b'\n_START_ARTICLE_\nMuhammad Alhamid\n_START_SECTION_\nKehidupan awal dan keluarga\n_START_PARAGRAPH_\nMuhammad lahir di Makassar dari pasangan suami istri yang berasal dari keluarga Arab-Indonesia golongan Alawiyyin bernama Sayyid Alhamid dan Syarifah Aisyah Sadiq Alaydrus. Ia menikah dengan seorang syarifah bermarga Alhaddad bernama Lubena Umar Alahaddad. Dari pernikahannya dengan Lubena, ia dikarunia 5 orang anak bernama Fatimah Zahra, Jakfar Sodiq, Khadijah, Aisyah, dan Umar Muchdar.\n_START_SECTION_\nPendidikan\n_START_PARAGRAPH_\nMuhammad menyelesaikan sekolah dasarnya pada tahun 1984 di Makassar. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 di kecamatan Ujung Tanah, Makassar dan lulus pada tahun 1987. Pada tahun 1990, ia lulus dari SMA Negeri 4 Makassar dan tahun berikutnya langsung melanjutkan pendidikan sarjananya ke Universitas Hasanuddin, ia lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) pada tahun 1994. Sedangkan gelar Magister Sains (M.Si) ia peroleh pada tahun 1999 di universitas yang sama. Untuk program doktoral, ia selesaikan di Universitas Airlangga pada tahun 2007.\n_START_SECTION_\nKarier\n_START_PARAGRAPH_\nSebagai seorang akademikus, Muhammad memperoleh gelar sarjana dan magisternya di Universitas Hasanuddin, sedangkan gelar doktoral ia peroleh dari Universitas Airlangga pada tahun 2007. Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sampai tahun 2010, baru pada tahun 2010\xe2\x80\x932012 ia diangkat menjadi ketua jurusan. Pada tanggal 28 Februari 2015, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan menyampaikan pidato penerimaannya berjudul "Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegrasi melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum". Pemberian anugerah Guru Besar tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Selain dihadiri oleh Wapres, dalam rapat senat tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain, Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta beberapa pimpinan dan anggota Bawaslu, KPU, dan DKPP._NEWLINE_Selain menjadi pengajar berbagai mata kuliahan di Universitas Hasanuddin sejak 1997, Muhammad juga merupakan pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Geografi Politik pada Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2008. Selain itu, sejak tahun 2010, ia juga menjadi pengajar mata kuliah Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Makassar._NEWLINE_Keterlibatan Muhammad dalam institusi pengawasan pemilu dimulai pada 2009. Saat itu ia terpilih sebagai ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum legislatif dan Presiden Indonesia tahun 2009. Tiga tahun kemudian, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilihnya sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) dengan suara terbanyak. Muhammad mengemban tugas sebagai ketua Bawaslu RI pada periode 2012\xe2\x80\x932017, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ketua Bawaslu, ia kemudian ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017\xe2\x80\x932022 dan dilantik pada tanggal 12 Juni 2017 oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia.\n_START_SECTION_\nPenghargaan\n_START_PARAGRAPH_\nSebagai bentuk kesetiaannya menjadi pegawai negeri sipil, pada tahun 2012, Muhammad diberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada tahun 2015, Joko Widodo, selaku Presiden Indonesia, secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama kepada Muhammad yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Husni Kamil Manik selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Tanda kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85/TK/TAHUN 2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Penganugrahannya sendiri diberikan dalam rangka hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 pada tanggal 13 Agustus 2015.'