Dengan peraturan baru soal divestasi ini, PT Freeport misalnya wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa datang setelah sebelumnya melepas sekitar 10% kepada pemerintah Indonesia.

"Kami tidak membuat aturan baru hanya untuk Freeport, Newmont atau perusahaan tambang lainnya. Ini dibuat untuk kepentingan industri," kata Ignatius Jonan dalam jumpa pers yang digelar Jakarta Foreign Correspondents Club, Selasa (24/01) malam.

Dalam acara itu, Jonan dicecar berbagai pertanyaan soal latar belakangan dan tujuan Peraturan Pemerintah Energi nomor 5 tahun 2017 yang memutuskan memperpanjang masa ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian dalam negeri, yang diumumkan Kamis (12/01) lalu. 

Menurut Jonan, tujuan peraturan baru ini untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, memicu ertumbuhan ekonomi di daerah, hingga mendorong iklim investasi.

Izin ekspor mineral konsentrat itu diperpanjang oleh pemerintah dengan beberapa syarat, di antaranya perusahaan tersebut harus beralih status menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan membangun pabrik pengolahan (smelter) dalam lima tahun ke depan.  

"Tidak ada negosiasi lagi," tegas Jonan berulang-ulang.

Syarat lainnya, perusahaan tambang asing juga harus melepas saham (divestasi) hingga 51% secara bertahap dan paling lambat 10 tahun semenjak masa produksi dimulai.

Menteri ESDM Ignatius Jonan (kiri) mengatakan tujuan peraturan baru ini untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara, lapangan kerja, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, hingga menciptakan iklim investasi.

Dengan peraturan baru soal divestasi ini, PT Freeport misalnya wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa datang setelah sebelumnya melepas sekitar 10% kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Jonan, Badan usaha milik negara (BUMN), BUMD dan swasta nasional memiliki kesempatan mendapatkan saham yang didivestasikan tersebut. 

Ditanya tentang latar belakang keharusan perusahaan itu harus melepas sahamnya hingga 51%, Jonan menegaskan bahwa itu sesusai Konstitusi bahwa... \n\nBeri saya judul yang bagus untuk artikel di atas.
Perubahan aturan ekspor mineral 'bukan hanya untuk perusahaan tambang asing'