Pemerintah sebagai penyusun kebijakan dapat membuat regulasi untuk lebih meningkatkan daya serap tenaga disabilitas, menyusun program dan menganggarkan dana dalam pelatihan disabilitas, maupun melaksanakan penempatan pekerja disabilitas melalui kerjasama pihak ketiga atau melalui badan usaha yang dimiliki pemerintah pada berbagai tingkatan.
Pemerintah prasida ngaryanin regulasi kaanggen nincapang daya serap karyawan disabilitas ring genah pekaryan, nyusun program lan nganggarin paridana sane prasida kaanggen ngicen pelatihan.