Dokumen untuk meringkas: KPU: mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak tetap dilarang menjadi calon anggota DPR dan DPRD.

"Kami tetap pada pendirian awal kami bahwa mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak tetap dilarang untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD, "kata Pramono Ubaid Tanthowi, ketua bidang Perencanaan, Keuangan dan Logistik KPU.

"Kalau kita pelajari dari kasus-kasus yang selama ini muncul misalnya di KPK, hampir tidak ada kasus-kasus yang sifatnya administratif, semuanya ada mens rea-nya, ada niat jahatnya, ada motifnya. Rata-rata tindak pidana korupsi itu hampir semua memang motif kejahatan," Pramono melanjutkan. 

Penundaan yang dilakukan kementerian hukum dan HAM dalam mengundangkan PKPU ini dipandang KPU sebagai usaha untuk menjegal kebijakannya. 

KPU sudah menandatangani dan memberi nomor PKPU ini, yang merupakan langkah terakhir dan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengundangan peraturan ini oleh pihak pemerintah dalam berita negara.

Sementara Kemenkumham mengatakan PKPU tersebut telah dikembalikan ke KPU agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sudah kita sampaikan kembali ke KPU supaya dilakukan sinkronisasi dan penyelerasan," kata Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Kompas pada hari Senin (11/06).

Pemerintah yang diwakili kementerian dalam negeri, Komisi II DPR yang membidangi masalah dalam negeri dan Bawaslu telah melakukan konsultasi dengan KPU terkait dengan hal ini. Tetapi rapat pada bulan Maret 2018 tersebut tidak mencapai kesepakatan. 

KPU tetap mendorong pelarangan, sementara tiga pihak yang lain tidak mendukung usulan KPU. 

Berdasarkan UU Pemilu no 7 tahun 2017, KPU adalah sebuah badan mandiri, jadi meskipun didorong dilakukannya konsultasi dengan pemerintah dan DPR, maka komisi itu tetap independen.

"KPU di dalam membentuk Peraturan KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Meskipun dalam keputusan Mahkamah...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menolak menerima mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kejahatan sebagai calon anggota legislatif meskipun Kementerian Hukum dan HAM terus mendesak KPU untuk mempertimbangkan ulang Peraturan KPU (PKPU).