Judul: Debat cawapres 2019: Sandiaga 'tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia, Ma'ruf 'TKA jumlahnya kecil'\nMengingat judul artikel imajiner di atas, bayangkan artikel tersebut.\n
Sandiaga juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai kebijakan pemerintah yang dianggapnya "tidak memihak" kepada pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu terlihat dari apa yang disebutnya sebagai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Sandiaga Uno mengatakan, jika dirinya dan Prabowo terpilih, akan memastikan adanya "perbandingan yang terukur dengan baik".

Tu información de contacto

Puede publicarse mi nombre

Soy mayor de 16 años de edad

Acepto los términos del servicio

"Yaitu dengan memberi aspek keadilan, dan UMKM adalah solusinya," kata Sandi.

Dia juga menjanjikan agar tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia "harus bisa berbahasa Indonesia."

Menanggapi pernyataan Sandi tentang keberadaan TKA, Ma'ruf Amin mengatakan, keberadaan TKA di Indonesia "sangatlah kecil" jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Menanggapi pernyataan Sandi tentang keberadaan TKA, Ma'ruf Amin mengatakan, keberadaan TKA di Indonesia "sangatlah kecil" jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 

"TKA hanya boleh pada bidang yang tenaganya berlebih," tegasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa keberadan TKA seperti itu dibutuhkan untuk transfer of technology.  "Sehingga akan lahir tenaga yang trampil," katanya.

Kebijakan dan kasus-kasus BPJS

Dua cawapres menyoroti kebijakan dan pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam sesi membahas masalah kesehatan.

Seperti diketahui, layanan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit setiap tahun. Pada tahun 2017, defisit mencapai 9,75 miliar dan di tahun 2018, defisit meloncak hingga Rp10,98 triliun.

Puguh Prasetyoputra, peneliti LIPI dan pengamat BPJS Kesehatan:

'Sandi unggul soal BPJS, tapi belum jelas langkah lanjutan'

Menurutnya, Sandiaga lebih unggul dalam pembahasan di bidang BPJS karena ia jauh lebih spesifik dibandingan Ma'ruf. 

Puguh merujuk pada pernyataan Sandiaga tentang 200 hari menyelesaikan akar permasalahan BPJS dengan menggandeng pakar-pakar aktuaria untuk melalukan perhitungan-perhitungan untuk memperbaiki sistem kesehatan itu. 

Meski...