b'\n_START_ARTICLE_\nPenyidik Pegawai Negeri Sipil\n_START_SECTION_\nSumpah PPNS\n_START_PARAGRAPH_\nPelantikan dilakukan oleh Menteri/Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Pejabat lain untuk PPNS tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham atau Pejabat lain untuk PPNS Daerah (Pasal 7 Ayat 3 Permenkumham M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011) Sumpah pelantikannya yaitu sebagai berikut:_NEWLINE_\xe2\x80\x9dDemi Allah, saya bersumpah/berjanji: _NEWLINE_Bahwa\xc2\xa0 saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada\xc2\xa0 Pancasila,\xc2\xa0Undang-Undang\xc2\xa0Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; _NEWLINE_Bahwa\xc2\xa0 saya,\xc2\xa0akan\xc2\xa0 menaati\xc2\xa0 segala\xc2\xa0 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan\xc2\xa0 tugas\xc2\xa0 kedinasan\xc2\xa0 pejabat\xc2\xa0 penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; _NEWLINE_Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa\xc2\xa0dan\xc2\xa0negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; _NEWLINE_Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan\xc2\xa0Negara Kesatuan\xc2\xa0Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung\xc2\xa0 maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya"._NEWLINE_Dirjen atas nama Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Kartu Tanda Anggota (Pasal 3F PP 54 2010 jo. Pasal 8 Permenkumham), dan diberitahukan apabila Pimpinan Kementerian Lembaga tempat PPNS bernaung akan melakukan mutasi kepada Pejabat PPNS (Pasal 3G PP 54 2010 jo. Pasal 9 Permenkumham), dan memberhentikan PPNS atas syarat-syarat tertentu (Pasal 33I PP 54 2010 jo Pasal 12 Permenkumham).'