Dokumen untuk meringkas: Tentara Sudan Selatan dinilai melakukan pelanggaran HAM yang mengejutkan. 

Dalam sebuah laporan, pegiat HAM dari London ini mengatakan penyiksaan terhadap sipil berlangsung saat kampanye pelucutan senjata berlangsung di kawasan timur negara bagian Jonglei.

Amnesti mendesak pemerintah Sudan Selatan untuk mengambil ''aksi secepatnya'' untuk mengakhiri kekerasan.

Pemerintah Sudan Selatan di Juba dalam tanggapannya mengatakan skala kekerasan tersebut tidak besar, dengan menyebutnya sebagai kasus tersendiri.

Kekhawatiran konflik baru

Amnesti mengatakan para peneliti mereka melakukan serangkaian wawancara terhadap warga di kawasan, yang menggambarkan penyiksaan dan kekerasan terhadap sipil berlangsung menyebar, termasuk terhadap anak-anak berusia 18 bulan.

Juga dilaporkan bahwa dalam sejumlah kasus, pasukan keamanan menjarah dan menghancurkan panen warga.

''Jauh dari membawa keamanan di kawasan, SPLA (militer Sudan Selatan) dan pasukan polisi bantuan melakukan pelangaran HAM yang mengejutkan,'' kata Audrey Gaughran, direktur Amnesti Afrika.

Dia menuduh otoritas ''melakukan sedikit upaya untuk menghentikan penyiksaan.''

Pemerintah menggelar operasi Pengembalian Perdamaian di bulan Maret sebagai respon atas pertikaian antar etnis di Jonglei yang menewaskan ratusan orang.

Sudan Selatan, yang meraih kemerdekaan sekitar setahun yang lalu,  berulang kali membantah tuduhan, demikian laporan wartawan BBC.

Sejumlah phak mengkhawatirkan tuduhan dugaan penyiksaan ini bisa memicu kebencian dan babak baru konflik di Sudan Selatan.  

Link terkait

Topik terkait

\nRingkasan dalam bahasa yang sama dengan dokumen:
Amnesti Internasional menyatakan pasukan keamanan Sudan Selatan melakukan tindakan kekerasan ''mengejutkan'' terhadap warga sipil, termasuk membunuh dan memerkosa.