Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah daftar negara-negara yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan Sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

1946 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e.

1947 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 142(II) prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 143(II) prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 144(II) prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 145(II) prihal Kolaborasi dari badan-badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 146(II) prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e .

1960 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514 (XV) prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV) prihal Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.

1961 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1654 (XVI) prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.

1966 
 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966
 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 Desember 1966

1990-2000 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.

2001-2010 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/146 prihal Dekade Internasional ke-2 Pemberantasan Kolonialisme.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2007/25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri oleh badan-badan khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2011-2020 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.

Referensi

Pranala luar 

 Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekolonisasi
 Dewan Perwalian PBB
 Sistem Perwalian Internasional PBB

Daftar negara
Daftar bertopik Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah daftar negara-negara yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan Sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1946 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaI ) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal . 1947 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaII ) prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaII ) prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaII ) prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaII ) prihal Kolaborasi dari badan-badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-BangsaII ) prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal\ . 1960 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa( XV ) prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa( XV ) prihal Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal . 1961 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa( XVI ) prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat . 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi , Sosial dan Budaya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggalDesember Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggalDesember 1990-2000 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme . 2001-2010 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa146 prihal Dekade Internasional ke-2 Pemberantasan Kolonialisme . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat . United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC ) Resolution25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri oleh badan-badan khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa . 2011-2020 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa119 prihal Dekade Internasional kePemberantasan Kolonialisme . Referensi Pranala luar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa . Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekolonisasi Dewan Perwalian PBB Sistem Perwalian Internasional PBB Daftar negara Daftar bertopik Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa