Undang-undang baru disebut, jika disetujui, akan menjadi langkah besar dalam upaya kembali ke demokrasi di Thailand.

Militer membuang konstitusi lama saat mereka berkuasa pada 2014, setelah beberapa bulan terjadi ketidakstabilitan politik dan kekerasan sporadis.

Jika disetujui, maka konstitusi yang baru tersebut akan menjadi langkah besar dalam upaya kembali ke demokrasi.

Namun penentangnya menyebut pemungutan suara tidak adil karena ada pembatasan kampanye.

Undang-undang Referendum yang akan mengatur proses referendum akan memproses hukum "siapapun yang menyebar teks, foto atau gambar yang tidak konsisten dengan kenyataan".

Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut "membatasi ekspresi dan akses informasi terhadap rancangan undang-undang tersebut".

Pelanggar terancam hukuman penjara maksimum 10 tahun di penjara. Puluhan orang sudah dituntut terkait referendum.

Kelompok pemantau pemilu independen sudah meminta akreditasi untuk mengawasi pemungutan su... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
ara, tapi akses belum diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum.