan dana sejak kinerja bulanan dalam tahun terakhir diluncurkan ama ber hemat kan nan aan nia ino ojk keterangan: diisi dengan nama reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi. diisi dengan tanggal pengambilan data reksa dana pada setiap posisi akhir bulan (pada hari bursa) misal: januari jenis reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi. contoh: reksa dana saham, reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, dan lain sebagainya). dalam hal reksa dana memiliki fitur share class, maka wajib disertai informasi mengenai kelas (share class) reksa dana. bagi reksa dana dengan share class wajib membuat fund fact sheet bagi masing masing share class reksa dana. tanggal reksa dana dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan. nomor surat pernyataan reksa dana dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan misal: pm tanggal peluncuran reksa dana oleh manajer investasi. mata uang yang dipergunakan reksa dana, contoh: rupiah, usd). harga unit reksa dana (nilai aktiva bersih per unit penyertaan reksa dana) dalam mata uang yang digunakan reksa dana. contoh: disertai dua angka dibelakang koma). total nilai aktiva bersih reksa dana diisi dengan nilai aktiva bersih reksa danarupiah)). jumlah keseluruhan unit yang ditawarkan dalam reksa dana contoh: maksimal unit penyertaan). periode penilaian reksa dana contoh: harian). biaya pembelian dinyatakan dalam persentase yo) (jika ada). contoh: maks. (dua persen)). biaya penjualan kembali dinyatakan dalam persentase yo) (jika ada). contoh: maks. (satu persen)). biaya pengalihan dinyatakan dalam persentase (jika ada). contoh: maks. (dua koma lima persen)). biaya manajemen dinyatakan dalam persentase so). contoh: maks. (dua koma lima persen)). biaya kustodian dinyatakan dalam persentase se). contoh: maks. (nol koma lima persen)). lag nama bank kustodian. contoh: bank a). kode isin (jika ada). ojkdi pemegang saham, menjabat, atau bekerja pada manajer investasi. dalam hal manajer investasi telah melakukan penawaran umum saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku bagi pemegang saham pengendali dan atau pemegang saham utamaaafiliasi afiliasi produk investasi, mengurangi kerugian, dan atau menghindari kerugian, melakukan transaksi silang dengan produk investasi manajer investasi, dan atau cc. menjual efek yang dimiliki kurang dari (tiga puluh) hari. ojk risiko utama. sebutkan risiko utama dari reksa dana yang tertuang pada prospektus reksa dana, contoh: risiko likuiditas, risiko pembubaran, dan likuidasi reksa dana, risiko penurunan nilai investasi, dan lain sebagainya). klasifikasi risiko reksa dana dilakukan berdasarkan kategori risiko dalam portofolio efek dalam reksa dana. risiko diurutkan dari rendah, sedang, dan tinggi. penjelasan klasifikasi risiko reksa dana agar mudah dipahami oleh investor dan calon investor. contoh: reksa dana atas likuiditas portofolio sahamdana tersebut sesuai prospektus reksa dana. kebijakan investasi reksa dana, diisi dengan kebijakan investasi sesuai prospektus reksa dana dengan menyertakan range persentase yo) pada portofolio investasi reksa dana. contoh: saham range: (nol hingga delapan puluh persen)). portofolio reksa dana sesuai tanggal fund fact sheet dibuat dengan menyertakan persentase yo) saham, pasar uang, dan obligasi contoh: saham: y60 (enam puluh koma dua belas persen), obligasi korporasi: 5y4 (lima persen), dsb.) dalam hal reksa dana15y6 (lima belas persen), dsh.). manfaat produk investasi. dan mengurutkan sesuai dengan abjad. kinerja portofolio investasi reksa dana dinyatakan pada tabel dalam persentase yo.reksa dana terlihat lebih baik dari benchmark acuannya. dimengerti oleh investor. ojk kinerja reksa danareksa dana terlihat baik dan mengaburkan kondisi fakta dari kinerja reksa dana yang sebenarnya. kinerja bulanan dalam (lima) tahun terakhir. apabila belum mencapai silima) tahun maka disertakan kinerja bulanan dari awal reksa dana hingga kinerja terakhir pada tanggal fund fact sheet,reksa dana untuk mengetahui informasi yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai reksa dana. keterangan kepemilikan ini menyatakan bahwa surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana, dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh bank kustodianreksa dana,eksa danareksa danareksa danalogo reksa dana. logo manajer investasi. informasi lain: rekening reksa dana (dalam hal terdapat lebih dari (satu) rekening reksa danareksa dana atas reksa danaojk fund fat shoe nama produk investasi selain reksa dana yang dilakukan secara penawaran umum tanggal efektif mengenai manajer investasi surat pernyataan efektif profil manajer investasi, kain kegiatan usaha manajer investasi dari otoritas jasa pen keuangan dan sejarah manajer investasi dengan keterangan yang paling terkini). mata uang penjelasan mengenai tujuan investasi dan bagaimana cara memperoleh tujuan hotel nilai aktiva baroh investasi dan atau strategi yang ditetapkan dalam kik prospektus minimum investasi awal jumlah unit yang ditawarkan kebijakan cepak rincian kepemilikan periode penilaian investasi (rod. .il efek portofolio jatuh tempo (jika ada) sabat: (range persentase selain reksa| investasi terbesar gila pasar uangrirangr persentase dana dalam portofolio produk gema investasi kelas dan seri (jika ada) kepemilikan dikelola secara pot mess na) kupon dan tenor jika ada) z0. disertakan besaran persentase pada obnukagi gula dengan men) terjangkau, dat posisi terkahir akhir bulagi antara pereaksi newatlas kode isn kinerja mm. ind isi was kasi as) p rendah sedang tinggi naik ter eli bulan pasar campuran tertinggi uang pang saham wulan leg terendah haa dan risiko tinggi distribusi pendapatan kinerja bulanan dalam tahun terakhir sejak peluncuran all mama benchmark widi tee kang said lai tan ino keterangan mengenai kepemilikan produk investasi lain selain reksa dana ojk keterangan: diisi dengan nama produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. dalam lingkup ini adalah produk berbentuk kontrak investasi koleksi yang dilakukan secara penawaran umum termasuk namun tidak terbatas pada dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, reksa dana penyertaan terbatas, kontrak investasi kolektif efek beracun aset yang ditawarkan melalui penawaran umum. diisi dengan tanggal pengambilan data produk investasi pada setiap posisi akhir bulan (pada hari bursa) misal: januari logo manajer investasi tanggal produk berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan secara penawaran umum dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan. nomor surat pernyataan produk berbentuk kontrak investasi koleksi s5) yang dilakukan secara penawaran umum dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan misal: pm. tanggal peluncuran produk berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan secara penawaran umum oleh manajer investasi, mata uang yang dipergunakan dalam produk berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan secara penawaran umum. contoh: rupiah, usd). harga unit produk investasi (nilai aktiva bersih per unit penyertaan produk berbentuk kontrak investasi kolektif yang dilakukan secara penawaran umum) dalam mata uang yang digunakan. contoh: disertai dua angka dibelakang koma). hanya diperuntukkan bagi produk investasi yang relevan. dalam hal tidak relevan, contohnya efek beracun aset maka hal ini tidak bersifat wajib. total nilai aktiva bersih produk investasi diisi dengan nilai aktiva bersih produk investasiil. rupiah)). jumlah keseluruhan unit yang ditawarkan dan atau nilai penerbitan maksimum bagi efek beracun aset contoh: maksimal (satu juta) unit penyertaan). periode penilaian nilai aktiva bersih contoh: harian bulanan triwulanan). jatuh tempo (jika ada). diisi dengan tanggal jatuh tempo dari produk investasi, jika ada. umumnya bagi efek beracun aset dan atau reksa dana penyertaan terbatas yang ditawarkan melalui penawaran umum. peringkat (jika ada) diisi dengan peringkat terakhir dari produk investasi, jika ada. umumnya bagi efek beracun aset. ojk kelas dan seri (jika ada) diisi dengan kelas dan seri produk investasi yang ditawarkan jika ada. umumnya bagi efek beracun aset. jika terdiri dari beberapa kelas dan atau seri, harus terdapat informasi ringkas atas masing masing kelas dan atau seri dimaksud serta tersedia bagi investor. kupon dan tenor (jika ada). diisi dengan besaran kupon dan tenor, jika ada. umumnya bagi efek beracun aset. biaya biaya yo), diisi dengan persentase biaya yang dikenakan atas produk investasi contoh: manajemen fee maks. (dua koma lima persen), biaya kustodian maks. (satu persen), dll). nama bank kustodian. contoh: bank a). bank kustodian diisi dengan nama bank kustodian dari produk investasi. kode isin (jika ada). risiko utama. sebutkan risiko utama dari produk investasi yang tertuang pada prospektus. contoh: risiko likuiditas, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko penurunan nilai investasi, dan lain sebagainya). klasifikasi risiko dilakukan berdasarkan kategori risiko dalam portofolio investasi dalam produk investasi. risiko diurutkan dari rendah, sedang, dan tinggi. penjelasan klasifikasi risiko agar mudah dipahami oleh investor dan calon investor. contoh: dana investasi real estat berinvestasi aset properti berupa (sebutkan). investor memiliki risiko atas likuiditas portofoliotujuan investasi produk investasi dan penjelasan dari tujuan investasi produk investasi tersebut sesuai kontrak investasi kolektif atau prospektus. kebijakan investasi diisi dengan kebijakan investasi sesuai prospektus dengan menyertakan range persentase yo) pada portofolio investasi. contoh: aset properti range: (nol hingga delapan puluh persen)). kepemilikan diisi dengan kepemilikan portofolio dalam produk investasi sesuai tanggal fund fact sheet dibuat dengan menyertakan persentase yo) contoh: aset properti: (enam puluh koma dua belas persen), obligasi korporasi: (lima persen), dsb.) dalam hal produk investasia7. ojk (lima belas persen), dsb) bagi efek beracun aset, dilengkapi pula dengan maturity, dan atau kualitas kredit dalam persentase yo). manfaat produk investasi selainproduk investasi selain, rincian kepemilikan efek portofolio investasi terbesar dalam portofolio produk investasi diisi dengan menyebutkan nama portofolio investasi terbesar produk investasi mengurutkan sesuai dengan abjad (paling sedikit (sepuluh) besar). kinerja dinyatakan pada tabel dalam persentase y60produk investasi terlihat lebih baik dari benchmark acuannya. keterangan atas data pada tabel kinerja yang dapat mudah dimengerti oleh investor, distribusi pendapatan dilengkapi dengan keterangan kebijakan distribusi pendapatan yang sesuai dengan kebijakan distribusi pendapatan yang tertuang dalam kontrak investasi kolektif atau prospektus. jika telah terdapat, total payout kepada investor, isi dengan besaran per unit penyertaan, kinerja bulanan dalam (lima) tahun terakhir. apabila belum mencapai (lima) tahun maka disertakan kinerja bulanan dari awal hingga kinerja terakhir pada tanggal fund fact sheet. kinerja produk investasiterlihat baik dan mengaburkan kondisi fakta dari kinerja yang sebenarnya.produk investasi untuk mengetahui informasi yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai produk investasi. keterangan kepemilikan ini menyatakan bahwa surat konfirmasi pembelian produk investasi, penjualan kembali produk investasi, merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan produk investasi ojk ia(sebutkan produk investasi).produk investasi(sebutkan produk investasi)produk investasisebutkan produk investasi)informasi lain: rekening produk investasi (dalam hal terdapat lebih dari (satu) rekening produk investasiefekketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd mahendra siregar ker seni tambahan lembaran negara r.i ojk keuangan ojk. perilaku. manajer investasi. pedomumum manajer investasi merupakandalam menjalankan perannya, aspek perilaku dan etika yang baik harus dijunjung tinggi oleh manajer investasi. penerapan perilaku dan etika yang baik dari manajer investasi harus terus ditingkatkan penerapannya serta mengakomodir best practice international. melalui penyempurnaan pengaturan tentang perilaku manajer investasi diharapkan kepentingan para nasabah dan sekelompok nasabah terlindungi dan mampu menciptakan industri pasar modal yang wajar dan teratur. sejumlah penyempurnaan dalam pengaturan perilaku manajer investasi mencakup antara lain prinsip manajer investasi, peran asosiasi yang mewadahi manajer investasi, pengungkapan benturan kepentingan, alokasi pesanan, eksekusi terbaik, rabat, komisi non tunai, pemberian manfaat, kegiatan pemasaran, iklan, dan materi promosi serta penambahan ketentuan yang berkaitan dengan manajemen risiko bagi manajer investasiil. demi cukup jelas. ojk fungsi kepatuhan manajer investasi mengkoordinasikan: pengungkapan kepentingan atau kepemilikdalam, dan atau pihak afiliasi nya yang merupakan pihak dimanadalaminvestasi tersebut. dalam hal seluruh anggota komite investasi memiliki benturan kepentingan terhadap keputusan yang akan diambil dalam rapat komite investasi, manajer investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pelaksanaan rapat komite investasi. manajer investasi wajib mengutamakan kepentingan produk investasikepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam dojk huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip independensi adalah menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif dalam melakukan pengambilan keputusan investasi sesuai dasar kompetensi pengelolaan investasi yang dimilikinya, antara lain dibuktikan dengan tidak diarahkan oleh pihak lain melainkan mendasarkan pada pertimbangan rasional, tidak terpengaruh janji, dan imbalan dari pihak lain dalam melakukan keputusan investasi. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip integritas adalahdan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip profesionalisme adalahnomor tahunmenerapkan prinsip mengutamakan kepentingan produk investasi adalahtidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undanganbukan afiliasi nya, dan larangan bagi perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak afiliasi produk investasi. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip pengawasan dan pengendalian adalah menyelenggarakan serta mengawasi dan ojkdiwajibkan bagi manajer investasi. contoh ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang terkait pengawasan dan pengendalian yang diwajibkan bagimenerapkan prinsip kecukupan sumber daya adalahmenerapkan prinsip perlindungan aset produk investasi adalah: membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi produk investasi: menyimpan aset produk investasiproduk investasi lain, dilarang menggunakan aset produk investasi untuk kepentingan pihak manapun selain kepentingan produk investasi: serta memastikan penyimpan aset produk investasiproduk investasi secara reguler, paling sedikit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang terkait. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip keterbukaan informasi adalahhuruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip benturan kepentingan adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis terkait: ojk tindakan untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara kepentingan produk investasi dengan kepentingan manajer investasi dan pihak contoh benturan kepentingan dapat terjadi dalam kondisi: manajer investasi, pengurus, pegawai, dan pihak afiliasi dari manajer investasi tersebut memiliki kepemilikan atas suatu efek dan atau kepentingan atas suatu transaksi efek, dimana pada saat yang bersamaan produk investasi juga: memilik, dan atau melakukan transaks. efek yang akan ditransaksikan atau ditransaksikan oleh produk investasi merupakan efek yang diterbitkan oleh manajer investasi dan pihak afiliasi dari manajer investasi tersebut. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip perlindungan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah melaksanakan identifikasi, verifikasi serta menerapkan upaya yang memadai termasuk dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengendalikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang paling sedikit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip kepatuhan adalahketentuanketentuan peraturan perundang undangan yang terkait penerapan prinsip kepatuhan oleh manajer investasiojk kepentingan manajer investasi atas efek timbul dalam kondisi antara lain: manajer investasi baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri atau bersama dengan pihak lain memiliki efek atau berhak atas dividen, bunga,huruf yang dimaksud dengan pengungkapan dilakukan pada saat melakukan perjanjian tertulis pengelolaan investasi adalah saat melakukan penandatanganan perjanjian tertulis pengelolaan dana untuk kepentingan nasabah individual baik sebagai lampiran pernyataan pengungkapan terpisah atau menjadi salah satu klausul pengungkapan tambahan dalam perjanjian tertulis. huruf pengungkapan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi efek untuk kepentingan nasabah dilakukan dalam bentuk tertulis dengan format digital atau non digital. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf meraih keuntungan dikenal juga dengan sebutan front running. huruf transaksi silang dengan produk investasi manajer investasi yang dilarang adalah transaksi efek yang dilakukan bursa efek selain pasar reguler. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan abstain adalah tidak menggunakan hak suara dan tidak menentukan sikap. cukup jelas. ojk yang dimaksud dengan mengutamakan kepentingan produk investasi adalah manajer investasidimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. contoh perilaku mengutamakan kepentingan produk investasi atas kepentingan manajer investasi adalah jika investor dari suatu produk investasi mengarahkan manajer investasi untuk melakukan investasi pada suatu portofolio investasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan maka manajer investasi diwajibkan menolak perintah tersebut dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan meskipun hal tersebut berpotensi pada ditariknya investasi investor pada produk investasi tersebut. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan manfaat antara lain pemberian dalam bentuk barang, uang tunai, atau dalam bentuk apapun sebagai timbal balik atas penggunaan jasa manajer investasi oleh nasabah atau hubungan usaha manajer investasi dengan pihak lain. biaya pengelolaan dana antara lain biaya pengelolaan investasi (management fee), biaya pembelian (subscription fee), dan biaya penjualan kembali (redemption fee). huruf pemberianangka yang dimaksud dengan berasal dari kekayaan portofolio efek atau portofolio investasi kolektif produk investasi adalah mengambil bagian kekayaan portofolio efek atau portofolio investasi kolektif produk investasi untuk memberikan manfaat apa pun kepada pihak lain. angka cukup jelas. ojk angka yang dimaksud dengan mengandung benturan kepentingan dengan kewajibannya terhadap produk investasi antara lainproduk investasi. angka yang dimaksud dengan transaksi secara berlebihan adalah nasabah melakukan transaksi jual dan beli produk investasi tanpa memperhatikan profil risiko dan kondisi keuangan dirinya. angka yang dimaksud dengan mendorong nasabah untuk mengabaikan profil serta tujuan investasi nasabah adalah nasabah terpengaruh manfaat yang diberikan hingga mengabaikan kondisi keuangan serta tujuan investasinya. angka yang dimaksud dengankepada nasabah adalah melakukan pemasaran dengan mengedepankan manfaat dan mengesampingsehingga nasabah terpengaruh manfaat yang diberikan dan tidak memahami produk investasi yang dibelinya. angka contoh bertujuan untuk menjanjikan imbal hasil dan atau tingkat penghasilan tertentu yang akan diperoleh nasabah antara lain: pembelian reksa dana sebesar nilai tertentu setiap (tiga) bulan akan memperoleh hadiah berupa emas gram, dan tidak melakukan penjualan kembali reksa dana dalam jangka waktu tertentu akan memperoleh hadiah berupa jalan jalan eropa dan menginap hotel berbintang lima. contoh adalah apabila investor berinvestasi pada suatu produk investasi karena investor memberikan manfaat agar manajer investasi mau menjalankan perintah investor yang sudah jelas melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. pertimbangan rasional dalam memberikan manfaat kepada nasabah dan atau pihak lain antara lain dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan perusahaan dan dilakukan dalam batasan moneter yang ditetapkan manajer investasi dengan menjaga prinsip independensi, objektivitas, atau loyalitas kepada nasabah. ojk cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf batasan nilai moneter adalah suatu batasan nilai maksimal atas manfaat yang dapat disetarakan dengan nominal uang yang dapat diterima atauhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. contoh rabatdalam kondisi antara lainproduk investasi, maka rabat tersebut dialokasikan kepada masing masing rekening produk investasi secara proporsional sesuai dengan nilai transaksi atas rekening produk investasi yang dilakukan melalui perantara pedagang efek tersebut. komisi non tunai yang dikenal juga dengan istilah soft dollar commission antara lain pembiayaan seminar, pembiayaan perjalanan untuk riset, pemberian fasilitas riset berbayar, dan fasilitas informasi teknologianalisis dan pertimbangan aspek fundamental dari efek dan penerbit efek dilakukan dengan metode analisis keuangan atau kombinasi dari berbagai metode analisis keuangananalisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek dalam ketentuan ini ketika terdapat pertimbangan manajer investasi untuk memilih metode ini. analisis ini dilakukan dengan metode analisis teknikalcukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf kontrak pengelolaan investasi antara lainantara lainontoh bentuk catatan dan atau kertas kerja terkait alasan pengambilan keputusan investasi antara lain: ojk catatan hasil riset: catatan dalam bentuk elektronik, catatan instruksi transaksi, dan atau hasil rapat komite investasi. pelaksanaan sistem pengendalian internal disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan kemampuan manajer investasi. cukup jelas. pekerjaan analis manajer investasi berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi fungsi manajer investasi dhuruf contoh kebijakan mengenai alur pelaporan analis manajer investasi dari perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, penjamin emisi efek, dan atau perantara pedagang efek maka hasil analisis dalam fungsi riset tersebut atau menggunakan hasil analishurufojk yang dimaksud dengan sistem pengelolaan investasi terpadu adalah sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai sistem pengelolaan investasi terpadu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh menggunakan akun rekening efek atas nama produk investasi antara lain: manajer investasi abc telah membuat rencana alokasi transaksi pembelian (seratus ribu) saham xyz untuk reksa dana dan pembelian (seratus ribu) saham abcd untuk reksa dana atas transaksi saham xyz dan saham abcd yang telah direncanakan bagi masing masing reksa dana tersebut akun rekening efek yang dipergunakan adalah atas nama reksa dana tersebut. cukup jelas. contoh penghitungan: manajer investasi abc melakukan transaksi dalam volume besar atas (satu juta) saham xyz untuk (empat) reksa dana yang dikelolanya, dengan alokasi awal sebagai berikut (lima ratus ribu) saham xyz untuk (dua ratus ribu) saham xyz untuk (dua ratus ribu) saham xyz untuk dan (seratus ribu)(delapan ratus ribu) saham xyz. adapun harga pasar saat pembelian dari (delapan ratus ribu) saham xyz tersebut terdiri dari (seribu empat ratus tujuh puluh), (seribu empat ratus sembilan puluh lima), dan (seribu empat ratus sembilan puluh).(empat) reksa dana tersebut menggunakan harga rata rata, sehingga diperoleh harga rata rata sebesar (seribu empat ratus delapan puluh lima). ojk: pengungkapan kepentingan atau kepemilikan atas suatu efek sebagaimana dimaksud dalammanfaat dalam mengelola portofolio investasi untuk kepentingan produk investasi,: menerima manfaat yang berasal dari nasabah luar biaya pengelolaan dana, penyedia jasa, target calon investasi, atau mitra bisnis lainnya, dan atau memberikan manfaat kepada nasabah dan atau pihak lain yang: berasal dari kekayaan portofolio efek atau portofolio investasi kolektif produk investasi yang dikelolanya, merugikan produk investasi, mengandung benturan kepentingan dengan kewajibannya terhadap produk investasi, mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara berlebihan, mendorong nasabah untuk mengabaikan profil serta tujuan investasi nasabah,ojk alokasi efek tidak dapat dilakukan secara pro rata dan menggunakan harga rata rata dapat disebabkan antara lai. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf fasilitas pendanaan perusahaan efek merupakan fasilitas penyediaan dana oleh perusahaan efek kepada nasabah atau pihak lain dalam bentuk pembiayaan untuk transaksi efek atau fasilitas penyediaan dana lainnya, termasuk penyediaan dana yang dilakukan oleh perusahaan efek sebagai akibat kegagalan nasabah menyelesaikan kewajibannya yang berasal dari transaksi non pembiayaan. fasilitas pendanaan perusahaan efek tersebut termasuk yang dilakukan atas transaksi reguler yaitu berupa penyediaan dana oleh perusahaan efek untuk menyelesaikan transaksi nasabah sebagai akibat kegagalan nasabah tersebut menyelesaikan kewajibannya pada transaksi reguler. contoh fasilitas pendanaan perusahaan efek: early settlement, plus. huruf contoh efek yang ilegal antara lain efek yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan dilakukan pernyataan pendaftaran namun tidak dilakukan pernyataan pendaftaran. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perdagangan portofolio efek yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian produk investasi terjadi ketika perputaran efek dalam portofolio produk investasi sangat tinggi dan meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung produk investasi sehingga berpotensi mengurangi performa keseluruhan dari produk investasi. contoh kondisi yang menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain adanya intensi untuk: ojk memperkaya afiliasi dan atau pihak lain dari frekuensi transaksi efek yang terus menerus dilakukan, sehingga produk investasi dibebani biaya transaksi efek yang berpotensi lebih besar dibandingkan dengan potensi keuntungan yang diperolehnya, atau menaikkan, menurunkan, atau membuat harga tetap dari suatu efek. cukup jelas. cukup jelas. transaksi untuk kepentingan produk investasi pada kondisi terbaik antara lain. kondisi terbaik yang tersedia dikenal juga dengan sebutan best available term. uji tuntas dikenal dengan sebutan due diligence. contoh pelaksanaan revi secara berkala dilakukan antara lain terhadap aspek kinerja perantara pedagang efek, penerapan tata kelola dan manajemen risiko perantara pedagang efekhinggaantara lain transaksi atas medium term notesojkbeli dari penawaran umum perdana dialokasikan secara rata kepada seluruh produk investasicukup jelas. cukup jelas. pendelegasian hak suara atas saham dan atau obligasi dari manajer investasi kepada bank kustodian dikenal dengan sebutan proxy voting. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf prinsip transaksi yang wajar dan independen dikenal dengan sebutan kondisi arm's length. dalam hal ini, meskipun terdapat hubungan afiliasi antara manajer investasi dbukan afiliasi nya. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan transaksi efek tidak dilakukan secara berlebihan adalah transaksi efek dalam jumlah atau frekuensi yang memerhatikan antara lain keadaan keuangan, profil produk investasi, dan tujuan investasi produk investasiproduk investasi melalui pihak afiliasi nya harus tetap memperhatikan kondisi terbaik yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi efek yang paling sedikitojkbukan afiliasi nya sebesar rp1. (satu miliar) dengan jangka waktu (enam) bulan dengan tingkat suku bunga (tujuh persen) per tahun, maka penempatan dana pada pihak yang afiliasi nya oleh manajer investasi(tujuh persen) per tahun. transaksi silang antar rekening produk investasi dikenal dengan sebutan cross trades. huruf kepentingan kedua produk investasi ditunjukkan dengan kertas kerja alasan keputusan investasi produk investasi. huruf harga pasar yang berlaku dikenal dengan sebutan current market value. yang dimaksud dengan harga pasar yang berlaku pada transaksi silang adalah dan, yaitu harga dalam range harga pasar wajar yang diterbitkan lembaga penilai harga efek sebelum transaksi dilakukan. huruf cukup jelas. huruf rekening manajer investasi dikenal dengan sebutan proprietary account. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memisahkan pesanan transaksi efek adalah bahwa transaksi untuk kepentingan sendiri manajer investasi atau proprietary account menggunakan akun rekening efek manajer investasi sedangkan pesanan transaksi efek untuk kepentingan produk investasi menggunakan akun rekening efek ojk produklimit risiko disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko terhadap risiko manajer investasi. dalam melakukan penetapan limit risiko manajer investasi memperhatikan akuntabilitas, jenjang delegasi wewenang manajer investasi, dan pelaksanaan kaji ulang dalam manajemen risiko. penetapan limit risiko manajer investasi mencakup limit risiko secara keseluruhan dan limit per jenis risikojk huruf yang dimaksud dengan "kerahasiaan" adalah aspek kerahasiaan dalam rangka perlindungan atas data, informasi, komunikasi, dan privasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. huruf yang dimaksud dengan "integritas" adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan atas informasi elektronik. huruf yang dimaksud dengan "ketersediaan" adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan atas informasi elektronik. huruf yang dimaksud dengan "keaslian" adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keotentikan yang mencakup keaslian atas isi suatu informasi elektronik. huruf yang dimaksud dengan tidak dapat diingkari adalah disangkal atas pengamanan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasi adalah sesuai dengan konsep hukum tentang otorisasiprinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab , misalnya pihak yang melakukan input data berbeda dari pihak yang melakukan validasi data. huruf contoh pemeliharaan rekam jejak audit dalam ketentuan ini antara lain memelihara log transaksi,revisi atau dievaluasi secara berkala. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak eksternal yang independen antara lain lembaga yang membidangi sertifikasi keandalan. cukup jelas. ojk cukup jelas. cukup jelas. stress testing dilakukan untuk menilai bagaimana profil likuiditas, atau tingkat redemption, dan untuk menilai bagaimana respon atau kondisi tekanan suatu produk investasi ketika dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang memberikan tekanan dan situasi pasar. stress testing mendukung dan memperkuat kemampuan manajer investasi dalam mengelola risiko likuiditas secara tepat demi kepentingan terbaik investor. secara khusus, stress testing digunakan oleh manajer investasi untuk menilai: karakteristik likuiditas aset produk investasi relatif terhadap tingkat redemption yang dapat diantisipasi oleh produk investasi ketika berada bawah kondisi pasar yang tertekan, kebutuhan penyesuaian komposisi aset, penerapan mekanisme manajemen risiko likuiditas dan perencanaan kontingensi yang sesuai, serta kebutuhan respon untuk mengatasi tekanan likuiditas suatu produk investasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf mekanisme manajemen risiko likuiditas dikenal juga dengan sebutan liquidity risk management toolnomor tunggal identitas pemodal dikenal juga dengan sebutan single investor identification. cukup jelas. cukup jelas. kebijakan dan prosedur tertulis termasuk kebijakan dan prosedur tertulis untukrasional antara lain didasarkan pada: komisi dan biaya yang dikenakan manajer investasi lain kepada produk investasi untuk produk dan atau jasa sejenis, pelayanan yang diberikan kepada produk investasi, dan biaya operasional pengelolaan produk. cukup jelas. ojk ditangani dengan baik dan tepat waktu dikenal juga dengan sebutan timely and appropriate manner. yaitu:ontoh kegiatan usaha lain yang terkait dengan aktivitas kegiatan usaha utama manajer investasi antara lain sebagai penasihat investasi dan penasihat keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh ketentuanundang undang mengenai perlindungan konsumen, dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kerja sama dengan pihak lain adalah kerja sama pemasaran dengan agen penjual efek reksa dana dan gerai penjualan efekojk dalam materi pemasarannya menampilkan kinerja setahun. cukup jelas. cukup jelas. penyediaan informasi ringkas untuk nasabah dibuat dalam bentuk elektronik atau non elektronik. contoh media penyediaan informasi ringkassama dengan manajer investasi, dokumen tercetak dan atau elektronik pada kantor pusat atau kantor cabang manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, dan atau gerai penjualan efek reksa dana, dan atau fasilitas ses acuan kepemilikan sekuritas). bagi produk investasi berupa pengelolaan portofolio efek nasabah secara individual dan atau produk investasi yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum seperti reksa dana penyertaan terbatas yang tidak dilakukan penawaran umum, dana investasi infrastruktur yang tidak dilakukan penawaran umum penyediaan informasi ringkas untuk nasabah dapat dilakukan dengan surat elektronik kepada nasabah dan atau laporan kepada nasabah. huruf yang dimaksud dengan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi adalah agen penjual efek reksa dana dan atau gerai penjualan efek reksa dana dimana penjualan produk investasi dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemasaran dengan pihak tersebut. huruf pengawasan terus menerus terhadap semua pegawai dan atau pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi tersebut antara lain dilakukan dengan memiliki kebijakan tertulis, mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi secara berkala. huruf contoh tenaga pemasaran yang melakukan kegiatan pemasaran produk investasi bekerja rangkap pada perusahaan lain antara lain tenaga pemasaran produk investasi berstatus sebagai pegawai suatu manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana yang memiliki tugas untuk melakukan penjualan produk investasi kemudian yang bersangkutan bertindak sebagai pegawai tidak tetap untuk manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, atau gerai penjualan reksa dana lain. dimana yang bersangkutan juga bertindak untuk melakukan penjualan produk investasi atas kepentingan manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, atau gerai penjualan reksa dana lain tersebut. maka atas hal ini tidak dimungkinkan. ojk kepada nasabah, dan atau bertujuan untuk menjanjikan imbal hasil tingkat penghasilan tertentu dan atau hal yang setara yang akan diperolehwajib menolak untuk terlibat dalam setiap. pemberian manfaat kepada nasabah dan atau pihak laitidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemberianlarangan penerimaan manfaat serta pemberian manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pelaporan pemberianojk huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi ringkas dikenal juga dengan sebutan fund fact sheet. pada saat produk investasi dilakukan penawaran umum atau penawaran terbatas pertama kali yang disebut informasi ringkas produk investasi adalah halaman muka dokumen keterbukaan produk investasi. huruf cukup jelas. huruf bagi transaksi produk investasi yang dilakukan melalui sistem elektronik oleh manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, dan atau gerai penjualan reksa dana persetujuan calon nasabah produk investasi dilakukan dengan melakukan klik atau ticcmark pernyataan. contoh dokumen pernyataan pemasaran produk investasi yang dilakukan melalui agen penjual efek reksa danaabc selaku agen penjual efek reksa dana. undangan yang ditawarkan dan atau dijanjikan abc selaku agen penjual efek reksa danareksa dana def saham optimal yang dikelola oleh def selaku manajer investasi . mengingat agen penjual efek reksa dana memasarkan sejumlah produk investasi yang dikelola oleh beragam manajer investasi, format pernyatadapat digantikan dengyang dikelola oleh manajer investasi yang namanya tercantum pada prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas produk investasi yang saya beli . pemasaran yang dilakukan melalui gerai penjualan efek reksa dana dapat menggunakan format yang sama dengan yang dilakukan pada agen penjual efek reksa dana. pihak yang bekerja sama dengan gerai penjualan efek reksa dana merupakan pihak yang memastikan pelaksanaan ketentuan ini pada gerai penjualan efek reksa dana. yang dimaksud denganadalah menyediakan sarana bagi nasabah untuk ojk dapat melakukan akses terhadap laporan keuangan tahunan produk investasi. contoh media penyediaan informasi mengenai laporan keuangan tahunan produk investasi sama dengan manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana, dokumen tercetak sebagai pembaharuan dari prospektus atau dokumen keterbukaan yang tersedia pada: kantor pusat dan atau kantor cabang manajer investasi, dan atau agen penjual efek reksa dana, dokumen secara elektronik sebagai pembaharuan dari prospektus atau dokumen keterbukaan yang tersedia pada sistem transaksi elektronik produk investasi, dan atau fasilitas ses acuan kepemilikan sekuritas). cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelasmisalnya komunikasi dengan penyimpanan hasil transaksi efepenghentian pemasaran produk investasi. cukup jelas. ojk cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ojknon tunai manajer investasi dilarang menerima rabat kecuali untuk kepentingan produk investasi. rabat untuk kepentingan produk investasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan langsung rekening produk investasi yang bersangkutan secara proporsional. manajer investasi dilarang menerima komisi non tunai kecuali untuk kepentingan produk investasi. komisi non tunai untuk kepentingan produk investasi sebagaimana dimaksud pada wajibproduk investasi dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan produk investasi dan atau merugikan kepentingan produkpenerimaan rabat dan atau komisi non tunai. fungsi kepatuhan manajer investasi mengkoordinasikan: pembuatan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen dan atau catatan sebagaimana dimaksud dalam dan verifikasi atas setiap rabat dan atau komisi non tunai yang diterima sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danatau komisi non tunai yang berasal dari transaksi atau pesanan untuk kepentingan produk investasi. ojk bagian keempat penerapan sistem manajemen anti penyuapan manajer investasi wajib memerhatikan prinsip dalam sistem manajemen anti penyuapan yang berlaku umum dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai: larangan penerimaan manfaat, pemberian manfaat, dan penerimaan rabat dan atau komisi non tunai. bab pengelolaan produk investasi bagian kesatu alasan yang rasional dan investasi sesuai mandat dalam pengelolaan produkngambil keputusan investasi berdasarkan alasan yang rasional, didukung kertas kerja yang memadai, dan memenuhi kepentingan produk investasi. keputusan investasi manajer investasi dianggap berdasarkan alasan yang rasional sebagaimana dimaksud pada dengan kriteria menggunakdokumentasikan, dengan asumsi perhitungan yang wajar. kertas kerja yang memadai sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari efek dan penerbit efek, analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek, jika terdapat analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek, cc. analisis dan pertimbangan aspek eksposur risiko transaksi efek terhadap kinerja portofolio efek, dan analisis dan pertimbangan rasio biaya terhadap efisiensi pengelolaan portofolio efek. keputusan atau pelaksanaan investasi manajer investasi dianggap memenuhi kepentingan produk

tan ker seni lembaran negara republik indonesia ojk, keuangan ojk. pengawasan. camerlaksanakan pengawasan terhadap badan pengelola tabungan perumahan rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang tabungan perumahan rakyat, perlu. ojk bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini,pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap camera dan pihak terkait dengan tujuan agar camerauntuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai kegiatan camera. komisioner adalah organ camera yang berwenang dan bertanggung baik dalam maupun luar pengadilandewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat dps adalah dewan yang ditunjuk oleh camera yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada komisioner terhadap pengelolaan camera agar sesuai dengan prinsip syariah. tata kelola yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh cameracamera. ojk keuangan memberikan rekomendasi kepada komite camera. bab pelaporan camera wajib menyusun: laporan bulanan camera, laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit camera, laporan keuangan tahunan camera, dan laporan pengelolaan program camera. laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit camera sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan internal camera. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. laporan pengelolaan program camera sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangancamera wajib menyampaikan: laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat tanggal bulan berikutnya, laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit camera sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat tanggal juni tahun berikutnya, dan laporan pengelolaan program camera sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat tanggal junicamera wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk cetak kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal juni tahun berikutnya. ojk cameradalam halbaik secara daring sebagaimana dimaksud pada maupun secara luring sebagaimana dimaksud pada pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud. camera menunjuk anggota komisioneruntuk kondisi tertentu. otoritas jasa keuangan dapat meminta camera untuk menyampaikan laporan, informasi, dan atau dokumen tertentu untuk pengawasan atas camera. camera wajib memenuhi permintaan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal camera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan danojk dalam hal camera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan cameralain lain pengawasan otoritas jasa keuangan atas bank kustodian, manajer investasi, bank, dan atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh camera dalam rangka pengelolaan dana camera, mengacu pada mekanisme pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sektoral masing masing. kewenangan pengawasan komite camera terhadap aspek tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang dilakukan oleh camera, dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh komite cameraporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank, dinyatakan tidak berlaku bagi camengawasan. camerumum ketentuan undang undang nomor tahun tentang tabungan perumahan rakyat mengatur bahwa pengawasan terhadap camera dilakukan oleh komite camera dan otoritas jasa keuangan. penunjukan otoritas jasa keuangan sebagai pengawas independen atas camera selaras dengan tugas pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan yang menjelaskan bahwaketentuan angka undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengansebagaimana amanat dalam undang undang nomor tahun tentang tabungan perumahan rakyat bahwa pengawasan camera dilaksanakan oleh komite camera dan otoritas jasa keuangan, komite camera menjalankan fungsi sebagai perumus dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan camera. adapun fungsi yang dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan adalah melakukan pengawasan terhadap camera untuk mendapatkan informasi secara dini terkait kepatuhan camera atas ketentuan peraturan perundang undangan mengenai camera. dengan demikian, diharapkan indikasi awal terkait dapat diperoleh secara akurat jika otoritas jasa keuangan memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi camera melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. ojk dengan adanya pengawasan baik dari komite camera maupun otoritas jasa keuangan terhadap camera, diharapkan agar pengelolaan program dana camera yang transparan, berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang tabungan perumahan rakyat. peraturan otoritas jasa keuangan ini mengatur hal pokok mengenai pengawasan camera seperti ruang lingkup pengawasan otoritas jasa keuangan atas camera, kewenangan otoritas jasa keuangan untuk meminta camera menyusun dan menyampaikan pelaporan kepada otoritas jasa keuangan, serta pemberian rekomendasi kepada camera termasuk komite camera. dengan adanya peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap camera dapat berjalan efektif dan efisien. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang camera antara lain: undang undang nomor tahun tentang tabungan perumahan rakyat, peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat, cc. peraturan otoritas jasa keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dana camera dan pengelolaan investasi dana camera, dan peraturan camera yang dibentuk dalam rangka operasional camera. yang dimaksud dengan ketentuan internal camera antara lain peraturan komisioner camera yang dibentuk untuk operasional camera, pedoman tata kelola yang baik, dan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh camera. huruf yang dimaksud dengan pengerahan dana camera adalah pengumpulan dana dari peserta camera yang selanjutnya disimpan oleh bank kustodian yang ditunjuk oleh camera. yang dimaksud dengan pemupukan dana camera adalah upaya peningkatan nilai dana camera yang dilakukan melalui kontrak investasi kolektif antara bank kustodian dan manajer investasi yang ditunjuk oleh camera. yang dimaksud dengan pemanfaatan dana camera adalah penyaluran dana camera untuk pembiayaan perumahan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk ojk oleh camera. huruf yang dimaksud dengan aset camera adalah aset milik camera yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau kegiatan investasi camera. huruf termasuk dalam rangka penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko adalah tersedianya sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada camera. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain pihak yang melakukan transaksi dengan camera, auditor, aktuaris, penilai, dan pihak yang ditunjuk oleh camera melakukan pengelolaan dana camera serta pihak yang melakukan pengelolaan aset camera berdasarkan undang undang nomor tahun tentang tabungan perumahan rakyat beserta peraturan pelaksanaannya. cukup jelas. yang dimaksud dengan informasi relevan lainnya adalah informasi yang tidak termuat dalam laporan berkala, laporan insidentil, dan atau laporan lainnya yang mendukung pelaksanaan pengawasan, antara lain informasi yang diperoleh melalui media massa yang dapat ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan terhadap camera. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keberadaan dan penggunaan sarana fisik antara lain termasuk tempat atau ruangan ojk kerja camera, sarana perangkat elektronik, dan aplikasi database yang digunakan camera. huruf contoh pihak ketiga antara lain auditor independen. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan menghambat proses pemeriksaan antara lain apabila camera dan atau pihak terkait yang dilakukan pemeriksaan tidak memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaancukup jelas. cukup jelas. sumber informasi yang menjadi dasar pertimbangan disampaikannya surat pemberitahuan pemeriksaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemeriksaan, termasuk informasi yang diperoleh dari media massa dan sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka pemeriksaan dadakan (surprise audit).dilakukan untuk memastikan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh . dalam pertemuan atau exit meeting tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan camera dan atau pihak terkait yang dilakukan pemeriksaan. yang dimaksud dengan pimpinan dari pihak terkait adalah direksi atau yang setara bagi kantor pusat atau pimpinan cabang bagi kantor cabang dari pihak terkait. cukup jelas. ojk cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascamera. oleh karena itu, cameraontoh rekomendasi antara lain penggantian komisioner dan atau deputi komisioner camera.camecamercamera sehingga kinerja camecamera dengan ketentuan ojkindependensi atau profesional adalah keadaan camecukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak independen adalah pihak luar camera yang independen dan memberikan jasa kepada camera dalam rangka penilaian sendiri atas aspek penerapan tata kelola yang baik, antara lain konsultan manajemen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascamera. ojk bab ruang lingkup pengawasan bagian kesatu umum pengawasan terhadap camera dilaksanakan oleh komite camera dan otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan terhadap camera atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang camera dan ketentuan internal camera. ruang lingkup pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap camera sebagaimana dimaksud pada meliputi: aktivitas penyelenggaraan camera yang mencakup pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan camera dalam pengelolaan camera yang meliputi: pengerahan dana camera, pemupukan dana camera, dan pemanfaatan dana camera, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan undangan, pengelolaan aset camera, dan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko pada camera. pengawasan terhadap camera sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pengawasan langsung, dan pengawasan tidak langsung. bagian kedua pelaksanaan pengawasan langsung dan pengawasan tidakcamera pihak terkait. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: memperoleh gambaran mengenai kondisi camera, dan atau menilai bahwa camera telah mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang camera dan ketentuan internal camera. pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi ojk huruf yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain selaku lawan transaksi dari camera dalam memenuhi kewajiban kepada cameracameracameracameracameracamera.camera kepada pihak pemberi pendanaan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima camera dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku pihak pemberi pendanaan kepada camera. huruf yang dimaksud dengan risiko investasi adalah risiko akibat camera ikut menanggung kerugian usaha pihak yang didanai dalam pendanaan berbasis bagi hasil. camera memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi dalam hal terdapat eksposur risiko imbal hasil dan risiko investasi terhadap camera. contoh camera menerapkan manajemen risiko atas risiko imbal hasil dalam hal camera menerbitkan sukuk mudharabah dan camera menerapkan manajemen risiko atas risiko investasi dalam hal camera memiliki aset investasi berupa sukuk mudharabahpenyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan adalah akuntan publik terdaftarontoh kondisi tertentu antara lain kondisi kahar (force majeure). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ojk yang dimaksud ketentuan peraturan perundang undangan sektoral masing masing antara lain peraturan perundang undangan sektor perbankan, pasar modal, dan atau industri keuangan nonblok. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ojk terhadap laporan berkala dan atau insidentil, data pengawasan, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh otoritas jasa keuangan. pemeriksaan yang dilakukan otoritas jasa keuangan terhadap camera mencakup seluruh atau sebagian aspek ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalammeriksaan terhadap camera dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun sesuai kebutuhan pemeriksaan. camera dan atau pihak terkaitcc. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan seluruh sarana memenuhi permintaan lainnya dari pemeriksa untuk mendukung proses pemeriksaan terhadap camera dan pihak terkait. camera dan atau pihak terkait yang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang menghambat proses pemeriksaan. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan. ojk sebelum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada: camera sebagaimana dimaksud dalam dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam jika pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak terkaitjangka waktusebagaimana dimaksud pada pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemeriksaan,rangka pemeriksaan. dalam proses pemeriksaan,, komisioner, dan atau pimpinan dari pihak terkait. dalam hal komisioner dan atau pimpinan dari pihak terkait menolak untuk menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada tim pemeriksa ojk menetapkan berita acara tanpa ditandatangani oleh komisioner dan atau pimpinan dari pihak terkait. jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitakomisioner dan komite cameracameracameracameraapabila otoritas jasa keuangan menilai bahwa camera telah melaksanakan langkah tindak lanjut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan. penilaian otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camera melalui surat. dalam hal camera melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau,ojkiii tata kelola yang baik camera wajib menerapkan prinsip tata kelolayang baik sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisioner dan dps, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komisi dan unit bagi karyawan, transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, dan rencana strategis. penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam wajib dituangkan dalam suatu pedoman. dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, camera paling sedikit wajib membentuk: unit kerja audit internal, unit kerja manajemen risiko dan komisi manajemen risiko, komisi investasi: dan unit kerja kepatuhan. otoritas jasa keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ojk otoritas jasa keuangan dapat meminta camera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud padayang baik. camera wajib melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelolacamera wajib menyusun laporan penerapan tata kelola yang baik pada setiap akhir tahun buku. laporan penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: transparansi penerapan tata kelola yang baik yang paling sedikit memuat pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam penilaian terhadap penerapan tata kelolayang baik. camera wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangojkmanajemen risiko camerakomisionercamerapenerapan manajemen risiko camera sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat meminta camera untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko.penerapan manajemen risiko. manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam mencakup paling sedikit jenis risikorisiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. ojk penerapan manajemen risiko atas jenis risiko sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi. dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam cameracamera untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu waktu. camera

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. anggaran dasar. lembaga kliring. penjaminankliring dan penjaminan setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan paling sedikit memuat: maksud dan tujuan perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjamincc. ketentuan mengenai saham yang meliputi ketentuan sebagai berikut: saham lembaga kliring dan penjaminan merupakan saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama, saham lembaga kliring dan penjaminmayoritas saham lembaga kliring dan penjaminan, harus dimiliki oleh bursa efek. ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham lembaga kliring dan penjaminan yang meliputi ketentuan sebagai berikut: pemindahan hak atas saham lembaga kliring dan penjamin, dan dalam hal saham lembaga kliring dan penjaminan dimiliki oleh pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham lembaga kliring dan penjaminketentuan bahwa lembaga kliring dan penjaminnggaran dasarsebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan melakukan penelaahan atas materi perubahannyakliring dan penjaminanpenjaminan. tata cara pemberian persetujukliring dan penjaminkliring dan penjaminan, beserta peraturan nomor iii.bkliring dan penjaminan untuk mengajukapabila anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar lembaga kliring dan penjaminsnn pln nn pg? pose seni ape, (8s ms3s tee ekor rat, ses eee iis osaka sie see ieee, (s5 pena esl teaser ai oki ibi gas sesekpesesekp see sisa selain eos ai, uap anu las. sbl jai kal tai had ita. tri s|2s3ga sapiens ey$ sdn kos sp85 (s955$y gig tg, sap gas edi isp 2iik fans, sai isa snn aio bnn na pbsi ike ieee bos bala tiri teran ban han gue sgu agus3, baf3 abi isl soe fate spo aii agak lag3t apa aga tegal bean hn ss5pe0 sel$s nga umbi mars (en e5p ei3p3 kas else week ape ae ea! gua rp3 plp dpl asli ahli8 ana sae see pss desakan aa? vii 0eka psa users mutan ana esa ss3 , pet tyas onsienio serai ggs: se3 r$a pp3 bug oeseeap sr5 ass3r6e e3i3ese fip berasa ep3 sbs spesi esa kok lan nn: tds ojk esi ket 550p tee ter pes na: gi # s3 per5 see pai ks) ini ata resesi sii gita bada ini nia seri jas mini nan: teh see fee has be: a83 hai tati tila kena frac angan tabah! ingin .& tanki rian sis tee segi pelan feb ehi (ep) metal naga per eng jutaan bbs bat ema desa lesi na: agil dani jm) ge) sesuai ait a02 ana tai ho! akan bad na: v$$ tar bus denda ear tesis . see p3? tel sae sesi a35 ira peng ne tata tag bas sss ojk paya f8. ses page pes bse ikea. faf senar esa eee yua, bara make eng pulau mep snn emak tan make sassesasuaheua lag bra es5see ian gni dn ng sing basisifarap3 hse ug3 ts) tar sss sgsirigyi spr opo 05k osis 2st bete iis sasa, euu lan rt. sgm (ga (s8, seksi mat ane nna see sem oeu eri3 saxe satu atau 5st aga kok s$b3 ass esa bee 2enggan pai aya bln nan mat tart ato on" kel sau s.e pp) p.s nbe des one 5ei cr5 $l5 #masa perakit2 sms lg. teri sig sta susa maan dan pusa, seed one a&$ s d3sa ia3 bo. n,s ss35 se, tee sg? setia a33 is5 fatal tno ben san kedelai ags soe bee kee, sesi ieee gen ose ffa tic san bean tpi kps spa (gg oeg ppa a53 sera ojk ts) syst isl ry. ts. itu s3. sfc asi nn tas sesi sy, ams sssr3 tawas ega see eee s8ri$ thesis3a3 leh las) ma, lang sni s8. lesi) as, uea na ses ka) ags pet as3 lesi a38 hessei. ses bera solo ems seen $$? a43 ba! an iia matan snn non nas bee bani kan kar pes 0ol ee$e bi, sdn pp33 tenis tes (3g fe8b soga eng aaa s0, bnn bar bnn bara mena ate! bn. ne gen oa" nai serta pula pesan. &s eiigbsu dea kpm tulis pes ana b2 stang nn eka kesal ta, asep ian cus ns men 58k pas cet, prt epk sal yel, pe3ps gib3 bei ep3 ats sad danu sis ow|x nara ojk s5 ea: deras 235i te) s3 nana nan ann gag era ron jera hara seperti bea eres gni bis penta elia s85 has jeong! gai erg asia ge, ses ags sis reg3 pas entri so. sas a33 tee sc. sarana sdt ss5$$ bed angs gia penis tari sera sbe33 ses pas nh3 kpt plasa sha segi keras a88 naa kota mi egensis sensasi s0? beji sas era sasa hay ges3 sat sen s23553p asi siirsti gigi? ita ges s33 sea as3er bab tai ces $s5 ssp eng s5. eni en: sp33 ein berasa ae: fae$ eos, s33r dig uns ip ee pig sar s8. ojk len) tcl was s3. ttl tatar er$frac du. kei) ser. tel ss? ss. tieiiypi s.s uyy 8st (f3 ss$ sa. bela po mou ssl list kaa su, ata 2823x3 seri letup nga sp03 eka eee aas gan bar ke. ssp pro 3y3gg (s5 s8. saat saga sby fee pas dumps3es ps! muss ang take cepat pra pena eun arah desa soe pass raisa: (s pb. ats seat ho. sg. kes du. mis. a03 ori gol mie i02et sos3 sss sab ntt tai tes ses eee a53 sesali3o05 (s3 selesai both kar san side stv0v lkb3us lu. data tttt wang sas yss sara ea) te a53 ba. oj dim see ditangani ian tan pe. camat are ne bea ega he) ini selai peta ks) nan: sep pai ne: ek: djaklolih sama tun non dengan lgi ba8eg pai eri pan basi peni !3gas ini uni iep| ta! car: kit ye) desai bei beras sii adat kep! cuti fee dee jan piala en. a38 ana tra tar tel ph, 353i air input lega serasi per ata sn: ojk ss. ker) sae ita bnn rrt hang! bnn bnn mito yag bini reses see tas tes3 week aka (ts eeee leo fee sesi ea, en. pte tipe iei sasana sai3 bai kai ba: ie, y35 let (peg erat iga sensei sesi pia pai en: su, etana eta kg: gay goa yuu tol ust see soe, atm start raj vsp3 tai ssi edan kej bad (kesah er3 sbs kas se33 semen sesi imb a#a23 reis esi ops c8. sseieesaia2 see dog ego soe. 5si brk jep set hps sga ea bi anu ags ees jos e3t aam see sad egg ls) pen teh see3 sesi nh ku) is233 egppap see, ts) bdl .gale ses cairgeabagetajatag ta) je) mcd jan little seseass 502e5ers nte can polk seat pai pat per eni sei s333i see ojk f3e (ss tra (is es! eat man tee see data je) pn" fasi sen jug tea har din eri ses bagan see ae) go. snn isi 2082p danang sik jis "ir ni. bee en: esta 9g, globe ana bahasa bal tee tee tes te! ben et, krl is! sip bea kei pas lap tee: te) alan baba bai pnb tag ende pangan ses best tegas tem satire3 tits sam sete55g nge) la) se353r ehi ani sesi ja! balada near nn: ntt psi aga le) pe: s dr es9 ojk ses 8x8 efusi lgs! pem pop dari inn msi peni tai ben kebal etana siria i23 spb sek sega an: age tai sat exe 23x ha: see dan ana air ke) sha en: kp) nn: spot sbb hot #i3as35 tas s8. $s$ need iss sa. bmi sasis. pas tem eos sen: sefsares see bee press 8e3 gag e8i bagi haa logo2 eri bee fps bag tee: m|s naa dasi sp. go| e3s men tu? nan" age esa al nan sic sig paha tss feb ers men ss5tabel eg3 mere: en: eni gos epik3 ea: tpi eps yu siber sha:s suara (iga s5. kan fee aa: ss: pesawahan jen sean |(s jan sega kita es: prasasti lee ann rar en: ha! la! 22an: dedi ass pe. bri nan dep ses bei ssi npn: kelas enak def s223 sei eye ear eid sari tah bil see $ asse s3, tee ssp $gg32 sat ez, en: a88 le) bas sia bas 8g." en: tanah dasa bii ojk lah fs. eni eki (s8 pat kue kiss ena sea egg bep ten aa, pras saudi la. tes ksa gurele mia bae bebe ban bal han bar ses ds emg beri ann rem ops s.i dae: set piano eeee bnn sasawsasahawa cnn nana sup nat peer yrp 5at snn sik sha tati sia (s8 besi give ras eni a92 ig. pep besi eia5 sop ost mei des bes nol e,t eva saraf$ut aus semu lea) ts: esl pa, bnn pes pda sig bee iri asi extras men (s3 lptieiiee et, esa anie nie tan "inn lag re ses su. soe pudar bass ege tara fan ame 8g. pat iau sbb serif (s3 pos an: setia fes33tr eaa iag owo get aga isp ke: lus esitugen selesai spree soe pes diset bee est agung ppt kelas3leneeki b. 1d) hai sat mari leb say engan pdsastx akan fasi per lai age ius pepe atp mae ojk rs) fung kta ke) far tee esr$ta kai pan tag isi nat le) (bse hig kar kg: tb: eat aas (s3 (2f5 ses esi35 $$c 9x43 tw) cvt (ssi ees (mp3 sepele ga gam srs reni mu: ses a58. e85 psu sep tt, neo base bse gew s93o3 heads isl (f5 basa m3333 besetalis etc sae paya lena nn! iss evo nas iso gyl aus esa s8182$ 23ssi tem ts, see petai sasa 3g5 lau u"g saber swt 85efek see seselils ojk tai 2y3$ $$. s3a28 ls) nn: ani kwd s53sc3 te) saga bs1s8 ag8$3r yunani 25x ea! rla vogel sego. a83 fat seal. set mass ea, f358$ ser (s5 eget (5s ts. baal teu fr! smg sb.l3 sigma aga kes asa ngan) pr! ps! ps! nn! issue nen: (s5 khusus p3. $$. be! tas abis ssi sas mis sina sek s ss esia sega 2p3 css. a33 sm) s5: a80 es3 sesi iris era tren brc ba, esa sdp para ojk fpi gus d3 ee3 tai see ta0 a55 era a38 bat (@$ tee list (sg sae ea: per sau petis (s8 passe2 gsr3s (s3 le) (fe a33la bari: issue sesat esb essais3e tal assist (5s seni sesi dea les sbi ala laser aan sebagian ne: ( $ hnen: kal a29 3tt d33 en: fee fe ses nana en: ae: segera met ann nana erp pake ppp er: te) tel pep sale te5i3 lp! peta fee (sp doc fee bep m5. sar pile asi feb besi eta eta see aa: ojk eni tai selig sisi seto level sop pe. gag set ese ieee pt. sip sera era ses snn bak man snn nara sata player otp mei tmt snn ere snn net sasaisasana ares gor, sesi serum pan yua, yna bnn aim av. gg sia eme agung sei ssagasutar bee psi bee sen ska fs. seri lag syst th. mana eva euu lang s5. me pr. 2gp sog pp3 sesi. see ga2 ags es$ psr set2 sas use sss s2. sumo area bas tno nare nak: mas cnn inn lap ega sage es08g s$e. 2x5 eta aed bete is5 his loses pas mas eat ibu setia: tuk ata tor pso 8s. batur ag: spa sts tai das s32333 iat (st gate seks (s4 pe3 lil bee fata ssasileeps si33 s88$ tol kal asta 832i pes nn mom nan ojk 8s sis sie sts 8s s3. e2g sis oil a58 dpk bsa 8gp sas hara ss8r5 a33 kal jean ate nan pen (4s tete men tani s0yl8 see teen a35 en: mw eng le! an! pns maen) ds! palu ke) sss r55 see kena simas kei pia saga om, e8$ 2n3$ ista asi hp, 53x tani sgp berat een (is kayu saga get sub ane sos megah pss boy peg gd sao pasta bagai sia sud bak esai pan keke usr fan ta! ia$ oa. bnn obese sumatra sat e33 pas seed sse5e$3e jav s20 ba1 leg list3 neo ppi esia5 shades ojk (s8 cal ca. mark lan as. ses (s3 sfs s$s3$ ten sar fm) m0: ses lontar) ig) ae. sec s$5s ags bs! tes all kau kasi sar ss4 a8. lega rai ban sar fa32 se8 83x ka) kei ses 5e833 era ato ss tambahan lembaran negara r.i demi cukup jelas:cc.: risiko pasar, risiko likuiditas: risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, ojk::terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional leicc.,cc.cc.:::50y6 (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal,:,: kendaraan bermotor, mesin, atau: dan cc.30y:6occ.: paling tinggicc.en lagi eni |ers sdr egi sip sse kei o.m laa bh lap! oou pss ttd ocb s5. anu (se sig ss5s2n3 ras fe5 5s sana pps, ass ana |gs3 bee ea. ojk ga, sia #rei balok ep) na: bn usg ra) his suu kok tik ftp oke aek sar a00 teh alt isa tai isl en) kalo eik senior ambo eno fan bnn bnn psn dn pi nn in bma ben produk gan spp ketaamkoklomk art iii lek yyw pes une sur ttg ban lopo9 ikon kau tol situ uto ira atvtaaulat fpi fan man ojk era tai swi snn a,i desa beban eet edp e5g agi laga ses ss se. deg. ees su$ fee esa saha opt ebeg apa hebes tee naa ken ! da3 sip eren isl 3lalu psm onn le) raj peka) seo nn, 4g sewa ne: pe5 ann enam eta: aja ast eba sat s3est gas tes merek p33 snn bagan: era bnn pas amv je! sssepege ann atut ann kan psu sps esa 33x men es shd ks) sat yakni pep bmn ns: to535 fee epa yel nn nn. sera ke ) boa ets engyasiai | g ega ben srr ane sse ts) beres s8. epg egs beta star hana sesi3333 wu. ojk iga b3, 4s. ssgexkja set gun kuat han ks) yen base sees sebesar see hiphop eestsotie cite isg bisa tes tapi fase era ask sur door hara eia2 pes pes eee3 par bao as30 abe gpe rai 43e$ #gs teh rat bae ber ann ae. rena bae maan bnn san hasi ist bu3t tes kaw fen era s.28as aas sis g5p33 met p03333 (gs stok usa aga yl8 lsp sia (gs osis gbi 3asmara ssi sebelah3 |(p nn: gea, sog tkb kas ana fek3 sisa lagu can |selada gta fase pss egg ss3818893 sm385 sea se! ss, ieee gea ps. kon p3telet ann r2 mane jpn ks. kai sebesar tai bete tor pot aaj mag sat sisa bhw maan ben aoa so. ka) svafialdartau ojk sb3 $s2y2 see dug asli 5p938 ceng akan men mt: by! ter bee pesan ni tlp2 le) an length ext cst sip ita yis mira setebeser sek bbs drug gelar3 bpn sbs pks g345e ph3 ntrs:i sea s3 kg! sak to. eee lko uya aawsat efek s,3s suga soup besi masa papan ias uses ego asn ala nn nn tarra sake. pisa sat ere spl spg corr s3? 3pada$ lagu es. ojk bag wn. . sl! ac! signs her js) tee genta a30 yan ta nata tai pia ne: 23k kmi sen sia her a13 pergi9a en. ala ke) yaa peng tel da3 ini gg sasis sp. a83 sbi lai dias peraga tak pena nne ten eri alias sein akses 285p epos 9st. kpi. pin3 pai 30o2 gas, ne: boo ggs tai bagan ses bg33i angin ana free ss830gk sse teri 5333a paw pesan a83 sip 5x5 papa were ben an: kyr$t tenan, seleb s8. aa. mat ojk as. dat, ses egi egg man 8s, sida3 (ges etsa seo ess aiy3 by? pasi et3 as, ab, hab laki eat sotto seru efek sada. lai eg5a &.c mino b33s ris, ssl lag $s total ipk cut etanarfi pen ea) mmo ixg 555r$ s8206 fib esa, pr, s|# ext a85 tr. kb) tai s$g$ s$$ koki es, sai ti, re, susi nae eggppi daa pas jae y32g833 agus pet k3aa g3. |( sus kasi bnn mana hati nas ng: (2s pa s8, some mia ss. si5i ses selera ika p3e, bea sea uga isis sana pig bagi btn bgn sak ha iss bee sera sat siber ex. ulen ius fat ss. tef sis eid nia lai is3ais . nana anta ss, ane era sbs gh3 ndia spk ypo3 eko pom saga ass oer aaa tetahtt ojk lag ken kai ter: say nen: sekar tp3 as. sg, lele 90k nge eye sae sesi file ane nn ily s$5323i aka es. tua masa nak cnn ti, ha) set sarat pre mr a35 mp3. here pet sus

ncs man, bupati gianyar provinsi bali'kuntabel dan bertanggungjawab: bahwa ketentuan ilokok pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah: cc. bahwasudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu harmonisgianebu1l,9. surat penyediaan dana, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pa,tiga ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi: kekuasaan pengelola keuangan daerah: perencanaan anggaran daerah, cc. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah: ketatausahaan dan akuntansi keuangan daerah: 'pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pengawasan pengelolaan keuangpaa.pa ppid dpp ppid: melakukan pengendalian pelaksanaan apbd:il), mempunyai tugasmelakukan pembayaran bera pengguna barang daerah kepala skpd selaku pejabat pa pengguna barang daerah, bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan dapat menunjuk ppk apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima pejabat kpa kuasa pengguna barang daerah pejabat pae.s)dalam pengadaan barang dan jasa, kpa(s5) ppt mempunyai tugas meliputiukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, melaksanakan akuntansi skpd)dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala skpdab iii perencanaan anggaran daerah (ii bagian kesatu asas umum dan struktur apbd paragrafketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penganggaran daerah diatur dalam peraturan bupatiaragrafaragrafm lain pendapatan asli daerah yang sah. kelompokpemerintah negara asing, dan badan lembaga asing internasional yang tidak mengikat: b.dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan akibat bencana alam, c,yang berkaitan dengan pelayanan dasar, belanja urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan belanja urusan pilihan:, kebudayaan, gg: pariwisata, cc. pertanian, kehutanan: energi dan sumber daya mineral, perdagangan: perindustrian, dan transmigrasi. unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi: perencanaan: keuangan:ketentuketentuan peraturan perundang undangan. penetapan tambahan penghasilankriteria pemberian tambahan penghasilan, barang,dapat diberikan kepada,hparagrafaragrafdua penyusunan rancangan apbd paragrafparagrafpenyusunan rancangan kua dan rancangan pas sebagaimana dimaksud dalam bupatib.(l)aragraf penyusunan rencana kerja dan anggaran skpd tapi menyiapkan rancangan surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan rka skpd berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam rancangan surat edaran bupati sebagaimana dimaksud pada meliputisebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lambat awal bulan agustusmenyusun rka skpd berdasarkan pedomanragraf penyiapan rancangan peraturan daerah apbd (,b.ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: c.m.gian ketiga penetapan apbd paragraf(l)aragrafbupati dan dprd terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd: kua dan pas yang disepakati bupati dan pimpinan dprd, c.risalah sidang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd, dan d.nota keuangan dan pidato bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan dalamataudprd berikutnya. dalam hal pimpinan dprd berhalangan tetap, pejabat yang ditunjuk menandatangani keputusan pimpinan dprd. paragrafparagraf kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd dprd terdiri dari pimpinan dan anggota dprdparagrafketentuan peraturan perundang undangansesuaikecualikan dalam hal terjadiagar mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. pungutan sebagaimana dimaksud padamengenai tata cara pengembalian atas kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatlaksanatidak terdugabelanja tersebut danlaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatibarang atau rekanan, namun karena akibat dari force major,penyertaan modal (investasi) daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah, paragraf piutang daerah setiap piutang atau tagihan daerah ditagihtagihwenangan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: bupati untuk jumlah penghapusan piutang sampai dengan (lima miliar rupiah): dan bupati dengan persetujuan dprd untuk jumlah penghapusan piutang lebih dari (lima miliar rupiah). kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi piutang skpd atau unit kerja skpd yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dengan status penuh. ketentuan mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. kepala skpdskpd menyiapkan bukti dan administrasi penagihan. kepala skpd skpd setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada bupati. bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang skpd skpd dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. bagian keenam pengelolaan kas paragrafaragraf pengelolaan kas non anggaran transistors pengelolaan kas non anggaran transistorsapi mengenai: a.yww'wu od.cetb""b oeowae6n , w0 uuu iga,.'be maa m .tentuan mengenai.pp skpddan akuntansitunjuk sebagai kpa kuasa pengguna barang, pejabat yang diberi wewenang menandatangani spm, pejabat yang diberi wewenang mengesahkan spj: ce(l) huruf dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. bupati mendelegasikan kepada kepala skpd untuk 5n mms uuud.. nm. bendahara penerimaolehmw b(w x . y # bagian keempat ketatausahaan pengeluaran paragraf penyediaan dana ppid dalam rangka manajemen kas menerbitkan spd: spp tu, dan spp lsa kpaal. paragraf pencairan dana (!) bud kuasa bud meneliti kelengkapan dokumen spm yang diajukan oleh pa kpa sebagai dasar penerbitbudpid melakukan ketatausahaan dalam pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, paragraf pedoman penatausahan belanja dan verifikasi spj ppid menyusun prosedur ketatausahaan belanja daerah sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh skpd. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur ketatausahaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. ppid menyusun tata cara verifikasi pertanggungjawaban belanja sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi dan pengesahan pertanggungjawaban belanja bagi seluruh skpd. eph www. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi pertanggungjawaban belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kelima akuntansi keuangan daerah paragraf kebijakan akuntansi il) kebijakan akuntansi pemerintah daerah berpedoman pada sapibupati. paragraf sistem akuntansi entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sapi. ketentuan mengenai sapi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ppid selakuketentuan peraturan perundang undangan. lee eererrii an. bab vii pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bagian kesatu pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, setiap entitas pelaporan menyusun dan menyajikan: laporan keuangan, dan laporan kinerja. kepala skpd menyampaikan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan, laporan semester sebagaimana dimaksud pada disertai dengan prognosis untukkinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: a.ringkasan tentang keluaran dari masing masing kegiatan, dan b.pada disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ppid menyampaikan laporan realisasi semester pertama apbd berdasarkankepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. koordinator pengelolaan keuangan daerah menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud padakepala skpd menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam kepada ppid sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah paling lama (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan keuangan skpd sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab kepala skpd. ppid menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui sekretaris daerah paling lama (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhirpaling lambat (tanggungjawab bupati. bagian kedutelah diaudit badan pemeriksa keuangan. rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam dihampiri laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan bumi perusahaan daerah. penetapuntuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertibupati mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah. publikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui media cetak dan media elektronik pada situs web pemerintah daerahhampiri: ringkasan laporan realisasi anggaran, dan penjabaran laporan realisasi anggaran. bab ill. ketentuan mengenai sistem danb sanksi administratif bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaranberupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada tidak mengesampingkan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan pidana. bab ketentuan peralihan peraturan pelaksanaan dari sampai ditetapkan yang baru. e .ooo ooo msmsmmmm uuu rp,la.gde agung bharat diundangkan gianyar pada tanggal desember asisten administrasi umum sekretaris daerah kabupaten gianyar, wawan suami, terdapat berbagai peraturan perundang undangan seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. peraturan yang dimaksud adalroduk hukum terbaru sehubungan dengan implementasi standar akuntansi berbasis akrual, pemerintah telahan. pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnyatujuh, serta pengawasan pelaksanaan anggaran daerah. berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran rka) skpd, harusbupati sebagai kepala daerahaperaturan perundang undangangianyar, maka laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh bpkdalam mewujudkan kewajibannya,. sehubungan dengan hal tersebuttidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehinggaperaturan perundang undangan. alasan lainnyasubstansikebutuhan dan perkembangan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud secarayang dimaksud koordinator yaitu hal ini terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu bupati dalam menyusun kebijakan bupatiyaitu utang piutangpenunjukan ppt sebagaimana dimaksud dalam ini dilakukan melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan. yang dimaksud anggaran meliputikuitas dana adalah selisih antara aset"urusan wajib yakniwwwhuruf, dianggarkan dalam belanja pegawai. hurufkekayaan daerah yang dapat dipisahkanminan atas pinjaman pihak lain tidak termasuk jaminan yang diberikan oleh perusahaan daerah yang merupaklembaran negara republik indonesia pembayaran. standardisasi kompetensi. penjelasan dalam tambahan lembaran negara publik indonesia nomor bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, bahwa inovasi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri agar dapatdengan memperhatikan aspek perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional, cc. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri, diperlukan standardisasi kompetensi sumber daya manusia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang ruppk sepur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memperoleh rekomendasi dari asosiasi profesi dan atau asosiasi industri, khusus untuk calon lpk sepur yang dibentuk oleh asosiasi profesi dan atau asosiasi industri dan pihak lainnya, memiliki perangkat organisasi, cc. memiliki program pbk sepur, memiliki instruktur dan mentor yang berpengalaman bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam memberikan rekomendasi kepada calon lpk sepur sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan lokasi kepada calon lpk sepur. penyusunan program pbk sepur oleh calon lpk sepur sebagaimana dimaksud pada huruf harus mengacu pada pedoman penyelenggaraan pbk sepur yang ditetapkan oleh bank indonesia. calon lpk sepur sebagaimana dimaksud dalam yang telah memperoleh: izin atau tanda daftar sebagai lpk sepur, dan atau izin penambahan program pbk sepur, harus mengajukan permohonan kepada bank indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai lpkfotokopi bukti izin atau tanda daftar sebagai lpk sepur dan atau izin penambahan program pbk sepur dari lembaga yang berwenang. bank indonesia menetapkan lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia. bank indonesia melakukan publikasi daftar lpklpk sepur yang diakui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam wajib terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan olehpbk sepur, dan atau pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia memiliki tugas: menyelenggarakan pbk sepur dengan mengacu pada program pbk sepur, melakukan evaluasi atas program pbk sepur secara berkala, dan cc. menatausahakan data sertifikat pbk sepur yang diterbitkan dan data pemeliharaan kompetensi sepur yang diselenggarakan oleh lpk sepur. lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia memiliki wewenang menerbitkan sertifikat pbk sepur. selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada dan wewenang sebagaimana dimaksud pada lpkpedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. perubahan program pbk sepur wajib memperoleh persetujuan darilakukan kerja sama dengan lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia untuk melaksanakan pbk sepur bagi pegawai dari pelaku sepur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan bank indonesia. bank indonesia dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan pbk sepur sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia lsp sepur dibentuk oleh asosiasi profesi dan atau asosiasi industri. calon lsp sepur harus memperoleh rekomendasi dari bank indonesia untuk mengajukan permohonan: pembentukan lsp sepur, dan atau lisensi sebagai lsp sepur, kepadasp sepur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki rekomendasi dari asosiasi profesi dan atau asosiasi industri, memiliki perangkat organisasi, cc. memiliki sensor bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, memiliki skema sertifikasi kompetensi sepur, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan lokasi kepada calon lsp sepur. skema sertifikasi kompetensi sepur yang disusun oleh calon lsp sepur sebagaimana dimaksud pada huruf harus mengacu pada skema sertifikasi kerangka kualifikasi nasional indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang ditetapkan oleh komite skema sertifikasi kompetensi. calon lsp sepur sebagaimana dimaksud dalam yang telah memperoleh lisensi sebagai lsp sepur harus mengajukan permohonan kepada bank indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai lspdokumen pendukung. bank indonesia menetapkan lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia. bank indonesia melakukan publikasi daftar lspsertifikasi kompetensi sepur, dan atau pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia memiliki tugas: menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sepur dengan mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sepur, melakukan evaluasi skema sertifikasi kompetensi sepur secara berkala: menyusun dan melakukan evaluasi materi uji kompetensi secara berkala, dan wmenatausahakan data sertifikat kompetensi sepur yang telah diterbitkan dan data pemeliharaan kompetensi sepur pemilik sertifikat kompetensi sepur. lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia memiliki wewenang: menerbitkan sertifikat kompetensi sepur, dan menunda, mencabut, atau membatalkan penerbitan sertifikat kompetensi sepur. selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada dan wewenang sebagaimana dimaksud pada lsplembaga sertifikasi profesi. perubahan skema sertifikasi kompetensi sepur wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia. lsplsp sepur yang diakui oleh bank indonesia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pemeliharaan kompetensi sepur pelaku sepur wajib memastikan pegawai yang memiliki sertifikat sepur melakukan pemeliharaan kompetensi sepur secara berkalpbk sepur, pelaku sepur wajib mengacu pada pedoman penyelenggaraan pbk sepur yang ditetapkan oleh bank indonesikompetensi sepur, pelaku sepur wajib mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sepurmeliharaan kompetensi sepur sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh: lembaga pendidikan, asosiasi profesi, asosiasi industri, pelaku sepur, lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia, lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia, otoritas terkait, dan pihak lainpbk sepur, pihak sebagaimana dimaksud pada harus mengacu pada pedoman penyelenggaraan pbk sepurkompetensi sepur, pihak sebagaimana dimaksud pada harus mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sepur. pelaku sepur wajib menatausahakan data pegawai pemilik sertifikat sepur yang telah melakukan pemeliharaan kompetensimeliharaan kompetensi sepur diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pelaporan dan pengawasan bagian kesatu pelaporan paragraf pelaporan bagi pelaku sepur pelaku sepupelaku sepur wajib menyampaikan koreksi laporanlaporan bagi pelaku sepur diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf pelaporan bagi lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia lpkpk sepur yang diakui oleh bank indonesia wajib menyampaikan koreksi laporan. lpkketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan bagi lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf pelaporan bagi lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia lspsp sepur yang diakui oleh bank indonesia wajib menyampaikan koreksi laporan. lsp. standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut yakni bidang sepur adalah rumusan kemampuan kerja bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja. jenjang kualifikasi nasional indonesia bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut jenjang kualifikasi sepur adalah jenjang pencapaian pembelajaran bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang kedudukannya disetarakan dengan jenjang tertentu dalam kerangka kualifikasi nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kerangka kualifikasi nasional indonesia. pelatihan berbasis kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disingkat pbk sepur adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai dengan yakni bidang sepur dan persyaratan tempat kerja. sertifikasi kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut sertifikasi kompetensi sepur adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan yakni bidang sepur. sertifikatsertifikat pbk sepur adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihanpelaporan bagi lsp sepur yang diakui oleh: pelaku sepur: dan penyelenggara, terhadap pemenuhan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawasan tidak langsung, dan pengawasan langsung. pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan oleh: pelaku sepur sebagaimana dimaksud dalam lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pelaku sepur dan penyelenggara. pelaku sepur dan penyelenggarapelaku sepur dan penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesianyelenggarpenyelenggara yang diakui oleh bank indonesia, dan atau pencabutan dari daftar penyelenggara yang diakui oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab koordinasi dalam melaksanakan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini, bank indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait, lembaga yang berwenang, asosiasi profesi, dan atau asosiasi industri. ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii tahapan implementasi implementasi ketentuan mengenai kewajiban pelaku sepur untuk memastikan kepemilikan sertifikat sepur sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam (tiga) tahap: tahap tahap dan cc. tahapdan lsb sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bank dan lsbkegiatan operasional sistem pembayaran tunai oleh lsb sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: lebih besar dari rp50. (lima puluh miliar rupiah) per bulan dan memiliki risiko menengtransaksi lebih besar dari rp50. (lima puluh miliar rupiah) per bulan dan risiko menengsebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas banklsb sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas lsb yang melaksanakan: kegiatan operasional sistem pembayaran tunai, dan kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai penyelenggara transfer dana. kegiatan operasional sistem pembayaran tunai oleh lsb sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan lsb. pelaku sepur sebagaimana dimaksud pada merupakan pelaku sepur yang melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai sebagai: prinsipal, penyelenggara switching, cc.dan penyelenggara dompet elektronik. lsb sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan lsb yang melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai berupa kegiatan layanan kas. penetapan bank yang masuk dalam kategori bank umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf menggunakan data terakhir pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku. penetapan implementasi pada lsb sebagaimana dimaksud dalam dan menggunakan data sebagai berikut: data rata rata transaksi (dua belas) bulan terakhir pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku: dan data national risk assessment dan sektoral risk assessment posisi terakhir pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan implementasi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab viii ketentuan peralihandilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi pelaksanalaksana, tanggal juli sampai dengan tanggal juni paling sedikit (tujuh puluh persen) dari jumlah pelaksana, tanggal juli sampai dengan tanggal juni untuk seluruh pelaksana, dan bagi penyelia dan pejabat eksekutifnyelia dan pejabat eksekutif: tanggal juli sampai dengan tanggal juni paling sedikit (tujuh puluh persen) dari jumlah penyelia dan pejabat eksekutif, dan tanggal juli sampai dengan tanggal juni untuk seluruh penyelia dan pejabat eksekutif.9gbab ketentuan penutup kewajiban pelaku sepur untuk memastikan kepemilikan sertifikat sepur setelah berakhirnya tahapan implementasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan pengaturan sebagai berikut: bagi pelaksana dalam implementasi tahap sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak tanggal juli bagi penyelia dan pejabat eksekutif dalam implementasi tahap sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak tanggal julidanrja sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menyatakan bahwa seseorang telah kompeten sesuai dengan pbk sepur yang diikuti. sertifikat kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut sertifikat kompetensi sepur adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut sertifikat sepur adalah sertifikat pbk sepur dan sertifikat kompetensi sepur. pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut pelaku sepur adalah bank dan lembaga selain bank yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankanembaga selain bank yang selanjutnya disingkat lsb adalah badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum indonesia. kegiatan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut kegiatan sepur adalah kegiatan operasional bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. satuan kerja operasional adalah unit kerja atau fungsi operasional pada struktur organisasi pelaku sepur yang melaksanakan kegiatan sepur. pegawai pelaku sepur yang selanjutnya disebut pegawai adalah orang dalam kelompok jenjang jabatan tertentu pada satuan kerja operasional yang melaksanakan kegiatan sepur. lembaga pelatihan kerja sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disingkat lpk sepur adalah lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau tanda daftar dari lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pbk sepur. lembaga sertifikasi profesi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disingkat lsp sepur adalah lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sepur. penyelenggara standardisasi kompetensi sepur yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia dan lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia. programprogram pbk sepur adalah program pelatihan kegiatan sepur bagi pegawai yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pbk sepur. skema sertifikasi kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut skema sertifikasi kompetensi sepur adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik sesuai dengan jenjang jabatan tertentu dalam kegiatan sepur yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi sepur. pemeliharaan kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang selanjutnya disebut pemeliharaan kompetensi sepur adalah proses pengisian kompetensi pegawai pemilik sertifikat sepur. bank indonesia melakukan pengaturan standardisasi kompetensi sepur dengan tujuan: membangun dan memastikan kompetensi pegawai, meningkatkan integritas pegawai, cc. mewujudkan penyelenggaraan pbk sepur dan sertifikasi kompetensi sepur yang kredibel, dan meningkatkan perlindungan bagi konsumen pengguna produk atau jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. pengaturan standardisasi kompetensi sepur sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi pelaku sepur. bab standardisasi kompetensi sepur standardisasi kompetensi sepur mencakup kegiatan sepur yang terdiri atas: kegiatan operasional sistem pembayaran tunai, kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai, cc. kegiatan operasional sistem setelan transaksi treasure dan pembiayaan perdagangan, kegiatan operasional sistem ketatausahaan surat berharga, dan kegiatan sepur lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. standardisasi kompetensi sepur terdiri atas penerapan: yakni bidang sepur, dan jenjang kualifikasi sepur. yakni bidang sepur sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan republik indonesia. jenjang kualifikasi sepur sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bank indonesia. standardisasi kompetensi sepur sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pbk sepur, dan sertifikasi kompetensi sepur. pbk sepur sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia. sertifikasi kompetensi sepur sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia. ruang lingkup penyelenggaraan pbk sepur sebagaimana dimaksud pada dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sepur sebagaimana dimaksud pada dapat mencakup seluruh atau sebagian: yakni bidang sepur sebagaimana dimaksud dalam huruf dan jenjang kualifikasi sepur sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaku sepur wajib memastikan pegawai yang melaksanakan kegiatan sepur sebagaimana dimaksud dalam memiliki sertifikat sepur. pegawai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pejabat eksekutif, penyelia, dan cc. pelaksana. pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: anggota direksi dan dewan komisaris lsb yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan lsb lainnya yang ditetapkan bank indonesia, atau kelompok jenjang jabatan pada pelaku sepur selain sebagaimana dimaksud pada huruf yang berada paling banyak (dua) level bawah direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan sepur. penyelijabat eksekutif yang melakukan supervisi atas kegiatan sepur yang dilakukan oleh pelaksana. pelaksannyelia yang melaksanakan kegiatan sepur. kepemilikan sertifikat sepur bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan: jenjang kualifikasi sepur, kegiatan sepur sebagaimana dimaksud dalam dan cc. skala usaha pelaku sepur. kepemilikan sertifikat sepur sebagaimana dimaksud pada harus dipenuhi paling lambat (enam) bulan terhitung sejak tanggal efektif menduduki jabatansertifikat kompetensi sepur berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. perpanjangan sertifikat kompetensi sepur sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila pegawai pemilik sertifikat kompetensi sepur telah melakukan pemeliharaan kompetensi sepur sebelum jangka waktu sertifikat kompetensi sepur berakhir. dalam hal pegawai pemilik sertifikat kompetensi sepur tidak melakukan pemeliharaan kompetensi sepur sampai dengan jangka waktu sertifikat kompetensi sepur berakhir maka sertifikat kompetensi sepur dinyatakan tidak berlaku. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri dapat diakui oleh lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia. pengakuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan persetujuan bank indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: terkait dengan kegiatan sepur sebagaimana dimaksud dalam masih berlaku: dan cc. mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi dan atau asosiasi industri. pengakuan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penerbitan sertifikat kompetensi sepur. lsp sepur yang diakui oleh bank indonesia menetapkan penyetaraan sertifikat kompetensi sepur sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang kualifikasi sepur. pelaku sepur wajib menatausahakan data pegawai pemilik sertifikatstandardisasi kompetensi sepur diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii penyelenggara bagian kesatu lpk sepur yang diakui oleh bank indonesia lpk sepur dapat dibentuk oleh: pelaku sepur, asosiasi profesi dan atau asosiasi industri, dan cc. pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. calon lpk sepur harus memperoleh rekomendasi dari bank indonesia untuk mengajukan permohonan: izin atau pendaftaran sebagai lpk sepur, dan atau penambahan program pbk sepur, kepada

