PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA 
STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN 
TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL 
DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan 
Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan Tanda Standar Nasional 
Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 
Secara Wajib;-2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6225);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan -3-
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 317);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan   : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN 
PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN TANDA STANDAR 
NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM 
KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian 
kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan
tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau 
personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 
2.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat 
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
3.Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang 
terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna 
(Thunnus spp .), tongkol ( Euthynnus spp ., Auxis spp .), 
cakalang ( Katsuwonnus spp .), dan bonito ( Sarda spp .) 
yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara 
hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang 
cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
4.Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah 
sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari 
ikan segar atau beku dari genus Sardinella spp ., 
Clupea spp ., Scomber spp ., dan Decapterus spp ., yang -4-
dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, 
serta telah melalui perlakuan proses yang cukup 
untuk menjamin sterilitas komersial.
5.Tanda SNI adalah tanda Sertifikasi yang ditetapkan 
oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan 
telah terpenuhinya persyaratan SNI.
6.Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti 
pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI. 
7.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau 
nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan pada bidang tertentu. 
8.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 
NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan 
oleh lembaga Online Single Submission setelah Pelaku 
Usaha melakukan pendaftaran.
9.Persyaratan Acuan adalah dokumen yang memuat 
kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan 
barang, jasa, sistem, proses, atau personal.
10. Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang 
diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi 
Persyaratan SNI. 
11. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut 
LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang 
melaksanakan kegiatan Sertifikasi produk terhadap 
persyaratan SNI.
12. Kejadian Luar Biasa adalah suatu kejadian keracunan 
pangan dimana terdapat dua orang atau lebih yang 
menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir 
sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan 
analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai 
sumber penularan atau dalam hal kejadian 
ketidaksesuaian mutu yang mengakibatkan 
pemalsuan atau kerugian ekonomi sehingga 
menimbulkan keresahan masyarakat. -5-
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 
perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 
melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya 
saing produk kelautan dan perikanan.
BAB II
TANDA SNI
Pasal 2
(1)Pelaku Usaha yang memproduksi, menghasilkan, 
dan/atau mengimpor Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng 
wajib membubuhkan Tanda SNI pada kemasan yang 
akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pelaku Usaha untuk membubuhkan Tanda SNI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
SPPT SNI. 
(3)Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan pada kemasan dan mudah dibaca serta 
tidak mudah rusak/hilang. 
(4)Bentuk dan ukuran Tanda SNI Tuna dalam Kemasan
Kaleng dan Tanda SNI Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 3
(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) terdiri dari:
a.perseorangan; dan
b.nonperseorangan. -6-
(2)Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.perseroan terbatas;
b.perusahan umum;
c.perusahan umum daerah;
d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
e.badan layanan umum;
f.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
g.koperasi;
h.persekutuan komanditer;
i.persekutuan firma; dan
j.persekutuan perdata.
Pasal 4
SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng diberikan 
kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi SNI 
dengan kriteria :
a.berkedudukan di wilayah Republik Indonesia,
memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk
dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku diwilayah Republik Indonesia, 
menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan
produk, serta melakukan pembuatan produk di pabrik 
yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia;
b.berkedudukan di wilayah Republik Indonesia,
memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk 
dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, 
menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan
produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat
secara hukum dengan pihak lain yang memiliki
pabrik untuk melakukan pembuatan produk yang -7-
berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia;
c.berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, 
memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk
dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, 
menetapkan spesifikasi produk, serta memiliki 
perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak 
lain yang melakukan perancangan produk dan 
pembuatan produk di pabrik yang berdomisili di 
Indonesia atau di luar Indonesia;
d.berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, 
melakukan pembuatan produk di Indonesia
berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum 
dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan 
melakukan perancangan produk serta memiliki hak
berdasarkan hukum terhadap produk dan merek
produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
di wilayah Negara Republik Indonesia;
e.berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, 
melakukan perancangan dan pembuatan produk di 
Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat 
secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di 
luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki 
hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek 
produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 
di wilayah Republik Indonesia; atau
f.     berkedudukan di wilayah Republik Indonesia,
memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum 
untuk mewakili hak dan kewajiban hukum Pelaku 
Usaha luar negeri pemegang hak hukum atas produk 
dan merek produk berdasarkan ketentuan hukum di 
negaranya.-8-
BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PENERBITAN SPPT SNI
Pasal 5
(1)Pelaku Usaha untuk memiliki SPPT SNI Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada LSPro paling 
sedikit memuat:
a.maksud dan tujuan;
b.jenis produk;
c.nomor dan judul SNI; dan
d.kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan melampirkan persyaratan:
a.fotokopi Sertifikat Kesesuaian terhadap 
pemenuhan Persyaratan Acuan yang diterbitkan 
oleh LSPro;
b.foto wujud fisik Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng; 
c.formulir berisi informasi rencana wilayah 
pemasaran Tuna dalam Kemasan Kaleng 
dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng; dan
d.surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban
penggunaan Tanda SNI sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.-9-
Pasal 6
(1)LSPro melakukan penilaian atas kelengkapan, 
keabsahan, dan kebenaran persyaratan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang 
hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetujui, LSPro menerbitkan SPPT SNI.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditolak, LSPro menerbitkan surat penolakan
disertai alasan penolakan dan berkas permohonan 
dikembalikan.
(4)Proses penerimaan permohonan sampai dengan 
penerbitan atau penolakan SPPT SNI dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(5)Bentuk dan format SPPT SNI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.
Pasal 7
SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng berlaku selama 
4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
Pasal 8
SPPT SNI yang diterbitkan atau ditolak oleh LSPro 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinotifikasi ke dalam 
sistem Online Single Submission melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan.-10-
BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN 
SERTIFIKAT KESESUAIAN
Pasal 9
(1)Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Kesesuaian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
LSPro paling sedikit memuat:
a.maksud dan tujuan;
b.jenis produk;
c.nomor dan judul SNI; dan
d.kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan melampirkan persyaratan:
a.NIB;
b.fotokopi surat izin usaha:
1.izin usaha industri untuk Pelaku Usaha 
dengan kriteria sesuai dengan Pasal 4
huruf a, d, dan e; atau
2.izin usaha perdagangan untuk Pelaku 
Usaha dengan kriteria sesuai dengan 
Pasal 4 huruf b, c, dan f.
c.formulir berisi informasi produk; 
d.formulir berisi informasi dan dokumen proses 
produksi;
e.fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek 
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia atau fotokopi perjanjian 
lisensi dari pemilik merek;
f.bukti perjanjian yang mengikat secara hukum 
untuk melakukan pembuatan produk untuk 
pihak lain, untuk Pelaku Usaha yang melakukan -11-
pembuatan produk dengan merek yang dimiliki 
oleh pihak lain;
g.bukti kepemilikan merek dan perjanjian 
subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak 
lain, untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai 
pemilik merek yang mensubkontrakkan proses 
produksinya kepada pihak lain;
h.bukti perjanjian yang mengikat secara hukum 
tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi 
pemilik merek di wilayah Republik Indonesia, 
untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai 
perwakilan resmi pemilik merek yang 
berkedudukan hukum di luar negeri; 
i.pernyataan bahwa Pelaku Usaha bertanggung
jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI 
dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi 
dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi 
dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro
dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
j.fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) 
dan sertifikat penerapan program manajemen 
mutu terpadu (PMMT) bagi produk yang 
diproduksi dalam negeri;
k.fotokopi sertifikat Good Manufacturing Practices ,
Hazard Analysis Critical Control Point , dan/atau 
sertifikat sistem mutu lain yang setara bagi 
produk yang berasal dari luar negeri;
l.hasil pengukuran proses kecukupan panas (F0);
dan
m.sertifikat analisis/ Certificate of Analysis (CoA).-12-
Pasal 10
(1)Informasi tentang produk yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri dari: 
a.merek produk;
b.jenis/tipe/varian produk;
c.nomor SNI;
d.keterangan terkait kemasan primer produk;
e.daftar bahan baku dan bahan tambahan pangan;
f.label produk; 
g.foto produk dalam kemasan primer; dan
h.foto produk dalam kemasan sekunder dan/atau 
kemasan tersier.
(2)Informasi dan dokumen proses produksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
a.pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi 
pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku 
produk;
b.proses pembuatan produk;
c.prosedur dan rekaman pengendalian mutu;
d.pengemasan produk dan pengelolaan produk di 
gudang akhir produk sebelum dikirimkan 
dan/atau diedarkan ke wilayah Republik 
Indonesia; dan
e.lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah 
Republik Indonesia.
Pasal 11
(1)Hasil pengukuran proses kecukupan panas (F0)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l
berupa:
a.sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang
memiliki kompetensi di bidang pengukuran 
proses kecukupan panas (F0); dan/atau-13-
b.laporan penerapan proses kecukupan panas (F0)
yang dilakukan oleh petugas unit pengolahan 
ikan yang memiliki kompetensi di bidang 
pengukuran proses kecukupan panas (F0).
(2)Hasil pengukuran proses kecukupan panas (F0) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti 
dari penerapan proses sterilisasi komersial.
Pasal 12
(1)Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis (CoA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf m
merupakan hasil dari pengujian produk sesuai 
parameter SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
(2)Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis (CoA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
laboratorium dengan ketentuan:
a.dalam hal laboratorium ada di dalam negeri, 
laboratorium tersebut harus terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup 
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden 
dan Makerel dalam Kemasan Kaleng atau 
laboratorium yang telah memiliki kerja sama 
dengan LSPro;
b.dalam hal laboratorium berada di luar negeri:
1.laboratorium tersebut telah memiliki kerja 
sama dengan LSPro;
2.laboratorium tersebut telah terakreditasi oleh 
lembaga akreditasi negara setempat yang 
memiliki perjanjian saling pengakuan/
Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 
Komite Akreditasi Nasional; dan/atau-14-
3.negara tempat laboratorium tersebut berada 
memiliki perjanjian bilateral atau multilateral 
di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah 
Republik Indonesia.
(3)Sertifikat analisis/ Certificate of Analysis (CoA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan 
Sertifikasi.
(4)Untuk mendapatkan sertifikat analisis/ Certificate of 
Analysis (CoA) yang diterbitkan oleh laboratorium 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan 
pengujian contoh.
(5)Untuk keperluan pengujian contoh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), contoh uji Tuna dalam 
Kemasan Kaleng dan Sarden dan Makerel dalam 
Kemasan Kaleng diambil di unit pengolahan ikan pada 
aliran produksi atau gudang penyimpanan produk. 
(6)Jumlah contoh yang diambil harus mewakili semua 
produk yang diajukan dalam permohonan Sertifikasi 
dan melampirkan berita acara pengambilan contoh.
Pasal 13
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Pelaku Usaha melakukan penandatanganan 
perjanjian Sertifikasi dengan LSPro.
Pasal 14
(1)Berdasarkan penandatanganan perjanjian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LSPro 
melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, 
dan kebenaran persyaratan permohonan yang hasilnya 
berupa persetujuan atau penolakan.
(2)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetujui, LSPro menerbitkan Sertifikat 
Kesesuaian.-15-
(3)Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditolak, LSPro menerbitkan surat penolakan
disertai alasan penolakan dan berkas permohonan 
dikembalikan.
(4)Proses penandatanganan perjanjian sampai dengan 
penerbitan atau penolakan Sertifikat Kesesuaian 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua 
puluh lima) hari kerja.
(5)Bentuk dan format Sertifikat Kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Tuna dalam Kemasan 
Kaleng dan Sertifikat Kesesuaian Sarden dan Makerel 
dalam Kemasan Kaleng dipungut biaya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
SURVEILAN
Pasal 16
(1)LSPro melakukan surveilan SPPT SNI paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mengambil contoh pada tahap awal 
distribusi di gudang penyimpanan produk untuk 
produk dalam negeri atau gudang distribusi untuk
produk dari luar negeri dan dilakukan pengujian 
produk pada laboratorium di Indonesia.
(3)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan laboratorium yang telah terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup 
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan -16-
Makerel dalam Kemasan Kaleng, atau laboratorium 
yang telah memiliki kerja sama dengan LSPro.
(4)Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi 
dalam pengambilan contoh.
(5)LSPro dapat bekerja sama dengan LSPro atau lembaga 
lain dalam melakukan pengambilan contoh dengan 
ketentuan memiliki personel yang kompeten dalam 
pengambilan contoh. 
(6)Apabila hasil pengujian produk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan 
persyaratan SNI, dilakukan pengujian ulang produk 
pada arsip contoh LSPro.
(7)Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) tidak sesuai dengan persyaratan SNI, 
dilakukan uji arsip contoh yang disimpan di Pelaku 
Usaha.
(8)Apabila hasil pengujian arsip contoh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai dengan 
persyaratan SNI, maka LSPro merekomendasikan
kepada Pelaku Usaha untuk melakukan tindakan 
perbaikan pada proses produksinya dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) bulan.
(9)Hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dilaporkan kepada LSPro disertai dengan hasil 
pengujian produk.
(10) LSPro berdasarkan tindakan perbaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) melakukan penilaian 
kesesuaian yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai SNI.
(11) Apabila hasil penilaian kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10) sesuai, LSPro menetapkan 
keputusan hasil surveilan bahwa SPPT SNI
dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku 
Usaha.-17-
BAB VI
VERIFIKASI
Pasal 17
(1)LSPro melakukan verifikasi kesesuaian jika terjadi
Kejadian Luar Biasa mutu dan keamanan pangan yang 
merugikan dan membahayakan konsumen.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
dalam hal dugaan penyebab Kejadian Luar Biasa 
berasal dari Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang 
diterbitkan oleh LSPro sesuai dengan SPPT SNI.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.pengambilan contoh di jalur distribusi awal di 
gudang penyimpanan produk untuk produk 
dalam negeri atau gudang distribusi untuk 
produk dari luar negeri dan pengujian produk; 
dan/atau
b.pemeriksaan fasilitas dan proses produk di unit 
pengolahan ikan dengan mendapatkan 
persetujuan Direktur Jenderal. 
(4)LSPro berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) melakukan penilaian kesesuaian yang 
hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
(5)Apabila hasil penilaian kesesuaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sesuai, LSPro menetapkan 
keputusan hasil verifikasi bahwa SPPT SNI 
dipertahankan dan disampaikan kepada Pelaku 
Usaha, Menteri, dan instansi terkait.-18-
BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 18
(1)Untuk memastikan pencapaian tujuan penerapan SNI
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng, Direktur Jenderal
melakukan pengawasan terhadap penerapan SNI 
secara wajib dalam wilayah Republik Indonesia.
(2)Pengawasan penerapan SNI wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji petik 
kesesuaian terhadap SNI.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan uji petik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal 
berkoordinasi dengan badan yang bertanggung jawab 
di bidang pengawasan produk pangan/lembaga terkait 
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya.
(4)Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan:
a.pengawasan penandaan SNI di unit pengolahan 
ikan dan pasar;
b.pengambilan contoh di jalur distribusi awal di 
gudang penyimpanan produk untuk produk 
dalam negeri atau gudang distribusi untuk 
produk dari luar negeri, dan pengujian produk;
dan/atau
c.pemeriksaan fasilitas dan proses produk di unit 
pengolahan ikan.
(5)Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a dan huruf c melibatkan Pembina Mutu 
Hasil Kelautan dan Perikanan.-19-
(6)Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b dengan menugaskan kepada LSPro.
(7)Direktur Jenderal berdasarkan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan 
perumusan hasil pengawasan yang hasilnya sesuai 
atau tidak sesuai.
(8)Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) sesuai, Direktur Jenderal melaporkan 
hasil pengawasan kepada Menteri.
(9)Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) tidak sesuai, Direktur Jenderal 
menginformasikan kepada LSpro untuk 
ditindaklanjuti.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 19
(1) Apabila hasil penilaian kesesuaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak sesuai, LSPro 
memberikan sanksi administrasi berupa:
a.pembekuan SPPT SNI; dan/atau
b.pencabutan SPPT SNI.
(2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
(3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya 
jangka waktu pembekuan, Pelaku Usaha tidak 
memenuhi kewajiban.-20-
Pasal 20
(1)Dalam hal hasil tindakan perbaikan kegiatan surveilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) tidak 
sesuai dan hasil pengawasan sebagaimana dalam 
Pasal 18 ayat (7) tidak sesuai dengan persyaratan SNI, 
LSPro memberikan sanksi administrasi berupa: 
a.peringatan tertulis; 
b.pembekuan; dan
c.pencabutan SPPT SNI.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan.
(3)Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, 
apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis 
tidak memenuhi kewajiban.
(4)Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c diberikan apabila sampai dengan 
berakhirnya jangka waktu pembekuan, Pelaku Usaha 
tidak memenuhi kewajiban.
Pasal 21
(1)Terhadap SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng
yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3), Pelaku Usaha
dilarang mendistribusikan Tuna dalam Kemasan 
Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng.
(2)Larangan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan terhadap Tuna dalam Kemasan 
Kaleng dan/atau Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng yang terdapat dalam gudang, baik di produsen 
maupun di distributor.-21-
Pasal 22
(1)Terhadap SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng
yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4), Pelaku Usaha
dilarang mendistribusikan/mengedarkan dan menarik 
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau Sarden dan 
Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di 
pasaran/diperdagangkan, dan dimusnahkan.
(2)Untuk SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan
SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng
yang telah dicabut yang terdapat dalam gudang, baik 
di produsen maupun di distributor dilarang untuk 
diedarkan.
BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 23
(1)Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap 
pelaksanaan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui:
a.sosialisasi atas peraturan perundang-undangan 
dalam pemberlakuan SNI secara wajib;
b.bimbingan dan pelatihan penerapan SNI secara 
wajib; dan
c.konsultasi dan fasilitasi dalam mendukung 
penerapan SNI secara wajib.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat 
melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.-22-
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1)Stok kemasan kaleng tuna dan/atau sarden dan 
makerel yang sudah dicetak namun belum bertanda 
SNI, Pelaku Usaha dapat mencetak Tanda SNI pada 
kemasan.
(2)Pembubuhan Tanda SNI pada stok kemasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
dengan cara injeksi pada bagian badan (samping) 
kemasan atau bagian atas tutup kemasan.
(3)Jangka waktu pembubuhan Tanda SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
berlakunya Peraturan Menteri ini.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT SNI
Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden 
dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebelum 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku
dan didaftarkan ke sistem Online Single Submission ; 
dan
b.terhadap produk yang telah mendapatkan SPPT SNI 
berupa SNI 2712: 2013 dan ditetapkan sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional 
Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan -23-
Kaleng Secara Wajib, tetap berlaku sampai masa 
berakhirnya SPPT SNI. 
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. -24-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 600-25-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2019
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN 
PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA 
WAJIB
BENTUK DAN UKURAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
A. Bentuk Tanda Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Menteri ini 
sebagai berikut: 
-26-
B. Ukuran Tanda Standar Nasional Indonesia sebagai berikut: 
Keterangan: 
y = 11x 
r = 0,5x 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI-27-
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2019
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN
PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG 
DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN 
DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG 
SECARA WAJIB
FORMAT SURAT PERNYATAAN
(kop perusahaan Pelaku Usaha)
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI KEWAJIBAN PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL 
INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG    
SECARA WAJIB
Sehubungan dengan pengajuan permohonan Penggunaan Tanda SNI, 
dengan ini kami menyatakan bersedia untuk:
a. menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan 
Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sesuai 
dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel SNI Tuna 
dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan 
Kaleng yang telah disertifikasi;
b. membubuhkan Tanda SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI 
Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; 
c. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan 
yang menunjukkan ketidakmampuan Pelaku Usaha dalam menjaga 
dan mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan 
SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana 
dimaksud pada huruf a;-28-
d. menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang 
mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan 
SPPT SNI; dan/atau
e. tidak mencantumkan Tanda SNI pada produk dalam hal SPPT SNI 
dibekukan, dicabut, atau berakhir masa berlakunya.
Tempat, tanggal
Penanggungjawab usaha,
(meterai 6000)
(Nama jelas)    
Jabatan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI-29-
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2019
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN 
PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN 
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA 
WAJIB
BENTUK DAN FORMAT 
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI
LOGO LSPRO
NAMA LSPRO
ALAMAT LSPRO
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI
Nomor: ………………..
Lembaga Sertifikasi Produk ……………………………… memberikan surat 
persetujuan penggunaan Tanda SNI, kepada:
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik*) :
Jenis Barang :
Merek dagang*) :
Tipe berdasarkan katalog :
produsen*) :
atas pemenuhannya terhadap Persyaratan Acuan ...................
Masa berlaku sampai dengan ……………….
Diterbitkan di
Pada Tanggal
Kepala,
        (..............................................)
*) sesuai peruntukan sertifikat
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI-30-
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PERMEN-KP/2019
TENTANG 
TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN 
PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL 
INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN 
STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN 
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA 
WAJIB
BENTUK DAN FORMAT 
SERTIFIKAT KESESUAIAN
LOGO LSPRO
NAMA LSPRO
ALAMAT LSPRO
SERTIFIKAT KESESUAIAN
Nomor: ….………………..
Lembaga Sertifikasi Produk ……, memberikan Sertifikat Kesesuaian kepada:
Nama Pelaku Usaha : …………………..
Nama penanggung jawab : …………………..
Alamat Pelaku Usaha : …………………..
Alamat Pabrik : ……………….....
Nama Produk : ........................ (rincian varian produk 
dicantumkan dalam lampiran)
Merek Produk : …………………..
Nomor dan Judul SNI : …………………..
Berdasarkan Skema : …………………..
Diterbitkan di : …………………..
Tanggal terbit : …………………..
Tanggal perubahan : …………………..
Berlaku sampai dengan : …………………..
Kepala, Penanggung jawab Sertifikasi,
Nama Jelas Nama Jelas
penanda tangan penanda tangan
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI