Dokumen untuk meringkas: Delapan terdakwa konflik Poso menunggu sidang di Pengadilan Jakarta Selatan tahun 2006. Rekonsiliasi antarpihak pasca konflik Poso disebut berhasil karena peran kelompok masyarakat.

Mereka menyebut dorongan untuk berhenti dari aktivitas teror lebih kerap muncul atas kesadaran pribadi atau dari kelompok masyarakat sipil (LSM).

"LSM dan komunitas warga di sekitar sayalah yang membukakan jaringan dan menyokong aktivitas saya (setelah keluar dari penjara)," kata Arifuddin Lako kepada wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama, Selasa (27/02).

Arifuddin alias Iin Brur adalah mantan terpidana kasus Poso yang pernah berhubungan dengan kelompok teror, Jamaah Islamiyah. 

Sempat menjadi buronan, tahun 2010 ia dihukum 8,5 tahun penjara karena membunuh jaksa bernama Ferry Silalahi.

"Ada teman napiter bebas, tapi karena pendekatan pemerintah dan masyarakat kurang, akhirnya dia kembali ke komunitas lama," ujarnya.

Arifuddin Lako menyebut tidak semua mantan pelaku teror dapat kembali ke masyarakat dan meninggalkan jejaring ekstremis.

Arifuddin menyebut napiter berpeluang besar menjadi residivis atau mengulangi perbuatan teror. Alasannya, kata dia, stigma negatif sebagai bekas pelaku teror menyulitkan mereka mendapatkan pekerjaan.

Selain faktor kesejahteraan, Arifuddin menyebut pula fenomena sosial yang selalu mendiskreditkan mantan pelaku teror.

Di jejaring teror, Arifuddin pernah berhubungan dengan Santoso dan Basri, dua pentolan kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur (MIT). 

Santoso tewas ditembak Satgas Tinombala pada Juli 2016, sementara Basri ditangkap tiga bulan sesudahnya.

Jalan pulang

Usai menyelesaikan masa pemidanaannya tahun 2015, Arifuddin bergiat bersama LSM lokal yang mengadvokasi HAM. Ia lalu membentuk lembaga Rumah Katu dan menyutradarai film berjudul Jalan Pulang.

Arifuddin berkata, tidak semua mantan napiter mulus menjalani proses deradikalisasi seperti dirinya.

Hal senada dikatakan Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict. Menurutnya, sejumlah mantan pelaku teror menolak...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Akademisi dan mantan narapidana kasus terorisme (napiter) menilai pemerintah kurang berperan dalam proses deradikalisasi pelaku teror dan rekonsiliasi pasca konflik.