Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Ketua Ombudsman Republik Indonesia


[[Artikel]]
Ketua Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu dari sembilan anggota di Ombudsman Republik Indonesia. Ketua Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.

Syarat 
Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Ombudsman seseorang harus memenuhi syarat-syarat:
 warga negara Republik Indonesia;
 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 sehat jasmani dan rohani;
 sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang‑kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
 berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 memiliki pengetahuan tentang Ombudsman;
 tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
 tidak menjadi pengurus partai politik.

Larangan 
Ketua Ombudsman dilarang merangkap menjadi:
 pejabat negara atau Penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
 pengusaha;
 pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 pegawai negeri;
 pengurus partai politik; atau
 profesi lainnya.

Penghasilan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010, Ketua Ombudsman berhak atas penghasilan, uang kehormatan, dan hak-hak lain. Penghasilan Ketua Ombudsman per bulan adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang kehormatan diberikan setelah setelah berhenti dari jabatannya karena berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia dengan nominal 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan. Selain penghasilan dan uang kehormatan, Ketua Ombudsman mendapat hak-hak lain berupa tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa.

Daftar Ketua

Referensi 

Ombudsman Republik Indonesia