Djaja Suparman
Djaja Suparman () adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dari 1999 hingga 2000, Panglima Kodam Jayakarta dari 1998 hingga 1999, dan Panglima Kodam V/Brawijaya dari 1997 hingga 1998.

Karier militer 
Djaja Suparman merupakan lulusan Akmil tahun 1972 yang berasal dari kesatuan infanteri baret hijau. Penugasan pertamanya adalah di Blitar, sebagai Komandan Peleton (Danton). Beberapa waktu kemudian ia dipercaya sebagai Komandan Yonif 507/Sikatan (Surabaya), yang merupakan pasukan andalan Kodam V/Brawijaya. Sesudahnya, ia dipercaya sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) di Probolinggo. Kemudian ditarik ke Makodam V/Brawijaya, sebagai Waasops Kasdam V. Setelah berdinas di staf, Djaja ditarik kembali ke satuan tempur, sebagai Komandan Brigif 13/Galuh Kostrad (Tasikmalaya).

Kariernya terus semakin menanjak setelah ia dipercaya sebagai Komandan Resimen Taruna Akmil di Magelang. Sesudah menjadi Danmentar, bintang satu diraihnya saat dipercaya sebagai Kasdam II/Sriwijaya. Setelah bertugas di Palembang, ia kembali lagi ke Surabaya, sebagai Pangdam V/Brawijaya, dengan pangkat Mayjen. Kemudian pada akhir Juni 1998, Djaja dipercaya memegang komando sebagai Pangdam Jaya menggantikan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Pada bulan November 1999, Djaja ditunjuk sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Djamari Chaniago, pangkatnya pun naik menjadi jenderal berbintang tiga atau Letnan Jenderal. Namun ia hanya sebentar menjadi Pangkostrad setelah pada bulan Maret 2000 ia digantikan oleh Letjen TNI Agus Wirahadikusumah. Setelah itu ia pun menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Dan Sesko TNI) dan sebelum akhirnya pensiun ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI (Irjen TNI).

Jabatan Militer 

 Letnan Dua s/d Letnan Satu
 Danton Yonif 511/Badak Hitam
 Danton Ban Yonif 511/Badak Hitam
 Danton STTB Yonif 511/Badak Hitam
 Danton SMB Yonif 511/Badak Hitam
 Pasi 4/Log Yonif 511/Badak Hitam
 Kapten
 Dankiban Yonif 511/Badak Hitam
 Dankipan Yonif 511/Badak Hitam
 Pasi 3/Pers Yonif 511/Badak Hitam
 Kasi 3/Pers Brigif Linud 17/Kostrad
 Kasi 4/Log Brigif Linud 17/Kostrad
 Mayor
 Dandenma Brigif Linud 17/Kostrad
 Dandenma Divif 1/Kostrad
 Kasi 2/Ops Korem 084/Bhaskara Jaya
 Letnan Kolonel
 Danyonif 507/Sikatan
 Dandim 0820/Probolinggo
 Waasops Kasdam V/Brawijaya
 Kolonel
 Danbrigif 13 Galuh/Kostrad (1993—1994)
 Aster Kasdam Jaya
 Danmentar Akmil
 Brigadir Jenderal
 Kasdam II/Sriwijaya
 Mayor Jenderal
 Pangdam V/Brawijaya (1997—1998)
 Pangdam Jaya (1998—1999)
 Letnan Jenderal
 Pangkostrad (1999—2000)
 Dansesko TNI (2000—2003)
 Irjen TNI (2003—2006)

Kasus 
Pada 26 September 2013, di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Djaja divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta atas kasus korupsi senilai Rp 17,6 miliar ketika ia masih menjabat sebagai Pangdam Brawijaya. Ia juga masih harus menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 13,3 miliar, jika tidak mampu mengembalikannya ia harus menggantinya dengan hukuman tambahan selama 6 bulan.

Kasus ini bermula pada tahun 1998 ketika ia menerima kompensasi dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) atas tukar guling lahan seluas 8,8 hektar di Dukuh Menanggal, Surabaya milik Kodam V/Brawijaya. Dari uang itu, sebesar Rp 4,2 miliar telah digunakan untuk keperluan Kodam dan sisanya sebanyak Rp 13,3 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, Djaja beranggapan bahwa dana dari CMNP tersebut merupakan bantuan natura, bukan ganti rugi atas pelepasan aset Kodam. Ia menggunakan dana tersebut untuk pengamanan wilayah Jawa Timur terkait peristiwa 1998, pengadaan kendaraan operasional Korem dan Kodim serta meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk merenovasi Markas Kodam Brawijaya dan membangun gedung perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung, baru dikeluarkan pada 13 Mei 2022, kemudian Djaja melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo pada 5 Juli 2022 karena merasa diperlakukan tidak adil. Surat tersebut dijawab melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa pihak istana tidak dapat mencampuri proses hukum. Djaja melaksanakan putusan pengadilan pada 13 Oktober 2022 ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

