Seorang warga membubuhkan tanda tangan untuk mendukung Pemilu 2019 anti hoax saat berlangsung Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (10/2). Kegiatan tersebut untuk melawan informasi palsu atau hoax serta mengajak masyarakat menggunakan hak suara pada Pemilu 2019.

Bawaslu mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk melapor jika menemukan kampanye berbau fitnah, ujaran kebencian, dan SARA yang dilakukan peserta pemilu.

Anggota Bawaslu RI, Dewi Ratna, mengatakan hanya ada satu pengawas yang bertugas memantau anggota tim kampanye atau relawan di setiap desa maupun kelurahan. 

Keterbatasan pengawas itu menyebabkan tidak terawasinya kampanye-kampanye tidak resmi di rumah-rumah warga. 

Informasi Anda

Jangan perlihatkan nama saya

Saya berusia lebih dari 16 tahun

saya menerima syarat dan ketentuan yang berlaku

"Memang tidak mudah, tidak mungkin awasi dari rumah ke rumah. Tapi pengawasan yang kami lakukan didasarkan pada Surat Tanda Penerima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. Kalau ada surat itu, bisa jadi dasar atau petunjuk bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan," ujar Dewi Ratna kepada BBC News Indonesia, Senin (25/02).

"Surat STTP itu syarat administrasi, jadi siapapun yang akan kampanye dalam pelaksanaan kampanye, termasuk kampanye door to door," sambungnya. 

Pengunjung melihat pameran Aksi Mural Pilpres Damai 2019 di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Senin (25/2/19). Pameran Aksi Mural tersebut mengkampanyekan Pemilu damai kepada masyarakat agar menjaga kerukunan di Pilpres 2019.

Merujuk pada Undang-Undang Pemilu, kampanye dari rumah ke rumah oleh anggota tim tidak boleh menggunakan isu SARA, penghinaan, pengancaman, maupun politik uang. Jika kedapatan melanggar, pelaku akan dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Karena itu, Bawaslu mengimbau masyarakat agar melapor jika ada kegiatan seperti itu. 

Meski begitu, LSM pemantau pemilu dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyebut keterbatasan jumlah pengawas... \n\nBeri saya judul yang bagus untuk artikel di atas.
Kasus video tiga perempuan di Karawang: Kampanye door to door 'rawan pelanggaran', pengawas diminta lebih kreatif