KPU sudah membolehkan partai-partai dengan dualisme kepemimpinan ini untuk mengajukan calon kepala daerah.

Untuk pertama kalinya, 269 kota dan kabupaten di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Sejak Minggu (26/7) sampai Selasa (28/7), KPU di berbagai kota dan kabupaten

 menerima pendaftaran dari para kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Yang khusus kali ini: proses pendaftaran calon kepala daerah kali ini berlangsung di tengah terjadinya konflik dualisme kepengurusan beberapa partai politik.

Berdasarkan rilis resmi dari Komisi Pemilihan Umum, sudah ada 12 partai yang memberikan salinan Surat Keputusan Kepengurusan ke KPU sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu kepala daerah 2015, termasuk Partai Golkar baik versi Munas Bali maupun versi Munas Jakarta, serta Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.

KPU sudah membolehkan partai-partai dengan dualisme kepemimpinan ini untuk mengajukan calon kepala d... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
aerah mereka berdasarkan Peraturan KPU No 12 Tahun 2015.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa partai politik dari dua kepengurusan “dapat memberikan persetujuan untuk satu pasangan calon yang sama” atau bisa “mengajukan satu pasangan calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat”.

Konflik intern

Konflik dualisme kepengurusan menjelang pilkada kini terjadi pada partai-partai besar dengan kursi yang signifikan

Langkah ini, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menunjukkan kesan bahwa KPU melibatkan diri terlalu dalam pada konflik intern partai.

“KPU sudah cenderung kompromistis dan mendegradasi kemandiriannya dengan membolehkan partai politik yang mengalami dualisme untuk mengajukan kandidat,” kata Titi kepada wartawan BBC Indonesia, .

Konflik dualisme kepengurusan kini terjadi pada partai-partai besar dengan kursi yang signifikan, bahkan ada yang mencapai mayoritas, sehingga mempengaruhi terbentuknya koalisi.

Selain itu, Titi menambahkan, tidak selayaknya konflik partai dibawa ke ranah publik. Seharusnya KPU konsisten dengan peraturan lama, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa kepengurusan, maka KPU harus merujuk pada SK Menkumham atau melalui islah kepengurusan.

Menurutnya, penerbitan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, KPU bisa memicu legalisasi dua kepengurusan dan mengabsahkan konflik parpol.

“Yang terjadi sekarang, islah terbatas untuk kekuasaan, yaitu pencalonan pilkada. Problem pokoknya sendiri belum selesai, yaitu dua kepengurusan. KPU hadir bukan untuk memuaskan peserta pemilu dan menyelesaikan masalah partai, tapi untuk menegakkan aturan.”

Tugas KPU seharusnya berhenti pada menerima pendaftaran kandidat kepala daerah dari partai, kata Titi lagi.

Konteks kompetisi politik yang sangat lokal juga rawan akan keberpihakan

Dalam pendaftaran kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Sigit Ibnugroho-Agus Sutiyoso...