Judul: Edhy Prabowo dan kebijakan ekspor benih lobster, benarkah membuat 'everybody happy'?\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Menteri KKP Edhy Prabowo (tengah) meninjau pembesaran lobster di NTB.

Keputusan yang menuai kontroversi. Namun, menurut Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Ardi Januar, yang dimuat situs resmi KKP pada 23 Juli lalu, peraturan itu direvisi menjadi Permen KP No. 12 tahun 2020 agar "everybody happy" - nelayan, pembudi daya, eksportir dan negara mendapat keuntungan. 

Benarkah demikian?

Penangkapan benih lobster atau benur dari alam untuk kemudian dijual ke luar negeri akan berdampak buruk bagi lingkungan, tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan, kata peneliti dan pegiat perikanan. 

Benur atau benih lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. 

Di Lampung dan Jawa Tengah, harga benur di tingkat nelayan sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000 per ekor dalam kondisi normal, dan menjadi sekitar Rp150.000 per ekor saat sudah berada di negara lain. 

Keran ekspor benur yang dibuka oleh Menteri KKP Edhy Prabowo, membuat harga jatuh tajam menjadi hanya ribuan rupiah per ekor. Tujuan mensejahterakan nelayan pun tidak tercapai, kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Bayu Witara.

Dari sisi lingkungan, menurut LIPI, pengambilan benur dari alam liar merupakan 'jalan pintas' untuk mendapatkan keuntungan besar yang merusak ekosistem dan populasi lobster di laut. 

Membuka keran ekspor, nelayan masih miskin

Nelayan menaiki kapal untuk mencari ikan

Setelah revisi peraturan menteri tentang benih lobster atau benur diterapkan, Menteri Edhy mengatakan terdapat daerah-daerah yang telah melakukan pembesaran benih lobster seperti di NTB, Sulawesi Tenggara hingga Lampung.

Walaupun keran dibuka, para nelayan di Lampung cenderung pro dengan kebijakan Susi saat menjabat Menteri KKP dibandingkan Edhy. Demikian penuturan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Bayu Witara mengatakan kepada BBC News Indonesia, Rabu (25/11),  

"Karena kebijakan Susi...