b"\n_START_ARTICLE_\nAhl Al-Hall wa Al-Aqd\n_START_PARAGRAPH_\nAhl Al-Hall wa Al-Aqd  adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah. Dewan Ahl Al-Hall wa Al-Aqd bisa mengangkat ataupun menurunkan khalifah yang sedang berkuasa atasnama rakyat, dengan berbagai sebab yang telah diperhitungkan dalam Majelis Syuro. Istilah Ahl Al-Hall wa Al-Aqd sendiri sebenarnya tidak lahir dari zaman Nabi Muhammad SAW ataupun zaman Khulafaur Rasyidin, lembaga ini baru muncul ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di Kota Baghdad (sekarang Ibu kota Irak), namun pada praktiknya, banyak terjadi anomali dalam pemilihan anggota dewan Ahl Al-Hall wa Al-Aqd yang kebanyakan ternyata dipilih oleh khalifah sendiri.\n_START_SECTION_\nSecara Terminologis\n_START_PARAGRAPH_\nSecara kebahasaan atau terminologis, Ahl Al-Hall wa al-Aqd artinya (dalam Bahasa Indonesia artinya adalah \xe2\x80\x9corang-orang yang melepas dan mengikat\xe2\x80\x9d). Dalam literatur fiqih, Ahl-Al-Hall wa Al-Aqd adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusankeputusan. Dan bisa juga dikatakan \xe2\x80\x9cmajelis syuro\xe2\x80\x9d sebagaimana terdapat dalam Ensiklopedi Islam.\n_START_SECTION_\nKritik\n_START_PARAGRAPH_\nSeperti halnya konsep dan teori, pasti menimbulkan kritik dari para ahli lainnya, begitu juga tentang konsep Ahl Al-Hall wa Al-Aqd. Salah satu yang mengkritik konsep Ahl Al-Hall wa Al-Aqd adalah Ibnu Taimiyah, Secara umum Ibnu Taimiyah sebenarnya menolak teori khilafah Sunni tentang pengangkatan kepala negara oleh Ahl al-Hall wa Al-Aqd, seperti yang dielaborasikan oleh al-Mawardi, dan juga konsep baiat oleh segelintir ulama. Ibnu Taimiyah bahkan menolak keberadaan Ahl Al-Hall wa Al-Aqd. Pandangannya ini sejalan dengan penolakkannya terhadap praktik politik yang terjadi pada masa Abbasiyah atau Bani Abbas. Keberadaan Ahl Al-Hall wa Al -Aqd tidak lebih hanya sekadar alat legitimasi ambisi politik penguasa. Dalam sejarah Ahl al-Hall wa Al-Aqd menurut Ibnu Taimiyah tidak pernag mencerminkan diri sebagai representasi suara rakyat. Bagaimana mungkin Ahl al-Hall wa Al-Aqd menjadi wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara._NEWLINE_Kritik lainnya juga datang dari ahli Islam asal India, Qamarudin Khan. Istilah Ahl al-Hall wa Al-Aqd menurut Qamaruddin Khan, tidak pernah diketahui sejak masa awan umat Islam, dan hanya populer setelah Bani Abbas berkuasa, sehingga tidak memiliki landasan teoretis dan hukum yang jelas, bahkan tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis."