Judul: Laporan akhir tahun KPK: aset dan potensi kerugian negara yang diselamatkan capai Rp2 triliun\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Dalam laporan akhir tahunnya, Rabu (27/12), lembaga tersebut mengatakan upaya pencegahan telah meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor, antara lain kehutanan dan mineral dan batu bara (minerba).

Di tahun 2017, KPK juga menyatakan berhasil mengembalikan dana sebesar Rp188 miliar kepada negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara.

Terlepas dari pencapaian tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa KPK perlu bergerak lebih cepat dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam penahanan tersangka.

Menurut laporan kinerja KPK di tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan sebesar Rp1 triliun dan dari sektor minerba Rp1,1 triliun berkat upaya pendampingan yang dilakukan lembaga tersebut.

Kasus KTP elektronik

KPK juga membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah senilai Rp374 miliar dan membantu PT KAI memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan lahan Right of Way oleh pihak ketiga hingga Rp78 miliar. Sumber pemasukan negara lainnya yaitu dari barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara, dengan nilai total Rp144 miliar.

Sedangkan PNBP dari penanganan perkara mencapai Rp188 miliar, termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan dari perkara korupsi serta pencucian uang sebesar Rp82 miliar.

Sepanjang 2017, KPK dilaporkan menangani 113 kasus korupsi dengan kasus korupsi yang paling menjadi sorotan publik agaknya adalah kasus korupsi KTP elektronik yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun. 

Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat publik antara lain mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta, yang paling populer, mantan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Beberapa catatan

Terlepas dari pencapaian KPK di tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat beberapa hal yang menurut mereka perlu menjadi bahan perbaikan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya merujuk pada kasus korupsi KTP elektronik, KPK dinilai terlambat menahan Setya...