b'\n_START_ARTICLE_\nPembagian administratif Singapura\n_START_PARAGRAPH_\nWalaupun ukuran fisiknya yang kecil, bukanlah alasan bagi Singapura untuk tidak bisa membagi wilayah negaranya menjadi subdivisi nasional dalam bentuk provinsi dan wilayah politik nasional lainnya yang biasa ditemukan di beberapa negara besar lainnya, meskipun dalam sepanjang sejarah sebuah negara kota dibagi dengan tujuan untuk mengatur pemerintahan di tingkat daerah dan perencanaan tata kota._NEWLINE_Berdasarkan sejarahnya, pembagian subdivisi ini berdasarkan pada wilayah per kabupaten, terutama pada masa penjajahan. Ketika pemilu lokal berlangsung terbentuklah peraturan yang mengharuskan masing-masing daerah pemilihan untuk melengkapi setiap kabupaten agar membentuk pemerintahan daerah alternatif disetiap daerah pemilihannya, di mana selanjutnya setiap pemimpin wilayah tersebut nantinya menjadi anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara untuk daerah masing-masing._NEWLINE_Pada tahun 1990-an, Urban Redevelopment Authority membagi negara itu menjadi 55 kawasan perencanaan. Batas ini diterima sebagai metode alternatif pembagian wilayah negara, hal ini lebih baik jika dibandingkan pembagian wilayah per kabupaten pada saat pemilu dahulu. Metode batas wilayah ini diadopsi Departemen Statistik Singapura untuk melakukan sensus terbaru terhadap 2000 penduduk nasional, sedangkan Kepolisian Singapura menggunakannya sebagai panduan membuat garis keamanan dan penempatan markas polisi di setiap daerah, namun hal ini bertentangan dengan sistem yang dilaksanakan pada era pemilu.\n_START_SECTION_\nPembagian Administrasi dan Pemilu\n_START_PARAGRAPH_\nPembagian administratif Singapura menjadi lima Dewan Pengembangan Masyarakat daerah dan bertanggung jawab pada konstituante (yang sebagian besar berhubungan dengan Dewan Kota setempat, divisi administrasi tingkat dua Singapura) dan lebih jauh ke Daerah Pemilihan diperlakukan sama karena yang sifat hierarki._NEWLINE_Sejak November 2001, Singapura telah memiliki total 5 subdivisi administrasi tingkat kabupaten, yang dipimpin oleh wali kota dan bersama Dewan Pengembangan Masyarakat atau Community Development Council (CDC) sebagai pemerintah daerah._NEWLINE_CDC berinisiatif merencanakan dan mengelola program masyarakat untuk mempererat hubungan masyarakat dan sosial. Batas-batas pemilihan Singapura relatif berubah, dan selalu di ditelaah sebelum pemilihan umum dilaksanakan.'