Judul: Jokowi akan bentuk tim informal terkait KPK-Polri?\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Pernyataan Presiden Joko Widodo masih dianggap 'terlalu umum' oleh para pegiat antikorupsi.

Dalam jumpa pers mendadak di Istana, Minggu malam (25/1), Jokowi, masih tetap tidak menyampaikan pengambilan langkah atau keputusan terkait masalah KPK-Polri.

"Jangan ada kriminalisasi ... proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan," kata Presiden Jokowi.

"Agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun," lanjut Jokowi, seakan menjawab tuntutan para aktivis agar presiden bertindak.

Jokowi mengatakan pula dalam kata-kata yang tidak biasa, agar tak ada pihak yang merasa merasa di atas hukum.

Di jumpa pers itu, para tokoh yang diundang Jokowi untuk memberikan masukan, berdiri di belakang presiden saat memberikan pernyataan.

Selain Jimly, para tokoh itu terdiri dari pengamat Bambang Widodo Umar, guru besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, bekas anggota KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean serta mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, yang sangat lantang mengecam kepolisian dalam kasus ini.

Hubungi KPK dan Polri

Para wartawan, bisa diduga, ramai meminta Oegroseno bicara, namun hanya Jimly yang memberikan pernyataan.

Ia menjelaskan, mereka diundang sebagai pribadi-pribadi. "Timnya independen tapi belum dibentuk secara formal," katanya.

Ia menambahkan, ini merupakan itikad baik dari presiden untuk merespons seruan banyak pihak tentang perlunya membentuk tim independen untuk masalah ini.

Seorang lagi yang dimintai pendapat oleh presiden adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafi'i Maarif, yang malam itu tak bisa datang.

Jimly menambahkan, mereka sewaktu-waktu bisa memberikan masukan lagi dan akan juga berhubungan baik dengan KPK maupun Polri.

Pegiat demokrasi Usman Hamid menyebut, pernyataan Jokowi masih bersifat himbauan yang terlalu umum. Namun ia tetap menyambutnya sebagai isyarat yang bagus dalam proses untuk menuntaskan kemelut ini.

Lepas dari itu, Usman menegaskan, presiden perlu memerintahkan kepolisian untuk...