Brunei pertahankan hukum rajam untuk LGBT: 'Untuk pencegahan dan bukan hukuman'\nSultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Kementerian mengeluarkan pernyataan itu setelah muncul banyajk kritikan terkait hukuman rajam untuk kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender.

Brunei mengatakan ada persyaratakan yang sangat ketat dalam pelaksanaan hukuman rajam sehingga bentuk hukuman seperti itu akan jarang dilaksanakan.

Pernyataan itu muncul setelah PBB menyebut hukuman itu sebagai "kejam dan tidak manusiawi."

Apa yang dikatakan Brunei?

Brunei mengirim tanggapan dari Menteri Luar Negeri, Erywan Yusof, menyusul kritikan PBB dengan mengatakan hukuman Syariat itu "dipusatkan pada pencegahan dan bukan hukuman. Tujuannya adalah untuk mendidik, merehabilitasi dan mengasuh, bukannya untuk menghukum."

Menteri Erywan juga mengatakan Brunei tidak mengkriminalisasi orang berdasarkan keyakinan atau orientasi seksual, termasuk hubungan sesama jenis.

Kriminalisasi "perzinahan dan sodomi dilakukan untuk melindungi kesucian keluarga dan perkawinan Muslim, terutama perempuan," menurut pernyataan itu.

Sultan Hassanal Bolkiah

Pernyataan itu juga memastikan diterapkannya hukuman paling berat termasuk amputasi atau rajam sampai meninggal terkait kejahatan tertentu, paling tidak harus disaksikan oleh dua tokoh pria "yang dianggap sebagai pemuka dalam bidang moral".

Disebutkan juga bahwa dua tokoh ini benar-benar harus memenuhi yang "standar yang sangat tinggi", sehingga "(sangat) sulit untuk menemukan orang seperti ini dewasa ini."

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt juga mengatakan Kamis (11/04) ia telah berbicara dengan menteri luar negeri Brunei yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman syariat, dalam prakteknya kemungkinan tidak dilakukan.

Hukum rajam LGBT di Brunai: "Kami diajari batu tidak boleh terlalu besar"

Kritikan PBB

Pernyataan dari kementerian luar negeri Brunei muncul menanggapi kritikan PBB menyusul keputusan negara itu menerapkan tahap kedua hukuman Syariat tanggal 3 April lalu mencakup hukuman rajam bagi LGBT.

Tahap pertama syariat diterapkan pada 2014.

Komisioner HAM PBB dalam surat...\n\ntl;dr:
Kementerian Luar Negeri Brunei menyatakan hukum rajam sampai meninggal untuk LGBT dilakukan untuk "pencegahan" dan bukan untuk "hukuman".