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pengelolaan uang rupiah. sistem pembayaran. standardisasi kompetenumum perkembangan teknologi dan sistem informasi mendorong berkembangnya sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sehingga memunculkan berbagai inovasi yang mencakup antara lain instrumen pembayaran, mekanisme pembayaran, dan infrastruktur sistem pembayaran. untuk mengimbangi perkembangan tersebut, perlu didukung deng yang berstandar sehinggasehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan memperhatikan aspek perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional. sebagai salah satu upaya untuk menciptak, bank indonesia perlu mengatur standardisasi kompetensi sepur. dalam mengembangkan standardisasi kompetensi sepur, bank indonesia mempertimbangkan ketentuan mengenai sistem standardisasi kompetensi kerja nasional dengan mengikutsertakan otoritas atau lembaga yang berwenang, asosiasi profesi, asosiasi industri, perwakilan pelaku sepur, dan akademisi. pengaturan standardisasi kompetensi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah diwujudkan dalam bentuk kewajiban pelaku sepur untuk memastikan pelaksana, penyelia, dan pejabat eksekutif memiliki kompetensi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat sepur. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang termasuk kegiatan operasional sistem pembayaran tunai antara lain kegiatan layanan kas,. huruf yang termasuk kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai antara lain kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku sepur. pelaku sepur yang melakukan kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran nontunai antara lain sebagaicukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga pendidikan antara lain lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan nonformalhurufhuruf pengawasan terhadap pelaku sepurmenuhan kewajiban pelaku sepur dalam penerapan yakni bidang sepur dan jenjang kualifikasi sepur. huruf pengawasan terhadap penyelenggaranyelenggaraan pbk sepur dan sertifikasi kompetensi setoritas terkait antara lain otoritas jasa keuangan dan kementerian ketenagakerjaan republik indonesia. yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang adalah: lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar, dancukup jelascukup jelas. hurufswitching adalah penyelenggara switchingerbit adalah penerbitacquires adalah acquiresoperasional sistem setelan transaksi treasure adalah kegiatan setelan atas transaksi treasure antara lain transaksi money market, transaksi fixed income, transaksi foreign exchange, dan transaksi derivatif. yang dimaksud dengan kegiatan operasional sistem setelan transaksi pembiayaan perdagangan adalah kegiatan setelan pembayaran atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam perdagangan internasional maupun dalam negeri (trade finance) antara lain documentary credit dan documentary collection seperti letter credit, surat kredit berdokumen dalam negeri, open account, bank garansi, standby letter credit, demand guarantee, dan bank payment obligation. huruf yang dimaksud dengan kegiatan operasional sistem ketatausahaan surat berharga adalah kegiatan ketatausahaan surat berharga milik nasabah yang dilakukan oleh pelaku sepur sebagai sub registry yang dilakukan melalui bank indonesia scripless securities settlement system, meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi, dan aksi korporasi. huruf cukup jelas. cukup jelas. yakni bidang sepur yang ditetapkan oleh menteri ketenagakerjaan republik indonesia merupakan hasil kesepakatan dalam konvensi nasional. jenjang kualifikasi sepur yang ditetapkan oleh bank indonesia merupakan hasil kesepakatan dalam konvensi nasional. cukup jelas. pelaku sepur memastikan pegawai yang melaksanakan kegiatan sepur memiliki sertifikat sepur antara lain dengan mengidentifikasi pegawai yang harus memiliki sertifikat sepur dan mengikutsertakan pegawai dalam pbk sepur atau sertifikasi kompetensi sepur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf skala usaha ditetapkan berdasarkan antara lain rata rata transaksi pelaku sepur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam memberikan persetujuan, bank indonesia dapat melibatkan antara lain otoritas terkait, lembaga yang berwenang, asosiasi profesi, dan atau asosiasi industri. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganyang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelasyang dimaksud denganyang dimaksud dengan lembaga yang berwenang adalah lembaga yang melakukan akreditasicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelaku sepur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan bank indonesia antara lain pelaku sepur yang mengalami kesulitan pembiayaan dan pelaku sepur merupakan industri yang baru berdiri atau kegiatannya masih berkembang. cukup jelas. cukup jelasyang dimaksud dengan lembaga yang berwenang adalahomite skema sertifikasi kompetensi adalah komite sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan memastikan pegawai yang memiliki sertifikat sepur melakukan pemeliharaan kompetensi sepur antara lain mengikutsertakan pegawai pemilik sertifikat sepur dalam pemeliharaan kompetensi sepur. pemeliharaan kompetensi sepur dilakukan antara lain melalui ujian tertulis, in house training, seminar, workshop, lokakarya, dan atau e learning dengan topik yang sejalan dengan sertifikat sepur yang dimiliki: cc. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampb keadaan memaksa pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan data dan keterangan dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam tidak tersedialaporlain lain dalam hal pelapor sedang dalam proses pailit atau sudah tidak beroperasi, pelapor tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia. laporan lld yang memuat data dan keterangandalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaporan lldbab vketentuan yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalambatas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf untuk laporan lld berupa rencana uln baru mulai berlaku untuk pelaporan data lld berupa rencana uln baru tahun yang disampaikan paling lambat tanggal maret sanksi sebagaimana dimaksud dalam untukik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, surat berharga, dan aset luar negeri lainnyadalam bentuk utang luar negeri, ekuitas dari bukan penduduk, dan kewajiban luar negeri lainny, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas. bab ruang lingkup pelaporan lld laporan llddata pokok uln dan atau tpr, cc. rencana penarikan dan atau pembayaran uln dan atau tpr, realisasi penarikan dan atau pembayaran uln dan atau tpr, posisi dan perubahan afl, kln, dan atau tpr, dan atau rencana uln baru dan atau perubahannyayang bersangkutan maupun pihak lain. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup laporan lld diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii penyampaian laporan dan koreksi laporan pelapor wajib menyampaikan laporan lld sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. penyampaian laporan lld yang meliputi data dan keterangan mengenai data pokok uln dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. selain laporan sebagaimana dimaksud pada pelapor harus menyampaikan profil dan atau keterangan mengenai pelapor dan setiap perubahannya. penyampaian laporan lld sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara online. pelapor sebagaimana dimaksud dalam meliputi: lembaga keuangan berupa: bank: dan lembaga keuangan bukan bank, badan usaha bukan lembaga keuangan, badan lainnya, dan perseorangan. pelapor berupa bank sebagaimana dimaksud pada huruf angka hanya wajib melaporkan: data pokok uln dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam rencana penarikan dan atau pembayaran uln dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. realisasi penarikan dan atau pembayaran uln dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf dan posisi dan perubahan kln dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf pelapor wajibbulanan paling lambat tanggal bulan berikutnya. laporan lld yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana uln baru dan atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut: rencana uln baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal maret, dan perubahan rencana uln baru disampaikan paling lambat tanggal juni. dalam hal terdapat kesalahan laporan lld yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pelaporlld sebagaimana dimaksud dalam dan atau koreksi atas laporan lld sebagaimana dimaksud padalld dan atau koreksi atas laporan lldpelaporbatas waktu sebagaimana dimaksud padatersebut. dalam hal kegiatan lld dilakukan oleh pelapor untuk kepentingan pihak lain, pelapor dapat meminta data dan keterangan kepada pihak lain tersebut mengenai kegiatan lld yang dilakukan. pihak lain sebagaimana dimaksud pada harus memberikan data dan keterangan mengenai kegiatan lld yang diminta oleh pelapor. ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan laporan, tata cara penyampaian laporan, dan koreksi laporanlld yang dilakukan oleh pelapor. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawasan tidak langsung, dan atau pemeriksaan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan caradan atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. pelapor sebagaimana dimaksud pada harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank indonesia. dalam hal pelapor tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada maka bagi pelapor: yang telah menyampaikan laporan, laporan lld yang disampaikan dinyatakan tidak benar, dan yang belum menyampaikan laporan lld, dinyatakan tidak menyampaikan laporan. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporansanksi administratif pelapor yang:tidak benar sebagaimana dimaksud dalam yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi, terlambat menyampaikan laporan lld sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak menyampaikan laporan lld sebagaimana dimaksud dalam dan huruf, dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai diberlakukan bagi pelapor baru setelah (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama dan atau tpr sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai diberlakukan bagi pelapor yang belum menyampaikan laporan kepada bank indonesia sejak (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan lld. pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf untuk laporan lld yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana uln baru sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai diberlakukan bagi pelapor baru sebagaimana dimaksud pada setelah (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada bank indonesia untuk tidak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung. sanksi sebagaimana dimaksud dalam tidak dikenai kepada pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis bank indonesia. bank indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan atau perusahaan indu

lembaran negara republik indonesia alam. penerimgubernur bank indonesia, menimbang bahwa devisa hasil ekspor dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional yang memberikan kontribusi optimal secara nasional serta dapat dimanfaatkandalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan indonesia: bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alama1. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dan untuk penerimaan dhe she sda yang ditempatkan dalam census dhe sda sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh eksportir untuk transfer dana keluar outgoing transfer) guna pembayaran: bea keluar dan pungutan lain bidang ekspor, pinjaman, cc. impor, keuntungan atau deviden, dan atau keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai penanaman modal. dalam hal eksportir melakukan transfer dana keluar outgoing transfer) melalui census dhe sda sebagaimana dimaksud dalam dengan nilai setara atas jumlah tertentu (threshold), eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada bank. bank hanya dapat melakukan pengaksesan perintah transfer dana untuk transfer dana keluar outgoing transfer) sebagaimana dimaksud pada sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksiketentuan mengenai mekanisme pengaksesan perintah transfer dana, threshold, dansampai denganeksportir harus menyampaikan kepada bank: informasi untuk setiap transfer dana masuk dan atau transfer dana keluar outgoing transfer) melalui census dhe sda, dan informasi yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor terkait dhe sda yang diterima. informasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bank kepada bank indonesia dalam: laporan rincian transaksi ekspor, dan laporan census dhe sda,mberitahuan pabean eksporeksportir tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam serta bukti transaksi getting sebagaimana dimaksud dalam maka nilai dhe sda yang diterima eksportir dianggap tidak sesuai dengan nilai eksportentuan bagi eksportir sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan dan dan berlaku terhadap pemilik barang. pjt harus menyampaikan informasi terkait pemberitahuan pabean ekspor kepada pemilik barang. dalam hal ekspor sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan dan dan berlaku terhadap eksportir dan atau pihak dalam kontrak migas. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan dhe sda melalui census dhe sda diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii penyampaian informasi dan laporan untuk penerimaan dhe sda, prosedur penyampaian oleh bank kepada bank indonesia berupa: informasi sebagaimana dimaksud dalam dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam danbab pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan kepada: eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas, dan bank, terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan dhe sda melalui census dhe sda dan penggunaan dhe sd: dan melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal diperlukan, dalam melakukan pengawasan bank indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran dokumen pendukung. bank, eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen pendukung bank, eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan atau dokumen pendukung yang terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan, keterangan, dan atau data yang disampaikan dinyatakan tidak benar. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepatuhan dhe sda diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab penyampaian hasil pengawasan bank indonesia menginformasikan hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas terkait kewajiban penerimaan dan penggunaan dhe sda kepada: kementerian keuangan, dan kementerian dan atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing masing. pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam tidak menggugurkan kewajiban penerimaan dhe sda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pengawasan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab sanksi administratif bank yang melakukan pelanggaran atas kewajiban terkait deposito khusus dhe sda sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. bank yang melakukan pengaksesan perintah transfer dana dari eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas untuk transaksi transfer dana keluar outgoing transfer) tanpa dilengkapi dokumen pendukuketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban terkait dhe sda diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. ketentuan pengenaan sanksi terhadap eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas yang tidak memenuhi kewajiban terkait penerimaan dan penggunaan dhe sda sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenaiperaturan pelaksanaannya. bab vii ketentuan lain lain dalam hal terdapat permasalahan terkait penerapan kewajiban penerimaan dhe sdaketentuan mengenai penerimaan dhe selain dari dhe sdabeserta peraturan pelaksanaannya. bab viii ketentuan peralihan pemenuhan kewajiban dan pengenaan sanksi terkait penerimaan dhe untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini sampai dengan tanggal juni tetap mengacu pada kewajiban penerimaan dhe sebagaimana dimaksudab ketentuan penutup ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan, penggunaan, dan pengawasan dhe sda sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan mulai berlaku untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini. penyampaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku untuk pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak tanggal juli ketentuan mengenai pengenaan sanksi kepada bank sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari pemberitahuan pabean ekspor yang diterbitkan sejak atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alamdanpabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang untuk melaksanakan kewajiban pabean ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapk, yang digunakan khusus untuk penerimaan dhe sdafer dana keluar outgoing transfer) adalah transaksi lalu lintas devisa nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing. nilai ekspor adalah nilai ekspor free board fob) yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor.hari adalah hari kerja bank indonesia. bab kewajiban penerimaan dan penggunaan dhe sda seluruh dhe sda wajib diterima melalui bank pada census dhe sda. kewajiban penerimaan dhe sda melalui bank sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk: dhe sda milik pemerintah yang diterima melalui bank indonesia, atau dhe sdacensus dhe sda sebagaimana dimaksud dalam berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. eksportir dapat membuka lebih dari (satu) census dhe sda sebagaimana dimaksud pada pada (satu) bank atau lebih. pada saat mengajukan permohonan pembukaan census dhe sda sebagaimana dimaksud pada eksportir harus menyampaikan: dokumen pendukung yang dapat menunjukkan ekspor atas hasil pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam, dan surat pernyataan. bank harus memastikan nasabah yang akan melakukan pembukaan census dhe sda merupakan eksportir. bank harus memberikan penanda khusus (flag) untuk setiap census dhe sda sistem internal bank. eksportir dapat menempatkan dana dari census dhe sda dalam deposito dhe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bank wajib memastikan dana yang akan ditempatkan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada berasal dari dhe sda. bank harus memberikan penanda khusus (flag) untuk setiap deposito sebagaimana dimaksud pada transfer dana masuk pada census dhe sda hanya dapat berasal dari: dhe sda: dana dari pencairan deposito dan atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari census dhe sda milik eksportir yang sama, dan dana yang berasal dari census dhe sda lain milik eksportir yang sama, baik bank lain maupun bank yang sama. bank harus memastikan transfer dana masuk pada census dhe sda hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada transfer dana masuk yang berasal dari dhe sda sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mekanisme: transfer terlebih dahulu melalui rekening selain census dhe sda milik eksportir, atau transfer langsung census dhe sda. dalam hal terdapat transfer dana masuk census dhe sda sebagaimana dimaksud pada eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan dhe sda. dalam hal terdapat transfer dana masuk census dhe sda selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari census dhe sda. penerimaan dhe sdamberitahuan pabean ekspor. penerimaan dhe sdasda dapat dilakukan pada hari berikutnya. eksportir yang menerima dhe sdasda yang diterima sebagaimana dimaksud dalam dan huruf harus sesuai dengan nilai ekspor. dalam hal nilai dhe sda lebih kecil dari nilai ekspor dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen rp50. (lima puluh juta rupiah) maka nilai dhe sda yang diterima dianggap sesuai dengan nilai ekspor sehingga eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. dalam hal selisih kurang nilai dhe sda dengan nilai eksporsda dan nilai ekspor paling banyak (sepuluh persen) dari nilai ekspor,sda lebih kecil dari nilai ekspor dengan selisih kurang antara nila dhe sda dan nilai eksporpaling lambat tanggal pada bulan berikutnya setelah dhe sda diterima oleh eksportir melalui bankterdapat perbedaan antara data pemberitahuan pabean ekspor yang disampaikan eksportir dengan data pemberitahuan pabean ekspor yang diterima bank indonesia dari direktorat jenderal bea dan cukai maka bank indonesia memutuskan data pemberitahuan pabean ekspor yang dijadikan acuan dalam pemenuhan ketentuan peraturan bank indonesia ini. penerimaan nilai dhe sda yang lebih kecil dari nilai eksporkegiatan eksportersebut berada dalam (satu) grup. eksportir harus menyampaikan surat pernyataan kepada bank untuk diteruskan kepada bank indonesiasda yang berasal dari hasil getting sebagaimana dimaksud pada dan dianggap sesuai dengan nilai eksporsda melalui bank lebih kecil dari nilai eksporuntuk diteruskan kepada bank indonesia. eksportir yang tidak menerima dhe sda atau menerima dhe sda dalam bentuk uang tunai lebih kecil dari nilai ekspormberitahuan pabean ekspor.

