Dugaan pungli miliaran rupiah di Kemenhub, Presiden Jokowi datangi lokasi\nTemuan sementara  menyebutkan pungutan liar di Kemenhub, jika diakumulasi, jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Presiden mendatangi ruangan di lantai enam dan 12, kantor Kemenhub yang ditemukan barang bukti berupa uang puluhan jutaan rupiah.

Usai melakukan kunjungan, Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan mengatakan, "Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat."

Presiden kemudian mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Kemenhub dan Kementerian PAN, agar pelakunya diproses secara hukum. "Tangkap dan langsung pecat," kata Jokowi.

Kepada wartawan, Presiden juga mengatakan dirinya sudah membentuk satgas antipungli yang dipimpin oleh Menkopolhukam.

'Mencapai miliaran rupiah'

Temuan sementara menyebutkan pungutan liar itu, jika diakumulasi, jumlahnya mencapai milyaran rupiah, kata Kapolri Tito Karnavian usai mendampingi Presiden.

"Barang buktinya puluhan juta rupiah, tapi kalau diakumulasi dengan uang lainnya, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ini sudah lama terjadi," kata Tito di kantor Kemenhub.

Menurut Kapolri, dugaan suap itu terkait perizinan perkapalan yang melibatkan setidaknya enam orang di Kementerian Perhubungan dan calo atau perantara.

Selain menemukan barang bukti uang puluhan juta rupiah, menurut Tito, pihaknya menangkap tangan pejabat sejumlah pejabat Kemenhub.

Menurut Kapolri, dugaan suap itu terkait perizinan perkapalan yang melibatkan setidaknya enam orang di Kementerian Perhubungan dan calo atau perantara.

"Ada perizinan soal buku pelaut, surat kapal, izin kapal, pergantian bendera, izin berlayar, ukuran kapal, pokoknya banyak item terkait pelayaran," ungkap Kapolri.

Sementara itu juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono, mengatakan, pihaknya akan mengembangkan kemungkinan keterlibatan pejabat lainnya di Kemenhub terkait temuan kasus pungli ini.

Dugaan keterlibatan pejabat di atasnya

"Harus dikembangkan, karena uangnya tertulis kepada...\n\ntl;dr:
Presiden Joko Widodo mendatangi kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10) sore, setelah kepolisian menangkap tangan sejumlah pegawai kementerian tersebut karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan.