Judul: Gugatan kelompok terhadap Facebook salah alamat?\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Facebook mendapat sorotan setelah data tak kurang dari 87 juta pengguna, termasuk 1,1 juta pengguna di Indonesia, terakses oleh Cambridge Analytica.

Gugatan Indonesia ICT Institute (IDICTI) dan Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) terhadap Facebook Pusat, Facebook Indonesia dan konsultan politik pengumpul data Cambridge Analytica itu karena hingga saat ini belum ada kejelasan apapun seputar kebocoran data 1,1 juta pengguna Facebook di Indonesia. 

Sedang tuntutannya, berdasarkan penjelasan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, adalah permintaan maaf dari Facebook serta transparansi perihal kebocoran data.

"Dan kita harapkan pemerintah bisa memblokir Facebook terlebih dahulu sampai persoalan ini jelas," kata Heru. 

'Belum bisa diblokir'

Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan belum bisa memblokir Facebook karena belum memiliki bukti pelanggaran hukum.

"Tugas saya memblok, dan kami tidak ada keraguan. Tapi waktu kami mengeblok itu ada bukti pelanggaran hukumnya. Telegram kita tidak ada keraguan untuk mengeblok, Tumbler kita tidak ada keraguan untuk mengeblok karena ada buktinya," kata Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.

"Untuk saat ini kami tidak memegang bukti kesalahan hukumnya (Facebook)."

Pendiri Facebook Mark Zuckerberg: "Kami meminta maaf atas apa yang terjadi. Kami punya tanggung jawab untuk melindungi data pengguna."

Salah alamat?

Pakar Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perbanas Surabaya, Ronny, mengatakan gugatan kelompok ini wajar untuk menekan manajemen Facebook meningkatkan transparansi dan keamanan layanan meskipun gugatan mungkin salah alamat.

"Saya tidak mengatakan bahwa yang melakukan gugatan itu keliru tetapi barangkali marilah kita lihat fokusnya apa dulu. Fokusnya kalau saya sebenarnya transparansi dulu, jangan langsung dikatakan Facebook salah," kata Ronny.

Selain itu, menurut Ronny mestinya "tuntutan itu dialamatkan juga ke pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan...