Warga miskin mendatangi kantor pos untuk mencairkan dana keluarga sejahtera.

Dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), mereka dapat mengambil uang sebesar Rp400 ribu dalam bentuk giro pos.

KPS merupakan salah-satu dari empat kartu bantalan sosial untuk masyarakat miskin yang dikeluarkan pemerintah sebagai antisipasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Mau ambil uang," kata Ibu Ipah, begitu dia memperkenalkan diri, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan. 

Diantar salah-satu anaknya, tetangga serta menantunya, dia berjalan agak bergegas ke pintu masuk Kantor Pos di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. 

"Ya, (bakal) dipake buat belanjalah," kata warga Gang Bajing, kawasan Galur, Jakpus ini. Dia mengaku telah ditinggal oleh suaminya yang meninggal dunia tiga tahun silam.

Di salah-satu loket, ibu berkerudung ini diminta menunjukkan KTP, KPS serta membubuhkan tanda tangan. 

Dia lantas diberi semacam kertas penanda untuk digunakan mengambil... Lanjutkan artikel untuk maksimal 4000 karakter:
uang di loket lainnya.

Diambil semua

Dalam program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), setiap rumah tangga miskin pemegang Kartu Kompensasi BBM akan menerima Rp200.000 per bulan.

Namun menurut pemerintah, untuk memudahkan pengambilan, dana PSKS akan diberikan setiap tiga bulan. Pihak kantor pos akan mengumumkan jadwal pengambilannya.

Di depan kasir kantor poso Pasar Baru, saya bertemu Ibu Subur yang berusia sekitar 60 tahun. Dia ditemani suaminya.

"Ibu mau mengambil berapa?" Petugas kasir bertanya. "Mau ambil semua," jawab Ibu Kasur.

Sebagian orang warga miskin mencairkan seluruh uang dana sejahtera keluarga.  

Mengapa Anda mengambil semua? Tanya saya.  "Barang segini (Rp400.000) saja pake dua kali ngambil, repot 'kan ke sana kemari," katanya. "Ongkosnya (naik bajaj) saja Rp25.000 ke sini (kantor pos)," ungkapnya, terus terang.

Dua orang warga miskin lainnya yang saya temui juga memutuskan untuk mengambil uang seluruhnya. Kenyataan ini tidak sesuai keinginan pemerintah agar masyarakat dapat menyisihkan PSKS untuk tabungan.

"Saya ambil semua, karena ada kebutuhan lain. Kebetulan beras di rumah habis," kata ibu Catur Rina.

Pertengahan Desember 

Pihak PT Pos Indonesia mengatakan, pengambilan bantuan PSKS dijadwalkan sampai 12 Desember ini di beberapa kantor pos Jakarta yang sudah ditentukan.

Di tahap awal, pemerintah meluncurkan empat kartu bantalan sosial, termasuk PSKS, pada 19 kabupaten/kota, di antaranya Jakarta Pusat, Cirebon, Surabaya, serta Mamuju Utara.

Di tahap awal ini pula, pemerintah membagikan sekitar 5,7 juta kartu bantalan sosial yang meliputi keempat kartu tersebut.

Warga antri untuk mencairkan dana kesejahteraan keluarga di Kantor pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Pemerintah berjanji akan terus membagikan kartu-kartu tersebut hingga nanti seluruh masyarakat yang membutuhkan menerimanya. 

Untuk tahun 2014, anggaran empat kartu itu diambil dari APBN 2014.

Selain empat kartu tersebut, pemerintah juga menyiapkan sistem kartu pengendalian BBM bersubsidi, yang dibuat dengan bekerja sama...