...nowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR," ujar jaksa KPK.

Ada dugaan penggelembungan Rp2,55 triliun dalam anggaran proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP sebesar Rp5,9 triliun.

Jaksa KPK juga menyebutkan uang pengadaan e-KTP mengalir ke korporasi. 

"Serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Perc... Tulis artikel selanjutnya:
ICW, mau dari manapun silakan hadir," kata Humas PN Jakarta Pusat, Yohannes Priyana.

Yohannes menambahkan, komposisi hakim yang memimpin sidang pembacaan dakwaan hari ini yakni John Halaan Butarbutar, Franky Tambun, Emilia Jaya Subagya, Anwar, dan Ansori. Sedangkan tim Jaksa Penuntut Umum diketuai Irene.

Adapun terdakwa ialah Irman selaku mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Mereka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan negara. Dengan ini, mereka diancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling paling banyak Rp1 miliar. 

Susilo Ariwibowo, selaku pengacara terdakwa Irman, mengatakan kliennya tidak ada beban. 

"Dia siap mengungkap apapun yang dia ketahui, dia dengarkan, dia alami. Sepanjang ini tidak ada, tidak ada beban. Kalau ada kita buka," ujar Susilo, ketika ditanya apakah ada tekanan dari anggota DPR.

KPK mulai menelusuri dugaan korupsi pada 22 April 2014 dan telah memanggil 280 saksi. Sebanyak 23 di antara mereka merupakan anggota DPR masa jabatan 2009-2014, termasuk Ade Komarudin, mantan anggota Komisi XI DPR dan sekretaris Fraksi Partai Golkar.

Tahapan selanjutnya persidangan yaitu mendengarkan keterangan saksi. Jaksa mengatakan ada lebih dari 200 saksi, namun tidak berencana menghadirkan keseluruhan, hanya yang relevan yakni sekitar 133 saksi.Sidang berikutnya diadakan Kamis 16 Maret mendatang. Setelah itu, sidang digelar 2-3 kali seminggu.

Berikut para pihak yang disebut jaksa KPK menerima aliran dana proyek e-KTP: