Karena dalam kenyataannya, kata pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas mengatakan praktik percaloan atau rente itu banyak terjadi.

“Kalau kita lihat perijinan tambang dan migas baik di level nasional maupun tingkat daerah, itu karut marut dan tampak dibekingi orang kuat—entah berlatar belakang partai politik atau aparat penegak hukum,” kata Firdaus.

Kasus yang diduga melibatkan ketua DPR, lanjut Firdaus, menunjukkan bahwa pemegang kekuasaan tinggi pun tidak lepas dari praktik rente di ranah pertambangan dan migas.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 2021 mendatang dan bisa mengajukan perpanjangan operasi paling cepat pada 2019.

Firdaus lalu merujuk data bahwa dari sekitar 114 kontrak karya perusahaan tambang, baru sebagian yang dinegosiasikan ulang.

“Sedangkan kontrak karya perusahaan besar, seperti Freeport, Newmont, dan sejumlah perusahaan tambang bernilai ratusan triliun belum selesai dirundingkan. Bisa saja bukan hanya Setya Novanto yang diduga, tapi juga ada aktor-aktor lain,” kata Firdaus.

Mahkamah Kehormatan DPR

Dia mengatakan kasus yang diduga melibatkan Setya Novanto hanyalah puncak gunung es.

“Kalau ini dikatakan puncak gunung es, saya tidak percaya ada aktor tunggal. Apalagi menyangkut Freeport, dari segala lini dan segala segmen, pasti ada yang masuk dan mencoba menjadi pelaku rent seeking,” katanya kepada BBC Indonesia.

Ketua DPR Setya Novanto disebut meminta jatah saham dan proyek pembangkit listrik dari PT Freeport Indonesia seraya mengatakan bahwa saham itu akan diberikan kepada presiden dan wapres.

Untuk mengusut tuntas kasus Setya Novanto, Firdaus mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dapat bekerja optimal dan akuntabel.

Namun apakah kasus ini akan hanya berujung pada teguran seperti 

kasus kunjungan Setya ke Amerika Serikat dan menghadiri kampanye Donald Trump, Firdaus mengaku hanya bisa berharap.

“Saya berharap MKD dapat berkeadilan, bukan memandang ini adalah ketua DPR sehingga diberikan keistimewaan,” katanya.

Secara... \n\nBeri saya judul yang bagus untuk artikel di atas.
Pencatutan Presiden Jokowi 'bagian kecil' praktik percaloan