Ordonansi Tanah tahun 1785. mengatur tanah di Wilayah Barat Laut untuk disurvei dan dibagi menjadi kota-kota 36 mil persegi. Setiap kotapraja dibagi menjadi 36 bagian dari 640-acre (atau satu mil persegi) traktat. Setiap bagian harus dijual dengan harga minimal $1 per acre. Karena pemerintah yang dibentuk oleh Anggaran Konfederasi tidak memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengenakan pajak, penjualan tanah di Wilayah Barat Laut adalah salah satu cara di mana pemerintah dapat meningkatkan pendapatan yang sangat dibutuhkan.