b'\n_START_ARTICLE_\nKemaharajaan Britania\n_START_SECTION_\nGeografi\n_START_PARAGRAPH_\nKemaharajaan Britania membentang di hampir semua wilayah India, Pakistan, dan Bangladesh saat ini, kecuali pada kepemilikan kecil oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Goa dan Pondicherry._NEWLINE_Daerah ini sangat beragam, berisi pegunungan Himalaya, dataran banjir yang subur, Dataran Indo-Gangga, garis pantai panjang, hutan kering tropis, dataran tinggi kering, dan gurun Thar. Selain itu, pada berbagai waktu, itu termasuk Aden (dari 1858 hingga 1937), Burma Bawah (dari 1858 hingga 1937), Burma Atas (dari 1886 hingga 1937), Somaliland Britania (sesaat dari 1884 hingga 1898), dan Singapura (sesaat dari 1858 hingga 1867). Burma dipisahkan dari India dan dikelola secara langsung oleh Kerajaan Britania dari tahun 1937 hingga kemerdekaannya pada tahun 1948. Negara bagian Trusial di Teluk Persia dan negara-negara di bawah Keresidenan Teluk Persia secara teori adalah negara kepangeranan serta Kepresidenan dan provinsi di India Britania sampai 1947 serta menggunakan rupee sebagai satuan mata uang mereka._NEWLINE_Di antara negara-negara lain di kawasan ini, Ceylon (sekarang Sri Lanka) diserahkan ke Britania pada tahun 1802 di bawah Traktat Amiens. Ceylon adalah bagian dari Kepresidenan Madras antara 1793 dan 1798. Kerajaan Nepal dan Bhutan, setelah berperang dengan Britania, perjanjian kemudian ditandatangani dengan mereka dan diakui oleh Britania sebagai negara merdeka. Kerajaan Sikkim didirikan sebagai negara kepangeranan setelah Perjanjian Anglo-Sikkim pada tahun 1861; namun, masalah kedaulatan tidak terdefinisi. Kepulauan Maladewa adalah protektorat Britania dari tahun 1887 hingga 1965, namun bukan merupakan bagian dari India Britania.\n_START_SECTION_\nPengaruh ideologi\n_START_PARAGRAPH_\nPada saat kemerdekaan dan setelah kemerdekaan India, India telah mempertahankan lembaga-lembaga pusat Britania seperti pemerintahan parlementer, satu orang, satu suara serta aturan hukum melalui pengadilan non-partisan. Hal ini dipertahankan serta pengaturan kelembagaan Kemaharahaan seperti administrasi distrik, universitas dan bursa saham. Salah satu perubahan besar adalah penolakan terhadap negara-negara kepangeranan yang terpisah sebelumnya. Metcalf menunjukkan bahwa selama dua abad, para intelektual Britania dan spesialis India menjadikan prioritas tertinggi membawa perdamaian, persatuan dan pemerintahan yang baik ke India. Mereka menawarkan banyak metode bersaing untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, Cornwallis merekomendasikan mengubah Bengali Zamindar menjadi semacam tuan tanah Inggris yang mengendalikan urusan lokal di Inggris. Munro diusulkan untuk berhubungan langsung dengan para petani. Sir William Jones dan para orientalis mempromosikan bahasa Sanskerta, sementara Macaulay mempromosikan bahasa Inggris. Zinkin berpendapat bahwa dalam jangka panjang, apa yang paling penting mengenai warisan Kemaharajaan adalah ideologi politik Britania yang diambil alih oleh orang India setelah tahun 1947, terutama kepercayaan dalam kesatuan, demokrasi, supremasi hukum dan kesetaraan tertentu di luar kasta dan kepercayaan. Zinkin melihat ini bukan hanya di partai Kongres tetapi juga di antara Nasionalis Hindu di Partai Bharatiya Janata, yang secara khusus menekankan tradisi Hindu.'