... mewujudkan ketertiban dan ketentraman hukum.

"Untuk langkah preventif, kami akan mengamankan dan meneliti, bukan menyita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri.

Dalam penjelasan pasal 69 UU Perbukuan, pengawasan kejaksaan dinilai perlu untuk mencegah tindak pidana berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Kejaksaan Agung mengklaim berhak merazia buku berkonten komunisme dan aliran kepercayaan yang mereka anggap sesat.

Mukri me... Tulis artikel selanjutnya:
n itu dimentahkan sejarawan yang menyebut buku itu berkisah tentang upaya pembunuhan Presiden Soekarno.

Tentara mengamankan buku yang diduga berisi kisah PKI di Padang.

Adapun, razia buku kejaksaan menjadi polemik besar tahun 2010. Ketika itu kejaksaan bukan hanya menyita tapi juga melarang perederan lima buku, satu di antaranya Dalih Pembunuhan Massal - Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, karangan John Roosa.

Dua buku lain yang dilarang kejaksaan berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan dan Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965.

Sisanya berjudul Mengungkap Misteri Keberagamaan Agama dan Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri.

Buntut dari pelarangan itu, beleid pengamanan barang cetakan digugat ke MK, salah satunya oleh Hilmar Farid, sejarawan yang kini menjadi direktur jenderal kebudayaan di Kemeterian Kebudayaan.

Dalam putusan perkara tersebut, MK yang kala itu diketuai Mahfud MD, akhirnya mencabut UU 4/PNPS/1963. Namun sejak saat itu penyitaan dan razia buku masih terus terjadi.