Judul: SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah, apakah efektif dan mengapa tidak menyasar perda?\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
SKB Tiga Menteri melarang pemaksaan terhadap pelajar untuk mengenakan atribut keagamaan. Aturan ini hanya dikecualikan untuk Aceh.

Kewajiban itu tertera dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, yang disahkan Rabu (03/02).

Namun ketentuan yang wajib dicabut itu tidak termasuk peraturan daerah (perda) yang disusun gubernur, bupati, atau wali kota bersama DPRD. 

Masyarakat diminta menggugat ke Mahkamah Agung jika merasa dirugikan oleh perda yang bernuansa intoleran.

Bagaimanapun, pegiat pendidikan menilai SKB tiga menteri soal seragam ini tidak cukup untuk menghentikan praktik intoleran di sekolah. Kebijakan yang komprehensif disebut penting untuk menjamin keberagaman di institusi pendidikan.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengklaim sudah tidak ada lagi peraturan setingkat perda yang mewajibkan pelajar memakai atribut agama tertentu.

Kalaupun ada, kata Bahtiar, hanya Mahkamah Agung yang dapat membatalkan perda semacam itu.

"Mahkamah Konstitusi menyatakan itu hanya bisa diuji di Mahkamah Agung, jadi kalau ada yang merasa dirugikan atau tidak setuju, silakan bawa ke sana," ujarnya via telepon, Kamis (04/02).

"Setahu saya tidak ada. Perda apa, nomor berapa? Kalau ada kejadian, itu bukan karena perda tapi kejadian insidental," kata Bahtiar.

Merujuk catatan Kementerian Hukum dan HAM, ada delapan perda soal pakaian muslim/muslimah untuk masyarakat, termasuk pelajar. Lima di antaranya dibuat kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu Agam, Lima Puluh Kota, Sawahlunto, Pasaman, dan Solok.

Dalam hierarki peraturan perundang undangan, ketentuan soal seragam yang disasar SKB Tiga Menteri berada di bawah perda. 

Mengacu poin keempat surat keputusan itu, yang wajib dicabut adalah yang  dibuat kepala daerah dan kepala sekolah, baik yang wujudnya peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, maupun imbauan tertulis.

Sementara merujuk catatan Kementerian Hukum dan HAM, ada delapan perda soal...