b'\n_START_ARTICLE_\nKPPN Palopo\n_START_SECTION_\nSejarah Singkat\n_START_PARAGRAPH_\nKPPN Palopo berdiri pada tanggal 29 September 1966 dan pada awal pembentukannya masih merupakan Kantor Pembantu Bendahara Negara Palopo, yang beralamat di Jalan Samiun Nomor 4, Kota Palopo. Seiring dengan perkembangan dan adanya perubahan struktur organisasi, pada tahun 1968, Kantor Pembantu Bendahara Negara Palopo berubah menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN) Palopo yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas perbendaharaan dan kas negara. Kemudian di era tahun 1980-an terjadi pemisahan fungsi dari Kantor Bendahara Negara sehingga mengharuskan dipecahnya Kantor Bendahara Negara (KBN) menjadi dua kantor yakni Kantor Kas Negara (KKN) Palopo yang menjalankan fungsi pengelolaan Kas Negara dan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Palopo yang menjalankan fungsi perbendaharaan negara. Letak kantornya pun mulai dirasa kurang memadai sehingga dibangun kantor baru di Jalan Opu Tosappaile No.107 Kota Palopo, dan kantor ini sampai sekarang masih digunakan dan telah mengalami beberapa kali proses renovasi guna memenuhi standar layanan yang ditetapkan._NEWLINE_Seiring dengan berjalannya waktu perubahan, di lingkungan Kementerian Keuangan terus berjalan, begitu juga Ditjen Perbendaharaan yang mengalami berbagai perbaikan dan perubahan secara Internal. Sistem dua kantor yang sebelumnya diterapkan kemudian mengalami perombakan seiring dengan berjalannya waktu, maka Sistem pembayaran tunai diganti dengan Sistem Giralisasi, hal ini terjadi pada tahun 1990. Sehingga KPN dan KKN yang sebelumnya dipisah, disatukan menjadi nama Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara (KPKN). Hingga akhirnya pada tanggal 23 Juni 2004 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tentang perubahan nama KPKN menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), maka resmilah menjadi KPPN Palopo._NEWLINE_KPPN Palopo saat ini telah berstatus KPPN Tipe A1 yang sejak ditetapkan menjadi KPPN Percontohan, KPPN Palopo terus berbenah diri dalam meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholders dengan terus mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan.'