b'\n_START_ARTICLE_\nKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)\n_START_PARAGRAPH_\nKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah sebuah badan yang mirip dengan pengadilan yang dibentuk di Afrika Selatan setelah berakhirnya Apartheid. Setiap orang yang merasa bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan dipersilakan menghadap dan didengar oleh Komisi ini. Para pelanggar kekerasan pun dapat memberikan kesaksian dan memohon amnesti dari tuntutan. Pendengaran (hearing) dimuat dalam berita-berita nasional dan internasional dan banyak sesinya disiarkan lewat stasiun televisi nasional. Komisi ini merupakan komponen penting dari transisi menuju demokrasi yang penuh dan bebas di Afrika Selatan dan, meskipun terdapat sejumlah kekurangan, pada umumnya dianggap sangat berhasil.\n_START_SECTION_\nPembentukan dan mandat\n_START_PARAGRAPH_\nKKR dibentuk berdasarkan Undang-undang Peningkatan Kesatuan Nasional dan Rekonsiliasi, No. 34 tahun 1995, dan basisnya di Cape Town. Mandat Komisi ini adalah memberikan kesaksian, mencatat, dan dalam kasus-kasus tertentu, memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Beberapa anggotanya yang terkemuka adalah Uskup Agung Desmond Tutu (ketua), Dr Alex Boraine (wakil ketua), Mary Burton, pengacara Chris de Jager, Bongani Finca, Sisi Khampepe, Richard Lyster, Wynand Malan, Pendeta Khoza Mgojo, Hlengiwe Mkhize, Dumisa Ntsebeza (kepala Unit Investigasi), Wendy Orr, pengacara Denzil Potgieter, Mapule Ramashala, Dr Faizel Randera, Yasmin Sooka dan Glenda Wildschut\n_START_SECTION_\nTemuan\n_START_PARAGRAPH_\nKomisi mengajukan banyak saksi yang memberikan kesaksian mengenai tindakan-tindakan rahasia dan amoral yang dilakukan pemerintah Apartheid, pasukan-pasukan pembebasan termasuk ANC, serta kekuatan-kekuatan lain yang melakukan kekerasan yang oleh banyak orang dikatakan tidak akan muncul ke permukaan apabila Komisi ini tidak dibentuk._NEWLINE_Pada 29 Oktober 1998 Komisi mengajukan laporannya, yang mengutuk kedua pihak atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan.'