Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Organisasi 
Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:
 Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 Kepala BNPP: Menteri Dalam Negeri
 Anggota:
 Menteri Luar Negeri;
 Menteri Pertahanan;
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 Menteri Keuangan;
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 Menteri Perhubungan;
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 Menteri Kelautan dan Perikanan;
 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 Kepala Badan Intelijen Negara;
 Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
 Gubernur Provinsi terkait.

Referensi

Pranala luar 
 Situs resmi BNPP

Lembaga nonstruktural Indonesia
Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( disingkat BNPP ) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang NomorTahuntentang Wilayah Negara . BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden . Organisasi Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas : Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum dan Keamanan Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ; Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri Anggota : Menteri Luar Negeri ; Menteri Pertahanan ; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ; Menteri Keuangan ; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; Menteri Perhubungan ; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; Menteri Kelautan dan Perikanan ; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ; Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ; Panglima Tentara Nasional Indonesia ; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Kepala Badan Intelijen Negara ; Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ; Gubernur Provinsi terkait . Referensi Pranala luar Situs resmi BNPP Lembaga nonstruktural Indonesia