Dokumen untuk meringkas: John Kelly juga mengatakan perintah eksekutif Presiden Trump bukan sebagai larangan bagi umat Muslim.

Pensiunan jenderal marinir ini menegaskan ada keperluan untuk menyingkirkan teroris yang ingin memasuki negaranya. 

Menurutnya waktu 90 hari memberi waktu bagi para pejabat untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem imigrasi Amerika Serikat, yang seharusnya sudah dilakukan 'sejak dulu'.

Dia menambahkan tidak mau berjudi dengan nyawa warga AS. 

"Beberapa negara mungkin tidak akan dicabut dari daftar dalam waktu dekat. Mereka adalah neagra-negara yang berada dalam berbagai keadaan ambruk," jelasnya.

Presiden Trump, Jumat (27/01) lalu, mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuknya pengungsi selama 120 hari dan warga Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari.

Unjuk rasa marak di beberapa negara menentang kebijakan Presiden Trump.

Dan John Kelly membantah kebijakan imigrasi baru tersebut sebagai larangan bagi umat Muslim dengan mengatakan mayoritas umat Muslim dunia masih bisa memasuki Amerika Serikat. 

Perintah eksekutif Presiden Trump ini mendapat penolakan keras di Amerika Serikat serta dikritik sejumlah pemimpin dunia dan memicu unjuk rasa warga di beberapa negara. 

Tujuh negara yang masuk daftar larangan Presiden Trump adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Sementara itu, Kevin McAleenan -Ketua Departemen Pabean dan Perlindungan Perbatasan, CBP- dalam konferensi pers mengatakan 720 orang ditahan dan diproses 'secara manusiawi' sejak ditebitkannya perintah eksekutif Presiden Trump. 

Namun, tambahnya, sebanyak 872 pengungsi sudah mendapat pengecualian dan akan tiba di Amerika Serikat pekan ini karena sudah siap melakukan perjalanan dan mencegah perjalanan mereka akan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya. 

\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Kepala Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang baru, John Kelly, membela kebijakan Presiden Donald Trump yang melarang masuk pengungsi dan warga dari tujuh negara dengan mayoritas umat Islam.