Konten: Pekerja menyelesaikan pembangunan saluran drainase proyek Mandalika International Street Circuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis (04/03).

Kuasa hukum salah satu warga yang dirugikan atas pembangunan tersebut mengatakan, pelanggaran HAM terjadi karena tidak terpenuhinya hak warga dan terus dilakukannya pembangunan dengan melibatkan aparat penegak hukum. 

Sebelumnya, tudingan akan adanya pelanggaran HAM di lokasi yang akan dibangun Sirkuit MotoGP itu juga disampaikan oleh sejumlah pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM. 

Pakar tersebut menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan itu telah terjadi perampasan tanah yang agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, dan ancaman serta tidak ada ganti rugi.

Polda NTB membantah tudingan tersebut dan menjelaskan proses penyelesaian dilakukan secara humanis, menjunjung tinggi budaya lokal dan mengedepakan proses hukum.

Hal senada juga diungkapkan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) PBB yang menyebut bahwa para ahli PBB itu salah mengartikan kasus sengketa hukum terkait penjualan tanah dan memasukannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik. 

Bank Investasi Infrastruktur Asia (The Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) yang mendanai proyek itu juga menegaskan telah mematuhi pedoman lingkungan dan sosial serta merespon "dengan cepat" keluhan yang muncul. 

"Laporan akhir tidak menemukan bukti dugaan pemaksaan, penggunaan kekerasan langsung, dan intimidasi terkait dengan pembebasan tanah dan pemukiman kembali," dalam sebuah pernyataan AIIB dilansir dari Reuters.

'Pemaksaan' pembangunan

Kuasa Hukum seorang warga yang mengklaim belum mendapatkan uang dari pembebasan lahan Sirkuit Mandalika, Dwi Sudarsono.

Pemerintah menargetkan pembangunan sirkuit MotoGP sepanjang 4,32 kilometer dan fasilitasnya di Mandalika akan selesai pada Juli mendatang. 

Namun hingga kini, proses pembebasan lahan dan pemenuhan hak warga lokal disebut masih bermasalah. 

Bahkan, seorang kuasa hukum...\nKonten sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:
Proses pembebasan tanah mega-proyek pembangunan pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dituding melanggar hak asasi manusia (HAM) penduduk lokal.