question
stringlengths 22
1.58k
| answer
stringlengths 2.46k
21.9k
| context
stringlengths 26
245k
|
|---|---|---|
Selain tanpa plang dan hanya berjumlah 2 orang, bolehkah polantas melakukan razia di jalan-jalan alternatif (bukan di jalan protokol/lintas)? Jalan alternatif yang terletak di daerah perumahan semi komplek. Saya memfokuskan ke lokasi razia polantas tersebut. Thanks. | ULASAN LENGKAP Intisari: Razia kendaraan yang dilakukan polantas di jalan yang terletak di daerah perumahan “semi komplek” sah menurut hukum sepanjang “jalan alternatif” itu dimaknai sebagai jalan untuk lalu lintas umum. Dengan kata lain, selama jalan itu dilalui oleh umum, jalan tersebut termasuk jalan dimana polantas berwenang melakukan razia kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam UU LLAJ. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan: Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”). Pemasangan Plang Tanda Adanya Razia Kami berkesimpulan bahwa plang yang Anda maksud adalah sebuah tanda adanya razia kendaraan bermotor. Pada dasarnya, pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan jalan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. [1] Jadi, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberhentikan pengendara bermotor dan memeriksa surat-surat pada dasarnya wajib memasang tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan. Lebih lanjut, tanda tersebut harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan. [2] Jadi, polisi lalu lintas (“polantas”) yang melakukan razia/pemeriksaan dan tidak dilengkapi dengan tanda yang menunjukan adanya razia kendaraan bermotor, hal tersebut bertentangan dengan hukum. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Jika Tiba-tiba Diberhentikan Polisi di Jalan. Bolehkah Polantas Razia di Wilayah Komplek Perumahan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud “jalan” dalam UU LLAJ, apakah termasuk jalan-jalan di wilayah “semi komplek” perumahan seperti yang Anda sebut. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. [3] Menjawab pertanyaan Anda dengan mengacu pada definisi jalan di atas, maka razia kendaraan yang dilakukan polantas di jalan alternatif yang terletak di daerah perumahan semi komplek sah menurut hukum sepanjang “jalan alternatif” itu dimaknai sebagai jalan untuk lalu lintas umum. Dengan kata lain, selama jalan itu dilalui oleh umum, jalan tersebut termasuk jalan di mana polantas berwenang melakukan razia kendaraan bermotor. Sebagai contoh, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura Dr. Erdi, M.Si dalam artikel Implikasi “Polisi Garang” BagiPenegakan Disiplin Lalin yang kami akses dari laman www.academia.edu , menceritakan bahwa seorang warga mengadu kepadanya dengan menyesalkan dirinya telah terkena razia oleh “polisi garang” yang tak mau berdamai di tempat razia. Warga ini sama sekali tak menduga kalau ada razia di jalan kampung seperti di jalan Sungai Landak, Kompleks Perumnas IV Tanjunghulu sana yang berhasil menilang banyak orang pelanggar lalin, termasuk pengguna sepeda motor di kalangan anak anak. Menurut Dr. Erdi, M.Si, itu menjadi hak polisi untuk melakukan razia pada semua titik di jalan raya, tidak harus pilih pilih tempat . Justru di jalan yang tidak pernah dirazia itulah tindak pelanggaran lalin selalu terjadi. Ketika sasaran razia adalah penegakan disiplin dan memberikan efek jera, maka razia di wilayah yang tidak terduga seperti itu akan sangat bermanfaat dalam mengurangi ketidakdisiplinan pengguna jalan raya. Jadi, melakukan razia di jalan-jalan kampung atau komplek perumahan merupakan wewenang polisi yang justru di jalan itulah pelanggaran lalin selalu terjadi. Selama jalan itu memang dilalui lalu lintas umum, maka jalan itu tetap menjadi daerah hukum polisi untuk melakukan razia. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Referensi: http://www.academia.edu/9989185/Polisi_Garang_dan_Penegakan_Disiplin_Lalu_Lintas , diakses pada 12 Juni 2015 pukul 17.30 WIB. [1] Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP 80/2012. [2] Pasal 22 ayat (4) PP 80/2012. [3] Pasal 1 angka 12 UU LLAJ TAGS polantas | {5451: "['(1) pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan.', '(2) tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.', '(3) pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.', '(4) tanda . . . (4) tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.', '(5) dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib: a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.']", 5452: "['(1) pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, kecuali tertangkap tangan.', '(2) tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.', '(3) pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.', '(4) tanda . . . (4) tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.', '(5) dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib: a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.']", 3181: '12. jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.'} |
