Hadi Poernomo
Hadi Poernomo () adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2014. Ia juga merupakan mantan Direktur Jenderal Pajak dari tahun 2001 hingga 2006.

Karier 
Hadi Poernomo mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil golongan II/a di Kementerian Keuangan Indonesia pada 1965 ketika ia berusia 18 tahun. Ia banyak menghabiskan kariernya di Ditjen Pajak sebagai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jakarta Selatan tahun 1966, menjadi Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jakarta Barat tahun 1970, Pelaksana dan Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kanwil DJP Jakarta Barat tahun 1973, Pemeriksa Pajak Fungsional di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan di Kantor Ditjen Pajak Jakarta tahun 1978, Kepala Seksi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Samarinda tahun 1980, Kepala Seksi Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Balikpapan tahun 1984, Kepala Seksi Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Malang tahun 1986. Pada tahun 1989 ia menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan dan Intelijen Pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat, tiga tahun berikutnya yaitu pada tahun 1992 menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Manado pada tahun 1996 ia dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kantor Pusat Ditjen Pajak.

Hingga pada akhirnya ia diangkat menjadi Direktur Penyidikan Pajak Kantor Pusat Ditjen Pajak pada tahun 2000 dan mencapai puncak kariernya di Kementerian Keuangan sebagai Dirjen Pajak periode 2001–2006. Lepas dari jabatan Dirjen Pajak pada 2006, Hadi sempat menjadi Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis di Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum akhirnya dilantik sebagai Ketua BPK. Hadi dilantik menjadi Ketua BPK pada 26 Oktober 2009 menggantikan Anwar Nasution.

Kasus 
Pada hari terakhirnya menjabat sebagai Ketua BPK yang juga hari ulang tahunnya ke-67, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia. Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, Hadi disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada 26 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Hakim tunggal yang memimpin sidang, Haswandi, mengatakan perkara Hadi Poernomo tidak termasuk tindak pidana korupsi dan penetapan tersangka Hadi Poernomo oleh KPK dianggap tidak sah.

Kemudian KPK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan PN Jaksel tersebut, namun Mahkamah Agung (MA) menolaknya karena permohonan PK tidak boleh diajukan oleh jaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengacu pula pada Surat Edaran MA (SEMA) yang menyebut bahwa pihak yang kalah dalam gugatan praperadilan tak boleh mengajukan PK.

Referensi

Pranala luar 
 Biografi di tokohindonesia.com 
 Selusur Hadi Poernomo  di Tempo Interaktif

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Alumni Institut Teknologi Bandung
Alumni Universitas Pelita Harapan
Tokoh Madura
Tokoh dari Pamekasan
Hadi Poernomo ( ) adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menjabat dari tahunsampai Ia juga merupakan mantan Direktur Jenderal Pajak dari tahunhingga Karier Hadi Poernomo mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil golongan II/a di Kementerian Keuangan Indonesia padaketika ia berusiatahun . Ia banyak menghabiskan kariernya di Ditjen Pajak sebagai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jakarta Selatan tahun menjadi Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jakarta Barat tahun Pelaksana dan Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kanwil DJP Jakarta Barat tahun Pemeriksa Pajak Fungsional di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan di Kantor Ditjen Pajak Jakarta tahun Kepala Seksi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Samarinda tahun Kepala Seksi Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Balikpapan tahun Kepala Seksi Keberatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Malang tahun Pada tahunia menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan , Penyidikan , Penagihan dan Intelijen Pajak di Kanwil DJP Jakarta Barat , tiga tahun berikutnya yaitu pada tahunmenjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Manado pada tahunia dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kantor Pusat Ditjen Pajak . Hingga pada akhirnya ia diangkat menjadi Direktur Penyidikan Pajak Kantor Pusat Ditjen Pajak pada tahundan mencapai puncak kariernya di Kementerian Keuangan sebagai Dirjen Pajak periode2006 . Lepas dari jabatan Dirjen Pajak pada Hadi sempat menjadi Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis di Badan Intelijen Negara ( BIN ) sebelum akhirnya dilantik sebagai Ketua BPK . Hadi dilantik menjadi Ketua BPK padaOktobermenggantikan Anwar Nasution . Kasus Pada hari terakhirnya menjabat sebagai Ketua BPK yang juga hari ulang tahunnya ke-67 , Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia . Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak . Menurut Ketua KPK Abraham Samad , Hadi disangka melanggar PasalAyatdan atau PasalUndang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto PasalAyatke-1 KUHP . PadaMei Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( PN Jaksel ) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK . Hakim tunggal yang memimpin sidang , Haswandi , mengatakan perkara Hadi Poernomo tidak termasuk tindak pidana korupsi dan penetapan tersangka Hadi Poernomo oleh KPK dianggap tidak sah . Kemudian KPK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) atas putusan praperadilan PN Jaksel tersebut , namun Mahkamah Agung ( MA ) menolaknya karena permohonan PK tidak boleh diajukan oleh jaksa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) dan mengacu pula pada Surat Edaran MA ( SEMA ) yang menyebut bahwa pihak yang kalah dalam gugatan praperadilan tak boleh mengajukan PK . Referensi Pranala luar Biografi di tokohindonesia.com Selusur Hadi Poernomo di Tempo Interaktif Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Alumni Institut Teknologi Bandung Alumni Universitas Pelita Harapan Tokoh Madura Tokoh dari Pamekasan