b'\n_START_ARTICLE_\nPerubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\n_START_PARAGRAPH_\nPerubahan Kedua UUD 1945, adalah perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000._NEWLINE_Perubahan Kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:_NEWLINE_Pasal 18_NEWLINE_Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa_NEWLINE_diubah menjadi_NEWLINE_(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang._NEWLINE_(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan._NEWLINE_(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum._NEWLINE_(4) Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis._NEWLINE_(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat._NEWLINE_(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan._NEWLINE_(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang._NEWLINE_Pasal 18A_NEWLINE_(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah._NEWLINE_(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang._NEWLINE_Pasal 18B_NEWLINE_(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang._NEWLINE_(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang._NEWLINE_Pasal 19_NEWLINE_(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang._NEWLINE_(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun._NEWLINE_diubah menjadi_NEWLINE_(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum._NEWLINE_(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang._NEWLINE_(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun._NEWLINE_Pasal 20_NEWLINE_(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat._NEWLINE_(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu._NEWLINE_diubah menjadi_NEWLINE_(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang._NEWLINE_(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama._NEWLINE_(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu._NEWLINE_(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang._NEWLINE_diubah menjadi_NEWLINE_(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan._NEWLINE_Pasal 20A_NEWLINE_(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan._NEWLINE_(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat._NEWLINE_(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas._NEWLINE_(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang._NEWLINE_Pasal 22A_NEWLINE_Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang_NEWLINE_Pasal 22B_NEWLINE_Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang._NEWLINE_BAB IXA WILAYAH NEGARA_NEWLINE_Pasal 25E_NEWLINE_Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang._NEWLINE_BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK_NEWLINE_Pasal 26_NEWLINE_(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara._NEWLINE_(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang._NEWLINE_diubah menjadi_NEWLINE_(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia._NEWLINE_(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang._NEWLINE_Pasal 27_NEWLINE_(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara._NEWLINE_BAB XA HAK ASASI MANUSIA_NEWLINE_Pasal 28A_NEWLINE_Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya._NEWLINE_Pasal 28B_NEWLINE_(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah_NEWLINE_(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi._NEWLINE_Pasal 28C_NEWLINE_(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia._NEWLINE_(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya._NEWLINE_Pasal 28D_NEWLINE_(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum._NEWLINE_(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja._NEWLINE_(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan._NEWLINE_(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya_NEWLINE_Pasal 28E_NEWLINE_(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali._NEWLINE_(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya._NEWLINE_(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat._NEWLINE_Pasal 28F_NEWLINE_Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia._NEWLINE_Pasal 28G_NEWLINE_(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi._NEWLINE_(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain._NEWLINE_Pasal 28H_NEWLINE_(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan._NEWLINE_(2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan._NEWLINE_(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat._NEWLINE_(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun._NEWLINE_Pasal 28I_NEWLINE_(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun._NEWLINE_(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu._NEWLINE_(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban._NEWLINE_(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah._NEWLINE_(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan._NEWLINE_Pasal 28J_NEWLINE_(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara._NEWLINE_(2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis._NEWLINE_BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA_NEWLINE_Pasal 30_NEWLINE_(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara._NEWLINE_(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang._NEWLINE_diubah menjadi_NEWLINE_(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara._NEWLINE_(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung._NEWLINE_(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara._NEWLINE_(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum_NEWLINE_(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang._NEWLINE_BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN_NEWLINE_Pasal 36A_NEWLINE_Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika._NEWLINE_Pasal 36B_NEWLINE_Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya._NEWLINE_Pasal 36C_NEWLINE_Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.'