Politik Singapura berbentuk republik demokrasi perwakilan parlementer di mana Presiden Singapura adalah kepala negara, Perdana Menteri Singapura adalah kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Konstitusi Singapura adalah yang tertinggi hukum Singapura dan itu adalah konstitusi yang dikodifikasi. Konstitusi tidak dapat diubah tanpa dukungan lebih dari dua pertiga anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga.