Para kritikus mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar kebebasan sipil, sesuatu yang menurut Ketua Komite Kehakiman DPR James Sensenbrenner (R-Wis.) adalah hal yang sensitif.
Ketua Komite Kehakiman DPR James Sensenbrenner, R-Wis, mengatakan bahwa ia peka terhadap keluhan-keluhan mengenai kebebasan sipil.