Pada tanggal 6 Juli 1992 Perjanjian tentang status Pengadilan Ekonomi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka ditandatangani, dan bagian yang tidak terpisahkan darinya adalah Ketentuan tentang Pengadilan Ekonomi Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Ketentuan ini menjadi dasar hukum kegiatan MK.