(Foto ilustrasi) Setelah sekolah diliburkan dan warga dianjurkan diam di rumah guna menghambat penularan virus corona, guru honorer tersendat penghasilannya.

Namun, pandemi Covid-19 datang dan menghantam keuangan Andi.  Sekolah diliburkan dan warga dianjurkan diam di rumah guna menghambat penularan virus corona.  Kondisi itu berpengaruh besar pada omset penjualannya. 

"(Jualan saya) benar-benar nggak laku.  Biasanya omset sehari Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.  Sekarang buat dapatin Rp50 ribu aja susah banget," ungkap Andi kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Andi, yang menjadi guru honorer di SD Negeri 04 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, terpaksa menjual barang-barang di rumahnya untuk makan sehari-hari.

"Saya menjual barang-barang yang ada di rumah.  Saya menjual TV tabung, handphone punya istri. Saya juga berutang ke teman," kata bapak satu anak ini.

Andi tidak bisa mengandalkan honornya sebagai guru untuk menghidupi keluarga.  Karena selain ha... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
nya Rp1 juta per bulan, pembayarannya pun sering terlambat tergantung pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah).

Tersendatnya pendapatan juga dirasakan Roswita, seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

"Kami menerima gaji, tapi unjangan-tunjangan lain dihentikan dulu. Pembayaran gaji pun lambat, tidak tepat pada waktunya. Biasanya kita terima tanggal 3 atau 4 awal bulan. Namun bulan Maret dan April, kita menerimanya pada tanggal belasan. 

"Kalau pihak yayasan kewalahan dan tidak punya dana lagi, otomatis kami diberhentikan," papar Roswita kepada Safwan Ashari, wartawan di Manokwari yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyikapi kondisi para guru honorer ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.  

Permendikbud itu menghilangkan batasan maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer. Syarat guru honorer juga dibuat lentur dengan tidak lagi dibatasi hanya guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan melalui konferensi video: "Karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan Covid-19. Dan juga ada berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita, seperti guru atau guru honorer, maka kita melakukan revisi Permen kita," ujarnya.

(Foto ilustrasi) Permendikbud terbaru menghilangkan batasan maksimal 50 % untuk pembayaran guru honorer. Syarat guru honorer juga dibuat lentur dengan tidak lagi dibatasi hanya guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

Menyeimbangkan penggunaan dana BOS

Meski penggunaan dana BOS berdasarkan musyawarah antara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, pengelolaannya berada di tangan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dana BOS di setiap sekolah. 

Yani Mulyani,...