Kebijakan penyimpanan data harus mempertimbangkan nilai data dari waktu ke waktu dan undang-undang penyimpanan data yang mungkin dipatuhi oleh suatu organisasi. Pada tahun 2006, Mahkamah Agung A.S. mengakui bahwa secara finansial tidak mungkin untuk menyimpan semua informasi tanpa batas waktu.