b'\n_START_ARTICLE_\nPerencanaan populasi manusia\n_START_PARAGRAPH_\nPerencanaan populasi manusia adalah praktik mengendalikan laju pertumbuhan populasi manusia secara sengaja. Perencanaan populasi manusia telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Namun, pada periode 1950-an hingga 1980-an, kekhawatiran tentang pertumbuhan populasi global dan dampaknya pada kemiskinan, kerusakan lingkungan dan stabilitas politik mengarah pada upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Baru-baru ini, beberapa negara, seperti Tiongkok, Iran, dan Spanyol, telah memulai upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat kelahiran mereka lagi._NEWLINE_Populasi perencanaan dapat melibatkan langkah-langkah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan kontrol terhadap reproduksi yang lebih besar. Meskipun demikian, beberapa program, terutama "kebijakan satu anak dan kebijakan dua anak" pemerintah Tiongkok, menggunakan langkah-langkah koersif.\n_START_SECTION_\nMetode\n_START_PARAGRAPH_\nPraktik perencanaan populasi tertentu mungkin legal/diwajibkan dalam satu negara, tetapi praktik tersebut mungkin ilegal atau terlarang di tempat lain, indikasi dari kontroversi seputar topik ini.\n_START_SECTION_\nEra satu anak (1979\xe2\x80\x932015)\n_START_PARAGRAPH_\nSistem perencanaan populasi yang paling signifikan di dunia adalah kebijakan satu anak di Tiongkok. Dengan berbagai pengecualian, memiliki lebih dari satu anak tidak diperbolehkan. Kelahiran yang tidak sah dihukum dengan denda, meskipun ada juga dugaan aborsi paksa ilegal dan sterilisasi paksa. Sebagai bagian dari kebijakan kelahiran berencana Tiongkok, pengawas unit (kerja) memantau kesuburan wanita yang sudah menikah dan dapat memutuskan giliran untuk memiliki bayi._NEWLINE_Pemerintah Tiongkok memperkenalkan kebijakan tersebut pada tahun 1978 untuk meringankan masalah sosial dan lingkungan di Tiongkok. Menurut pejabat pemerintah, kebijakan ini telah membantu mencegah 400 juta kelahiran. Keberhasilan dari kebijakan ini telah dipertanyakan, dan pengurangan fertilitas juga telah dikaitkan dengan modernisasi Tiongkok. Kebijakan ini kontroversial baik di dalam dan di luar Tiongkok karena cara pelaksanaannya dan karena kekhawatiran terhadap konsekuensi ekonomi dan sosial yang negatif seperti pembunuhan bayi perempuan. Dalam budaya oriental (timur), anak laki-laki yang tertua memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua pada usia tua mereka. Oleh karena itu, keluarga dari budaya oriental seringkali memberikan investasi terbanyak pada anak laki-laki tertua, seperti memasukkannya ke perguruan tinggi, mengarahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang paling menguntungkan, dan sebagainya. Bagi keluarga-keluarga ini, memiliki seorang anak laki-laki tertua adalah yang terpenting, jadi dalam kebijakan satu anak, anak perempuan tidak memiliki manfaat ekonomi, sehingga anak perempuan, terutama sebagai anak pertama, menjadi target aborsi atau pembunuhan bayi. Tiongkok memperkenalkan beberapa reformasi pemerintah untuk meningkatkan pembayaran pensiun bertepatan dengan kebijakan satu anak. Selama waktu itu, pasangan bisa meminta izin untuk memiliki lebih dari satu anak.\n_START_SECTION_\nEra dua anak (2015\xe2\x80\x93)\n_START_PARAGRAPH_\nPada November 2014, pemerintah Tiongkok memperbolehkan warganya untuk memiliki anak kedua di bawah pengawasan regulasi pemerintah._NEWLINE_Pada 29 Oktober 2015, Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa mengumumkan bahwa semua kebijakan satu anak akan dihapus, memungkinkan semua pasangan untuk memiliki dua anak. Perubahan ini diperlukan untuk membuat keseimbangan yang lebih baik dari anak laki-laki dan perempuan, dan untuk menambah populasi muda untuk mengatasi masalah membiayai populasi yang menua. Kebijakan dua anak dimulai pada 1 Januari 2016.'