 
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
 
 
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 31 TAHUN  2018  
TENTANG  
LABEL PANGAN OLAHAN  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN , 
 
Menimbang  : a. bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk 
memberikan informasi yang benar dan jelas kepada 
masyarakat  tentang setiap produk pangan olahan yang 
dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi 
pangan olahan ; 
b. bahwa pengaturan mengenai label pangan olahan 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan 
Pengawas O bat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 
tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu , disesuaikan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
terkini  di bidang label pangan olahan ; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud 
dalam huruf a dan huru f b, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pengawas Obat dan  Maka nan tentang Label Pangan 
Olahan;  
 
Mengingat  : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999  Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ) 
- 2 - 
2. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999  Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3867 ); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4424 ); 
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.03.1.23.11.11.09605 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label 
Pangan;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 
tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, 
dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan 
dan Pangan Siap Saji ( Berita  Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 3 Nomor 617) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi 
Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan 
Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji 
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 
1510 );  
- 3 - 
8. Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  26 
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);  
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor   12 
Tahun 2018 tentang Org anisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
784); 
 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN . 
 
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 
termasuk bahan tam bahan pangan, bahan baku pangan, 
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan  
atau minuman.  
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil 
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 
tanpa bahan t ambahan.  
3. Label Pangan  Olahan  yang selanjutnya disebut Label 
adalah setiap keterangan mengenai Pangan  Olahan  yang 
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau 
bentuk lain yang disertakan pada Pangan  Olahan , 
dimasukan ke dalam,  ditempelkan pada, atau merupakan 
bagian  Kemasan Pangan.   
- 4 - 
4. Pangan Olahan Tertentu adalah Pangan Olahan untuk 
konsumsi bagi kelompok tertentu.  
5. Katego ri Pangan adalah pengelompokan pangan 
berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan.  
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan 
yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 
mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat 
bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.  
7. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk  
mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang 
bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.  
8. Bahan Baku Pangan  yang selanjutnya disebut Bahan 
Baku  adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar 
dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk 
memproduks i pangan.  
9. Bahan Tambahan Pangan  yang selanjutnya disingkat BTP 
adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk 
mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.  
10. BTP Campuran adalah BTP yang mengandung dua atau 
lebih jenis BTP baik dari  golongan BTP yang sama atau  
pun berbeda dengan atau tanpa penambahan bahan lain 
yang diizinkan.  
11. BTP Ikutan ( Carry O ver) adalah BTP yang berasal dari 
semua bahan baku Pangan, Bahan Penolong dan/atau 
BTP, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas 
secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan 
produk yang tidak berfungsi secara teknologi dalam 
produk pangan akhir.  
12. Bahan Penolong ( Processing Aids ) adalah bahan, tidak 
termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi 
sebagai Pangan, sengaja digunakan dalam proses 
pengolaha n Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi 
tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk 
akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu 
dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak 
menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak 
mempunyai fungs i teknologi.   
- 5 - 
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses 
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, 
mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau 
mengubah bentuk Pangan.  
14. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau 
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan 
kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.  
15. Pangan Iradiasi adalah setiap Pangan yang dengan sengaja 
dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau 
jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang 
digunakan.  
16. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang 
diproduksi atau yang menggunakan  bahan baku, Bahan 
Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan 
dari proses rekayasa genetik.  
17. Pangan Olahan Organik adalah makanan atau minuman 
yang berasal dari pangan orga nik hasil proses dengan cara 
atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan 
yang diizinkan.  
18. Alergen adalah bahan pangan atau senyawa yang 
menyebabkan alergi dan/atau intoleransi.  
19. Vegan adalah orang yang tidak mengonsumsi Pangan dari 
hewan dan prod uk olahan dan produk turunan daging, 
ikan, telur, susu, atau madu.  
20. Informasi Nilai Gizi adalah daftar kandungan zat Gizi 
Pangan pada Label Pangan sesuai dengan format yang 
dibakukan.  
21. Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, 
menyarankan atau secar a tidak langsung menyatakan 
perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang 
berkenaan dengan asal usul, kandungan Gizi, manfaat, 
sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu 
lainnya.  
22. Nomor Izin Edar adalah nomor yang diberikan bagi Pangan 
Olaha n dalam rangka peredaran Pangan yang tercantum 
pada Izin Edar.   
- 6 - 
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, 
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum.  
24. Pelaku Usaha Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku 
Usaha adalah Setiap Orang y ang bergerak pada satu atau 
lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia 
masukan produksi, proses produksi, pengolahan, 
pemasaran, perdagangan, dan penunjang.  
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan.  
 
Pasal 2 
(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam 
negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran 
wajib mencantumkan Label.  
(2) Setiap Orang yang mengimpor Pangan Olahan untuk 
diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib 
mencantumkan Label pada saat memasuki  wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
(3) Kemasan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) merupakan kemasan akhir pangan yang tidak 
boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan 
yang lebih kecil dan siap  untuk diperdagangkan.  
(4) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) termasuk  Pangan Olahan yang diedarkan untuk 
tujuan donasi dan/ atau program pemerintah.  
 
Pasal 3 
(1) Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada 
Kemasan Pangan wajib sesuai dengan Label yang disetujui 
pada saat izin edar.  
(2) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib 
dicantumkan  pada  bagian  Kemasan Pangan yang mudah 
dilihat dan dibaca.  
  
- 7 - 
(3) Label sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  wajib  tidak 
mudah lepas dari Kemasan Pangan , tidak mudah luntur, 
dan/ atau rusak.  
 
BAB II  
KRITERIA  LABEL  
 
Bagian Kesatu  
Umum  
 
Pasal 4 
(1) Setiap Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai 
Pangan Olahan dengan benar dan tidak menyesatkan.  
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
keterangan yang berbentuk  tulisan, gambar, kombinasi 
keduanya, atau bentuk lain . 
 
Pasal  5 
(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus 
memuat keterangan paling sedikit mengenai:  
a. nama  produk ;  
b. daftar bahan yang digunakan;  
c. berat bersih atau isi bersih;  
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
mengimpor;  
e. halal bagi yang dipersyaratkan;  
f. tanggal dan kode produksi;  
g. keterangan kedaluwarsa;  
h. nomor izin edar; dan  
i. asal usul bahan Pangan tertentu.  
(2) Keterangan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h  harus  
ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat 
dan dibaca.  
 
  
- 8 - 
Pasal 6 
Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku Usaha untuk 
diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya, Label harus 
memuat keterangan paling sedikit mengenai:  
a. nama produk;  
b. berat bersih atau isi bersih;  
c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 
mengimpor ; 
d. tanggal dan kode produksi; dan 
e. keterangan  kedaluwarsa;  
 
Pasal 7  
(1) Keterangan pada Label sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) harus ditulis dan dicetak dalam bahasa 
Indonesia.  
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 
dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa 
daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih  
dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia.  
(3) Dalam hal keterangan pada Label tidak memiliki padanan  
kata atau diciptakan padanan kata dalam bahasa 
Indonesia, keterangan dapat dicantumkan dalam istilah 
asing.  
(4) Istilah asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
berupa : 
a. kata, kalimat, angka, atau huruf selain bahasa 
Indonesia; dan/atau  
b. istilah teknis atau ilmiah untuk menyebutkan suatu 
jenis bahan yang digunakan dalam daftar bahan yang 
digunakan.  
 
