b'\n_START_ARTICLE_\nKrisis kepresidenan Venezuela 2019\n_START_SECTION_\nLatar Belakang\n_START_PARAGRAPH_\nSejak 2010, Venezuela menderita krisis sosial-ekonomi di bawah pimpinan Nicol\xc3\xa1s Maduro (dan secara singkat di bawah pendahulunya, Hugo Chavez), karena tingkat kejahatan yang meningkat, hiperinflasi, dan kualitas hidup yang rendah. Sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintah, koalisi oposisi pun terpilih menjadi koalisi mayoritas pada Majelis Nasional untuk pertama kalinya sejak 1999; setelah pemilihan parlemen 2015. Setelah pemilihan, para anggota Majelis Nasional yang terdiri dari pejabat Bolivarian mengisi Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Venezuela, dengan sekutu Maduro. Pengadilan melucuti tiga anggota parlemen oposisi dari kursi Majelis Nasional mereka pada awal 2016, mengutip dugaan "penyimpangan" dalam pemilihan mereka, sehingga mencegah terjadinya supermayoritas oposisi yang akan mampu menantang Presiden Maduro._NEWLINE_Pengadilan kemudian menyetujui beberapa tindakan oleh Maduro dan memberinya kekuatan lebih pada 2017. Ketika protes meningkat terhadap Maduro, ia menyerukan akan adanya majelis konstituante yang akan merancang konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Venezuela 1999 yang dibuat oleh Chavez. Banyak negara menganggap tindakan ini sebagai upaya Maduro untuk tetap berkuasa tanpa batas, dan lebih dari 40 negara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Majelis Konstituante Nasional. Partai oposisi terhadap partai yang berkuasa, Meja Bundar Persatuan Demokratik (The Democratic Unity Roundtable) memboikot pemilihan umum tersebut, dengan mengatakan bahwa Majelis Konstituante adalah "sebuah trik untuk menjaga [partai penguasa yang] berkuasa". Karena oposisi tidak berpartisipasi dalam pemilihan, Great Patriotic Pole yang berkuasa didominasi oleh Partai Sosialis Bersatu Venezuela, yang memenangkan hampir semua kursi di majelis. Pada 8 Agustus 2017, Majelis Konstituante mendeklarasikan bahwa Majelis Konstituante merupakan "cabang pemerintah dengan kekuasaan tertinggi di Venezuela", serta melarang Majelis Nasional yang dipimpin oposisi melakukan tindakan yang akan mengganggu majelis sambil terus memberikan langkah-langkah dalam "dukungan dan solidaritas" dengan Presiden. Maduro, secara efektif menghilangkan semua kekuatan Majelis Nasional.\n_START_SECTION_\nPemilihan Presiden 2018\n_START_PARAGRAPH_\nPada bulan Februari 2018, Maduro menyerukan pemilihan presiden empat bulan sebelum tanggal yang ditentukan. Ia dinyatakan sebagai pemenang pada Mei 2018 setelah beberapa partai oposisi utama tidak diperbolehkan berpartisipasi. Selain itu, terdapat pula beberapa penyimpangan lainnya. Banyak yang menyatakan bahwa pemilihan itu tidak sah. Berpasangan dengan seorang yang memandang kepemimpinan Maduro sebagai kediktatoran yang tidak efektif, para politisi dari dalam maupun luar negeri menyatakan bahwa Maduro tidak dipilih secara sah. Dalam bulan-bulan menjelang pelantikannya pada 10 Januari 2019, Maduro ditekan untuk mundur oleh negara-negara dan badan-badan termasuk Kelompok Lima (selain Meksiko), Amerika Serikat, dan OAS (Organisasi Negara-negara Amerika). Tekanan ini semakin meningkat seiring dengan dilantiknya anggota Majelis Nasional Venezuela yang baru pada tanggal 5 Januari 2019. Maduro menolak Majelis Nasional pada tahun 2017; yang disebut sebagai "satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis yang tersisa di negara ini".\n_START_SECTION_\nSeruan untuk membentuk pemerintahan transisi\n_START_PARAGRAPH_\nAntara pemilihan presiden Mei 2018 dan pelantikan Maduro, ada seruan untuk mendirikan pemerintahan transisi. CEO Venezuela Al D\xc3\xada, Manuel Corao, berpendapat bahwa Maduro bukan lagi presiden dan bahwa "sebagian besar rakyat di Venezuela terwakili dalam Majelis Nasional [dan ingin] menunjuk pemerintahan transisi yang mengisi kekosongan kekuasaan dan membebaskan Venezuela dari kejahatan Komunis". Mantan legislator Venezuela Alexis Ortiz menyatakan bahwa "Paham Castrochavism [...] membusuk dalam ketidakmampuan, korupsi, dan penyerahan kedaulatan nasional", menyerukan pemerintah transisi untuk bekerja pada rekonsiliasi, mengadakan pemilihan umum, menerima bantuan kemanusiaan dan melindungi kebebasan sipil, di antara beberapa permintaan lainnya. _NEWLINE_Sebuah laporan pada November 2018 oleh International Crisis Group mengatakan bahwa "negara-negara tetangga dan kekuatan asing lainnya telah mengambil berbagai langkah - termasuk sanksi, untuk mencapai negosiasi transisi, yang merupakan jalan keluar terbaik dari krisis"\n_START_SECTION_\nPembenaran tantangan\n_START_PARAGRAPH_\nKoalisi Oposisi Venezuela mendasarkan tindakannya pada Konstitusi Venezuela 1999, khususnya Pasal 233 yang menetapkan bahwa "pemimpin Majelis Nasional akan memegang jabatan presiden jika tidak ada presiden yang sah", yang mereka nyatakan setelah pemilihan presiden Venezuela 2018. Pasal 333 menyerukan warga negara untuk memulihkan dan menegakkan konstitusi jika tidak diikuti. Mereka berpendapat bahwa baik komunitas nasional dan internasional harus bersatu di bawah pemerintahan transisi yang akan menjamin bantuan kemanusiaan, membawa pemulihan aturan hukum Venezuela, dan akan mengadakan pemilihan demokratis.