Perekrutan CPNS: antara pemborosan dan mengganti pensiunan\nDua gelombang penyaringan pegawai negeri sipil tahun ini digunakan untuk merekrut 37.128 orang.

Pria warga Jakarta yang kerap berurusan dengan pelayanan publik ini mengaku tidak habis pikir mengapa pemerintah kembali menerima PNS baru setelah selama dua tahun menerapkan moratorium.

"Terbebani dengan anggaran sudah pasti. Yang kedua, birokrasi pemerintah masih terlalu panjang. Mereka punya moto 'kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?" cetus Fauzi. 

Namun, tidak semua orang bersikap pesimistis seperti Fauzi. Tiwi, yang sedang duduk di sebelahnya, mengatakan bisa perekrutan PNS baru dapat dilakukan dengan beragam syarat.

"Sah-sah saja kalau proses sortirannya ketat untuk mendapat pegawai yang berkualitas. Lalu, harus ada evaluasi lah," kata Tiwi. 

Polemik perekrutan PNS

Polemik perekrutan pegawai negeri sipil tidak hanya berlangsung di tengah masyarakat awam. Seorang komisioner Ombudsman Indonesia, Alvin Lie, termasuk yang mempertanyakan langkah pemerintah.

Pasalnya, kata Alvin, belanja gaji pegawai mencapai Rp343,3 triliun atau sekitar seperempat dari total anggaran belanja negara 2017, yang membengkak Rp62 triliun dari setahun sebelumnya. 

"Ini kan konflik ya, bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan penghematan," ujar Alvin. 

Selain menambah anggaran belanja negara, perekrutan PNS baru dinilai tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan hal itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mempertanyakan apakah kebijakan penerimaan pegawai baru sudah dikaji dengan matang.

"Yang harus dilakukan adalah assessment dulu. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Penyalurannya bagaimana? Lalu adakah tenaga honorer yang selama ini diperkerjakan bisa didayagunakan?" 

Pemerintah mengklaim penerimaan PNS baru telah melalui kajian matang.

Kajian matang

Pemerintah mengklaim penerimaan PNS baru telah melalui kajian matang. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Herman Suryatman, mengatakan...\n\ntl;dr:
Fauzi menggelengkan kepala ketika mendengar kabar bahwa pemerintah sedang memulai perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mengisi 37.128 posisi.