Perda yang dianggap diskriminatif banyak dibicarakan setelah kasus penyitaan makanan di warteg Serang. 

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri S. Sumarsono mengatakan Kemendagri juga menerima masukan dari sejumlah lembaga terkait perda dianggap diskriminatif kemudian mengkajinya.

Menurut Sumarsono, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan semua warga negara harus mendapatkan perlakukan yang sama.

"Bagaimana satu peraturan lalu berlaku untuk semua orang padahal kita sadar di situ ada orang yang tidak berpuasa, berbeda dan seterusnya, lalu kemudian termasuk diskriminatif," kata Sumarsono.

"Jadi pasalnya setiap restoran, pengusaha rumah tangga dilarang, kalau setiap restoran dilarang di hotel bintang lima tamunya buyar, kalau disebut setiap warung artinya yang di rumah sakit juga ga boleh dong. Seperti itu pengertiannya kita luruskan."

"Substansi kita paham, cuma bahasanya saja terkesan diskriminatif, itu jadi tidak semata-mata diskriminatif dikaitkan dengan agama, tetapi lebih pada nilai bagaimana setiap warga negara diperlakukan sama," kata Sumarsono.

Dialog

Sumarsono mengatakan jika ditemukan perda yang dianggap diskriminatif, Kemendagri tidak langsung membatalkan tetapi ada proses dialog dengan pemerintah daerah.

Dia mencontohkan dalam kasus peraturan yang mengatur jam operasi warung makan dan restoran di Kota Serang, Kemendagri telah menyampaikan usulan agar direvisi.

Sejumlah daerah menerapkan pembatasan jam operasional warung makan selama Ramadan. 

“Kayak Serang kemarin misalnya kita panggil wali kota, kita panggil biro hukum provinsi mereka mengatakan iya betul memang kayaknya memang dalam rumusannya ada yang salah, bentuknya apa kesepakatannya, usulan penyempurnaan terbatas perda bukan revisi itu bahasa lain untuk dibahas di daerah, mereka pulang lalu membahas dengan tokoh agama setempat dengan DPRD, itu kita bahas prosesnya, jadi kita tak langsung batalkan prosesnya tetapi ada proses demokrasi dari masyarakat,” jelas dia.

Selain Kota Serang, sejumlah daerah juga... \n\nBeri saya judul yang bagus untuk artikel di atas.
Perda-perda 'diskriminatif' akan dikaji'