UU penodaan agama dianggap diskriminatif dan tak sesuai HAM\nDemonstran meminta Ahok diproses hukum.

Aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama dan pasal 156a dalam KUHP, juga dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya, ungkap peneliti Setara Institute. 

Ismail Hasani dari Setara mengatakan aturan tentang penodaan agama dianggap multitafsir dan juga cenderung diskriminatif.

"Dasarnya itu diskriminatif, tidak boleh ada produk hukum di republik ini bertentangan dengan jaminan yang ada dalam konstitusi kita. Gagaimana dia tidak diskriminatif tidak memberikan kepastian hukum. Orang menafsirkan kalau berbeda dengan MUI itu bisa dipenjara, sementara kalau penafsiran itu merupakan ekspresi verbal dari pemikiran kita dan itu sama saja mengadili pikiran kita itu kan tidak mungkin," kata Ismail. 

UU penyalahgunaan dan atau/ penodaan agama ini diterbitkan oleh pemerintah untuk menangani aliran-aliran kebatinan yang muncul pada masa itu. 

Kasus meningkat

Namun, sangat sedikit digunakan, menurut catatan Ismail, sejak diterbitkan sampai 1998 hanya ada 10 kasus penodaan agama,  salah satunya adalah kasus dugaan pencemaran agama yang menyebabkan pemimpin redaksi Tabloid Monitor,  Arswendo Atmowiloto dihukum penjara selama lima tahun pada 1990. 

Namun, setelah reformasi jumlah kasus yang menggunakan aturan penodaan agama meningkat menjadi sekitar 50 kasus, dengan menguatnya politisasi agama. 

"Ini (menunjukkan) penengakan hukum yang serampangan padahal isunya sangat sensitif.  

"Mengapa jumlahnya meningkat? Karena adanya penguatan politik identitas dan desentralisasi politik di daerah-daerah, pilkada langsung, ini mendorong orang - di tengah keterbatasan kreativitas politik- dia melakukan cara paling efektif melakukan isu SARA, kasus penodaan agama juga berjalan dengan meningkatkan politik identitas," jelas dia. 

Mengapa ormas Islam besar 'tak melarang' umatnya ikut demo 4 November? 

Mabes Polri siagakan 7.000 personel...\n\ntl;dr:
Undang-undang tentang penodaan agama kembali dibicarakan setelah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilaporkan menistakan agama karena menyebut ada yang ditipu dengan menggunakan surat Al Maidah. Tetapi Setara Institute menyatakan pasal ini merupakan pasal karet dan bersifat diskriminatif serta tak sesuai dengan prinsip HAM.