Aksesi Ukraina ke Uni Eropa
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Aksesi Ukraina ke Uni Eropa


[[Artikel]]
Aksesi Ukraina ke Uni Eropa merujuk pada proses negosiasi dan pengajuan keanggotaan Ukraina ke Uni Eropa. Proses keanggotaan Ukraina mengalami kemajuan pesat sejak pengajuan status kandidat Ukraina oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy, beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Setelah melalui proses panjang, pada Juni 2022, Dewan Eropa mengabulkan status Kandidat Ukraina, tetapi Ukraina harus menjalankan tujuh agenda reformasi untuk mempertahankan status tersebut. Diprediksi pada tahun 2023, Ukraina akan memulai negosiasi keanggotaan Uni Eropa dan akan bergabung ke Uni Eropa pada tahun 2029-2030.

Linimasa Aksesi 
Pada 24 Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina melalui deklarasi "operasi militer spesial" yang bertujuan untuk men-"demiliterisasi" dan men-"denazifikasi" Ukraina dengan mengirim tentara ke wilayah Selatan dan Timur Ukraina, utamanya Donetsk oblast dan Luhansk Oblast. Invasi Rusia ini menjadi awal mula dari timbulnya urgensi dari kedua sisi untuk mengaksesi Ukraina sebagai bagian dari Uni Eropa.

Beberapa hari setelah perang, pada 28 Februari, Presiden Ukraina mengajukan permohonan kepada Uni Eropa untuk menerima Ukraina segera melalui “prosedur istimewa baru” atau new special procedure. Sebanyak delapan Presiden dari negara anggota Uni Eropa yaitu dari Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Republik Slovakia, dan Slovenia dalam surat terbuka menyatakan urgensi bagi Uni Eropa untuk mengabulkan permohonan Ukraina secepatnya.

Presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, menyatakan dukungannya terhadap aksesi Ukraina ke Uni Eropa, tetapi menggarisbawahi bahwa proses tersebut akan memakan waktu. Presiden Komisi Eropa, Von Der Leyen mempresentasikan kuesioner legislatif kepada Presiden Zelenskyy yang merupakan percepatan dari proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun.

Setelah merespons pada 9 Mei, keputusan status Ukraina hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Komisi Eropa. Pada 17 Juni 2022, Komisi Eropa memberikan pendapatnya mengenai pengajuan Ukraina sebagai anggota Uni Eropa. Komisi Eropa merekomendasikan kepada Dewan Eropa untuk memberikan status kandidat pada Ukraina.

Bersamaan dengan rekomendasi tersebut, Brussels mengajukan permintaan bagi Kyiv yaitu tujuh poin mengenai reformasi yang diperlukan untuk mempertahankan status kandidat. Hal ini dikarenakan pemberian status kandidat pada Juni 2022 tidak final dan dapat ditarik bila Ukraina tidak memiliki kemajuan dalam agenda reformasi yang telah dipersyaratkan sebelumnya.

Pada 23 Juni 2022, Dewan Eropa memberikan status kandidat kepada Ukraina. Dewan Eropa mengundang Komisi Eropa untuk melaporkan pemenuhan kondisi spesifik dalam opini Komisi Eropa sebagai bagian dari paket perluasan keanggotaan. Di hari yang sama, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi untuk secara segera memberikan status kandidat bagi Ukraina.

Beberapa hari setelah keputusan status kandidat kepada Ukraina, pada 1 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, ketua Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk, dan Perdana Menteri Denys Shymhal menandatangani pernyataan bersama mengenai tujuan strategis dari keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.

Relasi Ukraina – Uni Eropa

1994 - 2004 
Dialog politik antara Uni Eropa dan Ukraina bermulai sejak 1994 ketika ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (Dalam bahasa Inggris: Partnership and Cooperation Agreement atau PCA) yang menekankan pada isu sosial-ekonomi serta meningkatkan pemerintahan publik, kebebasan press, dan kebebasan sipil. PCA berlaku sejak 1998 hingga 2008 dan menjadi instrumen legal pertama yang menandai hubungan Ukraina dengan Uni Eropa. Kerangka kerja sama ini menjadi basis pertama relasi antara Ukraina dan Uni Eropa. Melalui PCA, Ukraina tergabung ke dalam kerangka kebijakan negara tetangga Eropa (European Neighborhood Policy).

Tahun 2004 menandai kedekatan Ukraina dengan Uni Eropa, terutama sejak Revolusi Oranye. Revolusi ini terjadi akibat Pemilu Ukraina tahun 2004 yang disebut penuh penipuan, intimidasi, dan korupsi besar-besaran, sehingga terjadi protes berhari-hari di ibu kota Ukraina, Kyiv. Revolusi ini berakhir dengan dikalahkannya Victor Yanukovych oleh Victor Yuschenko.

2005 – 2006 

Terpilihnya Presiden Victor Yushchenko membawa Ukraina mendekat kepada Uni Eropa. Mendapatkan status sebagai anggota penuh Uni Eropa menjadi tujuan strategis Ukraina pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Yuschenko. Pada 13 Januari 2005, Parlemen Eropa hampir secara mutlak mengadopsi resolusi terkait dengan keanggotaan Uni Eropa. Keputusan ini didukung dan disambut baik oleh banyak Pemimpin Uni Eropa dan publik Eropa saat itu.

Pada Oktober 2005, Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, mengatakan bahwa "Masa depan Ukraina ada di Uni Eropa" setelah bertemu PM Yuri Yekhanurov di Brussel. Namun, Presiden menyebutkan bahwa "Hal terbaik untuk mencapai ini ialah dengan mengambil langkah konkret dalam reformasi administratif dan ekonomi, alih-alih mengatakan tentang aksesi sepanjang waktu."

Ambiguitas ini kemudian menjadi jelas ketika Kertas Strategi Pengembangan yang diterbitkan Komisi Eropa pada 9 Oktober 2005 menyatakan bahwa implementasi rencana perluasan, yaitu Kroasia, dapat menghentikan aksesi Ukraina, Belarusia, dan Moldova. Komisioner perluasan Uni Eropa, Olli Rehn mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya menghindari "Terlalu banyak perluasan," menekankan bahwa rencana perluasan yang telah ada sudah cukup.

2007 – 2013 
Pada Maret 2007, Ukraina ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, namun perjanjian ini tidak memasukkan rencana spesifik mengenai aksesi Ukraina ke Uni Eropa dalam masa depan. Walaupun mendapat dukungan dari beberapa pemimpin dari Eropa Tengah, misalnya Polandia, beberapa politisi Eropa Barat membicarakan mengenai "Enlargement fatigue" dari institusi Uni Eropa.

Pada Mei 2008, Polandia dan Swedia memajukan proposal bersama untuk Kemitraan Timur (Eastern Partnership) dengan negara pasca-Soviet yaitu Ukraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan dan Georgia, dengan Rusia dan Belarusia berpartisipasi dalam beberapa aspek. Pada akhirnya, Belarusia bergabung dalam inisiatif. Perdana Menteri Polandia Radosław Sikorski menyebutkan bahwa dalam menyikapi enlargement fatigue Uni Eropa, negara-negara anggota harus dapat memanfaatkan waktu untuk secara bertahap menerima anggota baru dengan menggunakan kemitraan Timur sebagai bentuk alternatif dari perluasan. Pada 7 Mei 2009, kebijakan ENP berlaku secara resmi antara Uni Eropa dengan negara batas Timur Eropa, termasuk Ukraina. Perjanjian ini memungkinkan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Relasi Ukraina mendekat sejak terjadinya Euromaidan yaitu unjuk rasa di Ukraina yang bermula pada 21 November 2013 setelah demonstrasi yang mendorong integrasi Ukraina ke Uni Eropa. Demonstrasi ini meluas menjadi seruan agar Presiden Ukraina Victor Yanukyovych dan pemerintahannya mengundurkan diri. Hal ini diawali karena Presiden Yanukovych memilih untuk tidak menandatangani perjanjian Association Agreement dengan Uni Eropa. Rusia menawarkan asosiasi dengan Serikat Pabean dengan Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan sebagai alternatif.

2014 – 2022 

Setelah Revolusi Euromaidan (atau Revolusi Martabat), Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea dan mendukung kelompok bersenjata ilegal di Ukraina Timur. Pada 27 Februari, tentara Rusia mendapatkan situs strategis di Krimea dan mendirikan pemerintahan Pro-Rusia Aksoynov di Krimea serta mendeklarasikan kemerdekaan Krimea secara sepihak pada 16 Maret 2014.

Parlemen Eropa pada 27 Februari 2014 meloloskan resolusi yang mengakui hak Ukraina untuk "mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa, bila mematuhi prinsip demokrasi, menghargai kebebasan fundamental, hak asasi, dan hak minoritas, serta memastikan supremasi hukum." Setelah Euromaidan, tepatnya pada Juni 2018, Presiden Ukraina memiliki visi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 2030. Pada 21 Februari 2019, Konstitusi Ukraina diamandemen untuk mencantumkan norma-norma dalam tujuan utama keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa dan NATO.

Polandia dan Lituania menjadi dua negara yang paling mendukung keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Dalam Pertemuan Antarparlemen Ukraina-Polandia-Lituania, dibicarakan strategi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa pada tahun 2027 sebagai tahun strategis aksesi Ukraina mengingat presidensi Lituania. Pada 28 Juli 2020, wadah tripartit bagi kerja sama politik, ekonomi, dan budaya, yaitu Segitiga Lublin (Lublin Triangle) antara Ukraina, Polandia, dan Lituania, dibentuk dengan tujuan integrasi Uni Eropa dan NATO.

Bagian ekonomi dari Ukraina-Uni Eropa Association Agreement ditandatangani pada 27 Juni 2014 oleh Presiden baru, Petro Poroshenko. Pada 1 Januari 2016, Ukraina bergabung dengan Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) dengan Uni Eropa. Masyarakat Ukraina kemudian diberikan kebebasan visa ke Kawasan Schengen selama 90 hari dalam masa 180 hari pada 11 Juni 2017 dan Association Agreement dengan Deep and Comprehensive Free Trade Area sebagai bagian integral secara formal berlaku pada 1 September 2017.

Pada 11 Februari 2021, Parlemen Eropa mempublikasikan laporan mengenai kesuksesan Ukraina dalam mengimplementasikan Association Agreement di Uni Eropa. Secara umum, Uni Eropa belum siap untuk secara resmi memulai pembicaraan mengenai prospek aksesi Ukraina, tetapi perspektif keanggotaan telah diakui oleh institusi Uni Eropa. Pada tahun 2021, Ukraina menyiapkan diri untuk secara formal mengajukan keanggotaan pada tahun 2024, untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2030-an.

Pengajuan Keanggotaan 
Proses keanggotaan Ukraina di Uni Eropa berubah drastis sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Pada 26 Februari 2022, Presiden Polandia, Andrzej Duda menjadi pemimpin negara di Uni Eropa pertama yang menekankan pentingnya percepatan aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada 27 Februari, Perdana Menteri Slovakia, Eduard Heger, juga mengajukan "jalur khusus" bagi aksesi Ukraina di tengah "momen krusial" invasi Rusia ini. Umumnya, negara Eropa Tengah menjadi yang paling vokal dalam mendorong aksesi Ukraina.

Karena situasi krisis, pada 28 Februari 2022, Ukraina mengajukan surat permohonan keanggotaan Uni Eropa dan Presiden Zelenskyy meminta penerimaan segera di bawah "mekanisme istimewa" (special procedure). Pada hari yang sama, delapan pemimpin negara Uni Eropa, dari Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia, menandatangani surat yang mendukung akselerasi proses aksesi Ukraina, hal ini kemudian didukung oleh Hungaria pada 1 Maret yang juga mendorong akselerasi proses.

Pada 7 Maret, Dewan Eropa meminta Komisi untuk memberikan opini mengenai pengajuan status kandidat Ukraina. Ukraina menerima kuesioner legislatif pada 8 April 2022 mengenai kriteria politik dan ekonomi dan pada 13 April mengenai acquis UE. Ukraina merespons pada 17 April dan merespons kembali pada 9 Mei 2022. Setelah bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy pada 16 Juni di Kyiv, pemimpin Jerman, Italia, Romania, dan Prancis meminta pemberian status kandidat segera bagi Ukraina. Pada momen ini, urgensi keanggotaan Ukraina tidak hanya diakui oleh negara yang berada di bagian Timur Uni Eropa, tetapi juga negara-negara Eropa Barat.

Pada 17 Juni, Komisi Eropa memberikan rekomendasi yang positif bagi Dewan Eropa untuk mengabulkan permohonan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa melalui pemberian status kandidat. Komisi Eropa memajukan sebanyak tujuh poin reformasi yang perlu dipenuhi Ukraina yaitu:

 Reformasi Mahkamah Konstitusi; 
 Kelanjutan reformasi peradilan; 
 Antikorupsi, termasuk pengangkatan ketua Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAPO); 
 Anti pencucian uang; 
 Penerapan undang-undang anti-oligarki, termasuk rekomendasi Komisi Venesia; 
 Harmonisasi undang-undang audiovisual dengan Eropa; 
 Perubahan undang-undang tentang minoritas nasional.

Pada 23 Juni, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi untuk memberikan status kandidat bagi Ukraina dan Moldova, serta mendukung perspektif Eropa bagi Georgia. Di hari yang sama, Dewan Eropa memberikan status kandidat bagi Ukraina. Akan tetapi, tujuh agenda reformasi perlu dipenuhi terlebih dahulu bagi Ukraina untuk mempertahankan status kandidatnya, sehingga status kandidat ini tidak bersifat final.

Negosiasi 
Proses negosiasi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa belum dimulai. Komisi Eropa berkomitmen menilai pemenuhan dari tujuh kriteria reformasi pada akhir tahun 2022. Setelahnya, proses berikutnya akan ditentukan dan Ukraina sendiri berniat memulai negosiasi pada awal tahun 2023, idealnya paruh pertama tahun 2023. Ukraina berencana menyiapkan keanggotaan Uni Eropa dalam tiga tahun. Sementara itu, akhir dari negosiasi diprediksi akan selesai tahun 2007-2028, sehingga Ukraina bisa bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2029.

Kerangka Legal Relasi Ukraina-Uni Eropa

Partnership and Cooperation Agreement (PCA) (1994) 
Kedekatan hubungan anatra Uni Eropa dengan Ukraina bermula pada tahun 1994 ketika Partnership and Cooperation Agreement (PCA) ditandatangani. PCA bukan merupakan perjanjian perdagangan bebas, tetapi menawarkan perlakuan sebagai most favoured nation serta bantuan teknis. PCA mendorong relasi politik lebih dekat, promosi perdagangan dan investasi, basis kerja sama sosial, finansial, sains, teknologi, dan budaya, serta bantuan penguatan institusi demokrasi dan transisi menuju ekonomi pasar. Pertemuan tingkat tinggi dalam rangka PCA belum berhasil memunculkan ide mengenai perspektif Eropa, tetapi membuka relasi yang lebih dekat antara Ukraina dengan Uni Eropa.

Kebijakan Negara Tetangga (European Neighborhood Policy atau ENP) 
Melalui ENP, Ukraina berhasil memanfaatkan keterlibatannya dengan Uni Eropa sebagai alternatif kebijakan perluasan. Walaupun termasuk lambat mengimplementasikan reformasi domestik, Ukraina memanfaatkan ENP sebagai instrumen untuk meningkatkan relasi bilateral dengan Uni Eropa dibandingkan Association Agreement.

