b'\n_START_ARTICLE_\nKeberlanjutan kenegaraan negara-negara Baltik\n_START_PARAGRAPH_\nKeberlanjutan kenegaraan dari negara-negara Baltik mendeskripsikan keberlanjutan dari negara-negara Baltik sebagai entitas sah berdasarkan hukum internasional  meskipun berada di bawah pemerintahan Soviet dan pendudukan Jerman dari 1940 sampai 1991. Berdasarkan opini mayoritas, pendudukan negara-negara Baltik dianggap ilegal dan tindakan Uni Soviet dianggap berseberangan dengan hukum internasional secara umum dan traktat-traktat bilateral antara USSR dan negara-negara Baltik secara khusus._NEWLINE_Keberlanjutan sah ini diakui oleh sebagian besar negara-negara Barat dan dilambangkan dalam praktik kenegaraan mereka. Pengajuan Doktrin Stimson oleh Deklarasi Welles yang menolak memberikan pengakuan resmi kepada pendudukan Soviet, pemberontakan rakyat Baltik melawan rezim Soviet, dan keberadaan badan-badan kenegaraan Baltik dalam pengasingan memperkuat posisi sah bahwa kedaulatan negara-negara Baltik tak pernah diserahkan kepada Uni Soviet, dan pendudukan sui generis (Annexionsbesetzung atau "pendudukan aneksasi") berlangsung sampai kemerdekaan negara-negara Baltik pada 1991. Maka dari itu, negara-negara Baltik tetap berdiri sebagai subjek hukum internasional.'