Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat soal Korea Utara, November 2017 lalu.

Pemerintah Singapura menyatakan telah mengetahui kasus ini dan sudah melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran berdasarkan "informasi kredibel".

Melalui beragam sanksi selama dua tahun terakhir, PBB dan beberapa negara di dunia menghukum Korea Utara atas uji coba nuklir dan peluncuran roket. 

Di antara sanksi yang diterapkan adalah pelarangan penjualan barang mewah ke Korut. Baik PBB maupun Singapura memberlakukan sanksi tersebut.

Namun, dengan adanya dugaan bahwa dua perusahaan Singapura memasok barang mewah ke Korut, sejumlah analis mempertanyakan seberapa luas pelanggaran semacam itu terjadi di Asia.

Siapa yang disebut dalam laporan PBB?

Bocoran laporan PBB menyoroti dua perusahaan asal Singapura, OCN dan T Specialist. Kedua perusahaan itu bernaung di bawah satu payung dan direkturnya pun sama.

Kedua perusahaan itu disebut memasok berbagai barang luks ke Korut, termasuk minuman anggur d... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
an minuman keras pada Juli 2017.

Laporan PBB mengklaim bahwa antara 2011 hingga 2014 terdapat "transaksi bernilai lebih dari US$2 juta (Rp27,5 miliar)" yang ditengarai sebagai pembayaran barang yang dikirim ke Korut.

Uang tersebut mengalir dari rekening yang diciptakan OCN dan T Specialist di bank Korut, Daedong Credit Bank, ke rekening bank T Specialist di Singapura.

Kedua perusahaan itu juga dituding punya "keterikatan kuat dan lama", termasuk kepemilikan, dengan Ryugyong Commercial Bank—sebuah bank yang dimasukkan dalam daftar sanksi AS pada 2017.

Baik OCN maupun T Specialist membantah melakukan kesalahan. 

Sebuah toko di Pyongyang menjual produk alkohol impor, banyak di antaranya dilarang dalam daftar sanksi PBB.

Kepada PBB, T Specialist mengaku bahwa dana di rekening bank Korut tidak berasal dari pemerintah Korut, tapi sebuah perusahaan yang terdaftar di Hong Kong. Adapun yang mengalir berkaitan dengan penjualan sebelum 2012.

Soal tudingan keterikatan dengan Ryugyong Commercial Bank, kedua perusahaan itu juga menepisnya.

Edmond Pereira selaku pengacara kedua perusahaan tersebut mengakui kliennya tengah diselidiki aparat Singapura, namun dia berkeras bahwa kliennya tidak punya keterkaitan finansial, kepentingan, atau hubungan apapun dengan pemerintah Korut. 

Pereira mengamini bahwa kliennya "pernah berbisnis dengan pihak Korea Utara…sebelum sanksi PBB diberlakukan". 

Dia menambahkan kliennya telah "mengurangi keterlibatan mereka" di Korea Urara namun "hal seperti itu perlu waktu". 

PBB memberlakukan larangan untuk menjual produk mewah ke Korut sejak 2006. Undang-undang Singapura juga melarang penjualan barang semacam itu ke Korut selama beberapa tahun terakhir.

Singapura, menurut Kementerian Luar Negerinya, juga melarang institusi keuangan di negara-pulau tersebut menyediakan bantuan layanan keuangan atau jasa memfasilitasi perdagangan Korut.

Singapura melarang institusi keuangan di negara-pulau tersebut menyediakan bantuan layanan keuangan atau jasa memfasilitasi perdagangan...