b'\n_START_ARTICLE_\nJaringan telekomunikasi\n_START_PARAGRAPH_\nJaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang telah diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.\n_START_SECTION_\nSejarah singkat\n_START_PARAGRAPH_\nPerkembangan teknologi jaringan telekomunikasi berkembang seiring dengan waktu dan kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Dalam perkembangannya, jaringan telekomunikasi yang pertama kali digunakan adalah jaringan telekomunikasi 1G yang dikembangkan tahun 1973. 1G merupakan generasi awal teknologi telepon seluler untuk komunikas suara yang berbasis teknologi radio panggil. Selanjutnya adalah teknologi jaringan 2G yang berkembang pada tahun 1990-an. Dalam teknologi 2G, jaringan yang dibuat untuk komunikasi suara lebih dikembangkan. Di era ini pula, teknologi suara digital pertama (GSM dan CDMA) mulai berkembang. Kemudian pada tahun 1998, teknologi jaringan 3G berkembang di dunia. Pada teknologi 3G jaringan dengan layanan suara dan data mulai dikembangkan bersamaan dengan akses internet pita lebar. Kemudian pada tahun 2006, teknologi 4G mulai dikembangkan. Teknologi ini menyediakan jaringan pita ultra lebar berstandar WiMAX dan LTE.\n_START_SECTION_\nHak dan kewajiban penyelenggara\n_START_PARAGRAPH_\nDalam penyelenggaraannya, jaringan telekomunikasi dimiliki dan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kontribusi tersebut adalah kontribusi berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Selain itu, penyelenggara jaringan telekomunikasi harus memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. Hal itu berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. Hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.'