Peraturan perundang-undangan harus memasukkan ketentuan berikut dalam definisi kekerasan dalam rumah tangga: Â¢Ã‚â‚¬Ã‚Å“Tidak ada perkawinan atau hubungan lain yang dapat menjadi pembelaan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga seksual berdasarkan undang-undang ini.ÃƒÂ¢Ã‚â‚ (Buku Pegangan PBB, bab 3.4.3.1)