Wapres: Syariat Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional\n"Aceh bisa mengambil itu (syariat Islam) selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat umum," kata Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Jumat (21/08) siang di kantornya.

Menurut Kalla, setelah adanya UU Otonomi khusus itu, pembuatan peraturan daerah atau qanun terkait syariah lebih banyak ditentukan oleh DPR Aceh. 

"Masalah-masalah peraturan tentang syariah diputuskan oleh DPR Aceh," katanya.

Kalla juga mengatakan materi dan penerapan syariat Islam di Aceh tidak untuk warga non-Islam di wilayah itu. "Hanya untuk yang beragama Islam saja," tandasnya.

Selain menyoroti penerapan syariat Islam, Kalla juga menjawab pertanyaan seputar Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan eks kombatan GAM, hingga keterlibatannya dalam penyelesaian konflik di sejumlah negara. 

Berikut petikannya:

Bagaimana pemerintah pusat menilai perkembangan keamanan di Aceh setelah 10 tahun perdamaian?

Kalau keamanan semua bisa kita lihat bahwa setelah perdamaian konflik tidak ada lagi, semuanya damai.

Sejumlah eks kombatan GAM melakukan aksi kekerasan bersenjata, tetapi Jusuf Kalla mengatakan, jumlah mereka sedikit dan lebih dilatari masalah kriminal.



Kombatan-kombatan GAM sudah meletakkan senjata. Kemudian juga, operasi militer otomatis berhenti dan semua pasukan 38 Batalyon ditarik ke Jakarta. 

Jadi, konflik yang biasa terjadi hampir tiada. Memang ada sisa-sisa kriminal, tapi sama sekali tidak ada konflik separatisme.

Jadi adanya kasus kekerasan yang dilakukan sebagian kecil anggota GAM di Aceh itu lebih sebagai tindakan kriminal?

Itu perorangan, kriminal. Perampokan, misalnya, mungkin karena senjata ilegalnya masih disimpan, itu yang terjadi. Tapi itu di Jawa juga ada. Ada satu atau dua orang yang bersenjata melakukan kekerasan. Tapi kemarin sudah digerebek polisi. Beberapa orang sudah ditangkap.

Anda melihat pertumbuhan ekonomi di Aceh membaik setelah 10 tahun perdamaian atau sebaliknya?

Tim juru runding Indonesia dan GAM di sela-sela perundingan...\n\ntl;dr:
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, walaupun Aceh dapat menerapkan syariat Islam seperti ditegaskan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, tetapi aturan dan implementasinya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.