...erlu memberikan semacam petunjuk (guidance) kepada pengelola masjid ibadah atau majelis taklim agar berhati-hati terkait kehadiran penceramah yang suka menyebarkan provokasi.

Tidak semua setuju dengan usulan pencabutan daftar 200 mubalig, di antaranya Rumadi Ahmad, kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU), yang namanya masuk dalam daftar tersebut.

"Baru kemudian nanti disodorkan sejumlah nama, dan mengatakan 'kalau Anda membutuhkan ada beberap... Tulis artikel selanjutnya:
ti itu, Adlin mengatakan kriteria itu menjawab persoalan berkembangnya faham radikal di masyarakat yang diduga berawal isi ceramah di masjid-masjid atau media lainnya, belakangan ini.

"Ada beberapa penceramah yang tidak terlalu sensitif terhadap kondisi masyarakat yang heterogen, yang punya banyak faham keagamaan, yang cenderung membidahkan, atau mengkafirkan," paparnya,

Rizieq Shihab, pimpinan FPI, tidak terdapat dalam daftar 200 mubalig yang direkomendasikan Kemenag.

Dia menolak tuduhan bahwa daftar itu dibuat Kemenag untuk membungkam suara penceramah agama Islam yang sering mengkritik pemerintah.

"Itu penilaian berlebihan. Ini tugas pokok dan fungsi Kemenag agar kerukunan lebih diutamakan dibanding konflik di masyarakat," ujar Adlin.

Namun demikian, menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, jika penerbitan daftar nama mubalig dilatari keprihatinan soal berkembangnya faham radikal, semestinya menggunakan cara dialog.

"Kalau ada yang seperti itu, ada baiknya seluruh mubalig tersebut diundang dan dialog dengan mereka. Jangan dilakukan monolog melalui daftar tersebut," kata Dahnil.

Sementara, Rumadi Ahmad, kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama, tidak terlalu yakin rekomendasi nama-nama mubalig yang dianggap 'moderat' itu akan berdampak luas untuk dapat mencegah radikalisasi.

"Ini hanya langkah sporadis dalam konteks deradikalisasi. Tapi daripada enggak (tidak ada rekomendasi nama mubalig) sama-sekali, mungkin ya lebih baik ada nama-nama yang bisa menjadi pegangan masyarakat. Hanya sebatas itu saja sih," kata Rumadi.

Kode etik penceramah agama

Pengamat keislaman dan mantan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah, mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatur semacam kode etik bagi penceramah agama.

Namun demikian, Amin Abdullah mengatakan penyusunan kriterianya seharusnya dibicarakan terlebih dulu secara terbuka dan melibatkan banyak orang.

Amin Abdullah mengatakan penyusunan kriterianya seharusnya...