Kasus dugaan penyebaran konten porno yang menjerat Rizieq ditutup meski ia tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian.

Kepolisian didorong mempublikasikan pertimbangan mereka secara rinci untuk mencegah asumsi tentang 'ketidakadilan dan keberpihakan penyidik'.

"Jangan sampai, demi melindungi satu sosok yang dianggap figur publik, mereka mengorbankan masa depan penegakan hukum," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achjani, kepada BBC Indonesian, Minggu (17/06).

Eva menuturkan, 'sikap tertutup' kepolisian dalam kasus Rizieq dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kepolisian. 

"Itu berbahaya," ucapnya.

Rizieq ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi pada Mei 2017. Kala itu ia dituduh bertukar pesan teks dan gambar yang bernada seksual dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. 

Firza juga turut menjadi tersangka pada perkara ini. Namun tak seperti Firza, Rizieq tak pernah menghadiri pemeriksaan penyidi... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
k Polda Metro Jaya.

Ini adalah penghentian kasus pidana kedua yang menjerat Rizieq. Mei lalu, Polda Jawa Barat menutup perkara dugaan penghinaan Pancasila yang dituduhkan kepadanya.

Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menyebut pimpinan kepolisian tak berperan dalam penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). 

Syafruddin enggan memaparkan alasan di balik penutupan kasus Rizieq tersebut. Namun ia menegaskan, penyidik telah bersikap independen dalam menangani perkara itu.

"Tidak ada intervensi sedikit pun dari pimpinan Polri," tuturnya kepada pers di Jakarta, Ahad (17/06).

"Kepercayaan kami, penyidik itu sudah profesional, proporsional dan sangat independen," kata Syafruddin.

Wakapolri Komjen Syafruddin menyebut penyidik bersikap independen saat menutup perkara Rizieq.

Eva menyebut setidaknya empat alasan penghentian perkara pidana: tidak cukup bukti, bukan suatu tindak pidana, kedaluwarsa, atau tersangka telah meninggal dunia.

Menurutnya, polisi sepatutnya tidak dapat menyebut kasus itu bukan perbuatan pidana karena kasus telah melalui gelar perkara dan bergulir ke tahap penyidikan.

Serupa, alasan kedaluwarsa dan tersangka meninggal dunia pun disebutnya tak tepat atas SP3 Rizieq.

Dalam kasus tersebut, kata Eva, penyidik hanya dapat menggunakan alasan 'tidak cukup bukti' yang disebutnya sangat subjektif. 

"Publik bisa minta penjelasan ke penyidik kenapa suatu perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujarnya.

Firza Husein beberapa kali menghadiri pemeriksaan penyidik. Meski berstatus tersangka Firza tak ditahan.

Merujuk Peraturan Kapolri 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan, Eva menilai penyidik sebenarnya dapat menjelaskan pertimbangan hukum mereka atas suatu perkara kepada publik.

"Tidak ada ketentuan yang melarang publikasi hasil gelar perkara," ucapnya.

Bagaimanapun, kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera, mengklaim SP3 untuk kliennya sahih. Ia berargumen, kasus dugaan pornografi Rizieq didasarkan pada hal yang melawan hukum.

"Tidak ada boleh yang melakukan penyadapan,...