b'\n_START_ARTICLE_\nPolitik Indonesia\n_START_SECTION_\nReformasi\n_START_PARAGRAPH_\nReformasi yang dimulai sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam sistem politik di Indonesia. Perubahan tersebut ditujukan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang korup selama masa Orde Baru. Hal tersebut dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali yang dilakukan pada tahun 1999, 1945, 2001 dan 2002. Amandemen tersebut mengubah beberapa fungsi lembaga tinggi negara dan membentuk lembaga tinggi negara._NEWLINE_Perubahan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah MPR yang saat ini telah dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan DPD sebagai penyeimbang DPR.\n_START_SECTION_\nPemerintahan Daerah\n_START_PARAGRAPH_\nIndonesia_NEWLINE_dibagi atas beberapa provinsi dan juga dibagi_NEWLINE_atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-undang tersendiri_NEWLINE_mengenai pembentukan daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota_NEWLINE_tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut_NEWLINE_kecamatan/distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam_NEWLINE_satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung,_NEWLINE_gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang_NEWLINE_diakui keberadaannya oleh UUD NKRI 1945._NEWLINE_Pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD_NEWLINE_yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan_NEWLINE_unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki_NEWLINE_kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya_NEWLINE_menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak_NEWLINE_menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan_NEWLINE_otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menjalankan_NEWLINE_otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri,_NEWLINE_pertahanan, keamanan,'