b'\n_START_ARTICLE_\nBina Desa\n_START_SECTION_\nSejarah Singkat\n_START_PARAGRAPH_\nKelahiran Bina Desa bermula dari suatu Lokakarya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pedesaan di Asia (Development of Human Resources in Rural Asia Workshop \xe2\x80\x93 DHRRAW) yang berlangsung tahun 1974 di Swanganivas, Bangkok, Thailand. Sekitar 120 pemerhati pedesaan yang terdiri dari para ahli, pendamping atau organizer, dan simpatisan berkumpul untuk membahas berbagai tantangan dan hambatan dalam pengembangan pedesaan di Asia. Lokakarya tersebut berlangsung selama tiga minggu._NEWLINE_Pada lokakarya tersebut, delegasi Indonesia diwakili oleh beberapa orang yang mempunyai keprihatinan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan terutama para petani kecil. Mereka juga sudah sejak lama bekerja sebagai pendamping komunitas pedesaan._NEWLINE_Setelah kembali ke Indonesia, mereka mengadakan perteman lagi di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pada tanggal 20 Juni 1975, mereka menyepakati untuk membentuk Development of Human Resources in Rural Areas (DHRRA Indonesia). Pada bulan Oktober 1976, DHRRA Indonesia berubah menjadi InDHRRA (Indonesian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas); yang lebih dikenal kemudian sebagai Sekretariat Bina Desa._NEWLINE_Selanjutnya, lembaga ini disahkan berbadan hukum yayasan berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid SH di Jakarta. Sekertariat Bina Desa terdaftar pada Departemen Sosial Republik Indonesia, dengan nomor 93.10201.342. Juga tercatat di Departemen Dalam Negeri, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 8 Februari 1993.\n_START_SECTION_\nProgram dan Kegiatan\n_START_PARAGRAPH_\nDalam rangka memperjuangkan misi dan visinya, maka Bina Desa menetapkan program dan kegiatannya sebagai berikut:\n_START_SECTION_\nPendidikan Musyawarah\n_START_PARAGRAPH_\nPendidikan musyawarah sebagai suatu pendidikan populer bertujuan membangkitkan kesadaran kritis komunitas marginal. Pendidikan musyawarah bersifat dialogis, partisipatif, dan mengasah kemampuan komunitas membuat keputusan kolektif. Ruang lingkup pendidikan musyawarah adalah pendidikan bagi komunitas atau kelompok, bagi pendamping, dan bagi fasilitator. Pendidikan musyawarah juga memberikan pengetahuan motivasi, keterampilan atau keahlian, dan keahlian pengembangan organisasi.\n_START_SECTION_\nPendampingan Komunitas Pedesaan\n_START_PARAGRAPH_\nPendampingan komunitas berfokus pada penguatan organisasi pedesaan khususnya organisasi tani lokal sebagai unsur penggerak advokasi reforma agraria; dan pengembangan Ekonomi Rakyat, terutama usaha pertanian dan usaha rumah tangga, guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang mencakup asistensi dan konsultansi pengembangan usaha kecil.\n_START_SECTION_\nAdvokasi Komunitas Pedesaan\n_START_PARAGRAPH_\nAdvokasi bertujuan meningkatkan posisi tawar komunitas pedesaan atas kasus-kasus yang mereka hadapi. Advokasi yang dilakukan terutama berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan, sektor pertanian, dan industri rumah tangga. Fokus utama advokasi diarahkan pada advokasi kebijakan reforma agraria dan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai suatu upaya melakukan pengorganisasian, pembentukan pendapat umum dan mempengaruhi kebijakan publik.\n_START_SECTION_\nPengembangan Jaringan dan Aliansi Strategis\n_START_PARAGRAPH_\nGuna memperkuat upaya pemberdayaan komunitas pedesaan, perlu dikembangkan jaringan dan aliansi strategis, baik antara kelompok-kelompok masyarakat, maupun antara pendamping dan organisasi masyarakat sipil. Jaringan dan aliansi strategis ini mempunyai tiga tingkat, yakni tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal ini bertujuan menggalang kekuatan untuk aksi, lobi, dan negosiasi.\n_START_SECTION_\nPengembangan Pertanian Berkelanjutan: Input Luar Rendah (Low External Input)\n_START_PARAGRAPH_\nKetergantungan petani pada input luar (high dependency on internal input) berupa pupuk, pestisida kimia, dan bibit yang tinggi, mengakibatkan biaya produksi sangat mahal. Masalah yang dihadapi masyarakat desa, di samping tingkat pendapatan petani yang sangat rendah, adalah kemerosotan humus tanah dan bahaya pestisida bagi kesehatan komunitas desa serta hancurnya lingkungan. Maka, penggunaan bibit lokal, pupuk dan pestisida alami, pengendalian hama terpadu, dan input-input lainnya diharapkan selain mampu mengurangi biaya-biaya produksi juga meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus melestarikan lingkungan sebagaimana prinsip utama pertanian berkelanjutan: menjaga keseimbangan keragaman hayati, meningkatkan nilai ekonomi pertanian, mempromosikan keadilan sosial, dan memastikan pengembangan manusia yang menyeluruh. Melalui Pertanian Berkelanjutan, perempuan yang disingkirkan oleh teknologi pertanian dapat kembali berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, produksi, konsumsi dan distribusi pangan.\n_START_SECTION_\nPenelitian, Penerbitan, dan Penyebaran Informasi Pedesaan\n_START_PARAGRAPH_\nGuna meningkarkan sinergi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, Bina Desa menindaklanjuti dengan pengkajian, penerbitan, dan penyebarluasan gagasan dan informasi tentang pedesaan. Bahan-bahan tersebut diolah menjadi buku, selebaran, poster, kartu pos, dan modul-modul pendidikan. Semua ini ditujukan untuk penguatan rakyat, terutama rakyat di pedesaan.'