BW, begitu Bambang biasa dipanggil, terlebih dahulu datang ke kantornya, KPK, Selasa (3/2) pagi itu. "Ada kerjaan yang harus saya selesaikan dulu," katanya kepada wartawan, sebelum berangkat meninggalkan rumahnya di Depok, Jawa Barat.

Ternyata, di Kantor KPK, ia disambut puluhan orang dari berbagai kalangan masyarakat sipil yang datang untuk memberikan dukungan moral. Bambang pun berorasi, dilanjutkan Ketua KPK, ABraham Samad, yang juga didaulat bicara.

Bambang mengaku tak melakukan persiapan khusus, karena yakin bahwa ia tidak bersalah.

Terhadap para pendukungnya yang mencemaskan bahwa polisi akan menahannya setelah pemeriksaan, Bambang menenangkan: "Saya pergi untuk kembali (ke Gedung KPK)," katanya sambil berseloroh.

"Jadi, jangan dibikin serius," katanya pula.

Ia menyatakan kebanggaannya, karena "didampingi oleh sejumlah pengacara hebat yang dahsyat, sahabat lama di LBH sejak 30 tahun lalu, seperti Bu Nursyahbani Katjasungkana ini," kata Bambang, yang disambut senyuman Nursyah... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
bani.

Kepada wartawan, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, tim pengacara BW yang dipimpinnya seluruhnya berjumlah 60 orang, namun yang mendampingi BW hari ini berjumlah 20 orang.

"Mereka semua adalah aktivis Lembaga Bantuan Hukum,"ujarnya.

Saat BW diperiksa di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta, sejumlah aktivis menunggu bergantian. Bisa diduga, muncul dua rombongan yang datang bergantian berunjuk rasa, mendukung langkah polisi mempidanakan Bambang Widjojanto.

Bambang hari Selasa (03/02) kembali diperiksa Bareskrim Mabes Polri

Bukan kriminalisasi?

Bambang Widjojanto mengatakan bahwa langkah polisi terhadapnya, merupakan kriminalisasi, yang justru oleh presiden Jokowi ditegaskan jangan dilakukan kedua belah pihak KPK maupun Polri.

Namun Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Inspektur Jenderal Budi Waseso menepis: "Kriminalisasi apa? Itu 100 persen tidak benar," katanya

Dilaporkan Jakarta Globe, Kabareskrim menegaskan bahwa semua laporan aduan tentang semua komisioner KPK, sedang diproses. Termasuk Ketua KPK Abraham Samad, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.

Abraham Samad dituding memalsukan dokumen dan melanggar perundangan tentang KPK dengan bertemu secara rahasia dengan sejumlah politikus. Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, dilaporkan untuk sejumlah perkara sebelum mereka menjabat komisioner KPK.

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Dadang Trisasongko mengatakan, hal ini membuka bahwa setelah Bambang Widjojanto, semua anggota KPK lainnya bisa jadi tersangka, dan semuanya dipaksa mengundurkan diri, menyebabkan situasi yang tak terbayangkan: KPK tidak memiliki komisioner.

"Ini sesungguhnya membuktikan bahwa seluruh upaya kriminalisasi ini arahnya adalah penghancuran KPK," kata Dadang kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia.

"KPK akan mengalami kelumpuhan, dan yang saya cemaskan, kita tak mendapat jaminan bahwa kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, khususnya korupsi terkait politik, akan dilanjutkan."

Ia memperingatkan bahwa, jika benar-benar polisi...