Judul: Penanganan kejahatan siber lebih banyak untuk pencemaran nama baik, bagaimana dengan kejahatan lainnya?\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Kasus pencemaran nama baik mencapai 45% dari kasus kejahatan siber yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, seperti dikatakan oleh Kanit IV Subdit III AKBP Endo Priambodo di Bogor, Sabtu (10/03). 

Polisi disebutkan juga banyak menangani ujaran kebencian (22%), penipuan online (15%), judi online (5%), serta akses ilegal dan pornografi (4%). 

Polisi, menurut Endo, "proaktif melakukan patroli di dunia maya".

"Kasus judi dan pornografi online sebenarnya banyak sekali. Tapi karena keterbatasan SDM, waktu yang terbatas, kadang kita prioritaskan yang sangat urgent bisa ditindaklanjuti," kata Endo.

Sepanjang 2017, ada hampir 1.500 laporan soal pencemaran nama baik di media sosial, sedangkan sepanjang 2018, sudah ada 338 laporan. 

Menurut analis forensik digital Ruby Alamsyah, dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, polisi "diuntungkan" dengan dukungan dari pihak aplikasi atau penyedia jasa layananan internet yang "bisa dengan cepat bekerjasama dengan penegak hukum", jika dibandingkan dengan penanganaan atau pengungkapan kasus kejahatan siber lain. 

"Terkesan kasus-kasus kecil yang mudah diungkap saja yang dilakukan penanganan, padahal banyak kasus-kasus cyber crime lain. Jauh lebih gampang melakukan identifikasi (pelaku) pencemaran nama baik. Mereka yang terbuka ngomong ditangkap, daripada (pelaku) kejahatan cyber crime murni," kata Ruby. 

Dugaan keterkaitan kelompok MCA dengan kelompok Saracen, menurut polisi, didasarkan pendalaman di media sosial.

Dia membandingkannya dengan kejahatan siber di bidang perbankan, yang pelakunya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga merupakan bentuk kejahatan transnasional, selain juga scam Nigeria yang, menurutnya, kerugiannya mencapai Rp500 miliar setiap tahunnya. 

"Tools mereka terkesan lebih diprioritaskan untuk kasus-kasus (pencemaran nama baik) tadi," ujar Ruby.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, polisi memang bisa bergerak karena adanya laporan dari masyarakat, sementara dalam kasus-kasus penipuan online...