Pasal 8 
Gambar, warna, dan/atau desain lainnya dapat digunakan 
sebagai latar belakang sepanjang tidak mengaburkan tulisan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
 
  
- 9 - 
Pasal  9 
(1) Keterangan pada Label yang berbentuk tulisan wajib 
dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan 
proporsional dengan luas permukaan Label.  
(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil  sama 
dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis 
huruf Arial dengan ukuran 1 mm (satu millime ter) (Arial 6 
point) . 
(3) Keterangan mengenai nama produk dan peringatan pada 
Label harus dicantumkan dengan ukuran huruf paling 
kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” 
pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2  mm (dua 
milimeter) . 
(4) Keterangan berupa peringatan pada Label sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi:  
a. peringatan terkait penggunaan pemanis buatan ;  
b. keterangan tentang Pangan Olahan yang proses 
pembuatannya bersinggungan dan/atau 
menggunakan fasilitas bersama dengan bahan 
bersumber babi ; 
c. keterangan tentang alergen;  
d. peringatan pada label minuman beralkohol ; dan/atau  
e. peringatan pada label produk susu . 
(5) Dalam  hal luas permukaan Label kurang dari atau sama 
dengan 10 cm2 (sepuluh sentimeter persegi), tulisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa huruf 
dan/atau  angka wajib  dicantumkan dengan ukuran paling 
kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).  
 
 
 
 
 
 
 
  
- 10 - 
Bagian Kedua  
Nama Produk  
 
Pasal 10 
(1) Nama produk  terdiri atas : 
a. nama jenis Pangan  Olahan ; dan  
b. nama dagang.  
(2) Nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a 
wajib dicantumkan pada Label Pangan Olahan.  
(3) Nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dapat dicantumkan pada Label Pangan Olahan.  
 
Pasal  11 
(1) Nama jenis  Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf a  merupakan pernyataan atau keterangan 
identitas mengenai Pangan Olahan.  
(2) Nama jenis Pangan Olahan harus menunjukkan 
karakteristik spesifik dari Pangan  Olahan  sesuai dengan 
Kategori Pangan.  
(3) Karakteristik spesifik dari Pangan Olahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi pengertian dan 
karakteristik dasar yang menunjukkan sifat dan/atau 
keadaan yang sebenarnya.  
(4) Dalam hal Pangan Olahan telah diatur dalam SNI yang 
diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis Pangan 
Olahan harus sesuai dengan SNI.  
(5) Dalam hal Pangan Olahan berupa minuman beralkohol 
dan nama jenis nya tidak tercantum dalam  Kategori 
Pangan , pada label  dicantumkan  ”MINUMAN 
BERALKOHOL GOLONGAN ....”.  
(6) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(7) Dalam hal nama jenis Pangan Olahan belum  ditetapkan  
dalam Kategori Pangan, penggunaan nama jenis Pangan 
Olahan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 
Kepala Badan.  
  
- 11 - 
Pasal 12 
(1) Nama  dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf  b tidak dapat digunakan apabila nama dagang 
memuat unsur  sebagai  berikut:  
a. bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan, moralitas agama, budaya, 
kesusilaan, dan/ atau ketertiban umum;  
b. tidak memiliki daya pembeda;  
c. telah menjadi milik umum;  
d. menggunakan nama jenis atau nama umum/generik 
terkait Pangan Olahan yang bersangkutan;  
e. menggunakan kata sifat yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat memengaruhi  penafsiran 
terhadap Pangan Olahan;  
f. menggunakan kata yang terkait aspek keamanan 
pangan , gizi, dan /atau  kesehatan;  dan/atau  
g. menggunakan  nama dagang yang telah mempunyai 
sertifikat merek untuk Pangan Olahan sejenis atas 
nama orang dan/ atau badan usaha lain.  
(2) Nama dagang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat 
berupa gambar, kata, huruf, angka , susunan warna, 
dan/ atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya 
pembeda . 
(3) Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dari 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum  dapat digunakan sepanjang tidak 
bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan 
kesehatan . 
 
Bagian Ketiga  
Daftar Bahan yang Digunakan  
 
Pasal 1 3 
(1) Daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  5 ayat (1) huruf b merupakan daftar bahan 
yang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi 
Pangan.   
- 12 - 
(2) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi : 
a. Bahan Baku ;  
b. BTP; dan  
c. Bahan Penolong.  
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku untuk  Bahan Penolong.  
 
Paragraf 1  
Bahan Baku  
 
Pasal 1 4 
(1) Pencantuman  daftar bahan yang digunakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 3 harus didahului dengan tulisan : 
a. “daftar bahan” ;  
b. “bahan yang digunakan” ;  
c. “bahan -bahan” ; atau  
d. “komposisi”.  
(2) Nama bahan yang  dicantumkan dalam daftar bahan yang  
digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a. merupakan nama lazim  yang lengkap dan tidak 
berupa  singkatan; dan  
b. disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang 
digunakan paling banyak.  
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk vitamin, mineral, dan /atau  BTP. 
 
Pasal 1 5 
(1) Pangan Olahan yang diprod uksi menggunakan lebih dari 
satu bahan Pangan wajib dicantumkan persentase 
kandungan bahan untuk bahan baku utama pada daftar 
bahan yang digunakan.  
(2) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bahan yang digunakan untuk memproduksi 
Pangan Olahan dengan jumlah terbanyak dan atau bahan 
yang dapat memberikan identitas dari produk.   
- 13 - 
(3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), presentase k andungan bahan juga dapat 
dicantumkan berdekatan dengan nama jenis.  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
berlaku  untuk Pangan Olahan yang mencantumkan:   
a. tulisan “ Dari ... (nama bahan)”;  
b. tulisan “D engan ... (nama bahan)”; atau  
c. gambar bahan.  
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), tidak 
berlaku untuk  jenis  bahan yang beririsan fungsi dengan 
zat Gizi . 
 
Pasal 16 
(1) Air yang ditambahkan harus dicantumkan dalam daftar 
bahan yang digunakan,  kecuali air tersebut  merupakan 
bagian dari kand ungan bahan yang digunakan.  
(2) Air yang ditambahkan yang seluruhnya mengalami 
penguapan selama proses pengolahan dapat  dicantumkan 
dalam daftar bahan yang digunakan.  
 
Pasal 17 
Gambar  buah, daging, ikan atau bahan P angan lainnya hanya 
boleh dicantumkan apabila Pangan Olahan mengandung 
Bahan Baku tersebut , bukan sebagai BTP . 
 
Pasal  18 
(1) Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol wajib 
mencantumkan kadar alkohol.  
(2) Kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan pada bagian yang mudah dilihat, dan/atau 
dibaca.  
(3) Dalam hal Pangan Olahan mengandung alkohol ikutan 
(carry over ), pencantuman kadar alkohol ditulis pada 
daftar bahan yang digunakan, setelah pencantuman 
bahan yang mengandung alkohol tersebut.   
- 14 - 
(4) Kadar  alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dicantumkan dalam bentuk persentase 
“mengandung alkohol ±...% (v/v)”.  
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Pangan Olahan yang ditambahkan alkohol 
atau mengandung alkohol ikutan  (Carry Over) namun 
tidak terdeteksi pada produk akhir  atau telah memiliki 
sertifikat halal . 
 
Paragraf 2  
BTP 
 
Pasal 19 
(1) BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (2) huruf 
b meliputi:  
a. BTP melalui penambahan langsung; dan/atau  
b. BTP Ikutan  (Carry Over ). 
(2) Keterangan mengenai BTP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dicantumkan  dalam  daftar bahan yang 
digunakan.  
(3) Keterangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  
a. nama golongan BTP;  
b. nama j enis untuk  BTP antioksidan, pemanis (pemanis 
alami atau pemanis buatan), pengawet, pewarna 
(pewarna alami atau pewarna sintetik), dan/atau 
penguat rasa;  
c. nomor indeks pewarna untuk BTP pewarna; dan  
d. nama kelompok perisa untuk BTP perisa meliputi 
perisa alami dan/atau  perisa sintetik .  
(4) BTP Ikutan ( Carry Over ) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b harus dicantumkan  setelah bahan yang 
mengandung BTP.  
(5) BTP Ikutan ( Carry O ver) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b hanya berupa BTP golongan antioksidan, 
pemanis (pemanis alami atau pemanis buatan) , pengawet, 
pewarna (pewarna alami atau pewarna sintetik) , dan 
penguat rasa.   
- 15 - 
Pasal 20 
(1) Keterangan pada  Pangan Olahan yang mengandu ng 
pemanis buatan , wajib dicantumkan  tulisan ”Mengandung 
pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak 
di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui” . 
(2) Keterangan pada Pangan Olahan untuk penderita diabetes 
dan/atau makanan berkalori rendah yang menggunakan 
pemanis buatan wajib dicantumkan tulisan "Untuk 
penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan 
makanan berkalori rendah”.  
(3) Keterangan pada  Pangan Olahan yang men ggunakan 
pemanis buatan aspartam, wajib di cantumkan  peringatan 
“Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita 
fenilketonurik”.  
(4) Keterangan pada  Pangan Olahan yang mengandung poliol , 
wajib di cantumkan  peringatan “Konsumsi berlebihan 
mempunyai efek laksatif”.  
 
Pasal  21 
(1) BTP yang diperdagangkan secara eceran wajib 
dicantumkan keterangan:  
a. Tulisan  “Bahan Tambahan Pangan”;  
b. Nama  golongan BTP; dan  
c. Nama  jenis BTP.  
(2) Keterangan  tentang  BTP pemanis alami atau pemanis 
buatan selain dicantumkan keterangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), juga wajib dicantumkan:  
a. Kesetaraan  kemanisan dibandingkan dengan gula  
sukrosa ;  
b. Tulisan  "Untuk penderita diabetes dan/atau orang 
yang membutuhkan makanan berkalori rendah”, 
untuk BTP pemanis buatan  dalam bentuk table top ; 
dan 
 
  
- 16 - 
c. Tulisan  ”Mengandung pemanis buatan, disarankan 
tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, 
ibu hamil, dan  ibu menyusui”.  
(3) Keterangan tentang BTP yang mengandung poliol, wajib 
dicantumkan peringatan “Konsumsi berlebihan 
mempunyai efek laksatif”.  
(4) Keterangan tentang  BTP pemanis buatan aspartam , wajib 
dicantumkan :  
a. Peringatan ”Mengandung fenilalanin,  tidak co cok untuk 
penderita fenilketonurik”; dan  
b. Tulisan “Tidak cocok digunakan untuk bahan yang 
akan dipanaskan”.  
(5) Keterangan tentang  BTP pewarna, wajib mencantumkan:  
a. Nomor indeks ( Colour Index , CI), jika jenis BTP tersebut 
memiliki nomor indeks ;  
b. Tulisan “Pewarna Pangan ” dengan huruf kapital  
berwarna  hijau di dalam kotak persegi panjang 
berwarna hijau; dan  
 
 
c. Logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna hitam.  
 
(6) Pencantuman gambar bahan Pangan pada label BTP 
hanya boleh dicantumkan jika BTP mengandung bahan 
Pangan tersebut.  
 
Pasal  22 
Dikecualikan untuk table -top sweetener  yang kemasannya 
terlalu kecil sehingga seluruh keterangan tidak mungkin 
dicantumkan, tetap wajib mencantumkan nama jenis BTP, 
nama dan alamat pihak yang memproduksi, dan kesetaraan 
kemanisan terhadap gula sukrosa.  
 
 
PEWARNA PANGAN   
- 17 - 
Pasal 23 
Pada Label BTP Campuran wajib dicantumkan:  
a. tulisan “Bahan Tambahan Pangan Campuran”;  
b. nama golongan BTP yang mempunyai fungsi utama;   
c. jenis Pangan Olahan yang diizinkan menggunakan BTP 
Campuran ; dan 
d. takaran penggunaan dalam jenis Pangan Olahan .  
 
Pasal 24  
(1) Pada Label dapat dicantumkan keterangan tanpa BTP.  
(2) Keterangan  tanpa BTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya diizinkan untuk jenis BTP:  
a. pemanis buatan;  
b. pengawet;  
c. pewarna sintetik;  
d. antioksidan; dan/atau  
e. penguat rasa.  
(3) Keterangan tanpa BTP sebagaimana  dimaksud pada ayat 
(1) dicantumkan jika pada produk akhir Pangan Olahan 
tidak mengandung jenis BTP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2).  
(4) Keterangan tanpa BTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi:  
a. tanpa pemanis buatan;  
b. tanpa pengawet;  
c. tanpa  pewarna sintetik;  
d. tanpa antioksidan; dan/atau  
e. tanpa penguat rasa.  
(5) Keterangan tanpa BTP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak dapat dicantumkan untuk jenis BTP yang 
beririsan fungsi dengan zat gizi.  
(6) Keterangan tanpa BTP sebagaimana dimak sud pada ayat 
(4) pada Label  dicantumkan setelah daftar bahan yang 
digunakan.  
 
 
  
- 18 - 
Paragraf 3  
Bahan Penolong  
 
Pasal 2 5 
(1) Pada Label untuk Bahan Penolong yang diperdagangkan 
wajib dicantumkan:  
a. tulisan “Bahan Penolong”;  
b. golongan Bahan Penolong;  
c. jenis Bahan Penolong; dan  
d. tulisan “TARA PANGAN”.  
(2) Dalam hal Bahan Penolong merupakan golongan enzim, 
selain mencantumkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan nomor 
enzyme commission  (EC) dan sumber jenis Bahan 
Penolong.  
(3) Dalam hal Bahan Pen olong  Golongan Enzim yang 
menggu nakan penjerap enzim, selain dicantumkan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat 
(2), wajib dicantumkan nama jenis penjerap enzim.   
 
Bagian Keempat  
Berat Bersih atau Isi Bersih  
 
Pasal 2 6 
(1) Berat bersih atau isi bersih  merupakan  informasi 
mengenai  jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam 
kemasan atau wadah  dicantumkan dalam satuan metrik.  
(2) Pencantuman  satuan metrik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:  
a. ukuran berat untuk Pangan Olahan padat yang 
dinyatakan dengan berat bersih;  
b. ukuran volume untuk Pangan Olahan cair yang 
dinyatakan dengan isi bersih; atau  
c. ukuran berat atau volume untuk Pangan Ola han semi 
padat atau kental yang dinyatakan dengan berat bersih 
atau isi bersih.   
- 19 - 
(3) Penulisan satuan berat bersih  atau isi bersih sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 2) meliputi:  
a. padat ditulis menggunakan satuan  miligram (mg), gram 
(g), kilogram (kg);  
b. cair ditulis menggunakan satuan  mililiter (ml atau mL), 
liter (l atau L); atau  
c. semi padat  ditulis menggunakan satuan  miligram (mg), 
gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL), liter (l atau 
L). 
(5) Dalam hal produk berupa butiran atau bijian, selain berat 
bersih dapat dicantumkan jumlah butir atau biji dan berat 
per butir atau per biji.  
(6) Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot 
tuntas harus ditempatkan pada b agian yang paling mudah 
dilihat  dan/atau dibaca oleh konsumen.  
 
Pasal  27 
(1) Pada Label untuk Pangan Olahan yang menggunakan 
medium cair, selain keterangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26, harus dicantumkan bobot tuntas atau 
berat tuntas . 
(2) Bobot tuntas atau berat tuntas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan ukuran berat u ntuk Pangan 
Olahan  padat yang menggunakan medium cair dihitung 
dengan cara pengurangan berat bersih dengan berat 
medium cair.  
(3) Bobot tuntas atau berat tuntas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dicantumkan untuk Pangan Olahan 
yang disalut atau dilapis  dengan medium padat.  
 
Bagian  Kelima  
Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi atau Mengimpor  
 
Pasal  28 
Pihak yang memproduksi , pihak yang mengimpor, pihak 
pemberi kontra k, pihak penerima kontrak dan/atau pihak  
- 20 - 
pemberi lisensi Pangan Olahan wajib mencantumkan nama dan 
alamat.  
 
Pasal 29  
(1) Pencantuman alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 untuk Pangan Olahan produk dalam negeri  paling 
sedikit meliputi nama  kota,  kode pos,  dan Indonesia . 
(2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak ter daftar pada direktori kota atau buku telepon,  
pihak yang memproduksi harus mencantumkan alamat 
secara jelas dan lengkap.  
 
Pasal  30 
(1) Pencantuman alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 untuk produksi Pangan Olahan Impor paling sedikit 
meliputi nama kota dan negara.  
(2) Dalam hal Pangan Olahan impor selain mencantumkan 
nama dan alamat pihak yang memproduksi  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 , pihak yang mengimpor 
dan/atau distributor yang mendapatkan penunjukan dari 
negara asal wajib juga mencantumkan na ma dan alamat 
pihak yang mengimpor.  
(3) Pencantuman nama dan alamat pihak yang mengimpor  
dan/atau distributor  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
didahului dengan keterangan berupa “Di impor/ 
didistribusikan oleh ... “ . 
(4) Alamat pihak yang mengimpor  dan/atau distr ibutor 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) paling sedikit 
mencantumkan nama kota, kode pos, dan Indonesia.  
(5) Dalam hal alamat s ebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) 
tidak terdaftar pada direktori kota atau buku telepon, 
pihak yang mengimpor  dan/atau distributor harus 
mencantumkan alamat secara jelas dan lengkap.  
 
 
 
  
- 21 - 
Pasal 31 
(1) Dalam hal Pangan Olahan diproduksi secara kontrak ,  
pihak p emberi kontrak dan pihak penerima  kontrak 
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 28 wajib 
mencantumkan nama dan alamat yang dilengkapi dengan 
tulisan “Diproduksi oleh ... untuk ...”, ”Dikemas oleh ... 
untuk ... ”.  
(2) Dalam hal Pangan Olahan diproduksi berdasarkan lisensi, 
pihak pemberi lisensi sebag aimana d imaksud dalam Pasal 
28, wajib  mencantumkan nama dan alam at yang 
dilengkapi dengan tulisan “Diproduksi oleh ... dibawah 
lisensi: ...“  
 
Bagian Keenam  
Keterangan Halal  bagi yang Dipersyaratkan  
 
Pasal 32 
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan 
Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal 
setelah mendapatkan sertifikat halal.  
(2) Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbit kan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
(3) Dalam  hal sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan 
antara Indonesia dengan negara asal, keterangan halal 
negara asal dapat dicantumkan sepanjang telah  
mendapatkan sertifikat halal dari negara asal.   
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pencantuman keterangan 
halal  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura n 
perundang -undangan.  
 
 
 
 
 
  
- 22 - 
Bagian Ketujuh  
Tanggal dan Kode Produksi  
 
Pasal 33 
(1) Tanggal dan kode produksi wajib dicantumkan pada Label 
dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan 
dibaca.  
(2) Tanggal dan kode produksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat 
produ ksi Pangan pada kondisi dan waktu tertentu.  
(3) Tanggal dan kode produks i sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa nomor bets  (batch ) dan/atau waktu 
produksi.  
(4) Tanggal dan kode produksi dapat dicantumkan terpisah 
dari keterangan  pada Label dan harus disertai dengan 
petunjuk tempat pencantuman kode produksi.  
(5) Keterangan tempat pencantuman kode produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:  
a. “Kode Produksi, lihat bagian bawah kaleng”; atau  
b. “Kode produksi, lihat pada tutup botol”.  
 
Bagian Kedelapan  
Keterangan Kedaluwarsa  
 
Pasal 34 
(1) Keterangan kedaluwar sa merupakan batas akhir suatu 
Pangan dijamin mutunya ,  sepanjang penyimpanannya 
mengikuti petunjuk yang diberikan produsen .  
(2) Keterangan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun.  
(3) Dalam hal Pangan Olahan memiliki masa simpan kurang 
dari atau sama dengan 3 (tig a) bulan, keterangan 
kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan 
dan tahun.  
  
- 23 - 
(4) Dalam hal Pangan Olahan memiliki masa simpan lebih 
dari 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang 
dicantumkan meliputi:  
a. tanggal, bulan dan tahun; atau  
b. bulan dan tahun.  
(5) Keterangan kedaluwarsa  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didahului tulisan “Baik digunakan sebelum”.  
(6) Keterangan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dicantumkan terpisah dari tulisan “Baik 
digunakan sebelum”, dan disertai dengan petunjuk tempat 
pencantuman tanggal kedaluwarsa dapat berupa : 
a. ”Baik digunakan sebel um, lihat bagian bawah kaleng ” 
atau 
b. ”Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol”.  
 
Pasal 35 
(1) Dikecualikan dari ketentuan pencantuman keterangan 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
untuk:  
a. minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% 
(tujuh persen);   
b. roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari 
atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam; dan  
c. cuka.  
(2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus mencantumkan  tanggal produksi  dan/atau tanggal 
pengemasan.  
 
Bagian Kesembilan  
Nomor Izin Edar  
 
Pasal 36 
(1) Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk 
dalam negeri harus diawali dengan tulisan “BPOM RI MD”  
yang diikuti dengan digit angka .  
- 24 - 
(2) Pencantuman Nomor Izin Edar Pangan Olahan produk 
impor  harus diawali dengan tulisan “BPOM RI ML ” yang 
diikuti dengan dig it angka . 
(3) Nomor Izin Edar yang dicantumkan pada Label  harus 
sesuai dengan nomor pendaftaran pangan yang tercantum 
pada Izin Edar.  
(4) Dalam hal Pangan Olahan merupakan Pangan Olahan 
industri rumah tangga, pada Label harus dicantumkan 
tulisan “P -IRT”.  
 
Bagian Kesepuluh  
Asal Usul Bahan Pangan Tertentu  
 
Pasal 37 
(1) Keterangan  tentang a sal usul bahan Pangan  tertentu  
meliputi:  
a.  asal bahan Pangan tertentu yang bersumber dari 
hewan atau tanaman; dan  
b.  Pangan yang diproduksi melalui proses khusus.  
(2) Keterangan tentang asal  usul bahan Pangan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a harus 
dicantumkan pada daftar bahan berupa nama bahan 
diikuti dengan asal bahan.  
(3) Dalam hal asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huru f a berasal dari hewan harus 
disertai dengan pencantuman jenis hewan diikuti dengan 
asal bahan.  
(4) Dalam hal asal usul bahan Pangan tertentu sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (2) huruf a berasal dari tanaman  
disertai dengan pencantuman jenis tanaman diikuti 
dengan asal bahan.  
(5) Asal usul b ahan Pangan tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan bahan yang bersumber 
atau mengandung atau berasal dari hewan atau tanaman, 
baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk 
olahan atau produk turunanny a yang terkait dengan 
status kehalalan produk.   
- 25 - 
(6) Pangan yang diproduksi melalui proses khusus 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1 ) huruf b meliputi  
Pangan Produk Rekayasa Genetik  atau Pangan Iradiasi.  
 
Pasal  38 
(1) Setiap Orang yang memproduksi dan menggunakan bahan 
baku, BTP dan/atau bahan lain yang berasal dari produk 
rekayasa genetik untuk diedarkan wajib mencantumkan 
keterangan berupa tulisan “PRODUK REKAYASA 
GENETIK” pada Label.  
(2) Persyaratan dan tata cara pencantuman keterangan 
produk rekayasa ge netik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Pasal 39  
(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan iradiasi wajib 
mencantumkan keterangan berupa tulisan “IRADIASI” 
pada Label.  
(2) Persyaratan dan tata cara pencantuman keterangan 
iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Pasal 40 
(1) Dalam hal  Pangan Olahan mengandung bahan berasal 
dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa  
tulisan  ”MENGANDUNG BABI” dan gambar babi.  
(2) Tanda khusus berupa tulisan dan gambar  babi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan 
dengan tulisan berwarna merah di dalam kotak persegi  
panjang berwarna merah di atas dasar putih sebagaimana 
tanda berikut:  
 
 
- 26 - 
Pada proses pembuatannya bersinggungan  
dan/atau menggunakan fasilitas bersama  
dengan bahan bersumber babi  
 
(3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas 
terbaca dan proporsional terhadap luas permukaan Label 
serta di cantumkan pada b agian yang paling mudah dilihat  
dan/atau dibaca.  
(4) Bahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa gelatin, gliserin, enzyme, lemak, collagen, colostrum, 
embryo extract, blood extract, hydrolyzed haemoglobin, 
keratin, hair extra ct, placenta, protein, thymus extract, 
thymus hydrolisate, stomach extract , minyak, lemak reroti 
(shortening ), pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, 
monogliserida, digliserida, atau trigliserida.  
 
Pasal 41 
(1) Dalam hal Pangan Olahan melalui proses pembuatan yang 
bersinggungan dan/atau mengunakan fasilitas bersama 
dengan bahan bersumber babi, pada Label harus 
dicantumkan keterangan  berupa tulisan “Pada proses  
pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan 
fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi” dan 
gambar babi.  
(2) Tulisan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
tulisan berwarna merah dalam kotak dengan warna merah 
di atas dasar putih, dan gambar babi sebagaimana tanda 
berikut:  
 
 
 
 
 
Pasal  42 
Tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 
dan Pasal 41 ayat (2 ) harus dicantumkan dengan ukuran  huruf  
minimal  2 mm (dua milimeter)  pada bagian  yang paling mudah 
dilihat  dan/atau dibaca.  
 
 
  
- 27 - 
BAB III  
KETERANGAN LAIN  
 
Bagian Kesatu  
Keterangan tentang Kandungan Gizi dan/atau Non Gizi  
 
Pasal 43 
(1) Keterangan tentang kandungan Gizi dan/atau non Gizi 
wajib dicantumkan pada Label .  
(2) Keterangan tentang  kandungan Gizi dan/atau non Gizi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan berupa 
Informasi Nilai Gizi.  
(3) Persyaratan dan tata cara pencantuman Informasi Nilai 
Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang -
undangan.  
 
