Berhak jadi caleg, dapatkah eks koruptor dicegah jadi wakil rakyat?\nKPU mempersiapkan aturan baru soal caleg eks koruptor pasca putusan Mahkamah Agung.

Namun KPU urung mengambil keputusan karena tak kunjung menerima salinan putusan Mahkamah Agung soal pembatalan larangan eks koruptor menjadi caleg.

KPU juga belum yakin untuk memasukkan bekas koruptor ke dalam daftar caleg tetap yang harus diumumkan pada 20 September mendatang. 

Akibatnya, pemilu 2019 dikhawatirkan tak akan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Opsi paling utama menunggu putusan, kalau kami tidak baca, bisa salah persepsi, bisa repot. Harus ada salinan lengkap yang resmi," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di Jakarta, Senin (17/09).

MA mengumumkan terkabulnya gugatan terhadap PKPU 20/2018 yang memuat larangan eks koruptor menjadi caleg, Jumat lalu (14/09).

Salinan putusan itu, kata Juru Bicara MA, Suhadi, akan dikirim ke KPU, paling cepat pekan ini.

Pasca putusan MA, caleg bekas koruptor yang akan diakomodir KPU adalah mereka yang tak memenuhi syarat administrasi, tapi tetap dipertahankan partai politik.

Hasyim Asyari mengatakan, KPU tidak dapat memberi ruang bagi caleg eks napi korupsi yang telah ditarik partai.

"Kalau dukungannya sudah dibatalkan oleh partai, KPU tidak bisa berbuat apa-apa karena itu kewenangan partai," kata Hasyim.

KPU belum mengambil sikap atas pembatalan larangan koruptor menjadi caleg karena belum menerima salinan putusan MA.

Dari Riau sampai Maluku Utara

Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi caleg untuk pemilu 2019. 

Sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. 

Mereka berasal dari 13 partai politik, antara lain PAN, Golkar, Gerindra, Perindo, Demokrat, PKS, Hanura, dan NasDem. 

Para caleg bekas koruptor itu tersebar di berbagai daerah, dari Aceh, Riau, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, hingga Maluku Utara. 

Wakil Ketua Gerindra, Ferry Juliantono, menyebut sejak awal sebagian partai menganggap larangan KPU melanggar hak...\n\ntl;dr:
Komisi Pemilihan Umum menggelar berbagai rapat untuk menyiapkan opsi perlakuan khusus terhadap para bekas narapidana yang lolos menjadi calon anggota legislatif (caleg).