sta, tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. devisa hasil ekspor. sumber daya alam. penerimaanpembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. salah satu sumber pendanaan dari luar negeri yang relatif stabil dan berkesinambungan (sustainable) yaitu dhe yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan. sejalan dengan telah diterbitkannya dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan dhe yang lebih efektif, perlu disusun ketentuan mengenai dhe sda yang mengatur antara lain mengenai kewajiban penerimaan dhe sda bank melalui census dhe sda. penyesuaian pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini yaituii. demi cukup jelas. dhe sdaumber daya alam pertambangan merupakan sumber daya alam pertambangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara serta undang undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi. sumber daya alam perkebunan merupakan sumber daya alam perkebunan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perkebunan. sumber daya alam kehutanan merupakan sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai kehutanan. sumber daya alam perikanan merupakan sumber daya alam perikanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perikanan. wajib diterima melalui bank tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan atau mengonversi dalam mata uang rupiah. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan diterima dalam bentuk uang tunai adalah penerimaan dhe sda dalam bentuk pembayaran uang kertas dan atau uang logam. dhe sda dikategorikan sebagai dhe sda yang diterima dalam bentuk uang tunai apabila menurut bank indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai, antara lain berdasarkan aspek jumlah dan jenis transaksinya. rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. cukup jelas. huruf dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen pemberitahuan pabean ekspor, surat izin ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan ekspor. termasuk dalam pemberitahuan pabean ekspor yaitu pemberitahuan ekspor barang peb). huruf surat pernyataan memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan eksportir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf transfer dari rekening selain census dhe sda census dhe sda disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari dhe sda. huruf cukup jelas. dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan kontrak penjualan ekspor. cukup jelas. cukup jelas. dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen pemberitahuan pabean ekspor, usage l c, dangunatau disubkontrakkan, dan pengguna jasa menetapkan spesifikasinilai dhe sda dan nilai ekspor. huruf dokumen pendukung dapat berupa antara lain fotokopi inavoice, certificate analysis, dan swift message. yang dimaksud dengan barang tambang adalah minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batubara. yang dimaksud denganyang dimaksud denganhuruf cukup jelas. dokumen pendukung dapat berupa antara lain fotokopi akuntansi pembayaran terkait penerimaan dhe sda dalam bentuk uang tunai dalam negeri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pihak yang berada dalam (satu) grup merupakan badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan atau pemegang saham yang sama. cukup jelas. bukti transaksi getting dapat berupa antara lain kesepakatan penyelesaian getting tagihan ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan ekspor yang bersangkutan, laporan konsolidasi getting tagihan ekspor dengan kewajiban impor barang, dan inavoice. bukti transaksi getting dinilai memadai apabila menurut penilaian bank indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan adanya getting yang diperbolehkancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying transaction) transfer dana keluar outgoing transfer) dalam valuta asing, yaitu: tagihan dari penjual barang dan jasa luar negeri, kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman, kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya, dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian deviden kepada pemegang saham luar negeri, perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya, dokumen likuidasi aset dalam negeri yang merupakan hak pihak luar negeri, dan atau dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing dalam negeri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada saat peraturan bank indonesia ini berlaku, threshold transfer dana keluar outgoing transfer) yaitu usd100, (seratus ribu dolar amerika serikat). cukup jelasda dalam bentuk uang tunai dalam negeri. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemilik barang adalah pihak yang melakukan ekspor melalui pjewajiban eksportir dan bank yaitu kewajiban penerimaan dhe melalui bank dan kewajiban pelaporan oleh bank. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia sanan total jum comma sumur normal human now sman vojna kam mamustas 07m oom opo loo opo sal oops) ' m .m nan aan oa, a.a. w n aa. aan inn ''''''''''' ""''' peran rona bahan human norma omar norma juan nomina gama nomina mmamuoma uan 5i51900| x619poll o o15679p0| soo p lo ansooooo| .2s0po| 42s00000| 21250po| enam esp 55k auv.lani 6m3mo| 2s00g0o| ss, oo: too aerosol oas3s| oserooo| seo ati ti ow| o1ol mom| oso| solo| 0as| o8s00o| na. a. t etik .a a.a.a.a.a.a.a.a.a.a . .a h men ocb kec kos beet cena (oma now jumlah nominal jumlah nokia rumah comma tiryety yutarupian) pilyetp gutarupiang (billet gutarupiang (item gutaruptanp wiley gutarupiany uang rupiah kertas soo| 7a| opal asli asl 0o0|l arah non) io o soo t i$ o2sl poo u u u a aur os, hr w ai ei tier pan dea mnm d.m i $ pecahan total som lan format suman nona suman norma suman norma il, yang rupiah logam z00p ) am. broo) maa (aan man ab. ioo oo www :ttir aaa. . a.a aan men aan gubernur bank indonesia, ttd perry warsito

ding lembaran negara republik indonesia penyelenggara sarana dan, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien, bahwa untuk mewujudkan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien, diperlukan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang memiliki tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang efektif sehingga dapat mengurangi risiko sistemik pasar keuangan, yang untuk itu diperlukan peran bank indonesia untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, bahwanyedia etpnyedia etpdua ratus tujuhtiga perizinan perusahaan pialang pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang12. (dua belassumber daya manusia yang kompetenrusahaan pialang diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. persyaratan kepemilikan tertenturusahaan pialangrusahaan pialangseratus delapanempat perizinan systematic internalisers pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagai penyelenggara transaksi berupa systematic internalisers harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbentuk bank, memiliki infrastruktur yang andal dan aman, cc. memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenangketerangan pendaftaran atau persetujuan atas penambahan instrumen dan atau transaksi dari otoritas yang berwenangsystematic internalisers diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima perizinan penyelenggara bursa pihak yang mengajukan permohonan izin operasional sebagai penyelenggara transaksi berupa penyelenggara bursa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berbentuk perseroan terbatas: memiliki infrastruktur yang andal dan aman, cc. memiliki kondisi finansial yang sehatpersetujuan atau rekomendasi dari otoritas yang berwenang terkait penambahan instrumen dan atau transaksi pasar uang dan pasar valuta asing dan atau pengembangan sistem:penyelenggara bursa diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bagian keenampenyelenggara transaksi wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas: layanan berupa jenis sarana pelaksanaan transaksi, jenis instrumen dan atau transaksi, dan atau cc. sistem elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi pengguna jasa. penyelenggara transaksi berupa penyedia etp dan perusahaan pialang wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia dalam hal akan melakukan perubahan atas: struktur kepemilikan badan usaha, dan atau nama badan usaha, susunan dewan komisaris dan atau susunan direksi. penyelenggara transaksi berupa penyedia etp dan perusahaan pialang wajib memperoleh persetujuan atau izin usaha baru dari bank indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan aksi korporasi lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dokumen pendukung, dan tata cara permohonandiatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang yang mengajukan permohonan persetujuan penambahan sarana pelaksanaan transaksi berupa etp kepada bank indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai penyedia etp sebagaimana dimaksud dalam pengaturan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi pihak yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang dengan this dan etp sebagai sarana pelaksanaan transaksi. penyelenggara transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan jenis instrumen dan atau transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki infrastruktur yang andal dan aman untuk mendukung perubahan jenis instrumen dan atau transaksi, memperbarui rencana bisnis untuk (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan instrumen dan atau transaksi yang memuat paling sedikit: studi kelayakan, dan potensi ekonomi, cc. memiliki kesiapan penerapan manajemen risiko yang efektif: menyampaikan hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem, dan memenuhi persyaratan administratif lainnya. penyelenggara transaksi yang akan melakukan perubahan sistem elektronik secara signifikan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melaporkan rencana perubahan sistem elektronik paling lambat (satu) tahun sebelum implementasi perubahan kepada bank indonesia. penyelenggara transaksi wajib mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada kepada bank indonesia paling lambat (enam) bulan sebelum implementasi perubahan. penyelenggara transaksi yang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut: alasan dan deskripsi perubahan sistem elektronik, analisis dan mitigasi risiko perubahan sistem elektronik: dan persyaratan administratif lainnya. dalam hal penyelenggara transaksi berupa penyedia etp dan perusahaan pialang mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan struktur kepemilikan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf pemegang saham pengendali harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan atau aspek keuangan. dalam hal penyelenggara transaksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelenggara transaksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. dalam hal penyelenggara transaksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan susunan dewan komisaris dan atau susunan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf maka anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan atau aspek keuangan. bagian ketujuh kebijakan pembatasan perizinan bank indonesia dapat menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan: terpeliharanya kestabilan moneter sertlikuid dan efisien, dan atau cc. penilaian bank indonesia atas pemilik saham tidak langsung sampai dengan pemegang saham akhir. penetapantransaksi, pembatasan jenis instrumen dan atau transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang dapat ditawarkan oleh penyelenggara transaksi, atau pembatasan pengguna jasa. bagian kedelapan pencabutan izin luar pengenaan sanksi bank indonesia melakukan pencabutan izin penyelenggara transaksi dalam hal: penyelenggara transaksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, atau bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang selanjutnya disebut penyelenggara transaksi adalah badan usaha yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana untuk melaksanakan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang sudah memperoleh izin dari bank indonesia. pasar uang adalah pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pasar uangnyedia electronic trading platform yang selanjutnya disebut penyedia etp adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan atau transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing. electronic trading platform yang selanjutnya disingkat etp adalah sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan. sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi komputasi dan telekomunikasi. pelaku pasar adalah pelaku pasar uang dan pelaku pasar valuta asing. pelaku pasar uangadanya permintaan pemegang saham penyelenggara transaksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin luar pengenaan sanksi diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab jenis instrumen dan transaksi jenis instrumen dan atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh penyelenggara transaksi mencakup: instrumen moneter baik konvensional dan atau dengan prinsip syariah, transaksi pasar uang baik dalam rupiah dan atau valuta asing termasuk dengan prinsip syariah, cc. transaksi pasar valuta asing yaitu transaksi spot, swap, forward, dan option valuta asing terhadap rupiah, instrumen dan atau transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing lainnya, sesuai dengan persetujuan bank indonesia, dan atau instrumen dan atau transaksi keuangan lainnya, sesuai dengan persetujuan bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis instrumen dan atau transaksi yang dapat ditawarkan oleh penyelenggara transaksi diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban penyelenggara transaksi penyelenggara transaksi wajib menyampaikan informasi kepada bank indonesia dalam hal: dikenakan sanksi oleh otoritas terkait dalam dan atau luar negeri, terdapat perjanjian pertukaran informasi yang telah disepakati antara penyelenggara transaksi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas yang berwenang dalam dan atau luar negeri, cc. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa, terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional, melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara transaksi, terjadi perselisihan antara penyelenggara transaksi dengan pengguna jasa, dan atau terdapat informasi lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. penyelenggara transaksi wajib menyampaikan informasi kepada bank indonesia dalam hal terdapat anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi yang terbukti tidak dapat menjalankan fungsinya atau berhalangan tetap. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada penyelenggara transaksi wajib mengganti anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi kepada bank indonesia diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. penyedia etp wajib memelihara total ekuitas sebesar rp10. (sepuluh miliar rupiah). penyedia etp yang mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan total ekuitas bawah rp10. (sepuluhnyedia etp yang memiliki total ekuitas bawah rp10. (sepuluhperusahaan pialang wajib memelihara total ekuitas sebesar rp5. (lima miliar rupiah). perusahaan pialang yang mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan total ekuitas bawah rp5. (limarusahaan pialang yang memiliki total ekuitas bawah rp5. (limabagian kedua konektivitas dengan sistem bank indonesia sistem elektronik penyelenggara transaksi wajib terkoneksi dengan sistem bank indonesia dan atau infrastruktur lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. bagian ketiga kewajiban terkait data transaksi penyelenggara transaksi wajib mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara transaksi wajib menjaga kerahasiaan data transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. penyelenggara transaksi wajib menyediakan dan atau memastikan tersedianya akses serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan dan atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara transaksi wajib. bagian keempat prinsip kehati hatian dan manajemen risiko penyelenggara transaksipenyelenggara transaksipenyelenggara transaksi wajib memiliki: perencanaan keberlangsungan bisnis, rencana pemulihan bencana, dan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. selain menerapkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan penyelenggara transaksi yang menggunakan sistem elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terkait teknologi informasi. penyelenggara transaksi wajib memiliki buku pedoman. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima pelaporan penyelenggara transaksi wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada bank indonesia. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan transaksi bulanan, laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan audit sistem. laporan insidental sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam dan penyelenggara transaksi berupa systematic internalisers dan penyelenggara bursa dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang yang hanya menggunakan sarana pelaksanaan transaksi this dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan audit sistem sebagaimana dimaksud pada huruf laporan penyelenggara transaksi disampaikan secara offline dalam hal sistem pelaporan secara online belum tersedia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggara transaksi diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bagian keenam larangan penyelenggara transaksi dilarang: memberikan jasa pasar uang dan pasar valuta asing yang tidak sesuai dengan izin bank indonesia: memberikan saran dan atau nasihat investasi, melakukan transaksi atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri, melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan atau dana pemegang saham, melakukan penyelesaian transaksi atau setelan untuk pengguna jasa, memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati, dan atau melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang akan melakukan transaksi. larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk systematic internalisers. pemegang saham pengendali pada (satu) penyelenggara transaksi dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada penyelenggara transaksi lainnya. bab vii pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara transaksimeriksaan terhadap penyedia teknologi yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara transaksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia melakukan evaluasi atas izin yang diberikan kepada penyelenggara transaksi berdasarkan hasil pengawasan dan informasi dari otoritas lain. bank indonesia dapat melakukan pencabutan izin penyelenggara transaksi berdasarkan hasil evaluasi bank indonesia sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pencabutan izin berdasarkan hasil evaluasi bank indonesia diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia dapat meminta data dan atau informasi yang diperlukan kepada penyelenggara transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, dan atau evaluasi izin. bab vii sanksi administratif pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing tanpa memiliki izin dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. pelaku pasarihak lain yang ditugaskanenyelenggara transaksi yang tidak memenuhi kewajibandikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa teguran tertulispenyelenggara transaksi. penyelenggara transaksi dikenai sanksi pencabutan izin apabila tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. penyelenggara transaksi yangtetappencabutan izin. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi penyelenggara transaksi yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan total ekuitas diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. pemegang saham pengendaliuntuk mengalihkan sahamnya hingga menjadi pemegang saham pengendali pada (satu) penyelenggara transaksi. pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dalam jangka waktu (satu) tahun sejak pemegang saham pengendali dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada dalam hal pemegang saham pengendali tidak melaksanakan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada bank indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatadalam hal pemegang saham pengendali tidak melakukan pengalihan saham dalam jangka waktu (enam) bulan sejak pengenaan sanksi penghentian sementara, bank indonesia mencabut izipelaku pasar valuta asing adalah pihak yang melakukan kegiatan transaksi pasar valuta asing. perusahaan pialang pasar uang dan pasarpengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh penyelenggara transaksi. telephone trading information system yang selanjutnya disingkat this adalah alat komunikasi yang digunakan untuk keperluan transaksi dan dilengkapi dengan fitur tertentu. systematic internalisers adalah bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing atas akun milik sendiri dengan pengguna jasunit usaha syariah. penyelenggara bursa adalah bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, yang menyediakan sarana tertentu bagi pengguna jasa untuk melakukan transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing. pemegang saham pengendali adalah badan hukum, perorangan, dan atau kelompok usaha yang memiliki saham penyelenggara transaksi sebesar (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara transaksi dan mempunyai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi pemegang saham pengendali diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab ketentuan peralihan izin sebagai perusahaan pialang yang telah dikeluarkan oleh bank indonesia sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini dinyatakan tetap berlaku. perusahaan pialang yang telah memiliki izin dari bank indonesia sebagaimana dimaksud pada wajib memelihara total ekuitas sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pialang sebagaimana dimaksud pada yang memiliki total ekuitas bawah rp5. (lima miliar rupiah) wajib memenuhi kekurangan total ekuitas dalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun sejak peraturan bank indonesia ini berlaku. kepemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan bagi perusahaan pialang yang telah memiliki izin dari bank indonesia sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku. pengecualian sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal perusahaan pialang melakukan aksi korporasi. pemegang saham yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari (satu) perusahaan pialang pada saat peraturan bank indonesia ini berlaku tetap dapat menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan pialang tersebut. pemegang saham sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada penyelenggara transaksi lainnya. pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai systematic internalisersseratus delapan puluh) hari kalender sejak peraturan bank indonesia ini berlaku. pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai penyedia etp pasar uang dan pasar valuta asingtiga) tahun sejak peraturan bank indonesia ini berlaku. pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai systematic internalisers dan penyedia etp yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan bank indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing. bagi perusahaan pialang yang telah memiliki izin berdasarkan, untuk kewajiban pelaporan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalamsemua peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal juli ketentuan yang mengatur mengenai penyedia etp dan systematic internalisers mulai berlaku pada tanggal oktober ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggara bursa mulai berlaku pada tanggal januarihak suara atau memiliki saham penyelenggara transaksi kurang dari (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara transaksi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian penyelenggara transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. bab tujuan bank indonesia mengatur dan mengawasi penyelenggara transaksi dengan tujuan: menjagadil, teratur, transparan, likuid, dan efisien: dan cc. menata infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dan sejalan dengan praktik standar internasional, untuk mendukung tercapainya stabilitas moneter. bab iii penyelenggara transaksi, sarana pelaksanaan transaksi, dan pengguna jasa bagian kesatu penyelenggara transaksi penyelenggara transaksi terdiri atas: penyedia etp, perusahaan pialang, systematic internalisers, dan penyelenggara bursa. penyelenggara transaksi sebagaimana dimaksud pada dapat menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan atau transaksi secara: bilateral, yaitu antara (dua) pelaku pasar, dan atau multilateral, yaitu antara lebih dari (dua) pelaku pasar secara bersamaan. bagian kedua sarana pelaksanaan transaksi sarana pelaksanaan transaksi yang disediakan oleh penyelenggara transaksi berupa: penyedia etp, yaitu etp, messaging services, dan atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya, perusahaan pialang, yaitu this dengan atau tanpa etp dan atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya, systematic internalisers, yaitu etp dan atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya, dan penyelenggara bursa, yaitu etp dan atau jenis sarana pelaksanaan transaksi lainnya. sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada harus memiliki fungsi paling sedikit untuk: pemantauan harga, nilai tukar, dan atau suku bunga terbaik dan terkini, dan memublikasikan order dan mutasi. selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada harus memiliki salah satu fungsi untuk: pelaksanaan negosiasi, pelaksanaan konfirmasi transaksi, pelaksanaan eksekusi transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, atau pelaksanaan lelang secara langsung dan atau tidak langsung. bagian ketiga pengguna jasa pengguna jasa terdiri atas: pelaku pasar uang, dan atau pelaku pasar valuta asing. bank indonesia mengatur pengguna jasa untuk setiap penyelenggara transaksi dalam penyelenggaraan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing. ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa untuk penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. bab perizinan bagian kesatu perizinan penyelenggara transaksi pihak yang menyediakan teknologi dan menyelenggarakan sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam bagi pengguna jasa untuk melakukan transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing wajib memiliki izin sebagai penyelenggara transaksi dari bank indonesia. izin sebagai penyelenggara transaksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: izin usaha: dan izin operasional. izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada: penyelenggara transaksi berupa penyedia etp, dan penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang. izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada: penyelenggara transaksi berupa systematic internalisers, dan penyelenggara transaksi berupa penyelenggara bursa. izin sebagai penyelenggara transaksi sebagaimana dimaksud pada memuat informasi yang meliputi: jenis sarana pelaksanaan transaksi, dan jenis instrumen dan atau jenis transaksi yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara transaksi. pihak yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara transaksi sebagaimana dimaksud pada diumumkan pada laman resmi bank indonesia. pelaku pasar dilarang menggunakan jasa penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang tidak memiliki izin dari bank indonesia. bagian kedua perizinan penyedia etp pemberian izin kepada pihak yang mengajukan permohonan sebagai penyelenggara transaksi berupa penyedia etp30. (tiga puluhnyedia etp diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. persyaratan kepemilikan tertentu bagi perseroan terbatas

tambahan lembaran negara r.i penyelenggara saranaumum untuk, bank indonesia memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dapat terwujud antara lain dengan adanya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi. salah satu bentuk infrastruktur pasar keuangan yaitu sarana pelaksanaan transaksi yang merupakan tempat terbentuknya harga dan bertemunya pelaku pasar. pihak yang berperan sebagai penyedia teknologi dan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi perlu memperhatikan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif sehingga dapat mendorong terciptanya pasar uang dan pasar valuta asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. perwujudan dari tata kelola yang baik antara lain dengan pemenuhan market code conduct, perlindungan terhadap pengguna jasa, dan peningkatan transparansi harga. sarana pelaksanaan transaksi berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. dampaknya, terdapat beberapa alternatif sarana pelaksanaan transaksi berbasis sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar dalam bertransaksi selain jenis sarana pelaksanaan transaksi yang telah digunakan selama ini. dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi dalam sarana penyelenggara transaksi, pentingnya menjaga tata kelola, dan mendorong manajemen risiko yang efektif maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggara transaksi dalam suatu peraturan bank indonesia. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan integritas pasar uang dan pasar valuta asing adalah penyelenggaraan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang berlandaskan nilai kode etik serta kejujuran. huruf yang dimaksud dengan pasar uang dan pasar valuta asing yang adil adalah pasar dengan karakteristik antara lain praktik perdagangan yang sepatutnya, tidak ada diskriminasi terkait akses kepada fasilitas dan informasi, serta tidak berpihak kepada pelaku pasar tertentu. yang dimaksud dengan pasar uang dan pasar valuta asing yang teratur adalah pasar yang kuat (robust) serta memiliki prosedur dan sistem yang andal sehingga setelan transaksi dapat terlaksana sekaligus meminimalkan risiko tidak berjalannya pasar dengan baik (market failure). salah satu wujud dari transparansi pasar uang dan pasar valuta asing yaitu adanya keterbukaan informasi harga, nilai tukar, dan atau suku bunga pasar. indikator dari pasar uang dan pasar valuta asing yang likuid antara lain kemudahan pelaku pasar untuk menjual atau membeli suatu instrumen atau melakukan transaksi pasarkondisi finansial yang sehat antara lain dibuktikan dengan hasil audit kantor akuntan publiksistemcukup jelas. cukup jelas. huruf contoh melakukan perubahan atas layanan yaitu: perusahaan pialang yang menyediakan sarana pelaksanaan transaksi berupa this akan menambah sarana pelaksanaan transaksi berupa etp untuk transaksi spot. kombinasi sarana pelaksanaan transaksi berupa this dan etp tersebut merupakan model bisnis hybrid. huruf contoh melakukan perubahan atas jenis instrumen dan atau transaksi yaitu: penyedia etp yang menyelenggarakan transaksi spot dengan sistem multilateral akan menambah layanannya untuk transaksi swap dengan sistem multilaterhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. persyaratan integritas, kompetensi, dan atau aspek keuangan bagi pemegang saham pengendalketentuan yang dipenuhi terkait perubahan nama badan usaha antara lain adanya persetujuan dalam rapat umum pemegang saham. persyaratan integritas, kompetensi, dan atau aspek keuangan bagi anggota dewan komisaris dan ataucukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh pembatasan jenis instrumen dan atau transaksi yaitu: penyelenggara transaksi berupa penyedia etp menyediakan sistem multilateral untuk transaksi spot. selanjutnya, penyedia etp mengajukan permohonan persetujuan kepada bank indonesia untuk menambah jenis transaksi yang dapat diselenggarakan yaitu untuk menyelenggarakan transaksi purchase agreement (repo). berdasarkan hal tersebut, bank indonesia dapat menolak permohonan perluasan izin tersebut. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf instrumen moneter antara lain sertifikat bank indonesia sbi) termasuk sbi dengan prinsip syariah, sertifikat deposito bank indonesia sdb), dan surat berharga bank indonesia kbbi) dalam valuta asing. huruf transaksi pasar uang antara lain transaksi pasar uang antar bank pub), pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah puas), dan jenis transaksi lainnyahuruf transaksi pasar valuta asing termasuk juga jenis transaksitransaksi spot mencakup transaksi today dan tomorrow. huruf instrumen pasar uang antara lain transaksi jual beli sertifikat deposito (negotiate certificate deposit) dan surat berharga komersial (commercial paper) berbentuk scripless. transaksi pasar valuta asing antara lain derivatif valuta asing terhadap rupiah yang merupakan serta suku bunga valuta asing dan rupiah atau gabungan antiturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah. huruf instrumen dan atau transaksi keuangan lainnya antara lain currency futures dan atau interest rate futures serta transaksi surat berharga negara dengan mengacu pada ketentuan otoritas terkait. cukup jelas. huruf contoh menyampaikan informasi dalam hal dikenakan sanksi yaitu: penyelenggara transaksi yang merupakan perusahaan global dan beroperasi berbagai negara pada suatu waktu diberi sanksi oleh otoritas negara lain maka penyelenggara transaksi tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada bank indonesia. huruf perjanjian pertukaran informasi dengan pihak lain atau kewajiban penyampaian informasi kepada otoritas lain meliputi data transaksi domestik. contoh penyampaian informasi kepada otoritas lain yaitu: penyelenggara transaksi berupa penyedia etp yang merupakan perusahaan global dan beroperasi berbagai negara melaporkan seluruh transaksi yang terjadi dalam etp termasuk transaksi pasar domestik kepada otoritas negara lain maka penyelenggara transaksi wajib melaporkan hal tersebut kepada bank indonesia. huruf yang dimaksud dengan manipulasi pasar antara lain: 'katering and spoofing, yaitu memasukkan penawaran secara berulang pada satu sisi (bid atau offer) untuk selanjutnya melakukan eksekusi transaksi atas sisi yang berlawanan, manipulation benchmarks, yaitu mengirimkan informasi palsu atau menyesatkan, melakukan input yang salah atau menyesatkan, atau aktivitas setara lainnya dengan sengaja untuk memanipulasi perhitungan benchmark harga, suku bunga, atau nilai tukar, momentum ignition, yaitu memasukkan order atau order berseri yang bertujuan memulai atau memperburuk tren dan mendorong pelaku pasar mengakselerasi atau memperpanjang tren sehingga menciptakan kesempatan atau peluang bagi pelaku pasar tersebut untuk melakukan wind atau membuka posisi pada tingkat harga yang diinginkan, price fishing, yang merupakan salah satu bentuk strategi manipulasi yang serupa dengan spoofing, antara lain melakukan distribusi harga atau order dalam suatu etp dalam jangka waktu singkat pada frekuensi tertentu dimana risiko eksekusi minimal atau tidak ada dan memberikan kesan yang keliru terkait harga dan likuiditas pasar, atau quote stunning, yaitu pelaku pasar memasukkan sejumlah besar pesanan dan atau pembatalan atau pembaruan pesanan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar lainnya, memperlambat proses transaksi, dan untuk menyamarkan strategi mereka sendiri. huruf kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional antara lain: penyelenggara transaksi melakukan pemeliharaan sistem dan atau jaringan sistem elektronik, dan atau penyelenggara transaksi mengalami gangguan koneksi dan atau serangan virus, sehingga mengganggu layanan kepada pengguna jasa. huruf contoh penghentian sementara yaitu penyelenggara transaksi melakukan penghentian sementara layanan transaksi melalui etp untuk pemulihan etp. huruf contoh perselisihan yaitu penyelenggara transaksi melakukan penghentian sementara layanan terhadap salah satu pengguna jasa dan pengguna jasa tersebut mengajukan keberatan dan atau gugatan kepada penyelenggara transaksi. huruf cukup jelas. contoh tidak dapat menjalankan fungsi atau berhalangan tetap antara lain meninggal dunia, mengalami cacat fisik, cacat mental, dan atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan tugasnya dengan baiknyedia etprusahaan pialang. cukup jelas. cukup jelas. sistem bank indonesia antara lain sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah sismontavar). infrastruktur lain yang ditetapkan bank indonesia antara lain central counterpart ccp). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. basis data merupakan sekumpulan data komprehensif dan tersusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna jasa sesuai dengan kewenangan masing masing, dan dikelola oleh administrator basis data. ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu retensi antara lain undang undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. cukup jelas. huruf salah satu bentuk pedoman etika bisnis yang dapat diacu yaitu market code conduct yang diterbitkan oleh komite pasar antara lain indonesia foreign exchange market committee item) dan atau bank for international settlement bis). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan perencanaan keberlangsungan bisnis adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi mengenai langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional penyelenggara transaksi dan pelayanan kepada pengguna jasa tetap dapat berjalan. huruf yang dimaksud denganpenyelenggara transaksi dapat menjalankan kegiatan operasional yang kritikal setelah adanya gangguan dan atau bencana. huruf cukup jelas. manajemen risiko terkait teknologi informasi antara lain manajemen risiko keamanan siber (cyber security). buku pedoman berisi antara lain aturan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, tata cara pendaftaran pengguna jasa, penghentian layanan kepada pengguna jasa, dan struktur biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam pengawasan bank indonesia antara lain pengawasan terhadap sarana pelaksanaan transaksi yang digunakan oleh penyelenggara transaksi. cukup jelas. cukup jelas. pihak lain yang ditugaskan antara lain auditor independen yang memiliki sertifikasi dan kompetensi bidang keuangan dan atau teknologi informasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hasil pengawasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas izin antara lain: uang dan pasar valuta asing tanpa memengaruhi harga, nilai tukar, dan atau suku bunga pasar secara signifikan. indikator dari pasar uang dan pasar valuta asing yang efisien antara lain berlangsungnya proses interaksi antara bid offer secara baik dan kompetitif tanpa adanya hambatan. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan messaging services adalah alat telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi dan atau transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing yang dapat menampilkan data dan informasi keuangan serta dapat diintegrasikan dengan sistem middle office dan atau back office yang dimiliki oleh pengguna jasa. middle office antara lain melakukan fungsi pengukuran dan pengawasan risiko transaksi. back office antara lain melakukan fungsi setelan, kliring, pemeliharaan rekaman, akuntansi, dan atau jasa teknologi informasi. huruf fitur dari this antara lain multilinear, panggilan cepat, konferensi, handsfree, riw panggilan, buku telepon, dan voice broker. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. implementasi rencana bisnis: komitmen penyelenggara transaksi pada pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing indonesia, dan atau aspek lain yang diperlukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh pengenaan sanksi terkait pemegang saham pengendali yang melakukan pelanggaran yaitu: abc menjadi pemegang saham pengendali pada ppu penyelenggara transaksi berupa perusahaan pialang). kemudian, abc membeli saham etp penyelenggara transaksi berupa penyedia etp) dan sekaligus menjadi pemegang saham pengendali etp . berdasarkan hal tersebut, bank indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. contoh tidak menghilangkan kewajiban pemegang saham pengendali yaitu: abc harus mengalihkan kepemilikan sahamnya ppu atau etp sehingga abc hanya menjadi pemegang saham pengendali pada (satu) penyelenggara transaksi. cukup jelas. contoh pengenaan sanksi terkait tidak melaksanasatu) tahun sejak mendapatkan teguran tertulis maka bank indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara kegiatan ppu dan etp . contoh pencabutan izin usaha terkait tidak melakuenam) bulan sejak dikenakan sanksi penghentian sementara maka bank mencabut izin ppu dan etp sebagai penyelenggaramemublikasikan order melalui etp yaitu melakukan input jual dan atau beli pada tingkat harga, nilai tukar, dan atau suku bunga (bid offer) dengan volume tertentu yang disampaikan oleh pelaku pasar secara langsung dan atau tidak langsung melalui perusahaan pialang. contoh memublikasikan mutasi melalui etp yaitu melakukan input penawaran harga, nilai tukar, dan atau suku bunga (bid offer dengan volume tertentu kepada pelaku pasar lainnya yang dilakukan secara langsung oleh pelaku pasar dan atau tidak langsung melalui perusahaan pialang. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan negosiasi adalah proses tawar menawar antar pelaku pasar terhadap harga, nilai tukar, dan atau suku bunga atas instrumen atau transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan konfirmasi transaksi adalah proses penegasan, pengesahan, atau pembenaran atas transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar yang melakukan transaksi. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan eksekusi transaksi pasar uang dan pasar valuta asing adalah kesepakatan transaksi jual beli pasar uang dan pasar valuta asing pada tingkat harga, nilai tukar, dan atau suku bunga dengan volume tertentu sebelum dilakukan tahapan setelan berupa perpindahan dana atau instrumen keuangan. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan lelang secara langsung adalah pelaku pasar melakukan input sendiri atas penawaran (bidding) harga, nilai tukar, dan atau suku bunga pada sarana pelaksanaan transaksi. yang dimaksud dengan pelaksanaan lelang secara tidak langsung adalah pelaku pasar meminta pihak lain seperti perusahaan pialang untuk melakukan input penawaran (bidding) harga, nilai tukar, dan atau suku bunga atas nama pelaku pasar tersebut dalam suatu sarana pelaksanaan transaksi. cukup jelasrencana pengembangan jenis produk mencakup pengembangan jenis instrumen dan atau transaksipt.rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan sistem dan aspek laian atau perangkat komunikasiyang dimaksud dengan sumber daya manusia yang kompeten antara lain telah memiliki sertifikatyang dimaksud dengan sumber daya manusia yang kompeten antara lain telah memiliki sertifikasijenis produk yang terdiri atas instrumen dan atau transaksi, rencana pengembangan sistem, dan aspek lainnyacukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. operasi moneteruntuk mendukung pelaksanaan sukuk bank indonesia perlu dilakukan perluasan underlying asset berupa sukuk global yang dimiliki bank indonesia, bahwaperlu ada penyempurnaan akahuruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:operasi moneter. guna mendukung pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, perlu dilakukan perluasan underlying asset bukan hanya menggunakan sbs namun juga dengan memasukkan sukuk global yang dimiliki oleh bank indonesia sebagai underlying asset sukuk bank indonesia. samping itu,ada penyempurnaan terhadap akad fasilitas simpanan bank indonesia syariah fasis) yang semula menggunakan akad wadi'ah menjadi ju'alah sesuai dengan opini dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dsn mui). sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas peraturan bank indonesia nomor pbi tentang operasi moneter. ii. demi angkacukup jelas. angka

