Dokumen untuk meringkas: Pemerataan ekonomi yang berkeadilan menjadi fokus dalam pidato Presiden Joko Widodo untuk HUT RI ke-72.

Bhima Yudhistira, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menekankan bahwa masalahnya bukan pada banyak anggaran yang dialirkan.

"Kita bicara juga soal efektivitas dari belanja perlindungan sosial. Rastra (Subsidi Pangan Beras Sejahtera), misalnya, anggaran ada tapi terlambat disalurkan selama satu bulan. Akibatnya, di bulan Maret 2017, menurut data BPS terakhir, masyarakat miskin naik 6.900 orang. Jadi ada 6.900 orang menjadi penduduk miskin baru," papar Bhima. 

Dalam dua kali pidato di gedung DPR/MPR pada Rabu (16/08), Presiden Joko Widodo beberapa kali menekankan kalimat 'pemerataan ekonomi'. 

Menurutnya, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang bisa dirasakan berbagai penduduk Indonesia dari Aceh, Pulau Miangas, Pulau Rote, hingga Papua. 

"Masyarakat Indonesia di pinggiran, di pulau terdepan, di perbatasan, di pulau-pulau terisolir harus merasakan hadirnya negara sebagai bagian dari kesatuan NKRI," ujar Presiden Joko Widodo.

Dana desa juga kerap digunakan untuk membangun pengairan, baik untuk sawah atau rumah tangga.

Secara konkret, pemerataan itu diwujudkan dalam program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga. Adapun cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang. 

Pemerintah juga secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial, dengan melakukan pengalihan bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan NonTunai kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat pada 44 kota.

Bantuan pangan nontunai ini kemudian dipertanyakan penerapannya.

"Apakah bisa menjangkau seluruh penduduk miskin? Rastra ditukarkan di e-warung, apakah e-warung punya koneksi internet yang bagus? Jangankan internet, di sejumlah wilayah listrik pun belum ada," kata Bhima Yudhistira, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). 

Bhima mendesak...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Presiden Joko Widodo akan menggelontorkan sekitar sepertiga Rencana Belanja Negara 2018 untuk transfer daerah dan dana desa demi pemerataan ekonomi.