Proyek e-KTP digelar agar setiap warga Indonesia hanya memiliki satu nomor induk kependudukan.

Juli lalu, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto, divonis penjara tujuh dan lima tahun karena menerima suap serta menentukan pemenang lelang pelaksana proyek e-KTP.

Adapun, Rabu (13/12), Setya Novanto yang baru saja mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR, dijadwalkan menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa dalam kasus korupsi itu.

Di luar perkara tersebut, pelaksanaan e-KTP terus digenjot. Agustus 2017, Kementerian Dalam Negeri mengklaim 94% warga Indonesia telah merekam e-KTP, baik foto, sidik jari, dan pemindaian retina.

Jaksa KPK tengah pekan ini dijadwalkan membacakan dakwaan untuk tersangka kasus korupsi e-KTP yang berstatus mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

November 2017, kementerian itu menyebut masyarakat yang belum merekam e-KTP berjumlah sekitar tujuh juta orang. 

Meski begitu, tak semua yang telah merekam e-KTP langsung menerima kartu pend... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
uduk. Ketiadaan blanko kerap menjadi alasan di balik molornya penerbitan e-KTP. 

KTP tradisional sendiri sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2014. Pemerintah mendorong masyarakat segera merekam e-KTP agar perihal yang membutuhkan dokumen administrasi, seperti urusan perbankan dan paspor, tidak terhambat.

Di balik skandal triliunan rupiah dan niat memunculkan nomor induk penduduk tunggal, wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, merangkum kisah sejumlah orang yang menganggap 'mengurus e-KTP merupakan pengorbanan besar'.

Tiara, Pangandaran

Saya membuat e-KTP, November 2015. Mei 2016, saya pulang dari kos di Bandung ke rumah di Kecamatan Banjarsari, yang waktu itu masih masuk Kabupaten Ciamis, bukan Pangandaran. 

Saya tanya ke kecamatan, apakah e-KTP saya sudah selesai. Mereka bilang belum. 

Ketika itu saya sudah diterima kerja di Jakarta. Saya berangkat ke ibukota dengan modal surat keterangan perekaman e-KTP berukuran A4 sebagai pengganti e-KTP. 

Agustus 2016, saya pulang ke Banjarsari hanya untuk menanyakan e-KTP, tapi ternyata belum jadi juga. Alasan mereka, blanko tidak ada.

Tiga bulan kemudian, saat masa berlaku paspor saya hampir habis, saya menghubungi pegawai kecamatan dari Jakarta. Tapi dia bilang, saya harus datang langsung ke kantor kecamatan karena wilayah administrasi Banjarsari dipindahkan ke Pangandaran.

Saya pun pulang ke kampung tapi ternyata e-KTP saya belum jadi. 

Saya minta komitmen kecamatan bahwa Desember 2016, e-KTP saya harus sudah bisa dicetak karena saya harus memperbarui paspor. Mereka menjanjikan tanggal 28 Desember.

Tanggal 25 Desember, saya pulang ke Banjarsari, tapi ternyata mereka tetap tidak bisa mencetak e-KTP saya. Tahun depan, kata mereka. 

Saya berusaha sabar. Kemana-mana saya membawa surat A4 yang sudah robek.

Maret 2017, ketika paspor saya harus segera diperbarui, saya kembali menghubungi kecamatan. Mereka bilang, saya harus ke sana untuk memperiksa data.

Pertengahan Maret saya pulang. Saya minta surat keterangan untuk pembuatan paspor karena e-KTP saya tetap...