Dokumen untuk meringkas: Sektor perkebunan kelapa sawit Malaysia dilaporkan sudah mengalami kekurangan 36.000 tenaga kerja sebelum pandemi.

Pernyataan ini dikemukakan juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, menanggapi kebijakan pemerintah Malaysia yang melarang beragam warga Indonesia masuk Malaysia mulai 7 September lalu. 

Padahal, pembatasan wilayah Malaysia menimbulkan kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor yang biasa diisi oleh pekerja migran. Sektor perkebunan sawit, misalnya, mengalami kekurangan ribuan tenaga kerja akibat krisis Covid-19.

Lembaga pemerhati hak pekerja migran bagaimanapun meminta pemerintah Indonesia mencarikan jalan keluar bagi puluhan ribu pekerja migran asal Indonesia yang tidak bisa bekerja ke Malaysia.

"Saya kira memang harus dibangun komunikasi yang intensif, diplomasi yang intensif. Dari pemerintah Indonesia, itu setidaknya mencarikan jalan keluar. Karena bagaimanapun juga, jumlah terbanyak yang batal berangkat itu adalah teman-teman kita ke Malaysia," kata Direktur eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, via telpon, Senin (21/09). 

Pernyataan itu dikemukakan Wahyu setelah Kementerian Luar Negeri RI memastikan sedikitnya lima dari enam jenazah yang ditemukan tewas di Kota Tinggi, Malaysia, pada Minggu (20/09), merupakan warga negara Indonesia. 

Kemlu mengatakan mereka diduga berupaya masuk ke Malaysia secara ilegal menggunakan perahu dan kemudian mengalami kecelakaan. 

Juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, mengatakan Indonesia tengah mengusulkan membangun koridor perjalanan dalam kerangka ASEAN. 

"Dengan demikian, kita sudah langsung mengatur mekanisme lintas batas antar 10 negara ASEAN, termasuk Malaysia di dalamnya," kata Teuku kepada wartawan BBC News Indonesia, Liza Tambunan, via telpon, Senin (21/09). 

(Foto ilustrasi) Pemerintah Malaysia melarang masuk pemegang visa jangka panjang dan penduduk tetap dari Indonesia, India, dan Filipina ke Malaysia mulai 7 September 2020.

Kerangka secara regional tersebut, kata Teuku, dapat dijadikan pedoman untuk kesepakatan antarnegara. 

"Jadi kita berangkat...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, mengatakan belum ada pembahasan pembukaan koridor khusus untuk memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia di tengah pandemi Covid-19.