Pasal 44 
(1) Setiap Orang yang mencantumkan Informasi Nilai Gizi 
dapat  mencantumkan kandungan Gizi pada bagian utama 
Label ( Front of Pack  - FOP).  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman 
kandungan Gizi  pada bagian utama Label sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
Bagian Kedua                           
Keterangan I nformasi Pesan Kesehatan  
 
Pasal 4 5 
(1) Label yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak dan 
dikonsumsi dalam jumlah yang dapat menimbulkan risiko 
penyakit tidak menular wajib dicantumkan informasi 
pesan kesehatan.  
(2) Informasi pesan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenis  
- 28 - 
Pangan Olahan dengan mempertimbangkan risiko 
kejadian penyakit tidak menular.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi pesan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Bagian Ketiga  
Keterangan tentang Peruntukan  
 
Pasal 4 6 
(1) Label Pangan Olahan Tertentu wajib dicantumkan 
keterangan tentang peruntukan yang memuat informasi 
tentang target konsumen dari suatu produk,  meliputi bayi, 
ibu hamil, ibu menyusui, dan orang dengan penyakit 
tertentu.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencan tuman 
keterangan tentang peruntukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Bagian Keempat  
Keterangan tentang Cara Penggunaan  
 
Pasal 4 7 
(1) Keterangan tentang cara penggunaan mencakup informasi 
tentang cara penyiapan  dan saran penyajian.  
(2) Pangan Olahan yang memerlukan penyiapan sebelum 
disajikan atau digunakan harus mencantumkan c ara 
penyiapan  seperti  dilarutkan  dengan air, direbus atau 
digoren g. 
(3) Dalam hal Pangan Olahan mencantumkan saran 
penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  wajib  
mencantumkan tulisan “saran penyajian” yang 
berdekatan dengan gambar tersebut, dan  dapat disertakan 
gambar bahan P angan lainnya.  
 
  
- 29 - 
Bagian Kelima  
Keterangan tentang Cara Penyimpanan  
 
Pasal 48 
(1) Keterangan tentang cara penyimpanan wajib dicantumkan 
pada Label Pangan Olahan dengan masa simpan yang 
dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan , dan harus 
disimpan pada kondisi penyimpanan khusus.  
(2) Pangan Olahan yang tidak lazim dikonsumsi  untuk satu 
kali makan atau dimaksudkan untuk lebih dari 1 (satu) 
saji, wajib mencantumkan keterangan tentang cara 
penyimpanan setelah kemasan dibuka .  
(3) Cara penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dica ntumkan, berdekatan dengan keterangan 
kedaluwarsa.  
 
Bagian Keenam  
Keterangan tentang Alergen  
 
Pasal 49 
(1) Keterangan tentang Alergen wajib dicantumkan pada 
Label yang mengandung Alergen.  
(2) Pangan Olahan yang diproduksi menggunakan sarana 
produksi yang sama dengan  Pangan Olahan yang 
mengandung Alergen wajib mencantumkan informasi 
tentang kandungan Alergen.  
(3) Alergen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa:  
a. serealia mengandung gluten, yaitu gandum, rye, barley, 
oats, spelt atau strain  hibrida;  
b. telur;  
c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting, tiram), moluska 
(kerang, bekicot, atau siput laut);  
d. kacang tanah ( peanut ), kedelai;  
e. susu (termasuk laktosa);  
f. kacang pohon ( tree nuts ) termasuk kacang kenari, 
almond, hazelnut, walnut , kacang pecan , kacang Brazil ,  
- 30 - 
kacang pistachio , kacang Macadamia  atau kacang 
Queensland ; kacang mede; dan 
g. sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg 
(sepuluh miligram per kilogram) dihitung sebagai SO 2 
(dapat berupa belerang dioksida, natrium bisulfit, 
natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalsium bisulfit, dan 
kalium bisulfit) untuk produk siap konsumsi .  
 
Pasal  50 
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 untuk Pangan Olahan yang mengandung 
Alergen yang telah mengalami proses pemurnian lebih 
lanjut ( highly refined food ).  
(2) Pangan Olahan yang telah mengalami proses pemurnian 
lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a.  produk serealia antara lain sirup glukosa (termasuk 
dekstrosa), maltodekstrin, fruktosa, dan gula alkohol;  
b.  produk perikanan dapat berupa  gelatin, minyak ikan;  
c.  produk kedelai dapat berupa  minyak; lemak kedelai 
dan lesitin ; RRR alpha tocopherol; alp ha toc opherol; 
gama  tocopherol;  alpha tocotrienol ;                                        
5,7,8-trimethyltocol ; dan campuran tocopherol ;  
d.  produk susu dapat berupa  laktitol , protein terhidrolisa 
sempurna.  
 
Pasal 51 
(1) Keterangan tentang  Pangan Olahan  yang mengandung 
Alergen wajib dicantumkan bahan alergen dalam daftar 
bahan dengan tulisan yang dicetak tebal dan 
mencantumk an tulisan informasi Alergen  berupa  
“Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak 
tebal”;  
(2) Pangan Olahan  yang diproduksi menggunakan sarana 
produksi yang sama dengan Pangan Olahan yang 
mengandung alergen wajib mencantumkan tulisan:   
a. “Diproduksi menggunakan peralatan yang juga 
memproses ...” diikuti dengan nama alergen ;   
- 31 - 
b. “Mungkin mengandung ...” diikuti dengan nama 
alergen ; atau  
c. “Dapat mengandung  …” diikuti dengan nama 
Alergen.  
(3) Pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) harus berdekatan dengan daftar 
bahan.  
(4) Dikecualikan dari  ketentuan sebagaimana dimaksud pada  
ketentuan  ayat (2) , dalam hal Pelaku Usaha  dapat 
menjamin tidak ada trace Alergen pada sarana produksi  
dengan dibuktikan dokumen validasi . 
 
Bagian Ketujuh  
Keterangan tentang Peringatan  
 
Pasal 52 
Pada Label minuman beralkohol wajib dicantumkan tulisan  
peringatan:  
a. “MINUMAN BERALKOHOL”  
b. “Mengandung Alkohol ± … % v/v”   
c. “DI BAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL 
DILARANG MINUM”.  
 
Pasal 53 
(1) Pada Label produk susu harus dicantumkan peringatan 
berupa tulisan “Perhatikan! , tulisan “ Tidak untuk 
menggantikan Air Susu Ibu " dan tulisan “Tidak Cocok 
untuk Bayi  sampai usia 12 bulan”.  
(2) Produk susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup susu bubuk,  susu Ultra High Temperature  
(UHT), susu pasteurisasi, dan susu steril.  
 