Melalui ENP, Uni Eropa menawarkan keistimewaan hubungan, yaitu dengan membangun komitmen bersama mengenai nilai bersama (hak asasi manusia, pengaturan hukum, pemerintahan baik, prinsip ekonomi pasar dan pembangunan berkelanjutan), integrasi ekonomi dan koordinasi politik, serta meningkatnya mobilitas dan relasi antarmasyarakat (people-to-people). Kedekatan dan ambisi dari hubungan Uni Eropa dengan negara-negara ENP bergantung pada seberapa jauh nilai-nilai ini diadopsi oleh negara anggota.

Kemitraan Timur atau Eastern Partnership (EaP) (2009) 
Kemitraan Timur yang berlaku sejak tahun 2009 merupakan forum untuk meningkatkan hubungan dagang, ekonomi, dan politik dengan enam negara pasca-Soviet yang merupakan tetangga Timur Uni Eropa yang memiliki peran strategis, yaitu Ukraina, Belarusia, Moldova, Azerbaijan, Armenia, dan Georgia dengan Uni Eropa. EaP membantu memodernisasi negara dan secara de facto menggunakan instrumen yang serupa dengan negara kandidat Uni Eropa.

Pada Desember 2019, setelah Perkumpulan Parlemen Euronest, sebuah resolusi diloloskan oleh semua anggota menggarisbawahi tujuan integrasi Uni Eropa untuk dicapai di tahun 2030. Resolusi ini menegaskan bahwa proses perluasan Uni Eropa terbuka bagi seluruh anggota Eastern Partnership.

Association Agreement (2017) 
Association Agreement antara Ukraina dan Uni Eropa yang membangun asosiasi politik dan ekonomi antara kedua entitas berlaku sejak 1 September 2017. Penandatanganan perjanjian Association Agreement sudah dimulai sejak 2014 disebut sebagai langkah awal tetapi paling menentukan menuju keanggotaan Uni Eropa. Sejak penandatanganan, protokol dan provisi dari perjanjian ini secara bertahap sudah mulai diterapkan oleh Ukraina.

Pada dasarnya, perjanjian kerja sama menekankan pada komitmen Ukraina terhadap reformasi ekonomi, peradilan, dan keuangan untuk mengonvergensikan kebijakan dan legislasi sesuai dengan standar Uni Eropa secara bertahap. Kerangka kerja sama ini merupakan puncak dari relasi bilateral antara Ukraina dengan Uni Eropa. Pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dalam kebijakan ekonomi, legislasi di berbagai bidang, termasuk kesetaraan hak bagi pekerja, kebebasan visa bagi masyarakat, pertukaran informasi dan staf dalam bidang keadilan, modernisasi dari sektor energi Ukraina, serta akses kepada Bank Investasi Eropa (EIB).

Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) 
DCFTA merupakan bagian dari Association Agreement yang telah berlaku sejak 1 Januari 2016. Perjanjian ini mengurangi tarif yang dihadapi firma Eropa ketika mengekspor ke Ukraina. Perjanjian ini juga memfasilitasi perdagangan dengan membuat prosedur perpajakan lebih efisien dan menyesuaikan legislasi dan kebijakan Ukraina sesuai dengan standar Uni Eropa. Perjanjian DCFTA membuka pasar bagi barang dan jasa baik di sisi Ukraina maupun Uni Eropa, berdasarkan pada aturan yang dapat diprediksi dan dapat ditegakkan.

Dialog liberalisasi visa 
Dialog liberalisasi Visa antara Ukraina dan Uni Eropa diluncurkan pada 29 Oktober 2008. Pada 22 November 2010, Dewan Eropa dan Ukraina mengumumkan "Rencana Aksi tentang pemberian rezim bebas visa bagi perjalanan dengan waktu menetap singkat (short-stay). Dewan Eropa secara formal mengajukan Ukraina untuk mendapatkan bebas visa bepergian pada tahun 2016, namun sempat ditunda. Hingga akhirnya, perjanjian bebas visa disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan Eropa pada 28 Februari 2017 dan mulai berlaku sejak 11 Juni 2017. Rezim liberalisasi berlaku pada 11 Juni, memperbolehkan masyarakat Ukraina yang memiliki paspor biometrik untuk memasuki sebagian besar negara Uni Eropa tanpa visa selama 90 hari selama periode 180 hari.

Opini publik

Publik Ukraina 
Terdapat perbedaan antara wilayah Ukraina Barat dengan wilayah Timur terkait dengan keinginan bergabung dengan Uni Eropa. Secara umum, wilayah Ukraina Barat lebih menginginkan keanggotaan Uni Eropa bagi Ukraina dibandingkan dengan wilayah Timur. Sebelum invasi, 75,5% masyarakat di wilayah Barat/Tengah Ukraina mendukung aksesi Ukraina ke Uni Eropa dibandingkan 53,5% di wilayah Selatan atau Timur. Jumlah masyarakat yang menolak di wilayah Timur dua kali lebih banyak (32,6%) dibandingkan masyarakat Ukraina di wilayah Barat (14,8%).

Jumlah ini meningkat pesat pada tahun 2022 setelah invasi Ukraina, sebanyak 91% masyarakat Ukraina pada Maret 2022 mendukung keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Jumlah ini meningkat dari 68% hingga 86% pada awal-awal peperangan dan meroket beberapa bulan setelahnya. Di Ukraina Timur saat ini, lebih dari dua per tiga dari responden menginginkan Ukraina bergabung Uni Eropa, jauh dibandingkan 31% pada Maret 2021. Dukungan terhadap keanggotaan Uni Eropa oleh masyarakat Ukraina meningkat dan menjadi yang terbanyak dibandingkan institusi lain.

Publik Uni Eropa 

Survei Eurobarometer menunjukkan bahwa di Portugal terdapat 87% dukungan terhadap Ukraina, diikuti Estonia (83%), Lituania (82%), Polandia (81%), dan Irlandia (79%). Hungaria berdasarkan survei menjadi negara yang paling skeptis dengan aksesi Ukraina dengan hanya 48% dukungan terhadap keanggotaan Ukraina.

Survei berbeda yang dikutip oleh Olga Stefanishyna, Wakil Perdana Menteri untuk Integrasi Eropa dan Euro-Atlantik Ukraina, menunjukkan bahwa 66% masyarakat Uni Eropa percaya bahwa "Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa ketika sudah siap (Portugal 87%, Swedia 73%, Denmark 67%, Belanda 62%, Jerman 61%, dan Prancis 56%) sementara 71% percaya bahwa Ukraina merupakan bagian dari keluarga Eropa.

Dampak Aksesi Ukraina 
Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa secara area dan populasi akan sangat berdampak bagi Uni Eropa. Ukraina memiliki populasi sebanyak 43,733,762, menambah sebanyak 9,78% total populasi Uni Eropa. Ukraina dengan 603,500 km² akan menjadi negara terbesar di Uni Eropa, mengalahkan Jerman. Akan tetapi, bergabungnya Ukraina akan menurunkan GDP per kapita Uni Eropa 35,139 Dolar AS, turun sekitar 12% dari angka sebelumnya. Keanggotaan Ukraina akan menggeser lanskap geografis Uni Eropa menjadi semakin ke Timur.

Sementara itu, bagi Ukraina, Uni Eropa membantu modernisasi institusi demokrasi dan memperlancar arus perdagangan antara kedua negara. Keanggotaan Uni Eropa mengafirmasi bahwa Ukraina beserta dengan bahasa dan budayanya merupakan bagian dari keluarga besar Eropa, hal ini dapat berdampak pada meningkatnya keamanan Ukraina terhadap ancaman dari luar.

Referensi 

Hubungan luar negeri Ukraina
Politik Ukraina
Uni Eropa