Judul: Pendekatan lunak Papua 'perlu pemahaman yang sama'\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Usai rapat terbatas soal keamanan dan Hak Asasi Manusia di Istana Negara, hari Selasa (05/01), Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih manusiawi di Papua, termasuk dialog dan pemberian amnesti.

Meski begitu, tidak akan ada pengurangan jumlah aparat militer dan polisi di sana.

"Tidak ada soal kurang-mengurangi, ya ada approach (pendekatan) kita lah, kita lagi jalankan, kalau misalnya dia (kelompok bersenjata) turun, amnesti, dia mendapat kehidupan yang lebih layak seperti yang lain-lainnya," kata Luhut.

Dialog yang direncanakan pemerintah, menurut Kapolri Badrodin Haiti, akan menyasar kelompok sipil bersenjata.

Dia pun menyebut alasan pemerintah tetap bertahan dengan jumlah personel keamanan yang ada, meski siap berdialog.

"Apa akan ada jaminan kalau misalnya (personel keamanan) ditarik, ini (proses dialog) akan berhasil? Kan tidak. Diupayakan memang untuk bisa dilakukan dialog-dialog, mereka turun dan mungkin juga menyerahkan senjata," kata Badrodin.

'Tak sama dengan Aceh'

Langkah dialog dan pemberian amnesti ini sejalan dengan yang kini sedang terjadi di Aceh terhadap kelompok mantan kombatan GAM Din Minimi. Namun, Kepala BIN Sutiyoso mengatakan, meski terkesan mirip, pendekatan ini tak bisa disamaratakan.

"Masalahnya beda ya, kalau di Papua itu sudah jelas separatis, mau memisahkan diri dari NKRI, jadi kan tawaran-tawarannya itu akan berbeda. Kalau misalnya tuntutannya, aku mau turun nih, mau damai, tetapi Papua merdeka ya no way kayak begitu," kata Sutiyoso.

Meski ingin berdialog namun sudut pandang pemerintah ini kontras dengan keinginan Ketua Komisi Nasional Papua Barat, Victor Yeimo. Dia mengatakan, jika terjadi dialog antara Jakarta dan Papua, maka harus menyentuh status Papua dalam konteks referendum.

"Yang orang Papua inginkan adalah hak penentuan yang fair, yang damai, yang demokratis, yang betul-betul melalui standar hukum internasional sehingga ruang itu harus diberikan supaya orang Papua dapat menentukan nasib sendiri," kata...