b'\n_START_ARTICLE_\nHubungan Turki dengan Uni Eropa\n_START_SECTION_\nLatar Belakang\n_START_PARAGRAPH_\nSejak wilayahnya ditaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 395 M, Turki telah berbagi sejarah peradaban dengan negara-negara Eropa. Dibuktikan dengan berdirinya Konstantinopel yang selama Abad Pertengahan merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Pada tahun 1453, penaklukan Turki Utsmaniyah terhadap kota Konstantinopel menjadikan kekaisaran tersebut menjadi kekuatan besar di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur._NEWLINE_Keruntuhan Turki Utsmaniyah pada Perang Dunia I_NEWLINE_menjadi awal dimulainya periode Modern pada tahun 1923 M. Pada Periode_NEWLINE_Revolusi ini Turki dipimpin oleh seorang presiden yang dikenal dengan_NEWLINE_Mustafa Kemal Atat\xc3\xbcrk. Pada masa pemerintahannya, Mustafa mengampanyekan akan memberikan arah dan tujuan bagi_NEWLINE_generasi baru negara untuk mengubah rakyat Turki menuju aspek_NEWLINE_kehidupan abad ke-20 yang kontemporer dan memulai reformasi yang_NEWLINE_drastis di semua aspek. Sehingga Mustafa_NEWLINE_melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat._NEWLINE_Selama Perang Dunia II, Turki berusaha tetap netral hingga Februari 1945, ketika Turki bergabung dengan Sekutu. Negara ini ambil bagian dalam Rencana Marshall 1947, menjadi anggota Majelis Eropa pada tahun 1949, dan anggota NATO pada tahun 1952. Selama Perang Dingin, Turki bersekutu dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedekatan antara Turki dan Barat semakin kental pada masa setelah_NEWLINE_Perang Dunia II._NEWLINE_Dampak dari Perang Dunia II adalah_NEWLINE_perpecahan dan kemiskinan yang terjadi di negara-negara_NEWLINE_di seluruh dunia khususnya di kawasan Eropa. Pada tahun 1950, Robert Schuman\xe2\x80\x94Menteri Luar Negeri Prancis\xe2\x80\x94memiliki ide untuk menyatukan Eropa yang bertujuan untuk mengembalikan perekonomian negara-negara Eropa sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang kembali. Sejak itulah usaha untuk mempersatukan Eropa_NEWLINE_dimulai. Pada Juli 1952, rencana itu terwujud dengan_NEWLINE_penandatanganan perjanjian pendirian Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (bahasa Inggris: European Coal and Steel Community), yang dinyatakan sebagai langkah pertama dalam perhimpunan Eropa._NEWLINE_Setelah didirikan pada tahun 1993, Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah_NEWLINE_organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal_NEWLINE_inilah yang menarik negara lain untuk bergabung menjadi_NEWLINE_anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan_NEWLINE_sejarah, Turki selalu menunjukkan minat yang_NEWLINE_sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan_NEWLINE_bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di_NEWLINE_Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota Dewan Eropa pada tahun 1949, kemudian menjadi anggota asosiasi Uni Eropa pada tahun 1963. Turki juga merupakan_NEWLINE_salah satu negara pendiri Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1961 dan_NEWLINE_juga Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1971.\n_START_SECTION_\nHubungan dan kerja sama\n_START_PARAGRAPH_\nKetika Masyarakat Ekonomi Eropa baru saja dibentuk, tepatnya pada tahun 1959, Turki memulai kerja samanya dengan negara-negara kawasan Eropa. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam kerangka kesepakatan perhimpunan yang dikenal sebagai Perjanjian Ankara yang ditandatangani pada 12 September 1963. Diadakannya perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan Turki dan Masyarakat Ekonomi Eropa secara berkelanjutan dalam segala bidang dengan mempercepat kemajuan ekonomi dan memperluas wilayah perdagangan yang harmonis serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Turki dan MEE. Kerja sama tersebut juga menghasilkan hubungan bilateral antara Turki dengan Serikat Pabean Uni Eropa sehingga dapat meminimalkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk antar kedua belah pihak. Walaupun demikian, Turki menjadi pusat perhatian Dewan Eropa karena dinilai telah mengarah kepada sistem autokrasi dalam kepemerintahannya.\n_START_SECTION_\nKerja sama keuangan\n_START_PARAGRAPH_\nBantuan keuangan Uni Eropa kepada Turki bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas legislasi, dan kualitas penerapan legislasi sehingga memungkinkan mengintegrasi kebijakan umum dengan mudah\xe2\x80\x94seperti kebijakan sosial, pembangungan, dan kebijakan pedesaan\xe2\x80\x94saat nantinya menjadi anggota penuh Uni Eropa. Anggaran bantuan keuangan tersebut meningkat secara substansial setelah diadakannya negosiasi keanggotaan pada bulan Oktober 2005._NEWLINE_Kemudian, pada periode anggaran tahun 2007-2013, mekanisme bantuan keuangan Uni Eropa kepada negara kandidat dan calon negara kandidat dikonsolidasikan ke dalam instrumen tunggal yang disebut sebagai Instrumen untuk Bantuan Pra-Pergabungan (bahasa Inggris: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA))._NEWLINE_Dengan mempertimbangkan penduduknya, anggaran 4,8 miliar Euro yang dialokasikan dalam periode tahun 2007-2013 dianggap tidak cukup bagi Turki namun Turki tetap berusaha untuk memanfaatkan anggaran tersebut dengan maksimal._NEWLINE_Perihal persoalan seperti alokasi anggaran antara negara kandidat maupun calon negara kandidat dan komponen kerjasama keuangan memang ditentukan sepenuhnya oleh pihak Uni Eropa. Namun, metode alokasi anggaran antar komponen dengan negara bersangkutan (dalam kasus ini negara Turki), pemrograman dan implementasi komponen, dan pemantauan proyek ditentukan melalui negosiasi terlebih dahulu antara Turki dan Uni Eropa dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu Turki itu sendiri.\n_START_SECTION_\nKerja sama pendidikan\n_START_PARAGRAPH_\nSejak tahun 2004, Turki telah ikut serta dalam berbagai program yang diadakan Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebijakan Uni Eropa. Warga negara, perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga nasional dari negara anggota maupun negara kandidat dapat ikut serta dalam program-program yang lebih luas.\n_START_SECTION_\nKesetaraan gender dalam pendidikan\n_START_PARAGRAPH_\nKerja sama berkelanjutan lainnya ialah meningkatkan jumlah pelajar pada segala jenjang pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, yang telah menjadi tantangan penting bagi Turki. Uni Eropa telah mendanai rencana-rencana yang sangat berperan penting dalam meningkatkan jumlah pelajar, terlebih lagi teruntuk anak perempuan. Mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan adalah prioritas Uni Eropa dalam menjalani berbagai bidang. Berbagai rencana dibuat oleh Uni Eropa dan Turki untuk mengubah klise dan pola pikir tentang gender.\n_START_SECTION_\nNegosiasi keanggotaan Uni Eropa\n_START_PARAGRAPH_\nLebih dari satu dasawarsa yang lalu, Turki memulai negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa. Dengan demikian, sebuah babak baru telah dibuka dalam sejarah hubungan Turki dengan masyarakat negara-negara Eropa. Turki telah menandatangani Perjanjian Ankara pada tahun 1963 untuk perhimpunan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kemudian pada tahun 1987, Turki mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap dari MEE. Pada tahun 1996, Turki bergabung dengan Serikat Pabean Uni Eropa pada tahun 1996 hingga menjadi negara kandidat Uni Eropa pada tahun 1999. Tahun-tahun di atas menjadi tonggak penting bagi perjuangan Turki menjadi anggota Uni Eropa._NEWLINE_Sementara itu pada tahun 2005 menjadi titik balik bagi rakyat Turki untuk menyaksikan keanggotaan Uni Eropa menjadi kenyataan. Dengan dimulainya negosiasi keanggotaannya menjadi klimaks dari perjuangannya._NEWLINE_Pemerintah Turki telah mengalami kemajuan dalam memenuhi kriteria-_NEWLINE_kriteria calon anggota yang diberikan oleh Uni Eropa, Turki menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, tercatat_NEWLINE_sepanjang tahun 2004-2008 pertumbuhan ekonomi Turki mencapai rata-rata 7%. Turki berhasil mengadopsi bab-bab baru_NEWLINE_dalam kriteria perundang-undangan walaupun masih banyak bab lainnya yang belum menyesuaikan dengan Uni Eropa. Dalam aspek_NEWLINE_politik, Pemerintah Turki telah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah HAM dengan orang Kurdi, orang Armenia, dan Siprus._NEWLINE_Namun sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Turki tersebut dalam pengajuannya masih terdapat_NEWLINE_banyak kendala yang akhirnya membuat pergabungan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa kembali terhambat._NEWLINE_Negosiasi keanggotaan Turki akhirnya terhenti setelah terjadinya pembersihan Turki 2016. Pada 24 November 2016, Parlemen Eropa memutuskan untuk menangguhkan negosiasi dengan Turki akibat masalah hak asasi manusia dan rule of law, walaupun keputusan ini tidak mengikat secara hukum. Pada 13 Desember, Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari menteri-menteri negara anggota) menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka bab baru dalam proses negosiasi keanggotaan Turki. Setelah kemenangan Erdogan dalam referendum konstitusional Turki 2017, negosiasi keanggotaan Turki telah berhenti sepenuhnya.\n_START_SECTION_\nIsu-isu terkini\n_START_PARAGRAPH_\nDalam Perjanjian Pendaftaran Kembali Uni Eropa dan Turki yang ditandatangani pada bulan Maret 2017, Turki diharapkan dapat kembali menerima semua pencari suaka yang tidak beraturan yang mencapai pulau-pulau Yunani. Namun, liberalisasi visa di negara-negara zona Schengen merupakan salah satu janji penting Uni Eropa yang dibuat berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi dan mempercepat perundingan pergabungan Turki.\n_START_SECTION_\nPengembangan serikat pabean\n_START_PARAGRAPH_\nSelama 20 tahun terjalani, kontribusi Serikat Pabean Uni Eropa kepada integrasi ekonomi Uni Eropa dengan Turki telah menjadi kedaluwarsa. Pengembangan yang belum pernah dilakukan dalam perdagangan global, perluasan Uni Eropa yang mengarah ke timur, dan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang telah mengubah fungsi dari Serikat Pabean Uni Eropa. Faktor-faktor tersebutlah yang telah mendorong pemeriksaan ulang pada kerangka yang mengatur hubungan perdagangan Uni Eropa dan Turki._NEWLINE_Dengan perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak, modernisasi Serikat Pabean memberikan peluang bagi Turki untuk berkomitmen pada reformasi ekonomi, meningkatkan daya saingnya, dan meningkatkan potensi integrasinya terkait dengan kesepakatan perdagangan yang mendatang. Dalam konteks modernisasi Serikat Pabean, Komisi Eropa mengeluarkan rencana pada bulan Agustus 2015. Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pilihan potensial untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan meningkatkan Serikat Pabean antara Uni Eropa dan Turki._NEWLINE_Pada bulan Desember 2016, Komisi Eropa mengusulkan untuk memodernisasi Serikat Pabean dan lebih memperluas hubungan perdagangan bilateral ke bidang-bidang seperti pelayanan publik, pengadaan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Proposal Komisi Eropa tersebut didasarkan pada pekerjaan persiapan yang komprehensif sepanjang tahun 2016, termasuk konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, penilaian dari dampak-dampak yang rinci, dan juga studi oleh konsultan eksternal.\n_START_SECTION_\nKeputusan Uni Eropa terkait pengajuan keanggotaan Turki\n_START_PARAGRAPH_\nPada bulan Oktober 2005, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi pergabungan Turki_NEWLINE_berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan karena sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya pihak oposisi seperti Prancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. Penentangan yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut dapat memengaruhi pergabungan Turki karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa._NEWLINE_Ketika proses negosiasi antara Uni Eropa dan Turki melambat, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang memberikan dukungannya agar Turki dapat bergabung dalam integrasi Uni Eropa. Salah satunya, Jean Asselborn\xe2\x80\x94Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa\xe2\x80\x94menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam KTT Uni Eropa dan Turki pada 29 November 2015._NEWLINE_Namun hingga pada tahun 2016, Turki belum juga memiliki jadwal kepastian mengenai akhir dari proses keanggotaanya setelah sepuluh tahun sejak pembukaan negosiasi pergabungannya dibuka. Terdapat beragam persoalan ke depan untuk proses pergabungan Turki, misalnya pelanggaran yang terjadi kepada Suku Kurdi dan masalah terkait peraturan hukum dalam kepemerintahan Turki. Sementara Uni Eropa sendiri cenderung menunjukkan sikap keraguan akan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungannya dengan Turki._NEWLINE_Kemudian, Parlemen Eropa memungut suara untuk menangguhkan negosiasi pergabungan Turki karena akibat dari masalah pelanggaran HAM dan peraturan hukum. Walaupun negosiasi pergabungan Turki akhirnya ditangguhkan, Turki telah menerima bantuan keuangan dari anggaran belanja Uni Eropa sebagai dukungan pra-pergabungannya sebanyak 4,5 miliar Euro untuk periode 2014-2020._NEWLINE_Walaupun demikian, bantuan keuangan pada pra-pergabungan Turki ternyata tidak didukung oleh beberapa golongan dari kalangan Uni Eropa itu sendiri, salah satunya faksi Partai Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa yang dengan tegas menyuarakan agar dihentikannya bantuan keuangan pra-pergabungan Turki. Lain halnya dengan pelapor Uni Eropa di Turki, Kati Piri, pada bulan April 2017, ia mengusulkan agar bantuan keuangan tersebut diubah dan dipusatkan untuk mendukung golongan yang kalah dalam Referendum konstitusi Turki 2017. Alasannya karena golongan tersebut telah membagikan nilai-nilai Eropa dan saat ini tengah berada dalam "tekanan besar"._NEWLINE_Pada bulan Mei 2018, dengan dikeluarkannya proposal anggaran belanja jangka panjang Komisi Eropa untuk periode 2021-2027 termasuk Strategi Balkan Barat untuk perluasan keanggotaan Uni Eropa tanpa mempertimbangkan Turki sehingga menjadikan Turki sebagai negara tetangga bukan lagi sebagai negara kandidat.'