Para pemimpin PLO merasa tawaran yang diajukan AS tidak memberi jaminan atas garis batas Palestina.

Sejumlah pemimpin yang hadir dalam rapat dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan merasa usulan yang diajukan AS untuk mengembalikan pembicaraan damai tidak memberi jaminan terkait batas negara berdasarkan garis sebelum gencatan senjata 1967.

Usulan upaya pembicaraan damai sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri AS John Kerry saat berkunjung ke kawasan.

Dalam sebuah keterangan, Departemen Luar Negeri AS menyatakan Kerry akan kembali bertemu dengan pemimpin Palestina dan Israel sebelum kembali ke AS Jumat (19/07).

Disebutkan bahwa perdebatan rencana pengembalian pembicaraan damai ini ''layak dan memberi harapan''.

Gedung Putih kemudian mengatakan Presiden Barack Obama telah berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu melalui telepon, mendesaknya untuk kembali bernegosiasi dengan Palestina ''secepatnya''.

Bagaimanapun kunjungan Kerry kali ini sepertinya tidak akan meng... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
hasilkan terobosan baru.

"Saat ini tidak ada rencana untuk mengumumkan adanya negosiasi yang kembali berlangsung,'' kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki.

Kerry juga tidak memberikan informasi rinci terkait rencana pengembalian pembicaraan damai, yang terhenti hampir tiga tahun lalu. Tetapi, dia telah bertemu dengan Abbas di Yordania dua kali dalam dua hari terakhir.

'Tawaran tidak mencukupi'

Sedangkan Liga Arab, usai pertemuan di Amman menyatakan dukungan atas usulan terbaru AS dengan mengatakan mereka akan ''menyediakan tempat dan lingkungan yang memungkinkan untuk memulai negosiasi.''

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Abbas yang berasal dari faksi Fatah dan sejumlah anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) setuju untuk bertemu di Ramallah.

Tetapi sejumlah anggota komite pusat Fatah dilaporkan telah meminta adanya perubahan atas rencana AS ini.

Dan kebanyakan pejabat yang hadir dalam pertemuan pimpinan PLO ''menggambarkan tawaran Kerry tidak cukup untuk mengembalikan pembicaraan dengan Israel,'' kata seorang pejabat PLO Qais Abdel-Karim kepada Reuters.

Sebelumnya Palestina meminta adanya pembekuan atas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebelum pembicaraan damai kembali berlangsung. Mereka juga meminta negosiasi tentang perbatasan harus berdasarkan garis sebelum gencatan senjata tahun 1967.

Tetapi permintaan tersebut ditolak pemerintah Israel yang terdiri dari koalisi partai yang mendukung permukiman, dengan menyatakan ''pembicaraan harus tanpa persyaratan.''

Dalam laporan media Israel disebutkan bahwa Kerry mengajukan rencana pengembalian pembicaraan damai dengan pertukaran lahan garis sebelum 1967 yang masuk dalam pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, dan sebagai gantinya Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Kesepakatan ini dinilai akan sangat sulit dicapai bagi Palestina karena akan memberi dampak serius bagi pengungsi Palestina dan populasi Arab-Israel.

Hak pengungsi Palestina, perbatasan, permukiman...