Sidang Nürnberg
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Sidang Nürnberg


[[Artikel]]
Pengadilan Nürnberg digelar oleh Sekutu terhadap Jerman Nazi yang kalah perang karena merencanakan dan melakukan invasi ke negara lain serta atas kekejaman terhadap penduduk di negara yang didudukinya pada masa Perang Dunia II.

Jerman Nazi menginvasi banyak negara di Eropa antara tahun 1933 dan 1945. Di Uni Soviet saja, kurang lebih 27 juta penduduk tewas. Beragam hukuman diusulkan bagi para pemimpin Nazi yang telah kalah perang, mulai dari pengadilan terbuka (diusulkan oleh Uni Soviet) sampai eksekusi kilat (diusulkan oleh Britania Raya). Pada pertengahan 1945, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat sepakat untuk menyelenggarakan pengadilan bersama di Nürnberg, Jerman Sekutu, dengan Piagam Nürnberg dijadikan sebagai instrumen hukumnya. Dari tanggal 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946, Pengadilan Militer Internasional (International Military Tribunal, IMT) mengadili 21 pejabat penting Jerman Nazi yang berasal dari lembaga politik, militer, dan ekonomi, serta enam organisasi di Jerman. Tujuan dari pengadilan ini bukan hanya untuk menghukum para terdakwa, tetapi juga untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Nazi yang tak terbantahkan, mengajarkan sejarah kepada Jerman yang kalah perang, dan menghapuskan pengaruh para kaum elite di Jerman.

IMT menyatakan kejahatan berupa merencanakan dan melancarkan perang agresi adalah "tindak pidana internasional tertinggi" karena "mencakup akumulasi seluruh kejahatan", dan oleh sebab itu harus dituntut secara hukum. Sebagian besar terdakwa dituntut karena melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Pembunuhan sistematis terhadap jutaan Yahudi dalam Holokaus juga menjadi pokok dalam persidangan. Dua belas pengadilan lanjutan diselenggarakan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat rendah Nazi, yang utamanya lebih berfokus pada Holokaus. Muncul kontroversi pada saat itu berkaitan dengan status hukum kejahatan agresi yang bersifat retroaktif. Keputusan pengadilan yang meminta pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hukum internasional dianggap sebagai "awal mula hukum pidana internasional".

Asal mula 

Pecahnya Perang Dunia II yang dipicu oleh invasi Jerman Nazi terhadap sejumlah negara di Eropa seperti Polandia, Denmark, Norwegia, Prancis, Yugoslavia, Yunani dan Uni Soviet. Agresi Jerman diikuti dengan tindakan brutal di daerah pendudukan Jerman; kekalahan perang di Uni Soviet mencakup 27 juta korban tewas yang kebanyakan berasal dari penduduk sipil. Perhitungan resmi ini didasarkan pada sifat kriminalitas Nazi yang luar biasa, khususnya dugaan bahwa pembunuhan sistematis terhadap jutaan orang Yahudi.

Pada awal tahun 1942, Perwakilan dari sembilan Pemerintahan dalam Pengasingan dari negara-negara yang diduduki Jerman mengeluarkan sebuah deklarasi yang menuntut adanya sebuah Mahkamah Internasional untuk mengadili kasus kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara mereka setelah diduduki Jerman. Amerika Serikat dan Britania Raya menolak untuk mendukung usul tersebut dengan mengacu kepada fakta kegagalan dalam menuntut kejahatan-kejahatan perang yang terjadi pada masa Perang Dunia I. Komisi Kejahatan Perang Liga Bangsa-Bangsa yang berpusat di London – tanpa mengikutsertakan Uni Soviet – melakukan pertemuan pertama pada bulan Oktober 1943 yang kemudian terjebak dalam lingkup mandatnya setelah terjadinya perdebatan yang memperdebatkan definisi kejahatan perang yang lebih luas yang mencakup "kejahatan perang" antara Marcel de Baer (hakim asal Belgia) dan Bohuslav Ečer (hakim asal Ceko). Pada 1 November 1943, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat mengeluarkan Deklarasi Moskwa yang berisi peringatan kepada para pemimpin Nazi tentang niat dari Uni Soviet, Amerika Serikat dan Britania Raya untuk "mengejar mereka sampai ke ujung bumi...agar keadilan dapat ditegakkan". Deklarasi tersebut menyatakan bahwa para petinggi Nazi yang melakukan kejahatan di beberapa negara akan ditangani secara bersama-sama, sementara yang lain akan diadili di tempat mereka melakukan kejahatan.

Ahli hukum Soviet Aron Trainin mengembangkan konsep kejahatan terhadap perdamaian (melancarkan perang agresif) yang nantinya akan menjadi inti dari persidangan di Nuremberg. Gagasan Trainin dicetak ulang di Barat dan diadopsi secara luas. Di antara semua Sekutu, Uni Soviet melakukan lobi yang paling intens untuk mengadili para pemimpin Jerman yang kalah atas tuduhan agresi selain kejahatan perang. Uni Soviet ingin mengadakan pengadilan dengan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya seperti pengadilan Moskwa pada 1930-an, untuk menunjukkan kesalahan para pemimpin Nazi dan membangun kasus reparasi perang untuk membangun kembali ekonomi Uni Soviet yang hancur akibat perang. Amerika Serikat bersikeras untuk mengadakan pengadilan yang akan dianggap sah sebagai cara untuk mereformasi Jerman dan menunjukkan keunggulan sistem Barat. Para perencana di Departemen Perang Amerika Serikat menyusun rencana untuk pengadilan internasional pada akhir 1944 dan awal 1945. Pemerintah Inggris masih lebih memilih eksekusi tanpa pengadilan terhadap para pemimpin Nazi, dengan alasan kegagalan pengadilan setelah Perang Dunia I dan keraguan tentang kriminalitas yang berlaku surut. Bentuk pembalasan yang akan diambil tidak terselesaikan pada Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945. Pada tanggal 2 Mei, di Konferensi San Francisco, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengumumkan pembentukan pengadilan militer internasional. Pada tanggal 8 Mei, Jerman menyerah tanpa syarat, mengakhiri perang di Eropa.

Pembentukan pengadilan

Piagam Nürnberg 

Pelaksanaan Konferensi London yang digelar pada 26 Juni hingga 2 Agustus 1945 yang diikuti oleh perwakilan dari Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis dan Uni Soviet membahas tentang jenis peradilan apa yang akan diterapkan untuk mengadili para penjahat perang. Namun hingga berakhirnya konferensi, masih tidak jelas jenis peradilan apa yang akan diputuskan. 

Jenis dakwaan pelanggaran yang akan didakwakan adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam konferensi tersebut, masih diperdebatkan apakah perang agresi dilarang dalam hukum internasional yang ada; bagaimanapun juga, sebelum piagam Nürnberg disetujui, tidak ada undang-undang atau aturan baku yang mengatur tanggung jawab pidana atas agresi. Meskipun ada keraguan dari Sekutu lainnya, negosiator Amerika dan hakim Mahkamah Agung AS Robert H. Jackson mengancam Amerika Serikat mundur dari konferensi jika dakwaan perang agresi tidak didakwakan dalam pengadilan internasional karena hal itu menjadi alasan masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia II. Namun, Jackson mengakui definisi kejahatan terhadap perdamaian; tiga Sekutu lainnya menentang karena akan melemahkan kebebasan bertindak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kejahatan perang tercantum dalam hukum internasional sebagai pelanggaran kejahatan hukum dan aturan perang, namun tak diterapkan pada perlakuan sebuah pemerintahan terhadap warganya sendiri. Para pakar hukum mengupayakan cara untuk mengadili kejahatan terhadap warga Jerman, seperti Yahudi-Jerman. Sebuah usul dari Uni Soviet tentang dakwaan "kejahatan terhadap penduduk sipil" kemudian diganti dengan istilah "kejahatan kemanusiaan" atas saran dari Jackson setelah istilah sebelumnya digunakan dalam ketentuan dalam Komisi Tanggung Jawab Pasca Perang Dunia I dan langkah-langkah yang gagal untuk mendakwa para pelaku kriminal Genosida Armenia. Sementara itu Britania Raya mengusulkan untuk menentukan kejahatan kemanusiaan yang secara umum dapat diterima oleh semua pihak, dengan kata kuncinya menjadi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian dan segala bentuk tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap para penduduk sipil. Versi akhir dari piagam ini kemudian dibatasi oleh sebuah yurisdiksi mahkamah terhadap kejahatan-kejahatan yang kemudian dianggap sebagai bagian dari perang agresi. Baik Amerika Serikat – yang khawatir tentang sistem segregasi rasial "Jim Crow" tidak digelar sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan – dan Uni Soviet yang ingin mencegah diberikannya sebuah yurisdiksi mahkamah internasional diatas perlakuan pemerintah terhadap warganya sendiri. Kejahatan perang telah lama diakui dalam hukum internasional sebagai sebuah pelanggaran hukum. 

Piagam Nürnberg membalikkan pandangan lama atas hukum internasional dengan menahan individunya dibandingkan memberikan sanksi kepada negara yang melakukan kejahatan. Tiga negara pihak Sekutu lainnya mengusulkan pembatasan definisi tentang tindak kejahatan perang yang akan didakwa kepada pihak Poros yang kalah, namun usul tersebut ditolak oleh Jackson. Malahan yang terjadi justru piagam tersebut membatasi yurisdiksinya menjadi yurisdiksi untuk mendakwa tindakan kejahatan perang Jerman. Bab 7 Piagam ini mencegah para terdakwa untuk mengajukan kekebalan kedaulatan. dan sebuah permohonan untuk menyampaikan penjelasan bahwa kejahatan  yang mereka lakukan murni berasal dari perintah pimpinan yang kemudian menjadi pertimbangan para hakim. Peradilan yang dilaksanakan menggunakan sistem hukum umum yang dimodifikasi. Para negosiator memutuskan bahwa mahkamah militer internasional ini akan berpusat di Berlin sedangkan pelaksanaan peradilannya akan diadakan di Istana Kehakiman di Nürnberg. Berlokasi di zona pendudukan Amerika, Nürnberg adalah sebuah lokasi simbolis karena statusnya sebagai lokasi yang paling sering digunakan Nazi untuk mengadakan kampanye akbar. Istana Kehakiman relatif utuh tetapi perlu direnovasi untuk persidangan karena kerusakan akibat bom; selain itu Istana Kehakiman memiliki penjara di mana para terdakwa dapat ditahan disana. Pada tanggal 8 Agustus, Piagam Nürnberg akhirnya ditandatangani di London.

Anggota Majelis Hakim Mahkamah Militer Internasional 
Pada tahun 1946, terdapat ribuan pegawai dari empat negara delegasi di Nürnberg yang mana dua per tiga dari mereka berasal dari Amerika Serikat. Selain para ahli hukum dan pidana, terdapat pula banyak peneliti ilmu sosial, psikolog, penerjemah, dan para desainer grafis. Kehadiran para desainer grafis di Nürnberg untuk membuat bagan-bagan yang digunakan dalam persidangan. Setiap negara menetapkan sebuah tim jaksa penuntut dan dua orang hakim yang salah satu dari dua orang hakim tersebut menjadi wakil anggota majelis hakim tanpa hak untuk terlibat dalam pemungutan suara. 

Robert H. Jackson ditunjuk menjadi Jaksa Penuntut Utama Amerika Serikat yang penunjukannya menurut sejarawan Kim Christian Priemel sebagai "seorang politisi serba guna dan seorang orator luar biasa, bukan sebagai seorang praktisi hukum besar". Para Jaksa Penuntut dari Amerika Serikat percaya bahwa Nazisme adalah sebuah produk penyimpangan Jerman asal Barat (Tesis Sonderweg) dan mereka berusaha untuk memperbaiki penyimpangan ini dengan uji coba yang akan memberikan tujuan retributif dan pendidikan. Sebagai negara dengan delegasi terbesar, Amerika Serikat akan mengambil langkah tuntutan dalam jumlah yang besar. Atas rekomendasi Jackson, Amerika Serikat juga menunjuk Francis Biddle dan John Parker sebagai hakim anggota. 
Di pihak Britania Raya pula menunjuk Hartlet Shawcross (Jaksa Agung Inggris dan Wales) sebagai Jaksa Penuntut Utama dan dibantu oleh David Maxwell Fyfe. Sir Geoffrey Lawrence ditunjuk sebagai Hakim Ketua dalam Majelis Hakim Mahkamah Internasional. Meskipun begitu, dalam pelaksaan kewenangannya Francis Biddle justru yang paling banyak wewenangnya dalam Majelis Hakim Mahkamah Militer Internasional ini. 

Sedangkan Prancis menunjuk Jaksa Penuntut Asal Prancis, François de Menthon yang sebelumnya telah dikenal dalam mengawasi persidangan-persidangan terhadap pemimpin Prancis Vichy. Ia mundur pada Januari 1946 dan digantikan oleh Auguste Champetier de Ribes. Henri Donnedieu de Vabres yang ditunjuk sebagai hakim anggota merupakan seorang profesor di bidang hukum kriminal dan dibantu oleh wakilnya, Robert Falco yang merupakan seorang hakim Cour de Cassation, mewakili Prancis dalam Konferensi London. Pemerintah Prancis mencoba untuk menunjuk staf yang tidak terpengaruh oleh Prancis Vichy, seperti halnya dalam penunjukan Champetier de Ribes yang merupakan anggota Pemberontak Prancis.

Uni Soviet menginginkan adanya sebuah pengadilan pertunjukan, maka setiap orang yang mereka tunjuk sudah familiar dengan bentuk mahkamah ini. Pada awalnya Uni Soviet berencana menunjuk Iona Nikitchenko yang merupakan Hakim Ketua Pengadilan Moskwa sebagai Jaksa Penuntut Utama mereka. Namun Nikitchenko kemudian malah ditunjuk sebagai hakim anggota dari Majelis Hakim Mahkamah Internasional dan digantikan oleh Roman Rudenko sebagai Jaksa Penuntut Utama. yang dipilih dengan alasan bahwa ia adalah seorang orator. Para hakim dan jaksa penuntut Soviet dilarang untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat penting sebelum berdiskusi dengan Andrei Vyshinsky. Hal ini yang menghambat upaya Soviet dalam menetapkan agenda mereka. Upaya Soviet dalam memengaruhi majelis hakim juga terhambat karena kurangnya kemahiran mereka dalam bahasa Inggris, jumlah penerjemah yang sedikit dan ketidaktahuan mereka tentang diplomasi dan lembaga-lembaga hukum internasional. 

Muncul permintaan dari Chaim Weizmann, Presiden Organisasi Zionis Sedunia yang juga merupakan warga negara Republik Rakyat Polandia untuk peran aktif dalam persidangan yang dibenarkan oleh representasi mereka sebagai korban kejahatan Nazi telah ditolak para delegasi sidang. Uni Soviet mengundang para jaksa penuntut dari sekutu mereka termasuk Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, Denmark dan Norwegia untuk mengirimkan sebuah tim delegasi. Meskipun delegasi asal Polandia tidak diberikan kewenangan untuk terlibat dalam proses persidangan, mereka mengajukan bukti dan dakwaan, dan berhasil menarik perhatian terhadap kejahatan yang dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi Polandia dan non-Yahudi Polandia.

Dakwaan-dakwaan 

Pembuatan draf dakwaan kejahatan perang dibagi-bagi kepada para delegasi-delegasi. Delegasi Britania Raya ditugaskan untuk membuat draf dakwaan Agresi Militer sedangkan delegasi dari Prancis membuat draf dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi pada Front Barat dan delegasi dari Uni Soviet membuat draf dakwaan untuk kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Front Timur. Delegasi Amerika Serikat menguraikan keseluruhan konspirasi dan kejahatan dari petinggi dan hirarki organisasi Nazi. Britania Raya dan Amerika memutuskan untuk kerja sama dalam membuat draf dakwaan konspirasi mengobarkan agresi militer. Pada 17 September semua delegasi berkumpul untuk mendiskusikan dakwaan tersebut. 

Dakwaan konspirasi, yang tidak tercantum dalam Piagam Nürnberg menyatukan beragam dakwaan dan terdakwa serta digunakan untuk mendakwa para pemimpin top Nazi dan juga para birokrat yang tidak pernah eksekusi siapapun atau mungkin yang pernah memberikan perintah eksekusi. Piagam ini juga mengakhiri batasan piagam dalam menuntut kejahatan yang dilakukan sebelum dimulainya Perang Dunia II. Dakwaan konspirasi adalah pusat dari kasus yang saat ini digunakan untuk mendakwa para propagandis dan industrialis, dimana kaum propagandis didakwa dengan tuduhan memberikan pembenaran ideologis atas perang dan kaum industrialis didakwa dengan tuduhan mendukung upaya peperangan Jerman. Tuduhan tersebut, yang merupakan gagasan pengacara Departemen Perang Murray C. Bernays, dan mungkin terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya dalam menuntut penipuan sekuritas, dipelopori oleh Amerika Serikat dan kurang populer di kalangan delegasi lain, khususnya Perancis.

Permasalahan yang timbul dalam penerjemahan dakwaan dan barang bukti kedalam bahasa resmi majelis hakim –Inggris, Prancis dan Rusia– serta bahasa Jerman yang parah karena skala tugas dan sulitnya merekrut penerjemah, terutama di Uni Soviet. Andrey Vyshinky meminta koreksi yang luas atas dakwaan kejahatan melawan perdamaian, khususnya dalam peran Pakta Molotov-Ribbentrop yang dibuat pada awal-awal Perang Dunia II. Jackson juga memisahkan keseluruhan tuduhan konspirasi dari tiga tuduhan lainnya dengan tujuan bahwa pendakwaan yang dilakukan Amerika Serikat akan meliput konspirasi Nazi secara keseluruhan sementara delegasi lainnya akan menyempurnakan rincian kejahatan Nazi. Pembagian kerja dan tergesa-gesa dalam menyiapkan surat dakwaan mengakibatkan adanya duplikasi, ketidaktepatan bahasa, dan kurangnya pengaitan dakwaan spesifik kepada masing-masing terdakwa.

Terdakwa 

Beberapa dari petinggi utama Nazi seperti Adolf Hitler, Heinrich Himmler dan Joseph Goebbels melakukan bunuh diri sebelum didakwa dalam mahkamah. Jaksa Penuntut Umum ingin mendakwa para pemimpin Jerman lainnya seperti dari kalangan ekonomi, politikus dan militer. Banyak dari para terdakwa menyatakan penyerahan diri mereka ke Amerika Serikat atau Britania Raya. 

Sebagian besar terdakwa tidak merasakan penyesalan. dalam diri mereka seperti Franz von Papen (yang menjadikan Hitler sebagai pemimpin Jerman), Joachim von Ribbentrop (Menteri Luar Negeri), Wilhelm Frick (Menteri Dalam Negeri) dan Alfred Rosenberg (Menteri Wilayah Pendudukan Timur). Selain itu para figur perekonomian Jerman seperti Gustav Krupp (Konglomerat Krupp AG), mantan presiden Reichsbank Hjalmar Schacht dan perancang perekonomian Albert Speer dan Walther Funk bersama dengan bawahan Speer yang juga merupakan Kepala Program Buruh Paksa Fritz Sauckel. Britania Raya merasa skeptis dalam upaya penuntutan figur perekonomian sedangkan Prancis justru mempunyai kepentingan yang kuat dalam menggarisbawahi imperialisme perekonomian Jerman. Para perwira militer seperti Hermann Göring, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Erich Raeder dan Karl Dönitz juga didakwa dalam mahkamah. Selain itu para propagandis Julius Streicher, Hans Fritzsche, Rudolf Hess (Wakil Führer), Hans Frank (Gubernur Jenderal Polandia), Baldur von Schirach (Pemimpin Hitlerjugend), Arthur Seyss-Inquart (Komisaris Reich untuk Belanda), dan Ernst Kaltenbrunner (Kepala Kantor Keamanan Utama Reich) juga turut didakwa dalam mahkamah. 

Daftar terdakwa kemudian disahkan pada 29 Agustus, namun pada akhir bulan Oktober, Jackson meminta penambahan nama terdakwa baru yang kemudian ditolak. Sebanyak 24 orang didakwa, Martin Bormann didakwa secara in absentia karena Sekutu tidak mengetahui kapan ia tewas, Krupp yang tidak dapat mengikuti persidangan karena sakit dan Robert Ley yang bunuh diri sebelum pelaksanaan sidang dimulai. Para mantan Nazi diizinkan menjadi penasihat. Pada pertengahan November, semua terdakwa diberikan pengacara yang membela mereka. Para pengacara terdakwa bergabung bersama dalam persidangan, mengklaim bahwa pihaknya tidak mempunyai yurisdiksi terhadap terdakwa; tapi mosi ini ditolak. Pembelaan diri para pengacara ini dipandang sebagai sebuah tindakan atas nama klien mereka dan juga bangsa Jerman. Pada awalnya Amerika Serikat berencana untuk mendakwa empat belas organisasi Nazi dan para pemimpin mereka namun kemudian diperkecil menjadi enam organisasi saja yaitu : Kabinet Reich, Para pemimpin korps paramiliter di dalam Partai Nazi, Gestapo, Sturmabteilung, Schutzstaffel, Sicherheitsdienst, Staf Jenderal, Komando Tinggi Angkatan Bersenjata. Tujuannya adalah untuk mendeklarasikan organisasi tersebut sebagai organisasi kriminal, sehingga anggotanya dapat diadili secepatnya atas keanggotaannya dalam organisasi kriminal. Pejabat senior Amerika percaya bahwa menghukum organisasi adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahwa tidak hanya para pemimpin Jerman yang bertanggung jawab atas kejahatan, tanpa mengutuk seluruh rakyat Jerman.

Barang Bukti 

Pada musim panas, semua delegasi berjuang untuk mengumpulkan barang bukti yang akan digunakan dalam persidangan yang akan datang. Jaksa Penuntut Umum Amerika Serikat dan Britania Raya fokus pada barang bukti dokumen dan pernyataan tertulis dibandingkan dari testimoni yang disampaikan oleh para penyintas perang. Strategi ini menambah kredibilitas dalam persidangan karena testimoni penyintas perang dianggap kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap tuduhan bias, namun mengurangi minat masyarakat terhadap proses persidangan dan lebih rentan menjadi bias tapi mengurangi kepentingan publik dalam prosesnya. Tuntutan Amerika dibuat atas laporan dari Kantor Pelayanan Strategis, sebuah badan intelijen amerika dan informasi yang diberikan oleh Institut YIVO untuk Penelitian Yahudi dan Komite Yahudi Amerika. sedangkan tuntutan Prancis mempersembahkan banyak dokumen yang didapat dari Pusat Dokumentasi Yahudi Kontemporer. Persidangan ini memanggil 37 saksi dibandingkan dengan pembela 83 orang, tidak termasuk 19 orang pembela yang bersaksi atas nama mereka sendiri. Persidangan memeriksa 110.000 dokumen Jerman yang diambil dan memasukkan 4.600 dokumen. sebagai barang bukti, bersama dengan rol film sepanjang 30 kilometer (19 mil) dan 25.000 foto.

Piagam Nürnberg mengizinkan penerimaan segala barang bukti yang dianggap mempunyai nilai pembuktian, termasuk pernyataan. Karena aturan pembuktian yang longgar, foto, grafik, peta, dan film memainkan peran penting dalam membuat kejahatan yang luar biasa dapat dipercaya. Setelah jaksa Amerika menyerahkan banyak dokumen pada awal persidangan, para hakim bersikeras agar semua bukti dibacakan ke dalam catatan, sehingga memperlambat persidangan. Struktur dakwaan juga menyebabkan penundaan karena bukti yang sama akhirnya dibacakan berkali-kali, padahal relevan dengan konspirasi dan dakwaan lainnya.

Jalannya Persidangan 
Pengadilan Militer Internasional dibuka pada tanggal 20 November 1945 setelah permintaan penundaan yang diajukan Soviet telah ditolak oleh mayoritas peserta. Para terdakwa mengajukan nota tidak bersalah. Jackson kemudian menjelaskan bahwa tujuan Pengadilan Militer Internasional diperbesar selain menghukum para terdakwa. Para jaksa penuntut ingin mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Nazi yang tak terbantahkan, menetapkan tanggung jawab individu dan kejahatan agresi dalam hukum internasional, memberikan pelajaran sejarah kepada Jerman yang kalah, mendelegitimasi elit tradisional Jerman, dan mengizinkan Sekutu untuk menjauhkan diri mereka dari ketenangan. Jackson mempertahankan keadaan bahwa Amerika Serikat tidak mencari-cari kesalahan semua rakyat Jerman atas perang yang terjadi, melainkan untuk membebaskan rakyat Jerman dari belenggu kejahatan kecuali untuk 21 orang terdakwa yang duduk di kursi pesakitan. Namun demikian para pengacara terdakwa sering memperdebatkan tentang proses peradilan yang dianggap mencoba untuk mempromosikan kesalahan kolektif Jerman dan dengan tegas membalas kelakuan strawman.. Menurut Priemel, konspirasi yang didakwakan "mengundang makna permintaan maaf : narasi yang absolut, diktator totaliter yang dijalankan oleh sekumpulan orang jahat yang membuat rakyat Jerman telah menjadi korban pertama mereka alih-alih agen, kolaborator, dan rekan seperjalanan". Kontrasnya, bukti-bukti yang ditunjukkan dalam kasus Holokaus meyakini para pengamat bahwa Jerman harus lebih menyadari kejahatan ini kala berlangsung.

Penyampaian Dakwaan Kejahatan Perang

Dakwaan dari Amerika Serikat dan Britania Raya 

Pada 21 November, Jackson memberikan pidato pembukaan Pengadilan Militer Internasional. Jackson menjelaskan fakta Nazi yang kalah menerima persidangan ini sebagai "salah satu penghormatan yang paling signifikan yang pernah diberikan Power kepada Reason". Fokus pada perang agresi, Jackson menjelaskan pula bahwa sebagai sumber dari kejahatan lainnya, ia menawarkan sebuah pandangan yang bermaksud bahwa Negara Jerman Nazi dan semua yang terkait dengannya adalah sebuah konspirasi kriminal. Pidato Jackson ini diterima dengan baik oleh semua peserta sidang, majelis hakim, sejarawan dan bahkan para terdakwa yang menjadi pesakitan dalam persidangan ini. 

Banyak jaksa penuntut umum dari Amerika fokus kepada pengembangan konspirasi Jerman Nazi yang dilakukan mereka sebelum pecah perang. Amerika gagal dalam upaya mereka untuk memberikan bukti mengenai tindakan agresi pertama Jerman Nazi yaitu Aneksasi Austria. Pada 29 November mereka terus mendakwa agresi Jerman terhadap Cekoslowakia dan bahkan memutar film Nazi Concentration and Prison Camps. Film itu menggabungkan hasil rekaman footage pembebasan kamp-kamp konsentrasi Jerman yang mengejutkan para pengacara dan terdakwa yang kemudian menyebabkan penundaan sidang. Pemilihan yang tidak pandang bulu dan penyajian bukti dokumenter yang tidak teratur tanpa mengaitkannya dengan terdakwa tertentu menghambat kerja jaksa Amerika mengenai konspirasi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Amerika memanggil komandan Einsatzgruppen Otto Ohlendorf, yang bersaksi tentang pembunuhan 80.000 orang yang dilakukan oleh bawahannya, dan jenderal SS Erich von dem Bach-Zelewski, yang mengakui bahwa perang anti-partisan Jerman hanyalah kedok pembunuhan massal orang Yahudi.

Tuntutan Britania Raya meliput tuduhan kejahatan terhadap perdamaian, yang sebagian besar tidak diperlukan dalam tuntutan konspirasi yang diajukan Amerika Serikat. Pada 12 Desember, Shawcross memberikan pidato pembukaan yang ditulis oleh Profesor Hersch Lauterpacht dari Universitas Cambridge. Shawcross berupaya untuk mengurangi pembaruan dakwaan agresi dengan menjelaskan pendahuluannya dalam Konvensi Haag dan Konvensi Jenewa, Piagam Liga Bangsa-Bangsa, Traktat Locarno dan Pakta Kellog–Briand. Britania Raya mengambil masa sekitar empat hari dalam memproses tuntutan mereka, dengan Maxwell Fyfe mendetailkan perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh Jerman. Pada pertengahan Desember, Amerika Serikat mengubah tuntutan mereka menjadi tuntutan dakwaan atas organisasi. Dibulan Januari, baik Amerika Serikat dan Britania Raya memaparkan bukti-bukti kejahatan terhadap para terdakwa masing-masing. Selain menyebutkan dakwaan kejahatan organisasi, jaksa penuntut umum Amerika Serikat dan Britania Raya juga menyebut keterlibatan Kementerian Luar Negeri, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jerman.

Dakwaan dari Prancis 
Dari 17 Januari hingga 7 Februari 1946, Prancis mendakwa tuntutan mereka dan bukti-bukti pendukung kejahatan perang yang dilakukan oleh para terdakwa. Kontras dengan dakwaan yang diajukan oleh negara-negara lain, dakwaan Prancis sendiri justru lebih terpusat pada penyelidikan perkembangan Jerman pada abad kesembilan belas, dengan alasan bahwa Jerman telah menyimpang dari Barat karena pan-Jermanisme dan imperialisme dengan memperdebatkan ideologi Nazisme yang diturunkan dari ideologi awalnya, Mens Rea– maksud kriminal – atas kejahatan mereka. Jaksa Penuntut Umum Prancis jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, lebih menekankan pada keterlibatan banyak rakyat Jerman. Mereka hampir tidak menyebutkan tuduhan perang yang agresif dan malah berfokus pada kerja paksa, penjarahan ekonomi, dan pembantaian. Jaksa Edgar Faure mengelompokkan kebijakan-kebijakan Jerman seperti Aneksasi Elsaß-Lothringen dibawah nama Jermanisasi yang mereka perbedatkan sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Tidak seperti strategi dakwaan Amerika dan Britania Raya yang fokus pada penggunaan dokumen-dokumen Jerman Nazi sebagai barang bukti, Jaksa Penuntut Prancis mengambil dakwaan dari sisi korban dan penyintas dengan didukung oleh laporan polisi yang diajukan pasca perang. Sebelas saksi, termasuk korban dari persekusi Nazi dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Tokoh pejuang dan penyintas kamp Auschwitz Marie Claude Vaillant-Couturier bersaksi tentang kejahatan Jerman yang pernah ia dapatkan. Tuduhan Perancis atas kejahatan perang diterima oleh pengadilan, kecuali eksekusi sandera. Karena sempitnya definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam piagam tersebut, satu-satunya dakwaan Germanisasi yang diterima oleh hakim adalah deportasi orang Yahudi dari Perancis dan wilayah lain di Eropa Barat.

Dakwaan dari Soviet 

Pada 8 Februari, dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh Uni Soviet dibuka dengan pidato resmi dari Roman Rudenko yang meliputi empat dakwaan yang telah disebutkan diatas dengan menggarisbawahi pada dakwaan perang agresi dan penghancuran Eropa Timur. Selain itu Rudenko juga menyebut daftar-daftar kejahatan yang dilakukan oleh Jerman Nazi terhadap para rakyat Uni Soviet. Rudenko menekankan kesamaan dengan Sekutu lainnya sambil menolak adanya kesamaan antara pemerintahan Nazi dan Soviet. MInggu selanjutnya, dakwaan Soviet menjadikan Generalfeldmarschall Friedrich von Paulus—seorang Marsekal Lapangan Jerman yang tertangkap saat Pertempuran Stalingrad—sebagai saksi dan menanyakan kepadanya tentang persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum dimulainya Operasi Barbarossa. Paulus memberatkan mantan rekannya, dan menyatakan Keitel, Jodl, dan Göring sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas perang tersebut.

Dibandingkan dari delegasi lainnya, Jaksa Penuntut Umum Soviet menunjukkan rincian mengerikan kekejaman Jerman, terutama terhadap tawanan perang Soviet, pekerja paksa, dan penduduk Leningrad. Meskipun jaksa penuntut Soviet paling banyak menangani kasus pembunuhan sistematis terhadap warga Yahudi di Eropa Timur, terkadang mereka mengaburkan nasib warga Yahudi dengan nasib warga negara Soviet lainnya. Meskipun aspek-aspek ini telah dimasukkan kedalam dakwaan dari Amerika Serikat, Jaksa Penuntut Soviet mengenalkan bukti-bukti baru dari laporan dan interogasi yang dilakukan oleh Komisi Luar Biasa Negara terhadap para perwira senior Jerman. Lev Smirnov memaparkan bukti-bukti pembantaian Lidice di Cekoslowakia dan menambahkan pernyataan bahwa penghancuran desa-desa seperti Lidice tersebut juga terjadi seluruh wilayah Eropa Timur. Bukti-bukti tersebut juga memaparkan bukti-bukti pembunuhan anak-anak, upaya untuk menutupi kekejaman, penjarahan sistematis terhadap wilayah pendudukan, dan penyitaan atau penghancuran warisan budaya. Dakwaan-dakwaan Soviet juga sebenarnya mencoba memalsukan tanggung jawab Jerman atas pembantaian Katyn, yang sebenarnya dilakukan oleh Uni Soviet. Pada awal tahun 1946, jaksa penuntut Barat merasa tidak nyaman dengan dakwaan Katyn, meskipun mereka tidak pernah menolaknya secara terbuka karena takut menimbulkan keraguan pada seluruh proses persidangan. Pembela memberikan bukti tanggung jawab Soviet, dan urusan Katyn tidak disebutkan dalam putusan tersebut.

Terinspirasi dari sebuah film yang ditunjukkan dalam proses dakwaan Amerika Serikat, Uni Soviet juga memerintahkan pembuatan tiga rol film yang akan digunakan selama persidangan. Film-film tersebut berjudul
 The German Fascist Destruction of the Cultural Treasures of the Peoples of the USSR
 Atrocities Committed by the German Fascist Invaders in the USSR
 The German Fascist Destruction of Soviet Cities

{{external media|video1=[https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn616417 Kekejaman yang dilakukan Fasis Jerman di Uni Soviet'], 57 menit; ditayangkan pada 19 Februari 1946|video2=Testimoni dari Abraham Sutzkever, 27 Februari 1946}}
Film-film diatas dibuat berdasarkan hasil rekaman cuplikan pembuat film asal Soviet serta cuplikan-cuplikan dari film berita Jerman. Film kedua dibuat dengan memasukkan cuplikan dari pembebasan Majdanek dan pembebasan Auschwitz. Film tersebut juga dilihat sangat menganggu pemirsanya jika dibandingkan dengan film yang dibuat oleh Amerika Serikat. Saksi-saksi dari Soviet juga menyertakan beberapa penyintas dari kejahatan Jerman, termasuk dua orang penduduk sipil  yang bertahan pada saat Pengepungan Leningrad, seorang petani yang desanya dihancurkan dalam perang antipartisan serta seorang dokter Tentara Merah yang menjadi tahanan di beberapa kamp tawanan perang serta dua orang penyintas Holokaus (Samuel Rajzman, seorang penyintas kamp pemusnahan Treblinka, dan penyair Abraham Sutzkever) yang menjelaskan tentang pembunuhan 10 ribu orang Yahudi dari Vilna. Dakwaan-dakwaan perang yang diajukan Soviet secara umum diterima dengan baik dan memberikan bukti kuat tentang penderitaan rakyat Soviet dan kontribusi Soviet terhadap kemenangan.

 Pembelaan Terdakwa 

Pada bulan Maret hingga Juni 1946, para terdakwa mengajukan nota keberatan mereka atas dakwaan yang telah disampaikan sebelumnya oleh para Jaksa Penuntut Umum. Sebelum sesi pendakwaan berakhir, telah menjadi kesepakatan bersama bahwa dalam dakwaan-dakwaan yang diajukan hanya untuk menentukan individu-individu yang memang terbukti bersalah atas kejahatan selama perang berlangsung. Tak satu pun dari terdakwa mencoba menegaskan bahwa kejahatan Nazi tidak terjadi. Beberapa terdakwa juga menolak keterlibatan mereka dalam beberapa kejahatan atau secara tidak masuk akal mengklaim ketidaktahuan mereka, terutama Solusi Akhir. Beberapa pengacara terdakwa juga membalikkan argumentasi dalam dakwaan-dakwaan yang telah dibacakan untuk menegaskan bahwa pola pikir otoriter dan kepatuhan orang Jerman terhadap negara seharusnya bisa  membebaskan para terdakwa dari segala kesalahan pribadi. Sebagian besar menolak bahwa Jerman telah menyimpang dari peradaban Barat, dengan alasan bahwa hanya sedikit orang Jerman yang dapat mendukung Hitler karena Jerman adalah negara yang beradab.

