Tak akan banding, Anies Baswedan dijadwalkan temui korban penggusuran Bukit Duri\nProyek normalisasi Sungai Ciliwung membuat rumah warga di Bukit Duri, Jakarta Timur, tergusur.

Pada Rabu lalu, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan pemrov telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan membayar Rp18,5 milliar kepada 93 warga yang menggugat. 

Di antara warga yang menggugat itu adalah Parmin. Kepada saya, ia menunjukkan bekas rumahnya yang digusur oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri pada September 2016 lalu. 

"Ini rumah saya ini, ini kan jalanan. Itu rumah saya batasnya sampai situ ya," jelas Parmin sambil menunjukkan sebuah garis berwarna putih di jalanan di depan tembok pembatas Sungai Ciliwung. 

Harapkan rumah

Dia merupakan salah satu warga dari 93 warga korban penggusuran di Bukit Duri mengajukan gugatan kelompok atau class action, yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Hakim memutuskan pemerintah Provinsi DKI dan pihak tergugat lainnya, membayar ganti rugi materiil sebesar Rp200 juta bagi masing-masing warga penggugat atau Rp18,6 milliar. Angka ini jauh berbeda dari permohonan dalam gugatan warga yaitu Rp 1,07 trillun. 

Namun Parmin mengaku lebih senang jika pihak tergugat membangun rumah bagi warga. 

"Kita maunya hak milik lagi sesuai dengan tuntutan dari awal. Kita ingin punya rumah sendiri. Mungkin nanti dari pemerintah dicarikan lokasinya di mana, kalau bisa di sekitar Bukit Duri juga, bukan uang kalau uang kan cepat habis," kata Parmin. 

Sejak tergusur, Parmin harus mengontrak rumah petak dengan harga Rp600.000 per bulan bersama istri dan dua anaknya. Dia menolak pindah ke rusunawa yang disediakan pemprov di Rawa Bebek, Jakarta Timur karena lokasinya jauh dari tempatnya berjualan. 

Sejak tergusur, Parmin harus mengontrak rumah petak dengan harga Rp600.000 per bulan.

Warga lain, Sofian (74) terpaksa harus berpindah-pindah tempat tinggal setelah kediamannya digusur karena tidak memiliki saudara.

"Tak punya uang duit untuk bayar kontrak, saya suka bersihin mushola. Saya...\n\ntl;dr:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat ini (27/10) dijadwalkan akan bertemu dengan warga Bukit Duri yang memenangkan gugatan kelompok atas penggusuran pada September tahun lalu, setelah memutuskan tidak akan mengajukan banding.