Konten: Peserta aksi memeluk orang tuanya usai dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Kepolisian mengklaim kebijakan itu akan ditempuh untuk memberikan "efek jera" kepada para pelajar tersebut, namun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai mekanisme itu justru mengancam masa depan para pelajar. 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) biasanya menjadi semacam prasyarat untuk digunakan ketika anggota masyarakat melamar pekerjaan.

Itulah sebabnya, Komisioner KPAI Jasra Putra menyebut pencatatan di SKCK itu akan membuat pelajar kesulitan bekerja di sektor formal yang mensyaratkan calon pekerjanya bersih dari catatan kriminal.

"Anak-anak kita ini di satu sisi masih punya masa depan, masih punya waktu untuk memperbaiki. 

"Tapi catatan dugaan pindak pidana itu muncul di SKCK mereka tentu [di] masa depan mereka menjadi tidak bisa bekerja di sektor formal," ujar Jasra Putra kepada BBC News Indonesia, Rabu (14/10).

KPAI mencatat, per Sabtu  (10/10) ada 3.665 anak diamankan oleh kepolisian di seluruh Indonesia selama beberapa hari demonstrasi menentang UU Cipta Kerja, 91 di antaranya diproses hukum. 

Polisi: Hanya berlaku bagi pelajar yang melanggar hukum 

Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan mekanisme pencatatan SKCK itu hanya berlaku bagi pelajar yang memang terbukti melanggar hukum. 

"Kalau dia tidak terbukti melakukan tindak pidana nggak ada masalah. Tapi kalau dia terbukti melakukan tindak pidana ya kita proses," ujar Argo.

"Tadi yang kena pidana otomatis ada akibatnya," ujarnya kemudian. 

Dia menambahkan kepolisian kembali mengamankan 806 pelajar dalam demonstrasi pada Selasa (13/10), sebagian besar di antara mereka adalah anak dibawah umur. 

Sejumlah anak di bawah umur yang mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020)

'Siapa sih yang rela...\nKonten sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:
Kebijakan kepolisian yang akan mempersulit pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada para pelajar yang terbukti melanggar hukum dalam demonstrasi anti-UU Cipta Kerja, dikritik sejumlah pihak.