b'\n_START_ARTICLE_\nKadipaten Sumenep\n_START_SECTION_\nMata Pencaharian Penduduk\n_START_PARAGRAPH_\nSemenjak dahulu ekonomi daerah ini bergantung pada hasil laut dan pertanian, karena dari zaman pemerintahan Arya Wiraraja, daerah ini harus mengirimkan upeti kepada kerajaan diatasnya. Namun pada waktu Arya Wiraraja oleh Prabu Kertarajasa Jayawardhana diangkat sebagai penguasa Kerajaan Majapahit bagian timur yang berpusat di Lamajang, kadipaten ini dibebaskan dari segala upeti. Keadaan ini berlangsung sampai Kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Rajasanegara._NEWLINE_Selain mata pencaharian penduduknya yang bergantung dari hasil pertanian yang kurang menguntungkan, mata pencaharian penduduknya sebagian besar juga bergelut dalam bidang kelautan, hal inilah yang kelak menciptakan pelau-pelaut tangguh dari Pulau Madura. Selain itu mata pencaharian penduduknya juga berupa hasil pertanian garam, pertanian garam sendiri berkembang pada masa pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. Hasil bumi tersebut berpusat di sekitar Selat Madura tepatnya di Desa Pinggirpapas, Kalianget.\n_START_SECTION_\nPengaruh Kerajaan Majapahit terhadap pemerintahan Kadipaten Sumenep\n_START_PARAGRAPH_\nWilayah Sumenep mulai di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit semenjak awal pendirian pembangunnya, dengan rajanya Raden Wijaya yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Selain itu Arya Wiraraja yang semula menjadi Adipati Sumenep di bawah Kerajaan Singhasari diangkat sebagai adipati di wilayah timur Majapahit meliputi Blambangan dan Lamajhang, sesuai janji Prabu Kertarajasa Jayawardhana ketika meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam membabat tanah Jawa. Sebagai ganti kedudukannya di Sumenep, ditunjuklah adik dari Arya Wiraraja yang bernama Arya Bangah sebagai adipati selanjutnya di wilayah Kadipaten Sumenep dengan gelarnya Arya Wiraraja II. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kadipaten Sumenep yang notabene sudah masuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit diberi keistimewaan dari dibebaskannya upeti sampai dengan pemerintahan Prabu Rajasanegara berkuasa atas Majapahit. Selanjutnya ketika Kerajaan Majapahit diperitah oleh Prabu Wikramawardhana, wilayah ini kembali diwajibkan menyetor upeti kepada Kerajaan Majapahit. Pada masa pengaruh Majapahit, wilayah Kadipaten Sumenep meliputi seluruh Pulau Madura den pulau-pulau yang ada di sekitarnya, seperti Pulau Sapudi, Kangean dan Masalembo.\n_START_SECTION_\nPengaruh Kesultanan Demak terhadap pemerintahan Kadipaten Sumenep\n_START_PARAGRAPH_\nPengaruh Kesultanan Demak secara resmi di Kadipaten Sumenep berlangsung sejak pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan sampai masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa. Ketika di bawah pengaruh Kesultanan Demak, wilayah Sumenep diwajibkan membayar upeti kepada Ratu Japan sebagai wilayah yang melindunginya._NEWLINE_Pada masa-masa ini, kekuasaan wilayah Kadipaten Sumenep meliputi daerah Sumenep dan Pamekasan yang lebih dikenal dengan sebutan Madura Timur (Madura Wetan)\n_START_SECTION_\nPengaruh Kesultanan Mataram terhadap pemerintahan Kadipaten Sumenep\n_START_PARAGRAPH_\nPemerintahan Kadipaten Sumenep mulai dipengaruhi Kesultanan Mataram pada masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa, tetapi sebelum dikuasainya wilayah Kadipaten Sumenep oleh Mataram, seluruh wilayah Madura bergejolak melawan penyerangan yang dilakukan oleh Mataram ke wilayah Madura. Penyerangan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Lor II beserta Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I._NEWLINE_Kadipaten Sumenep jatuh ketangan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1624. Pengaruh Mataram di wilayah Kadipaten Sumenep berlangsung hingga pemerintahan Kanjeng Pangeran Ario Yudonegoro._NEWLINE_Pengaruh Kesultanan Mataram begitu terasa di Kadipaten Sumenep sampai saat pembubarannya. Pengaruh yang paling besar adalah pola pemerintahannya dan tata ruang kotanya yang mirip dengan kota-kota kerajaan di Jawa.\n_START_SECTION_\nStuktur Pemerintahan\n_START_PARAGRAPH_\nStruktur pemerintahan di Kadipaten Sumenep memakai pola pengorganisasian yang mirip dengan pola pemerintahan di Kesultanan Mataram sebagai ibu kotanya. Pemerintahan Lebet di wilayah ini hanya meliputi Gedong Negeri, Pengadilan Keraton, Kapengulon, Paseban, dan Rumah Tangga Keraton. Selain itu pemerintahan desa di wilayah Kadipaten Sumenep dibagi dalam beberapa kelompok desa, antara lain: Desa Daleman, Desa Percaton dan Desa Perdikan.\n_START_SECTION_\nPengaruh VOC terhadap pemerintahan Kadipaten Sumenep\n_START_PARAGRAPH_\nHubungan VOC dengan pemerintahan di Kadipaten Sumenep sebenarnya sudah berlangsung sebelum perjanjian Pangeran Puger pada tahun 1705. Namun karena pada masa itu situasi di lingkungan Kesultanan Mataram goyah, maka pada tahun 1705, VOC memaksakan suatu kehendak mengenai kekuasaan politik di Madura Timur kepada Susuhunan Pakubuwana I sehingga terjadilah perjanjian antara kedua belah pihak, dan akhirnya wilayah Sumenep dan Pamekasan diberikan kepada VOC._NEWLINE_Selama menduduki Sumenep, status wilayah ini masih berupa Ke-Adipatian. VOC tidak serta merta mengubah sitem pola pemerintahan di wilayah ini, para bangsawan keraton masih diberi kepercayaan untuk memerintah rakyatnya dengan syarat-syarat tertentu yang ditandangani oleh kedua belah pihak. Pemerintahan Kolonial, hanya mengawasi dengan menempatkan seorang wakilnya di Sumenep. Para Adipati juga di beri kesempatan untuk menjaga keamanan wilayahnya, maka oleh karena itu, Kadipaten Sumenep juga diberi kewenangan membentuk tentara keamanan yang berasal dari prajurit-prajurit keraton._NEWLINE_Pengaruh-pengaruh VOC yang lainnya juga berpengaruh terhadap perkembangan arsitektur di Sumenep, Sebagian besar bangunan-bangunan pemerintahan dan rumah bangsawan Sumenep sedikit banyak dipegaruhi unsur kebudayaan Eropa.\n_START_SECTION_\nPengaruh Hindia Belanda terhadap pemerintahan Kadipaten Sumenep\n_START_PARAGRAPH_\nSeiring berjalannya waktu, Pemerintah Hindia Belanda mulai mengekang beberapa kebijakan Adipati, sampai pada tahun 1883, Pemerintah Kolonial mulai mengeluarkan peraturan yang yang menghapuskan pemerintahan pribumi, akibatnya, wilayah Sumenep yang semenjak tahun 1269 merupakan wilayah Kadipaten, harus dihapus sistem pemerintahannya dan memberikan tunjangan kepada para bangsawan agar tidak menimbulkan gejolak. Setelah dihapuskannya Ke-Adipatian di Sumenep, maka pada saat itulah wilayah ini mulai diperintah secara langsung oleh Nederland Indische Regening dengan mengangkat seorang Bupati.'