\n_START_SECTION_\nPelantikan kedua Maduro\n_START_PARAGRAPH_\nTanda krisis yang pertama muncul pada saat Hakim Agung dan Hakim Pemilu yang dekat dengan Maduro pindah menetap di Amerika Serikat hanya beberapa hari sebelum pelantikan kedua Nicol\xc3\xa1s Maduro, pada 10 Januari 2019. Hakim Pengadilan, Christian Zerpa, mengatakan bahwa pelantikan Nicol\xc3\xa1s Maduro tersebut "tidak berkompeten" dan "tidak sah". Beberapa menit setelah Maduro mengambil sumpah sebagai presiden Venezuela, Organisasi Negara-negara Amerika menyetujui sebuah resolusi dalam sesi khusus Dewan Permanennya yang menyatakan bahwa kepresidenan Maduro tidak sah dan mendesak pemilihan baru. Pemilihan Maduro tersebut didukung oleh Turki, Rusia, Tiongkok, dan Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Kita (ALBA); negara kecil Karibia lainnya yang bergantung pada bantuan ekonomi dari pemerintah Maduro (seperti Dominika, Saint Kitts dan Nevis, serta Trinidad dan Tobago) turut menghadiri pelantikannya.\n_START_SECTION_\nKeputusan publik\n_START_PARAGRAPH_\nJuan Guaid\xc3\xb3, pemimpin Majelis Nasional Venezuela yang baru diangkat, mulai bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi tak lama setelah ia diangkat pada 5 Januari 2019, dan menyatakan bahwa "terlepas dari apakah Maduro memulai masa jabatan barunya pada tanggal 10, negara itu tidak akan memiliki presiden yang terpilih secara sah". Atas nama Majelis Nasional, ia menyatakan bahwa negara tersebut telah jatuh ke dalam kediktatoran de facto dan tidak memiliki pemimpin, serta menyatakan bahwa negara tersebut menghadapi keadaan darurat. Dia menyerukan akan adanya "tentara yang mengenakan seragam mereka dengan kehormatan untuk melangkah maju dan menegakkan Konstitusi", dan meminta "warga negara untuk memiliki rasa percaya diri, kekuatan, untuk menemani kita di jalan ini".\n_START_SECTION_\nNetralitas dukungan\n_START_PARAGRAPH_\nBeberapa negara menyerukan secara khusus untuk tidak melakukan intervensi dan tanpa mengakui kedua belah pihak, meminta diadakan diskusi diplomatik untuk bergerak maju.\n_START_SECTION_\nOpini publik\n_START_PARAGRAPH_\nJajak pendapat di Venezuela yang digambarkan oleh Reuters "sangat kontroversial dan berbeda" dengan kenyataan di lapangan. _NEWLINE_Sebuah survei telepon terhadap 1.000 pemilih terdaftar di Venezuela oleh Venezuela Hercon, yang dilakukan dari 15 hingga 19 Januari 2019, melaporkan 79,9% responden setuju agar Maduro meninggalkan jabatannya.  Mengenai Majelis Nasional, 68,8% responden menilai pekerjaan mereka positif sementara 15,6% menilai tindakan mereka negatif.  Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan Majelis Nasional menyumpahi Guaido sebagai presiden sementara, 68,6% setuju dengan Guaido menjadi presiden sementara sementara 19,4% tidak setuju. _NEWLINE_Survei terhadap 900 orang antara 19 dan 20 Januari oleh Megan\xc3\xa1lisis melaporkan bahwa 81,4% responden berharap bahwa Guaido akan dilantik pada 23 Januari, sementara 84,2% mendukung pemerintahan transisi untuk menggantikan pemerintahan Maduro. _NEWLINE_Sebuah survei Megan\xc3\xa1lisis terhadap 870 warga Venezuela yang dilakukan antara 24 dan 25 Januari melaporkan bahwa 83,7% responden mengakui Guaido sebagai presiden yang sah, 11,4% tidak dapat memutuskan siapa yang menjadi presiden dan 4,8% mengakui Maduro sebagai presiden. _NEWLINE_Sebuah survei telepon terhadap 999 warga Venezuela oleh Hercon antara 25 dan 30 Januari menunjukkan bahwa 81,9% responden mengakui Guaido sebagai presiden, 13,4% menanggapi dengan menyatakan Maduro adalah presiden dan 4,6% tidak memutuskan. _NEWLINE_Sebuah jajak pendapat Januari 2019 oleh Hinterlaces, sebuah jajak pendapat yang dipimpin oleh anggota Majelis Konstituante Nasional Oscar Schemel yang digambarkan sebagai pro-Maduro, melaporkan bahwa 86% rakyat Venezuela akan menentang intervensi militer, 81% menentang sanksi AS, dan bahwa 84% mendukung dialog untuk mengakhiri krisis.  Polling Hinterlaces lainnya, dari 1.580 rumah tangga, melaporkan bahwa 81% tidak tahu siapa Guaido, dengan 11% memiliki pendapat yang mendukungnya dan 5% memiliki pendapat yang tidak menguntungkan; 3% tidak memiliki pendapat.'