Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan uneg-uneg dan aspirasi warga Papua tidak bisa selesai dengan demonstrasi atau anarkisme. 

Sebelumnya, unjuk rasa di Jayapura, Papua, berujung dengan pembakaran pertokoan hingga gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) (29/08). 

Asap masih mengepul dari sebuah bangunan yang terbakar di Jayapura, Papua, Jumat (30/08).

Hal itu diungkapkannya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (30/08), usai berdialog dengan sejumlah tokoh Papua di Jakarta.

"Harapan itu bisa selesai kalau kita dialog, kalau kita kompromi. Dialog itu bisa terjadi, dialog yang konstruktif ya, bukan yang tegang-tegangan urat leher, kalau kita sudah cooling down," ujar Wiranto.  

Menurut anggota tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, pendekatan dialog serius memang harus dilaksanakan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. 

Dialog yang dijalankan harus dilakukan dengan semua elemen masyarakat. 

Menurut anggota tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, pendekatan dialog serius memang harus dilaksanakan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Termasuk, kata Aisah, tokoh agama, tokoh adat, kelompok muda, kelompok perempuan, media, masyarakat pendatang di Papua, bahkan kelompok diaspora Papua. 

Aisah mengatakan hal itu penting untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang ada di Papua, juga mengetahui apa yang dirasakan warga. 

Bagaimana dengan kelompok yang menyuarakan keinginan untuk merdeka?

Asap membubung ke langit dari sejumlah bangunan yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua,.

"Tidak menutup kemungkinan untuk bicara juga dengan mereka. Untuk tahu, apa sebenarnya dasar masalahnya dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Aisah. 

"Jangan kemudian khawatir dialog ini akan berujung pada referendum atau menjadi jalan untuk referendum." 

Aisah mengatakan dialog itu merupakan peluang untuk menyelesaikan masalah Papua. 

Sudah lebih dari 50 tahun... \n\nBeri saya judul yang bagus untuk artikel di atas.
Papua-Papua Barat : Pemerintah klaim buka pintu dialog, termasuk dengan 'kelompok pro-referendum'?