b'\n_START_ARTICLE_\nKiichi Miyazawa\n_START_SECTION_\nPermulaan hidup dan karier\n_START_PARAGRAPH_\nMiyazawa lahir di Fukuyama ( Prefektur Hiroshima) dan belajar di Universitas Kekaisaran Tokyo untuk mendapatkan gelar hukum. Pada 1942, ia bergabung dengan Kementrian Keuangan. Pada tahun 1953 ia terpilih menjadi anggota majelis tinggi Diet Jepang, di mana ia tinggal sampai pindah ke rumah yang lebih rendah pada tahun 1967._NEWLINE_Miyazawa memegang sejumlah jabatan publik terkemuka, termasuk Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (1970-1971), Menteri Luar Negeri (1974-1976), Direktur Jenderal Badan Perencanaan Ekonomi (1977-1978), dan Sekretaris Kabinet (1984-1986). Ia menjadi Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Noboru Takeshita di 1987, tetapi harus mengundurkan diri di tengah Rekrut skandal.\n_START_SECTION_\nPerdana Menteri\n_START_PARAGRAPH_\nMiyazawa menjadi Perdana Menteri pada November 5, 1991, dan memperoleh ketenaran singkat di Amerika Serikat ketika Presiden George HW Bush muntah ed di pangkuannya dan pingsan saat makan malam kenegaraan pada 8 Januari, 1992. Orang Jepang bahkan menciptakan kata kerja untuk kejadian ini: busshu-suru atau\' busshuru-harfiah, "untuk melakukan Bush," atau ". Muntah di depan umum"_NEWLINE_Pemerintahannya mengeluarkan peraturan yang memungkinkan Jepang untuk mengirim pasukannya ke luar negeri untuk perdamaian misi serta melakukan negosiasi perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Hal ini juga memperkenalkan reformasi keuangan untuk mengatasi kelesuan ekonomi berkembang di Jepang pada 1990-an._NEWLINE_Miyazawa mengundurkan diri pada tahun 1993 setelah kalah mosi tidak percaya menandai berakhirnya 38 tahun Partai Demokrat Liberal pemerintah.\n_START_SECTION_\nKarier berikutnya\n_START_PARAGRAPH_\nMiyazawa kemudian kembali ke frontbench politik ketika ia sekali lagi ditunjuk menteri keuangan 1999-2002 dalam pemerintahan Keizo Obuchi dan Yoshiro Mori. Karier politiknya berakhir setelah ia pensiun dari Diet Jepang pada tahun 2003._NEWLINE_Miyazawa juga anggota dari Trilateral Commission.'