PT Freeport mendapat Kontrak Karya pertamanya tahun 1967 dibawah pemerintahan Presiden Suharto. 

Menurut aturan pelaksananya larangan harus mulai berlaku pada 12 Januari mendatang karena ekspor mineral hanya dibolehkan setelah dilakukan proses pemurniannya agar memberi nilai tambah tinggi mata komoditas dagangan Indonesia.

Penegakan aturan ini 

diprotes kalangan industri tambang - terutama skala kecil-menengah - karena dianggap mengancam akan sama sekali menghentikan usaha mereka.

Namun parlemen bergeming dan meminta pemerintah konsisten melaksanakan amanat UU Minerba karena sudah didahului dengan jeda pembangunan pabrik pemroses mineral (smelter) selama lima tahun sejak UU Minerba disahkan tahun 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengundang mantan menteri hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ke Istana Merdeka, Selasa (24/12) lalu untuk meminta masukannya terkait kepelikan ini.

Yusril mengatakan telah mempelajari situasi ini dan menyarankan agar perusahaan pertambangan yang sudah menunjukkan itikad baik membangun smelter diberi kelonggaran dari larangan ekspor.

"Diperlukan ada satu amandemen terbatas, terutama untuk mereka yang sudah on going process membangun fasilitas pemurnian ini" kata 

Yusril yang tengah berada di Filipina saat berbicara dengan Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

'Kepentingan Amerika'

Kelonggaran, menurut Yusril "tidak bisa sebebas-bebasnya", melainkan hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh "punya komitmen untuk melakukan pengolahan" di dalam negeri.

Akan tetapi ia menyoroti peran perusahaan multinasional pemegang Kontrak Karya (KK) yang sudah lebih dulu diwajibkan membangun fasilitas ini sejak sangat lama.

"Misalnya Freeport, atau Newmont atau Inco. Inco sudah punya fasilitas pemurniannya di Sulawesi Tenggara.

Yusril mengecam praktik tambang Freeport yang sudah puluhan tahun namun belum dilengkapi smelter.

"Tetapi seperti Freeport dan Newmont kan tidak. Sampai sekarang juga tidak padahal kan sudah ada sejak tahun '70an, bahkan '60an."

Belakangan UU Minerba... \n\nBeri saya judul yang bagus untuk artikel di atas.
Yusril: pilih Perpu atau PP untuk UU Minerba?