Sejak Januari hingga ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, KPK belum menangkap Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak penyidik lembaganya. Target penanganan kasus yang ditetapkan awal tahun, kata dia, kini direvisi.

"Transportasi darat antarkabupaten diportal. Itu sangat mempengaruhi kami. Tapi kami akan beradaptasi pada situasi ini. Walau tentu kami secara rasional menurunkan beberapa target," ujarnya menjawab pertanyaan BBC Indonesia, pada siaran langsung di akun Instagram KPK, Rabu (20/05).

"Selama ini target kami memang bukan berapa orang yang harus ditangkap, berapa lama hukuman pidana penjara, tapi recovery asset atau jumlah kerugian negara yang bisa kami kembalikan," kata Ghufron. 

Sebelum kasus positif Covid-19 pertama diumumkan Presiden Joko Widodo awal Maret lalu, KPK menangani setidaknya dua perkara suap yang menjadi rutin pemberitaan media massa. 

Perkara pe... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
rtama adalah dugaan suap senilai Rp46 miliar untuk eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Adapun perkara kedua menjerat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku, yang diduga menyogok komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mendapat satu kursi DPR.

Nurhadi dan Harun kini ada dalam daftar pencarian orang dengan status tersangka.

Namun peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menyebut terkatung-katungnya penanganan kasus korupsi yang menjadi perhatian pubik bukan dampak dari pandemi.

Dalam kasus Nurhadi dan Harun Masiku, menurut Kurnia, sebelum pandemi KPK sudah tampak tidak serius.

"Pandemi ini seharusnya tidak menjadi hambatan KPK mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Tapi dalam kondisi normal, KPK terlihat enggan menangkap Harun yang sudah jelas berada di Indonesia," ujarnya via telepon. 

Anggaran pembangunan ibu kota baru dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Permasalahannya bukan pandemi tapi kepemiminan KPK yang terlihat tidak serius mengungkap kasus besar seperti Harun Masiku, Noerhadi dan buronan lainnya."

"Masih jadi perdebatan apakah penyidik bisa melampaui aturan PSBB atau tidak. Tapi yang jelas surat tugas penyidik itu dikeluarkan pimpinan KPK. Persoalannya apakah surat itu keluar?" kata Kurnia.

Kepada pers, dalam berbagai kesempatan selama pandemi Covid-19, KPK menyatakan belum angkat tangan mengejar buronan kasus korupsi.

Dalam catatan ICW, pada tahun 2019 KPK hanya bisa menuntaskan 59% target penindakan kasus korupsi. Angka itu diyakini akan semakin turun pada 2020 karena lima pimpinan KPK era 2019-2023 kini tidak lagi memprioritaskan upaya penindakan.

Pembangunan ibu kota baru dan insfrastruktur juga ditunda

Perppu 1/2020 dikeluarkan untuk mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan selama pandemi Covid-19. Pandemi ini membuat pemerintah menunda bahkan memajukan proyek yang mereka persiapkan.

Tak cuma di penegakan hukum, pandemi Covid-19 juga berdampak pada rencana pembangunan ibu kota baru. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani...