b'\n_START_ARTICLE_\nDiskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia\n_START_PARAGRAPH_\nDiskriminasi dan kekerasan terhadap orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia telah dicatat setidaknya sejak tahun 1740, ketika Pemerintah Kolonial Belanda membunuh sampai dengan 10.000 orang keturunan Tionghoa selama peristiwa Geger Pacinan. Sejak saat itu, diskriminasi dan kekerasan telah dicatat baik oleh pemerintah asing dan Indonesia. Kejadian terburuk terjadi pada tahun 1998, ketika ratusan orang Tionghoa tewas dan puluhan lainnya diperkosa selama kerusuhan Mei 1998._NEWLINE_Diskriminasi dapat mengambil bentuk kekerasan, diksi atau penggunaan bahasa, dan undang-undang yang sangat membatasi. Karena diskriminasi ini, Tionghoa-Indonesia telah mengalami krisis identitas, tidak dapat diterima oleh Tiongkok dan penduduk Indonesia asli.\n_START_SECTION_\nKekerasan\n_START_PARAGRAPH_\nKekerasan terhadap Tionghoa-Indonesia umumnya terbatas pada properti, termasuk pabrik dan toko-toko. Namun, pembunuhan dan penyerangan terjadi, termasuk di Batavia pada 1740, Tangerang pada 1946, selama periode setelah Gerakan 30 September, dan selama kerusuhan Mei 1998._NEWLINE_Tionghoa-Indonesia telah menjadi "tipikal kambing hitam" dalam situasi di mana ketidakpuasan yang meluas dan kerusuhan sosial menjadi kekerasan. Pengkambinghitaman telah menjadi lebih jelas selama periode sejak Indonesia merdeka.\n_START_SECTION_\nEfek\n_START_PARAGRAPH_\nSelama Orde Lama dan Orde Baru, Tionghoa-Indonesia pada umumnya memenuhi pembatasan hukum sebaik yang mereka bisa. Namun, kerusuhan Mei 1998 menyebabkan perubahan dalam sikap, termasuk kegiatan politik yang lebih besar dan ketegasan. Selain itu, diskriminasi menyebabkan krisis identitas etnis, dengan Tionghoa-Indonesia yang memiliki ikatan yang kuat dengan Tiongkok merasa tidak diterima oleh rakyat Indonesia, dan mereka dengan ikatan yang kuat Indonesia menginginkan persamaan hak.'