Berbagai bentuk ekspresi diri dan protes terkadang dibatasi oleh kebijakan pemerintah (seperti persyaratan izin protes), keadaan ekonomi, ortodoksi agama, struktur sosial, atau monopoli media. Salah satu reaksi negara terhadap protes adalah penggunaan polisi anti huru hara. protes itu sendiri kadang-kadang dapat menjadi subjek dari protes balik. Dalam kasus seperti itu, pemrotes tandingan menunjukkan dukungan mereka untuk orang, kebijakan, tindakan, dll. yang menjadi subjek protes asli.