Para peserta Porseni Waria-Bissu Sulawesi Selatan di Soppeng bersiap membuka acara sebelum dibubarkan kepolisian.

Deretan waria berbusana adat khas Sulawesi Selatan tampak berseliweran di Lapangan Gassis, Soppeng, pada Kamis (19/01) siang. Mereka siap memeriahkan Porseni yang, menurut Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan, diikuti 600 peserta. 

Namun pada sekitar pukul 17.00 WITA, sejumlah polisi datang menghadang, kata Muhammad Ridwan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar,  

"Kepolisian membubarkan acara dengan alasan pihak panitia tidak mengantongi izin. Wakapolres Soppeng mengatakan kalau tidak ada izin dari Polda Sulsel, acara tidak boleh diadakan " kata Ridwan kepada BBC Indonesia. 

Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan sempat berdiskusi dengan kepolisian untuk meminta Porseni tetap diadakan.

Ria Askari, ketua kelompok waria di Kabupaten Soppeng, mengatakan panitia sudah mengurus permohonan izin selama dua pekan sebelum acara, yang berbuah surat rekomendas... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
i dari Kepolisian Resort Soppeng kepada Polda Sulawesi Selatan.

"Kami sudah melengkapi dokumen yang diminta. Namun, setiap kami mengajukan ada saja persyaratan yang tidak masuk akal. Kita dipingpong terus. Terakhir kami disuruh meminta rekomendasi Kementerian Agama. Sepertinya mereka sengaja menghalangi kami," kata Ria. 

Muhammad Ridwan dari LBH Makassar mengecam pembatalan tersebut. Padahal, katanya, acara itu diisi ragam kegiatan positif, seperti lomba busana adat, lomba tarian daerah, dan lomba adzan. 

Tiada kepentingan

Pengakuan Muhammad Ridwan dan Ria Askari dibantah Wakapolres Soppeng, Kompol Catur Budi Susilo. 

"Siapa saja boleh ajukan izin mengadakan acara. Kami bukan menghalangi. Tapi karena izin belum ada, acara tidak bisa diadakan," kata Catur. 

Catur menambahkan, pihaknya tidak tunduk pada tekanan, walaupun mengakui ada laporan pengaduan dari organisasi massa keagamaan. Laporan itu diajukan Forum Umat Islam Soppeng (FUIS) pada 16 Januari setelah siaran langsung tentang kegiatan Porseni di TV Soppeng.

"Kami tiada kepentingan untuk menghalangi, juga tidak mendapat tekanan," kata Catur, seraya menyebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang Polri yang turut mengatur pemberian izin kegiatan masyarakat.

Keputusan polisi yang menolak memberikan izin untuk acara Porseni Waria-Bissu di Kabupaten Soppeng menuai kecaman berbagai kalangan. Antara lain dari lembaga Federasi Arus Pelangi, yang fokus pada perlindungan hak kaum LGBT.

"Tragedi ini menambah panjang daftar tindak inkonstitusional dan pelanggaran atas mandat perlindungan warga Negara oleh kepolisian. Kejadian hari ini juga semakin mempertegas relasi saling melindungi antara kepolisian dan kelompok-kelompok massa intoleran," sebut Federasi Arus Pelangi. 

Polres Soppeng tetap pada pendirian bahwa acara Porseni tidak ada izin sehingga harus dibubarkan. Tindakan itu dikecam lembaga Federasi Arus Pelangi, yang fokus pada perlindungan hak kaum LGBT.

Waria dan bissu di Sulsel

Bissu adalah kelompok gender khusus yang menduduki posisi...