 
 
 
  
- 32 - 
(3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan dengan tulisan berwarna merah di dalam 
kotak persegi panjang berwarna merah di atas dasar putih 
sebagai  berikut:  
 
 
 
 
 
Pasal  54 
(1) Pada  Label produk susu kental dan analognya  wajib 
dicantumkan peringatan berupa tulisan “Perhatikan! , 
tulisan "Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu" , tulisan 
“Tidak Cocok u ntuk Bayi  sampai usia 12 bulan” , dan 
tulisan “ Tidak dapat digunakan  sebagai satu -satunya 
sumber gizi”.  
(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan dengan tulisan berwarna  merah di dalam 
kotak persegi panjang berwarna merah di atas dasar putih 
sebagai berikut:  
 
 
 
 
Bagian Kedelapan  
Keterangan tentang Klaim  
 
Pasal 5 5 
(1) Pangan Olahan dapat mencantumkan Klaim Gizi, Klaim 
kesehatan dan Klaim lainnya.  
(2) Klaim Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Klaim kandungan zat Gizi dan Klaim perbandingan.  
(3) Klaim kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi Klaim fungsi zat Gizi, Klaim fungsi lain, dan Klaim 
penurunan risiko penyakit.  Perhatikan!  
Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu  
Tidak Cocok untuk Bayi  sampai usia 12 bulan                                              
Perhatikan!  
Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu  
Tidak Cocok u ntuk Bayi sampai usia 12 bulan  
Tidak dapat digunakan  sebagai satu -satunya sumber gizi   
- 33 - 
(4) Klaim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi Klaim isotonik, Klaim tanpa penambahan gula, 
Klaim laktosa dan Kl aim gluten.  
(5) Pencantuman Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang -undangan.  
 
Bagian Kesembilan  
Keterangan tentang Pangan Olahan Organik  
 
Pasal 5 6 
(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan Organik 
wajib mencantumkan keterangan tentang organik.  
(2) Pencantuman keterangan tentang organik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Bagian Kesepuluh  
Keterangan Sponsor  
 
Pasal 57 
(1) Keterangan terkait sponsor suatu kegiatan dapat 
dicantumkan pada Label.  
(2) Pencantuman  keterangan terkait sponsor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dilakukan setelah mendapat 
persetujuan dari Kepala Badan dengan rekomendasi dari 
penanggung jawab kegiatan.  
(3) Pencantuman tulisan  dan gambar terkait sponsor berlaku 
sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam 
persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan 
data. 
 
 
 
 
 
  
- 34 - 
Bagian Kesebelas  
Keterangan Layanan Pengaduan Konsumen  
 
Pasal 58  
(1) Pada Label dapat  dicantumkan keterangan tentang 
layanan pengaduan konsumen.  
(2) Layanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa nomor telepon, alamat surat 
elektronik/pos elektronik, nama unit, atau bagian yang 
dapat dihubungi oleh konsumen.  
 
Bagian Kedua  belas  
Keterangan 2 (dua) Dimensi  (2D Barcode ) 
 
Pasal 59  
(1) Pada Label wajib dicantumkan 2  (dua)  dimensi (2D 
Barcode ) 
(2) Pencantuman  2 (dua)  dimensi  (2D Barcode ) sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang -undangan.  
 
Bagian Ketiga  belas  
Keterangan Sertifikasi Keamanan dan Mutu oleh Lembaga 
Sertifikasi  
 
Pasal 60  
(1) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu 
Pangan Olahan dapat dicantumkan pada Label.  
(2) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu 
Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa tanda SNI, logo Sertifikat Kelayakan 
Pengolahan (SKP), logo sertifikat prima, logo piagam 
bintang keamanan Pangan, Progr am Manajemen Risiko, 
Sistem Manajemen Keamanan Pangan y ang setara dengan 
ISO 22000 , dan pengendalian bahaya pada titik kendali 
kritis ( Hazard Analysis and Critical Control Point ).  
- 35 - 
(3) Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu 
Pangan Olahan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  
dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku  dan 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi 
dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.  
 
Bagian Keempat  belas  
Tulisan, L ogo da n/atau Gambar yang T erkait dengan 
Kelestarian Lingkungan  
 
Pasal 6 1 
(1) Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan 
kelestarian lingkungan dapat dicantumkan pada Label. 
(2) Tulisan , logo dan/atau gambar yang terkait dengan 
kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa ekolabel, bahan kemasan yang 
terbarukan termasuk logo tara pangan dan kode daur 
ulang , atau istilah lain yang semakna.  
(3) Pencantuman tulisan , logo dan/atau gambar yang terkait 
dengan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disertai dengan data dukung yang 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
Bagian Kelima  belas  
Keterangan untuk Membedakan Mutu Suatu Pangan  Olahan  
 
Pasal 6 2 
(1) Keterangan untuk membedakan mutu suatu Pangan 
Olahan dapat digunakan dalam hal Pangan Olahan 
tersebut memiliki perbedaan terkait  karakteristik  mutu 
dan/atau kandungan zat Gizi dengan Pangan Olahan 
sejenis.  
(2) Keterangan  mengenai mutu suatu Pangan Olahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan 
dan/atau gambar.   
- 36 - 
(3) Perbedaan kandungan Gizi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.  
(4) Pangan Olahan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan Pangan Olahan yang diproduksi oleh 
perusahaan yang sama dan telah beredar.  
(5) Keterangan  yang digunakan untuk menunjukkan 
perbedaan mutu dan/atau kandu ngan Gizi suatu Pangan 
Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
“spesial”, “premium”, “gol d”, “platinum”, “ekstra”, “plus  
(+)”, “advanced”, atau kata lain yang semakna.  
 
Pasal 63 
(1) Keterangan berupa alami, murni, 100%, dengan ...  (diikuti 
nama bahan), dari (diikuti nama bahan), segar, dan asli 
dapat dicantumkan pada Label.  
(2) Pernyataan “alami” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat digunakan untuk:  
a. Pangan Olahan yang tidak dicampur dan tidak 
diproses ; atau  
b. Pangan Olahan yang diproses secara fisika tetapi tidak 
merubah sifat dan kandungannya.  
(3) Pernyataan “murni” atau “100%” sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk Pangan Olahan 
yang tidak ditambahkan/dicampur dengan bahan lain . 
(4) Pernyataan “ Dengan (diikuti nama bahan)” sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jika bahan 
tersebut merupakan salah satu bahan baku yang 
digunakan dalam Pangan Olahan yang bersangkutan.  
(5) Pernyataan “D ari (diikuti nama bahan)” sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) dapat digunakan jika bahan 
tersebut merupakan salah satu bahan baku utama yang 
digunakan dalam Pangan Olahan yang bersangkutan 
(kandungan bahan tersebut minimal 50%).  
  
- 37 - 
(6) Pernyataan “ segar ” sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak boleh digunakan pada Label Pangan yang terbuat dari  
Pangan Olahan antara atau Pangan Olahan lainnya.   
(7) Pernyataan “asli” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat digunakan untuk Pangan Olahan yang 
dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan 
keasliannya,  seperti penggunaan perisa .  
 
Pasal 64 
(1) Pencantuman logo Vegan dan/atau tulisan Vegan dapat 
dilakukan sepanjang Pangan Olahan tidak mengandung 
bahan Pangan berbasis hewan dan produk olahannya 
termasuk madu.  
(2) Pencantuman logo Vegan dan/atau tulisan Vegan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan 
dengan analisis asam deoksiribonukleat  (DNA).  
(3) Analisis  DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh laboratorium terakreditasi atau 
laboratorium yang ditunjuk oleh pem erintah.  
 
BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN 
 
Pasal 65 
(1) Dalam  hal luas permukaan Label kurang dari atau sama 
dengan 10 cm2 (sepuluh sentimeter persegi), keterangan 
yang wajib dicantumkan paling sedikit  yaitu nama produk, 
tanggal kedaluwarsa, dan Nomor Izin Edar.  
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk produk dengan 
luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 
cm2 (sepuluh sentimeter persegi) dan tidak dijual eceran, 
keterangan tanggal kedaluwarsa dapat dicantumkan pada 
kemasan sekunder.  
 
Pasal  66 
(1) Dalam hal Pangan Olahan yang dijual  dan dikemas secara 
langsung di hadapan konsumen , keterangan tentang  
- 38 - 
Pangan Olahan tersebut dicantumkan pada media 
informasi lain yang diletakkan di tempat penjualan atau 
berdekatan dengan tempat penjualan sedemikian ru pa 
sehingga dapat dilihat dan dibaca.  
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat informasi mengenai:  
a. nama  produk;  
b. daftar bahan yang digunakan;  
c. halal bagi yang dipersyaratkan;  dan 
d. keterangan kedaluwarsa . 
(3) Media informasi lain sebag aimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain brosur , leaflet , atau banner . 
 
BAB V  
LARANGAN  
 
Pasal  67 
Pelaku  Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, 
keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi 
sebagai berikut:  
a. pernyataan bahwa Pangan Olahan mengandung suatu zat 
Gizi lebih unggul daripada Pangan Olahan lain yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;  
b. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat menyehatkan;  
c. pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa 
Pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat;  
d. pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat meningkatkan 
kecerdasan;  
e. pernya taan keunggulan pada Pangan Olahan jika 
keunggulan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Pangan 
Olahan tersebut tetapi sebagian diberikan dari Pangan 
Olahan lain yang dapat dikonsumsi bersama -sama;  
f. pernyataan yang memuat ketiadaan suatu komponen yang 
secara alami tidak ada dalam Pangan Olahan , kecuali ada 
data pendukung/standar umum Pangan Olahan yang 
mengandung komponen tersebut;   
- 39 - 
g. pernyataan bebas bahan tertentu tetapi mengandung 
bahan tertentu terseb ut baik tidak disengaja maupun 
sebagai bahan/senyawa ikutan ( Carry Over ); 
h. tulisan  atau gambar seolah -olah bahan P angan sintetik 
berasal dari alam;  
i. nama,  logo, atau identitas lembaga yang melakukan 
pembinaan, memberikan rekomendasi  dan/atau 
melakukan ana lisis tentang Pangan;  
j. gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh 
agama atau pejabat publik, atau berperan sebagai tenaga 
kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik;  
k. nama dan gambar tokoh yang telah menjadi milik umum, 
kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;  
l. pernyataan atau keterangan yang secara langsung atau 
tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak 
lain; 
m. keterangan, tulisan, atau gambar yang menyinggung suku, 
agama, ras, dan/atau golongan tertentu;  
n. keterangan mengenai undian, sayembara, hadiah, dan 
tulisan atau gambar apapun yang tidak sesuai dengan Label 
yang disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari izin edar;  
o. keterangan, tulisan, atau gambar lainnya yang 
bertentangan dan dilarang oleh ketentuan perundang -
undangan;  
p. keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang  
bertentangan dengan norma  kesusila an, etika, atau 
ketertiban umum;   
q. pernyataan bahwa konsumsi Pangan Olahan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan semua zat Gizi;  
r. keterangan yang menyatakan  Pangan Olahan bersifat tonik, 
hanya karena Pangan Olahan tersebut mengandung 
alkohol, gula atau karbohidrat lain, protein, kafein, atau zat 
yang berasal dari hidrolisis protein atau turunan purin. 
Pencantuman kata “ tonik ” hanya dapat digunakan jika 
merupakan nama jenis Pangan Olahan sesuai  dengan  
Kategori Pangan;   
- 40 - 
s. logo atau keterangan lain yang tidak terkait Pangan Olahan 
atau berlebihan ; 
t. keterangan teknologi terbaru/modern/terkini atau kalimat 
semakna yang kondisinya dipengaruhi oleh waktu;  
u. Klaim Giz i, Klaim kesehatan, dan Klaim lainnya pada label 
Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi bayi;  
v. Klaim fungsi lain, Klaim penurunan risiko penyakit, dan 
Klaim tanpa penambahan gula pada Pangan Olahan yang 
diperuntukkan bagi anak usia 1 -3 tahun;  
w. pernyataan /visualisasi yang meng gambarkan bahwa susu 
kental dan analognya disajikan  sebagai hidangan tunggal 
berupa minuman susu dan sebagai satu -satunya sumber 
gizi; 
x. pernyataan/visualisasi yang semata -mata menampilkan 
anak di bawah usia 5 (lima) tahun pada susu ke ntal dan 
analognya ;  
y. pernyataan/visualisasi yang menggambarkan peruntukan 
bagi kelompok tertentu pada Pangan Olahan umum ; 
dan/atau   
z. keterangan tanpa BTP selain sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 2 4 ayat (4), meliputi penggunaan dan/atau 
pencantuman nama Jenis BTP, keterangan atau 
pernyataan “bebas BTP”, “tidak menggunakan BTP”, “tidak 
menambahkan BTP”, “tidak terdapat BTP ”, “tidak 
mengandung BTP ”, atau yang semakna.  
 
Pasal 68  
Pelaku Usaha dilarang memproduksi Pangan Olahan 
menggunakan nama dagang dan desain yang sama dengan 
Pangan Olahan untuk keperluan medis khusus.  
 
Pasal 69 
Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, 
mengganti Label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, 
bulan, da n tahun kedaluwarsa Pangan  Olahan yang diedarkan.  
 
  
- 41 - 
Pasal 70 
Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau 
pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada 
Label. 
 
BAB VI  
SANKSI  ADMINISTRATIF  
 
Pasal 71 
(1) Setiap Orang yang melanggar kete ntuan dalam Peraturan 
Badan ini  dikenai sanksi administratif berupa:  
a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, 
dan/atau peredaran;  
b. penarikan Pang an dari peredaran oleh produsen ; 
dan/atau  
c. pencabutan izin.  
(2) Pengenaan  sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanaka n sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  
 
BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
 
Pasal 72  
Label  yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan 
ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Badan ini paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan 
Badan ini diundangkan.  
 
BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 73 
Pada saat Pe raturan Badan ini mulai berlaku:   
a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman 
Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan  
- 42 - 
Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat 
Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 328);  
b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor  23 Tahun 2016 tentang Pencantuman Informasi 
Tanpa Bahan Tambahan Pangan  dalam Label dan Iklan 
Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 
Nomor 1222 ); dan 
c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 
Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23) ; 
sepanjang mengatur mengenai label pangan olahan , dicabut 
dan dinyatakan tidak berlak u. 
 
Pasal 74 
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 