Salam apakah seorang saksi bisa dipanggil dari kejaksaan tanpa jelas siapa yang mengantar surat panggilan itu dan tidak ada identitas pengirim surat panggilan itu? Terima kasih. | ULASAN LENGKAP Intisari: Pada dasarnya pemanggilan terhadap saksi harus dilakukan langsung oleh petugas yang melaksanakan panggilan tersebut dengan bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Akan tetapi, jika saksi tidak ada di tempat tinggalnya, pemanggilan bisa disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. Baik p enerimaan surat panggilan oleh orang itu sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan: Kami simpulkan maksud pertanyaan Anda adalah tentang pemanggilan saksi dalam perkara pidana. Untuk menjawabnya, kami mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) . Wewenang Penuntut Umum Memanggil Saksi untuk Hadir di Persidangan Karena Anda mengatakan bahwa saksi dipanggil dari kejaksaan, maka kami berasumsi bahwa perkara ini telah sampai pada tahap penuntutan. Yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum. [1] Penuntut umum mempunyai beberapa wewenang, yang salah satunya adalah menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan , baik kepada terdakwa maupun kepada saksi , untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. [2] Hal-Hal yang Dimuat dalam Surat Panggilan Saksi dari Penuntut Umum Pada dasarnya, supaya panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada tingkat penuntutan di kejaksaan seperti dalam pertanyaan Anda, ketentuan syarat sahnya panggilan saksi adalah penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. [3] Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi: (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir; (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya; Oleh karena itu, asal-usul surat panggilan itu harus jelas, setidaknya memuat: a. tanggal, hari serta jam sidang; b. perkara apa ia dipanggil; c. disampaikan langsung oleh petugas; d. untuk apa dia dipanggil menghadap persidangan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. , dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 91) maksudnya orang yang dipanggil penuntut umum sebagai saksi harus tahu kedudukannya dalam panggilan dan pemeriksaan pengadilan yang akan datang. Dalam surat panggilan harus jelas dan tegas disebut bahwa dia dipanggil untuk menjadi saksi. Lebih lanjut Yahya mengungkapkan bahwa panggilan tidak kabur. Panggilan yang kabur mengakibatkan kegelisahan dan ketidakpastian terhadap orang yang dipanggil . Penegasan dan penjelasan ini wajar dan perlu diketahui saksi, baik ditinjau untuk kepentingan pemeriksaan perkara itu sendiri maupun untuk kepentingan kejiwaan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi saksi ( Ibid, hal.91) Pihak yang Melakukan Pemanggilan Terhadap Saksi dan Cara Pemanggilan Tidak seperti halnya pemanggilan tersangka pada tahap penyidikan maupun penuntutan yang diatur tegas dalam KUHAP (selengkapnya baca Penahanan dan Keabsahan Surat Panggilan Tersangka dan Perintah Hakim Menghadirkan Terdakwa Secara Paksa ), pemanggilan saksi untuk hadir di sidang pengadilan tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Yahya Harahap ( Ibid , hal. 90) menjelaskan antara lain bahwa sekalipun KUHAP tidak menyebutnya secara tegas, semua ketentuan pemanggilan yang berlaku terhadap terdakwa, berlaku juga terhadap saksi. Yahya menambahkan bahwa seluruh ketentuan yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP sekaligus berlaku juga bagi pemanggilan saksi. Jadi, dari sini jelas kiranya bahwa surat pemanggilan itu sah jika petugas yang melakukan pemanggilan itu bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan saksi yang dipanggil. Selain itu, sahnya surat panggilan terdakwa untuk hadir dalam sidang pengadilan (berlaku juga untuk surat panggilan saksi) adalah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada saksi di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. [4] Apabila orang yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. [5] Menjawab pertanyaan Anda yang mana panggilan dari kejaksaan tersebut tidak jelas siapa yang mengantar dan tidak ada identitas pengirim surat panggilan, hal tersebut seharusnya tidak dimungkinkan karena p enerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri (yang juga berlaku untuk saksi) ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. [6] Dengan adanya tanda penerimaan, seharusnya jelas siapa yang memberikan surat panggilan tersebut dan siapa yang menerimanya. Untuk amannya, saksi yang dipanggil itu setidaknya selain meneliti hal-hal yang wajib dimuat dalam suatu surat panggilan yang kami sebut di atas, ia juga perlu meneliti darimana asal-usul surat panggilan untuk bersaksi di pengadilan itu . S eperti adakah tanda tangan pihak penuntut umum yang berwenang atau tidak. T ips Menghadapi Surat Panggilan Saksi di Pengadilan yang Tidak Jelas Asal-Usulnya 1. Cermati kepala/kop surat panggilan apakah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau tidak. 2. Cermati apakah surat disampaikan ke alamat tempat tinggal saksi. 3. Cermati apakah surat tersebut memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil. 4. Cermati apakah surat tersebut disampaikan langsung oleh pihak Kejaksaan/Penuntut Umum yaitu dengan bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil atau disampaikan melalui kepala desa jika orang yang dipanggil tidak ada di tempat. 5. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 6. Mintalah tanda penerimaan surat panggilan agar jelas siapa yang menyampaikan surat panggilan dan siapa yang menerimanya. 7. Jika tidak memuat hal-hal di atas, surat panggilan tidak sah dan orang yang bersangkutan berhak menolak untuk hadir di persidangan. 8. Silakan konsultasikan surat panggilan tersebut dengan lembaga bantuan hukum maupun kantor hukum terdekat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Referensi: Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. [1] Pasal 13 KUHAP. [2] Pasal 14 huruf f KUHAP. [3] Pasal 146 ayat (2) KUHAP. [4] Pasal 145 ayat (1) KUHAP [5] Pasal 145 ayat (2) KUHAP. [6] Pasal 145 ayat (4) KUHAP. TAGS sidang hukum penuntutan penuntut umum persidangan pidana klinik hukumonline saksi hukumonline klinik | {5453: 'pasal 13 penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.', 5454: "['(3) dan ayat']", 5455: "['(1) penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat- lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. www.djpp.kemenkumham.go.id']", 5456: "['(1) pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.', '(2) apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.', '(3) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.', '(4) penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.']", 5457: "['(1) pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.', '(2) apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.', '(3) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.', '(4) penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.']", 5458: "['(1) pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.', '(2) apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.', '(3) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.', '(4) penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.']"} |
Bagaimana seharusnya pemanggilan oleh aparat terhadap karyawan BUMN yang dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai karyawan diduga melakukan tindak pidana? Apakah langsung ke yang bersangkutan atau ke perusahaan/Direksi? Terima kasih. | ULASAN LENGKAP Intisari: Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil tersangka yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan: Dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik berwenang memanggil yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) . Dalam KUHAP, disebutkan bahwa k arena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. [1] Hal serupa juga diatur dalam UU 2/2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. [2] Lalu bagaimana prosedur pemanggilannya? Penyidik yang melakukan pemeriksaan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. [3] Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah , artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Jadi, penyidik dalam melakukan pemanggilan harus berdasarkan surat panggilan yang sah dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas . Surat panggilan tersebut harus disampaikan langsung kepada orang yang dipanggil. Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. [4] Menjawab pertanyaan Anda, pemanggilan terhadap karyawan yang diduga melakukan tindak pidana ini ditujukan langsung kepada yang bersangkutan . T idak melalui direksi/ perusahaan tempatnya bekerja. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia . [1] Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP. [2] Pasal 16 ayat (1) huruf f UU 2/2002. [3] Pasal 112 ayat (1) KUHAP. [4] Pasal 227 ayat (2) KUHAP. TAGS hukum penyelidik hukumonline terdakwa penyidikan buruh pidana klinik klinik hukumonline penyelidikan saksi polisi tersangka pekerja penyidik | {5459: "['(1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : www.djpp.kemenkumham.go.id a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.', '(2) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.']", 5460: "['(1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; presiden republik indonesia f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.']", 5461: "['(1) penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.']", 5462: "['(1) semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.', '(2) petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun www.djpp.kemenkumham.go.id orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.']"} |
Apakah perdagangan organ tubuh dilarang? Tapi mengapa darah bisa diperjualbelikan? | ULASAN LENGKAP dari artikel dengan judul Larangan Jual Beli Darah yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Maret 2015. Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. . Dasar Hukum Larangan Perdagangan Organ Tubuh Pada dasarnya, perdagangan organ tubuh manusia adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut tidak hanya ilegal karena banyak yang menggunakan cara melawan hukum untuk mendapatkan organ tubuh, tetapi juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. [1] Lalu, secara yuridis, perdagangan organ merupakan hal yang dilarang berdasarkan Pasal 124 ayat (3) UU Kesehatan sebagai berikut: Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun . Sebagai informasi, Pasal 124 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Adapun yang dimaksud dengan "dikomersialkan" adalah komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia, tidak termasuk proses pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan transplantasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. [2] Berdasarkan aturan tersebut, setiap orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta . [3] Sedangkan orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun, dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar . [4] Selain diatur dalam UU Kesehatan, ketentuan lain yang berkaitan dengan larangan jual beli organ atau jaringan tubuh manusia juga terdapat dalam UU TPPO . Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO yang menegaskan tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk eksploitasi : Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Sepanjang penelusuran kami, adanya larangan jual beli organ atau jaringan tubuh manusia karena tindakan tersebut berorientasi untuk kepentingan ekonomi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, karena dilakukan dengan melawan hukum. Ketentuan larangan serupa tidak hanya berlaku di Indonesia, karena sejatinya pada tahun 1987 pun World Health Organization (“WHO”) sudah melarang adanya tindak perdagangan organ manusia. [5] Lalu, bagaimana dengan darah manusia? Apakah jual beli darah manusia dilarang? Larangan Jual Beli Darah Manusia Sama halnya dengan organ dan jaringan tubuh, darah juga tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Kesehatan sebagai berikut: Pelayanan darah merupakan Upaya Kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan, serta tidak untuk tujuan komersial . Lebih lanjut, Pasal 119 UU Kesehatan juga menegaskan bahwa darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa pun . Apabila dilanggar, pelaku diancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200 juta . [6] Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia dalam KUHP Baru Sebagai informasi, larangan jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia tidak diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku saat artikel ini diterbitkan. Namun, rumusan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 345 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf d dan f UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun sejak diundangkan, [7] yaitu 2026 sebagai berikut: Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan : organ atau jaringan tubuh manusia , dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar ; darah manusia , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta . Selanjutnya, menurut Pasal 346 ayat (1) UU 1/2023 , setiap orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta . [8] Biaya Pemrosesan Darah dalam Donor Darah Mengutip artikel Donor Darah Itu Gratis, Kenapa yang Butuh Darah Harus Bayar? dari laman Palang Merah Indonesia (“PMI”) Jepara, pengurus pusat PMI menjelaskan bahwa semua darah yang diperoleh dari PMI memang gratis, tetapi untuk mendapatkannya ada biaya yang harus dikeluarka n sebagai biaya pemrosesan darah (“BPD”) . Hal ini karena darah tidak bisa disalurkan dari pendonor kepada penerima secara langsung, melainkan harus melalui serangkaian pemrosesan . Sebagai contoh, Pasal 114 ayat (2) UU Kesehatan mengatur bahwa darah diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat, memenuhi kriteria seleksi sebagai donor, dan atas persetujuan donor. Kemudian, darah yang diperoleh dari donor darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan darah, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) UU Kesehatan . Masih bersumber dari artikel yang sama, biaya yang dibayarkan juga termasuk biaya pemeliharaan dan pengelolaan darah, perekrutan donor, pengadaan kantung, bahan pakai medis dan non-medis, pemeriksaan hemoglobin, uji penyakit dan uji cocok serasi, biaya alat serta pemeliharaan dan penunjang lainnya. Oleh karena itu, ketika Anda membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan darah manusia, biaya yang dikeluarkan bukan untuk membayar darah , atau dalam arti lain hal tersebut bukan jual beli darah . Darah yang diperoleh dari PMI memang gratis, tetapi ada biaya pemrosesan darah yang harus Anda tanggung untuk menjaga mutu dan keamanan darah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . Referensi : Choirunisa Tri Wulandari ( et.al ). Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia . Jurnal Lentera Ilmu. Vol. 1, No. 1, 2024; Donor Darah Itu Gratis, Kenapa yang Butuh Darah Harus Bayar? , yang diakses pada 23 Desember 2024, pukul 15.00 WIB. [1] Choirunisa Tri Wulandari ( et.al ). Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia . Jurnal Lentera Ilmu. Vol. 1, No. 1, 2024, hal. 50 [2] Penjelasan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) [3] Pasal 432 ayat (1) UU Kesehatan [4] Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan [5] Choirunisa Tri Wulandari ( et.al ). Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia . Jurnal Lentera Ilmu. Vol. 1, No. 1, 2024, hal. 42 [6] Pasal 431 UU Kesehatan [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”) [8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023 TAGS hukum hukumonline pmi klinik hukumonline | {5465: 'Pasal 64 “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pasal 90 ayat (3) “Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pasal 192 “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”', 5466: '(1) Setiap orang dapat menjadi pendonor darah. (2) Pendonoran darah dilakukan secara sukarela. (3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan. (4) Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar perihal kesehatan dan perilaku hidupnya. (5) Pendonor darah yang memberikan informasi menyesatkan berkaitan dengan status kesehatan dan perilaku hidupnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'} |
Jika ada kasus seorang isteri perwira TNI AD merupakan terpidana mati kasus narkoba. Saat vonis dijatuhkan dia dalam keadaan hamil 3 bulan. Dapatkah dia diadili menurut KUHP? Kapan tindakan hukuman dapat dilaksanakan? Apa dasarnya hukumnya ? | ULASAN LENGKAP Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) yang memuat sanksi berupa pidana mati di dalamnya. Dalam artikel Terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus dikatakan bahwa Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan ( extra ordinary ) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita merujuk pada Penetapan Presiden yang Kemudian Menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”) yang hingga saat ini masih menjadi pedoman untuk mengeksekusi pidana mati bagi terpidana yang diputus pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam Pasal 1 UU 2/PNPS/1964 antara lain diatur bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Terkait pelaksanaan hukuman bagi terpidana mati yang sedang hamil seperti dalam pertanyaan Anda, Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 berbunyi: “ Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan .” Jadi, eksekusi pidana mati bagi istri perwira tersebut dilakukan empat puluh hari setelah ia melahirkan anaknya. Artinya, eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan jika terpidana mati dalam keadaan hamil. Kami kurang mengetahui maksud pertanyaan Anda mengenai apakah terpidana mati yang sedang hamil tersebut dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) . Namun p ada dasarnya kejahatan narkotika yang dilakukan istri perwira TNI AD tersebut telah diatur khusus dalam UU Narkotika. Ini merupakan salah satu asas hukum yang dikenal dengan nama lex specialis derogat legi generalis, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dengan demikian, apabila terpidana mati tersebut diputus bersalah berdasarkan UU Narkotika, maka aturan dalam KUHP disingkirkan . T ermasuk pula dalam hal pelaksanaan hukuman mati yang tunduk pada UU 2/PNPS/1964. Sekedar tambahan informasi untuk Anda, selain diatur dalam Penpres 2/PNPS/1964, pelaksanaan pidana mati khususnya mengenai tata caranya juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (“Perkapolri 12/2010”). Lebih jauh mengenai aturan ini dapat Anda simak dalam artikel Pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penetapan Presiden yang Kemudian Menjadi Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati TAGS pidana mati | {5469: 'apabila seseorang diputus bersalah berdasarkan UU Narkotika, maka dasar aturan dalam KUHP tidak berlaku.', 5470: '(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ', 5471: 'Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati. yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan- ketentuan dalam pasal-pasal berikut.', 5472: 'PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,'} |
Pelanggaran pengendara bermotor yang menyerobot jalur busway tentunya harus ditilang, karena telah melanggar aturan yang berlaku. Pertanyaan saya, apakah jalur busway saat tengah malam dimana busway tidak beroperasi lagi dan pengendara yang lain memasuki jalur busway wajib ditilang juga? Saya merasa tidak adil jika harus ditilang juga, karena tidak menganggu kelancaran aktifitas busway. Ini yang dialami beberapa pengemudi saat melintas dari Asemka dan putar balik di jalur halte busway Kota pukul 00:35, dan beberapa anggota polantas telah menunggu bagaikan manusia yang seolah gajinya tak cukup dengan garangnya menawar tilang Rp500 ribu atau bayar saat itu juga Rp50 ribu, trima kasih. | ULASAN LENGKAP Sebelumnya kami akan menyebutkan arti busway sesungguhnya yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta yakni jalur/lajur khusus yang diperuntukan bagi angkutan massal berbasis jalan . Sementara larangan bagi pengendara yang menerobos busway telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (“Perda DKI Jakarta 5/2014”) : “Setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus Angkutan umum massal berbasis Jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.” Ancaman pidana bagi pengendara yang menerobos jalur bus Trans Jakarta adalah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50 juta (Pasal 253 Perda DKI Jakarta 5/2014) . Melihat ketentuan di atas, sebenarnya aturan denda sudah ada sejak lama. Sejatinya aturan tersebut diberlakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Akan tetapi aturan tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Selain itu, aturan ini tidak menerangkan waktu dipatuhinya aturan larangan penerobosan jalur Bus Trans Jakarta. Jadi, jika melihat dari aturan secara tertulis, Anda seharusnya memang mematuhi larangan penerobosan jalur Bus Trans Jakarta sekalipun pada malam hari saat Bus Trans Jakarta tidak lagi beroperasi. Tindakan penilangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian lalu lintas setempat sudah sesuai dengan aturan hukum. Namun, menurut hemat kami perlu ada pendekatan hukum lain di sini. Jika melihat dari tujuan dilarangnya kendaraan lain masuk ke jalur Bus Trans Jakarta, adalah untuk menjaga kelancaran beroperasinya Bus Trans Jakarta. Apabila jam operasional Bus Trans Jakarta telah lewat, kendaraan yang melewati busway tidak dapat begitu saja ditilang dan diberi sanksi. Dalam hal ini, perlu dibuktikan lagi nantinya dalam persidangan. Terkait dengan denda baru yang diberlakukan terhadap pelanggaran jalur Bus Trans Jakarta, dalam laman resmi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Unit Kerja Presiden dikatakan bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Kepolisian RI sedang mempersiapkan denda tinggi untuk pelanggar jalur busway. Bagi pengendara motor yang menerobos busway akan dikenai denda 500rb dan pengendara mobil sebesar 1 juta, hal ini sedang dalam pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta. Hal yang sama dikatakan dalam artikel Pekan Depan, Denda Jalur Busway Diberlakukan . Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Rikwanto, mengatakan bahwa pihak kepolisian akan bertemu dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pihak terkait guna membahas kesepakatan penerapan denda pelanggaran menggunakan jalur busway. Pertemuan pembahasan denda penggunaan jalur busway juga melibatkan kejaksaan dan pengadilan pada pekan ini ( ed- minggu kedua November 2013). Namun demikian, meskipun belum ada ke sepakatan akhir dari Kepolisian RI dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait denda bagi penerobos busway, saat ini sanksi denda bagi penerobos busway sudah mulai diberlakukan. Jika ada anggota kepolisian lalu lintas yang berbuat ‘nakal’ saat mensterilkan jalur Bus Trans Jakarta, yang Anda lakukan adalah melapor petugas tersebut kepada pihak yang berwenang sebagaimana dikatakan dalam artikel Kakorlantas: Catat Petugas Nakal di Jalur Busway . Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Referensi: http://lapor.ukp.go.id/id/1119709/peraturan-mengenai-busway-dan-transjakarta.html , diakses pada 11 November 2013 pukul 16.45 WIB TAGS | {5473: 'Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).', 5474: 'Unit Pengelola Transjakarta Busway yang selanjutnya disebut UP Transjakarta Busway adalah Unit Pengelola Transjakarta Busway pada Dinas. 7. Busway adalah jalur/lajur khusus yang diperuntukan bagi angkutan massal berbasis jalan. 8. Angkutan Busway adaJah sistem angkutan massal yang menggunakan lajur/jalur khusus yang terproteksi dari lalu Jintas kendaraan lain dengan didukung oleh bus besar yang berkapasitas angkut massal, trayek angkutan umum lain yang berhimpitan dan/atau angkutan pengumpan. 9. Angkutan Pengumpan adalah layanan bus perkotaan. yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan trayek angkutan massal/bus rapid transit seperti feeder busway, Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). 10. Operator Bus Transjakarta Busway adaJah pihak mitra yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (kontrak) dengan UP Transjakarta Busway untuk menyelenggarakan pelayanan bus angkutan Transjakarta dan/atau angkutan pengumpan.'} |
Subsets and Splits