Sejumlah lembaga menilai hukuman kebiri dianggap tidak menimbulkan efek jera. 

“Setelah menjadi UU maka kita dari kementerian bersama dengan kementerian terkait lainnya, Kementerian Kesehatan, Sosial, Hukum dan HAM membuat PP, untuk pelaksanaan ini, yaitu mekanismenya, peraturan rehabilitasi sosial, hukuman kebiri, dan pemasangan chipdi tubuh pelaku," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Selain itu hukuman lain yang diterapkan adalah pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Yohana mengatakan selanjutnya mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan segera dibuat dengan menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi pelaksana hukuman kebiri.

Gerindra menolak

Dalam rapat paripurna DPR, dua Fraksi yaitu Gerindra dan PKS menolak Perppu tersebut menjadi Undang-Undang tetapi dalam lobi yang dilakukan usai rapat paripurna, PKS akhirnya setuju dengan catata... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
n sementara Gerindra tetap menolak.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Gerindra mengatakan salah satu alasan penolakan terhadap hukuman kebiri selain tidak efektif untuk menekan angka kejahatan seksual pada anak, juga sistem hukum yang masih carut marut.  "Harus ada pendidikan dan training kepada hakim, mengapa itu tidak dijalankan terlebih dahulu, kita mau menambah hukuman tetapi yang menuntut saja tidak mengerti, ya sama saja. Ini tidak benar, ini tumpul,” kata Rahayu.

Ia menilai pemerintah tak bisa menyebutkan data kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi dasar pembuatan Perppu.

Pemerintah menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan.

Pemerintah menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan.

Hukuman kebiri ini semakin intensif dibahas pemerintah setelah kasus perkosaan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun di Bengkulu yang dilakukan sekelompok orang.

Tetapi wacana penerapan 

hukuman kebiri sempat dilontarkan pemerintah sejak 2014 lalu.

Langkah mundur

Komnas Perempuan menilai pengesahan Perppu Perlindungan Anak menjadi UU yang memuat hukuman kebiri ini merupakan langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia dan tidak memperhatikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.   “Kita punya PR untuk menyelenggarakan pemulihan yang lebih baik kepada korban yang juga butuh biaya, kita masih punya tantangan hambatan untuk bisa memastikan korban kekerasan seksual dapat mengakses keadilan," kata Azriana, ketua Komnas Perempuan.

"Ketika ada kekerasan seksual masyarakat cenderung mengupayakan untuk menutup daripada melihat itu sebagai kejahatan yang bisa menghancurkan integritas seseorang, menganggap itu sebagai aib keluarga.”

Azriana mengatakan situasi itu sudah menjadi budaya di masyarakat sehingga pelaku memiliki kekebalan dan melakukan kekerasan kembali terhadap korban yang lain.

Sementara itu Sri Mulyati dari Forum Pengada Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban...