Kontras dan keluarga korban kasus pelanggaran HAM tolak solusi nonyudisial\nKomnas HAM menemukan bukti permulaan pelanggaran HAM di sejumlah kasus, seperti peristiwa 1965 dan Talangsari di Lampung.

Menurut Kontras, Indonesia adalah negara hukum maka dengan melakukan rekonsiliasi sebagai penyelesaian kasus bisa semakin melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebaiknya tetap diselesaikan melalui jalur hukum. 

"Kejaksaan Agung mengatakan buktinya belum lengkap, tapi tidak secara terang tersampaikan kepada Komnas HAM dan juga keluarga korban, bukti seperti apa yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung," kata Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri.

"Ini sekarang sebelum menjelaskan bukti apa yang dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung, kita sudah terlanjur terburu-buru untuk mengambil langkah rekonsiliasi tapi tidak ingin mencoba satu mekanisme yang sudah tersedia: UU NO. 26 Tahun 2000."

"Masa kita punya UU, kita tidak pernah menguji? Ini akan memberikan imbas kepada kasus-kasus yang lain. Kalau ada kejahatan serupa terjadi hari ini atau di masa depan apakah kemudian pemerintah akan mengambil jalur rekonsiliasi untuk menyelesaikan semua masalah?" 

Mekanisme hukum

Sebelumnya pada Senin (30/1) kepada para wartawan, Menkopolhukam Wiranto menyatakan akan menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan jalur nonyudisial.

"Dari tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama peristiwa 1965, kita sedang merumuskan cara terbaik untuk menyelesaikan sisa yang lain. Dan kita juga harus menyiapkan satu proses di mana penyelesaian itu sangat dimungkinkan melalui satu penyelesaian nonyudisial," kata Wiranto. 

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. 

Hasil penyelidikan Komnas HAM sudah diberikan ke Kejaksaan Agung, namun kasus-kasus HAM tersebut mandek di Kejagung dengan alasan tidak cukup bukti. 

Alasan inilah yang membuat Komnas HAM ikut mendorong...\n\ntl;dr:
Organisasi HAM Kontras dan keluarga korban menolak usul pemerintah Indonesia yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu melalui jalur nonyudisial karena dinilai dapat semakin melemahkan supremasi hukum di Indonesia.