Dokumen untuk meringkas: "Dengan kewenangan tidak optimal, ditambah perilaku anggota DPD yang tidak baik, ini menjadi persoalan cukup serius. Apalagi saya melihat anggota DPD kurang berperan cukup signifikan," kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, kepada BBC Indonesia, Rabu (05/04) sore.

Veri mengatakan dirinya menyayangkan kecenderungan DPD dalam setahun terakhir yang disebutnya "gontok-gontokan perebutan kekuasaan untuk menduduki pimpinan DPD."

Sebaliknya, sambungnya, pimpinan DPD tidak fokus pada perjuangan untuk memperkuat DPD. "Misalnya (untuk memperjuangkan DPD) dalam struktur pengaturan atau memperkuat konsolidasi di internal DPD untuk mengoptimalkan kewenangan," paparnya.

Dia kemudian mengusulkan agar DPD menyelesaikan terlebih dahulu persoalan kepemimpinannya, dan setelah bekerja keras untuk melakukan penguatan kelembagaan DPD ke depan.

"Kalau ini tidak terselesaikan, maka ada persoalan legitimasi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan DPD. (Kebijakan) Yang dikeluarkan akan dianggap inkonstitusional, karena dikeluarkan pimpinan yang inkostitusional," jelas Veri.

Putusan MA

Pelantikan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD periode 2017-2019, Selasa malam, telah diprotes oleh Wakil Ketua DPD periode 2014-2019 GKR Hemas, Rabu (05/04) siang, karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menyayangkan kecenderungan DPD dalam setahun terakhir yang disebutnya "gontok-gontokan perebutan kekuasaan untuk menduduki pimpinan DPD."

Dalam jumpa pers, GKR Hemas menganggap pelantikan Oesman Sapta itu melanggar aturan hukum, sehingga dia meminta agar Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkannya. MA melalui wakil ketuanya telah memandu Oesman saat mengucapkan sumpah jabatan. 

"Politik harus tunduk pada hukum. Jika tidak bisa menjelaskan dalam waktu 1 x 24 jam, kami minta MA segera membatalkan," kata GKR Hemas yang juga istri dari Sri Sultan HB X.

Perpecahan di pimpinan DPD diawali keputusan sidang paripurna luar biasa DPD yang mengubah...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Perpecahan yang melanda pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dikhawatirkan akan membuat lembaga tinggi negara itu makin terpuruk setelah kewenangannya yang serba terbatas dan perannya tidak berjalan optimal, kata seorang pengamat.