Para terdakwa mencoba menyalahkan Hitler atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dengan  menyebutkan hal itu sebanyak 1200 kali selama persidangan—angka 1200 didapat dari penjumlahan kata yang disebutkan lebih dari lima orang terdakwa. Para terdakwa yang tidak menghadiri sidang karena sudah tewas dan menghilang seperti, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann dan Martin Bormann juga menjadi objek kambing hitam para terdakwa. Untuk membantah klaim bahwa terdakwa konservatif telah memungkinkan Nazi naik ke tampuk kekuasaan, pengacara pembela menyalahkan Partai Sosial Demokrat Jerman, serikat pekerja, dan negara-negara lain yang memelihara hubungan diplomatik dengan Jerman. Sebaliknya, sebagian besar terdakwa menghindari saling memberatkan. Sebagian besar terdakwa berpendapat bahwa mereka tidak penting dalam sistem Nazi, namun Göring mengambil pendekatan sebaliknya, berharap untuk dieksekusi namun dibenarkan di mata rakyat Jerman.

Piagam Nürnberg tidak mengakui adanya pembelaan tu quoque—meminta pembebasan tuduhan dengan alasan bahwa Sekutu telah melakukan kejahatan yang sama seperti yang dituduhkan kepada para terdakwa. Meskipun pembelaan para pengacara secara berulang-ulang menyamakan Hukum Nüremberg dengan undang-undang yang ditemukan di negara lain, kamp konsentrasi Nazi dengan fasilitas penahanan Sekutu, dan deportasi orang Yahudi dengan pengusiran orang Jerman, namun hakim menolak argumen mereka. Alfred Seidl berulang-ulang mencoba membuka protokol rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop; meskipun ia berhasil, hal itu secara hukum tidak relevan dan para hakim menolak usahanya untuk membawakan Traktat Versailles. Enam terdakwa juga didakwa dengan tuduhan terlibat dalam Invasi Jerman ke Norwegia dan para pengacara mereka juga memperdebatkan fakta bahwa invasi ini dilakukan untuk mencegah invasi Britania Raya terhadap Norwegia; upaya menutup-nutupi mencegah pihak pembela memanfaatkan argumen ini. Laksamana Besar Chester Nimitz bersaksi bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat juga menggunakan peperangan kapal selam tanpa batas; Penasihat hukum Dönitz berhasil berargumentasi bahwa hal ini berarti bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan. Para hakim melarang sebagian besar bukti pelanggaran Sekutu untuk diadili di pengadilan.

Banyak penasihat hukum mengajukan komplain tentang beragam aspek prosedur peradilan dan berusaha untuk mendiskreditkan proses sidang. Dalam upaya untuk menenangkan para penasihat hukum terdakwa, maka terdakwa diizinkan untuk bertindak bebas dengan para saksi-saksi mereka bebas dan banyak kesaksian yang tidak relevan didengar. Saksi-saksi dari pihak terdakwa kadang-kadang berhasil membebaskan mereka, namun saksi-saksi lain—termasuk Rudolf Höss, mantan komandan Auschwitz, dan Hans Bernd Gisevius, seorang anggota perlawanan Jerman—mendukung kasus tersebut. Selama persidangan, hakim-hakim Barat memberikan kelonggaran tambahan kepada para terdakwa untuk mengecam Uni Soviet, yang pada akhirnya terungkap sebagai pihak yang ikut berkonspirasi dalam pecahnya Perang Dunia II. Dalam konteks Perang Dingin yang sedang terjadi—misalnya, pada tahun 1947 Winston Churchill menyampaikan pidato Tirai Besi.—pengadilan menjadi sarana untuk mengutuk tidak hanya Jerman tetapi juga Uni Soviet.

 Penutup 
Pada 31 Agustus, pernyataan penutup dilaksanakan. Atas dasar-dasar dakwaan dalam persidangan, kejahatan kemanusiaan khususnya kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Yahudi (yang disebut sebagai korban Nazi) datang untuk mengalahkan tuduhan perang yang agresif. Berbeda dengan pernyataan pembukaan dakwaan, kedelapan pernyataan penutup menyoroti kasus Holokaus; dan jaksa Perancis dan Inggris menjadikan hal ini sebagai tuduhan utama, dan bukan sebagai tuduhan agresi. Semua jaksa kecuali jaksa dari Amerika menyebutkan konsep genosida, yang baru-baru ini ditemukan oleh ahli hukum Polandia-Yahudi Raphael Lemkin. Jaksa Inggris Shawcross mengutip keterangan saksi tentang pembunuhan sebuah keluarga Yahudi dari Dubno, Ukraina. Selama pernyataan penutup, sebagian besar terdakwa mengecewakan hakim karena kebohongan dan penyangkalan mereka. Speer berhasil memberikan kesan meminta maaf tanpa merasa bersalah atau menyebut nama korban selain rakyat Jerman. Pada tanggal 2 September, pengadilan mengundurkan diri; dan para hakim mengasingkan diri untuk memutuskan putusan dan hukuman, yang telah dibahas sejak bulan Juni. Putusan tersebut dirancang oleh wakil hakim Inggris Norman Birkett. Kedelapan hakim berpartisipasi dalam musyawarah tersebut, namun para hakim cadangan tidak dapat memberikan suara.

 Putusan Sidang 
Pengadilan Militer Internasional setuju dengan dakwaan agresi adalah dakwaan yang paling tepat terhadap para terdakwa. Hal ini dinyatakan di dalam pengadilan ini karena "secara esensi, perang adalah suatu hal yang jahat". Untuk memulai sebuah perang agresi yang oleh karena itu tidak hanya merupakan sebuah kejahatan internasional saja, tapi itu adalah sebuah kejahatan internasional yang paling tinggi yang membedakannya dari kejahatan-kejahatan perang lainnya yang di dalamnya mengandung akumulasi kejahatan dari keseluruhan kejahatan internasional yang ada. Pekerjaan para hakim juga menjadi lebih sulit karena luasnya jenis-jenis kejahatan yang tercantum dalam Piagam Nuremberg. Para hakim tidak berupaya untuk mendefinisikan kejahatan perang agresi dan tidak pula menyebutkan berlaku surutnya dakwaan dalam putusan. Meskipun muncul keraguan yang cukup lama dari beberapa anggota majelis hakim, interpretasi resmi dari Pengadilan Militer Internasional berpendapat bahwa semua dakwaan mempunyai dasar yang kuat dalam hukum kebiasaan internasional dan persidangan yang dilakukan telah dianggap adil secara prosedural. Para hakim juga sadar bahwa baik Sekutu maupun Poros telah merencanakan dan bahkan juga terlibat dalam tindakan agresi, sehingga menuliskan putusan-putusan sidang secara berhati-hati untuk mencegah terjadinya pendiskreditan pemerintah negara-negara lainnya yang tergabung dalam Blok Sekutu maupun dengan para peserta Pengadilan Militer Internasional.

Para hakim memutuskan bahwa telah terjadi konspirasi terencana untuk melakukan kejahatan terhadap perdamaian, yang tujuannya adalah "mengganggu tatanan Eropa" dan "terbentuknya Jerman Raya di luar perbatasannya di tahun 1914". Berbeda dengan pendapat Jackson yang menyatakan bahwa konspirasi yang terjadi berawal dari pembentukan Partai Buruh Nasional-Sosialis Jerman (NSDAP/Nazi) pada tahun 1920, putusan majelis hakim justru didasarkan pada rencana agresi terhadap Memorandum Hossbach tahun 1937. Dakwaan konspirasi menyebabkan perbedaan pendapat para peserta sidang; Donnedieu de Vabres berkeinginan mencabut dakwaan itu. Melalui sebuah kompromi yang diusulkan oleh hakim-hakim dari Britania Raya, dakwaan konspirasi dipersempit maknanya menjadi sebuah dakwaan konspirasi untuk mengobarkan perang agresi. Dari sekian orang terdakwa, hanya delapan orang terdakwa yang didakwa dengan dakwaan konspirasi yang kesemuanya juga dinyatakan bersalah atas dakwaan kejahatan terhadap perdamaian. Semua terdakwa didakwa dengan kejahatan terhadap perdamaian dan sebanyak 12 terdakwa dinyatakan bersalah. Dakwaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan ditujukan kepada semua terdakwa dengan hanya dua terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Para hakim memutuskan bahwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan mengenai Yahudi Jerman sebelum tahun 1939 tidak berada dalam yurisdiksi pengadilan karena dakwaan-dakwaan yang ada tidak membuktikan adanya hubungan dengan perang agresi.

Empat organisasi juga dinyatakan sebagai organisasi kriminal: Dewan Pengurus Partai Nazi, Schutzstaffel, Sicherheitsdienst dan Gestapo, meskipun beberapa pengurus tingkat rendah dan bidang-bidang yang berada dibawahnya dikecualikan. Putusan hanya diizinkan terhadap individu-individu yang dianggap bertanggung jawab jika keanggotaan dan pengetahuan tentang tujuan kriminal dapat dibuktikan, hal ini akan mempersulit upaya denazifikasi. Sturmabteilung, Kabinet Reich,  Staf Jenderal dan Komando Tinggi tidak dikategorikan sebagai organisasi kriminal. Walaupun kepemimpinan Wehrmacht tidak dipertimbangkan sebagai sebuah organisasi dalam konteks ini sebagaimana yang dijelaskan dalam piagam Nürnberg, terjadi misinterpretasi mengenai putusan sebagai pembebasan tuduhan adalah salah satu dasar mitos Wehrmacht yang bersih. Namun persidangan tersebut menghasilkan liputan kriminalitas sistematis di pers Jerman.

Vonis hukuman diperdebatkan secara panjang lebar oleh majelis hakim. 12 orang terdakwa divonis dengan hukuman mati (Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart dan Martin Bormann). Sebanyak 10 orang terdakwa telah digantung sementara Göring bunuh diri sehari sebelum eksekusi. 7 orang terdakwa menjalani hukuman penjara yang rentang waktunya bervariasi (Rudolf Hess, Walther Funk, Erich Raeder, Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer dan Konstantin von Neurath) dan dimasukkan ke Penjara Spandau. 3 orang terdakwa dibebaskan dari dakwaan (Franz von Papen, Hjalmar Schacht dan Hans Fritzsche) yang pembebasannya mengejutkan para hadirin. Meski didakwa melakukan kejahatan yang sama, Sauckel dijatuhi hukuman mati, sedangkan Speer dijatuhi hukuman penjara karena hakim menilai ia bisa melakukan reformasi. Nikichenko mengeluarkan perbedaan pendapat yang disetujui oleh Moskow yang menolak semua pembebasan, menyerukan hukuman mati bagi Hess, dan menghukum semua organisasi.

 Reaksi 

Sebanyak 249 jurnalis meliput proses Pengadilan Militer Internasional dan sebanyak 61.854 tiket pengunjung sidang telah dikeluarkan. Di Prancis vonis majelis hakim terhadap Rudolf Hess dan vonis bebas terhadap beberapa organisasi menyebabkan kemarahan dari media dan terutama dari organisasi orang yang dideportasi dan pejuang perlawanan, karena mereka dianggap terlalu lunak. Di Britania Raya pula, meskipun beragam tanggapan dilaporkan, sulit untuk mempertahankan minat dalam persidangan yang panjang. Jika jaksa merasa kecewa dengan beberapa putusan, maka pembela bisa merasa puas.

Di lain tempat, banyak rakyat Jerman pada waktu pelaksanaan Pengadilan Militer Internasional justru fokus mencari makan dan tempat perlindungan. Meskipun demikian, mayoritas membaca laporan pers tentang persidangan tersebut. Jajak suara yang dilakukan pada tahun 1946 menyatakan bahwa 78 persen rakyat Jerman menilai persidangan tersebut adil, namun empat tahun kemudian angka tersebut turun menjadi 38 persen, dan 30 persen menganggapnya tidak adil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Jerman yang menganggap persidangan tersebut tidak sah sebagai keadilan bagi pemenang dan pengenaan kesalahan kolektif, namun mereka menolaknya—dan malah menganggap diri mereka sebagai korban perang. Ditambah lagi dengan adanya Perang Dingin, perubahan lingkungan politik yang berubah-ubah secara cepat mulai berimbas terhadap efektifitas persidangan. Tujuan pendidikan dari Pengadilan Militer Internasional juga gagal, karena sebagian besar karena terjadinya perlawanan terhadap pengadilan kejahatan perang di masyarakat Jerman, tapi juga karena penolakan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk menerbitkan catatan pengadilan di Jerman karena ketakutan mereka akan melemahkan perjuangan melawan komunisme. 

Gereja-gereja di Jerman baik Katolik dan Protestan adalah pendukung vokal amnesti. Pengampunan para terdakwa kejahatan perang juga mendapat dukungan lintas partai di Jerman Barat, yang didirikan pada tahun 1949. Amerika memenuhi keinginan mereka untuk mengikat Jerman Barat ke Blok Barat, dengan memulai pembebasan awal narapidana Pengadilan Militer Nuremberg pada tahun 1949. Pada tahun 1951, Komisaris Tinggi John J. McCloy membatalkan sebagian besar hukuman dan tiga tahanan terakhir, semuanya dihukum di Pengadilan Einsatzgruppen, dirilis pada tahun 1958. Publik Jerman menganggap rilis awal tersebut sebagai konfirmasi atas apa yang mereka lihat sebagai tidak sahnya persidangan tersebut. Para terdakwa IMT memerlukan izin Soviet untuk dibebaskan; Speer tidak berhasil mendapatkan pembebasan dini, dan Hess tetap dipenjara sampai kematiannya pada tahun 1987. Pada akhir tahun 1950-an, konsensus Jerman Barat mengenai pembebasan mulai terkikis, karena semakin terbukanya budaya politik dan terungkapnya kriminalitas Nazi, termasuk persidangan pertama pelaku Nazi di pengadilan Jerman Barat.

 Pengadilan Nürnberg Lanjutan 

Pada awalnya telah direncanakan untuk menggelar Pengadilan Militer Internasional Kedua untuk para industrialis Jerman, namun hal ini tidak pernah terwujud karena perbedaan-perbedaan yang ada di pihak Sekutu. Sebanyak dua belas pengadilan militer telah dilaksanakan secara mandiri oleh Amerika Serikat di Istana Kehakiman. Berdasarkan Peraturan No.10 yang diterapkan oleh Dewan Kendali Sekutu, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menahan sekitar 10 ribu orang Jerman sebagai penjahat perang. Kantor Penasihat Utama Kejahatan Perang mengidentifikasikan sebanyak 2.500 kasus kejahatan perang yang disidangkan sebanyak 177 kasus. Banyak dari terdakwa tidak diadili karena alasan logistik atau keuangan.

Satu set pengadilan fokus pada tindakan-tindakan kaum profesional Jerman seperti Pengadilan Dokter fokus kepada eksperimen manusia dan euthanasia, Pengadilan Hakim fokus pada perang institusi kehakiman Jerman Nazi dalam kejahatan-kejahatan perang dan Pengadilan Kementerian yang fokus tentang kesalahan birokrat kementerian pemerintah Jerman, terutama Kementerian Luar Negeri era Jerman Nazi. Selain itu, pengadilan juga dilakukan terhadap kaum industrialis—Pengadilan Flick, Pengadilan IG Farben dan Pengadilan Krupp—atas penggunaan buruh paksa, penjarahan harta-harta dan pendanaan yang mendukung kekejaman Jerman Nazi. Para anggota Schutzstaffel didakwa dalam Pengadilan Pohl yang fokus terhadap anggota Kantor Administrasi dan Ekonomi Utama SS yang mengawasi aktifitas ekonomi SS termasuk aktifitas kamp-kamp konsentrasi Nazi; Pengadilan RuSHA yang fokus terhadap kebijakan rasis Nazi dan Pengadilan Einsatzgruppen yang fokus pada anggota Einsatzgruppen yang membunuh lebih dari satu juta orang di Front Timur. Jenderal Luftwaffe Erhard Milch juga disidang atas tuduhan penggunaan buruh paksa dan deportasi penduduk sipil. Dalam kasus Tawanan Perang, beberapa jenderal disidang atas kasus pengeksekusian ribuan tawanan dan tahanan perang, perampasan, penggunaan buruh paksa dan pendeportasian penduduk sipil ke Balkan. Sedangkan para jenderal-jenderal lainnya disidang dalam Pengadilan Komando Tinggi atas tuduhan merencanakan perang agresi, mengeluarkan perintah kejahatan, deportasi penduduk sipil, penggunaan buruh paksa dan perampasan yang dilakukan di Uni Soviet.

Pengadilan-pengadilan ini juga menggambarkan kejahatan-kejahatan yang terjadi selama era Holokaus. Persidangan tersebut mendengarkan kesaksian dari 1.300 saksi, menggunakan lebih dari 30.000 dokumen sebagai barang bukti, dan menghasilkan 132.855 halaman transkrip, dengan total putusan sebanyak 3.828 halaman. Dari 177 terdakwa, 142 orang divonis bersalah dan 25 orang dijatuhi hukuman mati; beratnya hukuman terkait dengan kedekatan terdakwa dengan pembunuhan massal. Sejarawan hukum Kevin Jon Heller berpendapat bahwa pencapaian terbesar persidangan ini adalah "kontribusinya yang tak ternilai terhadap bentuk dan substansi hukum pidana internasional", yang kurang dikembangkan oleh Pengadilan Militer Internasional.

 Warisan 

Pengadilan Militer Internasional, dan piagamnya, "menandai awal mula hukum pidana internasional". Persidangan ini mendapat sambutan yang beragam, mulai dari pujian hingga kecaman. Reaksi yang awalnya sebagian besar bersifat negatif, namun seiring berjalannya waktu menjadi lebih positif.

Penuntutan selektif yang eksklusif terhadap Blok Poros yang kalah dan kemunafikan keempat kekuatan Sekutu telah menuai kritik yang paling gigih. Tindakan seperti pakta Jerman-Soviet, pengusiran jutaan orang Jerman dari Eropa tengah dan timur, dan penindasan dengan kekerasan terhadap pemberontakan anti-kolonial akan dianggap ilegal menurut definisi kejahatan internasional dalam piagam Nürnberg. Kontroversi lain timbul dari mengadili para terdakwa atas tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat itu, khususnya kejahatan terhadap perdamaian. Yang juga baru namun kurang kontroversial adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, tuduhan konspirasi, dan hukuman pidana terhadap individu karena pelanggaran hukum internasional. Selain kritik-kritik tersebut, persidangan ini juga dituduh melakukan distorsi yang muncul karena memasukkan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam kategori-kategori hukum.

Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Pengadilan Tokyo) banyak meminjam gagasannya dari IMT, termasuk keempat dakwaan, dan dimaksudkan oleh Pemerintahan Truman untuk menopang warisan hukum IMT. Pada tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang menegaskan "prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh Piagam Pengadilan Nürnberg dan keputusan Pengadilan". Pada tahun 1950, Komisi Hukum Internasional menyusun prinsip-prinsip Nürnberg untuk menyusun hukum pidana internasional, meskipun Perang Dingin menghalangi penerapan prinsip-prinsip ini hingga tahun 1990-an. Konvensi Genosida 1948 jauh lebih terbatas dibandingkan konsep asli Lemkin dan efektivitasnya semakin dibatasi oleh politik Perang Dingin. Pada tahun 1990-an, kebangkitan hukum pidana internasional mencakup pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), yang secara luas dipandang sebagai bagian dari warisan pengadilan di Nürnberg dan Tokyo. Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) permanen, yang diusulkan pada tahun 1953, didirikan pada tahun 2002.

Uji coba tersebut merupakan penggunaan interpretasi simultan yang pertama, yang mendorong kemajuan teknis dalam metode translasi. Istana Kehakiman memiliki museum tempat persidangan dan ruang sidang menjadi daya tarik wisata, menarik 13.138 pengunjung pada tahun 2005. IMT adalah salah satu persidangan yang paling banyak dipelajari dalam sejarah, dan juga telah menjadi subjek dari banyak buku dan publikasi ilmiah, bersama dengan film seperti Judgment at Nuremberg (1961) dan The Memory of Justice'' (1976).

Lihat pula 
 Operasi Reinhard
 Kode Alkitab yang berkaitan dengan hukuman gantung hasil persidangan.
 Konferensi Wannsee
 Solusi Akhir
 Aksi T4

Referensi

Sumber

Pranala luar 
 UK Holocaust Centre dimiliki dan dijalankan oleh Aegis Trust Sebuah organisasi internasional independen yang ditujukan untuk menghapus genosida
 
 Nuremberg Trials Project: A digital document collection  Harvard Law School Library
 The Avalon Project 
 Charter of the International Military Tribunal  (Nuremberg trials)
 The Subsequent Nuremberg Trials 
 Nizkor Holocaust Web Project 
 United States Holocaust Memorial Museum Online Exhibit
 Special focus on The Nuremberg Trials - USHMM 
 Famous World Trials - Nuremberg Trials 
 Nuremberg Trials Gallery 
 The Nuremberg Trials: The Defendants and Verdicts 
 Nuremberg War Crimes - Trials 
 Nuremberg Trials 1945-1949
 "American Experience: The Nuremberg Trials" (PBS)
 Trial Watch: The Nuremberg Trials 
 Obituary of Anthony Marreco
 Crimes, Trials and Laws 
 Nuremberg Trials
 Nuremberg defendants
 THE NUREMBERG JUDGMENTS Chapter 6 from THE HIGH COST OF VENGEANGE by Freda Utley (1949 Henry Regnery Company) Made available by "The Freda Utley Foundation"
 A Tree Fell in the Forest: The Nuremberg Judgments 60 Years On, JURIST
 CBC Radio: A Conversation with Geoffrey Robertson, Author of the Tyrannicide Brief (Feb 18/07) (RealAudio)
 JAG Corps Attorneys

 
Kejahatan kemanusiaan
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Represi politik di Jerman
Sejarah Bayern