Judul: Covid-19 dan hambatan penanganan korupsi: KPK kurangi target, ICW pertanyakan keseriusan pemimpin tuntaskan kasus besar\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Sejak Januari hingga ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, KPK belum menangkap Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak penyidik lembaganya. Target penanganan kasus yang ditetapkan awal tahun, kata dia, kini direvisi.

"Transportasi darat antarkabupaten diportal. Itu sangat mempengaruhi kami. Tapi kami akan beradaptasi pada situasi ini. Walau tentu kami secara rasional menurunkan beberapa target," ujarnya menjawab pertanyaan BBC Indonesia, pada siaran langsung di akun Instagram KPK, Rabu (20/05).

"Selama ini target kami memang bukan berapa orang yang harus ditangkap, berapa lama hukuman pidana penjara, tapi recovery asset atau jumlah kerugian negara yang bisa kami kembalikan," kata Ghufron. 

Sebelum kasus positif Covid-19 pertama diumumkan Presiden Joko Widodo awal Maret lalu, KPK menangani setidaknya dua perkara suap yang menjadi rutin pemberitaan media massa. 

Perkara pertama adalah dugaan suap senilai Rp46 miliar untuk eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Adapun perkara kedua menjerat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku, yang diduga menyogok komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mendapat satu kursi DPR.

Nurhadi dan Harun kini ada dalam daftar pencarian orang dengan status tersangka.

Namun peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menyebut terkatung-katungnya penanganan kasus korupsi yang menjadi perhatian pubik bukan dampak dari pandemi.

Dalam kasus Nurhadi dan Harun Masiku, menurut Kurnia, sebelum pandemi KPK sudah tampak tidak serius.

"Pandemi ini seharusnya tidak menjadi hambatan KPK mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Tapi dalam kondisi normal, KPK terlihat enggan menangkap Harun yang sudah jelas berada di Indonesia," ujarnya via telepon. 

Anggaran pembangunan ibu kota baru dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Permasalahannya bukan pandemi tapi kepemiminan KPK yang terlihat tidak serius mengungkap kasus besar seperti Harun Masiku, Noerhadi...