Program Legislasi Nasional 2015–2019
Artikel Wikipedia
[[Judul]]
Program Legislasi Nasional 2015–2019


[[Artikel]]
Program Legislasi Nasional 2015-2019 (disingkat Prolegnas 2015-2019) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019. Prolegnas 2015-2019 disusun oleh DPR Periode 2014-2019 dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi,
anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. Pada awalnya total RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 RUU. Namun jumlah itu direvisi menjadi 160 RUU karena adanya penambahan RUU Kewirausahaan yg diusulkan oleh DPR

Prolegnas Umum
Terdapat 160 RUU yang masuk dalam daftar RUU Umum Prolegnas 2015-2019. Di Prolegnas tahun 2015 terdapat 26 RUU usulan DPR, 10 usulan pemerintah dan satu usulan dari DPD. Berikut daftar lengkap RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019:

Prolegnas Kumulatif Terbuka
Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum. Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU kumulatif terbuka terdiri atas:
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
 RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka yang telah disahkan oleh DPR periode 2014-2019:

Lihat pula
 Program Legislasi Nasional
 Majelis Permusyawaratan Rakyat
 Dewan Perwakilan Rakyat
 Dewan Perwakilan Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019

Keterangan

Referensi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pemerintahan Indonesia
Program Legislasi Nasional