Konten: Kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia, di Papua, terhenti beberapa waktu belakangan, akibat alotnya perundingan dengan pemerintah Indoensia.

Ketua Tim Perundingan Pemerintah yang sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Teguh Pamudji menuturkan dua kesepakatan itu adalah pembangunan smelter yang harus selesai sebelum Januari 2022 dan perpanjangan kontrak Freeport.

"Pemerintah Indonesia dan Freeport sepakat untuk mengubah status kontrak menjadi IUPK pada awal tahun ini," kata Teguh seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.

"Kedua pihak memiliki waktu 8 bulan untuk menuntaskan perubahan status ini," tambah Teguh dalam jumpa pers di Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Rabu (26/7). 

 Saat ini masih berlangsung negosiasi untuk merampungkan status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut - apakah tetap Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Teguh menuturkan, IUPK yang akan diterbitkan masa berlakunya sampak 2021, sama dengan berlakunya kontrak karya. Setelah itu, perusahaan berhak untuk mengajukan perpanjangan kontrak 2 kali 10 tahun.

"Persisnya hari Kamis (27/7) sudah disampaikan secara normatif kita tetap hormati kegiatan operasi sesuai KK (Kontrak Karya) sampai 2021," kata Teguh lagi seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.

Izin ekspor bisa dicabut

Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2017, perusahaan yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun dan wajib melakukan divestasi (pelepasan saham) hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun, agar dapat mengekspor mineral konsentrat.

"Terkait pembangunan smelter, PT Freeport Indonesia sepakat untuk menyelesaikan dalam waktu 5 tahun dan akan selesai pada 2022," ujar  Teguh.

Kesepakatan pembangunan smelter akan berarti Freeport Indonesia diperbolehkan untuk mengekspor emas konsentrat dengan membayar bea keluar ke Kementerian Keuangan.

Operasi pertambangan di PT Freeport McMoran disebut menyebabkan kerusakan...\nKonten sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:
Pemerintah Indonesia telah menyepakati dua kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia terkait kelanjutan operasinya di Indonesia.