Konten: Pengamat menilai kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan DPR tak berkontribusi pada capaian kinerja lembaga perwakilan.

Namun Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Hasrul Azwar membantah nominal yang meningkat 70% dibandingkan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam dokumen yang beredar di kalangan pewarta itu. Dokumen itu disebut merupakan usulan DPR yang kemudian diterima pemerintah dan masuk ke RAPBN.

"Belum ada pembicaraan mengenai peningkatan biaya. Belum ada wacana mengenai itu," kata Hasrul kepada BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (04/09).

Pernyataan Hasrul itu berbeda dengan konfirmasi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada pers pekan lalu. Ia menyebut angka tersebut ada, tapi masih dalam tahap usulan. "Bentuknya masih draf," ucapnya.

Secara umum, usulan peningkatan dana kunjungan kerja atau sering disingkat kunker itu beriringan dengan kenaikan alokasi anggaran DPR pada Rancangan APBN 2018 yang telah disetujui Kementerian Keuangan, sebesar Rp5,7 triliun atau naik 21,3% dari tahun 2017 sebesar Rp4,7 triliun.

Merujuk dokumen yang didapat BBC Indonesia, usulan alokasi anggaran itu terdiri dari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, masing-masing Rp199,3 miliar dan Rp47,3 miliar.

Dalam draf itu tertulis, yang jika disetujui dijadwalkan akan disahkan sebelum akhir tahun ini, setiap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dapat disertai kunjungan kerja ke dua negara. Setiap komisi di DPR juga berhak studi banding ke dua negara dalam setahun.

Komisi I yang menangani isu luar negeri, pada dokumen itu, diberikan hak untuk kunjungan kerja ke 13 negara selama setahun. Adapun, Komisi VII mendapatkan alokasi lebih karena bertugas mengawasi penyelenggaraan haji.

Pembiayaan tugas Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) juga masuk dalam usulan tersebut, yakni sebesar Rp96,9 miliar.

Taufik menuturkan anggaran yang diusulkan lembaganya lebih besar dibandingkan tahun 2017 karena perbedaan kurs dolar Amerika Serikat. Ia mengklaim DPR tidak meningkatkan intensitas kunker ke luar...\nKonten sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakyat dilaporkan mengalokasikan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota legislatif tahun 2018 setidaknya sebesar Rp343,6 miliar.