Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (, lazim dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Undang-Undang era kolonial ini akan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai 2 Januari 2026.

Sejarah 
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Isi 
Isi dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, yaitu:
 Buku I Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)
 Bab I - Aturan Umum
 Bab II - Pidana
 Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
 Bab IV - Percobaan
 Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
 Bab VI - Gabungan Tindak Pidana
 Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
 Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
 Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang
 Aturan Penutup
 Buku II Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)
 Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
 Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
 Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
 Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
 Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
 Bab VI - Perkelahian Tanding
 Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
 Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
 Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
 Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
 Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek
 Bab XII - Pemalsuan Surat
 Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
 Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
 Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
 Bab XVI - Penghinaan
 Bab XVII - Membuka Rahasia
 Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
 Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
 Bab XX - Penganiayaan
 Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
 Bab XXII - Pencurian
 Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
 Bab XXIV - Penggelapan
 Bab XXV - Perbuatan Curang
 Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
 Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
 Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
 Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
 Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
 Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
 Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab
 Buku III Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)
 Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
 Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
 Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
 Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
 Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
 Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
 Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
 Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
 Bab IX - Pelanggaran Pelayaran.

Peraturan terkait 
 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946
 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951
 Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958
 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960
 PERPU No. 16 Tahun 1960
 PERPU No. 18 Tahun 1960
 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1961
 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974
 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976
 Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999

Bacaan lanjutan 
 Prayudi, Guse (2012). Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata. Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta. ISBN 978-602-99724-4-3
 Soesilo, R (1976). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap. Bogor: Politea.

Referensi

Pranala luar 
 Wetboek van Strafrecht
 Badan Pembinaan Hukum Nasional Sektor Hukum Pidana

Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( , lazim dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP ) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia . Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggalOktoberNo . menetapkan , bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku , ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggalMaret Undang-Undang era kolonial ini akan digantikan dengan Undang-Undang NomorTahuntentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulaiJanuari Sejarah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia . KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda , yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië . Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahunnomordan mulai berlaku sejak tanggalJanuari Setelah Indonesia merdeka , KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi . Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUDyang menyatakan bahwa : " Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini . " Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan . Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut , pada tanggalFebruari pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomortahuntentang Peraturan Hukum Pidana . Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht ( WvS ) , yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Meskipun demikian , dalam Pasal XVII UU NomorTahunjuga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa : “ Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden . ” Dengan demikian , pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah jawa dan Madura . Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggalSeptember dengan diundangkannya UU No.Tahuntentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang NomorTahunRepublik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Sebagaimana yang dinyatakan dalam PasalUU No.Tahunyang berbunyi : “ Undang-Undang No.tahunRepublik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia . ” Isi Isi dari KUHP disusun dalam( tiga ) buku , yaitu : Buku I Aturan Umum ( Pasalsampai dengan Pasal Bab I - Aturan Umum Bab II - Pidana Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan , Mengurangi atau Memberatkan Pidana Bab IV - Percobaan Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana Bab VI - Gabungan Tindak Pidana Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang Aturan Penutup Buku II Kejahatan ( Pasalsampai dengan Pasal Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Bab VI - Perkelahian Tanding Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek Bab XII - Pemalsuan Surat Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong Bab XVI - Penghinaan Bab XVII - Membuka Rahasia Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa Bab XX - Penganiayaan Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan Bab XXII - Pencurian Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman Bab XXIV - Penggelapan Bab XXV - Perbuatan Curang Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan ( UU No.Tahun Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab Buku III Pelanggaran ( Pasalsampai dengan Pasal Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah , Tanaman , Dan Pekarangan Bab VIII - Pelanggaran Jabatan Bab IX - Pelanggaran Pelayaran . Peraturan terkait Undang Undang NomorTahun Undang Undang NomorTahun Undang Undang NomorTahun Undang Undang NomorTahun PERPU No.Tahun PERPU No.Tahun Undang Undang NomorTahun Undang Undang NomorTahun Undang Undang NomorTahun Undang Undang NomorTahun Bacaan lanjutan Prayudi , Guse Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata . Yogyakarta : Tora Book Yogyakarta . ISBN99724-4-3 Soesilo , R Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap . Bogor : Politea . Referensi Pranala luar Wetboek van Strafrecht Badan Pembinaan Hukum Nasional Sektor Hukum Pidana Hukum Pidana