Dokumen untuk meringkas: Seorang petugas Palang Merah membantu penduduk desa Kimberly dan Banti saat datang di Timika, Papua.

Pengacara dan pegiat HAM yang kini tengah eksil di Australia, Veronika Koman mengungkapkan langkah ini dilakukan untuk 'membuka mata' Presiden Joko Widodo atas apa yang terjadi di Papua. 

"Sekarang kita sudah kasih datanya, apakah dengan sudah mengetahui datanya Presiden Jokowi akan mengubah kebijakan yang ada saat ini," ujar Veronika kepada BBC News Indonesia, Senin (10/02).

Surat itu memuat dokumen terkait 56 orang Papua dan satu orang non-Papua yang menjadi tahanan politik dan kini sedang menjalani persidangan atas tuduhan makar, dengan ancaman hukuman seumur hidup. 

"Jadi kami mendesak supaya para tapol ini dibebaskan tanpa syarat dan tanpa kecuali, segera. Dan juga terkait untuk operasi militer supaya dihentikan, tarik seluruh pasukan supaya yang 45.000 orang di pengungsian bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan supaya mereka bisa hidup terbebas dari rasa takut," imbuhnya.

Sebanyak 56 orang Papua dan satu orang non-Papua menjadi tahanan politik atas tuduhan makar setelah aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pertengahan tahun 2019

Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengungkapkan "tidak ada informasi" berkaitan penyerahan dokumen tersebut. 

Kendati begitu, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) yang membidangi isu politik, hukum, pertahanan keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa "pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum" yang tengah berjalan terhadap 57 orang atas tudingan makar setelah serangkaian demonstrasi dan kerusuhan di berbagai kota tahun lalu. 

Namun, Jaleswari memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan presiden, apabila telah menerima dokumen tersebut untuk menuntaskan apa yang dia sebut "masalah kompleks" di Papua.

Desakan penarikan pasukan militer

Konflik di Nduga, Papua bermula setelah insiden penembakan sejumlah pekerja proyek Trans Papua jalur Wamena - Mamugu yang melewati Nduga oleh kelompok...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia dimanfaatkan para pegiat HAM. Mereka mengklaim menyampaikan sebuah dokumen langsung kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia, Senin (10/02). Ini untuk mengekspresikan tuntutan agar pemerintah segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan politik di Papua.