Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: 'itu tidak ciptakan iklim perdamaian'\nSebanyak 500-an prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya tiba di Kota Jayapura, 6 September 2020. Yonif PR 432/WSJ ini menggantikan Satgas Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti dalam tugas operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah Papua.

Menanggapi hal ini, Socratez Yoman, selaku Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab tindakan itu menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai. 

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab masyarakat Papua memiliki trauma terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pernyataan terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan pemerintah pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

"Ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga itu tidak bisa dihindari karena kan waktu itu dugaan-dugaan yang muncul di luar ada yang menduga aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori konspirasi saja, KKB yang membunuh lalu nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu. 

"Tapi lihat nanti rangkaian fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti apa. Itu akan mengarahkan ke situ," jelas Mahfud MD kepada para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, pihak TNI menyatakan menghormati hasil tersebut. 

"Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal," kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa dalam sebuah pernyataan tertulis, (21/10). 

Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini. 

"TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan...\n\ntl;dr:
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat di wilayah Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada "dugaan keterlibatan oknum aparat" dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.