... sebagai kelas menengah sih khawatirnya karena pekerjaan itu ya, terus sepi. [Pemerintah] tidak memperhatikan, itu dikira mampu begitu? Padahal seperti kita begini, kan menyicil rumah, ada kekhawatiran PHK kalau kelas menengah," tambahnya. 

Menurut Raden Soes Hindharno, juru bicara Kemenaker, saat ini pihaknya tengah membahas apakah pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai force majeure, sehingga perusahaan yang tidak sanggup membayar THR karyawannya tidak melanggar aturan ketenagak... Tulis artikel selanjutnya:
itentukan sampai kapan," ujar Fransiska kepada BBC Indonesia (2/4). 

"Kami juga bingung apakah kami dapat kompensasi atau gaji atau tidak, ini belum diinformasikan, cuma saya dengar kalau Maret dapat [gaji dari bekerja di bulan Februari], tapi untuk [April] seharusnya gak dapat karena di-off kan, karena dampak corona." 

Ia adalah satu dari sekian banyak pekerja pemilihan umum kepala daerah di Indonesia yang untuk sementara dinonaktifkan karena penundaan tahapan pilkada. 

Untuk saat ini, Fransiska berencana pulang kampung dan bekerja sebagai penyadap karet di kebun karet milik keluarganya yang telah terbengkalai sejak keluarganya pindah ke kota. 

Meski demikian, ia tidak berharap pendapatannya meningkat dari menyadap karet. Perempuan berusia 23 tahun ini adalah tulang punggung di rumahnya, karena ia juga harus membayar untuk kebutuhan orang tuanya yang sudah tua dan tidak lagi bekerja. 

"Sekarang masih bingung sebenarnya, saya masih berpikir juga bagaimana cara bertahan hidup, ini masih buntu sekarang, karena mau pulang kampung buat nyerap karet kan, tapi [harga] karet di sini turunnya drastis karena banyak pabrik yang tutup juga [per] tanggal 31 Maret. 

Jadi bingung mau mencari pekerjaan apa, karena posisi sekarang cari kerjaan susah, orang pasti tidak buka lowongan pekerjaan di tengah pandemi seperti sekarang," katanya. 

Meski dapat digolongkan sebagai kelas menengah karena memiliki rumah dan kebun sendiri, Fransiska mengaku gajinya sebagai staf pengawas pemilu daerah kurang dari upah minimum regional, sehingga ia mengatakan pemerintah layak memberikan bantuan bagi masyarakat yang berada di situasi yang sama seperti dirinya. 

"[Kami] layak [dapat bantuan], karena kerjaan saya masih ikatan kontrak, [hanya] 10 bulan dan karena sekarang tidak ada kejelasan, Dibilang kelas menengah mungkin karena tinggal di rumah sendiri, kebutuhan tidak terlalu berat, tapi bagi saya wajar-wajar saja kelas menengah mendapat bantuan. 

Kalau di suasana seperti ini mau kelas menengah, kelas bawah juga membutuhkan bantuan,"...