Dokumen untuk meringkas:  

Selang dua bulan kemudian, muncul dugaan persekongkolan dalam tender, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai menyelidiki.

Dugaan itu terbukti di tahun 2012. Namun, setahun kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah membatalkan putusan KPPU. Baru pada 2014, KPK menyidik kasus ini dengan tersangka pertama yaitu bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan yang juga pejabat pembuat komitmen, Sugiharto. 

Di tahun 2016, atasan Sugiharto yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipl (Dukcapil), Irman berstatus tersangka.

Selanjutnya, beberapa pokok peristiwa sepanjang 2017:

 

 

Setya Novanto dan keramaian di media sosial

Berkali-kali Setya Novanto menjadi pusat perbincangan di media sosial -dengan menjadi subjek tanda pagar,tagar.

Tagar #PapaMintaSaham sempat menjadi topik utama Twitter, November 2015. Saat itu Setnov disebut-sebut mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk minta saham di PT Freeport Indonesia. 

Kasus itu terungkap setelah Menteri ESDM waktu itu, Sudirman Said, mengadukan Setya Novanto kepada DPR dengan bukti rekaman audio yang dibuat oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Syamsudin. 

Dalam rekaman itu terungkap, Setya Novanto ditemani seorang pengusaha, Riza Chalid, saat melakukan pertemuan dengan presiden direktur PF Freeport Indonesia. Dan terdengar dalam rekaman itu, Setya Novanto dan Riza Chalid terdengar pembicaraan tentang permintaan saham.

Warganet pun ramai-ramai membuatkan meme, menyandingkan kasus politisi Golkar tersebut dengan sindikat penipuan SMS yang dijuluki 'Mama Minta Pulsa' yang marak pada zaman itu.

Setnov sempat disidang oleh Majelis Kehormatan DPR. Dalam sidang-sidang MKD, para anggota DPR dipandang oleh berbagai kalangan, justru memojokkan Sudirman Said dan Maroef Syamsudin. Betapa pun, Setya Novanto kemudian mundur sebagai ketua DPR sebelum MKD menjatuhkan putusan.

Namun Setya Novanto pun mengajukan uji materil kepada MK tentang sah tidaknya penggunaan rekaman tanpa izin. MK memenangkan kasusnya, MKD...\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Semuanya bermula enam tahun lalu, saat pemerintah dan DPR memulai pengadaan KTP elektronik secara nasional, akhirnya Setya Novanto ditahan. Saat itu, enam tahun lalu, kontrak pengadaan e-KTP senilai Rp5,84 triliun diteken pada 1 Juli 2011 oleh konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Beranggotakan PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthapura, PT Sucofindo, dan PT LEN.