lembaran negara republik indonesia deliverance forwar: bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar valuta asing domestik, bank indonesia perlu memberikan fleksibilitas transaksi domestic non deliverance forward sebagai bagian dari instrumen lindung nilai pasar valuta asingrta penjelasan huruf diubah:itambah (dua) yakni dantransaksi ddf dapat dilakukan pengakhiran transaksi (wind)diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi ddf dibuktikan dengan dokumen underlying transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi ddf dibuktikan dengan: dokumen underlying transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung, atau dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung. jenis dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud pada dandalam hal nasabah atau pihak asing menggunakan dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa proyeksi arus kas, bank harus menilai kewajaran melalui: dokumen tambahan, data historis paling singkat (satu) tahun sebelumnya, dan rekam jejak nasabah atau pihak asingdapatsebagaimana dimaksud padketentuan dan serta penjelasan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank wajib memastikan nasabah dan atau pihak asing untuk menyampaikan: dokumen underlying transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung, dan atau dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraansebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padatransaksi domestic non deliverance forwarderbitkan peraturan bank indonesia nomor pbi tentang transaksi domestic non deliverance forwardmpercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, bank indonesia memberikan fleksibilitas melalui penyesuaian underlying transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi ddf yang dilakukan oleh nasabah atau pihak asing. dengan adanya penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar melalui penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi ddf, atas investasi tersebut, investor bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan penjualan aud terhadap rupiah melalui transaksi ddftanggal fixing sehingga kurs tengah transaksi bank indonesia yaitu rp10. (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). atas transaksi ddf, investor mengalami keuntungan selisih kurs sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan rp10. rp10. aud1, cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan wind,cukup jelas. cukup jelas. huruf dokumen tambahan untuk dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraan antara lain berupa inavoice, perjanjian kerja, kontrak kerja sama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis. dalam hal dokumen tambahan berupa inavoice, penyampaiannya dilakukan setelah inavoice diterbitkan. huruf contoh: perusahaan melakukan penjualan dolar amerika serikat terhadap rupiah melalui transaksi ddf sebesar usd10, (sepuluh juta dolar amerika serikat) kepada bank pada tanggal agustus dengan menyampaikan dokumen underlying transaksi berupa proyeksi arus kas. bank harus memastikan kewajaran transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan melihat data historis selama (satu) tahun sebelumnya untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan total penjualan sebesar usd10, (sepuluh juta dolar amerika serikat). hurufukup jelas. contoh: importirimportir pada tanggal deskepada bank sebesar usd1, (satu juta dolar amerika serikat) yang jatuh tempo pada tanggal oktober kemudian pada tanggal okto3, (tiga juta dolar amerika serikat) kepada bank dengan menggunakan dokumen underlying transaksi yang sama. transaksi ini tidak boleh dilakukan karena transaksi dilakukan dengan bank yang berbeda dan pada waktu yang bersamaan. dalam hal nominal underlying transaksi lebih besar dari nominal transaksi ddf maka underlying transaksi tersebut dapat digunakan sebagai underlying transaksi untuk transaksi ddf yang berbeda dan atau transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal underlying transaksi pada saat transaksi ddf dan atau transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dilakukan. contoh transaksi ddf yang diikuti transaksi spot kemudian diikuti lagi dengan1, (satudengan bank dengan nominal usd300, (tiga ratus ribu dolar amerika serikat) dan tanggal jatuh tempo oktober pada tanggal oktober importir menggunakan dokumen underlying transaksi yang sama untuk melakukan transaksi spot sebesar usd200, (dua ratus ribu dolar amerika serikat). kemudian pada tanggal oktober dengan menggunakan kembali dokumen underlying transaksi yang sama, importiusd800, (delapan ratus ribu dolar amerika serikat), dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal november contoh transaksi ddf yang diikuti transaksi spot: pada tanggal september importir memiliki inavoice dalam dolar amerika serikat dengan nominal sebesar usd5, (lima juta dolar amerika serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal oktodapat melakukan transaksi spot beli sebesar usd5, (lima juta dolar amerika serikat) dengan menggunakan dokumen underlying transaksi yang sama, sepanjang inavoice masih berlaku. contoh transaksi ddf yang diikuti transaksi forward dan transaksi option: pada tanggal agustus importir mempunyai dokumen underlying transaksi berupa inavoice dengan nominal sebesar usd5, (limamelakukan transaksi forward beli sebesar usd3, (tiga juta dolar amerika serikat) dan transaksi call option beli sebesar usd2, (dua juta dolar amerika serikat) dengan tanggal jatuh tempo november contoh transaksi ddf yang diikuti2, (dua juta dolar amerika serikat) yang1, (satu juta dolar amerika serikat) dengan tanggal jatuh tempo oktober pada tanggal september importir dapat kembali1, (satu juta dolar amerika serikat) dengan jangka waktu jatuh tempo paling lambat tanggal november transaksi ddf yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan pada bank yang sama karena transaksi ddf dilakukan pada waktu yang bersamaan. contoh transaksi spot yang diikuti dengan transaksi indef: nasabahpada tanggal desember pada tanggal september melakukan transaksi spot kepada bank sebesar usd1, (satu juta dolar amerika serikat), kemudian pada tanggal oktobe4, (empat juta dolar amerika serikat) kepada bank dengan jatuh tempo tanggal desember transaksi ini dapat dilakukan karena transaksi spot dan transaksi ddf dilakukan dengan menggunakan dokumen underlying transaksi yang belum jatuh tempo, tidak melebihi nominal underlying transaksi, dan dilakukan pada bank yang sama. cukup jelasmarket practicenasabah dan atau pihak asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh bank dan atau sesuai dengan kebutuhan nasabah dan atau pihak asing. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

berita negara republik indonesia perbankan. bi. laporan bank umum terinteginformasi yang disampaikan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf juga diperlukan oleh otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, bahwa untuk mengurangi beban penyampaian laporan bank serta meningkatkan kualitas data dan efektivitas pelaporan, bank indonesia mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi dan berbasis metadata dengan menjunjung tinggi prinsip kolaboratif, efisiensi, dan konsisporan bank umum terintegraslapor adalah bank yang menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia. laporan bank umum terintegrasi yang selanjutnya disebut laporanhari kerja adalah hari kerja bank indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan bank indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas. tanggalpadaketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sejak data bulan september diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab prosedur penyampaian laporan dan atau koreksi laporan pelapor harus menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan secara online melalui sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia. dalam hal pelapor: mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan, dan atauyang terjadi pada batas waktusecara offline. penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara offline sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: penyampaian laporan dan atau koreksi laporan dengan periode penyampaian laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan paling lambat, dan pukul wib hari kerja berikutnya, untuk laporan yang disampaikan dengan batas waktu pukul wib, dan penyampaian laporan dan atau koreksi laporan dengan periode penyampaian laporan secara mingguan, bulanan, dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah batas waktu penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara offline sebagaimana dimaksud pada disertai dengan surat pemberitahuan kepada bank indonesia yang mewilayahi pelapor. penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara office oleh pelapor yang mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf harus disertai dengan bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis tersebut. bank indonesia memberitahukan secara tertulis atau melalui sarana lain kepada pelapor mengenai terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara offline diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.an atau koreksi laporan. pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian laporanlaporan dengan isian nihil. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi nihil diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.penerimaan laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengandalam hal laporan dan atau koreksi laporan dinyatakan lolos validasi sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tanda terima penyampaian laporan dan atau koreksi laporan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan tidak tersedianya informasipelapor yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabpelapor yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada dan harus segera menyampaikan permohonan pengecualian secara tertulis kepada bank indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami. pengecualian sebagaimana dimaksud pada dan berlaku dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada telah disetujui oleh bank indonesia. pelapor sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan setelah pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan kahar diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii pengawasan bank indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap laporan yang disampaikan oleh pelaporpelapor, atau bank indonesia melakukan pemeriksaan bersama otoritas jasa keuangan terhadap pelapor. bab viii sanksi administratifdan atau kewajiban membayar.indonesia menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan. pelapor yang dinyatakan terlambat. (satu juta rupiah) per hari kerja untuk setiap kelompok informasi. pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi00. (seratus ribu rupiah) per hari kerja untuk setiap kelompok informasi. pelapor yang dinyatakan tidak: rp2. (dua juta rupiah) per kelompok informasi untuk laporan yang disampaikan secara harian, rp15. (lima belas juta rupiah) per kelompok informasi untuk laporan yang disampaikan secara mingguan, rp30. (tiga puluh juta rupiah) per kelompok informasi untuk laporan yang disampaikan secara bulanan, dan atau rp15. (lima belas juta rupiah) per kelompok informasi untuk laporan yang disampaikan secara triwulanan. pelapor yang menyampaikan koreksi laporan luar batas periode keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam atas inisiatif pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar rp50. (lima puluh ribu rupiah) per baris dan paling banyak: rp1. (satu juta rupiah) per kelompok informasi yang disampaikan secara harian, dan atau rp5. (limaoreksilaporan sejak periode laporan terakhir yang dikoreksi. dalam hal berdasarkan pengawasan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan atau informasi dari otoritas lainnya ditemukan kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh pelapor maka pelapor dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per baris dan paling banyak: rp2. (dua juta rupiah) per kelompok informasi yang disampaikan secara harian, dan atau rp10. (sepuluhesalahan dalampenyampaian laporan sejak periode laporan terakhir ditemukannya kesalahan. ketentuan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan kepada setiap kantor cabang pelapor dalam hal laporan merupakan laporan individual per kantor cabang pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan diberlakukan kepada setiap kantor cabang pelapor sebagaimana dimaksud pada paling banyak: rp30. (tiga puluh juta rupiah), untuk setiap pelapor yang memiliki kantor cabang paling banyak (tiga puluh) kantor, rp125. (seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap pelapor yang memiliki kantor cabang berjumlah (tiga puluh satu) sampai dengan (seratus) kantor, dan rp500. (lima ratus juta rupiah), untuk setiap pelapor yang memiliki kantor cabang paling sedikit (seratus satu) kantor. pelapor yang telah dikenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan. pelaporterdapat kesalahan informasi pada laporan yang telah disampaikan sehingga berdampak pada kesalahan informasi lain maka kesalahan informasi lain tersebut tidak dikenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi: pelapor yang melakukan koreksi laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf pelapor yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam dan pelapor yangsebagaimana dimaksud dalam huruf pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan mendebat rekening giro rupiah pelapor bank indonesiakorespondensi penyampaian informasi dan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan ditujukan kepadapenyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam ditujukan kepada:pelapor yang berkedudukan luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada dan bank indonesia memberitahukan perubahan tersebut kepada pelapor melalui surat atau sarana lain. bab ketentuan lain lain pelapor yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan atau konversi bank bab kewajiban dan tanggung jawab pelapor pelapor wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada bank indonesia. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab laporan. penunjukan petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dan perubahannya disampaikan secara tertulis kepada bank indonesia. penunjukan petugas d. ketentuan lebih lanjut mengenai proses pendaftaran petugas dan penanggung jawab diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii penyusunan laporan dan penyampaian laporan dan atau koreksi laporan bagian kesatu penyusunan laporan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada metadata yang ditetapkan oleh otoritas. umum konvensional menjadi bank umum syariah, tetap wajib menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dan atau koreksi laporan bagi pelapor sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia dapat menyediakan hasil olahan laporan kepada pihak lain dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan, perjanjian, dan atau nota kesepahaman dengan bank indonesia. penyediaan hasil olahan laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi kelompok informasi keuanganmekanisme permintaan dan cakupan hasil olahan laporan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab ketentuan peralihanagustusxii ketentuan penutuproyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan bank indonesia nomor pbi tentang laporan harian bank umum,cc. suku bunga dasarlaporan keuangan publikasi bank.wajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasaraset tertimbang menurut risiko untuk risiko restrukturisasilaporanuntuk bank umum konvensional,september ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku sejak kewajiban penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalamporan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas (empat) kelompok informasi yaitusebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaporkan secara: individual per kantor cabang pelapor, gabungan seluruh kantor pelapor, dan atau konsolidasi bank dan perusahaan anak. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaporkan secara gabungan seluruh kantor pelapor. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporanpenyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan bank indonesia. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpusat oleh pelapor yang meliputi: kantor pusat bank atau kantor koordinator yang ditunjuk, unit usaha syariah, dan cc. kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri. dalam hal laporan belum dapat disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada laporan disampaikan oleh masing masing kantor cabang pelapor. dalam hal laporan disampaikan oleh masing masing kantor cabang pelapor sebagaimana dimaksud pada pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada bank indonesia disertai dengan rencana tindak yang telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, pelapor wajib menyampaikan koreksi laporan. koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas dasar: inisiatif pelapor, hasil audit oleh akuntan publik, atau cc. temuan bank indonesia, dan atau otoritas lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dan atau koreksi laporan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab periodisasi laporan periode penyampaian untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan. laporan yang disampaikan secara haricc. kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan. laporan yang disampaikan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kelompok informasi risiko. laporan yang disampaikan secara byang disampaikan secara triwsampai dengan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal terdapat perubahan informasi pada kelompok informasi data pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf pelapor wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada bank indonesia. bab batas waktu penyampaian laporan dan atau koreksi laporann penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sejak data bulan septemberyaituyaitu tanggalyaitu tanggal bulan januari, bulan april, dan bulan julinyampaian laporan dan atau koreksi laporan untuk data akhir bulan juni sampai dengan data akhir bulan agustus berlaku ketentuan sebagai berikutasejak data bulan september pelapor wajib menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan sejak data bulan september

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. laporan bank umum terlengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. sisi lain, otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan memerlukan informasi serupa yang disampaikan bank. selanjutnya bank indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dan berbasis metadata dengan prinsip kolaboratif, efisiensi, dan konsistensi. bank indonesia memandang perlu untuk mengintegrasikan berbagai pelaporan yang disampaikan bank kepada bank indonesia melalui laporan bank umum terintegrasi. pelaporan terintegrasi tersebut dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas data, efektivitas pelaporan, dan mengurangi beban penyampaian laporan bank kepada bank indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. sejalan dengan pengembangan pelaporan terintegrasi oleh bank indonesia, dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan bank indonesia tentang laporan bank umum terintegrasi yang antara lain mengatur cakupan laporan, periodisasi, batas waktu penyampaian laporan, dan tata cara penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan petugas dan penanggung jawab adalah petugas dan penanggung jawab bank yang diberi wewenang danyang dimaksud dengan metadata adalah penjelasan mengenai informasi yang dilaporkan pelapor antara lain definisi, aturan validasi, format, dan ketentuan acuan. yang dimaksud dengan otoritas adalah bank indonesia, otoritas jasa keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. huruf yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada pelapor. cukup jelas. cukup jelas. informasi pengenaan sanksi antara lain disampaikan melalui surat atau media lainnya.selasa tanggal oktober bank menyampaikan laporan tersebut pada hari rabunovember seharusnya disampaikan paling lambat hari selasa tanggal desember bank menyampaikan koreksi laporan tersebut pada hari rabu tanggal desoktooktoraburabudesjanuari dan (sepuluh) kantor cabang lainnya menyampaikan laporan pada hari rabu tanggal januarijanuaricukup jelas. contoh: terdapat kesalahan laporan pada kelompok informasi keuangan bulanan yang telah disampaikan bank sehingga berdampak pada kesalahan kelompok informasi keuangan triwulanan. atas kesalahan tersebut, kelompok informasi keuangan triwulanan tidak dikenai sanksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hasil olahan adalah hasil yang diperoleh dari hasil pengolahan agregat atas informasi yang dilaporkan oleh pelapor. yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak selain pelapor, yang dapat memperoleh hasil olahan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesiompok informasi keuangan antara lain memuat laporan posisi keuangan, rincian laporan posisi keuangan, transaksi pasar uang, dan transaksi pasar valuta asing. huruf kelompok informasi risiko antara lain memuat posisi devisa neto, proyeksi arus kas, publikasi negatif, dan dana pihak ketiga untuk giro wajib minimum gwm). huruf kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan antara lain memuat alat pembayaran dengan menggunakan kartu apik), uang elektronik, dan suku bunga kredit. huruf kelompok informasi data pokok antara lain memuat data pokok pelapor, data pihak lawan, dan agunan. huruf yang dimaksud dengan individual per kantor cabang pelapor adalah laporan dari setiap kantor cabang pelapor te$masuk kantor pusat yang melakukan kegiatan operasional, unit usaha syariah, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negrencana tindak memuat langkah bank dalam persiapan dan target implementasi penyampaian laporan secara terpusat. cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufhuruf yang dimaksud dengan otoritas lainnya adalah otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perubahan pada kelompok informasi data pokok antara lain jumlah kantor cabang, perubahan alamat kantor, dan perubahan status.datagustus adalah: untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara harian yaitu data tanggal agustus untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus dan untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data agustus huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.juli sampai dengan tanggal juli pada hari jumat tanggal juli batas waktu penyampaian laporan tersebut adalah tanggal juli bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal juli sampai dengan tanggal juliagustus sampai dengan tanggal agustus adalah tanggal agustus sampai dengan tanggal agustuscukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam hal tahun penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara mingguan bukan merupakan tahun kabisat makanovember untuk kelompok informasi keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal desember mengingat tanggal desember jatuh pada hari sabtdesembercontoh: laporan dan atau koreksi laporan data tanggal oktober sampai dengan tanggal oktober untuk kelompok informasi risiko dengan batas waktu penyampaian pada tanggal oktober dinyatakan terlambat apabila disampaikan sejak tanggal oktober sampai dengan tanggal oktoberoktober yaitu tanggal november karena tanggal november jatuh pada hari sabtu makasenin tanggal november contoh: batas waktu penyampaian laporan kelompok informasi risiko periode data triwulan keempat yaitu tanggal januari dan batas akhir periode keterlambatan laporan tersebut yaitu tanggal januari dalam hal laporan tersebut belum diterima oleh bank indonesia sampai dengan tanggal januari maka pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan offline adalah penyampaian laporan bank indonesia dengan menggunakan media antara lain compact disk cd) atau flash disk yang disampaikan pada jam kerja bank indonesia yang mewilayahi pelapor. huruf yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang terjadi pelapor antara lain gangguan jaringan data atau komunikasi dengan bank indonesia namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan laporan pelapor. huruf yang dimaksud dengdengan isian nihil adalah format laporan yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi bank, tanggal laporan, dan nama informasi. contoh: pelapor tidak memiliki transaksi valuta asing pada tanggal februari namun pelapor tetap wajib menyampaikan isian nihil untuk laporan tersebut. cukup jelas. cukup jelas. tanda terima penyampaian laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan oleh pelapor secara online atau offline dapat diakses oleh pelapor melalui sistem pelaporan terintegrasi bank indonesiapelapor dan menyebabkanpenyampaian permohonan pengecualian secara tertulis mengenai keadaan kahar tersebut, dapat dilakukan baik oleh pelapor maupun kantor lainnya yang ditunjuk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf pengawasan secara tidak langsung antara lain dilakukan melalui pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada bank indonesia dan atau informasi lain yang diperoleh bank indonesia.