Referensi 

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya
Tokoh dari Sukabumi
Tokoh Sunda
Panglima Komando Daerah Militer Jaya
Koruptor Indonesia
Djaja Suparman ( ) adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat darihingga Panglima Kodam Jayakarta darihingga dan Panglima Kodam V/Brawijaya darihingga Karier militer Djaja Suparman merupakan lulusan Akmil tahunyang berasal dari kesatuan infanteri baret hijau . Penugasan pertamanya adalah di Blitar , sebagai Komandan Peleton ( Danton ) . Beberapa waktu kemudian ia dipercaya sebagai Komandan YonifSikatan ( Surabaya ) , yang merupakan pasukan andalan Kodam V/Brawijaya . Sesudahnya , ia dipercaya sebagai Komandan Distrik Militer ( Dandim ) di Probolinggo . Kemudian ditarik ke Makodam V/Brawijaya , sebagai Waasops Kasdam V . Setelah berdinas di staf , Djaja ditarik kembali ke satuan tempur , sebagai Komandan BrigifGaluh Kostrad ( Tasikmalaya ) . Kariernya terus semakin menanjak setelah ia dipercaya sebagai Komandan Resimen Taruna Akmil di Magelang . Sesudah menjadi Danmentar , bintang satu diraihnya saat dipercaya sebagai Kasdam II/Sriwijaya . Setelah bertugas di Palembang , ia kembali lagi ke Surabaya , sebagai Pangdam V/Brawijaya , dengan pangkat Mayjen . Kemudian pada akhir Juni Djaja dipercaya memegang komando sebagai Pangdam Jaya menggantikan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin . Pada bulan November Djaja ditunjuk sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Djamari Chaniago , pangkatnya pun naik menjadi jenderal berbintang tiga atau Letnan Jenderal . Namun ia hanya sebentar menjadi Pangkostrad setelah pada bulan Maretia digantikan oleh Letjen TNI Agus Wirahadikusumah . Setelah itu ia pun menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI ( Dan Sesko TNI ) dan sebelum akhirnya pensiun ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI ( Irjen TNI ) . Jabatan Militer Letnan Dua s/d Letnan Satu Danton YonifBadak Hitam Danton Ban YonifBadak Hitam Danton STTB YonifBadak Hitam Danton SMB YonifBadak Hitam PasiLog YonifBadak Hitam Kapten Dankiban YonifBadak Hitam Dankipan YonifBadak Hitam PasiPers YonifBadak Hitam KasiPers Brigif LinudKostrad KasiLog Brigif LinudKostrad Mayor Dandenma Brigif LinudKostrad Dandenma DivifKostrad KasiOps KoremBhaskara Jaya Letnan Kolonel DanyonifSikatan DandimProbolinggo Waasops Kasdam V/Brawijaya Kolonel DanbrigifGaluh/Kostrad1994 ) Aster Kasdam Jaya Danmentar Akmil Brigadir Jenderal Kasdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal Pangdam V/Brawijaya1998 ) Pangdam Jaya1999 ) Letnan Jenderal Pangkostrad2000 ) Dansesko TNI2003 ) Irjen TNI2006 ) Kasus PadaSeptember di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya , Djaja divonistahun penjara dan denda Rpjuta atas kasus korupsi senilai Rp6 miliar ketika ia masih menjabat sebagai Pangdam Brawijaya . Ia juga masih harus menyerahkan uang pengganti sebesar Rp3 miliar , jika tidak mampu mengembalikannya ia harus menggantinya dengan hukuman tambahan selamabulan . Kasus ini bermula pada tahunketika ia menerima kompensasi dana sebesar Rp6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada ( CMNP ) atas tukar guling lahan seluas8 hektar di Dukuh Menanggal , Surabaya milik Kodam V/Brawijaya . Dari uang itu , sebesar Rp2 miliar telah digunakan untuk keperluan Kodam dan sisanya sebanyak Rp3 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan . Namun , Djaja beranggapan bahwa dana dari CMNP tersebut merupakan bantuan natura , bukan ganti rugi atas pelepasan aset Kodam . Ia menggunakan dana tersebut untuk pengamanan wilayah Jawa Timur terkait peristiwa pengadaan kendaraan operasional Korem dan Kodim serta meningkatkan kesejahteraan prajurit , termasuk merenovasi Markas Kodam Brawijaya dan membangun gedung perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta . Meskipun demikian , pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung , baru dikeluarkan padaMei kemudian Djaja melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo padaJulikarena merasa diperlakukan tidak adil . Surat tersebut dijawab melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa pihak istana tidak dapat mencampuri proses hukum . Djaja melaksanakan putusan pengadilan padaOktoberke Lapas Sukamiskin , Bandung . Referensi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya Tokoh dari Sukabumi Tokoh Sunda Panglima Komando Daerah Militer Jaya Koruptor Indonesia