Konten: Ratusan mahasiswa menolak regulasi seperti RUU Pertanahan, UU Pemasyarakatan, RUU KUHP dan revisi UU KPK di Jember (23/09).

Di tengah pertemuan antara Presiden Jokowi dan DPR, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta berkumpul di pertigaan Colombo, Gejayan, Yogyakarta (23/09) untuk menentang sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap kontroversial, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Revisi KPK yang telah disepakati.

Aksi  mahasiswa dengan tuntutan serupa juga terjadi di kota lain termasuk Jakarta, Bandung, Banyumas, Jember, Lampung, hingga Makassar. 

Seusai rapat jajaran pimpinan DPR dan Presiden Jokowi (23/09), Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan RKUHP tidak akan disahkan dalam paripurna terdekat,  yaitu pada Selasa (24/09).  

Ia mengatakan, masih ada tiga kali rapat paripurna hingga tanggal akhir September 2019.

Unjukrasa ribuan mahasiswa menuntut pembatalan Revisi Undang-undang KPK dan menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di Malang (23/09).

"Nanti sebelum itu (tanggal 30 September) ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua dan tentu sampai dengan tanggal 30 (kami) memonitor terus apa yang terjadi di tengah masyarakat," ujar Mulfachri. 

"Nanti forum lobi itu bisa menghasilkan sesuatu yg produktif bagi keberlangsungan RKUHP yang ramai dibicarakan di publik ini." 

Pekan lalu, Jokowi meminta pembahasan RKUHP ditunda dan tidak disahkan oleh DPR periode 2014-2019. 

"Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujar Presiden Jokowi. 

Sejumlah mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Lampung (23/9).

'Teguran untuk Jokowi'

Aksi mahasiswa yang terjadi di sejumlah kota ini disebut peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti,...\nKonten sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:
Meski Presiden Joko Widodo meminta pengesahan RKUHP ditunda, DPR mengatakan masih akan tetap memonitor apakah RKUHP akan dapat disepakati pada minggu ini atau sebelum masa kerja DPR kali ini selesai.